Perda Air Limbah - Biro Hukum · Web viewSetiap kapal ikan yang beroperasi di jalur penangkapan ikan wajib diberi tanda pengenal jalur dengan mengecat minimal ¼ (seperempat) lambung

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kotawaringin Barat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/43/Keu tanggal 21 Januari 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009

- 1 -b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 2 -5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3 -12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 4 -18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

- 5 -

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32) ;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

- 6 -

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 548.541.298.400,002. Belanja Daerah Rp. 633.810.149.950,00

Surplus / Defisit (Rp. 85.268.851.550,00 )3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 106.518.851.550,00b. Pengeluaran Rp. 21.250.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 85.268.851.550,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. - 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 30.832.006.000,00b. Dana pertimbangan sejumlah Rp.482.304.410.000,00c. Lain-lain pendapatan daerah

yang sah sejumlah Rp. 35.404.882.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.070.000.000,00b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 15.417.256.400,00c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00d. Lain-lain pendapatan asli daerah


(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil

sejumlah Rp. 50.549.300.000,00b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.368.750.110.000,00c. Dana Alokasi Khusus Rp. 63.005.000.000,00

- 7 -(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :a. Hibah sejumlah Rp. 12.592.780.000,00b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00c. Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi

sejumlah Rp. 22.562.102.000,00d. Dana penyesuaian dana Otonomi

khusus sejumlah Rp. 0,00e. Bantuan keuangan dari provinsi atau

dari pemerintah daerah lainnyasejumlah Rp. 250.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.238.534.686.000,00b. Belanja Langsung sejumlah Rp.395.275.463.950,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :1) Belanja pegawai Rp.192.115.001.703,002) Belanja subsidi Rp. 300.000.000,003) Belanja Hibah Rp. 9.483.360.000,004) Belanja bantuan sosial Rp. 12.890.042.047,005) Belanja bagi hasil Rp. 2.819.437.820,006) Belanja bantuan keuangan Rp. 19.926.844.430,007) Belanja tidak terduga Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langusng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 34.983.085.653,00b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.168.304.664.072,00c. Belanja Modal sejumlah Rp.191.987.714.225,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Penerimaan sejumlah Rp.106.518.851.550,00b. Pengeluaran sejumlah Rp. 21.250.000.000,00

- 8 -(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis Pembiayaan :a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SilPA) sejumlah Rp. 99.336.410.350,00b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00e. Penerimaan kembali pemberian

Pinjaman sejumlah Rp. 7.182.441.200,00f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah sejumlah Rp. 21.250.000.000,00c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00d. Pemberian Pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan pemerintahan Dearah

dan Organisasi;3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan pemerintah

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 9 -6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;

10. Lampiran X daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat atau keprluan mendesak Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

Pasal 7

Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

b. Program dan kegiatan dalam rangka mengtasi dampak dari suatu pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

- 10 -Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 30 Januari 2009


ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.SiDiundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 30 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

Drs. BUDASMAN, M.SiNIP. 010 163 741

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 2009 NOMOR 01

- 11 -



NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN

”AGROTAMA MANDIRI”



Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan usaha Perusahaan Daerah serta untuk menunjang pembangunan daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan ”Agrotama Mandiri”;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan ”Agrotama Mandiri”.

- 12 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 13 -

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan ”Agrotama Mandiri” (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN ”AGROTAMA MANDIRI”.

- 14 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan ”Agrotama Mandiri” (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Judul Peraturan Daerah diubah sehingga berbunyi : PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ”AGROTAMA MANDIRI”.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 diubah, dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 8a dan 8b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri”;

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri”;

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri”;

8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri”;

8a. Agribisnis adalah bisnis/ kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam;

8b. Agroindustri adalah suatu kegiatan yang mengolah bahan yang dihasilkan dari usaha pertanian dalam arti luas (usaha bidang pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan) atau industrialisasi di bidang pertanian dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian;

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri”.

- 15 -

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perusahaan Daerah bergerak di bidang agribisnis, agroindustri, jasa dan perdagangan umum.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah ayat (1), sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pertama kali pada tahun 2009 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya wajib disetorkan paling lama pada tahun 2011.

(3) Penambahan modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal II


- 16 -


Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 31 Januari 2009


ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.SiDiundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 31 Januari 2009


ttd



- 17 -



NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ”MARUNTING SEJAHTERA”



Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ”Marunting Sejahtera” serta untuk memenuhi Surat Bank Indonesia Palangka Raya No. 10/24/DKBU/IDAd/Plk tanggal 28 Oktober 2008 perihal permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR, perlu dilakukan penambahan modal dasar BPR dan dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ”Marunting Sejahtera”;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ”Marunting Sejahtera”.

- 18 -



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1979 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


- 19 -

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

- 20 -17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

18. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Marunting Sejahtera” (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 1).


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ”MARUNTING SEJAHTERA”.

- 21 -Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Marunting Sejahtera” (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Modal dasar PD. BPR “Marunting Sejahtera” berjumlah Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dari modal dasar tersebut telah di tempatkan sebagai Modal Disetor sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari alokasi APBD yang diperuntukkan untuk PD. BPR “Marunting Sejahtera” atas dasar persetujuan DPRD.

(4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(5) Tata cara penyertaan modal daerah kepada PD. BPR “Marunting Sejahtera” ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

(6) Penentuan besarnya modal disetor disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(7) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus).

- 22 -

(8) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(9) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.

Pasal II



Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 8 Mei 2009


ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.SiDiundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 8 Mei 2009


ttd


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 2009 NOMOR : 3.

- 23 -



NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENANGKAPAN IKAN



Menimbang : a. bahwa pengaturan penangkapan ikan diperlukan dalam rangka mendukung pembangunan sektor perikanan dan kelautan bidang pengawasan, kelestarian sumberdaya ikan, pembinaan perikanan tangkap (usaha penangkapan ikan), pemanfaatan sumber hayati dan keamanan kerja bagi penangkap ikan;

b. bahwa konflik kepentingan di perairan umum dan perairan laut dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara sesama nelayan juga dengan masyarakat umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penangkapan Ikan.

- 24 -


2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);


6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

- 25 -

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

11. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/kpts/IK.210/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;

- 26 -

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 995/kpts/IK.210/9/99 tentang Sumberdaya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perikanan Republik Indonesia;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 769/kpts/IK/210/10/98 tentang Penggunaan Jaring Lampara Dasar;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 996/kpts/IK/210/10/99 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Ikan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3).



dan


- 27 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGKAPAN IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;

7. Pengawasan Sumberdaya Ikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dapat berjalan terus-menerus dan berkelanjutan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- 28 -

8. Sarana produksi adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha perikanan meliputi kapal, alat tangkap, kolam, jaring apung, tambak, benih, pakan ikan, pupuk, obat-obatan dan peralatan lain yang dipergunakan dalam proses produksi;

9. Pengusaha perikanan adalah semua pengusaha baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan;

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

12. Hasil Perikanan adalah segala jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang dapat ditangani atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang dapat dimanfaatkan sebagai keperluan manusia dan keperluan industri;

13. Alat penangkapan ikan adalah sarana penangkapan ikan, baik dilengkapi dengan alat bantu maupun tidak;

14. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;

15. Surat Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang harus dimiliki oleh pengusaha perikanan baik perorangan atau badan hukum;

16. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);

- 29 -

17. Badan Usaha adalah semua bentuk badan usaha baik perorangan maupun badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) dan perseroan lainnya baik milik pemerintah maupun swasta, persekutuan/ perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi, lembaga dan bentuk usaha lain yang kegiatannya sebagai pengusaha perikanan;

18. Perairan adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya;

19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut sebesar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

20. Wilayah adalah kawasan penangkapan;

21. Daerah penangkapan adalah khusus penangkapan di perairan umum;

22. Wilayah laut kabupaten/ kota adalah wilayah kewenangan untuk mengelola sumber daya laut sejauh 1/3 dari kewenangan provinsi (paling jauh 12 mil laut) diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan;

23. Jalur penangkapan adalah jalur operasi penangkapan ikan perairan di laut sesuai dengan ukuran kapal dan alat tangkap yang diperbolehkan dan atau dipergunakan;

24. Perairan umum adalah daerah penangkapan ikan diperairan tawar atau perairan pedalaman Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi sungai, anak sungai, danau dan rawa;

25. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan, pelelangan ikan, perbaikan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan;

- 30 -

26. Potensi Sumber Daya Ikan adalah ketersediaan ikan dan non ikan di wilayah perairan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai daya dukung lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan usaha penangkapan dan pemberdayaan ikan berwawasan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

27. Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan, berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut;

28. Trawl adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal baik melalui samping atau belakang kapal selama jangka waktu tertentu untuk menangkap ikan atau binatang air lainnya;

29. Lampara adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal melalui belakang kapal selama jangka waktu tertentu untuk menangkap ikan atau binatang air lainnya;

30. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan;

31. Penyidik adalah penyidik tindak pidana bidang perikanan meliputi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Pejabat Kepolisian Republik Indonesia;

32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- 31 -

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku untuk :

a. Setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah;

b. Wilayah penangkapan ikan terdiri dari perairan umum dan perairan laut;

c. Wilayah penangkapan di perairan umum/ perairan pedalaman terdiri dari :1. sungai dan anak sungai;2. danau;3. rawa;4. situ/ waduk.

d. wilayah penangkapan di perairan laut sampai dengan 1/3 dari kewenangan provinsi (paling jauh 12 mil laut).

BAB III

JALUR DAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN

Pasal 3

(1) Jalur Penangkapan Ikan adalah perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan 1/3 mil laut Wilayah Provinsi.

(2) Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi :a. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air

surut pada surut terendah sampai dengan 2 (dua) mil laut.

b. Perairan pantai 2 – 1/3 mil laut Wilayah Provinsi.

- 32 -

Pasal 4

Daerah penangkapan di perairan umum meliputi semua sungai, anak sungai, danau dan rawa di daerah.

Pasal 5

Yang dimaksud dalam pasal 4 tidak termasuk wilayah konservasi.

BAB IV

ALAT PENANGKAPAN IKAN/ KAPAL YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 6

(1) Perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut pada jalur penangkapan ikan hanya diperbolehkan untuk :a. alat penangkap ikan menetap;

- Jaring Insang tetap dengan mesh size ≥ 1 inchi dengan panjang bentang ≤ 150 meter

- Bubu - Pancing- Lift net- Set net- Sero

b. alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi;- Sungkur dorong/tarik- Jaring Insang Hanyut dengan mesh size ≥

1 inchi dengan panjang bentang ≤ 150 meter

- Tramel netc. Kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran

panjang tidak lebih dari 10 m

(2) Perairan pantai diatas 2 mil sampai dengan 1/3 wilayah laut provinsi hanya diperbolehkan :

- 33 -a. alat penangkap ikan menetap;

- Jaring Insang tetap dengan mesh size ≥ 1 inchi dengan panjang bentang ≤ 300 meter.

