BAB 1PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang paling tua
yang pernah ada. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perseorangan
individu yang bertanggung jawab dan menjalankan semua kegiatan
usaha seorang diri. Dalam perusahaan semacam ini pengusaha yang
bersangkutan mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengelola
perusahaannya tanpa keterlibatan pihak lain. Namun demikian, segala
tanggung jawabnya dipikulnya sendiri.
Pendirian dari perusahaan perseorangan ini cukup mudah dan tidak
memerlukan perbuatan administratif yang kompleks begitu pula dengan
pembubarannya. Oleh karena itu bentuk usaha ini banyak sekali
ditemui di Indonesia. Bentuk usaha ini bukanlah badan hukum yang
memerluka persetuajuan suatu instansi tertentu untuk mendirikannya
sehingga semua tanggung jawab dari setiap perikatan yang dibuat
oleh perusahaan ditanggung oleh pemilik pribadi perusahaan tersebut
dan hanrta kekanyaan pribadi pemilik perusahaan dapat dituntut guna
melulanasi hutang-hutang perusahaan.
Indonesia belum mempunyai peraturan yang khuusus mengenai
perusahaan perseorangan ini. Bentuknya yang sederhana membuat
bentuk usha ini tersebar cukup banyak di Indonesia walaupun
demikian tetap tidak ada pengaturan mengenai perusahaan
perseorangan.
Tahun 2015 yang akan datang Indonesia akan dihadapi dengan
masyarakat ekonomi Asean (MEA) dimana akan dibentuk suatu kawasan
yang terintergrasi di daerah Asean. Kawasan Asia Tenggara akan
dijadikan suatu wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan
terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat
arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan
skilled labour tidak ada hambatan dari satu negara ke negara
lainnya di kawasan Asia Tenggara.
MEA akan sangat berpengaruh sekali kepada semua bentuk usaha
yang ada di Indonesia termasuk perusahaan perseorangan. Maka untuk
mengetahui persiapan Indonesia dalam menghadapi fenomena ini
makalah ini akan membandingkan perusahaan persorangan yang ada di
Indonensia dengan yang ada di singapura.
1.2 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk menjelaskan perbandingan perusahaan perseorangan
Indonesia dengan Singapura dari segi pembentukan sampai dengan
pembubarannya.2. Untuk mengetahui kesiapan indonesia dalam
menghadapi masyarakat ekonomi Asean.
1.3 Maanfaat penulisan
Makalah ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan kita
mengenai bentuk usaha perusahaan perseorangan selanjutnya makalah
ini dapat memberikan maafaat kepada pembaca termasuk kepada penulis
bagaimana pengaturan dari perusahaan perseorangan yang ada di
Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan masyarakat ekonomi yang terintergrasi
di kawasan Asean makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan
pembaca maupun penulis tentang kesiapan Indonesia dalam mengahadapi
fenomena tersebut. BAB 2
ISI2.1 Pendirian Perusahaan Perseorangan di Indonesia
Sebelum kita masuk pada tahapan pendirian perusahaan
perseorangan baik di Indonesia maupun perbandingannya di Singapura.
Ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui definisi dari
Perusahaan Perseorangan. Badan usaha perorangan adalah suatu bentuk
badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang, sumber
permodalannya juga dari satu orang yang sekaligus berperan sebagai
pemimpin, pemilik, dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan
dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dari definisi diatas, maka
dapat dsimpulkan ciri-ciri perusahaan perorangan yakni:
a. Modalnya milik sendiri.
b. Dipimpin dan bertanggung jawab sendiri.
c. Keuntungan untuk sendiri.Adapun prosedur pendirian perusahaan
perseorangan sebagai berikut:1. Membuat akta perusahaan ke
notaris.
Perusahaan adalah badan hukum, maka wajib untuk sebuah
perusahaan perseorangan yang akan berdiri untuk membuat akta di
hadapan notaris.2. Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.
Setelah ada akta perusahaan, maka selanjutnya ialah mendapatkan
surat keterangan domisili usaha. Surat ini dikeluarkan dari kantor
kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan berdomisili.
Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, diperlukan salinan
akta perusahaan. 3. Mengurus NPWP perusahaan.
Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak.
