BATAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 081/KA/IV/2009 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 telah ditetapkan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan serta Kode Klasifikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI 2964); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI 3676); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI 3151); Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
368
Embed
PERATURAN TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …jdih.batan.go.id/unduh/jdih/5245825262009-04-081.pdfmempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional di bidang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BATAN
PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 081/KA/IV/2009
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 telah
ditetapkan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan serta Kode Klasifikasi
perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Kepala BATAN
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode
Klasifikasi;
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara RI 2964);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara RI 3676);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
(Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara RI 3151);
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah
Tinggi Teknologi Nuklir;
BATAN
-2-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
Keputusan Presiden Nomor 16/MTahun 2007;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22
tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BATAN;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Elektromekanik;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pemantauan data Tapak dan Lingkungan PLTN;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik, dan Instrumentasi;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 168/KA/XI/2008 tentang Logo Badan
Tenaga Nukir Nasional dan Penggunaannya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN
TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI
Pasal 1
Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi yang
selanjutnya disebut Pedoman, bertujuan untuk memperoleh kesamaan
pengertian, bahasa, dan penafsiran guna menunjang kelancaran komunikasi
secara tertulis antar unit kerja di lingkungan BATAN, instansi pemerintah,
swasta, institusi asing di dalam maupun di luar negeri.
BATAN
-3-
Pasal 2
Semua bentuk tata persuratan, tata kearsipan, dan kode klasifikasi di
lingkungan BATAN harus disesuaikan dengan Pedoman Tata Naskah Dinas,
Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi sebagaimana tersebut pada Lampiran I
dan Lampiran II Peraturan ini.
Pasal 3
Pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan Pedoman ini dilakukan oleh
Biro yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Sumber Daya Manusia.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor
413/KA/XII/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan
serta Kode Klasifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2009
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
-ttd-
HUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
Swastika Risa
BATAN
LAMPIRAN I PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 081/KA/IV/2009
TANGGAL : 7 April 2009
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN TATA KEARSIPAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi Badan Tenaga
Nuklir Nasional (BATAN) merupakan penyempurnaan dari Pedoman Tata Naskah Dinas
dan Tata Kearsipan serta Pedoman Kode Klasifikasi BATAN yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005. Pedoman
ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagai salah satu komponen penting dalam
ketatalaksanaan pemerintah, yaitu unsur-unsur administrasi umum.
Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN terdiri
atas:
1. Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan
Pedoman ini dimaksudkan untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa dan
penafsiran dalam menunjang kelancaran komunikasi tulis kedinasan dengan instansi
pemerintah, instansi swasta, institusi asing di dalam dan di luar negeri serta antar
unit kerja di lingkungan BATAN.
BATAN
- 2 -
2. Pedoman Kode Klasifikasi
Pedoman ini dimaksudkan untuk penyeragaman tata cara penomoran naskah/surat
dinas sebagai dasar dalam kegiatan penataan, penyimpanan, dan penemuan kembali
arsip/dokumen di lingkungan BATAN.
B. Ruang Lingkup
BATAN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional di
bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BATAN dalam melaksanakan
tugas tersebut antara lain ditunjang oleh salah satu komponen penting ketatalaksanaan
pemerintahan yaitu tata naskah dinas, tata kearsipan, dan kode klasifikasi yang
merupakan salah satu unsur administrasi umum.
Ruang lingkup Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN
meliputi pengaturan tentang:
1. Jenis dan Susunan Naskah Dinas
2. Tata Surat Dinas
3. Lambang Negara, Logo dan Cap Dinas
4. Tata Kearsipan
5. Kode Klasifikasi Naskah Dinas
C. Pengertian Umum
1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi meliputi tata naskah
dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang
perkantoran.
2. Berkas adalah himpunan naskah/dokumen yang disusun berdasarkan kesamaan jenis
(seri), kesamaan masalah (rubrik), atau kesamaan unsur/kegiatan (dosir), atau
kesatuan himpunan naskah/dokumen yang saling berhubungan.
BATAN
- 3 -
3. Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar adalah formulir yang digunakan untuk
mengendalikan naskah/surat dinas keluar Unit Kerja/Unit Pengolah di lingkungan
BATAN.
4. Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk adalah formulir yang digunakan untuk
mengendalikan naskah/surat dinas masuk Unit Kerja/ Unit Pengolah di lingkungan
BATAN.
5. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan Kepala BATAN dan Unit
Kerja di lingkungan BATAN yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan
berlaku, dan dibubuhkan pada ruang tandatangan.
6. Caraka/Kurir adalah petugas yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab untuk
mengambil dan menyampaikan surat/dokumen/naskah.
7. Dokumen adalah keterangan yang meyakinkan atau arsip yang dipergunakan sebagai
bahan pembuktian atau untuk mendukung suatu hal dan biasanya berupa arsip
penting dan asli.
8. Dokumentasi adalah suatu usaha aktif atau rangkaian pekerjaan yang bertugas
mengumpulkan, menyusun, menyelidiki/meneliti dan mengolah serta memelihara
bahan guna menyiapkan informasi yang bermanfaat.
9. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan
redaksional, serta penggunaan lambang, logo instansi, dan cap dinas.
10. Indeks adalah tanda pengenal arsip yang merupakan alat bantu dalam penemuan
kembali arsip.
11. Indeks Relatif adalah daftar klasifikasi arsip yang disusun secara alfabet dan
berfungsi untuk memudahkan penemuan kode arsip.
12. Keputusan Kepegawaian adalah naskah dinas penetapan tentang mutasi
kepegawaian.
13. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada
pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
BATAN
- 4 -
14. Klasifikasi adalah pengelompokan arsip dengan rincian masalah secara logis dan
sistematis yang menjadi dasar penataan berkas dan memudahkan penemuan
kembali.
15. Kode Klasifikasi adalah bagian dari klasifikasi arsip sebagai tanda pengenal masalah
dalam bentuk huruf dan angka.
16. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang
dilakukan oleh instansi dengan pihak lain di luar lingkungan instansi yang
bersangkutan.
17. Komunikasi Intern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang
dilakukan antarunit kerja dalam organisasi secara vertikal dan horizontal.
18. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung
garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Lembar Disposisi adalah formulir yang disertakan pada bagian depan surat masuk
dan berisi instruksi dan/atau informasi kedinasan dari atasan kepada bawahan.
20. Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/Biasa adalah formulir yang
digunakan untuk mencatat pengiriman naskah/surat dinas masuk/keluar dengan
tingkat keamanan/kerahasiaan sangat rahasia/rahasia/ biasa.
21. Lembar Verbal adalah formulir yang melekat/memberkas pada konsep naskah
peraturan, keputusan dan surat dinas sebagai pengendali proses pembuatan
naskah/surat dinas keluar antara lain memberi nomor naskah/surat keluar yang
dibuat oleh pelaksana di BATAN.
22. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas instansi pemerintah.
