PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan/ pengendalian dan perlindungan terhadap tenaga kerja di Daerah ; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan/pengendalian dan perlindungan tenaga kerja sebagaimana huruf a di atas, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diatur dalam suatu Pelayanan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah ; Mengingat : 1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Staatsblad Tahun 1930 Nomor 225) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam upaya
meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan perlu
dilakukan pembinaan, pengawasan/ pengendalian dan
perlindungan terhadap tenaga kerja di Daerah ;
b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan/pengendalian dan
perlindungan tenaga kerja sebagaimana huruf a di atas, serta
guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diatur dalam
suatu Pelayanan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Staatsblad Tahun 1930
Nomor 225) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918) ;
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3201) ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- 3 -
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3458) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor
Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 1988 Nomor 2 Seri C) ;
- 4 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Mojokerto.
6. Dinas Teknis adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto.
7. Kantor Kas Daerah, adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan tujuan mencari keuntungan, baik milik swasta, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 5 -
11. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan
menggunakan ketrampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
13. Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia
yang dilaksanakan oleh perusahaan atau mitra, dimana peserta memperoleh
pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diarahkan untuk suatu jabatan
tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis menurut
kemampuan kedua belah pihak dan diikat dalam suatu kontrak pemagangan
yang tidak dengan sendirinya menjamin penempatan oleh pelaksanaan.
14. Pembinaan Keterampilan Tenaga Kerja disingkat PKTK adalah suatu sistem
pengelolaan ketrampilan kerja yang wajib diikuti oleh perusahaan yang memiliki
tenaga kerja minimal 25 orang, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil.
15. Lembaga Pelatihan Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah suatu badan,
organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan
kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
16. Antar Kerja bentuk Satu yang selanjutnya disingkat AK-1 adalah kartu yang
ditetapkan sebagai tanda bukti seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai
pencari kerja.
17. Dewan Latihan Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat DLKD adalah Suatu
Lembaga yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan latihan kerja di daerah.
18. Lembaga Latihan Swasta yang selanjutnya disingkat LLS adalah suatu badan,
organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan
kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
19. Lembaga Latihan Perusahaan yang selanjutnya disingkat LLP adalah suatu
badan, organisasi, bagi yang menyelenggarakan latihan bagi karyawan
perusahaan sendiri, karyawan perusahaan lain, maupun masyarakat umum.
20. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah Warga Negara
Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam
jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
21. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut
Penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan
dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan TKI
dengan permintaan di pasar kerja di luar negeri.
- 6 -
22. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS
adalah lembaga pelatihan berbadan hukum yang melakukan pelayanan
penempatan tenaga kerja dengan memberikan informasi, pendaftaran, pelatihan,
bimbingan dan penyuluhan jabatan untuk penempatan serta tindak lanjut
penempatan.
23. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya
disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
yang mendapat ijin Pelaksana Penempatan TKI dari Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
24. Kantor Cabang PPTKIS adalah perwakilan PPTKIS di Kabupaten Mojokerto yang
bertindak untuk dan atas nama PPTKIS Pusat.
25. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bursa Kerja yang
berada di satuan pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi untuk
melakukan kegiatan antar kerja khusus bagi siswa/mahasiswa dan alumninya
sendiri.
26. Antar kerja adalah suatu proses kegiatan penempatan Tenaga Kerja yang
meliputi pelayanan Informasi pasar kerja (IPK), pendaftaran pencari kerja,
pendaftaran lowongan kerja, bimbingan dan penyuluhan jabatan, penempatan
dan tindak lanjut penempatan.
27. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL, adalah antarkerja antar Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten dalam satu wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi.
28. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah antar kerja
antar Dinas Tenaga Kerja Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
29. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,
sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30. Kompetensi kerja adalah kemampuan bagi setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
31. Pengguna Tenaga Kerja adalah orang atau badan hukum yang menggunakan
tenaga kerja dengan imbalan upah.
32. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang
diselenggarakan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada
Pemerintah Daerah dengan Pihak Pengusaha atau beberapa Pengusaha, yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, masa
- 7 -
berlakunya maksimal 2 (dua) tahun dan atas kesepakatan tertulis kedua belah
pihak dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun.
33. Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/ buruh adalah perusahaan berbadan hukum
yang di dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja atau buruh untuk
dipekerjakan diperusahaan pemberi pekerjaan.
34. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang
wajib dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang mempekerjakan sejumlah 10
orang buruh atau lebih yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat
kerja serta tata tertib perusahaan, berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan
disyahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
35. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
36. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian secara langsung
yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundangan-
undangan yang berlaku.
37. Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Pertama adalah pemeriksaan dan/ atau
pengujian terhadap obyek pengawasan yang baru atau yang belum pernah
diperiksa.
38. Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Berkala adalah pemeriksaan dan/ atau
pengujian yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat
keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.
39. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat
teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan
teknik pengujian lain sesuai ketentuan yang berlaku.
40. Pemeriksaan atau Pengujian Ulang adalah pemeriksaan atau pengujian kembali
oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang lebih senior atas permintaan pengusaha.
41. Perusahaan jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Keselamatan dan
Kesehatan Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bupati yang bergerak di
bidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja.
42. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Teknis berkeahlian khusus
yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus
dari luar Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk mengawasi ditaatinya Undang-
Undang tentang Keselamatan Kerja.
- 8 -
44. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak
atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya.
BAB II PELATIHAN TENAGA KERJA
Bagian Kesatu Pembinaan Keterampilan Tenaga Kerja
Pasal 2
(1) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/ atau meningkatkan dan/ atau
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja.
(2) LPTKS yang melakukan kegiatan rekrut dan penempatan tenaga kerja wajib
memperoleh ijin dari Gubernur dengan dilampiri rekomendasi dari Bupati.
(3) Tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 3
(1) Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pelatihan kerja untuk memenuhi hak
tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelatihan kerja
dilaksanakan oleh DLKD.
(2) Anggota DLKD terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja yang
dibentuk dengan Peraturan Bupati.
Pasal 4
(1) Pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh DLKD pembiayaannya menjadi tanggung
jawab perusahaan.
(2) Bentuk, tata cara dan pengenaan biaya pelatihan kerja sebagaimana dimaksud
ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- 9 -
Pasal 5
(1) Bagi Perusahaan yang melaksanakan Pelatihan kerja wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki program pelatihan ;
b. Memiliki tenaga kepelatihan ;
c. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan.
(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan PKTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pelatihan Kerja
Pasal 6
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah atau
lembaga pelatihan kerja swasta atau perusahaan.
(2) LPS wajib memiliki ijin dari Bupati.
(3) Masa berlakunya ijin selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
(4) Tata Cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
(1) Lembaga Pelatihan kerja perusahaan yang meyelenggarakan pelatihan tanpa
memungut biaya tidak wajib memiliki ijin.
(2) Lembaga Pelatihan kerja perusahaan yang melakukan pelatihan kerja bagi
pekerja/ buruh dan/ atau melatih masyarakat umum tanpa biaya, wajib
melaporkan kegiatan program pelatihan pada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.
- 10 -
Bagian Ketiga Pemagangan
Pasal 8
(1) Setiap Perusahaan yang telah memenuhi kelayakan sebagai pelaksana
pemagangan wajib melaksanakan pemagangan.
(2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta
magang dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.