Untuk mendapatkan NPWP, seperti surat keterangan domisili usaha
diperlukan juga salinan akta perusahaan dan surat keterangan
domisili yang telah didapatkan. Dalam hal ini, jangka waktu
pembuatan telah di reformasi menjadi 2 jam.4. Mendapatkan Surat
Keputusan Pendirian Perusahaan Menkum dan HAM
Setelah terpenuhinya akta notaris, Surat Keterangan Domisili
Usaha, dan NPWP Perusahaan maka berkas tersebut, dimasukkan ke
dalam Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat Surat Keputusan
Pendirian Perusahaan yang ditanda-tangani oleh Menteri Hukum dan
HAM. Pada praktiknya di Indonesia hal ini akan menjadi tugas
Notaris.
5. Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan agar
perusahaan bisa beroperasi. Setelah semua syarat diatas terpenuhi
maka baru SIUP diurus agar perusahaan dapat beroperasi. Manfaat
dari SIUP sendiri ialah sebagai syarat legalisasi yang diminta
pemerintah dan memudahkan kegiatan ekspor impor yang
dijalankanserta sebagai syarat untuk bisa mengikuti lelang
legal.
Mengenai jenis SIUP dikelompokan dalam tiga kategori berdasarkan
besar kecilnya modal yang digunakan dalam pendirian usaha,
diantaranya adalah : SIUP Besar untuk perusahaan yang besar
modalnya di atas Rp 500.000.000 SIUP Menengah untuk perusahaan
dengan kisaran modal antara Rp Rp 500.000.000 besarnya modal
tersebut tidak termasuk tanah atau tempat usaha SIUP Kecil untuk
modal dan kekayaan bersih pemohon mencapai Rp 200.000.000
Selanjutnya, mengenai Tahapan dan Persyaratan Pemilik atau
pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan ke
kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk mengurus
perizinan. Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP /
PDP bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh pemilik usaha.
Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian di fotocopy sebanyak
dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat syarat berikut: Fotocopy
akte pendirian usaha atau badan hukum sebanyak 3 lembar
Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) sebanyak 3 lembar
Fotocopy NPWP ( No Pokok Wajib Pajak ) sebanyak 3 lembar
Fotocopy ijin gangguan atau HO sebanyak 3 lembar
Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar
Gambar denah lokasi tempat usaha
Untuk biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ditentukan
oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah masing masing.
Karena itu di tiap daerah tarif yang di tentukan berbeda beda.
6. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Setelah semua terpenuhi, maka langkah selanjutnya ialah mengurus
tanda daftar perusahaan. Mekanismenya dengan syarat-syarat yang
sebelumnya harus terlebih dahulu terpenuhi di atas. TDP diurus pada
dinas perindustrian di dalam wilayah masing-masing. Di Indonesia
memang pengurusan menjadi terlihat sulit karena banyaknya pintu
yang harus dilewati seperti yang telah kami jelaskan di atas.
Adanya pihak notaris, Kemenkum dan HAM, dinas perindustrian, dan
dinas perdagangan, membuat tidak adanya waktu yang pasti dalam
pembuatan izin perusahaan perseorangan. Ditambah lagi dengan biaya
yang setiap meja dan wilayah berbeda-beda. Ini menyebabkan sangat
sulitnya seseorang membuat perusahaan perseorangan dan menjamurnya
para calo jasa pembuatan izin. Walaupun begitu, terlihat saat ini
pemerintah daerah mulai berbenah dengan membuat website yang
setidaknya membantu alur pendaftaran izin perusahaan perseorangan.
Selain itu, daerah juga mulai membuat perizinan menjadi satu atap
walaupun belum semua dinas tekait menjadi satu atap. Bahkan DKI
Jakarta melalui Surat Edaran Kadis KUMKP DKI No.19/SE/2014 telah
melakukan terobosan dengan membuat pengurusan SIUP dan TDP
dijadikan satu paket. Selain itu surat keterangan domisili kini
tidak lagi menjadi salah satu persyaratan dalam mengurus SIUP dan
Pemrov DKI menargetkan kepada para pemohon dengan 3 hari kerja
selesai jika persyaratan semua benar-benar terpenuhi.