23. Museum adalah tempat untuk menyimpan barang atau benda purbakala, naskah-
naskah kuno atau yang sudah berabad-abad usianya sebagai peninggalan nenek
moyang.
24. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
BATAN
- 5 -
25. Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan, menemukankembali, maupun untuk
membaca buku-buku dan sejenisnya yang disediakan bagi keperluan pengetahuan,
penyelidikan, pengajaran dan keperluan lainnya.
26. Surat adalah sarana komunikasi tertulis dalam penyelenggaraan administrasi untuk
menyampaikan berita/informasi, penjelasan, atau pernyataan/pendapat yang berasal
dari siapapun ditujukan kepada instansi pemerintah/lembaga negara atau sebaliknya.
27. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis meliputi pengaturan jenis,
format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pendistribusian, dan penyimpanan
serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
28. Tunjuk Silang adalah formulir yang digunakan sebagai alat bantu indeks yang
menunjukkan adanya hubungan antara dokumen/berkas satu dengan yang lain.
29. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan kegiatan pokok meliputi pengendalian
dan pengarahan arsip dinamis aktif serta penyimpanan dan pengelolaan arsip dinamis
inaktif yang berasal dari unit pengolah.
30. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat Eselon II yang melaksanakan salah satu
fungsi organisasi dan juga mengelola arsip dinamis aktif.
31. Unit Pengolah adalah unit organisasi setingkat Eselon III yang mengelola arsip
dinamis aktif sebagai bahan kerja.
BATAN
- 6 -
BAB II
JENIS DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
Naskah Dinas BATAN adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BATAN dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
A. Naskah Dinas Arahan
Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan
pelaksanaan sebagai pedoman setiap instansi, berupa produk hukum yang bersifat
pengaturan, penetapan, dan penugasan.
Naskah Dinas Arahan terdiri atas:
1. Naskah Dinas Pengaturan:
a. Peraturan
1) Pengertian
Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan
Kepala BATAN sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan berlaku di lingkungan Unit Kerja BATAN.
2) Susunan
a) Judul/Penamaan Naskah Peraturan:
(1) Kop Naskah Peraturan, yaitu Logo BATAN dan kata BATAN dicetak
simetris di bagian atas kertas.
(2) Kata PERATURAN, nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan,
nomor Peraturan, kata TENTANG, dan judul Peraturan diketik simetris
dengan huruf kapital berurutan ke bawah, dan tidak diakhiri tanda baca.
(3) Judul dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan.
b) Pembukaan Naskah Peraturan
(1) Kata DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA diketik simetris
dengan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca di bawah huruf a)
angka (2) di atas.
BATAN
- 7 -
(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan diketik simetris
dengan huruf kapital setelah huruf b) angka (1) di atas dan diakhiri
dengan tanda baca koma.
(3) Konsiderans:
(a) Kata Menimbang dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik
dua diketik di marjin kiri setelah huruf b) angka (2) di atas.
(b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran
memuat unsur filosofis, juridis, dan sosiologis menjadi latar
belakang dan alasan pembuatan Peraturan.
(c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan
dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat, karena tidak
mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan.
(d) Jika konsiderans lebih dari satu pokok pikiran, maka setiap pokok
pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan
kesatuan pengertian.
(e) Setiap pokok pikiran diawali urutan huruf abjad dengan huruf kecil
diikuti tanda baca titik, kata bahwa dengan huruf kecil dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma.
(f) Konsiderans yang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan
butir pertimbangan terakhir seperti contoh:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan ……….. tentang ……… ;
(4) Dasar Hukum:
(a) Kata Mengingat dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik
dua diketik di marjin kiri di bawah Konsiderans.
(b) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan
yaitu peraturan yang memerintahkan pembentukan Peraturan
tersebut.
(c) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar
hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
BATAN
- 8 -
(d) Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih
dari satu, maka perlu diperhatikan tata urutan/hirarki secara
(e) Dasar hukum yang diambil dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945 disebutkan pasal/beberapa pasal yang terkait dengan lengkap
dan sesuai penulisannya, contoh: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945, sedangkan dasar hukum yang bukan dari Undang-
Undang Dasar 1945 hanya mencantumkan judul peraturan
perundang-undangan tersebut.
(f) Dasar hukum yang diambil dari Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilengkapi dengan pencantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia dalam tanda baca kurung. Contoh:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)
(g) Setiap dasar hukum diawali urutan angka diikuti tanda baca titik dan
pada setiap kalimat diakhiri dengan tanda baca titik koma.
(5) Diktum:
(a) Kata MEMUTUSKAN diketik simetris dengan huruf kapital tanpa
spasi di antara setiap huruf dan diikuti tanda baca titik dua,
diletakkan di bawah Dasar Hukum.
(b) Kata Menetapkan diketik dengan huruf awal kapital dan diikuti
tanda baca titik dua sesudah kata MEMUTUSKAN yang diletakkan
di marjin kiri (sejajar dengan kata Menimbang dan Mengingat).
(c) Judul Peraturan diketik dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca
titik yang diletakkan setelah tanda baca titik dua pada angka (5)
huruf (b) di atas.
BATAN
- 9 -
c) Batang Tubuh/Isi Naskah Peraturan
(1) Semua substansi kebijakan yang diatur dalam Peraturan dirumuskan
dalam pasal-pasal, yaitu dengan kata Pasal 1 dan seterusnya diketik
simetris dan pasal-pasal dapat dibagi dalam beberapa ayat yang masing-
masing ayat diawali dengan nomor urut diberi tanda baca kurung,
contoh: (1) … dan seterusnya diketik di marjin kiri di bawah kata Pasal
...........
(2) Pada umumnya substansi Peraturan dikelompokkan, yaitu:
(a) Ketentuan Umum:
i. Frase pembuka Peraturan disesuaikan dengan jenis
peraturannya.
ii. Kata/istilah yang dimuat hanyalah yang digunakan berulang-
ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.
iii. Jika suatu kata/istilah digunakan satu kali, namun kata/istilah
tersebut diperlukan pengertian untuk suatu bab/bagian/paragraf
tertentu dianjurkan kata/ istilah itu diberi definisi.
iv. Jika suatu batasan pengertian/definisi perlu dikutip kembali di
dalam ketentuan umum suatu Peraturan Pelaksanaan, maka
rumusan batasan pengertian/definisi di dalam Peraturan
Pelaksanaan harus sama dengan rumusan di dalam Peraturan
lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
v. Susunan penempatan kata/istilah mengikuti ketentuan:
• Lingkup umum didahulukan dari lingkup khusus.
• Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok
yang diatur didahulukan.
• Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatas
diletakkan secara berurutan.
