1 PERSANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI (TIK) Draft R2 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN 2010 TENTANG KONVERGENSI T ELEMATIKA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Draft Usulan Mastel RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN 2010 TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang: a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa mengikuti berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; b. bahwa penyelenggaraan TIK juga berperan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan masyarakat, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa; c. bahwa penyelenggaraan telematika mempunyai arti strategis guna mempercepat peningkatan daya saing nasional yang berkelanjutan, membangun karakter dan budaya yang memperkuat jati diri bangsa dan memperkuat ketahanan informasi nasional; c. bahwa penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai arti strategis guna meningkatkan produktivitas nasional dalam upaya mempercepat peningkatan daya saing nasional yang berkelanjutan, membangun karakter dan budaya yang memperkuat jati diri bangsa dan
Perbandingan naskah RUU konvergensi telematika versi pemerintah dan mastel. silakan dicermati dengan saksama
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERSANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI (TIK)
Draft R2
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN 2010
TENTANG
KONVERGENSI TELEMATIKA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Draft Usulan Mastel
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN 2010
TENTANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa tujuan pembangunan nasional
adalah untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil
dan spiritual berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional
adalah untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil
dan spiritual berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembangunan nasional adalah
suatu proses yang berkelanjutan yang
harus senantiasa mengikuti berbagai
dinamika yang terjadi di masyarakat;
b. bahwa penyelenggaraan TIK juga
berperan untuk memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
memperlancar kegiatan masyarakat,
mendukung terciptanya tujuan
pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, serta meningkatkan
hubungan antarbangsa;
c. bahwa penyelenggaraan telematika
mempunyai arti strategis guna
mempercepat peningkatan daya saing
nasional yang berkelanjutan,
membangun karakter dan budaya yang
memperkuat jati diri bangsa dan
memperkuat ketahanan informasi
nasional;
c. bahwa penyelenggaraan teknologi
informasi dan komunikasi mempunyai
arti strategis guna meningkatkan
produktivitas nasional dalam upaya
mempercepat peningkatan daya saing
nasional yang berkelanjutan,
membangun karakter dan budaya yang
memperkuat jati diri bangsa dan
2
memperkuat ketahanan nasional;
d. bahwa penyelenggaraan telematika
juga berperan untuk memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
memperlancar kegiatan masyarakat,
mendukung terciptanya tujuan
pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, serta meningkatkan
hubungan antarbangsa;
d. bahwa pengaruh perkembangan TIK di
era konvergensi yang demikian pesat
telah mengakibatkan perubahan yang
mendasar dalam penyelenggaraan
dan cara pandang terhadap TIK yang
secara langsung telah mempengaruhi
lahirnya bentuk-bentuk perbuatan
hukum baru;
e. bahwa pengaruh perkembangan
telematika di era konvergensi yang
demikian pesat telah mengakibatkan
perubahan yang mendasar dalam
penyelenggaraan dan cara pandang
terhadap telematika yang secara
langsung telah mempengaruhi lahirnya
bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
e. bahwa globalisasi telah menempatkan
Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan dibentuknya
pengaturan mengenai konvergensi TIK
di tingkat nasional sehingga
pembangunan TIK dapat dilakukan
secara efektif, efisien, merata, dan
menyebar ke seluruh lapisan
masyarakat guna terciptanya
kesejahteraan rakyat;
f. bahwa globalisasi telah menempatkan
Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan dibentuknya
pengaturan mengenai konvergensi
telematika di tingkat nasional sehingga
pembangunan telematika dapat
dilakukan secara efektif, efisien,
merata, dan menyebar ke seluruh
lapisan masyarakat guna terciptanya
kesejahteraan rakyat;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Konvergensi TIK;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Konvergensi
Telematika;
3
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F dan
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F dan
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
KONVERGENSI TELEMATIKA.
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (TIK)
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Konvergensi Telematika adalah perpaduan
teknologi dan rantai nilai (value chain) dari
penyediaan dan pelayanan telematika.
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. TIK adalah perpaduan teknologi dan rantai nilai
(value chain) dari industri telekomunikasi, teknologi
informasi, penyiaran, konten yang memungkinkan
terciptanya penyediaan dan pelayanan TIK secara
terpadu.
