perda bengkulu nomor 3 tahun 2015

SALINAN

GT'BERNUR BEITGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3TAHUN 2OO8 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH BAGI

KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, KELOMPOK PETANI-NELAYAN KECIL DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangal

Republik Indonesia Nomor 99/PMK.010/201 1 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 222|PMK.OIO l2OO8 tentang

Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan

Penjaminan Ulang lGedit, maka beberapa ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 3 Tahun 2008 tentang kmbaga Penjaminan

Kredit Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil,

Menengah, Kelompok Petani-Nelayan dan Gabungan

Keiompok Tani, menjadi tidak sesuai lagi dengan

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut

sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Lembaga Penjaminan Kredit Daerah bagi Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kelompok Petani-

Nelayan Kecil dan Gabungan Kelompok Tani.

Mengingat

-2-

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang

Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 1O6 Tambahan Lembaran


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik



Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia



4.

5.

6.

7.

.)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



9 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3591);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 20ll tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2O08 tentang

Lembaga Penjaminan;

-4-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 3l O);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 222|PMK.OIO I2OOB tentang Perusahaan

Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang

Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor

222|PMK.O|O/2008 tentang Perusahaan Penjaminan

Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun

2008 tentang l,embaga Penjaminan Kredit Daerah Bagi

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kelompok

Petani-Nelayan Kecii dan Gabungan Kelompok Petani

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008

Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor

4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2OO5-2O25 (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 15);

-5-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Menetapkan

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

: PERATI,]RAN DAERA}I TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3

TAHTJN 2OO8 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT

DAERAH BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL,

MENENGAH, KELOMPOK PETANI.NELAYAN KECIL DAN

GABUNGAN KELOMPOK TANI.

Pasa1 I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 3 Tahun 20O8 tentang Lembaga Penjaminan

Kredit Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah,

Kelompok PetanlNelayan Kecil dan Gabungan Kelompok Tani

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O08 Nomor 3)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 disisipkan angka baru yaitu

angka la, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 12,

angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka

21, ang]<a 22, ang)<a 23, dan aag)<a 24 diubah, di antara

angka 7 dan angka 8 disisipkan angka baru yaitu angka 7a,

dat 7b, di antara angJr.a 24 dan angka 25 disisipkan angka

baru yaitu angka 24a, dan angka 24b, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal IDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

J. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

la.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi

Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

-6-

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Provinsi Bengkulu;

5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas

pemenuhan kewajiban finansial penerima kreditdan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

6. Penjaminan ulang adalah kegiatan pemberian jaminan

atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan

penjaminan yang telah menjamin pemenuhal kewajiban

finalsial penerima kredit dan/ atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah.

7. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang

bergerak di bidang Keuangan dengan kegiatan usaha

pokok melakukan penjaminan.

7a. Perusahaan Penjaminan Ikedit, yang selanjutnya disebutPenjamin, adaiah perusahaan penjaminan yang kegiatan

usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit.

Tb.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok

melakukan penjaminan.

8. Lembaga Penjaminan adalah perusahaan penjaminan danperusahaan penjaminan ulang.

9. Penerima kredit atau pembiayaan berdasarkal prinsipsyariah adalah pihak yang telah memperoleh kreditdan/ atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah darilembaga keuangan.

10. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalahpembiayaal berdasarkan prinsip syariah yang diberikan

oleh lembaga keuangan.

11. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas

ajaran dan Hukum Islam.

-7 -

72. I*mbaga Penjaminan Kredit Daerah yang selanjutnya

disebut LPKD, adalah perusahaan penjaminan daerah

yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh

Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi untuk

mendukung usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,

Menengah, Kelompok Petani-Nelayan Kecil dan

Gabungan Kelompok Tani.

13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang

seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan.

14. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi ralgrat berskala

kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam artibelum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan

hukum, yang memiliki kekayaan bersih selain tanah dan

bangunan tempat usaha paling banyak

Rp.5O.0OO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah), atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

Rp.3O0.OOO.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

15. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat milik warga

Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidaklangsung dengan usaha menengah atau usaha besar,

berbentuk usaha orang perseorangan, badal usaha yang

tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang

berbadan hukum, termasuk koperasi, yang memiliki

kekayaan bersih selain tanah dan bangunan tempat

usaha lebih dari Rp.50.000.000,00 (1ima puluh juta

rupiah) sampai dengan Rp.500.O00.000,00 (lima ratusjuta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp.300.OOO.0O0,0O (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah).