2.2 Pendirian Perusahaan Perseorangan di SingapuraPada Negara
Singapura Perusahaan Perseorangan atau yang dikenal dengan Sole
Proprietorship diatur dalam Business Registration Act (Chapter 32)
yang menjelaskan bahwa Perusahaan Perseorangan atau Sole
Proprietorship adalah seseorang yang menjalankan usaha atas nama
sendiri dalam rangka menjalankan bisnis sebagai pemilik tunggal,
dan mendaftarkannya sebagai salah satu syarat sesuai dengan yang
diatur dalam Business Registration Act (Chapter 32). Di Singapura,
Perusahaan Perseorangan atau Sole Proprietorship bukan merupakan
badan hukum yang terpisah dengan pemilik tunggal sehingga pemilik
tunggalnya secara pribadi bertanggung jawab atas semua hutang
ataupun kerugian yang ditanggung oleh perusahaan perseorangan
tersebut sama seperti umumnya perusahaan perseorangan di tiap
negara dalam konteks ini sama dengan Indonesia. Adapun
karakteristik khusus, syarat dan ketentuan serta proses untuk
mendirikan Perusahaan Perseorangan atau Sole Proprietorship yaitu
:1. Untuk mendirikan sebuah Perusahaan Perseorangan atau Sole
Proprietorship, orang-orang yang dimungkinkan untuk mendirikannya
yaitu seseorang yang memiliki alamat tempat tinggal lokal dan
secara hukum menetap di Singapura untuk jangka waktu yang panjang,
seperti warga negara Singapura atau Bertempat tinggal secara
permanen di Singapura sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Warga negara asing dimungkinkan untuk mendirikan Perusahaan
Perseorangan/ Sole Proprietorship dengan syarat bahwa manajernya
merupakan warga negara Singapura atau bertempat tinggal secara
permanen di Singapura yang ditunjuk untuk menjadi manager.
Berkaitan dengan manager terdapat syarat umur yakni berusia 21
tahun untuk dapat menjadi manager.3. Syarat umur untuk mendirikan
sebuah Perusahaan Perseorangan atau Sole Proprietorship yaitu
berumur minimal 18 tahun.
4. Dalam hal alamat atau kedudukan Sole Proprietorship yang
berada di Singapura dapat digunakan alamat dari pendiri namun dalam
hal ini harus mendapatkan izin dari HDB (for HDB properties) atau
URA (for private properties) untuk menggunakan rumah milik pendiri
atau yang disewakan oleh pendiri sebagai tempat kedudukan Sole
Proprietorship.
5. Warga negara Singapura atau siapapun yang mendaftarkan izin
Sole Proprietorship harus memastikan Medisave accounts yang
dimiliki memiliki cukup dana sebelum registrasi dilakukan.
6. Registrasi Sole Propritorship harus diperbaharui tiap
tahunnya
7. Biaya pendaftaran registrasi yakni S$65 (65 Dollar
Singapore)
8. Untuk mendaftarkan atau meregister Perusahaan Perseorangan
atau Sole Proprietorship terdapat dua cara yaitu : Mendaftar lewat
aplikasi online (Business Name Application and Registration) via
www.bizfile.gov.sg dengan menggunakan nomor identifikasi (number
identification) dan SingPass. Oleh karena dapat dilakukan secara
online maka dapat dilakukan dirumah, kantor atau salah satu gerai
BizFile yang tersedia di ACRA office.
Mendaftar lewat aplikasi online dengan melibatkan kalangan
profesional (Contoh: lawyer, akuntan publik atau chartered
secretary) atau Biro Jasa pendirian perusahaan (DP Bureau)
9. Hal hal yang harus disiapkan untuk mendaftar atau meregister
Perusahaan Perseorangan :
Nama Bisnis Deskripsi bidang kegiatan usaha Tempat kedudukan
Copy Identitas Pemilik (Warga Negara Singapura) Alamat Pemilik
Prosedur registrasi menitikberatkan pada nama bisnis yang
digunakan serta registrasi yang dilakukan telah sesuai prosedur.
