Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Pembentukan Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus Jakarta | November, 2014
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianSekretariat Dewan NasionalKawasan Ekonomi Khusus
Pembentukan KelembagaanKawasan Ekonomi Khusus
Jakarta | November, 2014
KelembagaanPenyelenggaraan KEK
NasionalNasional
Dewan Nasional
Tim Pelaksana (Es 1) & Sekretariat (Es 2)
Ketua: Menko PerekonomianAnggota *) : Para Menteri dan Kepala LPNK
PRESIDEN*) Anggota Dewan Nasional KEK:1. Menteri Keuangan2. Menteri Perdagangan3. Menteri Perindustrian4. Menteri Dalam Negeri5. Menteri PU6. Menteri Perhubungan7. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi8. Menteri Bappenas9. Kepala BPKM
ProvinsiProvinsi
Kabupaten/Kabupaten/KotaKota
Dewan KawasanKetua: GubernurWakil Ketua: Bupati/WalikotaAnggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov,Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
Dewan KawasanKetua: GubernurWakil Ketua: Bupati/WalikotaAnggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov,Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
AdministratorKEK A
AdministratorKEK B
AdministratorKEK C
AdministratorKEK D
Badan UsahaKEK A
Badan UsahaKEK B
Badan UsahaKEK C
Badan UsahaKEK D
*) Anggota Dewan Nasional KEK:1. Menteri Keuangan2. Menteri Perdagangan3. Menteri Perindustrian4. Menteri Dalam Negeri5. Menteri PU6. Menteri Perhubungan7. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi8. Menteri Bappenas9. Kepala BPKM
Dewan KawasanKawasan Ekonomi Khusus
Tugas1. melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan
oleh Dewan Nasional untuk mengelola danmengembangkan KEK di wilayah kerjanya
2. membentuk Administrator KEK di setiap KEK3. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas AdministratorKEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadusatu pintu dan operasionalisasi KEK
4. menetapkan langkah strategis penyelesaianpermasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK diwilayah kerjanya
5. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada DewanNasional setiap akhir tahun
6. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapatpermasalahan strategis kepada Dewan Nasional
Dewan Kawasan dibentuk pada setiapprovinsi yang sebagian wilayahnyaditetapkan sebagai KEK
Dewan Kawasan diusulkan oleh DewanNasional kepada Presiden untuk ditetapkandengan Keputusan Presiden
Dewan Kawasan bertanggung jawabkepada Dewan Nasional
Apabila dipandang perlu Dewan Kawasandapat membentuk Tim Ahli dengansusunan keanggotaan ditetapkan olehKetua Dewan Kawasan
1. melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkanoleh Dewan Nasional untuk mengelola danmengembangkan KEK di wilayah kerjanya
2. membentuk Administrator KEK di setiap KEK3. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas AdministratorKEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadusatu pintu dan operasionalisasi KEK
4. menetapkan langkah strategis penyelesaianpermasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK diwilayah kerjanya
5. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada DewanNasional setiap akhir tahun
6. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapatpermasalahan strategis kepada Dewan Nasional
Susunan Organisasi
Ketua : GubernurWakil Ketua : Bupati/ WalikotaAnggota :Paling banyak 9 orang, meliputi:
3 orang Unsur Pemerintah di wilayah provinsi
6 orang Unsur pemerintah provinsi dankabupaten/kota
Apabila dipandang perlu Dewan Kawasandapat membentuk Tim Ahli dengansusunan keanggotaan ditetapkan olehKetua Dewan Kawasan
Sekretariat Dewan KawasanKawasan Ekonomi Khusus
Tugas & Fungsi1. Memberikan dukungan teknis operasional kepada
Dewan Kawasan2. Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan
rencana dan program kerja dewan kawasan3. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan
integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjutpelaksanaan tugas Dewan Kawasan
4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasamaDewan Kawasan dengan lembaga pemerintah dan pihaklain yang terkait
5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan,pengolahan, dan penyajian data serta penyusunanlaporan kegiatan sekretariat Dewan Kawasan
6. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaanDewan Kawasan serta melaksanakan pembinaanorganisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana& Prasarana Sekt. Dewan Kawasan
Sekretariat Dewan Kawasan dibentuk olehDewan Kawasan KEK melalui SK Gubernur
Sekretariat Dewan Kawasan berada dibawah & bertanggung jawab kepada KetuaDewan Kawasan
Ketentuan Organisasi
1. Memberikan dukungan teknis operasional kepadaDewan Kawasan
2. Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunanrencana dan program kerja dewan kawasan
3. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, danintegrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjutpelaksanaan tugas Dewan Kawasan
4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasamaDewan Kawasan dengan lembaga pemerintah dan pihaklain yang terkait
5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan,pengolahan, dan penyajian data serta penyusunanlaporan kegiatan sekretariat Dewan Kawasan
6. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaanDewan Kawasan serta melaksanakan pembinaanorganisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana& Prasarana Sekt. Dewan Kawasan
Pelaksana:SKPD Provinsi yang bidang tugasnya sesuaidengan tugas & fungsi KEK