- Bubu - Pancing- Lift net- Set net - Sero- Rawai dengan jumlah mata pancing 100 –

150 buah b. alat penangkap ikan tidak menetap;

- Jaring insang dengan mesh size ≥ 1 inchi dengan panjang bentang ≤ 300 meter

c. kapal perikanan :- tanpa motor atau bermotor tempel dengan

ukuran panjang tidak lebih dari 10 m;- bermotor tempel atau bermotor dengan

ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 m atau ukuran maksimal 5 GT;

(3) Daerah penangkapan di perairan umum hanya diperboleh untuk :a. alat penangkap ikan menetap;

- Jaring Insang tetap dengan mesh size ≥ 1,5 inchi

- Bubu- Pengilar dengan mesh size ≥ 1,5 inchi- Rawai dengan 10 – 50 mata pancing- Pancing- Tabing- Lift Net- Salambau- Trap

b. alat penangkap ikan tidak menetap;- Jaring insang hanyut dengan mesh size ≥

1,5 inchi dengan panjang bentang ≤ 25 meter

- 34 -

- Jala dengan mesh size ≥ 1 inchi- Tangguk dan sejenisnya- Serok- Trap net- Tombak dan sejenisnya

(4) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan ukuran 2 – 5 GT wajib dilengkapi dengan alat bantu (lampu, tanda/ bendera, pelampung penolong, alat komunikasi, kompas)

(5) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal pada jalur dan daerah penangkapan wajib memberi tanda pengenal berupa lampu pada malam hari atau benda apung yang dapat diketahui serta dikenal dengan mudah oleh nelayan.

BAB V

TANDA PENGENAL/WARNA CAT LAMBUNG KAPAL

Pasal 9

Setiap kapal ikan yang beroperasi di jalur penangkapan ikan wajib diberi tanda pengenal jalur dengan mengecat minimal ¼ (seperempat) lambung kiri dan kanan, dengan ketentuan :a. warna putih bagi kapal perikanan yang beroperasi

di perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut;b. warna merah bagi kapal perikanan yang beroperasi

di laut 2 (dua) mil laut sampai 1/3 mil laut Wilayah Laut Provinsi.

- 35 -

BAB VI

PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN

Pasal 10

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berukuran kurang dari 2 GT wajib memiliki Surat Pendaftaran Kapal.

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berukuran 2 sampai dengan kurang dari 5 GT wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

(3) Surat Pendaftaran Kapal sebagaimana ayat (1) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pada ayat (2) diatas diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

(4) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berukuran 5 sampai dengan 10 GT wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

(5) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(6) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

(7) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan alat penangkap ikan selambau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- 36 -

BAB VII

PENDARATAN IKAN DAN TAMBAT LABUH KAPAL

Pasal 11

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan Kabupaten Kotawaringin Barat wajib mendaratkan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Kotawaringin Barat atau Pelabuhan Perikanan.

(2) Setiap orang yang akan mendaratkan ikan wajib melaporkan hasil tangkapannya kepada petugas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), petugas pelabuhan perikanan setempat atau petugas yang ditunjuk.

(3) Yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah produksi, jenis ikan yang tertangkap, alat tangkap yang dipergunakan atau hal-hal yang menyangkut usaha penangkapan.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang tambat labuh bongkar muat barang keperluan nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap orang yang tambat labuh dikenai retribusi perikanan yang diatur sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Setiap orang yang melakukan bongkar muat barang keperluan nelayan harus memberitahukan kegiatannya kepada petugas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

- 37 -

Pasal 13

(1) Setiap kapal nelayan yang bertambat, membongkar, memuat barang atau ikan, wajib mengikuti peraturan yang berlaku pada daerah setempat.

(2) Untuk kapal nelayan dari luar daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tambat labuh harus menunjukkan identitas atau dokumen kelengkapan kapal atau dokumen usaha penangkapan ikan dari tempat asal.

(3) Dokumen yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :a. Foto copy dan asli Surat Izin Usaha Perikanan

(SIUP);b. Foto copy dan asli Surat Izin Penangkapan Ikan

(SIPI);c. Forto copy dan asli Surat Izin Pengangkut Ikan

Indonesia (SIKPI);d. Foto copy dan asli Surat Izin Pengangkut Ikan

Asing (SIKPA) sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 28;

e. Dokumen Kapal (surat ukur, sertifikasi kelaikan dan pengawakan, Foto copy Gross Akte).

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 14

Guna mempertahankan kelestarian sumberdaya perairan yang berwawasan lingkungan, setiap orang dan atau nelayan dilarang :a. melakukan penangkapan ikan memakai alat atau

bahan yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan sumberdaya perairan;

- 38 -

b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya hayati dan atau lingkungan kecuali untuk keperluan ilmiah dengan izin dari kepala daerah;

c. melakukan kegiatan penangkapan dan perdagangan benih-benih ikan untuk keperluan konsumsi;

d. melakukan kegiatan penangkapan di perairan daerah konservasi dan reservart;

e. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan berbagai ukuran dengan memakai alat dan bahan yang dilarang berupa :- bahan beracun berbahaya seperti potassium,

sevin, pestisida, tuba, toxin, matador, obat bius, zat-zat kimia dan sejenisnya

- peralatan berupa bom, strum accu (aki), arus listrik, dinamit dan sejenisnya.

- alat tangkap dengan ukuran mata jaring (mess size) kurang dari 1 inchi, kecuali : pukat teri untuk perairan laut dan 1,5 inchi untuk perairan umum;

- alat tangkap trawl dan atau alat tangkap yang termasuk kualifikasi trawl.

f. Bagi nelayan yang memakai jaring tarik, jaring hanyut, purse seine atau alat tangkap bersifat aktif dilarang keras melakukan operasi penangkapan mendekati/melewati tempat pemasang jaring tetap atau alat penangkapan ikan tetap atau dengan jarak minimal 250 m

Pasal 15

Nelayan Andon dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat

- 39 -

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh Satuan Kerja dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi teknik penangkapan, daerah penangkapan dan alat penangkapan.

(3) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Daerah.

(4) Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengadakan penelitian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana serta, pengujian mutu hasil perikanan dan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi produk perikanan yang dikirim keluar daerah baik lokal maupun antar pulau.

(5) Untuk menjaga kelestarian sumber daya dan menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap proses penangkapan jumlah tangkapan, alat tangkap, area penangkapan, serta kelembagaan kelompok nelayan.

- 40 -

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barang siapa yang melakukan penangkapan ikan dan atau menggunakan/ memakai alat tangkap ikan yang bersifat merusak, memusnahkan dan atau alat apapun yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dikenakan sanksi hukuman kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(2) Setiap orang dan atau nelayan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya hayati dan atau lingkungan kecuali untuk keperluan ilmiah dengan izin dari kepala daerah, dikenai sanksi hukuman kurangan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(3) Setiap orang dan atau nelayan melakukan kegiatan penangkapan dan perdagangan benih-benih ikan untuk keperluan konsumsi baik sengaja maupun tidak sengaja dikenai sanksi hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(4) Setiap orang melakukan kegiatan penangkapan di perairan daerah konservasi dan reservart dikenai sanksi kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(5) Setiap orang dan atau nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan berbagai ukuran dengan memakai alat dan bahan yang dilarang, dikenai sanksi kurangan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- 41 -

(6) Setiap orang dan atau nelayan yang memakai jaring tarik, jaring hanyut, purse seine, atau alat tangkap bersifat aktif melakukan operasi penangkapan mendekati/melewati tempat pemasang jaring tetap atau alat penangkapan ikan tetap atau dengan jarak minimal 250 m dikenai sanksi kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(7) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dikenai pidana sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

(1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana bidang perikanan, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Bab IV berdasarkan hukum acara yang berlaku.

(2) Pelaksanaan penyidikan di wilayah kewenangan kabupaten, penyidik PPNS perikanan harus mendapatkan surat tugas dari pembina PPNS perikanan dan melaksanakan koordinasi dengan penyidik Satpol PP.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;

- 42 -

b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;

d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;

g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;

i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;

k. melakukan penghentian penyidikan; dan

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- 43 -

Pasal 19

Selama sebelum terbentuk pengadilan perikanan, perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan, tetap diperiksa, diadili dan diputus Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 73 ayat (3) dan pasal 106.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Perluasan usaha penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 44 -

Pasal 22



Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 8 Mei 2009


ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si

Diundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 8 Mei 2009


ttd



- 45 -



NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Menimbang: a. bahwa agar supaya penyelenggaraan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkelanjutan maka diperlukan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah harus disusun tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;

- 46 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- 47 -

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

- 48 -

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4).



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- 49 -

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Tata cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah;

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

- 50 -

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;

13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

14. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi;

17. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;

- 51 -

21. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

24. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;

25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah atau instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

26. Forum SKPD Kabupaten adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD Kabupaten atau gabungan SKPD Kabupaten;

27. Pelaku pembangunan adalah pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten), dunia usaha dan masyarakat;

28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah RKA- SKPD yang diusulkan dibiayai dari dana APBD;

29. Masyarakat terdiri dari asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta kalangan dunia usaha dan atau unsur masyarakat lainnya yang mendaftar.

- 52 -

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan azas kepastian hukum, tertib administrasi penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan.

(2) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :a. terciptanya sistem perencanaan pembangunan

daerah;b. terciptanya konsistensi antara penyusunan

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

c. terciptanya keterpaduan pembangunan.

(3) Tata cara pelaksanaan Musrenbangkab bertujuan untuk :a. terciptanya koordinasi antar pelaku

pembangunan daerah;b. terciptanya keterpaduan perencanaan

pembangunan daerah;c. terciptanya rencana pembangunan daerah yang

berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- 53 -

(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian PertamaUmum

Pasal 5

(1) Rencana pembangunan daerah meliputi :a. RPJP-D;b. RPJM-D; danc. RKPD.

- 54 -

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan :a. Penyusunan rancangan awal;b. Pelaksanaan Musrenbang;c. Perumusan rancangan akhir, dand. Penetapan rencana.

Bagian KeduaRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D)

Paragraf 1Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 6

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJP-D.

(2) RPJPD kabupaten memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.

(3) Dalam menyusun rancangan awal RPJP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Paragraf 2Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 7

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP-D.

(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- 55 -

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJP-D.

(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 8

(1) Rancangan akhir RPJP-D dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) Rancangan akhir RPJP-D dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP-D yang sedang berjalan.

(3) Rancangan akhir RPJP-D disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP-D paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP-D yang sedang berjalan.

Paragraf 4Penetapan

Pasal 9

(1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP-D.

(2) RPJP-D ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

- 56 -

Pasal 10

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP-D kabupaten paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 11

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP-D kabupaten kepada masyarakat.

Bagian KetigaRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D)


Pasal 12

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM-D.

(2) RPJM-D memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.

(3) Rancangan awal RPJM-D berpedoman pada RPJP-D dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM-D periode sebelumnya.

Pasal 13

(1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJM-D.

(2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.

- 57 -

(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJM-D menjadi rancangan RPJM-D dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.


Pasal 14

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJM-D.

(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJM-D.

(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah.


Pasal 15

(1) Rancangan akhir RPJM-D dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

- 58 -

Paragraf 4Penetapan

Pasal 16

(1) RPJM-D ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang RPJM-D ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

(3) Peraturan Daerah tentang RPJM-D kabupaten disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 17

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM-D kabupaten kepada masyarakat.

Bagian KeempatRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)


Pasal 18

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.

(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM-D.

(3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.

- 59 -

(4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(5) Penetapan program prioritas pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

(6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.


Pasal 19

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.

(3) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.

Pasal 20

Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

- 60 -

Pasal 21

Musrenbang RKPD Kabupaten dimulai dari Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.


Pasal 22

(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.

(2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

Paragraf 4Penetapan

Pasal 23

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

(2) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 24

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten kepada masyarakat

- 61 -

BAB IVRENSTRA DAN RENJA SKPD

Pasal 25

(1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.

(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

(3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

(4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten.

Pasal 26

Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

Pasal 27

(1) SKPD menyusun Renja-SKPD.