Prosedur registrasi ini dilakukan secara komputerisasi dan cepat
sehingga dapat dilakukan dalm 1 hari asalkan segala kelengkapan
telah terpenuhi maka dalam waktu 1 hari dapat langsung segera
disahkan. Namun apabila bidang bisnis yang dimaksud melibatkan
persetujuan dari otoritas lain maka pengesahan Sole Proprietorship
dapat menghabiskan waktu beberapa minggu. Dalam hal pengensahan
nama perusahan perseorangan dapat cepat disahkan, maka sebaiknya
nama perusahaan perseorangan yang digunakan : Tidak sama dengan
perusahaan lain di Singapura atau belum dipakai dan digunakan Tidak
menyalahi atau melanggar hak cipta Tidak memakai nama yang berbau
pornografi
Dalam hal registrasi atau pendaftaran Sole Prroprietorship
terdapat lembaga yang mengurusi secara khusus yang disebut
Accounting and Corporate Regulatory Authorithy (ACRA) dan
pendaftaran yang dilakukan secara komputerisasi yakni didaftarkan
pada web resmi ACRA. Yang mana setelah segala dokumen dan
kelengkapan syarat pendirian telah dipenuhi secara online maka
setelah itu akan email pemberitahuan untuk mengkonfirmasikan bahwa
registrasi yang dilakukan berhasil serta didapatkan nomor
registrasi. Setelah diterimanya email pemberitahuan bahwa
registrasi yang dilakukan telah berhasil, maka Sole Proprietorship
yang dimaksud membutuhkan hal-hal yang terkait dengan jalannya
bisnis salah satunya adalah akun bank perusahaan. Mengenai akun
bank perusahaan, dapat digunakan bank internasional atau bank lokal
yang ada di Singapura. Mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan
yakni: Formulir Pembuatan Akun
Copy Kartu Identitas Pemilik Perusahaan Perseorangan
Dokumen tentang profil perusahaan terutama terkait tempat
kedudukan dan nama usaha
Minimum penyetoran deposit yang ditentukan khusus oleh
masing-masing bank.Mengenai Warga Negara Asing yang ingin
mendirikan bisnis di Singapura baik pada Sole Proprietorship atau
jenis bisnis lain terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan
yakni
Warga Negara Asing harus menyewa jasa professional firm (Law
Firm atau Accountan Firm) karena hukum Singapura tidak membolehkan
Warga Negara Asing meregister sendiri perusahaan yang ingin
didaftarkan Tidak ada syarat untuk mendapatkan visa spesial
Singapura jika hanya sekedar menginginkan badan hukum berupa
private limited company tetapi tidak merencanakan untuk relokasi ke
Singapura. Jika merencanakan untuk tinggal di Singapura untuk
menjalankan perusahaan maa disyaratkan untuk, memiliki Employment
Pass atau Entrepreneur Pass sebagai kartu untuk bekerja.Berdasarkan
paparan mengenai pendirian Perusahaan Perseorangan/Sole
Proprietorship di negara Singapura dapat dikatakan bahwa Singapura
sudah cukup baik dengan sistem dan mekanisme yang mereka miliki
dengan beberapa keunggulan atau kelebihan yakni sistem satu pintu
pendaftaran atau registrasi yang sudah cukup baik, kejelasan akan
alur registrasi, waktu atau proses registrasi yang cukup singkat
serta biaya registrasi yang dikeluarkan. Terkait dengan persiapan
menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015, kami melihat bahwa Singapura
sudah siap menghadapinya terihat dari segi pendiriannya jika
Perusahaan Perseorangan/Sole Proprietorship didirikan oleh warga
negara asing maka disyaratkan haruslah bertempat tinggal lokal atau
memiliki alamat lokal di Singapura atau setidaknya memang bertempat
tinggal permanen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasar
pada hal ini bahwa Singapura membatasi bahwa tidak semua warga
negara Asing yang dapat mendirikan Perusahaan Perseorangan/Sole
Proprietorship, namun memang yang menurut hukum Singapura memenuhi
syarat pendirian sehingga msuknya kegiatan usaha asing tetap dapat
dikendalikan. Kemudian syarat yang mengharuskan bahwa dalam
pendirian Perusahaan Perseorangan/Sole Proprietorship oleh warga
negara asing harus memiliki manager seorang warga negara Singapura
seperti yang telah dijelaskan diatas tergambarkan bahwa adanya
upaya dari pemerintah Singapura walaupun suatu kegiatan usaha asing
menjalankan aktivitasnya di Singapura tetap dapat memberikan efek
ekonomi kepada masyarakat Singapura itu sendiri.2.3 Permodalan
Perusahaan Perseorangan
Tidak terdapat suatu ketentuan dalam hukum positif di Indonesia
yang mengatur mengenai masalah permodalan dan pemasukan perusahaan
perseorangan. Oleh karena itu pendiri atau pemilik perusahaan
perseorangan dapat memasukkan modal apa saja ke dalam perusahaan
perseorangan ini asalkan tidak melanggar undang-undang yang
berlaku. Jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain,
perusahaan perseorangan tidak membutuhkan jumlah modal yang banyak.
