PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi tata naskah dinas; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 / M -DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Perdagangan sebagai acuan unit pengolah di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam mengelola
22
Embed
PERATURANMENTERIPERDAGANGAN NOMOR TAHUN2019 …bppp.kemendag.go.id/.../10/permendag_TNDE_rev_2sy.pdf · 2.Suprastruktur a. Kelembagaan Struktur organisasi Kementerian Perdagangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANTATANASKAHDINASELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatankinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menujuterwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)diperlukan pemanfaatan teknologi informasidalam pelaksanaan administrasi tata naskah dinas;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan MenteriPerdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan TataNaskah Dinas Elektronik di Lingkungan KementerianPerdagangan.
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentangKementerian Perdagangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 / M -DAG/PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perdagangan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 202).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMANTATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas ElektronikKementerian Perdagangan sebagai acuan unit pengolah dilingkungan Kementerian Perdagangan dalam mengelola
naskah dinas elektronik adalah sebagaimana tercantumpada lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
Petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas ElektronikKementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 mengatur mengenai penomoran naskah dinassecara elektronik, pengaksesan naskah dinas,pengontrolan database yang tersimpan, pencariannaskah dinas, keamanan aplikasi, pencatatan log aktivasipengguna, penghapusan dan pembatalan, keamananpenyimpanan naskah dinas, dan penggunaan email untukkegiatan kedinasan
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dikeluarkan di JakartaPada Tanggal
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
ENGGARTIASTO LUKITATembusan:1. Para Pejabat Eselon I, Kementerian Perdagangan;2. Para Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal Kemendag.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Kemajuan teknologi dirasakan sudah menjadi kebutuhan dan harus
dapat dimanfaatkan untuk mendorong aparatur pemerintah melakukan
upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju
terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan
masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik
merupakan prioritas program pembangunan di bidang tata kelola dalam
kelembagaan dan administrasi pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan
tuntutan akan modernisasi pemerintahan yang sesuai dengan kemajuan
teknologi guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian informasi
kedinasan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dan
pembangunan.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu dilakukan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dengan mengubah budaya kerja dalam
pengelolaan informasi berdasarkan sistem manual ke sistem
komputerisasi/elektronik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas
kelembagaan. Untuk itu penomoran naskah dinas di lingkungan
Kementerian Perdagangan yang selama ini dilakukan secara manual perlu
diubah ke sistem elektronik. Sistem penomoran elektronik dapat diakses
oleh unit kerja guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian naskah
dinas sehingga dapat membantu tercapainya peningkatan kinerja.
Disamping itu Kementerian Perdagangan perlu mengelola surat
menyurat/korespondensi kedinasan yang menggunakan e-mail agar
kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan terkontrol. Oleh karena
itu perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik
dalam hal penomoran naskah dinas dan penggunaan e-mail untuk kegiatan
kedinasan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan ini adalah sebagai
acuan dalam melaksanakan penomoran naskah dinas secara elektronik,
pengaksesan naskah dinas, pengontrolan database yang tersimpan,