-
BUPATI PATIPERATUMN BUPATI PATINOMOR 53 nAffir$ mOg
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMATDI LINGKUNGAN
PEMHRINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
BUPATI PATI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
PeraturanDaerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasidan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu
menetapkanPeraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian
KewenanganPemerintahan dari Bupati kepada Camat di
LingkunganPemerintiah Kabupaten Pati;bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a,maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawatengah;Undang-Undang Nomor 10 Tahun ?OCA tentang
PembentukanPeraturan Perundang-undangan ;Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir denganUndang-Undang 1? Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang
PemerintahanDaerah;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang
FernbagianUrusan Pemerintdhan Antara Pemerintah, Pernerintahan
DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b.
?.
3.
4.
-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun ZAAT tentang
OrganisasiPerangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun ?008 tentang Kecamatan;7.
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;S. Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasidan Tata Kerja Kecarnatan dan Kelurahan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PHRATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIANKEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN PATI
BAB I
KETENTUAN UMU$dPasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:1. Daerah adalah
Kabupaten Pati.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai
un$ur penyelenggara pemerintahan daerah.3. Bupatiadalah Bupati
Pati.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pati.5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatian yang dalampelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenanganpemerintahan dari Bupati
untuk menangani sebagian urusanotonomi daErah dan menyelenggarakan
tugas umumpemerintahan.
6. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati
untukmenentukan atau mengambil kebijakan dalam
rangkapenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
BAB IITUJUANPasal 2
Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat
adalahuntuk:a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara
efektif dan
efisien;b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;c. mendorong
tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan;
dand. rnemperielas dan mempertegas posisi Ke.cartratan dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya.
BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMATPasal 3
Camat menyebnggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :a-
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;b.
rnengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan
peraturan
perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasaraRa dan
fasilitaspelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
ditingkat kecamatan;
f . membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan;
dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkuptugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahandesa atau kelurahan.
-
Pasal 4
(1) Selain tugas sehagaimana dimaksud pada Pasal 3,
Carnatmelaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
olhBupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan
Daerahsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
{2) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksudpada
ayat (1), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahanpada lingkup
Kecamatan.
(3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimanadimaksud
pada ayat (1), wajib memperhatikan :a, standar, norma dan ketentuan
peraturan perundang
undangan yang berlaku ;b. eksternalitras dan Efisiensi
penyelenggaraan pelimpahan
kewenangan ; danc. standar pelayanan minimal.
(4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimakguddalam
Pasal 3 terutama menyangkut hal * hal yang berkaitandengan
kebijakan strategis dan kebijakan operasionalPemerintah Daerah,
Camat wajib berkoordinasi dengan SatuanKerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang $ecara fungsionalmelaksanakan dan/ atau mengelola
bidang sesuai dengankewenangannya dengan menerapkan prinsip
koordinasi,integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
(5) Segala biaya programl kegiatan sebagai bentuk
pelaksanaansebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibiayaioleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pati.
-
BAB IVPEI.APORAN DAN EVALUA$I PEI*AK$ANAAN
KEWENANGAN CAMATBagian Pertama
PelaporanPasal 5
(1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepadaCamat
harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati lewatSekretaris
Daerah setiap triwulan dan akhir tahun-
(2\ Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakansebagai bahan pertimbangan Bupati untuk
mengevaluasipenyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada
Camatsetiap tahunnya.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayd (1) meliputi
aspek:a. ketepatan waktu.b. penyerapan anggaran.c. ketepatan
sasaran.d. ketepatan hasil.
Bagian KeduaEvaluasiPasal 6
(1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkankepada
Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhirtahun.
{21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) berdasarkanpada
laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan olehCamat serta
hasil monitoring lapangan.
(3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan denganKeputusan
Bupati Pati.
{4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Gamat
yangmenunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaansebagian
kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoringmelaksanakan
pembinaan kepada Camat dimaksud.
-
(5) Apabila hasil evaluasi triwulan ll tidak juga
menunjukkanperkembangan yang baik setelah adanya
pembinaansebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring
akanrnemberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenanganyang
dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudianditarik kembali
kepada SKPD yang menangani kewenangantersebut.
(6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana
dimaksudpada ayat (4) dan (5) apabila :a, tidak adanya ketrepatan
waktu dalam pencapaian program/
kegiatan di setiap triwulan sampaidengan akhir tahun.b. tidak
terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalanr
pelaksanaan programlkeg iatan.c. tidak tenuujudnya ketepatan
sasaran dalam pelaksanaan
progamftegiatan.d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam
pelaksanaan
programlkegiatan.
Pasal 7
(1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring
kabupatenmenunjukkan perkembangan yang baik, maka tim
monitoringakan memberikan kajian kepada Bupati guna
menambahkewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat,
(2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud
padaayat (1) apabila :a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian
program/
kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;b.
tenrujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam
pelaksanaan prog ram/keg iatan;c- terwujudnya ketepatan sasaran
dalam pelaksanaan programl
kegiatan;d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan
program/kegiatan.