Sumber modal perusahaan berasal dari pemilik atau dapat pula
menggunakan modal pinjaman. Dalam perusahaan perseorangan tidak
terdapat pemisahan kekayaan antara pribadi dan perusahaan.
Sama halnya seperti di Indonesia, di Singapura tidak terdapat
ketentuan yang mengatur mengenai aspek permodalan perusahaan
perseorangan. Perusahaan perseorangan di SIngapura sama halnya
seperti di Indonesia bukanlah merupakan badan hukum sehingga antara
pribadi pemiliknya dan perusahaannya tidak terdapat pemisahan harta
kekayaan.2.4 Kewenangan Mewakili Dan Pertanggungjawaban Perusahaan
PerseoranganPerusahaan perseorangan perupakan usaha pribadi yang
memikul risiko secara pribadi atau perorangan. Oleh karena badan
usaha ini hanya dimiliki oleh satu orang secara pribadi, maka yang
menanggung seluruh resiko adalah orang tersebut secara pribadi.
Manajemen perusahaan dikelola oleh pemilik, bahkan terkadang
jabatan-jabatan tertentu seperti: direktur, manajer, atau bahkan
sekaligus pelaksana harian di perusahaan tersebut dilakukan oleh
pemilik. Mengenai pengaturan pendirian perusahaan perseorangan,
tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena
hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Sementara itu, di
Indonesia tidak terdapat peraturan khusus mengenai perusahaan
perseorangan. Terkait kewenangan mewakili dalam perusahaan
perorangan, tentunya yang berhak mewakili dalam menjalankan
kegiatan perusahaan maupun kewenangan untuk berhubungan langsung
dengan pihak lain dalam perusahaan adalah orang yang menjadi
pemilik perusahaan tersebut. Kecuali jika, si pemilik memberi
kuasanya kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang tentunya
sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI KUH Perdata tentang Pemberian
Kuasa. Selain itu, perusahaan perseorangan memiliki struktur yang
sederhana dengan kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab
tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Artinya, apabila
harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar
kewajibannya maka akan digunakan harta milik pribadi guna melunasi
utang-utang perusahaan. Sementara itu, akhir-akhir ini semakin
berkembangnya issue mengenai Indonesia menuju masyarakat ekonomi
ASEAN (MEA) dengan terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN (AEC). Yang
mana, AEC (ASEAN Economy Community) sendiri merupakan pondasi yang
diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi
ekonomi dikawasan ASEAN dan membuka peluang bagi negara-negara
anggota. Sampai dengan saat ini, di Indonesia sendiri tahapan dari
pencapaian AEC sudah berjalan mencapai perkembangan peraturan
perdangan bebas dan mulai bergerak mendekati pengembangan sistem
kepabeanan serta pembebasan hambatan-hambatan dalam faktor produksi
guna menghadapi penerapan Custom Union dan Common Market ditahap
selanjutnya. Karena itu, sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki
sektor ekonomi yang terlihat seperti ladang basah, pemerintah
Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan diri agar
menjadi pantas masuk dalam komunitas ekonomi ASEAN. Apabila
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, seperti Brunei,
Singapura, Malaysia dan lainnya, kini mereka pun terus meningkatkan
kualitas mereka dalam hal perekonomian demi menghadapi komunitas
ekonomi ASEAN. Jika dibandingkan dengan negara lain, Singapura
contohnya, perusahaan perseorangan dinamakan dengan
Sole-Proprietorship. Perusahaan perseorangan di Singapura tentunya
juga dimiliki hanya satu orang. Karena itu, pemilik pribadi
memiliki seluruh aset dan kewajiban bisnis dan tidak ada
perlindungan aset pribadi dari risiko dan kewajiban bisnis.