2. Telematika adalah telekomunikasi dan teknologi
informasi.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
pengiriman, dan/atau penerimaan setiap informasi
dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,
suara bunyi melalui sistem kawat, sistem optik,
sistem elektromagnetik atau sistem lainnya yang
memungkinkan terjadinya pemancaran, pengiriman,
dan/atau penerimaan informasi.
3. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
pengiriman, dan/atau penerimaan setiap informasi
dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,
suara bunyi melalui sistem kawat, sistem optik,
sistem elektromagnetik atau sistem lainnya yang
memungkinkan terjadinya pemancaran, pengiriman,
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
4
dan/atau penerimaan informasi.
4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
4. Penyelenggara TIK adalah perorangan, badan
hukum Indonesia, atau dinas khusus.
5. Penyelenggara Telematika adalah perorangan,
badan hukum Indonesia, atau dinas khusus.
5. Penyelenggaraan TIK adalah kegiatan penyediaan
dan pelayanan TIK.
6. Penyelenggaraan Telematika adalah kegiatan
penyediaan dan pelayanan telematika.
6. Penyelenggaraan Jaringan TIK adalah kegiatan
penyediaan fasilitas jaringan TIK meliputi
keseluruhan fasilitas dan elemen jaringan (yang
dapat berupa stasiun bumi, kabel serat optik,
saluran telekomunikasi dan sentral switching,
perangkat transmisi komunikasi radio, BTS,
sehingga membentuk jaringan untuk menyalurkan
beragam layanan aplikasi TIK, dari ujung ke ujung
(end-to-end)
7. Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika
adalah kegiatan penyediaan fasilitas jaringan
telematika meliputi keseluruhan fasilitas dan elemen
jaringan (misalnya stasiun bumi, kabel serat optik,
saluran telekomunikasi dan sentral switching,
perangkat transmisi komunikasi radio, BTS, dan
menara transmisi) sehingga membentuk jaringan
untuk menyalurkan beragam layanan aplikasi
telematika.
7. Penyelenggaraan Layanan Fasilitas (Pendukung)
Jaringan TIK adalah kegiatan penyediaan
konektivitas dasar dan elemen pendukung
(bandwidth, menara, duct, sistem billing dll), yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan TIK.
8. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Telematika
adalah kegiatan penyediaan konektivitas dasar dan
bandwidth yang mendukung beragam aplikasi dan
memungkinkan komunikasi antar jaringan.
8. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi TIK adalah
kegiatan penyediaan layanan aplikasi TIK yang
terdiri jasa komunikasi suara, data dan gambar dan
aplikasi pendukung kegiatan bisnis, dan aplikasi
penyebaran konten dan aplikasi informasi.
9. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika
adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi
telematika yang terdiri dari aplikasi pendukung
kegiatan bisnis (aplikasi server untuk e-commerce,
teleponi, PaaS, dsb.) dan aplikasi penyebaran
konten (aplikasi server untuk web-TV, IPTV, VoD,
musik, dsb.) dan informasi (aplikasi server untuk
portal, koran online, e-magazine, dsb.).
9. Aplikasi TIK adalah jasa-jasa yang timbul dari
pemanfaatan jaringan TIK berupa jasa komunikasi,
penyiaran dan transaksi.
5
10. Aplikasi adalah layanan dasar dan/atau layanan nilai
tambah yang ditambahkan pada layanan jaringan.
10. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai. 11. Pelanggan adalah perseorangan atau non-
perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan
TIK, layanan jaringan TIK dan/atau layanan aplikasi
TIK berdasarkan kontrak.
12. Pelanggan adalah perseorangan atau non-
perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan
telematika, layanan jaringan telematika dan/atau
layanan aplikasi telematika berdasarkan kontrak.
12. Pemakai adalah perseorangan atau non-
perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan
TIK, layanan jaringan TIK dan/atau layanan aplikasi
TIK tidak berdasarkan kontrak.
13. Pemakai adalah perseorangan atau non-
perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan
telematika, layanan jaringan telematika dan/atau
layanan aplikasi telematika tidak berdasarkan
kontrak.
13. Alat TIK adalah setiap alat perlengkapan yang
digunakan dalam penyelenggaraan TIK.
14. Alat Telematika adalah setiap alat perlengkapan
yang digunakan dalam penyelenggaraan telematika.
14. Perangkat TIK adalah sekelompok alat TIK yang
digunakan dalam penyelenggaraan TIK.