-8-

16. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi ralryat miiikwarga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai atau beraliliasi baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau

usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan,

badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk

koperasi, yang memiliki kekayaan bersih selain tanah

dan bangunan tempat usaha lebih dari

Rp.5OO.OO0.O00,0O (lima ratus juta rupiah) sampai

dengan Rp.1O.OOO.OOO.000,0O (sepuluh milyar rupiah)

atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp.2.5OO.O0O.000,O0 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp.50.00O.000.O00,00

(lima puluh milyar rupiah).

17. Kelompok Petani-Nelayan Kecil, yang selanjutnya disebut

KPNK, adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil

dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum

dan/ atau terdaftar, dan belum berbadan hukum, dengan

modal usaha pertahun paling banyak Rp.75.0O0.000,00

(tujuh puluh lima juta rupiah).

18. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut

GAPOKTAN, adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala

kecil dan bersifat tradisional, informal dan formal, dalam

arti belum atau terdaftar, dan belum berbadan hukum

atau sudah berbadan hukum, dengan modal usaha

pertahun paling banyak Rp.150.00O.00O,00 (seratus lima

puluh juta rupiah).

19. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP

Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-

perseorangan yang menyelenggarakan bidang usaha

simpan pinjam.

2O. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP

Sekunder adalah koperasi yalg beranggotakan koperasi

yang menyelenggarakarr bidang usaha simpan pinjam.

-9-

2l.l*mbaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan

yang menyalurkan dana masyarakat di bawah

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seperti Baitul

Ma-lwat Tamwil (BMT).

22. Terjamin adalah setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,


Gabungan Kelompok Tani yang menerima kredit dari

Lembaga Keuangan Bank atau nonBank dengan pola

penjaminan dari LPKD.

23. Penerima jaminan adalah l,embaga Keuangan Bank dan

nonBank yang telah memberikan kredit dan/atau

pembiayaan kepada Terjamin.

24. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga

Keuangan dengan Koperasi, Usaha Mikro, kecil,


Gabungan Kelompok Tani, yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka wakh:

tertentu dengan pemberian bunga.

24a.Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan

atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

24b.Penjaminan ulang kredit adalah kegiatan pemberian

jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penjamin

yang telah menjamin kewajiban finansial Terjamin.

25. Rekening dana penjaminan adalah rekening di Lembaga

Keuangan Bank dan nonBank yang dibuka atas nama

LPKD sebagai dana penjaminan apabila kredit-kredityang diperoleh setiap Te{amin dari lembaga keuangan

Bank atau nonBank berada dalam kategori kurang

lancar, baik sebelum maupun sesudah kredit jatuh

tempo.

26. Jumlah kerugian adalah sisa kewajiban hutang dan

bunga termasuk denda pada saat kredit yang diperoleh

setiap Terjamin dari Lembaga Keuangan Bank dan non

Bank berada dalam kategori kurang lancar dan/atau

tidak dilunasi pada saat perjanjian kredit tersebut jatuh

tempo.

-10-

27. Jumlah penjaminan adalah jumlah maksimumpenjaminan yang diberikan kepada Lemb"ga Keuangan

Bank dan nonBank atas kredit yang disalurkannya

kepada setiap Terjamin yang pembayarannya ditanggung

dan/atau menggunakal dana Penjamin Kredit apabila

kredit yang diperoleh setiap Terjamin dalam kategori

kurang lancar dan/ atau apabila kredit tersebut tidak

dilunasi pada saat perjanjian kredit jatuh tempo.

28. Klaim dana penjaminan adalah hak dari Lembaga

Keuangan Bank dan nonBank untuk mencairkan dana

dari rekening dana penjaminan sebagai ganti rugi atas

timbulnya jumlah kerugian.

29. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya

disebut dengan RUPS, ada-lah organ perseroan yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan

kepada Direksi atau Komisaris.

30. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan

dan tqjuan perseroan serta mewakili perseroan baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar.

31. Komisaris adalah org€rn perseroan yang melakukanpengawasan secara umum dan/ atau khusus serta

memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

(l) LPKD berkedudukan di ibukota Provinsi.