Artinya, Sebagai satu-satunya pemilik, si pemilik perusahaan
perseorangan memiliki kewajiban yang tidak terbatas, jika
perusahaan perseorangan tersebut tidak dapat membayar semua
kewajibannya, maka para kreditur dapat saja meminta hak atas
kerugian kepada si pemilik dengan meminta aset pribadi si pemilik
sebagai jaminan. Jika demikian, maka dalam hal mewakili dalam
Sole-Proprietorship, hanya si pemilik perusahaan-lah yang berhak
untuk melakukan kegiatan usaha untuk mewakili perusahaan
perseorangan tersebut. 2.5 Pembagian Laba/Rugi
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kita dapat
memahami bahwa Perusahaan Perseorangan merupakan perusahaan yang
dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Sebagai akibat dari
kepemilikan tunggal tersebut maka dapat dipahami pula bahwasannya
konsekuensi yang timbul adalah ketika terjadi keuntungan maupun
kerugian maka ditanggung secara pribadi oleh pemilik
perusahaan.
Dalam konteks perbandingan antara pengaturan hukum perusahaan
Indonesia dan Singapura maka, kita dapat mengacu pada Business
Registration Act of Singapore dan beberapa peraturan mengenai
organisasi perusahaan di Indonesia. Dalam Business Registration Act
of Singapore, disebutkan dengan tegas bahwa meskipun perusahaan
berbentuk Sole Proprietary tetap harus mendaftarkan diri ke
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Kemudian
perihal pembagian laba dan rugi, masih mengacu pada Business
Registration Act of Singapore, Section 26 (1), disebutkan bahwa,
Being an undischarged bankrupt who directly or indirectly takes
part in or is concerned in the management of any business carried
on by any person required to be registered under this Act, without
the leave of the High Court or the written permission of the
Official Assignee.. Dalam ketentuan tersebut, menjelaskan
bahwasannya dalam suatu usaha apabila mengalami kebangkrutan baik
secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai akibat dari
sebuah kerjasama, tetap wajib didaftarkan berdasarkan undang-undang
tersebut. Jika disimpulkan, maka suatu perusahaan perseorangan di
Singapore wajib didaftarkan berdasarkan Business Registration Act
of Singapore kepada Accounting and Corporate Regulatory Authority
(ACRA).
Berangkat dari hal tersebut, apabila suatu perusahaan perorangan
apabila mengalami keuntungan maupun kerugian tidak menghindari
kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya dan perihal pembagian
laba dan ruginya, dikembalikan pada bentuk Perusahaan Perseorangan
yang hanya dimiliki perseorangan maka baik laba maupun ruginya
ditanggung secara pribadi oleh pemilik. Begitu juga dengan adanya
kerjasama atau partnership, jika terjadi keuntungan atau kerugian
maka ditanggung secara pribadi oleh pihak-pihak.
Di Indonesia sendiri, perusahaan perseorangan didefinisikan
sebagai badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha
perseorangan dan bukan termasuk badan hukum. Badan usaha ini paling
mudah diorganisir dan dijalankan karena wewenang pengelolaannya
(manajemen) dipegang olehsatu orang (pemilik tunggal) sehingga
keputusan dapat dibuat dengan cepat. Pendirian badan usaha ini
tidak memerlukan izin dan tata cara tententu sertabebas membuat
bisnis personal/pribadi tanpa adanya batasan untuk
mendirikannya.Tanggung jawab perusahaan terhadap hutang
(liabilitas) meliputi seluruh hartakekayaan pribadi pemiliknya.
Penutupan perusahaan terjadi bila pemilik memutuskan menutup usaha
tersebut, bangkrut atau karena kematian pemiliknya.Pada umumnya
perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah
produksinya terbatas, memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit dan
masih menggunakan alat produksi teknologi yang sederhana. Contoh:
toko kelontong,tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain
sebagainya.Keuntungam dan kerugian pendirian Perusahaan
Perseorangan: a. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan
harta pribadi.b. Tidak ada kewajiban antar pemilik, karena hanya
ada satu pemilik.c. Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan
retribusi.d. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri.e. Sulit mengatur
roda perusahaan karena diatur sendiri.
f. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan
penghasilanyang lebih besar;
g. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur
hidup;
h. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan.Sebagaimana dijelaskan
bahwasannya suatu perusahaan perseroangan melekat pula harta
pribadi si pemilik maka berlaku lah setiap konsekuensi dari setiap
tindakan pemilik sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
dan karena tidak adanya pembagian modal dalam perusahaan bentuk
ini, maka setiap keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu
tindakan usaha menjadi tanggung jawab pemilik.