(b) Materi Pokok yang diatur
(c) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan):
i. Peraturan baru dinyatakan mulai berlaku, maka semua hubungan
hukum atau tindakan hukum yang terjadi, sebelum/pada
BATAN
- 10 -
saat/sesudah Peraturan yang baru tunduk pada ketentuan
Peraturan baru tersebut.
ii. Peraturan yang baru dapat memuat pengaturan
penyimpangan/penundaan sementara bagi tindak-an/hubungan
hukum tertentu.
iii. Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang
diberlakusurutkan.
(d) Ketentuan Penutup:
i. Ketentuan penutup dapat memuat Peraturan Pelaksanaan yang
bersifat:
• Menjalankan (eksekutif), misal: penunjukkan pejabat tertentu
yang diberi kewenangan untuk mengangkat pegawai.
• Mengatur (legislatif), misal: memberikan kewenangan untuk
membuat peraturan pelaksanaan.
ii. Frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku digunakan
untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan dan mulai
berlaku.
iii. Frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku
digunakan untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan
tetapi belum mulai berlaku.
iv. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya
Peraturan pada saat diundangkan, sebaiknya dinyatakan secara
tegas di dalam Peraturan yang bersangkutan dengan
menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat
pengundangan atau penetapan dan agar tidak menimbulkan
kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ...........
(tenggang waktu) sejak ...................
v. Peraturan hanya dapat dicabut dengan Peraturan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.
BATAN
- 11 -
(3) Rumusan pasal/ayat dengan bentuk tabulasi perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
(a) Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan
dengan frase pembuka.
(b) Setiap rincian diawali huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda
baca titik.
(c) Setiap frase dalam rincian/unsur diawali dengan huruf kecil dan
diakhiri dengan tanda baca titik koma.
(d) Jika suatu rincian dibagi unsur yang lebih kecil, maka rincian
tersebut diberi tanda baca titik dua dan diketik masuk ke dalam
dengan urutan setiap unsur diawali:
i. angka Arab diikuti tanda baca titik
ii. huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda baca kurung tutup
dan titik
iii. angka Arab diikuti tanda baca kurung tutup dan titik
(e) Pembagian rincian tidak melebihi empat tingkat, apabila lebih dapat
dipertimbangkan dengan pemecahan pasal yang bersangkutan ke
dalam pasal/ayat lain.
(f) Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap
rincian/unsur, cukup diketik di belakang rincian/unsur kedua dari
rincian/unsur terakhir, yaitu jika rincian/unsur dalam tabulasi
dimaksud sebagai:
i. rincian/unsur kumulatif dengan kata dan
ii. rincian/unsur alternatif dengan kata atau
iii. rincian/unsur kumulatif dan alternatif dengan kata dan/atau
(4) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran Peraturan, halaman
terakhir ditandatangani pejabat yang menetapkan.
d) Penutup Naskah Peraturan:
(1) Kata Ditetapkan di ........ (diisi nama kota sesuai alamat instansi)
dengan huruf awal kapital dan kata pada tanggal …… (diisi tanggal
BATAN
- 12 -
penetapan) dengan huruf kecil, diketik berurutan ke bawah di sebelah
kanan bawah.
(2) Nama jabatan diikuti tanda baca koma dan nama pejabat tanpa gelar,
pangkat, dan NIP diketik dengan huruf kapital berurutan di bawah kata
pada tanggal.
Catatan:
Pengabsahan Peraturan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan
dan didistribusikan dengan sah suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga
dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung-jawab di bidang hukum atau
administrasi umum.
Pencantuman pengabsahan sebagai berikut:
1. Kata SALINAN dengan huruf kapital diketik di sebelah kanan atas sejajar dengan
Logo BATAN.
2. Kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, dan nama lengkap diketik
di sebelah kiri bawah di bawah Penutup Naskah Peraturan. Penandatanganan oleh
pejabat yang berwenang, bukan dengan cap tanda tangan, dan diberi cap instansi.
Naskah Peraturan dapat dilihat pada Format 1 dan 1a
BATAN
- 13 -
Format 1 Naskah Peraturan
BATAN
PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR:
TENTANG ....................................................................................................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
TENTANG ....................................................................................................
1. Umum ……….............................................................................................................. 2. Maksud dan Tujuan
.......................................................................................................................... 3. Ruang Lingkup ..........................................................................................................................
4. Dasar ..........................................................................................................................
5. dan seterusnya
Ditetapkan di ……….........................…
pada tanggal …………………................ NAMA JABATAN,
Keputusan adalah naskah dinas penetapan Kepala BATAN atau Kepala Unit Kerja,
memuat kebijakan yang bersifat administrasi, tidak bersifat mengatur, dan
merupakan pelaksanaan kegiatan untuk menetapkan:
1) pelimpahan wewenang,
2) mengubah status kepegawaian/material/keanggotaan/peristiwa,
3) atau mengubah/membubarkan suatu badan kepanitiaan/tim
b. Susunan
1) Judul/Penamaan Naskah Keputusan:
a) Kop Naskah Keputusan, yaitu Logo BATAN dan kata BATAN dicetak simetris
di bagian atas kertas.
b) Kata KEPUTUSAN, nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan,
nomor Keputusan, kata TENTANG, dan judul Keputusan diketik simetris
dengan huruf kapital berurutan ke bawah dan tidak diakhiri tanda baca.
2) Pembukaan Naskah Keputusan:
a) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan diketik simetris dengan
huruf kapital setelah huruf b. angka 1) di atas dan diakhiri dengan tanda
baca koma.
b) Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum:
Sama dengan Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum Naskah
Peraturan, kata PERATURAN diganti KEPUTUSAN.
3) Batang Tubuh/Isi Naskah Keputusan:
a) Semua substansi kebijakan yang diatur dalam Keputusan, terdiri atas
Ketentuan Umum, Materi Pokok, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan
Penutup yang diawali dengan bilangan bertingkat/ diktum Kesatu, Kedua,
Ketiga, dan seterusnya.
b) Semua substansi dicantumkan pada saat berlakunya keputusan, perubahan,
pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya.
BATAN
- 26 -
4) Penutup Naskah Keputusan:
Sama dengan Penutup Naskah Peraturan.
Catatan:
Pengabsahan Keputusan tentang penetapan status pegawai sebagai berikut:
1. Salinan, yaitu Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berhak menerima
salinan dan/atau
2. Petikan, yaitu Keputusan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan diperhatikan.
Pencantuman pengabsahan tersebut adalah:
1. Kata SALINAN atau PETIKAN dengan huruf kapital diketik di sebelah kanan atas
sejajar dengan Logo BATAN.
2. Kata Salinan sesuai dengan aslinya atau Petikan sesuai dengan aslinya,
nama jabatan, dan nama lengkap diketik di sebelah kiri bawah di bawah Penutup
Naskah Keputusan. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang, bukan
dengan cap tandatangan, dan diberi cap instansi.
Naskah Keputusan dapat dilihat pada Format 6 s.d. 6b
BATAN
- 27 -
Format 6 Naskah Keputusan
BATAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR :
TENTANG ....................................................................................................