(2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mendirikan kantor cabang dan kantor anak cabang di

seluruh wilayah kabupaten/ kota dalam wilayah

Provinsi.

- 11-


sebagai berikut:

Pasal 3

LPKD berasaskan kemitraan dan komitmen bersama aartara

LPKD, lembaga keuangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, KPNK dan GAPOKTAN.

4. Redaksional ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf c

diperbaiki, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tujuan pendirian LPKD adalah untuk:

a. menciptakan kemandirian ekonomi Daerah dengan

menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN;

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah;

c. meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN dalam peningkatan

Pendapatan Asli Daerah; dan

d. memperluas kesempatan kerja di Daerah.


sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPKD provinsi

yang merupakan badan usaha berbentuk Perseroan

Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.

(2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian

Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak

berlakunya Peraturan Daerah ini sesuai dengan prosedur

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


sebagai berikut:

Pasal 6

(I) Bidang usaha LPKD berupa jasa penjaminan kredit yang

diperuntukkan bagi Terj amin.

7.

-12-

(2) Selain bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), LPKD dapat memberikan jasa-jasa lain dalam rangka

mendukung fungsinya sebagai lembaga penjaminan,

yaitu:

a. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada

anggotanya;

b. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program

kemitraan yang disalurkan badan usaha milik daerah

(BUMD) dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam

rangka program kemitraan dan bina lingkungan

(PKBL);

c. penjaminan atas surat utang;

d. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan

jaminan gadai dan lidusia;

e. penjaminan transaksi dagang;

f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (suretg

bond);

g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);

h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri

(SKBDN);

i. penjaminan Letter of credit (L/C);

j. penjaminan kepabeanan (custom bondl;

k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan

usaha penjaminan;

l. penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan

kegiatan usaha penjaminan; dan/ atau

m. penjaminan lainnya sesuai ketentual peraturan

perundang-undangan.

Redaksional ketentuan Pasal 7 diperbaiki dan diubah,

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

LPKD memiliki tugas pokok memberikan jaminan kepada

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan

GAPOKTAN untuk memperoleh kemudahan daiam

mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan dengan

tujuan:

-13-

a. membantu permasalahan modal Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN;

b. memberikan kemudahan akses Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN untuk

memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan,

dalam pengembangan usahanya; dan

c. menambah kepercayaan mitra kerja Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN.

8. Redaksional ketentuan Pasal 8 diperbaiki dan diubah,


Pasal 8

LPKD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. membaltu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

KPNK, dan GAPOKTAN dalam melengkapi kekurangan

persyaratan penyerahan barang jaminan yang telah

ditetapkan oleh Lembaga Keuangan;

b. membantu lembaga keuangan, untuk meminimalisasi

risiko sehingga lembaga keuangan bersedia memberikan

fasilitas pembiayaan; dan

d. membantu permasalahan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN sesuai dengan

bidang usaha yang dimiliki oleh LPKD.


sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur organisasi dan tata kerja LPKD ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur Perseroan Terbatas.

10. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan

diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambahkan satu ayat baru

yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1O

(1) LPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dikelola oleh Dewan Direksi.

-14-

(2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling banyak 4 (empat) orang, dan seorang diantaranya

diangkat sebagai Direktur Utama.

(3) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukanoleh pendiri yang ditetapkan dalam akta pendirian

persero€rn terbatas.

(4) Sebelum dilakukan Pengangkatan dan penetapan Dewan

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukanuji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang

dibentuk dengan Keputusan Gubernur.(4a) Tim independen sebagaimana dimaksud pada yaat (4)

terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi danpraktisi yang memiliki keahlian di bidang penjaminan

kredit.

(5) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempertanggungiawabkan segala kegiatannya kepada

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

11. Ketentuan Pasa-l 11 dihapus

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (21 huruf f, huruf i, dan huruf kdiubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dewan Direksi dipilih oleh RUPS.