(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

- 62 -

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat, program dan kebijakan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukan prakiraan maju.

(5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menunjukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 28

Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMENRENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian PertamaSumber Data

Pasal 29

(1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang.

- 63 -

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;b. Organisasi dan tatalaksana pemerintahan

daerah;c. Kepala Daerah, DPRD, perangkat daerah dan

Pegawai Negeri Sipil daerah;d. Keuangan daerah;e. Potensi sumber daya daerah;f. Produk hukum daerah;g. Kependudukan;h. Informasi dasar kewilayahan; dani. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Pasal 30

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

(2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 31

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 64 -

Bagian KeduaPengelolaan Sumber Data

Pasal 32

(1) Data dan Informasi serta Rencana Tata Ruang diolah melalui proses :a. Analisis daerah;b. Identifikasi kebijakan nasional yang

berdampak pada daerah;c. Perumusan masalah pembangunan daerah;d. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana

indikatif, dan sumber pendanaan; dane. Penyusunan rancangan kebijakan

pembangunan daerah.

(2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1Analisis Daerah

Pasal 33

(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda Provinsi dan kabupaten bersama pemangku kepentingan.

- 65 -

(3) Bappeda kabupaten menyusun kerangka studi dan informasi analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 34

(1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.

(2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3Perumusan Masalah Pembangunan daerah

Pasal 35

(1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.

(2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

- 66 -

(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan kedepan.

Paragraf 4Penyusunan Program, Kegiatan,

Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 36

(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran

jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;c. Program prioritas urusan wajib dan urusan

pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

(2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah

- 67 -

Paragraf 5Penyusunan Rancangan

Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 37

(1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

(3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. RPJP-Db. RPJM-D; danc. RKPD

Pasal 38

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian KetigaSistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 39

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :a. Pendahuluan;b. Gambaran umum kondisi daerah;

- 68

c. Analisisi isu-isu strategis;d. Visi dan misi daerah;e. Kaidah pelaksanaan.

(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup :a. Pendahuluan;b. Gambaran umum kondisi daerah;c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta

kerangka pendanaan;d. Analisis isu-isu strategis;e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;f. Strategi dan arah kebijakan;g. Kebijakan umum dan program pembangunan

daerah;h. Indikasi rencana program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan;i. Pedoman transisi dan kaidah perencanaan.

(3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :a. Pendahuluan;b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan;d. Prioritas dan sasaran pembangunan; dane. Rencana program dan kegiatan prioritas

daerah.

(4) Sistematika penulisan Renstra-SKPD, paling sedikit mencakup :a. Pendahuluan;b. Gambaran pelayanan SKPD;c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan

fungsí;d. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan

kebijakan;

- 69 -

e. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan

f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup :a. Pendahuluan;b. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;c. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;d. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang

menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;e. Dana indikatif beserta sumbernya serta

prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;f. Sumber dana yang dibutuhkan untuk

menjalankan program dan kegiatan; dang. Penutup.

Bagian KeempatKoordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 40

(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

(2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.

- 70 -

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian PertamaPengendalian

Pasal 41

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanan pembangunan daerah lingkup kabupaten.

Pasal 42

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 meliputi pengendalian terhadap :a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; danb. pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Pasal 43

(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/ atau kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- 71 -

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian KeduaEvaluasi

Pasal 44

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.

Pasal 45

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi evaluasi terhadap :a. kebijakan perencanaan pembangunan daerahb. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; danc. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 46

(1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

- 72 -

(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses

perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 47

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat

Bagian KetigaPerubahan

Pasal 48

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan

bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. terjadi perubahan yang mendasar; atauc. merugikan kepentingan nasional.

- 73 -

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian KeempatMasyarakat

Pasal 49

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

(3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

(4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50


- 74 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



ttd




ttd



- 75 -



NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN

AIR PERMUKAAN



Menimbang : a. bahwa pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan kewenangan yang ditarik dari Kabupaten/ Kota dan diserahkan kepada Propinsi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, serta melarang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memungut pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sehingga perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

- 76 -c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.


2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 77 -

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 Nomor 50).



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Tahun 1998 Nomor : 02, Seri : D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 78 -

Pasal 2


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



ttd




ttd



- 79 -



NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDAPENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL



Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 05 Seri : B);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

- 80 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);


4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);


- 81 -


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);


- 82 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 05 Seri : B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor : 3);


- 83 -




dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 05 Seri B ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor : 3), diubah sebagai berikut :

- 84 -

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi meliputi percetakan :

a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi WNA;b. Akta Perkawinan;c. Akta Perceraian;d. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;e. Akta Pengangkatan Anak;f. Akta Ganti Nama;g. Akta Kematian bagi WNA;h. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)

untuk penduduk orang asing tinggal terbatas;i. KK (Kartu Keluarga) bagi WNA;j. Salinan/ Kutipan/ Duplikat dari Akte Catatan

Sipil.

(2) Percetakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) bagi WNI yang berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat dikenakan retribusi masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan setelah dianggarkan jaringan SIAK On-Line pada anggaran murni tahun 2010 maka tidak dikenakan retribusi.

(3) Selain KTP dan KK bagi WNI, dikecualikan sebagai Obyek Retribusi (tidak dikenakan biaya retribusí) adalah percetakan :

a. Akta Kelahiran bagi WNI dan WNA;

b. Akta Kematian bagi WNI penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

- 85 -

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk WNI adalah sebagai berikut :

No Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Keterangan

1 2 3 41 Akta Perkawinan

a. dalam kantorb. diluar kantorc. lebih dari 1

bulan

Rp. 75.000,-Rp.100.000,-Rp.150.000,-

2 Akta Perceraiana. tepat waktub. lebih dari 1

bulan

Rp. 200.000,-Rp. 300.000,-

3 Akta Pengesahan anak dan pengakuan anak

Rp. 100.000,

4. Akta pengangkatan anak

Rp. 250.000,-

5. Akta Ganti Nama Rp. 50.000,-

- 86 -

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk WNA/ orang asing adalah sebagai berikut :

No Jenis Retribusi Besarnya Retribusi Keterangan

1 2 3 41 KTP Rp. 750.000,- berlaku 5

tahun2 SKTT Rp. 500.000,- sesuai ijin

yang diberikan Kantor Imigrasi

3 Surat Pindah/ Datang

Rp. 100.000,-

4 KK Rp. 750.000,-5 Akta Perkawinan :

a. dalam kantorb. diluar kantorc. lebih dari 1

bulan

Rp. 500.000,-Rp. 600.000,-Rp. 750.000,-

6 Akta Perceraiana. tepat waktub. lebih dari 1

bulan

Rp. 750.000,-Rp. 1.000.000,-

7 Akta Pengesahan anak dan pengakuan anak

Rp. 1.000.000,-

8. Akta pengangkatan anak

Rp. 1.000.000,-

9 Akta Kematian Rp. 250.000,-10 Akta Ganti Nama Rp. 100.000,-

(4) Besarnya tarif Retribusi untuk setiap permintaan Salinan/ Kutipan/ Duplikat dari Akta Catatan Sipil untuk WNI (diluar akta kelahiran dan akta kematian) adalah Rp. 50.000,-

- 87 -

(5) Besarnya tarif Retribusi untuk setiap permintaan Salinan/ Kutipan/ Duplikat dari Akta Catatan Sipil untuk WNA/ orang asing adalah Rp. 300.000,-

(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Diantara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XII A yang berbunyi SKPD YANG MENERBITKAN KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL, dan 1 (satu) pasal yakni pasal 16 A, sehingga berbunyi :

BAB XII A

SKPD YANG MENERBITKAN KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL

Pasal 16 A

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat diberikan kewenangan menerbitkan KTP dan Akte Catatan Sipil (termasuk dokumen lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini) terhitung sejak tanggal 4 Juli 2008.

- 88 -

Pasal II



Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 23 Mei 2009


Cap/ttd

H.UJANG ISKANDAR, ST, M.Si


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Drs. A. RIDUANSYAH H, M.SiNIP. 19551010 197901 1 004


- 89 -



NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN



Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dituntut mampu memberikan pelayanan kesehatan prima sejalan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam suasana yang nyaman;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima sebagaimana tercantum pada huruf a diperlukan biaya yang besar untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tidak memungkinkan hanya mengandalkan subsidi pemerintah;

- 90 -

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 14 Agustus 2003 Nomor 08 Seri B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 12 Mei 2004 Nomor 1 Seri C, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembetukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

- 91 -

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);


6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

- 92 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

- 93 -

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

- 94 -

28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (DRG);

29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5).



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.

- 95 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;

8. Pelayanan kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan;

- 96 -

9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik;

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit;

11. Pelayanan Rawat Jalan eksekutif adalah pelayanan rawat jalan di Poliklinik khusus, waktu khusus dan ditangani oleh dokter yang khusus berdasarkan pilihan pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas;

12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat;

13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit;

14. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam tapi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;

15. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya maksimal 12 (dua belas) jam;

16. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya karena pertimbangan medis memerlukan ruang perawatan khusus;

- 97 -

17. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan dan rehabilitasi medik pasca rawat inap;

18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan;

19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang diberikan kepada pasien tanpa pembedahan untuk menegakkan diagnosis atau pengobatan;

20. Tindakan Medik Terapi adalah tindakan terapi yang diberikan kepada pasien untuk kepentingan pengobatan;

21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;

22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, loundry dan atau pelayan penunjang non medik lainnya;

23. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/ tindakan psikologi, gizi, psikiatri dan konsultasi khusus lainnya;

24. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan atau status kesehatan seseorang;

25. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan;

- 98 -

26. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.

27. Jasa sarana/ prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana/ prasarana, fasilitas dan bahan;

28. Bahan adalah makanan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit;

30. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;

31. General Check Up adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis secara lengkap yang diberikan kepada seseorang atas permintaan sendiri atau pihak yang berkepentingan;

32. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah pada saat menerima jabatan dokter dan mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan;

33. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh perusahaan swasta, rumah bersalin, praktek dokter swasta dan balai pengobatan swasta lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnosa;

34. Orang Tidak Mampu adalah mereka yang tidak dapat membayar tarif perawatan atau pengobatan;

- 99 -

35. Peserta Askes (Asuransi Kesehatan) adalah orang yang telah mendapat Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh PT. Askes (Persero);

36. Iur biaya (cost sharing) adalah pembebanan sebagian tarif pelayanan kesehatan kepada peserta askes sosial dan atau anggota keluarganya;

37. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/ satu jenis pelayanan kesehatan tertentu yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung;

38. Cost Handling adalah biaya penyimpanan;

39. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan atau tindakan segera yang tidak dapat ditunda dan harus didahulukan;

40. PT Askes (persero) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan;

41. Peserta Askes Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/ Polri, Veteran yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu tanda peserta;

42. Pasien Kehakiman adalah orang-orang yang dihukum dalam lembaga pemasyarakatan atau di dalam tahanan atau tahanan sementara;

43. Pasien Penyakit Wabah adalah orang yang menderita penyakit yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

44. Penjamin adalah pihak ketiga baik perorangan atau badan hukum sebagai penanggung tarif pelayanan kesehatan dan atau non kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;

- 100 -

45. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

46. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

47. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/ instansi/ badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD;

48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

49. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang- undangan retribusi Daerah;

50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Wajib Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah. kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retibusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- 101 -

53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

54. Surat Pernyataan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepada pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan;

57. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

- 102 -

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan pada:a. Jenis pelayanan yang diperoleh;b. Jenis alat yang digunakan;c. Frekuensi pelayanan;d. Tingkat kesulitan; dan/ ataue. Kelas perawatan.