15. Perangkat Telematika adalah sekelompok alat
telematika yang digunakan dalam penyelenggaraan
telematika.
15. Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban
penyediaan layanan TIK oleh penyelenggara TIK
agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah
terpencil dan/atau belum berkembang mendapatkan
akses layanan TIK dapat dipenuhi.
16. Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban
penyediaan layanan telematika oleh penyelenggara
telematika agar kebutuhan masyarakat terutama di
daerah terpencil dan/atau belum berkembang
mendapatkan akses layanan telematika dapat
dipenuhi.
16. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang TIK.
17. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang telematika.
17. Orang adalah orang perseorangan, baik warga
negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.
18. Orang adalah orang perseorangan, baik warga
negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.
6
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Telematika diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata,
kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika,
persaingan sehat, perlindungan, keseimbangan,
kemandirian, dan tanggung jawab.
Pasal 2
TIK diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata,
kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika,
persaingan sehat, perlindungan, keseimbangan,
kemandirian, dan tanggung jawab.
Pasal 3
Telematika diselenggarakan dengan tujuan untuk
mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,
memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata, membangun karakter dan budaya yang
memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan kebudayaan
dan pendidikan, mendukung kegiatan pemerintahan,
mempercepat peningkatan daya saing nasional, serta
meningkatkan hubungan antarbangsa.
Pasal 3
TIK diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung
persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat
ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
membangun karakter dan budaya yang memperkuat jati
diri bangsa, meningkatkan kebudayaan dan pendidikan,
mendukung kegiatan pemerintahan, mempercepat
peningkatan daya saing nasional, serta meningkatkan
hubungan antarbangsa.
BAB III
PEMBINAAN
BAB III
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Telematika dikuasai oleh Negara dan
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Pasal 4
(1) TIK dikuasai oleh Negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan telematika yang meliputi penetapan
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian, diarahkan untuk meningkatkan
penyelenggaraan telematika yang kompetitif dan
berdaya saing sesuai dengan tujuan
pembangunan telematika nasional.
(2) Pembinaan TIK yang meliputi penetapan
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian, diarahkan untuk meningkatkan
penyelenggaraan TIK yang kompetitif dan berdaya
saing sesuai dengan tujuan pembangunan TIK
nasional.
7
(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan
terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan
pandangan yang berkembang dalam masyarakat
serta perkembangan global.
(3) Dalam penetapan kebijakan, Pemerintah
membuat Cetak Biru (blueprint) dan Peta
Jalan (road map) l pembangunan industri TIK
Nasional.
(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara
menyeluruh dan terpadu dengan
memperhatikan pemikiran dan pandangan yang
berkembang dalam masyarakat serta
perkembangan global.
Pasal 5
Pembinaan telematika yang meliputi penetapan
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal 5
(1) Pembinaan TIK yang meliputi penetapan
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Fungsi pengaturan dalam Pembinaan TIK
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
perkembangan keadaan, kecenderungan global
dan perkembangan teknologi dilimpahkan kepada
badan regulasi.
(3) Susunan, tugas dan tanggung jawab badan
regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
Menteri bertindak sebagai penanggung jawab
administrasi telematika di Indonesia.
Pasal 6
Menteri bertindak sebagai penanggung jawab
administrasi TIK di Indonesia.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 7
(1) Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan
Pasal 7
(1) Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat
dalam pembinaan dan penyelenggaraan TIK.
8
telematika.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
penyampaian pemikiran dan pandangan yang
berkembang di masyarakat mengenai arah
pengembangan telematika dalam rangka
penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan,
dan pengendalian di bidang telematika.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian
pemikiran dan pandangan yang berkembang di
masyarakat mengenai arah pengembangan TIK
dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan,
pengawasan, dan pengendalian di bidang TIK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga mandiri
yang dibentuk untuk maksud tersebut.
(4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak
di bidang usaha TIK termasuk penyelenggara
telekomunikasi, penyelenggara penyiaran, asosiasi
produsen peralatan teknologi informasi dan
komunikasi, asosiasi pengguna, asosiasi profesi,
lembaga konsumen dan kamar dagang industri
serta masyarakat intelektual di bidang teknologi
informasi dan komunikasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PENYELENGGARAAN
BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan Telematika terdiri atas:
a. Penyelenggaraan Telematika yang bersifat
komersial; dan
b. Penyelenggaraan Telematika yang bersifat non-
komersial.