……......................... NAMA JABATAN …………………..,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Menetapkan : KEPUTUSAN ......................................... TENTANG .......................... KESATU : KEDUA : KETIGA : dst.
Ditetapkan di ......................................… pada tanggal .....……………….................…
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
tanda tangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP
BATAN
- 28 -
Format 6a Salinan Naskah Keputusan
BATAN
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR :
TENTANG ....................................................................................................
……......................... NAMA JABATAN …………………..,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Menetapkan : KEPUTUSAN ......................................... TENTANG ..........................
KESATU : KEDUA : KETIGA : dst.
Ditetapkan di ......................................…
pada tanggal .....……………….................…
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
tanda tangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP
Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap
SALINAN
BATAN
- 29 -
Format 6b Petikan Naskah Keputusan
BATAN
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR :
TENTANG ....................................................................................................
……......................... NAMA JABATAN …………………..,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Menimbang : a. bahwa ........................................................................... ....................................................................................; b. bahwa ..........................................................................
Kepada : 1. ............................................................. 2. .................................................................................. 3. .................................................................................... Untuk : 1. ........................................................................... 2. ................................................................................. 3. dst. ………..........., .................................…
Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 35 -
Format 7a Lampiran Surat Tugas/Surat Perintah
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
J A K A R T A ----------------------------------------------------
LAMPIRAN SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH
Nomor :
Tanggal :
NO.
URUT
N A M A
N I P
PANGKAT/
GOLONGAN
JABATAN
KETERANGAN
Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 36 -
Format 7b Surat Perintah Pemeriksaan
RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR: 1. Diperintahkan kepada:
a. Nama : ………………………......…………….........……………… NIP : ……………………………...….................................. Pangkat : ……………………………….....................................
Jabatan : ………………………………….................................. Unit Kerja : …………………………………..................................
b. Nama : ……………………………………………..…………….….… NIP : ………………………………………………………….….….. Pangkat : …………………………………..................................
Jabatan : …………………………………................................... Unit Kerja : …………………………………...................................
c. dst.
untuk melakukan pemeriksaan terhadap: (1) N a m a : ................................................................................. (2) N I P : .................................................................................
(3) Pangkat : ................................................................................. (4) Jabatan : ................................................................................. (5) Unit Kerja : .................................................................................
pada: a. Hari : ….............................................................................. b. Tanggal : .................................................................................
c. Jam : ................................................................................. d. Tempat : ...............................................................................
karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal ....... ayat ............ huruf ....... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
2. Agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.
............, .........................
Pejabat yang memerintahkan, tanda tangan Nama Lengkap
Tembusan: NIP:
BATAN
- 37 -
Format 7c Surat Tugas Pemeriksaan
Lembar : Ke I : untuk Petugas
Ke II : untuk yang diperiksa Ke III : Pertinggal
SURAT TUGAS PEMERIKSAAN Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Menugaskan kepada:
No. Urut
N a m a
N I P
Jabatan
Untuk mengadakan Audit .............................. pada Unit Kerja: Biro ……........ /Pusat ………… /Inspektorat/STTN Pengendali Teknis Audit adalah ..........................................
Pengendali Mutu Audit adalah .......................................... Audit dilaksanakan selama ............ hari kerja, mulai tanggal ............................ sampai dengan .......................................
Demikian untuk dilaksanakan.
..................., ................................. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, tanda tangan Nama Lengkap NIP:
Tembusan:
1. ....................... 2. dan seterusnya
BATAN
- 38 -
Format 7d Surat Perintah Kerja
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
I. N a m a : ……................................................... Jabatan : ……………………………………… Alamat : ……...................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (Satuan Kerja) .... Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan Surat Keputusan …………. Nomor …………… Tanggal ………… sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. II. N a m a : ……...................................................
Jabatan : …………………………………………..………… Alamat : ........................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur ………… berdasarkan Akte Notaris Nomor ……. Tanggal ………… dari Notaris ……….. dengan NPWP : …… dan mempunyai
Rekening pada Bank: ……... Nomor Rekening ………… sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Jenis Pekerjaan : Pengadaan ……………… 2. Harga Borongan : ………… Syarat-syarat Pelaksanaan : (sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat Pekerjaan teknis yang ditentukan)
BATAN
- 39 -
3. Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan melalui KPPN ...… sekaligus/termin*) (setelah jumlah barang/pekerjaan mencapai prestasi 100% atau sesuai surat
perjanjian/kontrak) dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ditandatangani oleh kedua
belah pihak. 4. Jangka Waktu : .... hari kalender, sejak tanggal ....... sampai dengan
tanggal …………..
5. Denda : Apabila dalam jangka waktu yang telah di-tentukan
pada butir 5 Surat Perintah Kerja ini, pekerjaan belum selesai dilaksanakan/ diserahterimakan, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1%o (satu
permil) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari harga barang/jasa yang akan dipotong langsung dari
pembayaran pekerjaan tersebut dan disetorkan ke Kas Negara.
6. Lain-lain : Segala sesuatu yang belum diatur dalam
Surat Perintah Kerja ini dan apabila dipandang perlu
oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diatur dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Perintah Kerja ini.
Ditetapkan di ............................. pada tanggal ……......................
Pihak Kedua
tanda tangan dan cap instansi materai Nama Lengkap
Nama Jabatan
Pihak Pertama tanda tangan dan cap instansi materai Nama Lengkap
NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 40 -
Format 7e Lampiran Surat Perintah Kerja
LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : ……………
TANGGAL : ……………
No.
Nama dan Spesifikasi Barang/Jasa
Jumlah
Harga
Terbilang: ……………………………….
Pihak Kedua
tanda tangan Nama Lengkap Nama Jabatan
Pihak Pertama tanda tangan dan cap jabatan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 41 -
B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Surat Dinas
a. Pengertian
Surat Dinas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat BATAN sesuai
dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk
menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan,
permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, dan hal kedinasan lainnya
kepada instansi pemerintah, instansi swasta atau perorangan di luar BATAN.
Pembuatan Surat Dinas harus menggunakan Lembar Verbal sebagai bukti
otentik dan sarana kendali surat keluar instansi BATAN dalam bentuk
tulisan/ketikan. Lembar ini merupakan konsep dari naskah/surat dinas untuk
disimpan dan disatukan dengan arsip naskah/surat dinas tersebut, sehingga
menjadi bahan kesinambungan pikiran. Penggunaan Lembar Verbal dimungkinkan
akan menjadi beberapa lembar karena mengalami beberapa kali perubahan
redaksional yang sifatnya mendasar.
Isi Surat Dinas lebih dari satu halaman dapat menggunakan lembar kedua,
ketiga, dan seterusnya.
b. Susunan
1) Kepala Surat terdiri atas:
a) Kop Surat
Kop Surat dicetak simetris di bagian tengah atas kertas dengan susunan
berurutan ke bawah terdiri atas:
(1) Nama Instansi, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf
kapital.