- 103 -

BAB V

KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 7

(1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

(2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

(3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan, yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, subsidi pemerintah, subsidi silang pasien, standar biaya dan atau benchmarking sarana pelayanan kesehatan/ rumah sakit lain yang tidak komersial.

(4) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

(5) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif pelayanan kesehatan di RSUD menggunakan tarif progresif sesuai dengan kelas perawatan.

- 104 -

(2) Struktur dan besaran retribusi pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KOMPONEN PENERIMAAN

Pasal 9

(1) Seluruh penerimaan RSUD adalah penerimaan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah.

(2) Tarif pelayanan kesehatan terdiri dari komponen jasa sarana/ prasarana dan komponen jasa pelayanan.

(3) Komponen jasa sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bahan sesuai keperluan.

(4) Macam dan jenis bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur melalui sistem renumerasi RSUD.

(6) Sistem renumerasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan mempertimbangkan azas pemerataan, azas kebersamaan, tanggung jawab sosial, pembinaan sumber daya manusia, pangkat/ golongan, kompetensi, bobot kerja, tanggung jawab, kinerja/ prestasi dan sikap kerja.

- 105 -

BAB VIII

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN NON KESEHATAN

YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Pelayanan yang dikenakan retribusi:a. Rawat Jalan;b. Rawat Darurat;c. Rawat Inap;d. Rawat Khusus;e. Rawat Siang (Day Care);f. Rawat Sehari (One Day Care);g. Rawat Rumah (Home Care).

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. Pelayanan Medik;b. Pelayanan Penunjang Medik;c. Pelayanan Persalinan;d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;e. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus;f. Pelayanan Medico legal;g. Pelayanan General Check-Up;h. Pemulasaraan Jenazah;i. Pelayanan Penunjang Non Medik;j. Pelayanan Lainnya.

(3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan beserta tarif masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Jenis pelayanan kesehatan dapat dikembangkan menurut

kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD.

- 106 -

(5) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Pasien Peserta Askes Sosial yang dirawat sesuai kelas yang menjadi haknya dikenai iur biaya (cost sharing) sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 11

(1) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan konsultasi pada 1 (satu) bidang keahlian.

(2) Karcis harian rawat jalan dibedakan menjadi 9 (sembilan) jenis karcis atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu poliklinik KIA/KB, poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik psikologi, poliklinik gizi, poliklinik general check up, poliklinik spesialis dan poliklinik eksekutif.

BAB X

PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 12

(1) Sebagai langkah penyelamatan jiwa (life saving) pasien kegawatdaruratan dapat dilayani tanpa mempertimbangkan persyaratan administrasinya.

- 107 -

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melengkapi persyaratan administrasinya seperti jaminan perawatan dari pihak penjamin/ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/ surat keterangan lain yang sejenis selambat-lambatnya 3 x 24 jam (tidak termasuk hari libur).

BAB XI

PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 13

(1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut : a. Kelas Very Important Person (VIP);b. Kelas Utama Paviliun;c. Kelas Utama Ruangan;d. Kelas I;e. Kelas II;f. Kelas III;g. Ruang Perawatan Khusus.

(2) Direktur diberikan kewenangan untuk menetapkan fasilitas dan jumlah tempat tidur di RSUD untuk tiap kelas perawatan.

(3) Jumlah tempat tidur di kelas III disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

(4) Bayi yang rawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif pelayanan rawat inap sebagai berikut: a. Jasa Sarana 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif

pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya;b. Jasa Pelayanan 100 % (seratus per seratus) dari tarif

pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya.

- 108 -

(5) Kelas VIP dan Kelas Utama hanya boleh diisi satu tempat tidur, namun dengan pertimbangan tertentu direktur dapat memberikan dispensasi maksimal 2 tempat tidur, pasien kedua dikenakan tarif pelayanan sebagai berikut:a. Jasa Sarana 70 % (tujuh puluh per seratus) dari tarif

pelayanan rawat inap kelas yang ditempatinya;b. Jasa Pelayanan 100 % (seratus per seratus) dari tarif

pelayanan rawat inap kelas yang ditempatinya.

Pasal 14

(1) Seorang pasien perlu atau tidaknya dirawatinapkan di RSUD ditetapkan oleh dokter.

(2) Setiap pasien atau keluarganya dapat mengajukan permintaan perawatan di kelas yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan keuangannya dan ketersediaan ruangan di RSUD.

(3) Pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditetapkan di ruang isolasi.

(4) Pasien yang berstatus tahanan atau narapidana diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib, dikenakan tarif penuh dan dibebankan ke pasien yang bersangkutan atau instansi pengirimnya.

(5) RSUD tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

(1) Peserta PT Askes (Persero) beserta anggota keluarganya dirawat di kelas yang menjadi hak perawatannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 109 -

(2) Pasien Peserta Askes Sosial yang menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi dari yang menjadi haknya, dapat dirawatinapkan pada kelas yang dikehendakinya dengan membayar selisih tarif perawatan dan kepadanya tidak lagi dikenakan Iur biaya (cost Sharing).

(3) Apabila kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau di kelas tersebut tidak ada tempat, maka pasien dirawatinapkan sementara di kelas yang lebih rendah.

(4) Bagi pasien yang membawa surat pengantar dari perusahaan dirawatinapkan pada kelas yang diminta kecuali Kelas III.

Pasal 16

(1) Pasien penyakit wabah/ kejadian luar biasa yang dinyatakan secara resmi oleh pihak yang berwenang dirawatinapkan di ruang Isolasi khusus dengan tarif pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah daerah.

(2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh dokter dipandang tidak membahayakan pasien lainnya, pasien yang bersangkutan dapat menempati kelas yang diinginkan.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan membayar tarif sesuai tarif yang berlaku.

BAB XII

PELAYANAN RAWAT KHUSUS

Pasal 18

(1) Pelayanan Rawat Khusus adalah perawatan pasien di ruang:

- 110 -

a. Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardic Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau ruangan lain yang sejenis;

b. High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatologi atau ruangan lain yang sejenis;

c. Ruang Isolasi atau ruangan lain yang sejenis;d. Ruang Pemulihan atau ruangan lain yang sejenis.

(2) Tarif pelayanan kesehatan pada ruang perawatan khusus ditetapkan sebagai berikut:a. Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardic Care

Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap kelas utama ruangan;

b. High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatologi atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap kelas I;

c. Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap kelas II.

BAB XIII

PELAYANAN RAWAT SIANG, RAWAT SEHARI DAN RAWAT RUMAH

Pasal 19

Tarif pelayanan Rawat Siang dan Rawat Sehari ditetapkan sebagai berikut:a. Rawat Siang ditetapkan sama dengan tarif perawatan

kelas II;b. Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif rawat inap

kelas I;

- 111 -

Pasal 20

(1) Rawat rumah hanya dapat diberikan bagi pasien yang telah diperbolehkan untuk pulang dan menjalani perawatan di kediamannya oleh dokter di RSUD.

(2) Rawat rumah dapat dilaksanakan sepanjang tersedia petugas yang memungkinkan dan terbatas dalam wilayah Kota Pangkalan Bun.

(3) Tarif pelayanan rawat rumah ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas Utama Ruangan.

(4) Tarif pelayanan rawat rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya transportasi petugas.

(5) Biaya transportasi petugas ditetapkan sama dengan biaya ambulance ditambah jasa konsultasi medis dan jasa tindakan medis yang apabila diperlukan dibayar tersendiri oleh pasien.

BAB XIV

PELAYANAN MEDIK

Pasal 21

(1) Pelayanan Medik meliputi:a. Konsultasi Medik;b. Tindakan Medik.

(2) Jenis tindakan medik meliputi:a. Tindakan Medik Operatif;b. Tindakan Medik Non Operatif;c. Tindakan Medik Terapi.

(3) Tindakan Medik Operatif meliputi:

- 112 -

a. Tindakan Medik Operatif Sederhana;b. Tindakan Medik Operatif Kecil;c. Tindakan Medik Operatif Sedang;d. Tindakan Medik Operatif Besar;e. Tindakan Medik Operatif Khusus;f. Tindakan Medik Operatif Canggih.

(4) Tindakan Medik Non Operatif meliputi:a. Tindakan Medik Non Operatif Sederhana;b. Tindakan Medik Non Operatif Kecil;c. Tindakan Medik Non Operatif Sedang;d. Tindakan Medik Non Operatif Besar;e. Tindakan Medik Non Operatif Khusus;f. Tindakan Medik Non Operatif Canggih.

(5) Tindakan Medik Terapi meliputi:a. Radiasi Eksterna Konvensional;b. Radiasi Eksterna High Technology;c. Bracytheraphy;d. Radiasi Interna.

Pasal 22

(1) Konsultasi dan atau tindakan medik anestesi anak yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien.

(2) Konsultasi/ tindakan di atas meja operasi oleh dokter spesialis lain pada saat pelaksanaan operasi apabila diperlukan ditambah sesuai jenis tindakan yang dilakukan oleh dokter konsultan.

(3) Jasa pelayanan konsultasi medik dan tindakan medik operatif di luar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsultasi medik dan tindakan medik operatif yang telah dijadwalkan sebelumnya pada saat jam kerja.

- 113 -

(5) Jasa pelayanan konsultasi medik yang bersifat cito yang dibayar oleh pasien maksimal 2 kali per hari untuk 1 bidang keahlian.

Pasal 23

(1) Tarif pelayanan medik pasien rawat jalan, rawat darurat, rawat khusus, rawat siang hari, rawat sehari dan rawat rumah ditetapkan sebagai berikut:a. Poliklinik KIA/KB, Poliklinik Umum dan Poliklinik

Gigi ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas III;

b. Poliklinik General Check Up, Poliklinik Spesialis, Rawat Darurat, Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan dan Rawat Siang Hari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas II;

c. Ruang High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatologi dan Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas I;

d. Poliklinik Executive, Ruang Intensive Care Unit, Intensive Cardiac Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) dan Rawat Rumah ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas utama ruangan.

(2) Tarif pelayanan medik bagi pasien rujukan sarana/ fasilitas kesehatan swasta yang tidak dirawat inap di RSUD ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun.

BAB XV

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 24

(1) Pelayanan penunjang medik meliputi:

- 114 -

a. Pemeriksaan Laboratorium;b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus.

(2) Jasa pelayanan konsultasi dan atau tindakan medik anestesi yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien.

(3) Jasa pelayanan penunjang medik di luar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20 % (dua puluh per seratus).

Pasal 25

(1) Tarif pelayanan penunjang medik untuk pasien rawat jalan, rawat darurat dan pasien rawat inap di ruang rawat khusus ditetapkan sebagai berikut:a. Poliklinik KIA/KB, Poliklinik Umum dan Poliklinik

Gigi ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas III;

b. Poliklinik General Check Up, Poliklinik Spesialis, Rawat Darurat, Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan dan Rawat Siang Hari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas II;

c. Ruang High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatologi dan Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas I;

d. Poliklinik Executive, Ruang Intensive Care Unit, Intensive Cardiac Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) dan Rawat Rumah ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas utama ruangan.

(2) Tarif pelayanan penunjang medik bagi pasien rujukan sarana/ fasilitas kesehatan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun.

- 115 -

BAB XVI

PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 26

(1) Jenis pelayanan persalinan meliputi:a. Pelayanan persalinan normal;b. Pelayanan persalinan dengan tindakan pervaginam.