(2) Dewan Direksi yang terpilih memiliki beberapa kriteriasebagai berikut:

a. bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;

b. berkewarganegaraan Indonesia;

c. berdomisili di Bengkulu;

d. memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman

dalam manajemen perusahaan serta sekurang-

kurangnya I (satu) orang Direksi memilikipengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam

manajemen keuangan dan perbankan;

e. memiliki dedikasi tinggr terhadap pengelolaan

manajemen dan kekayaan Perseroan;

-15-

f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap

pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan


g. mampu mengelola Perseroan penuh waktu;

h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota

Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu Perseroan diayatakan pailit;

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana yang merugikan keuangan negara/ daerah;

j. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai

terdakwa; dan

k. pada saat diangkat berusia paling rendah 3O (tiga

puluh) tahun dan paling tinggi 6O (enam puluh)

tahun.


sebagai berikut:

Pasal 16

Dewan Direksi bertugas untuk melakukan kegiatan

manajemen operasional dan kekayaan Perseroan dalam

rangka mencapai kelancaran upaya penjaminan kredit bagi


GAPOKTAN.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (21, ayat (3) huruf f, huruf i dan

huruf k, ayat (4), dan ayat (5) huruf d diubah, dan di

antara ayat 1 dan ayat (2) disisipkan I (satu) ayat baru,yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Komisaris ditunjuk dan diangkat berdasarkan hasil

RUPS.

(la)Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan

oleh pendiri yang ditetapkan dalam akta pendirian

perseroan terbatas.

(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (1a) paling banyak 3 (tiga) orang, dan seorang

dialtaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

- 16-

(3) Komisaris yang terpilih memiliki beberapa kriteria

sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berkewarganegaraan Indonesia;

c. berdomisili di Bengkulu;

d. memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman

dalam manajemen Perusahaan;

e. memiliki dedikasi tinggi terhadap pengelolaal

manajemen dan kekaYaan Perseroan;

f. memiliki komitmen yang tinggr terhadap

pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan


g. mampu mengelola Perseroan penuh waktu;

h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota

Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan negara f daerah;

j. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai

terdakwa; dan

k. pada saat diangkat berusia paling rendah 30 (tiga

puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh)

tahun.

(4) Masa tugas Komisaris adalah 5 tahun, dan dapat

diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa

jabatan dengan kedudukan yang sama atau dapat

diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir

berdasarkan atas kePutusan RUPS '

(5) Anggota Komisaris dapat diberhentikan sebelum masa

jabatannya berakhir aPabila:

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;

c. berhalangan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;

d. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan;

e. terbukti melakukan tindak pidana; atau

f. ketetaPan RUPS.

-17-

15. Redaksional ketentuan Pasal 20 huruf b diperbaiki dan

diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penjaminan kredit didasarkan pada hubungan kemitraan

antara:

a. LPKD sebagai Penjamin yang memberikan jaminan

kredit;

b. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan

GAPOKTAN sebagai Te{amin yang menerima kredit;

c. Lembaga Keuangan sebagai penerima jaminan yang

menyalurkan kredit; dan

d. Badan Koordinasi Peny'uluh Pertanian (BAKORLUH),

Satuan Kerja Perangkat Daerah Koperasi Usaha Kecil

Menengah dan Lembaga Swadaya Masyarakat mitrapendampingan dan pengawasan LPKD.

16. Redaksional penulisan ketentuan Pasal 21 diperbaiki dan

diubah, sehingga Pasal 2 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) LPKD mempunyai hak:

a. melakukan penilaian kelayakan terhadap Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan

GAPOKTAN yang mengajukan kredit kepada Lembaga

Keuangan dengan pola dana penjamin;

b. melakukan pendamping dan pengawasan kepada

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK,

dan GAPOKTAN sampai dengan pelunasan hutang

kepada Lembaga Keuangan dalam jangka waktutertentu sebagaimana yang diatur dalam akad kredit;

c. pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh

LPKD sebagaimana yang dimaksud pada huruf bbekerjasama dengan Badan Koordinasi Penyutuh

(BAKORLUH) untuk KPNK dan GAPOKTAN, dengan

satuan perangkat daerah Koperasi Usaha Kecil

Menengah untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

17.

- 18-

d. pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh

LPKD sebagaimana yang dimaksud pada huruf b

dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya

masyarakat (LSM);

e. menerima laporan perkembangan usaha secara

berkala sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga

Keuangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN, dan Badan

Koordinasi Penyuluh, Satuan Kerja Prangkat Daerah

Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan LSM;

f. bekerjasama dan membagi risiko (risk-sharingl

dengan lembaga penjamin kredit nasional dan

lembaga-lembaga terkait lainnya dalam menjamin

kredit yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha


(2\LPKD mempunyai kewajiban menempatkan dana

penjamin di rekening Lembaga Keuangan pemberi kredit

dengan nilai sebesar kesepakatan yang dibuat dengan

l,embaga Keualgan penyalur kredit untuk Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan

GAPOKTAN.