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan TIK terdiri atas:
a. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Umum
(publik).
b. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Khusus.
c. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Sendiri
atau Perorangan.
(2) Penyelenggaraan Telematika yang bersifat
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Umum
(Publik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
9
huruf a meliputi:
a. Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika;
b. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Telematika;
dan
c. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika.
a meliputi:
a. Penyelenggaraan Jaringan TIK;
b. Penyelenggaraan Layanan Fasilitas
(Pendukung) Jaringan TIK ;
c. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi TIK; dan
d. Penyelenggaraan Layanan (Penyedia) Konten
TIK
(3) Penyelenggaraan Telematika yang bersifat non-
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi Penyelenggaraan Telematika untuk
keperluan:
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. kewajiban pelayanan universal;
c. dinas khusus; dan
d. perorangan.
(3) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi Penyelenggaraan TIK untuk keperluan:
a. pertahanan dan keamanan nasional; dan
b. dinas khusus;
(4) Penyelenggaraan Telematika memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
a. kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional;
b. kepentingan pengguna;
c. perkembangan teknologi;
d. profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas;
serta
e. peran serta masyarakat.
(4) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Sendiri atau
Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah meliputi Penyelenggaraan TIK untuk
keperluan sendiri atau perorangan. (tidak untuk
keperluan komersial)
(5) Khusus untuk penyelenggara fasilitas jaringan
telematika, memperhatikan juga prinsip pemakaian
bersama fasilitas jaringan.
(5) Penyelenggaraan TIK memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional;
b. kepentingan pengguna;
c. perkembangan teknologi;
d. optimalisasi pemanfaatan jaringan TIK secara
bersama (sharing use) dalam rangka efisiensi
nasional .
e. pemanfaatan TIK diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing bangsa.
f. terwujudnya interoperabilitas dan
interkonetivitas antar jaringan dan layanan TIK.
g. ketersediaan jaringan dan layanan TIK ke
seluruh wilayah negara dengan mutu kualitas
10
layanan yang memadai.
h. pengembangan industri kreatif yang sesuai
dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta
kearifan lokal.
i. distribusi dan pemanfaatan konten yang
bertanggung jawab.
j. penggunaan teknologi informasi secara
bertanggung jawab
k. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang
berbasis pengetahuan (knowledge based
society).
l. profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas;
serta peran serta masyarakat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
telematika diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
TIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Penyelenggara
Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf
b dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang
bidang usahanya mencakup penyelenggaraan
telematika sesuai ketentuan peraturan perUndang-
undangan.
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan
huruf c. dilakukan oleh badan hukum Indonesia
yang bidang usahanya mencakup penyelenggaraan
TIK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat
dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum
Indonesia yang bidang usahanya mencakup
penyelenggaraan telematika sesuai ketentuan
peraturan perUndang-undangan.
(2) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c d, dapat dilakukan
oleh perseorangan atau badan hukum Indonesia
yang bidang usahanya mencakup penyelenggaraan
TIK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 9 (baru)
(1) Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat
menyelenggarakan Layanan Fasilitas (Pendukung)
Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11
8 ayat (1) huruf b, Layanan Aplikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
(2) Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat
menyelenggarakan Layanan Konten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d.
(3) Penyelenggara Aplikasi TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat
memproduksi materi yang diperlukan untuk
keperluannya sendiri atau menggunakan materi
yang diproduksi oleh pihak lainnya.
(4) Penyelenggara Aplikasi TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c., dalam
melakukan kegiatannya dapat menggunakan
jaringan yang dimiliki dan dioperasikan oleh
Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
Pasal 10
(1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian
dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan telematika,
penyelenggara telematika dapat memanfaatkan
atau melintasi tanah negara dan/atau bangunan
yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
Pasal 10
(1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian
dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan TIK,
penyelenggara TIK dapat memanfaatkan atau
melintasi tanah negara dan/atau bangunan yang
dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
(2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau
laut, baik permukaan maupun dasar.
(2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau
laut, baik permukaan maupun dasar.
(3) Pembangunan, pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan telematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari
instansi Pemerintah yang berwenang dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-
undangan.