(2) Jasa pelayanan konsultasi dan atau tindakan medik anestesi anak yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien.

(3) Tarif pelayanan persalinan bagi pasien rujukan sarana/ fasilitas kesehatan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun.

(4) Jasa pelayanan persalinan normal oleh dokter spesialis dan persalinan dengan tindakan pervaginam di luar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20 % (dua puluh per seratus).

BAB XVII

PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS

Pasal 27

(1) Jenis pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus meliputi:a. Pelayanan Konsultasi Gizi;b. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Psikologi;c. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Psikiatri;d. Bimbingan Rohani;e. Pelayanan lain yang mungkin diadakan kemudian

hari sesuai perkembangan RSUD.

- 116 -

(2) Tarif pelayanan konsultasi khusus bagi pasien rujukan sarana/ fasilitas kesehatan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun.

BAB XVIII

PELAYANAN MEDICO LEGAL

Pasal 28

(1) Jenis pelayanan medico legal meliputi;a. Visum et Repertum;b. Surat Keterangan; c. Pelayanan lain yang mungkin diadakan kemudian


(2) Jasa pelayanan medico legal diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 29

(1) Permintaan pelayanan visum et repertum dari pasien hidup/ jenazah dan otopsi jenazah hanya dapat diberikan atas permintaan tertulis dari penyidik kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Biaya pelayanan visum et repertum dan otopsi jenazah dibebankan kepada pasien, keluarga, penjamin atau instansi pengirimnya.

(3) Jenazah yang dibawa ke RSUD oleh Kepolisian dan atau oleh pihak lain guna kepentingan pemeriksaan dan pembuatan visum et refertum disimpan untuk sementara waktu selama-lamanya 3 x 24 jam dengan ketentuan untuk jenazah yang tidak jelas penanggungjawabnya, maka biaya pengelolaannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

- 117 -

BAB XIX

GENERAL CHECK UP

Pasal 30

(1) General Check Up meliputi:a. Paket Standar;b. Paket Eksekutif;c. Pemeriksaan Calon Karyawan;d. Pemeriksaan CPNS;e. Penghapusan CPNS;f. KIR Kesehatan Biasa;g. Pemeriksaan Medical Check Up lainnya sesuai

permintaan.

(2) Direktur diberikan kewenangan untuk menentukan paket pelayanan general check up.

(3) Tarif paket pelayanan general check up sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur dengan ketentuan besarnya tarif paket tidak boleh lebih besar dari jumlah tarif masing-masing jenis pelayanan yang terdapat dalam paket tersebut.

(4) Jasa pelayanan general check up di luar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20 % (dua puluh per seratus).

BAB XX

PEMULASARAAN JENAZAH

Pasal 31

(1) Pelayanan pemulasaraan meliputi:a. Pelayanan Jenazah;b. Transportasi jenazah;c. Pelayanan lain yang mungkin diadakan kemudian


- 118 -

(2) Tarif pemulasaraan jenazah ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan.

(3) Jasa pelayanan pemulasaraan jenazah kecuali transportasi jenazah di luar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

Pasal 32

(1) Setiap jenazah yang berasal dari luar rumah sakit yang akan menggunakan fasilitas rumah sakit, harus dilaporkan secara tertulis kepada direktur dengan melampirkan surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

(2) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar dari rumah sakit harus mendapat izin secara tertulis dari direktur atau petugas lain yang ditunjuk oleh direktur.

(3) Jenazah dalam kasus kepolisian yang disimpan di kamar jenazah keamanannya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.

(4) Jenazah dalam kasus kepolisian yang akan dibawa keluar dari rumah sakit harus dengan surat permintaan resmi dari pihak kepolisian.

Pasal 33

(1) Mobil jenazah RSUD hanya diperuntukkan untuk mengangkut jenazah dari RSUD ke rumah duka atau tempat lainnya dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

(2) Penggunaan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari direktur dengan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan di RSUD.

- 119 -

BAB XXI

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 34

(1) Pelayanan penunjang non medik meliputi:a. Transportasi Medis (ambulance);b. Pelayanan Darah;c. Gas Medis;d. Farmasi;e. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian


(2) Tarif pelayanan penunjang non medik ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan.

Pasal 35

(1) Ambulance RSUD hanya diperuntukkan untuk mengangkut pasien dari rumahnya menuju rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah pasien atau untuk kepentingan rujukan dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

(2) Penggunaan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari direktur dengan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan di RSUD.

(3) Jenis pelayanan ambulance meliputi ambulance tanpa pendamping, ambulance paramedis, ambulance medis umum dan ambulance medis spesialis.

Pasal 36

Tarif pelayanan darah merupakan biaya penggantian atas pengolahan darah ditambah biaya penyimpanan darah (cost handling) sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- 120 -

Pasal 37

(1) Gas medis meliputi oksigen, nitrogen dan gas medis lain yang memungkinkan sesuai dengan perkembangan RSUD.

(2) Tarif pemakaian gas medis ditetapkan sebesar harga pembelian, ditambah cost handling 20 % (dua puluh per seratus) dan PPN 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 38

(1) Pelayanan obat dan sediaan farmasi lainnya di RSUD dilaksanakan oleh instalasi farmasi RSUD dan atau apotek pelengkap yang ditetapkan oleh direktur.

(2) Harga penjualan obat dan sediaan farmasi lainnya di lingkungan RSUD ditetapkan sebesar harga pembelian, ditambah keuntungan 25 % (dua puluh lima perseratus) dan PPN 10 % (sepuluh perseratus).

BAB XXII

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK LAINNYA

Pasal 39

(1) Jenis pelayanan lainnya meliputi:a. Laundri;b. Pembakaran Sampah Medis (Incenerator);c. Penginapan (Hostels) penjaga pasien/ pembesuk;d. Pendidikan dan Latihan; e. Penelitian dan Survei;f. Sewa ruangan;g. Pemasangan Iklan; h. Pelayanan lainnya di kemudian hari sesuai dengan

perkembangan dan kemampuan RSUD.

(2) Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat (1) tidak termasuk objek pajak reklame yang telah diatur oleh Peraturan Daerah lainnya.

- 121 -

BAB XXIII

PELAYANAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Pelayanan lain-lain meliputi:a. Pendampingan pasien rujukan oleh paramedis dan

atau dokter yang tidak menggunakan sarana transportasi RSUD;

b. Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang medik.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

(3) Tarif atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk peneriman daerah dan dapat diserahkan langsung kepada paramedis pendamping dan atau dokter pendamping, perusahaan jasa ekspedisi dan atau sarana pemeriksa rujukan.

(4) Seluruh biaya atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar sebelum mendapatkan pelayanan.

BAB XXIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

- 122 -

Pasal 42

Pungutan atas pelayanan kesehatan di RSUD pada dasarnya merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan di RSUD bagi pasien dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB XXV

CARA PERHITUNGAN

Pasal 44

(1) Tarif perawatan dihitung dari hari waktu masuk sampai dengan hari waktu keluar.

(2) Pasien yang dirawat lebih dari 12 jam tetapi kurang dari 24 jam dihitung 1 (satu) hari perawatan.

Pasal 45

(1) Pasien yang memilih perawatan Kelas I, Kelas Utama Ruangan, Kelas Utama Paviliun dan Kelas VIP diharuskan menyerahkan deposit terlebih dahulu untuk 3 (tiga) hari perawatan pada Bendaharawan Penerima.

(2) Setiap tambahan 3 (tiga) hari perawatan, pasien atau

keluarganya diharuskan menyerahkan deposit untuk 3 (tiga) hari berikutnya.

(3) Deposit yang diserahkan akan diperhitungkan dan kelebihannya akan dikembalikan pada saat pasien keluar atau meninggal dunia.

- 123 -

(4) Direktur diberikan kewenangan untuk membebaskan pasien dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XXVI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 46

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXVII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 47

(1) Wajib retribusi Wajib mengisi SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXVIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 48

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

- 124 -

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 49

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

(1) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 tidak dipenuhi maka direktur berhak :a. mengeluarkan pasien dari RSUD jika keadaan

pasien memungkinkan; b. memindahkan pasien ke Kelas III bila fasilitas/

tempat tersedia.

- 125 -

(2) Pengeluaran/ pemindahan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus diberitahukan kepada keluarga pasien atau penjaminnya.

(3) Pasien yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perawatannya tetap harus dibayar oleh pasien yang bersangkutan, keluarga atau penjaminnya.

Pasal 51

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap wajib retribusi yang terikat perjanjian kerjasama dengan RSUD.

BAB XXXI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 52

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

- 126 -

BAB XXXII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 53

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran/ Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXXIII

KEBERATAN

Pasal 54

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- 127 -

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXXIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- 128 -

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 57

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:a. Nama dan alamat Wajib Retribusi; b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran;d. Alasan yang singkat dan jelas.

- 129 -

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 58

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXXV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.

- 130 -

(4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXXVI

KEDALUARSA

Pasal 60

(1) Penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; ataub. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi

baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXXVII

TATA CARA PENGHAPUSANPIUTANG RETRIBUSI KEDALUARSA

Pasal 61

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 131 -

BAB XXXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXXIX

PENYIDIKAN

Pasal 63

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi peraturan daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwewenang :

a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- 132 -

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau benda;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :a. Pemeriksaan Tersangka;b. Pemasukan Rumah;c. Penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup;d. Penyitaan benda/ barang bukti;e. Pemeriksaan surat;f. Pemeriksaan saksi;g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan

mengirimkannya kepada penuntut umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XL

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian PertamaMakanan dan Pakaian Pasien

Pasal 64

(1) Susunan menu makanan pasien ditetapkan oleh instalasi gizi RSUD.

- 133 -

(2) Menu makanan bagi pasien yang memerlukan diet khusus ditentukan oleh dokter yang merawat dengan konsultasi ahli gizi.

(3) Apabila memungkinkan pasien rawat inap dapat memakai seragam pasien selama perawatan.

Bagian KeduaBarang Bawaan dan

Kiriman Barang Untuk Pasien

Pasal 65

(1) Pasien tidak diperbolehkan membawa barang selain macam dan jenis yang telah ditetapkan oleh Direktur.

(2) Barang kiriman dan surat untuk pasien akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

(3) Kiriman makanan untuk pasien dari luar harus seizin perawat jaga.

(4) RSUD tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang bawaan milik pasien/ keluarga pasien.

Bagian KetigaPenunggu Pasien dan Pembesuk

Pasal 66

(1) Waktu berkunjung untuk membesuk pasien ditetapkan oleh Direktur.

(2) Setiap orang yang berkunjung dengan maksud membesuk pasien di luar waktu berkunjung yang telah ditetapkan harus mendapat ijin dari direktur atau petugas lain yang ditunjuk.

(3) Setiap pasien hanya diijinkan disertai 1 (satu) orang penunggu.

- 134 -

(4) Penunggu akan mendapatkan kartu penunggu pasien yang berfungsi sebagai kartu identitas selama berada di lingkungan RSUD.

(5) Penunggu pasien dan pembesuk harus mentaati segala peraturan yang berlaku di Lingkungan RSUD.

Bagian KeempatPasien Meninggal

Pasal 67

(1) Pasien yang meninggal dunia di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal untuk kepentingan observasi.

(2) Setelah jangka waktu 2 (dua) jam dinyatakan meninggal dan belum diambil oleh keluarga atau penjaminnya, RSUD berhak memindahkan jenazah ke kamar jenazah.

(3) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak dinyatakan meninggal dunia jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarga atau penjaminnya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada keluarga atau penjaminnya.