-
BAB VKETENTUAN FENUTUP
Pasal I
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
semuaKeputusan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan
kewenanganBupati kepada Gamat dicabut dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten
Pati.
Ditehpkan di Pati.pada tanggal 2] NopennberBUPATI PATI,
TASIMAN
2CI09
Diundangkan di Pati.
Pada tanggal 2] l{oPenber 2009PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEil
PATI,
Kepale Badan Kepegawaian Daerah
f ?r'tHAFYAI{TO. $!l. Ulqil.Pembirta Tingkat I
NtF. 19840{08 199{031 011
BSRITA DAERAH KABUPATE}I PATI TAHUN
WAKI[- 13{..JP,{SEKDA 74qrqltqg:.!".::iKAS$rf;
l-tl,r'i(iiidKASUBI\G
. 1{.. .PER UU AIT ,.'-.UNITPELA(SANA lTAYF,ti
2co9 NOMOR 624 \?tt1(
-
Lampiran : Peraturan BupatiQati Nomor 61 Tahun ?f,a9Tentang
Pelimpahan Sebagian KewenanganBupati Kepada Camat di
LingkunganPemerintah kabupaten Pati
RINCIAN PELIIIIPAHAN SEBAGIAN KEWENANGA}IBUPATI KEPADA
CANf,AT
No. KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KETERAHGAN
I 2 3A ASPEK REKOi/IENDASI
1
Rekomendasi, pencatatan, pengawasan danpengendalian pernanfaatan
lahan bekas jalan kalimati.
2
Rekomendasi dan penEawasan iiin pendaftaranLembaga $wadaya
Masyarakat yang bergerakdalarn bidang Sosial, organisasi$osiall
panti Sosial,Pengumpulan Uang di lingkup Kecamatan
3Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisiliKantor / usaha
industri
4Rekomendasi pemberian ijin u$aha, pengawasandan pelaporan
tempat usaha pelatihan kerja
5Rekomendasi pemberian ijin keramaian,fr ingangguan, ijin usaha
dan ijin lMB.
B ASPEK KOORDINASI
1
Koordinasi penyetenggaraan administrasikependudukan mengenai
proses pelaksanaanpendaftaran di Desa dan Kelurahan sesuai
wilayahkerja Camat.
2
Koordinaci pengawasan atas penyelenggaraanadministrasi
kependudukan mengenai pelaporandata kependudukan dari Kantor Urusan
AgarnaKecamatan, De$a dan Kelurahan sesuaiwilayahkerja Camat.
3Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peranmasyarakat dalam
penataan dan pendayagunaanruang kawasan perdesaan skala
kecamatan
4Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembagaadat dan budaya
skala kecarnatan
5Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKKskala
kemmatan.
6Koordinasi dan pernbinaan PerlindunganMasyarakat (LINMA$) di
wilayah kerjanya
-
I 2 3c ASPEK PEifrBINAAN
1Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraanadministrasi
kependudukan
2Pembinaan, pengawasan, fasilitasi BPD skalakecamatan
3Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasipengelolaan
keuangan dan asset desa skalakecamatan
D ASPEK PENYELENGGARAAN
{1 Melantik keanggotaan Badan PermusyawaratanDesa diwilayah
kerja kecamatan.
2Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu TandaPenduduk
(KTP).
$esuai peruntukannya.
3Mengambil sumpah I janli anggota BadanFermusyawaratan Desa di
wilayah kerja kecamatan.
qsP
4 Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.
5Pembentukan satuan relauan kebakaran(SATLAKAR) di tiap
Kecamatan
6
Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan$umber Daya Alam tanpa
iiin yang dapatmengganggu serta membahayakan lingkunganhidup
7
Pelaksanaan monitori ng dan inventerisasi terhadapkegiatan yang
berkaitan dengan penggunaan tanahterlantar, tanah Negara bebas, dan
tanah timbuldiwilayah kerjanya
I Pendataan ketenaga keriaan diwilayah kerjakerjanya.
I Pengusulan penetapan nama-nama geografi10
Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatandan batas wilayah
antar Kelurahan
11Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan Tingkatkecamatan
12Koordinator Pemungutan Palak Bumi dan Bangunan(PBB) dan
pembinaan administrasi pungutan PBBPedesaan dan Perkotaan.
-
I 2 313 Pelaksanaan Musrenbang Keeamatan
14Pemungutan Pajalt Daerah di luar Surat KetetapanPajak Daerah
(SKPD)
- Pajak restoran (warungmakan)
- Pajak pengambilan galiangolongan C {perorangan bukanbadan
hukum)
15 Pengawasan pelaksanaafi lelang tanah kas deso
BUPATI PATI,
TASIMAN