(3) Pembangunan, pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan TIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan
setelah mendapatkan persetujuan dari instansi
Pemerintah yang berwenang dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-
undangan.
12
Pasal 11
(1) Penyelenggara telematika dapat memanfaatkan
atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik
perseorangan atau badan hukum untuk tujuan
pembangunan, pengoperasian, dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan telematika.
Pasal 11
(1) Penyelenggara TIK dapat memanfaatkan atau
melintasi tanah dan/atau bangunan milik
perseorangan atau badan hukum untuk tujuan
pembangunan, pengoperasian, dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan TIK
(2) Pembangunan, pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan telematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
setelah terdapat kesepakatan antara para pihak
berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi,
transparansi, dan kewajaran harga.
(2) Pembangunan, pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan TIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah
terdapat kesepakatan antara para pihak
berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi,
transparansi, dan kewajaran harga.
Pasal 12
(1) Setiap penyelenggara telematika wajib membayar
biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil
dari persentase pendapatan kotor (gross revenue).
Pasal 12
(1) Setiap penyelenggara TIK wajib membayar biaya
hak penyelenggaraan TIK yang merupakan
kompensasi atas pembinaan penyelenggaraan TIK
dan perizinan yang diperolehnya dan besarannya
dihitung dari persentase pendapatan
penyelenggara.
(2) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan
telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Biaya hak penyelenggaraan TIK merupakan
pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
(3) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan
TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PERIZINAN
BAB V
PERIZINAN
Pasal 13
(1) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendapat izin dari
Menteri.
Pasal 13
(1) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 wajib mendapat izin dari Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
13
dengan memperhatikan:
a. tata cara yang yang sederhana;
b. proses yang transparan, adil, dan tidak
diskriminatif; dan
c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat.
dikelompokan menjadi :
a. Izin Individu;
b. Izin Kelas; atau
c. Izin bebas (exemption)
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara perizinan penyelenggaraan telematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(3) Izin Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diberlakukan bagi Penyelenggaraan
Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf a.
(4) Izin kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diberlakukan bagi Penyelenggaraan
Fasilitas (Pendukung) Jaringan TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; dan
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
(5) Izin bebas (exemption license) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan bagi
penyelenggaraan Konten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.
(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan:
a. tata cara yang yang sederhana;
b. Proses yang transparan, adil, dan tidak
diskriminatif; dan
c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara perizinan penyelenggaraan TIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Penyelenggara telematika yang menyelenggarakan lebih
dari satu jenis penyelenggaraan telematika wajib
melakukan pemisahan sistem pembukuan secara jelas
dan tegas terhadap setiap jenis penyelenggaraan
telematika.
Pasal 14
Note: seluruh isi pasal 14 dihapus.
14
BAB VI
KETENTUAN TEKNIS
BAB VI
KETENTUAN TEKNIS
Bagian Kesatu
Umum
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
Penyelenggara telematika wajib memenuhi ketentuan
teknis telematika terhadap penggunaan:
a. spektrum frekuensi radio;
b. orbit satelit;
c. nomor; dan
d. alat dan/atau perangkat telematika.
Pasal 15
Penyelenggara TIK wajib memenuhi ketentuan teknis
TIK terhadap penggunaan:
a. spektrum frekuensi radio;
b. orbit satelit;
c. nomor; dan
d. alat dan/atau perangkat TIK.
Bagian Kedua
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Bagian Kedua
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Pasal 16
(1) Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan,
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio.
Pasal 16
(1) Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan,
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio.
(2) Fungsi penetapan kebijakan spektrum frekuensi
radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan dan pengalokasian spektrum
frekuensi radio.
(2) Fungsi penetapan kebijakan spektrum frekuensi
radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan dan pengalokasian spektrum
frekuensi radio.
(3) Perencanaan dan pengalokasian spektrum
frekuensi radio dilaksanakan dengan
memperhatikan:
a. perkembangan teknologi;
b. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio;
c. penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini
dan kebutuhan di masa yang akan datang; dan
d. kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, keselamatan dan penanggulangan
keadaan marabahaya (safety and distress),
pencarian dan pertolongan (Search and
Rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan umum.