(4) Jenazah yang tidak diketahui keberadaan keluarga atau penjaminnya dapat dikuburkan oleh RSUD setelah jangka waktu 3 x 24 jam terlewati dengan biaya penguburan ditanggung oleh pemerintah daerah atau diserahkan kepada instasi lain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bagian KelimaInsentif dan Uang Jaga

Pasal 68

(1) Tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di RSUD, dapat diberikan insentif bulanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 135 -

(2) Tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis lainnya yang bekerja pada hari libur atau di luar jam dinas dapat diberikan uang jaga yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XLI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan retribusi pelayanan kesehatan RSUD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 08 Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2004 Nomor 1 Seri C) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70


Pasal 71


- 136 -


Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 23 Mei 2009


Cap/ttd




Cap/ttd



- 137 -

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATNOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

I. UMUMPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran

serta kesehatan beadampak luas pada perubahan pola penyakit dan pola pelayanan kesehatan di rumah sakit. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat berakibat pada semakin beragam dan canggihnya pelayanan kesehatan. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan hak-haknya sebagai warga negara menuntut pelayanan kesehatan yang prima. Pasien cenderung semakin memilih dengan melakukan perbandingan dan tidak lagi bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan seadanya serta bersifat umum. Pasien menginginkan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Hubungan pasien dengan rumah sakit tidak lagi bersifat paternalistik tetapi bergeser kearah transaksi pelayanan kesehatan yang sebanding dengan nilai uang yang dikeluarkannya.

Tingginya tuntutan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima membuat persaingan diantara rumah sakit semakin tajam dan kompleks. Tuntutan masyarakat yang sangat beragam telah menggeser fungsi rumah sakit dari sekedar pelayanan yang bersifat sosial menjadi pelayanan yang bersifat industri, dari pelayanan yang bersifat massal menjadi pelayanan yang bersifat individual dan dari pelayanan yang bersifat normatif menjadi pelayanan yang terstandarisasi. Pemanfaatan pelayanan kesehatan sebuah rumah sakit tidak lagi terbatas pada masyarakat setempat tetapi telah menembus batas-batas kabupaten, propinsi bahkan negara. Tingginya persaingan rumah sakit berdampak besar pada sistem pengelolaan rumah sakit sehingga pemilik dan pengelola rumah sakit yang tidak dapat mengantisipasi dengan baik akan ditinggalkan oleh konsumen.

- 138 -

Sebagai langkah antisipasi mengimbangi tajamnya persaingan dalam jasa pelayanan perumahsakitan, setiap rumah sakit dituntut mampu menyajikan pelayanan yang tepat, cepat, berteknologi tinggi, mudah diperoleh dan diberikan dalam suasana yang nyaman. Hal ini dapat dimengerti mengingat pelayanan rumah sakit sangat terkait dengan penderitaan, keselamatan jiwa dan kemungkinan timbulnya kecacatan yang terkait dengan penatalaksanaan penyakit yang dialami seseorang. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat diperlukan sumber pembiayaan yang tidak kecil, mengingat rumah sakit merupakan suatu institusi yang padat modal, padat tenaga kerja dan padat tekhnologi apalagi mengingat perkembangan teknologi perumahsakitan yang sangat pesat baik dibidang kedokteran, keperawatan maupun administrasi rumah sakit.

RSUD sebagai satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Daerah tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi perumahsakitan, tuntutan akan pelayanan prima dan persaingan dengan rumah sakit lainnya baik di propinsi Kalimantan Tengah maupun di propinsi lainnya. RSUD juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin variatif baik dari jenis pelayanan maupun teknologi sehingga kasus rujukan karena keterbatasan tenaga dan peralatan semakin hari semakin dapat dikurangi. Untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RSUD diperlukan biaya besar. Disisi lain, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dan tanggung jawabnya tidak hanya menyediakan anggaran untuk operasional RSUD. Pengalaman berbagai negara di dunia termasuk negara maju sekalipun menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam membiayai pelayanan kesehatan tetap diperlukan. Partisipasi rakyat dalam membiayai pelayanan kesehatannya juga terjadi diseluruh kabupaten/ kota di Indonesia.

Untuk menunjang terwujudnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD diperlukan tarif yang kompetitif dengan rumah sakit lain yang setingkat dan dapat mendukung kondisi optimal bagi perkembangan RSUD serta mencerminkan adanya rasa keadilan di masyarakat. Restirbusi pelayanan kesehatan RSUD juga dimaksudkan untuk menjadi pendorong masyarakat untuk secara aktif mengikuti asuransi kesehatan dan mengefektifkan subsidi Pemerintah Daerah kepada yang berhak menerimanya.

- 139 -Terkait dengan tujuan penatapan restribusi pelayanan

kesehatan RSUD seperti yang telah diuraikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 14 Agustus 2003 Nomor 08 Seri B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Seri C tanggal 12 Mei 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas

Pasal 2Cukup Jelas

Pasal 3Cukup Jelas

Pasal 4Cukup Jelas

Pasal 5Cukup Jelas

Pasal 6 Huruf a

Jenis pelayanan meliputi pelayan kesehatan seperti pelayanan medis, pelayanan non medis dan jenis pelayanan lainnya termasuk pelayanan non kesehatan.

Huruf bSetiap jenis pelayanan memerlukan alat yang berbeda baik dari kecanggihan maupun biaya habis pakai sehingga biaya yang diperlukan untuk suatu pemeriksaan sangat berbeda antara tiap alat.

Huruf cCukup jelas

- 140 -Huruf d

Tingkat kesulitan setiap layanan kesehatan berdampak padanya lamanya waktu yang dibutuhkan dan banyaknya bahan yang diperlukan.

Huruf eKelas perawatan dibedakan menurut fasilitasnya sehingga setiap kelas perawatan memerlukan biaya yang berbeda-beda untuk menyelenggarakannya.

Pasal 7Ayat (1)

Pada dasarnya tanggung jawab untuk memeilihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Ayat (2)Biaya penyelenggaraan rumah sakit sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk ditanggung seluruhnya oleh pemerintah, melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan juga dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan terjadinya penyakit.

Ayat (3)Unit cost diperhitungkan untuk menutup biaya operasional pelayanan kesehatan di RSUD diluar gaji pegawai negeri sipil, tunjangan, insentif dan gaji tenaga honorer serta biaya investasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Ayat (4)Azas gotong royong dalam ketentuan ini adalah azas kebersamaan seluruh komponen masyarakat dalam menanggung biaya pelayanan kesehatan di RSUD yang mensyaratkan kesediaan kelompok masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi membantu kelompok masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi.Pengertian adil dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang memakai layanan kesehatan di RSUD membayar sesuai kemampuan ekonominya.

- 141 -Pengertian mengutamakan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah pemberian akses yang lebih mudah dengan proporsi yang lebih banyak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menggunakan layanan kesehatan yang disubsidi.

Ayat (5)Pihak penjamin baik dari asuransi atau perusahaan dengan RSUD membuat perjanjian yang saling menguntungkan diantara kedua pihak baik untuk kepentingan pasien maupun penggunaan subsidi yang tepat guna.

Pasal 8Ayat (1)

Tarif progresif dimaksudkan untuk memungkinkan terjadinya subsidi silang sehingga kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi ikut membantu biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarkat yang tidak mampu.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 9Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)Sistem renumerasi adalah pengaturan pembagian jasa pelayanan yang dapat memotivasi pimpinan dan karyawan RSUD untuk bekerja maksimal sesuai dengan proporsi, kompetensi dan tanggungjawabnya juga dapat menjamin adanya penghargaan dan hukuman.

- 142 -Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di bidang kedokteran dan keperawatan sangat cepat sehingga perkembangan pelayanan kesehatan berlangsung setiap saat yang harus direspon secara tepat dan terukur oleh RSUD.

Ayat (5)Penetapan tarif untuk layanan yang baru dikembangkan melalui peraturan bupati dimaksudkan agar RSUD lebih mudah membuka jenis layanan sesuai dengan perkembangan.

Ayat (6)Mengingat sifatnya sebagai asuransi sosial maka dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah, pasien peserta asuransi sosial diminta untuk membayar selisih biaya yang timbul akibat perbedaan tarif antara PT Askes dan RSUD.

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Ayat (1)

Pada hakekatnya setiap pasien dengan dignosa kegawat daruratan harus dilayani tanpa melihat persyaratannya.

Ayat (2)Waktu 3 x 24 jam diluar hari libur dianggap cukup untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi yang diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

- 143 -

Pasal 13Ayat (1)

Huruf aKelas very importan person (VIP) adalah kelas perawatan di ruangan pavilium yang berisi satu tempat tidur dengan fasilitas tertentu sesuai kemampuan RSUD.

Huruf bKelas utama pavilium adalah kelas perawatan diruangan pavilium yang berisi satu tempat tidur dengan fasilitas tertentu sesuai kemampuan RSUD.

Huruf cKelas utama ruangan adalah kelas perawatan di ruangan perawatan berisi satu tempat tidur dengan fasilitas tertentu sesuai kemampuan RSUD.

Huruf dKelas I adalah kelas perawatan di ruangan perawatan berisi maksimal 4 (empat) tempat tidur dengan fasilitas tertentu sesuai kemampuan RSUD.

Huruf eKelas II adalah kelas perawatan di ruangan perawatan berisi maksimal 6 (enam) tempat tidur dengan fasilitas tertentu sesuai kemampuan RSUD.

Huruf fKelas III adalah kelas perawatan di ruangan perawatan berisi maksimal 10 (sepuluh) tempat tidur dengan fasilitas tertentu sesuai kemampuan RSUD.

Huruf gRuang perawatan khusus diperuntukkan bagi pasien yang karena keadaan penyakitnya memerlukan ruangan khusus.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Jaminan adanya tempat tidur kelas III sekurang-kurangnya 25 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia dimaksudkan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu sekaligus menunjukkan fungsi sosial RSUD.

- 144 - Ayat (4)

Pemberian potongan harga 50 % (lima puluh per seratus) pada jasa sarana mengingat bayi tidak memerlukan makanan sebagai bagian dari jasa sarana.Jasa pelayanan tetap dikenakan 100 % (seratus per seratus) sebab kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan tidak ada perbedaan dengan baik bagi bayi, ibu maupun secara bersama.

Ayat (5)Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti anak, orang tua, saudara kandung atau pasien pertama menjadi pihak penjamin pasien kedua atau sebaliknya.Pemberian potongan harga 70 % (tujuh puluh per seratus) pada jasa sarana mengingat sebagian fasilitas dipergunakan secara bersama oleh kedua pasien;Jasa pelayanan tetap dikenakan 100 % (seratus per seratus) sebab tidak perbedaan kulitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada kedua pasien baik secara sendiri maupun berdua.

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Karena membayar selisih tarif dengan sendirinya iur biaya (cost sharing) tidak bebankan lagi.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Perusahaan adalah suatu badan yang bekerja untuk mencari keuntungan sehingga tidak sehaurusnya mendapat subsidi pemerintah mengingat kelas III adalah kelas yang disubsidi oleh pemerintah daerah.

- 145 -

Pasal 16Ayat (1)

Wabah atau kejadian luar biasa suatu penyakit menuntut kerja cepat untuk mengatasinya sehingga penyeberannya tidak semakin meluas dan mengingat sifatnya yang tidak biasa maka menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menanggung biaya pelayanannya.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Ayat (1)

Cukup jelas

- 146 -Ayat (2)

Untuk kepentingan pemasaran diperlukan paket pelayanan general check up yang bersifat konfrehensif dengan tarif yang sudah dihitung sesuai dengan banyaknya jenis pemeriksaan yang diperlukan.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasal 35Cukup jelas

Pasal 36Darah dan produk turunannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dapat diperjual belikan namun untuk mendapat darah dan produk turunannya yang memenuhi syarat diperlukan biaya pengolahan dan penyimpanan.