Redaksional ketentuan Pasd 22 diperbaiki dan diubah,


Pasal 22

(1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan

GAPOKTAN berhak menerima kredit dari lembaga

keuangan dengan pola dana penjaminan.


GAPOKTAN mempunyai kewajiban:

a. menyediakan agunan yang nilainya lebih kecil dari

nilai kredit yang diterima dan

b. membuat laporan perkembangan usaha secara

berkala kepada lembaga keuangan dan LPKD.

(3) Ketentuan batasan agunErn sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a lebih lanjut dengan Peraturan

Gubernur.

18.

-19-

Redaksional ketentuan Pasal 23 diperbaiki dan diubah,


Pasal 23

(l) Lembaga Keuangan mempunyai hak:

a. menilai kelayakan usaha calon terjamin sesuai

dengan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit; dan

b. menerima laporan berkala perkembangan usaha

sesuai dengan kesepakatan antara lembaga

keuangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN dan LPKD.

(21Lembaga Keuangan berkewajiban menyalurkan kreditbagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK,

dan GAPOKTAN yang dinilai layak oleh LPKD dan/ataulembaga keuangan.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Calon Terjamin yang berhak menerima kredit dengan

pola penjaminan dapat berbentuk Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN

secara kelompok atau individual.


GAPOKTAN secara kelompok atau individual sudah

mendapat pembinaan dari lembaga/instansi lain

termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan

sudah terdaftar di BIPP/BPP setempat atau satuan kerjaperangkat daerah koperasi usaha kecil menengah

setempat.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 25

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, danGAPOKTAN secara kelompok atau individual atau badan

usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

19.

20.

- 20'

a. memiliki usaha produktif dan cakap bertindak dalam

hukum;

b. mempunyai pembukuan dan pencataan sederhana;

c. marnpu menyediakan agunan sebagaimana yang

dipersyaratan;

d. lokasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

KPNK, dan GAPOKTAN termasuk dalam wilayah ke{a

lembaga keuangan dan LPKD;dan

e. dinilai layak oleh LPKD dan kmbaga Keuangan yang

akan menyalurkan kredit;

f. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan

GAPOKTAN yang baru pertama kali mengajukan kredit

harus sudah dibentuk dan dibina paling singkat 6

(enam) bulan.

21. Ketentuan Pasal 27 huruf d dan huruf f diubah, sehingga

Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

PasaT 27

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sekunder, dengan

persyaratan sebagai berikut:

a. telah berbadan hukum paling singkat l(satu) tahun;

b. dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala

sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh LPKD

dan/ atau Lembaga Keuangan terkait;

c. lokasi KSP/USP termasuk dalam wilayah keda lembaga

Keuangan dan LPKD;

d. peminjam adalah anggota yang dinilai layak oleh

KSP/USP Koperasi;

e. mampu menyediakan €rngunan sebagimana yang

dipersyaratkan; dan

f. KSP/USP Koperasi dinilai layak/kridibel oleh Lembaga

Keuangan dan LPKD dalam hal finansial dan organisasi

untuk menyalurkan kepada anggotanya Koperasi, Usaha


-2t-22. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 28


GAPOKTAN, lainnya dengan persyaratan sebagai berikut:

a. telah menjalankan usaha paling singkat 1 (satu) tahun;

b. dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala

sesuai dengan format yang telah ditetapkan;

c. lokasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

KPNK, dan GAPOKTAN termasuk dalam wilayah kerja

Lembaga Keuangan dan LPKD;

d. dinilai layak oleh LPKD dan Lembaga Keuangan yang

akan menyalurkan kredit; dan

e. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan

GAPOKTAN yang baru pertama kali mengajukan kredit

harus sudah dibentuk dan dibina paling singkat 6

(enam) bulan.

23. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf d, dan ayat

(3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebaqai berikut:

Pasal 30

(1) Batasan kredit yang dapat disalurkan kepada calon

Terjamin diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

KPNK, dan GAPOKTAN kelompok, individual maupun

sebagai badan usaha batas pinjaman paling banyak

sampai dengar Rp.50O.O00.000,00 (lima ratus juta

rupiah);

b. untuk KSP/USP Primer paling banyak

Rp.5OO.O0O.0O0,O0 (lima ratus juta rupiah) dengan

batas penyaluran kepada anggota paling banyak Rp.

5O.OOO.OOO,0O (lima puluh juta rupiah);

c. untuk KSP Sekunder dengan batas paling banyak

Rp5OO.00O.000,00 (lima ratus juta rupiah) per KSP

anggotanya;

-22-

d. untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

KPNK, dan GAPOKTAN lainnya yang memiliki usaha

unggulan/ strategis dengan batas kredit sesuai dengan

kebutuhan atau ska,la usahanya dan nilai layak oleh

Lembaga Keuangan dan atau LPKD.

(2) Penggunaan kredit oleh pihak Terjamin dapat digunakan

untuk tambahan modal kerja atau investasi.

(3) Jangka Waktu Kredit kepada Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN sesuai

ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan Penerima

Jaminan dengan memperhatikan aspek analisa kelayakan

usaha.

(4) Te{amin yang memperoleh kredit dari Lembaga

Keuangan dibebani bunga, imbalan atau pembagian hasil

keuntungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Lembaga Keuangan.

24. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huuf bdan huruf c diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 31

(1) Penyaluran kredit dengan pola penjaminan dapat

berbentuk:

a. Kredit Keiayakan Usaha, yaitu setelah melakukan

analisis kelayakan usaha, LPKD memberikan

rekomendasi kepada Lembaga Keuangan tentang

kelayakan usaha sehingga Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN dapat

menerima penyaluran kredit tanpa menyerahkan

agunan; dan

b. kredit yang mewajibkan Terjamin menyerahkan

angunan yang besarnya sesuai dengan yang diaturmelalui perjanjian kerjasama antara LPKD dan

l,embaga Keuangan.

(2) Jasa penjamin LPKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam bentuk sertifikasi Penjaminan, yang

sekurang-kurangnya memuat:

-23-

a. narna dan alamat Penjamin, Penerima Jaminan dan

Terjamin;

b. syarat-syarat pemberian kredit atau transaksi lain yang

dijamin;

c. ketentuan dan persyaratan penjamin, meliputi antara

lain:

1. hak dan kewajiban Penjamin, Penerima Jaminan dan

Terjamin;

2. jumlah, jangka waktu dan ganti rugi penjaminan;

3. tata cara pengajuan dan perhitungan jumlah ganti

rugi penjaminan; dan

4. daluwarsa.

(3) Skema penjaminan dapat berbentuk:

a. LPKD memberikan rekomendasi kelayakan usaha bagi

calon Terjamin untuk memperoleh penyaluran kredit

tanpa angunan dari Lembaga Keuangan;

b. LPKD menyetor sejumlah dana penjaminan di Lembaga

Keuangan atas penyaluran kredit yang dilakukan oleh

Lembaga Keuangan kepada Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN; atau

c. LPKD bekerjasama dengan Lembaga Keuangan

menyalurkan dala penjaminan ke l,embaga Keuangan

Mikro yang bertugas menghimpun dana untukdisalurkan dalam bentuk kredit kepada kepada

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK,

dan GAPOKTAN.

25. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Jumlah modal disetor LPKD paling sedikit

Rp.25.0OO.0OO.000,O0 (dua puluh lima milyar rupiah).

(la)Setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam bentuk uang dan dilakukan melalui penyertaan

modal Pemerintah Provinsi.

(1b) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1a) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi.

-24-

(2) Modal LPKD terbagi atas saham-saham.

{3) Pemegang saham LPKD dapat mengikutsertakan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah

Provinsi dan orang atau badan.

(4) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari

seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah

Provinsi.

Pasal II

ini mulai berlakuPeraturan Daerah

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

pada tanggal

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal O2-O9-2O15

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAHDiundangkan di Bengkuiu

pada tanggal, 03-09-2015

P1t, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULUASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 3

NoREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (3/2ot5)

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum

Pembina Tk. INip. 1969O905 199403 1011

Setda Provjh gl Bengkulu

f"

perda bengkulu nomor 3 tahun 2015

Documents