(2) Nama Unit Kerja dengan huruf kapital dan ukuran huruf lebih kecil dari
Nama Instansi untuk naskah/surat dinas yang dikeluarkan oleh Unit
Kerja di lingkungan BATAN.
(3) Alamat instansi, yaitu kata Jalan, Kotak Pos (bukan PO Box),
Telepon, Faksimile, Teleks dicetak lengkap dengan huruf awal
kapital, setiap unsur kalimat dipisahkan dengan tanda baca koma, dan
pada akhir kalimat tidak diakhiri dengan tanda baca titik.
BATAN
- 42 -
(4) Logo BATAN di sebelah kiri Nama Instansi dan Unit Kerja.
(5) Kop Surat digunakan pada halaman pertama naskah/surat dinas dan
sampul/amplop surat.
b) Nomor Surat
Kata Nomor diketik lengkap diikuti tanda baca titik dua di sebelah kiri
atas dan untuk memisahkan nomor, kode klasifikasi, bulan dan tahun
menggunakan garis miring dan tidak diberi spasi. Penulisan angka tahun
diketik lengkap dan pada akhir nomor surat tidak diikuti tanda baca.
c) Lampiran Surat
Kata Lampiran diketik lengkap diikuti tanda baca titik dua di bawah
nomor surat dan setelah pencantuman jumlah lampiran dan nama barang
tidak diikuti tanda baca. Jika tidak ada lampiran, kata Lampiran tidak
perlu diketik dan lampiran disampaikan kepada Unit Kerja yang
bertanggungjawab.
d) Hal Surat
(1) Penulisan pokok surat menggunakan kata Hal diikuti tanda baca titik
dua. Pokok surat dibuat dengan singkat dan jelas (tidak lebih dari tiga
baris) dengan huruf awal kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca.
(2) Pencantuman Hal adalah:
(a) sebagai rujukan dalam komunikasi surat menyurat
(b) memudahkan dalam pemberkasan, penyimpanan atau penentuan
alur pengiriman dan identifikasi penyusunan halaman untuk
naskah/surat lebih dari satu halaman.
e) Tempat dan Tanggal Surat
(1) Nama tempat diikuti tanda baca koma dapat diketik di sebelah kanan
atas dan sejajar dengan nomor surat, apabila pada saat Surat Dinas
dibuat/dikeluarkan bukan pada alamat yang tertera di kop surat.
(2) Tanggal, bulan, dan tahun diketik lengkap setelah nama tempat dan
pada akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca.
BATAN
- 43 -
f) Alamat Tujuan
(1) Diketik di sebelah kiri setelah nomor surat, lampiran surat, dan hal
surat untuk menghindari kemungkinan pemenggalan alamat tujuan
surat.
(2) Diawali kata Yth. diikuti tanda baca titik.
(3) Surat dengan pokok permasalahan/kegiatan yang bersifat rutin dapat
ditujukan langsung kepada pejabat/pelaksana pemroses pokok
permasalahan dan menggunakan kata u.p. (untuk perhatian) diikuti
nama jabatan/nama orang sebagai pelaksana dan diketik berurutan ke
bawah setelah huruf f) angka (2) di atas.
(4) Penulisan alamat tujuan ditulis/diketik lengkap dan jelas dengan huruf
awal kapital dengan tidak menggunakan tanda baca atau tanda
hubung pada setiap akhir baris dan tidak digarisbawahi.
Contoh: Yth. Bapak Prof. Dr. Koesmayanto Kadiman
Menteri Negara Riset dan Teknologi Jalan M.H.Thamrin No. 8 Jakarta 10340
atau Yth. Menteri Negara Riset dan Teknologi Jalan M.H. Thamrin No. 8
Jakarta 10340
g) Salam Pembuka
Dalam surat dinas tidak diharuskan menggunakan salam pembuka. namun
apabila diperlukan salam pembuka, diketik pada bagian kalimat
pendahuluan surat.
Contoh: Dengan hormat, berkenaan dengan ..................…
2) Batang Tubuh Surat terdiri atas:
a) Alinea pembuka, yaitu pengantar isi surat mengenai pemberitahuan,
pertanyaan, pernyataan, permintaan, balasan, atau jawaban.
Contoh: Dengan hormat, kami mohon perkenan Saudara .....
atau Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..………
b) Alinea isi, yaitu mengemukakan hal yang disampaikan kepada penerima
surat, secara singkat, lugas, dan jelas. Setiap alinea mengemukakan satu
BATAN
- 44 -
masalah, jika ada beberapa masalah dicantumkan dalam alinea yang
berbeda pada alinea isi.
c) Alinea penutup, yaitu berfungsi sebagai penutup surat yang antara lain
berupa penegasan isi surat, harapan untuk kesediaan menanggapi isi
surat, dan/atau ucapan terima kasih kepada penerima surat.
Contoh: Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan
terima kasih.
3) Kaki Surat terdiri atas:
a) Penandatangan
Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap dengan huruf awal
kapital (tidak menggunakan tanda kurung dan tidak digarisbawahi), dan
NIP diketik berurutan ke bawah di sebelah kanan bawah.
Contoh: Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, tanda tangan Dr. Hudi Hastowo NIP: 330001103
b) Tembusan:
(1) Kata Tembusan diketik lengkap dengan huruf awal kapital, tidak
digarisbawahi, diikuti tanda baca titik dua dan diletakkan di sebelah
kiri bawah.
(2) Tembusan yang dikirim lebih dari satu alamat tujuan diberi nomor
dengan angka Arab, dan apabila hanya terdapat satu tembusan, tidak
perlu diberi nomor.
(3) Tembusan naskah/surat untuk lingkungan BATAN dicantumkan
berurutan dengan jenjang eselonisasi atau disesuaikan dengan
keterkaitan isi naskah/surat, dan mendahulukan tingkat eselon yang
sama untuk tembusan ke instansi di luar BATAN.
(4) Tembusan naskah/surat dinas disampaikan juga kepada pejabat yang
memberi wewenang kepada penandatangan naskah/surat dinas
tersebut.
BATAN
- 45 -
(5) Tembusan surat tidak perlu menggunakan kata Yth., Kepada Yth.,
sebagai laporan, sebagai undangan, untuk perhatian dan arsip
atau pertinggal.
Contoh:
Tembusan:
1. Para Deputi Kepala BATAN 2. Kepala Biro Umum
3. Sdr. Ir. Fadli atau
Tembusan:
Sekretaris Utama BATAN
Surat Dinas, Lembar Verbal, dan Lembar Kedua dan seterusnya untuk Surat Dinas
dapat dilihat pada Format 8 s.d. 8c
BATAN
- 46 -
Format 8 Surat Dinas
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Tanggal : ________________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanggal : ___________________________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara ............................................................................................ pada acara ........................................................................... Hari/Tanggal : ……………………............................................... W a k t u : ……………………............................................... Tempat : ..................................................................... ................................................................................. ……………………………………………………..….