Pemimpin:Seorang Sekretaris yang bertanggung jawabkepada Ketua Dewan Kawasan
Pembentukan:Penunjukan SKPD ditetapkan oleh Gubernur
Sumber Pembiayaan: APBD Sumber lain yang tdk bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan
PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEKPEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEK
• pembentukan SKPD baru• Ketentuan penetapan eselonisasi disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan di bidangkelembagaan perangkat daerah (Pasal 31 ayat (4)Perpres No. 124 Tahun 2012)
• penetapan SKPD yang telah ada• SKPD yang bidang tugasnya mempunyai kesesuaian
dengan pelayahan terpadu satu pintu di bidangpenanaman modal. (Pasal 29 ayat (3) Perpres No.124 Tahun 2012)
Pembentukan Administrator dapat Melalui:
Administrator Bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kawasan KEK
Pasal 29 s.d. PasalPasal 29 s.d. Pasal 3232//PerpresPerpres No.No. 124124 TahunTahun 20122012
• pembentukan SKPD baru• Ketentuan penetapan eselonisasi disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan di bidangkelembagaan perangkat daerah (Pasal 31 ayat (4)Perpres No. 124 Tahun 2012)
• penetapan SKPD yang telah ada• SKPD yang bidang tugasnya mempunyai kesesuaian
dengan pelayahan terpadu satu pintu di bidangpenanaman modal. (Pasal 29 ayat (3) Perpres No.124 Tahun 2012)
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
Pembentukanmemperhatikan:
• rentang tugas• pembiayaan• SDM
Pasal 29 ayat (2)Perpres No. 124Tahun 2012
PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEKPEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEK
• Pemberian izin usaha & izin lain bagi Pelaku Usaha di KEK;
• Pemantauan & pengendalian operasional*;
• Menyampaikan laporan operasional KEK secara
berkala/insidental kepada Dewan Kawasan
Tugas Administrator:
Pasal 29 s.d. Pasal 32 Perpres 124/2012Pasal 29 s.d. Pasal 32 Perpres 124/2012
*pengendalian operasional adalah. kegiatan pemeriksaan pemberian pelayanan yangdilakukan Badan Pengelola kepada Pelaku Usaha sesua dengan standar pelayanan
• Pemberian izin usaha & izin lain bagi Pelaku Usaha di KEK;
• Pemantauan & pengendalian operasional*;
• Menyampaikan laporan operasional KEK secara
berkala/insidental kepada Dewan Kawasan
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEKPEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEK
KepalaKepalaAdministratorAdministrator
Unit KesekretariatanUnit Kesekretariatan Unit Bidang PerizinanUnit Bidang Perizinan Unit Pemantauan danUnit Pemantauan danPengendalianPengendalian
Pasal 29 s.d. Pasal 32 Perpres 124/2012Pasal 29 s.d. Pasal 32 Perpres 124/2012
Unit KesekretariatanUnit Kesekretariatan Unit Bidang PerizinanUnit Bidang Perizinan Unit Pemantauan danUnit Pemantauan danPengendalianPengendalian
Ditetapkan oleh Gubernur dalam hal KEK berada pada lintas Kabupaten/kota; atau Ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam hal KEK berada pada satu kabupaten/kota.
Kepala dan Pegawai Administrator berasal dari unsur PNS
Ketentuan eselonisasi unit organisasi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang kelembagaan perangkat daerah.
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
TAHAPAN PEMBENTUKANADMINSITRATOR KEK
No Tahapan PIC1 Pembentukan Administrator dan pemberitahuannya ke DeNAS KEK Dewan Kawasan
2 Penetapan Administrator (Perda/Perbup/Perwali) Bupati/Walikota
3 Penetapan Staf untuk Administrator (Perbup/Perwali) Bupati/Walikota
4 Pengajuan pelimpahan kewenangan kepada Kementerian/Lembaga Administrator
5 Pengajuan Pelimpahan kewenangan kepada Pemda Administrator5 Pengajuan Pelimpahan kewenangan kepada Pemda Administrator
6 Pelimpahan kewenangan dari K/L dan Pemda (Permen, Perbup) K/L dan Pemda
7 Pembangunan Gedung untuk Kantor Administrator Pengelola
8 Pemenuhan perlengakapan untuk kantor Administrator
9 Pelatihan dan Penyiapan Staf untuk pengelola Administrator Pemda/Administrator
10 Instalasi SPIPISE BKPM
11 Pernyataan Administrator KEK siap beroperasi Pengelola
8
PENETAPAN BADAN USAHAPENETAPAN BADAN USAHAPEMBANGUN DAN PENGELOLA KEKPEMBANGUN DAN PENGELOLA KEK
Prosedur Penetapan Badan Usaha danProsedur Penetapan Badan Usaha danPembangun & Pengelola KEKPembangun & Pengelola KEK
Pengusul SumberDana
Pelaksanaan Pembangun &BU Pengelola KEK
Pemerintah:1. Pemerintah
Provinsi2. Pemerintah
Kabupaten/ Kota3. Kementerian/
LPNK
Badan Usaha Badan Usaha BU Pengusul ditetapkan sebagai Pembangun & Pengelola KEK
KPS BU Pembangun & Pengelola adalah Pemenang Tender
APBD/APBN
10
Pemerintah:1. Pemerintah
Provinsi2. Pemerintah
Kabupaten/ Kota3. Kementerian/
LPNK
APBD/APBN 1. Pembangun KEK adalah pemenang tender pembangun sebagaikontraktor
2. Pengelola:a) Pemenang Tender Pengelolab) Penyertaan Modal:
Hasil Pembangunan KEK bersumber dari APBD (SebagaiBMD) dapat dijadikan penyertaan modal daerahkepada BUMD untuk dikelola
Hasil Pembangunan KEK yang bersumber dari APBN(sebagai BMN) dapat dijadikan penyertaan modalnegara kepada BUMN untuk dikelola
Prosedur Penetapan Badan Usaha danProsedur Penetapan Badan Usaha danPembangun & Pengelola KEKPembangun & Pengelola KEK
TerimaTerima KasihKasihTerimaTerima KasihKasih
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi KhususGedung Kementerian BUMN, Lantai 18Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta PusatTelepon: 021-34832655 Fax : 021-34832658Email: [email protected]
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
Related Documents