(3) Perencanaan dan pengalokasian spektrum
frekuensi radio dilaksanakan dengan
memperhatikan:
a. perkembangan teknologi;
b. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio
sebagai sumber daya alam terbatas;
c. penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini
dan kebutuhan di masa yang akan datang; dan
d. Kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, keselamatan dan penanggulangan
keadaan marabahaya (safety and distress),
pencarian dan pertolongan (Search and
Rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan umum.
15
Pasal 17
(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib
mendapat izin dari Menteri.
Pasal 17
(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib
mendapat izin dari Menteri.
(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai
dengan peruntukannya, efisien dan efektif serta
tidak saling mengganggu.
(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai
dengan peruntukannya, efisien dan efektif serta
tidak saling mengganggu.
Pasal 18
Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar
biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, yang
besarannya didasarkan atas jenis dan lebar pita
frekuensi radio.
Pasal 18
(1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib
membayar biaya hak penggunaan spektrum
frekuensi radio, yang besarannya didasarkan atas
jenis dan lebar pita frekuensi radio.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya hak
penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang merupakan
pendapatan negara bukan pajak diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal
berbendera asing yang berada di wilayah perairan
Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
Pasal 19
Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal
berbendera asing yang berada di wilayah perairan
Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta
benda, bencana alam, keadaan marabahaya,
penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu
lintas pelayaran;
a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta
benda, bencana alam, keadaan marabahaya,
penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu
lintas pelayaran;
b. disambungkan ke jaringan telematika yang
dioperasikan oleh penyelenggara telematika; atau
b. disambungkan ke jaringan TIK yang dioperasikan
oleh penyelenggara TIK; atau
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit
yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam penyelenggaraan telematika
untuk dinas bergerak pelayaran.
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit
yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam penyelenggaraan TIK untuk
dinas bergerak pelayaran.
16
Pasal 20
Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh
pesawat udara sipil asing yang berada di wilayah udara
Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
Pasal 20
Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh
pesawat udara sipil asing yang berada di wilayah udara
Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta
benda, bencana alam, keadaan marabahaya,
penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu
lintas penerbangan;
a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta
benda, bencana alam, keadaan marabahaya,
penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu
lintas penerbangan;
b. disambungkan ke jaringan telematika yang
dioperasikan oleh penyelenggara telematika; atau
b. disambungkan ke jaringan TIK yang dioperasikan
oleh penyelenggara TIK; atau
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit
yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam penyelenggaraan
telekomunikasi penerbangan.
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit
yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam penyelenggaraan
telekomunikasi penerbangan.
Pasal 21
Pemberian izin penggunaan Alat dan/atau Perangkat
Telematika yang menggunakan spektrum frekuensi radio
untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan
dengan memperhatikan asas timbal balik.
Pasal 21
Pemberian izin penggunaan Alat dan/atau Perangkat
TIK yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk
perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan
memperhatikan asas timbal balik.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi
penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi
penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Penggunaan Orbit Satelit
Bagian Ketiga
Penggunaan Orbit Satelit
Pasal 23
(1) Penggunaan orbit satelit wajib mendapat izin dari
Pasal 23
(1) Penggunaan orbit satelit wajib mendapat izin dari
17
Menteri. Menteri.
(2) Orbit satelit harus digunakan secara optimal, efektif
dan efisien.
(2) Orbit satelit harus digunakan secara optimal, efektif
dan efisien.
(3) Mekanisme penggunaan orbit satelit dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
undangan dan aturan internasional.
(3) Mekanisme penggunaan orbit satelit dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
undangan dan aturan internasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan orbit
satelit diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan orbit
satelit diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Penggunaan Nomor
Bagian Keempat
Penggunaan Nomor
Pasal 24
(1) Penggunaan nomor dalam penyelenggaraan
telematika dilaksanakan melalui sistem penomoran.
Pasal 24
(1) Penggunaan nomor dalam penyelenggaraan TIK
dilaksanakan melalui sistem penomoran.
(2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa penomoran teleponi,
pengalamatan protokol internet, atau pemetaan
nomor elektronik.
(3) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang merupakan penomoran elektronik
dapat berupa penomoran teleponi, pengalamatan
protokol internet, atau pemetaan nomor elektronik.
(4) Penetapan pemberian alokasi nomor dilakukan oleh
Menteri.
(4) Penetapan pemberian alokasi nomor dilakukan oleh
Menteri.
(5) Pemberian alokasi nomor dilakukan secara terbuka,
transparan dan tidak diskriminatif.