The Government of the ………………… and the Government of the Republic of Indonesia
(hereinafter referred to as “the Parties”);
Desiring to amend the Agreement for Cooperation between the Government of the ……………………….…… … and the Government of the Republic of Indonesia concerning …….……………………..………………………, signed at …………………… on …………………, as
extended by the agreement effected by exchange notes at ……………, on ………………………… (hereinafter referred to as “the Agreement”); Have agreed as follows :
Article 1
Paragraph 2 of Article 7 of the Agreement is amended to read in its entirety : …………………………………………………………………………………………...………………………………………
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by ……………….……………
DONE at ……………..on …………………., in …………….., in the English and Indonesia language, both texts being equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE ……………………………… THE REPUBLIC OF INDONESIA
………………………………….... ………………………………….
BATAN
- 70 -
Format 14b Surat Kesepakatan Awal (Letter of Intent)
LETTER OF INTENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF ……………….
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE ………………….
CONCERNING PROVINCE CITY
The Government of the Province City of ……………………….. the Republic of Indonesia and the …….. hereinafter referred to as “the Parties”;
Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between
the people of the two cities/provincies; Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits;
Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in the following fields:
a. Exchange of experts on order to improve the management of the cities/provincies; b. Trade and promotion; c. Administration and information;
d. Culture and arts; e. Youth and sport.
The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in in due course.
DONE in duplicate at ……………, on this ………………, day of ………….., in the year
……………….., in Indonesian, …………………. and English languages, all text being equally authentic.
For the Government of the Province/City of For ………………………….
………………. of the Republic of Indonesia
………………………………. …………………………….
BATAN
- 71 -
Format 14c Memorandum of Understanding (MoU) I
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE ……………………………………………………….
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE ……………………………………
CONCERNING
SISTER PROVINCE (CITY) COOPERATION
The ………………………., Republic of Indonesia and the …………….., hereinafter
referred to as the Parties;
Desiring to promote favourable relations of partnership and cooperation between the
people of the two provincies and;
Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits;
Referring to the Letter of Intent between ……………, the Republic of Indonesia and ……………. concerning Sister Province (City) Cooperation, signed in ……………… on …………….
Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries; Have agreed as follows:
Article 1
Objective and Scope of Cooperation
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a. ……………………
b. …………………….. c. ………………………. d. ……………………….
e. ………………………….. Other areas agreed upon by the Parties
a. …………………………..……………………………. b. ………………………………………………………...
c. ………………………………………………………….
Article 5 Settlement of Disputes
………………………………………………………………………...………………………………………………
…….………………
Article 6 Amendment
……………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………
Article 7
Entry Into Force, Duration and Termination
a. …………………………………………………………………………………………………………………………..…
b. …………………………………………………………………………………………………………………………..…
BATAN
- 73 -
in withess whereof, the undersigned being duly authorized thereof by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding.
Done in duplicated in …………………. on this …………. day of…………. in the year of ……………… and one in Indonesia, ………… and English language, all texts being equally authentic. In
case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR ………………………. FOR …………………………….
REPUBLIC OF INDONESIA
………….……………………….. …..………………………..….……
BATAN
- 74 -
Format 14d Memorandum of Understanding
(MoU) II
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
This Memorandum of Understanding (MOU) is made as of ………..……………….., by and between the ……………………... and the National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia (BATAN).
WHEREAS, the …………………………. to ………………… to BATAN ………… (hereinafter referred
to ……….. ………………) WHEREAS, BATAN to …………………………., in accordance with the terms and conditions of
this MOU.
NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows.
1. Delivery of ……………. (1) ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this MOU and executed by their
authorized representatives in duplicate and each party to retain one duplicate each.
….. ……………………….
The ………………………… The National Nuclear Energy Agency of
………………………………. the Republic of Indonesia
………………………………….. ………………………………..
BATAN
- 76 -
Format 14e Surat Perjanjian
Kerja Sama Lingkup Nasional
KERJA SAMA ANTARA
(Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota)
DAN
(Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota)
TENTANG
(Program …………………………………….
Nomor …………………………… Nomor ……………………………
(Kementerian/LPND / Komisi / Provinsi / Kabupaten / Kota) dan (Lembaga Pemerintah/
Provinsi/Kabupaten/Kota) .......................................... Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (Program) ……….
dengan ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Pasal 4 PEMBIAYAAN
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
…………………………………………………………………………………………..………………………….
BATAN
- 77 -
Pasal 6 LAIN-LAIN
(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas
pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Force majeure adalah
(a) bencana alam; (b) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; (c) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur
bersama kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua.
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini:
1. ....... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di ........., untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ......... (nama pejabat) : (jabatan), berkedudukan di …........, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA
Hal-hal yang melatarbelakangi Kesepakatan Bersama ini:
a) Bahwa ..................................................................................................................... ............................................................................................................
b) Bahwa ..................................................................................................................... .................................................................................................
c) Bahwa ……………………………………………………………………………………………………………..…… d) Bahwa ……………………………………………………………………………………………..……….. Berdasarkan: 1. ……………………………………………………………….. 2. …………………………………..…… 3. ……………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………………………………………….
BATAN
- 79 -
Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang ………………………………., dengan ketentuan sebagai berikut:
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini:
1. ... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di ..............., untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2. .......... (nama pejabat)…. : (jabatan), berkedudukan di ……..……., untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA 3. .......... (nama pejabat) ... : (jabatan), berkedudukan di …..……....., untuk selanjutnya
disebut PIHAK KETIGA Menimbang: (1) Bahwa ..................................................................................................................... (2) Bahwa .................................................................................................... (3) Bahwa ………………………………………………………………………………………………………………
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang …...…., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Maka dengan ini Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN dan
Universitas ………………. yang selanjutnya disebut ……………. bersepakat untuk membuat Piagam Kerja Sama dalam bidang …………………… dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. …………………………………………………………………………..………………………………………… b. ………………………………………………………………………… c. ……………………………………………………………….…………………………………… d. ………………………………………………………………………… e. …………………………………………………………………………………………….………………………
.....(NAMA JABATAN)........ .....(NAMA JABATAN)....... ....(NAMA INSTANSI) ..... ......(NAMA INSTANSI) ...... tanda tangan tanda tangan NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP
Perjanjian Kerja Sama tentang ………………………………… dibuat dan ditandatangani di ……………… pada hari ini …………..tanggal ……………… bulan ………….. tahun ………, oleh dan antara :
1. ...... (nama pejabat) ........ : (jabatan), yang berkedudukan di ........, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
2. ... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), berkedudukan di ……........., untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA Dengan pertimbangan:
a. bahwa .................................................................................................... ................................................................................................................
b. bahwa .................................................................................................... ........................................................................................................
c. bahwa ................................................................................................... …………………………………………………………………………
Maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam ……………………………….., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pada hari ini ………………..tanggal ………… bulan ………….. tahun ……, bertempat di ………………., kami yang bertandatangan di bawah ini:
I. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Berkedudukan di ……………………………………………………., yang dalam hal ini diwakili oleh ……. (nama pejabat), selaku …………(nama jabatan), bertindak untuk dan atas
nama instansi tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. ……………………………. (Nama Badan Usaha)
Berkedudukan di …………………………………………………., yang dalam hal ini diwakili oleh ……. (nama pejabat), selaku ………(nama jabatan), bertindak untuk dan atas nama
perusahaan (badan usaha) tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, secara bersama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa ..…………………………………………………………………… b. Bahwa …………………………………………………………………..
c. Bahwa …..………………………………………………………………….. d. Bahwa …………………………………………………………………….. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota
Kesepahaman tentang ……………………………., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
DENGAN LEMBAGA PENELITIAN ..........................................