Menurut Purwosutjipto: Bentuk perusahaan Perseorangan secara
resmi tidak ada,tetapi dalam masyarakat perdaganan bentuk
Perusahaan Perseorangan diterima masyarakat.
Memang setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar
perusahaan sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 3
Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, akan tetapi ada
pengecualiaan dari wajib daftar yaitu:
1. Setiap perusaahan Negara yang berbentuk perusahaan Jawatan
(PERJAN) seperti diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1969
(lembaran negara tahun 1969 nomor 40) jo. Indische bedririjvenwet
(statblad tahun 1927 nomor 419) sebagaimana telah diubah dan
ditambah;2. Setiap perusaan kecil Perorangan yang dijalankan oleh
pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya
anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan
izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum dan suatu
persekutuan
Dalam praktiknya sebagian Perusahaan Perseorangan pendiriannya
menggunakan akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris
sebagai pejabat yang berwenang. Mengenai pembagian laba dan rugi
Perusahaan Perseorangan tidak ada peraturan perundang-undangan
(hukum) yang mengaturnya, karena perusahaan ini dijalankan dan
dikendalikan oleh pemilik perusahaan perseorangan tersebut, maka
dari itu segala sesuatunya menjadi tanggung jawab pemilik.2.6
Pembubaran Perusahaan PerseoranganSesuai konsep dari Perusahaan
Perseorangan yaitu perusahaan yang pendiriannya mudah dan sederhana
dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Aturan yang ada tidak
menentukan suatu kategori khusus tentang bentuk usaha ini, sehingga
tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dan kepentingan
pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi
pemilik. Di Indonesia belum terdapat aturan yang cukup komprehensif
yang dapat dijadikan dasar hukum perusahaan perseorangan. Namun
perusahaan perseorangan diakui keberadaannya di Indonesia. Hal ini
dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dimana masih banyak orang
yang membuat usaha dengan konsep perusahaan perseorangan, misalnya
laundry, angkutan bus, pengusahan konstruksi lokal. Hal ini
dikarenakan perusahaan perseorangan mudah untuk didirikan dan mudah
juga untuk membubarkannya. Ciri pokok perusahaan perseorangan yaitu
tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
dari pemilik perusahaan perseorangan tersebut. Hal tersebut
dikarenakan seluruh keuntungan yang didapatkannya akan dinikmati
sendiri, sehingga kerugian yang akan muncul nantinya juga akan
ditanggung oleh dirinya sendiri.
Di Singapura perusahaan perseoranagan (sole proprietorship)
tidak termasuk didalam badan hukum. Sehingga dilihat dari sudut
pandang hukum, pemilik dan perusahaan perseorangan adalah sama.
Sehingga semua pengawasan dan kegiatan operasi adalah dibawah
kendali dari pemilik. Jika dilihat dari pertanggungjawaban, maka
pemilik dapat dituntut dan menuntut oleh pihak ketiga, segala utang
dari perusahaan perseorangan juga merupakan utang dari pemilik
sehingga nantinya apabila unag perusahaan tidak mencukupi maka uang
dari pemilik akan dipakai untuk membayar utang. Di Singapura
perusahaan perseorangan tidak dikenakan pajak negara, sehingga
keuntungan yang didapatkan akan bisa masuk langsung kedalam kas
pemilik atau dengan kata lain bisa dinikmati langsung oelh pemilik
perusahaan perseorangan. Selain itu didalam perusahaan
perseorangann juga cukup sulit unruk mendapatkan tambahan modal
dari pihak ketiga (bank), hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan
kepada perusahaan perseorangan masih rendah dari pada perseoran
terbatas (PT) yang merupakan suatu Legal Entity sehingga mempunyai
kepercayaan publik yang cukup tinggi.