(5) Pemberian alokasi nomor dilakukan secara terbuka,
transparan dan tidak diskriminatif dengan
memperhatikan kebutuhan pelayanan.
(6) Pengguna nomor wajib membayar biaya hak
penggunaan nomor.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan
nomor dan besaran biaya hak penggunaan nomor
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan
nomor diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Alat dan/atau Perangkat Telematika
Bagian Kelima
Alat dan/atau Perangkat TIK
Pasal 25
(1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telematika yang
dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan
Pasal 25
(1) Setiap Alat dan/atau Perangkat TIK yang dibuat,
dirakit, dimasukkan, untuk digunakan di wilayah
18
dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik
Indonesia wajib memenuhi ketentuan teknis, kecuali
untuk Alat dan/atau Perangkat Telematika yang sifat
dan peruntukannya tertentu.
Negara Republik Indonesia wajib memenuhi
ketentuan teknis, kecuali untuk Alat dan/atau
Perangkat TIK yang sifat dan peruntukannya
tertentu.
(2) Verifikasi atas pemenuhan ketentuan teknis Alat
dan/atau Perangkat Telematika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
sertifikasi.
(2) Verifikasi atas pemenuhan ketentuan teknis Alat
dan/atau Perangkat TIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui sertifikasi.
(3) Alat dan/atau Perangkat Telematika yang
digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke
wilayah perairan Indonesia dan/atau yang
dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, tidak
wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Alat dan/atau Perangkat TIK yang digunakan oleh
kapal berbendera asing dari dan ke wilayah
perairan Indonesia dan/atau yang dioperasikan di
wilayah perairan Indonesia, tidak wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Alat dan/atau Perangkat Telematika yang
digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan
ke wilayah udara Indonesia dan/atau yang
dioperasikan di wilayah udara Indonesia, tidak wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(4) Alat dan/atau Perangkat TIK yang digunakan oleh
pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara
Indonesia dan/atau yang dioperasikan di wilayah
udara Indonesia, tidak wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis
Alat dan/atau Perangkat Telematika serta Alat
dan/atau Perangkat Telematika yang sifat dan
peruntukannya tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis
Alat dan/atau Perangkat TIK serta Alat dan/atau
Perangkat TIK yang sifat dan peruntukannya
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
(6) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memperhatikan sertifikat yang telah
diterbitkan secara internasional oleh lembaga yang
berwenang.
Bagian Keenam
Kualitas Layanan
Bagian Keenam
Kualitas Layanan
Pasal 26
(1) Penyelenggara Telematika wajib memenuhi standar
kualitas layanan.
Pasal 26
(1) Penyelenggara TIK wajib memenuhi standar
minimum kualitas layanan dan ketersediaan layanan
sesuai dengan izin yang dimilikinya.
(2) Ketentuan mengenai standar kualitas layanan (2) Ketentuan mengenai standar kualitas layanan dan
19
ditetapkan oleh Menteri. ketersediaan layanan ditetapkan oleh Menteri.
(3) Penyediaan jaringan TIK untuk ketersediaan
layanan dilakukan dengan membangun sendiri dan
atau memanfaatkan jaringan milik penyelenggara
TIK lainnya dengan cara menyewa atau
pemanfaatan bersama.
BAB VII
KETENTUAN EKONOMI
BAB VII
KETENTUAN EKONOMI
Bagian Kesatu
Tarif
Bagian Kesatu
Tarif
Bagian Kesatu
(prinsip ekonomi)
Pasal 27 baru
Penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip berdayaguna dan
berhasilguna dalam rangka meningkatkan
produktivitas nasional dan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat secara luas.
Pasal 27
(1) Besaran tarif penyelenggaraan telematika
ditetapkan oleh penyelenggara telematika
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pasal 27
(1) Besaran tarif penyelenggaraan TIK ditetapkan oleh
penyelenggara TIK berdasarkan formula yang
ditetapkan oleh Pemerintah setelah melalui
pembahasan dan disepakati oleh penyelenggara
TIK.
(2) Penentuan tarif penyelenggaraan telematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
prinsip:
a. adil dan non-diskriminasi;
b. berbasis pada biaya; dan
c. tidak mengandung subsidi silang.
(2) Penentuan tarif penyelenggaraan TIK sebagaimana