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Pada hakekatnya penerimaan daerah adalah pendapatan yang diterima dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah, karena pelayanan lain-lain tidak menggunakan fasilitas pemerintah daerah maka penerimaan dari pelayanan lain-lain tidak termasuk pendapatan daerah. Supaya terdapat aturan main jelas dan menghindari pungutan liar maka perlu diatur secara tersendiri.

- 147 -Ayat (4)

Cukup jelasPasal 41

Cukup jelasPasal 42

Cukup jelasPasal 43

Dokter dianggap profesi mulia yag sarat dengan tanggung jawab sosial sehingga secara etis dokter tidak diperkenankan menarik jasa pelayanan dari teman sejawatnya, demikian halnya dokter dapat membebaskan pasien tertentu dari kewajiban membayar jasa pelayanan seperti tetangga, teman atau orang-orang yang dianggap tidak pantas diminta untuk membayar jasa dokter.

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47Cukup jelas

Pasal 48Cukup jelas

Pasal 49Cukup jelas

Pasal 50Cukup jelas

Pasal 51Cukup jelas

Pasal 52Cukup jelas

Pasal 53Cukup jelas

Pasal 54Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56Cukup jelas

- 148 -Pasal 57

Cukup jelasPasal 58

Cukup jelas

Pasal 59Cukup jelas

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61Cukup jelas

Pasal 62Cukup jelas

Pasal 63Cukup jelas

Pasal 64Cukup jelas

Pasal 65Cukup jelas

Pasal 66Cukup jelas

Pasal 67Cukup jelas

Pasal 68Cukup jelas

Pasal 69Cukup jelas

Pasal 70Cukup jelas

Pasal 71Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1

- 149 -



NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PARKIR



Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak parkir ditetapkan menjadi pajak daerah;

b. bahwa potensi parkir di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cukup memadai untuk meningkatkan pendapatan daerah yang mendukung kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

- 150 -Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);


- 151 -7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;



- 152 -Dengan Persetujuan Bersama


dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;


4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informasi, yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Kotawaringin Barat;

- 153 -7. Badan adalah semua bentuk badan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, Badan Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;

8. Parkir adalah penempatan suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara di luar badan jalan;

9. Penyelenggaraan parkir di luar badan jalan adalah penyelenggaraan parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau persewaan garasi kendaraan bermotor yang dipungut bayaran;

10. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau persewaan garasi kendaraan bermotor yang dipungut bayaran;

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;

12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain tahun buku yang tidak dengan tahun takwim;

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- 154 -14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau pembayaran Pajak, objek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

20. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- 155 -21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya

disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;

24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

25. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan atau banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;

26. Surat Pemberitahuan Setoran Masa, yang selanjutnya disingkat SPSM adalah Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan sementara yang wajib disetor secara harian, mingguan dan atau bulanan;

- 156 -

27. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir;

28. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, termasuk persewaan garasi kendaraan bermotor atau penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.

- 157 -(2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;b. penyelenggaraan parkir oleh konsulat dan/ atau

perwakilan negara asing dengan asas imbal balik;c. penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha

Milik Daerah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran di luar badan jalan, penitipan kendaraan bermotor atau persewaan garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang membidangi perpajakan daerah.

(2) Tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- 158 -BAB V

DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

(1) Pajak yang terutang dipungut di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

(2) Besar pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANGDAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waku tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang.

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin.

Pasal 11

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir.

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.

- 159 -(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :a. SKPDKB;b. SKPDKBT;c. SKPDN.

- 160 -(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

diterbitkan :a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- 161 -(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam

SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas.

(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

- 162 -

Pasal 17

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, Jenis, Isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

- 163 -(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21

(dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat melaksanakan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

- 164 -

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah.

- 165 -

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :a. memperhatikan surat tugas setiap melakukan

kegiatan penyidikan;b. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana;c. mempelajari laporan dan pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana;d. melakukan tindakan pertama pada saat itu di

tempat kejadian;e. menyuruh berhenti seorang tersangka dari

perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau benda;

h. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;

i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

k. mengadakan penghentian penyidikan;l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

dapat dipertanggung jawabkan.

- 166 -

(3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :a. pemeriksaan tersangka;b. pemasukan rumah;c. penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup;d. penyitaan benda/ barang bukti;e. pemeriksaan surat;f. pemeriksaan saksi;g. pemeriksaan di tempat kejadian dan

mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Pasal 28


- 167 -


Ditetapkan di Pangkalan Bun ada tanggal 23 Mei 2009


Cap/ttd




Cap/ttd



- 168 -



NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SULUNG DI KECAMATAN ARUT SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA


Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya masyarakat, jumlah penduduk, luas desa maka dipandang perlu membentuk Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan;

- 169 -

c. bahwa pembentukan Desa Sulung dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa;

d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sulung di Kecamatan Arut Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

- 170 -5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor: 23);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 1).



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SULUNG KECAMATAN ARUT SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 171 -1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;


4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

7. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa-desa yang telah ada;

8. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah Desa;

9. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;

10. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;

- 172 -

11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN WILAYAH

Pasal 2

Desa Sulung berasal dari sebagian wilayah Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Desa Sulung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Desa Sulung Kenambui dikurangi wilayah Desa Sulung.

(2) Desa Sulung Kenambui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya diubah namanya menjadi Desa Kenambui.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1) Desa Sulung mempunyai batas wilayah :a. Sebelah Utara : Desa Umpang.b. Sebelah Timur : Desa Kenambuic. Sebelah Selatan : Desa Rangdad. Sebelah Barat : Desa Wonorejo Kec. Sematu

Kab. Lamandau

- 173 -(2) Batas wilayah Desa Sulung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan secara musyawarah/ mufakat antara desa yang berbatasan, dilengkapi dengan Berita Acara diketahui oleh Camat dan Bupati.

Pasal 5

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), di gambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa Sulung mencakup seluruh kewenangan di bidang pemerintahan desa dan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

(1) Badan Permusyawaratan Desa Sulung dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku paling lambat 1 (satu) bulan setelah peresmian desa.

(2) Penetapan dan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sulung dilakukan dengan cara musyawarah/ mufakat berdasarkan pada :a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5

orang anggota.b. Jumlah penduduk diatas/lebih dari 1.500 jiwa, 7

orang anggota.

- 174 -(3) Susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 8

Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sulung diangkat seorang Pj. Kepala Desa yang masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1) Dengan terbentuknya Desa Sulung, Pj. Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul Camat Arut Selatan.

(2) Peresmian Desa Sulung dan pelantikan Pj. Kepala Desa Sulung dilakukan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah Desa Sulung dibentuk Sekretariat Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menunjang keuangan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sulung, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan Dana Penunjang berupa Dana Alokasi Desa, Dana Penyisihan PBB dan PAD, Tunjangan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan diterima pada Tahun Anggaran 2009.

Pasal 12

Selama belum mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, seluruh pembiayaan untuk kepentingan Desa disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Induk dan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

- 175 -BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 31 Juli 2009


Cap/ttd


Diundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd



- 176 -

PETA DESA SULUNG



NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008



Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- 178 -

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2008.





- 179 -

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);






- 180 -


12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




- 181 -








- 182 -

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;


25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 01);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 25) ;



Dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

- 183 -

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :a. Laporan realisasi anggaran;b. Neraca;c. Laporan arus kas; dand. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008 sebagai berikut :a. Pendapatan Rp. 565.986.671.710,10b. Belanja Rp. 570.807.878.168,20

Surplus / Defisit Rp. ( 4.821.206.458,10)c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 142.611.466.154,402. Pengeluaran Rp. 11.265.999.990,00

Surplus / Defisit Rp. 131.345.466.154,40

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 17.848.221.992,86 dengan rician sebagai berikut :a. Anggaran Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 548.138.449.717,24b. Realisasi Rp. 565.986.671.710,10

Selisih lebih/( kurang ) Rp. 17.848.221.992,86

- 184 -

(2) Selisih Anggaran belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah ( Rp. 96.070.492.684,64 ) dengan rincian sebagai berikut :a. Anggaran Belanja setelah

Perubahan Rp. 666.878.370.852,84b. Realisasi Rp. 570.807.878.168,20

Selisih lebih/( kurang ) Rp. ( 96.070.492.684,64)

(3) Selisih Anggaran Pembiayaan dengan Realisasi Surplus / ( Defisit ) sejumlah Rp. 113.918.714.677.50 dengan rincian sebagai berikut :a. Surplus / defisit setelah

Perubahan Rp. ( 118.739.921.135,60)b. Realisasi Rp. ( 4.821.206.458,10)

Selisih lebih/( kurang ) Rp. 113.918.714.677,50

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 176.171.600,00 dengan rincian sebagai berikut :a. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan setelah perubahan Rp. 142.435.294.544,40b. Realisasi Rp 142.611.466.144,40

Selisih lebih/( kurang ) Rp. 176.171.600,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah ( Rp. 12.429.373.418,80 ) dengan rincian sebagai berikut :a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 23.695.373.408,80b Realisasi Rp. 11.265.999.990.00

Selisih lebih/( kurang ) Rp. ( 12.429.373.418,80)

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 12.605.545.018,80 dengan rincian sebagai berikut :a. Anggaran Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 181.739.921.135,60b. Realisasi Rp 131.345.466.154,40 Selisih lebih/( kurang ) Rp. 12.605.545.018,80

- 185 -

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2008 sebagai berikut :a. Jumlah Aset Rp. 1.348.101.594.732,32b. Jumlah Kewajiban Rp. ( 81.234.703,00) c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.348.020.360.029,32

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008 sebagai berikut :a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2008 Rp. 142.435.294.544,40b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi Rp. 226.819.458.216,90c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Aset Non keuangan Rp. ( 231.640.664.675,00)d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Pembiayaan Rp. ( 11.089.828.390,00)e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Non Anggaran Rp. 9.637.619,00f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember

2008 Rp. 126.524.259.696,30

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 186 -

a. Lampiran I : Laporan Realisasi AnggaranLampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan dan organisasiLampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal ( investasi) daerah ;Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset lainnya;Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; danLampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neracac. Lampiran III : Laporan arus kasd. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah

ini.b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

- 187 -

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati .

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 31 Juli 2009


Cap/ttd


Diundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 31 Juli 2009


Cap/ttd



- 188 -



NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran atas unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


- 189 -







- 190 -






13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 191 -




17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);


19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);

- 192 -









- 193 -



Dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.633.810.149.950,00 bertambah sejumlah Rp.31.805.085.000,00 sehingga menjadi Rp.655.615.234.950,00 dengan rincian sebagai berikut :1. Pendapatan

a. Semula Rp.548.541.298.400,00b. Bertambah/

(berkurang) Rp. 21.367.892.637,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.569.909.191.037,00

2. Belanja a. Semula Rp. 633.810.149.950,00b. Bertambah/

(Berkurang) Rp. 31.805.085.000,00Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.665.615.234.950,00 Surplus / Defisit ( Rp. 95.706.043.913,00 )

3. Pembiayaana. Penerimaan

1) Semula Rp.106.518.851.550,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 26.687.849.346,30Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 133.206.700.896,30

- 194 -

b. Pengeluaran1) Semula Rp. 21.250.000.000,002) Bertambah/ 0,00

(Berkurang)Jumlah pengeluan perimaan setelah perubahan Rp. 21.250.000.000,00Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.111.956.700.896,30Sisa Lebih Pembiayaam Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 16.250.656.983,30

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 30.832.006.400,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 848.026.500,00Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 31.680.032.900,00

b. Dana pertimbangan 1) Semula Rp.482.304.410.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.467.882.110,00Jumlah Perimbangan setelah perubahan Rp. 483.772.292.110,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah1) Semula Rp. 35.404.882.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 19.051.984.027,00Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah setelah perubahan Rp. 54.456.866.027,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- 195 -

a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 5.070.000.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 600.000.000,00Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 4.470.000.000,00

b. Retribusi Daerah 1) sejumlah Rp. 15.427.256.400,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.937.776.500,00Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 17.365.032.900,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 2.000.000.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.200.000.000,00Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.200.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 8.344.750.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.689.750.000,00Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah setelah perubahan Rp. 6.645.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil 1) Semula Rp. 50.549.300.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.478.088.110,00Jumlah Dana Bagi Hasil inisetelah perubahan Rp. 52.027.388.110,00

- 196 -

b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp.368.750.110.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 9.206.000,00Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.368.740.904.000,00

c. Dana Alokasi Khusus1) Semula Rp. 63.005.000.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.000.000,00Jumlah Dana Alokasi Khusussetelah perubahan Rp. 63.004.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah 1) Semula Rp. 12.592.780.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.087.600.000,00Jumlah Dana Hibah setelah perubahan Rp. 11.505.180.000,00

b. Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi1) Semula Rp. 22.562.102.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 6.199.299.027,00Jumlah Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 28.761.401.027,00

c. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah)1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 13.940.285.000,00Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 13.940.285.000,00

- 197 -

d. Bantuan keuangan dari provinsi ataudari pemerintah daerah lainnya1) Semula Rp. 250.000.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. -Jumlah Dana Alokasi Khusussetelah perubahan Rp. 250.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Belanja Tidak Langsung


(berkurang) Rp. 3.063.248.000,00Jumlah Belanja Tidak Langsungsetelah perubahan Rp.241.597.970.000,00

b. Belanja Langsung 1) Semula Rp.395.275.463.950,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 28.741.801.000,00Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.424.017.264.950,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :a. Belanja Pegawai


(berkurang) Rp. 590.264.000,00Jumlah Belanja Pegawaisetelah perubahan Rp.192.705.265.703,00

b. Belanja Bunga1) Semula Rp. -2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -

- 198 -

c. Belanja Subsidi1) Semula Rp. 300.000.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. -Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp.300.000.000,00

d) Belanja Hibah1) Semula Rp. 9.483.360.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.473.020.000,00Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 10.956.380.000,00

e) Belanja bantuan sosial1) Semula Rp. 12.890.042.047,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp.13.890.042.047,00

f) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa1) Semula Rp. 2.819.437.820,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. -Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 2.819.437.820,00

g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa1) Semula Rp. 19.926.844.430,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. -Jumlah Belanja Keuangan kepada Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 19.926.844.430,00

h) Belanja Tidak Terduga1) Semula Rp. 1.000.000.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. -Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.1.000.000.000,00

- 199 -

(3) Belanja Langusng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 34.983.085.653,002) Bertambah/

(berkurang)(Rp. 261.098.159,00)Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 34.721.987.494,00

b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp.168.304.664.072,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 5.155.717.609,00Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp.173.460.381.681,00

c. Belanja Modal 1) Semula Rp.191.987.714.225,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 23.847.181.550,00Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.215.834.895.775,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Penerimaan


(berkurang) Rp. 26.687.849.346,30Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.133.206.700.896,30

b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 21.250.000.000,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. -Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.250.000.000,00

- 200 -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp.99.336.410.350,001) Semula Rp. 99.336.410.350,002) Bertambah/

(berkurang) Rp. 27.187.849.346,30Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.126.524.259.696,30

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -1) Semula Rp. -2) Bertambah/

(berkurang) Rp. -Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -1) Semula Rp. -2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -1) Semula Rp. -2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 6.682.441.200,001) Semula Rp. 7.182.441.200,002) Bertambah/ (berkurang) ( Rp. 500.000.000,00 )

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -1) Semula Rp. -2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -

- 201 -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan pemerintahan Dearah

dan Organisasi;3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan pemerintah

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;7. Lampiran VII daftar Piutang Daerah;8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset

lainnya;10. Lampiran X daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya;11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6


Pasal 7


- 202 -


b. Program dan kegiatan dalam rangka mengtasi dampak dari suatu pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat.

Pasal 8


Pasal 9



Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 5 September 2009


ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.SiDiundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 5 September 2009


ttd


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 2009 NOMOR : 12

- 203 -



NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ”AGROTAMA MANDIRI”



Menimbang: a. bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri” khususnya jasa dan perdagangan umum perlu diatur definisinya untuk menjabarkan tugas dan wewenang direksi berkaitan dengan bidang usaha Perusahaan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri”;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri”.

- 204 -Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);


3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);




- 205 -

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri” (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2009 ((Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14).



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ”AGROTAMA MANDIRI”.

- 206 -

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan ”Agrotama Mandiri” (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 12) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu di antara angka 8b dan angka 9 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 8c dan 8d sehingga berbunyi sebagai berikut :

8c. Jasa adalah suatu usaha atau bisnis yang memberikan pelayanan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;

8d. Perdagangan umum adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

- 207 -

Pasal II



Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 17 Desember 2009


ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.SiDiundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 17 Desember 2009


ttd



- 208 -



NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ”MARUNTING SEJAHTERA”



Menimbang : a. bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ”Marunting Sejahtera” telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2009 dan untuk memenuhi Surat Bank Indonesia Palangkaraya No.10/24/DKBU/IDAd/PIK tanggal 28 Oktober perihal permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR;

- 209 -

b. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan usaha, maka diperlukan penambahan modal disetor yang jumlah nilai rupiahnya senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, dan untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ”Marunting Sejahtera”.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1979 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

- 210 -

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990);


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indaonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

- 211 -

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tenyang Bank Perkreditan Rakyat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

17. Insrtuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun1990 tentang Tata Cara kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

18. Peraturan Bank Indonesia Nomor :8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan rakyat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Marunting Sejahtera” (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 3);

- 212 -

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 12).



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ”MARUNTING SEJAHERA”.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ”Marunting Sejahtera” (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Marunting Sejahtera” (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

- 213 -

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Modal dasar PD. BPR ”Marunting Sejahtera” berjumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebagai modal disetor sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(3) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari alokasi APBD yang diperuntukkan PD. BPR ”Marunting Sejahtera” atas dasar persetujuan DPRD.

(4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan Daearh yang dipisahkan.

(5) Tata cara penyertaan modal daerah kepada PD. BPR ”Marunting Sejahtera” ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(6) Penentuan besarnya modal disetor disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(7) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya

modal dasar ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(9) Sumber dana dan penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Perubahan APBD.

- 214 -

Pasal II



Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Desember 2009



Diundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 17 Desember 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 2009 NOMOR

- 215 -



NOMOR 15 TAHUN 2009TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



Menimbang : a. bahwa Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa berdasarkan pasal 74 Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menegaskan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai pelaksanaan pasal 74 Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- 216 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 217 -

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 11, Seri : D ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 218 -

Pasal 2





H. UJANG ISKANDAR, ST,M.Si

Diundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 17 Desember 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 2009 NOMOR

- 219 -



NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010



Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kotawaringin Barat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/20/Keu tanggal 30 Desember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010;

- 220 -

d. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010.





- 221 -








- 222 -


13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);




17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 223 -


19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);






- 224 -


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);



Dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

- 225 -

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 622.442.369.000,002. Belanja Daerah Rp. 712.325.397.000,00

Surplus / Defisit (Rp. 89.883.028.000,00 )3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 101.383.028.000,00b. Pengeluaran Rp. 11.500.000.000,00Pembiayaan Netto Rp. 89.883.028.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. - 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 45.820.003.660,00b. Dana pertimbangan sejumlah Rp.479.040.626.840,00c. Lain-lain pendapatan daerah


(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.849.000.000,00b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 26.916.253.660,00c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.150.000.000,00d. Lain-lain pendapatan asli daerah


(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil

sejumlah Rp. 52.027.387.840,00b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.373.253.639.000,00c. Dana Alokasi Khusus Rp. 49.600.000.000,00d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 250.000.000,00

- 226 -

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 12.592.780.000,00b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00c. Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi

sejumlah Rp. 22.562.102.000,00d. Dana penyesuaian dana Otonomi

khusus sejumlah Rp. 0,00e. Bantuan keuangan dari provinsi atau

dari pemerintah daerah lainnyasejumlah Rp. 250.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.279.701.748.300,00b. Belanja Langsung sejumlah Rp.432.623.648.700,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.226.251.167.300,00b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 16.466.800.000,00e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 12.600.000.000,00f. Belanja bagi hasil kepada provinsi dan

Pemerintah Desa sejumlah Rp. 2.789.437.000,00g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi

dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 20.594.344.000,00h. Belanja tidak terduga Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langusng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 32.258.106.950,00b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.173.003.379.693,00c. Belanja Modal sejumlah Rp.227.362.162.057,00

- 227 -Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Penerimaan sejumlah Rp.101.383.028.000,00b. Pengeluaran sejumlah Rp. 11.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SilPA) sejumlah Rp. 95.383.028.000,00b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00e. Penerimaan kembali pemberian

Pinjaman sejumlah Rp. 6.000.000.000,00f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah sejumlah Rp. 11.500.000.000,00c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00d. Pemberian Pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan pemerintahan Dearah dan Organisasi;

- 228 -

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;

10. Lampiran X daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6


Pasal 7


- 229 -


b. Program dan kegiatan dalam rangka mengatasi dampak dari suatu pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat.

Pasal 8


Pasal 9





ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.SiDiundangkan di Pangkalan Bunpada tanggal 31 Desember 2009


ttd



- 230 -

DAFTAR ISI

NO.PERDA

TENTANG HALAMANNO.TAHUN

1 2 3 4 5

1. 1 2009 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2009 dicetak tanpa lampiran. 1 – 11

2. 2 2009

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan ”Agrotama Mandiri”

12 – 17

3. 3 2009

Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ”Marunting Sejahtera”

18 – 23

4. 4 2009 Penangkapan Ikan. 24 – 45

5. 5. 2009

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

46 – 75

6. 6 2009

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan

76 – 79

7. 7 2009

Perubahan Kedua Atas Eraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil

80 – 89

8. 8 2009 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 90 – 149

9. 9 2009 Pajak Parkir. 150 – 168

10. 10 2009 Pembentukan Desa Sulung Di Kecamatan Arut Selatan 169 – 177

i

NO.PERDA

TENTANG HALAMANNO.TAHUN

1 2 3 4 5

11. 11 2009Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dicetak tanpa lampiran.

178 – 188

12. 12 2009Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dicetak tanpa lampiran.

189 – 203

13. 13 2009

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah ”Agrotama Mandiri”

204 – 208

14. 14 2009

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerahkabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ”Marunting Sejahtera”

209 – 215

15. 15 2009

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

216 – 219

16. 16 2009 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dicetak tanpa lampiran. 220 – 230

ii

Perda Air Limbah - Biro Hukum · Web viewSetiap kapal ikan yang beroperasi di jalur penangkapan ikan wajib diberi tanda pengenal jalur dengan mengecat minimal ¼ (seperempat) lambung

Documents