KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR BENGKULU KETETAPAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU NOMOR : KEP/ 01 / I / 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK SATPAS POLRES BENGKULU KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Satpas Polres Bengkulu dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak- hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik ; b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Satpas Polres Bengkulu. Mengingat : 1. Undang - undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang - undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
22
Embed
KETETAPAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU NOMOR : … · KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR BENGKULU KETETAPAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU NOMOR : KEP
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU
RESOR BENGKULU
KETETAPAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU
NOMOR : KEP/ 01 / I / 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SATPAS POLRES BENGKULU
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU
Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam
penyelenggaraan pelayanan publik Satpas Polres Bengkulu dan
dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-
hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara
maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan
masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,
maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik ;
b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar
Pelayanan Publik Satpas Polres Bengkulu.
Mengingat : 1. Undang - undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang - undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038) ;
- 2 -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin
Mengemudi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/04/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik ;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi
dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Standar pelayanan publik Satpas Polres Bengkulu, sebagaimana
disebut dalam lapiran keputusan ini ;
KEDUA : Standar pelayanan publik Satpas Polres Bengkulu, sebagaimana
dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Syarat Penerbitan SIM
2. Prosedur Penerbitan SIM
3. Waktu Penerbitan SIM
4. Biaya Penerbitan SIM
5. Pengelolaan Pengaduan
- 3 -
KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh
Penguji SIM Satpas Polres Bengkulu;
KEEMPAT : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : Bengkulu Pada tanggal : Januari 2019
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU
PRIANGGODO HERU. K, S.IK. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76020762
Lampiran : Ketetapan Kepala Kepolisian Resor
Bengkulu
Nomor : KEP / / I / 2019
Tanggal : Januari 2019
STANDAR PELAYANAN PUBLIK SATPAS POLRES BENGKULU
A. PENDAHULUAN
1. Visi :
a. Menyelenggarakan Pelayanan Surat Izin Mengemudi ( SIM ) secara
profesional.
b. Melaksanakan penerbitan SIM terhadap Peserta Uji SIM sesuai prosedur dan
aturan yang berlaku.
c. Transparansi didalam pelayanan dan penerbitan SIM.
b. Misi :
A. Masyarakat peserta SIM memiliki etika, sopan santun dan mentaati aturan
berlalu lintas dijalan pada saat berkendaraan
B. Masyarakat pengguna jalan merasakan aman, tertib dan lancar di Kota
Bengkulu.
c. Ruang Lingkup Tugas :
Pelaksanaan pelayanan Penerbitan SIM di Satpas Polres bengkulu sesuai dengan
peraturan perundang-undanganyang berlaku.
d. Jenis Pelayanan :
a. Pelayanan Penerbitan SIM.
B. STANDAR PELAYANAN
Pelayanan Penerbita SIM di Satpas Polres Bengkulu
A. Persyaratan Pelayanan
1) Persyaratan Usia
Usia Peserta Uji SIM Perseorangan paling rendah:
- 17 (tujuh belas) Tahun untuk SIM A, C, dan D;
- 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM B I;
- 21 (dua puluh satu) Tahun untuk SIM B II.
- Usia Peserta Uji SIM Umum paling rendah:
- 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM A Umum;
- 22 (dua puluh dua) Tahun untuk SIM B I Umum;
- 23 (dua puluh tiga) Tahun untuk SIM B II Umum.
Persyaratan usia, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing.
2) Persyaratan Administrasi
Persyaratan administrasi terdiri atas persyaratan pengajuan:
a. SIM baru;
(1) Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru, untuk
mengemudikan Ranmor perseorangan meliputi:
a. mengisi formulir pengajuan SIM; dan
b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi
Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi
Warga Negara Asing.
(2) Dokumen keimigrasian, berupa:
a. paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang
berdomisili tetap di Indonesia;
b. paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan
identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga
kedutaan;
c. paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara
(KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar
yang bersekolah di Indonesia; atau
d. paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak
berdomisili di Indonesia.
(3) Selain persyaratan pengajuan golongan SIM umum baru harus juga
dilampiri dengan:
a. sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
b. Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi
Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di