perda no 3 th 1999

8/19/2019 perda no 3 th 1999

1/22

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa Izin Trayek kendaraan umum, mobil penumpang umum, mobil bus,

Taksi dan mobil barang di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin

Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan jo Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1990;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Retribusi Izin Trayek termasuk

jenis Retribusi Perijinan tertentu, yang pengaturannya dipisahkan dengan

Pengujian Kendaraan Bermotor;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf b di atas, perlu mengatur kembali

mengenai Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah tersendiri, yang

terpisah dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor

8/19/2019 perda no 3 th 1999

2/22

Mengingat :

e.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan

bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tentang Retribusi Izin Trayek.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

Undang-undang Nomor 49 Per.Pu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, tambahan

Lembaran Negara Nomor 2104);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah


Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

8/19/2019 perda no 3 th 1999

3/22

9.

10.

11.

12

13.

14

15

16.

17.

18.

19.

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana


Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara

Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan


Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah


Nomor 3692); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.68 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang

Lingkup Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 120 Seri

D Tahun 1987);

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun

8/19/2019 perda no 3 th 1999

4/22

1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Daerah Nomor 37 Seri D Tahun 1997);

Menetapkan :

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

RETIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan

bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi

8/19/2019 perda no 3 th 1999

5/22

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;

Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan

atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang

ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau

barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan diatas rel.

Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan

oleh umum dengan dipungut bayaran;

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil

bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan

jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah;

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8

(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun

tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat

duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

pengangkutan bagasi;

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan

dilengkapi dengan argometer;

Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum

pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah, termasuk pengertian

Izin Operasi yang tidak dalam trayek;

Kartu Pengawas adalah turunan dari Keputusan izin trayek atau izin operasi bagi setiap

kendaraan yang bersangkutan;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah

dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelesatarian lingkungan;

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas

pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan

8/19/2019 perda no 3 th 1999

6/22

r.

s.

t.

u.

v.

w.

x.

y.

z.

aa.

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah

daerah;

Wajib Retribus adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi

wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah

surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan

wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan

menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKRDKRT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang

telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLR, adalah

surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seluruhnya

terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR yang diajukan oleh wajib

retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data

dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

8/19/2019 perda no 3 th 1999

7/22

pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN TRAYEK

Pasal 2

(1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus, wajib memiliki Izin Trayek.

(2) Setiap Taksi untuk melakukan kegiatan pengangkutan wajib memiliki izin operasi.

(3) Orang pribadi atau badan yang mengoperasikan kendaraan tersebut ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini, diwajibkan mengajukan permohonan Izin Trayek dengan mengisi SPdORD.

(4) Orang pribadi atau badan yang telah mendapat Keputusan Izin Trayek diberikan Kartu

Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.

(5) Setiap 6 (enam) bulan sekali Kartu Pengawasan wajib diperbaharu.

(6) Persyaratan yag harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana tersebut

ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

a. memiliki izin usaha angkutan.

b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan.

c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan.

d. memiliki atau menguasai perawatan kendaraan bermotor.

(7) Tatacara untuk memperoleh Izin Trayek diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin

trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum

pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

8/19/2019 perda no 3 th 1999

8/22

Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek menyediakan angkutan penumpang umum pada

suatu atau beberapa trayek tertentu lintas antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada dalam

wilayah Daerah.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin trayek.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENCUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan

penumpang umum.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan

pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin

trayek.

(2) Biaya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan dan

8/19/2019 perda no 3 th 1999

9/22

biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan Pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis Angkutan penumpang umum dan daya angkut.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk

setiap Kendaraan adalah sebagai berikut :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

No. " Jenis Angkutan " Kapasitas Tempat Duduk " Tarip

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. " Mobil Penumpang " sebanyak-banyaknya 8 orang “ Rp. 85.000,-

2. " Mobil Bus " 9 s.d. 20 orang " Rp. 125.000,-

" 21 s.d. 34 orang " Rp. 165.000,-

" lebih besar 34 orang " Rp. 200.000,-

3. " Angkutan Taksi " sebanyak-banyaknya 4 orang “ Rp. 260.000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 12

8/19/2019 perda no 3 th 1999

10/22

Saat terutangnya retrbusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana tersebut ayat

(1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini,

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka

dikeluarkan SKRDKRT.