Untuk pembubaran perusahan perseorangan di negara Indonesia dan
di negara Singapura tidak ada aturan yang mengatur secara khusus
mengenai pembubaran. Hal ini dikarenakan bentuk perusahaan
perseorangan sudah bisa dilihat siapa yang akan bertanggungjawab
apabila terdapat utang dan apabila utang tersebut tidak bisa
dibayar, maka pemilik akan bisa diminta peranggungjawaban sampai
dengan harta pribadinya. Oleh karena sebagai pemilik maka akan
menikmati kekayaan atau untung dengan menikmatinya sendiri sehingga
apabila rugi maka akan ditanggungnya sendiri sampai harta
pribadinya. Untuk kematian pemilik maka akan bisa diberikan kepada
ahli waris sesuai aturan mengenai waris. Dimana berdasarkan Pasal
832 KUHPerdata yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para
keluarga sedara, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau
istri yang hidup terlama. Sehingga ahli waris dengan sendirinya
karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak
dan segala piutang si yang meninggal (Pasal 833 KUHPerdata).
Sehingga sesuai aturan yang ada di KUHPerdata, maka ahli waris dari
pemilik perusahaan perseorangan akan menjadi ahli waris atas usaha
tersebut. Sehingga untuk melanjutkan atau tidak perusahaan
perseorangan adalah hak dari ahli waris. BAB 3KESIMPULAN
Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai perusahaan
perseorangan begitu pula dengan negara Singapura. Akan tetapi di
Singapura pendirian perusahaan perseorangan Singapura tetap diatur
hanya terbatas dalam pendirianya saja. Adanya suatu pendaftaran
yang dilakukan oleh negara Singapura terhadap semua perusahaan yang
ada di negara nya membuat dapat diketahui dengan jelas jumlah dan
kriteria usaha yang ada di negara tersebut.
Setidaknya, Singapura selangkah lebih maju dari pada Indonesia
dalam mempersiapkan negara nya dalam menghadapi masyarakat ekonomi
Asean (MEA) dalam hal pengaturan perusahaan perseorangan.
Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang sangat
sederhana dan dapat dibuat oleh siapa saja sehingga jumlah nya akan
jadi sangat banyak dan akan berpengaruh terhadap perekonomian
Indonesia. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan suatu
aturan yang dapat melindungi pelaku usaha yang bentuk usahanya
perusahaan perseorangan yang pada umumnya berada pada tingkat
ekonomi kelas menengah ke bawah. Sehingga negara kita siap bersaing
di komunitas ekonomi Asean 2015 yang akan datang.
Daftar PustakaIbrahim, Johannes. Hukum Organisasi Perusahaan,
cet. I. Bandung : Refika Aditama, 2006. Prasetio, Bimo. 6 Kelebihan
dan Kekurangan Perusahaan Perseorangan Sardjono, Agus, dkk. Hukum
dagang. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Sholeh, Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC ( Asean
Economiv Community), 2015. Singapore, Business Registration Act of
Singapore, Section 26 (1), Republic of
Singaporehttp://www.guidemesingapore.com/incorporation/introduction/singapore-incorporation-entity-types,
diakses pada 6 Desember 2014.
http://www.guidemesingapore.com/incorporation/other/business-entity-type-comparison,
diakses pada 4 Desember 2014 pukul 10.04.
http://www.legal4ukm.com/6-kelebihan-dan-kekurangan-perusahaan-perseorangan,
diakses pada 6 Desember 2014.
http://www.crmsindonesia.org/node/624 diunduh pada tanggal 08
Desember 2014
Agus Sardjono, dkk, Hukum dagang, (Jakarta: Rajawali Pers,
2014), hlm. 26
http://www.crmsindonesia.org/node/624 diunduh pada tanggal 08
Desember 2014
Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, cet. I, (Bandung:
Refika Aditama, 2006), hlm 21.
Bimo Prasetio, 6 Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan
Perseorangan,, 6 Desember 2014.
Sholeh, PERSIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI AEC (ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY) 2015, hlm. 1.
Ibid. Hlm 3.
Types of Business Entities in Singapore, , 6 Desember 2014.
Singapore, Business Registration Act of Singapore, Section 26
(1), Republic of Singapore
http://www.guidemesingapore.com/incorporation/other/business-entity-type-comparison,
diakses pada 4 Desember 2014 pukul 10.04.
20