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di
bawah ini: 1. ... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di ..........., untuk
selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA
2. ....... (nama pejabat).... : (jabatan), berkedudukan di ..........., untuk selanjutnya
dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak berdasarkan: (1) Keputusan Presiden Nomor … Tahun …… tentang ………………… (2) …............................................................................................................ (3) ...................................................................................………….............. (4) ............................................................................................................... (5) ................................................................................................................ Telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian pengaturan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :
Jabatan (Struktural) : Alamat :
Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ................... tanggal ...................... telah ditetapkan sebagai .................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut
PIHAK PERTAMA. 2. Nama :
Jabatan : Alamat :
Nama Badan Usaha :
Berdasarkan Akte Pendirian Nomor ............, Notaris .......... di ............, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT ........................, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak berdasarkan: 1. ........................... 2. ...........................................
8. ............................................................................ Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemborongan dalam melaksanakan Pekerjaan ............................., dengan
BATAN
- 97 -
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun .......... kami masing-
masing:
1. ................. (nama pejabat), .............. (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama,
dan
2. ............... (pihak lain) ....................... selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah
melaksanakan: a. .................................................................................................. b. dst.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan …………
Dibuat di ................... pada tanggal …...……........ Pihak Kedua, Pihak Pertama,
tanda tangan tanda tangan & meterai Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP: NIP:
Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 108 -
Format 16a Berita Acara Pemeriksaan Pegawai
RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:
Pada hari .............. tanggal .......... bulan .......... tahun ........., saya ........... NIP ........... pangkat ......... jabatan .............. berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ............................... telah mengadakan pemeriksaan terhadap:
N a m a : ......................................................................... N I P : .........................................................................
Pangkat : ......................................................................... Jabatan : ......................................................................... Unit Organisasi : .........................................................................
karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal .... ayat .. huruf... Peraturan
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
..................................................... Yang diperiksa : Pejabat pemeriksa :
Nama : Nama : NIP : NIP : tanda tangan : tanda tangan :
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 109 -
Format 16b Berita Acara
Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
BERITA ACARA
PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN NOMOR:
Pada hari ini ...... tanggal ..... bulan …... tahun ….. Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin mengadakan rapat untuk mempertimbangkan usul Kepala ..... (Unit Kerja) tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang
setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun/pembebasan dari jabatan/pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*) terhadap:
N a m a :
N I P :
Pangkat : Jabatan :
karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal ... ayat ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yaitu karena melakukan ...........
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor ... tanggal .. Tim telah mempertimbangkan dengan seksama usul penjatuhan hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*) dan Tim berkesimpulan bahwa hukuman yang diusulkan dapat disetujui/perlu dipertimbangkan/tidak
dapat disetujui*) dengan alasan sebagai berikut: .......................
Pertimbangan hukuman disiplin yang dijatuhkan dipandang lebih sesuai yaitu ...... Demikian pertimbangan kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Ketua, Sekretaris,
tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP:
Anggota, Anggota, Anggota,
tanda tangan tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP: NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 110 -
Format 16c Berita Acara Serah Terima Jabatan
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN ESELON I/II/III/IV/V
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Pada hari ini ....... tanggal ............ bulan …….... tahun …., bertempat di ............ berdasarkan ................................. kami:
1. PIHAK PERTAMA
N a m a :
Jabatan : 2. PIHAK KEDUA
N a m a : Jabatan :
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan jabatan, wewenang, tugas dan tanggung jawab …. kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 2
PIHAK KEDUA menerima jabatan, wewenang, tugas dan tanggung jawab …… dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 3
Pada Serah Terima jabatan ini diserahkan pula oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua Laporan …………
Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas di .............................
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Yang Menerima Jabatan, Yang Menyerahkan Jabatan, tanda tangan tanda tangan NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP NIP: NIP:
MENGETAHUI/MENYAKSIKAN Pejabat yang berwenang
tanda tangan NAMA LENGKAP
NIP:
BATAN
- 111 -
Format 16d Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA NOMOR:
Pada hari ............. tanggal ........., bulan ...................., tahun .......... bertempat di
............................... kami yang bertanda tangan di bawah ini:
No. N a m a Jabatan
1.
2.
dst.
telah melakukan pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan Nomor ..... tanggal .…….., dengan hasil sebagai berikut:
No. N a m a
Barang/Jasa Spesifikasi Jumlah Keterangan
1.
2.
dst.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.
Menyetujui, Pemeriksa: Penyedia Barang/Jasa 1. Nama ........ (tanda tangan) tanda tangan dan 2. Nama ........ (tanda tangan)
cap perusahaan 3. Nama ........ (tanda tangan) Nama Lengkap
Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 112 -
Format 16e Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
NOMOR:
Pada hari ini ........... tanggal ............ bulan ......... tahun ........... bertempat di ........................., telah diadakan serah terima barang/jasa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : …. tanggal
……., dengan hasil sebagai berikut:
No. Nama Barang/Jasa Spesifikasi Jumlah Keterangan
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Yang Menerima, Yang Menyerahkan, Nama Jabatan Nama Penyedia Barang/Jasa
tanda tangan tanda tangan dan cap perusahaan Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP: Nama Jabatan
BATAN
- 113 -
Format 16f Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG INVENTARIS ---------------------------------------------- NOMOR:
Pada hari ini .......... tanggal ......... bulan ......... tahun ........ bertempat di ............ :
1. Nama : ............................................................................................
Jabatan : Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur *) ....................
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ........................................................................................... Jabatan : Kepala Unit Pengurus Barang (UPB)/Kepala Penguasa Barang
Inventaris (PBI) *)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Telah diadakan serah terima barang inventaris berupa …………. dengan total harga ………. dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak tanggal penyerahan tersebut maka barang-barang inventaris di atas menjadi milik dan
tanggungjawab Pihak Kedua.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Kepala UPB/Kepala PBI *) Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur
tanda tangan tanda tangan
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP: NIP: *) coret yang tidak perlu
BATAN
- 114 -
Format 16g Berita Acara
Serah Terima Barang Inventaris Rakitan
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS RAKITAN
------------------------------------------
NOMOR:
Pada hari ini ......... tanggal .......... bulan ....... tahun ........ bertempat di ......... :
1. Nama : .................................................................................................... Jabatan : Kepala Bidang/Tim Peneliti *) ............................