(3) Bentuk, isi dan tatacra penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

tersebut ayat (1) dan SKRDKRT sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh

Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

8/19/2019 perda no 3 th 1999

11/22

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan

atau SKRDKRT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari

retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakn STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKRT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan

Gubernur.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKRT, STRD

dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus

dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

8/19/2019 perda no 3 th 1999

12/22

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang

jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib

Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR diterbitkan, kecuali apabila

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut Ayat (2) dan Ayat (3)

Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribusi.

Pasal 20

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan

diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur

tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

8/19/2019 perda no 3 th 1999

13/22

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKRT, STRD

dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar

bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan

yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi

harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal

SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR diterbitkan, kecuali

apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut Ayat (2) dan Ayat (3)

Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan

penagihan retribusi.

Pasal 20

8/19/2019 perda no 3 th 1999

14/22

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan

diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur

tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Gubernur.

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini, harus memberikan

keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan

Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLR harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu hutang retribusi.

(5) Pengembakian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini,

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLR.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2

bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

8/19/2019 perda no 3 th 1999

15/22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada

Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau

melalui ps tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti

saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dialkukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan

dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan

dengan memperhatikan kemampuan Wajb Retribusi, antara lain mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Wajib

Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.

(4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIX

8/19/2019 perda no 3 th 1999

16/22

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini tertangguh

apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran, atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1),

dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah retribusi terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYDIKAN

Pasal 27

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana

dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ni, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidk Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan

8/19/2019 perda no 3 th 1999

17/22

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan

Daerah ini, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi

Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan

tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan dan dokumen-

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi Daerah;

g. menyruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang

dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XXII

8/19/2019 perda no 3 th 1999

18/22

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek Serta

Ketentuan Besarnya Pungutan jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

9 Tahun 1990, sepanjang yang mengatur mengenai Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan

diatur kemudian oleh Gubernur.

Pasal 30

8/19/2019 perda no 3 th 1999

19/22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 10 Juni 1999

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : B

Nomor : 2

Tanggal : 7 Juli 1999

Pelaksana Harian

Sekretaris Wilayah/Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

IR. SOEBEKTI SOENARTO

---------------------------------

NIP. 080016744

. PENJELASAN

8/19/2019 perda no 3 th 1999

20/22

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM :

Izin Trayek di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

dan Izin Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan, yang disahkan Menteri Dalam Negeri

dengan Keputusan Nomor : 5511.34-778, tanggal 23 September 1986, diundangkan dalam

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B, Nomor 3, tanggal 3

Nopember 1986 . Peraturan Daerah tersebut diatas, diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian

Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan, yang disahkan

Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 551.021.34-462, tanggal 16 Mei 1991,

diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B, Nomor 3,

tanggal 17 Juni 1991.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomr 20 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan

Bermotor dan Izin Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan jo Peraturan Daerah Propinsi

DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1990 perlu ditinjau kembali/diganti dengan

Peraturan Daerah baru.

8/19/2019 perda no 3 th 1999

21/22

Pengaturan kembali Izin Trayek harus dipisahkan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor,

karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah,

Retribusi Izin Trayek adalah Jenis Retrbusi Perizinan Tertentu, sedang Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor adalah Jenis Retribusi Jasa Umum.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Izin Trayek.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

dan ayat (2)

ayat (3) : Yang dimaksud mengoperasikan adalah menggunakan kendaraan

bermotor di jalan.

Pasal 3 s.d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan daya angkut adalah kemampuan daya

Pengangkutan kendaraan.

ayat (2) : Cukup jelas.


Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses

kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah

tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif

dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah dapat mengajak bekerja

sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak

dipercaya untuk pemungutan jenis retribusi. Kegiatan pemungutan

retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah

kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan

penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

8/19/2019 perda no 3 th 1999

22/22

ayat (2) : Cukup jelas.


Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

ayat (2)

s.d (6) : Cukup jelas.


perda no 3 th 1999

Documents