KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOGO · dibutuhkan pembahasan bersama. Skema besar kerangka besar RUU Konvergensi yang telah disepakati adalah sebagai berikut: RUU Konvergensi

LOGO

LAPORAN AKTIVITASWORKING GROUP ON LICENSING

LAPORAN AKTIVITASWORKING GROUP ON LICENSING

KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

WORKING GROUP ON LICENSINGWORKING GROUP ON LICENSING

Garis Besar Paparan

LATAR BELAKANG1

PELAKSANAAN KEGIATAN2

3 HAL YANG PERLU TINDAK LANJUT

4 PENUTUP

LATAR BELAKANG

�WG LISENSI DIBENTUK MELALUI SK DIRJEN

POSTEL DALAM RANGKA :

� MELAKUKAN REVIEW LISENSI EKSISTING DALAM

MENGHADAPI ERA NGNMENGHADAPI ERA NGN

� MENGAKOMODASI BERBAGAI MASUKAN DARI

PARA PEMERAN DI INDUSTRI ICT

� MENELAAH PRINSIP-PRINSIP YANG TERTUANG

DALAM LISENSI DALAM MENGKAJI PEMODELAN

LISENSI DI ERA NGN

� MEMBUAT REKOMENDASI TERHADAP HAL-HAL

YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DALAM

PENGIMPLEMENTASIAN LISENSI DI ERA NGN

PELAKSANAAN KEGIATAN

� WG lisensi telah mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali

yaitu di Risti Bandung dan di ITS surabaya.

� Pembahasan mengenai pertemuan yang diadakan di Bandung berkaitan dengan :

� Kondisi lisensi eksisting berdasarkan UU no. 36/ 1999 Tentang Telekomunikasi

� Gambaran umum mengenai konteks NGN.

� Model lisensi yang telah dilakukan oleh Negara lain dalam rangka mengantisipasi diimplementasikannya NGN.

� Sisi lain yang berkaitan dengan butir b, adalah mengenai tingkat kemudahan dalam memperoleh lisensi (individual license, class license, registration, notification dan open entry).

� Serta membuat perencanaan untuk pertemuan selanjutnya.

PELAKSANAAN KEGIATAN

� Pertemuan yang diadakan di Surabaya untuk WG Lisensi adalah :

a. Menghadirkan Mr. Roger Blackshaw (Detecon) untuk Benchmarking

b. Menghadirkan nara sumber dari ditjen SKDI untuk memberikan paparan Penyiaran sehubungan dengan konteks NGN dimana hasilnya :

I. Komunitas Penyiaran lebih cenderung tidak setuju untuk diberikan

lisensi pada penyelenggara lain dalam hal ini operator lisensi pada penyelenggara lain dalam hal ini operator

telekomunikasi untuk bergerak di bisnis Penyiaran.

II. Dari sisi infrastruktur penyiaran eksisting, sangat kecil

kemungkinannya untuk terkoneksi dengan jaringan

telekomunikasi atau jaringan internet.

III. Dalam hal penyiaran yang dapat dibangkitkan melalui jaringan

internet atau jaringan telekomunikasi, hal itu dianggap sisi lain

yang tidak akan berpengaruh pada market eksisting. Dengan kata lain, jika operator telekomunikasi dapat menyelenggarakan

penyiaran dengan tidak menggunakan frekuensi radio untuk penyiaran yang “free to air”, penyelenggara penyiaran tidak begitu mengkhawatirkannya

PELAKSANAAN KEGIATAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

• Telecommunication

- UU No. 36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi

• Information Technologi (IT)

• Broadcasting

- UU No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran

• Information Technologi (IT)

- UU Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kominfo� PerMen No. 07/P/M.Kominfo/3/2007, tanggal 21/3/2007 Tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk TV Penerimaan Tetap di Indonesia.

� PerMen No.27/P/M.Kominfo/8/2008 tgl.5 Agust 2008 ttg Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran TV Digital (Penerimaan Tetap dan Bergerak)

� Permen 02/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi

� Permen 10, 11, 12, 13, 14 Tentang Standar Kualitas Layanan (QoS) Melalui Telepon Tetap, Bergerak, SLJJ, SLI, Fixed Wireless

� Peraturan Gubernur Provinsi DKI No. 138 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi

Regulasi lainnya

• Pers (Mass Media and all others)

- UU No. 40 Tahun 1999, Tentang Pers

PELAKSANAAN KEGIATAN

c. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut,

setiap Working Party (WP) agar memformulasikan

pertanyaan terkait dengan bentuk lisensi di era

NGN.NGN.

d. Memperhatikan butir b, formulasi pertanyaan

tersebut telah dibuat dan telah disebarkan pada

peserta atau anggota WP.

e. Sampai saat ini, sekretariat belum mendapatkan

respons dari peserta.

HAL YANG PERLU TINDAK LANJUT

� SEKRETARIAT DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU

DALAM MEMONITOR PERKEMBANGAN TERHADAP RESPONSE PERTANYAAN YANG TELAH DISEBARKAN.

RESPONSE DARI PESERTA AKAN DIPROSES � RESPONSE DARI PESERTA AKAN DIPROSES UNTUK DIKELOMPOKKAN SESUAI DENGAN KONSISTENSI HASIL JAWABAN YANG DIDAPAT.

� JIKA ADA PENDAPAT LAIN ATAU UNTUK PENYEMPURNAAN, TENTUNYA HAL TERSEBUT SANGAT DIHARAPKAN.

PENUTUP

� WG Lisensi sangat terkait dengan WG Konvergensi,

dibutuhkan pembahasan bersama.

� Skema besar kerangka besar RUU Konvergensi yang

telah disepakati adalah sebagai berikut: RUU

Konvergensi tidak mengatur konten, karena sudah

diatur di UU ITE

� Konten konvergensi yang terkait dengan penyiaran diatur dalam revisi UU Penyiaran

� RUU Konvergensi akan mengatur yang berbasis IP termasuk penyiaran yang berbasis IP

� Domain RUU Konvergensi adalah infrastruktur, industri dan bisnis

� http://www.depkominfo.go.id/berita/siaran-pers-no-55pihkominfo52010-tentang-rapat-pimpinan-plus-di-lingkungan-kementerian-kominfo-yang-berbasis-long-term-out-putoriented-yang-dipimpin oleh-menteri-kominfo-tifatul-sembiring-di-bog/

LOGO