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ................................................................................................... Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha ………………..
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Telah diadakan serah terima barang inventaris berupa ……………… hasil rakitan (disebutkan komponen yang dirakit) dengan total harga ………. dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Sejak tanggal penyerahan tersebut maka barang inventaris di atas menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Rakitan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
…………, ............…………………….
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang/Tim Peneliti *)
…………………………
tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap
Pada hari ini ........... tanggal ............ bulan ......... tahun ........... yang bertandatangan di bawah ini, kami:
Nama : Jabatan :
Sesuai dengan Surat Keputusan ................ Nomor ………… tanggal ….… dilakukan pemeriksaan kepada:
Nama :
Jabatan : Bendahara ………………………………………. yang diangkat dengan Surat Keputusan .................. Nomor ……. Tanggal …….
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusannya itu, ditemukan kenyataan sebagai berikut:
a. Uang kertas, uang logam …………………….. Rp …………...........
b. SP2D/SPM dan alat pembayaran lainnya ………. Rp …………………
c. Saldo Bank ………………………. Rp …………………
d. Meterai …………………………… Rp …………………
e. Surat/barang berharga yang diizinkan ………………. Rp ………………… -----------------------------
Jumlah: Rp ...……………….
Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register, dan lain sebagainya berjumlah ……………… Rp ………………… Perbedaan positif antara Saldo Kas dan Saldo Buku sebesar ………………………………… Rp …………………
Mengetahui: ……………., ………………
Bendahara/Pemegang Kas Pemeriksa:
……………………. ………………….
BATAN
- 116 -
5. Surat Keterangan
a. Pengertian
Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal atau
seseorang untuk kepentingan kedinasan.
Naskah ini merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran dengan tujuan
tertentu (jelas) dan tidak untuk tujuan-tujuan lain yang bertentangan dengan isi
naskah dan diterbitkan untuk waktu yang terbatas.
b. Susunan
1) Kepala Surat Keterangan:
a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas
b) Kata SURAT KETERANGAN diketik simetris dengan huruf kapital di
bawah kop surat, kemudian nomor surat keterangan diketik di bawah kata
SURAT KETERANGAN.
2) Batang Tubuh Surat Keterangan:
Memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta
maksud dan tujuan diterbitkan Surat Keterangan tersebut.
3) Kaki Surat Keterangan:
Penandatanganan: sama dengan kaki Surat Pernyataan.
Surat Keterangan dapat dilihat pada Format 17
BATAN
- 117 -
Format 17 Surat Keterangan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : ........................................................... N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan ruang : ............................................................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................
Pangkat/Golongan ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Eselon : ..............................................................
berdasarkan Keputusan …........ Nomor …............ tanggal …….... telah diangkat dalam jabatan ......... dan telah dilantik oleh ........ pada tanggal …..............
Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan
mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ……….....................
.................., ........................... Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara .........
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
BATAN
- 122 -
Format 18a Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Struktural)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710
N a m a : ..........................................................
N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan ruang : .......................................................... Jabatan : ..........................................................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: N a m a : .......................................................... N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Eselon : ..........................................................
berdasarkan Surat Keputusan …………........ Nomor ................ tanggal ............... terhitung mulai tanggal ............ telah nyata melaksanakan tugas sebagai ........... di ............ dan
diberi tunjangan jabatan sebesar Rp ......... (......................) sebulan terhitung mulai tanggal ...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di .................... ....................., ............................
Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap
NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ...... Badan Kepegawaian Negara di ........................ 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. ...............................................................
BATAN
- 123 -
Format 18b Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Struktural)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Eselon : ............................................................
pada tanggal .............. telah menduduki jabatan ............. berdasarkan Keputusan .......... Nomor ................... tanggal ................. dan pada tangal ………… masih menduduki jabatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ....................
..................., .............................. Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ...... Badan Kepegawaian Negara di ........................ 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
4. .............................................
BATAN
- 124 -
Format 18c Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Fungsional)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : ............................................................
N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
berdasarkan Surat Keputusan .................. Nomor .................... tanggal ............... telah
nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal ......., dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ....... Tahun .........., yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan ............. sebesar Rp ................ (….....) sebulan terhitung mulai tanggal ...........
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ………….....................
................, ......................... Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ................... 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 125 -
Format 18d Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Fungsional)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................
Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................
Unit Kerja : ............................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: N a m a : ............................................................
Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................
berdasarkan Surat Keputusan …...... Nomor ……. tanggal …...... Sdr. ........... diangkat dalam jabatan ................. dan pada tanggal 1 Januari .............. masih menduduki jabatan tersebut.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun .... Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan
jabatan ........ sebesar Rp............. (..........) sebulan, terhitung mulai tanggal ...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
....................
.................., ......................... Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap
Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ...................
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 126 -
Format 18e Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali (Fungsional)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI Nomor:
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ............................................................
N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................
Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................
telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan fungsional tersebut mulai tanggal
................. dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ………, Sdr. ….... berhak menerima tunjangan jabatan fungsional ............. sebesar Rp.................. (............) sebulan, terhitung mulai tanggal ………...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ....................
.............., ............................. Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ................... 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 127 -
Format 18f Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (TBN)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
berdasarkan Surat Keputusan .................. Nomor .................... tanggal ............... terhitung mulai tanggal .................... telah nyata melaksanakan tugas dan diberi tunjangan
bahaya nuklir tingkat....... sebesar Rp .................... (……..........) sebulan terhitung mulai tanggal ...........
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini
ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ………….....................
..................., ...................... Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 128 -
Format 18g Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas (TBN)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : ............................................................
N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: N a m a : ............................................................
N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
pada tanggal …........ telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan …......... Nomor ………….... tanggal ……....... dan pada tanggal ……………..... masih melaksanakan tugas tersebut.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan bahaya nuklir tingkat ........ sebesar Rp.................. (............) sebulan,
terhitung mulai tanggal ………...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di .................... ................, ...........................
Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 129 -
Format 18h Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas (TBN)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
pada tanggal …........ telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan …......... Nomor ………….... tanggal ……....... dan pada tanggal ……………..... masih melaksanakan tugas tersebut.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan bahaya nuklir tingkat ........ sebesar Rp.................. (............) sebulan,
terhitung mulai tanggal ………...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di .................... .................., .........................
Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 130 -
Format 18i Surat Pernyataan (CPNS)
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini :
N a m a : ……...........................................................
Tempat dan Tanggal Lahir : ……............................................................
Agama : ……............................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri /Pegawai Negeri;
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah,
apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
.................…, ..……………………
Yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap
BATAN
- 131 -
Format 18j Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (CPNS)
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor:
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : .......................................................... N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ..........................................................
Jabatan : .......................................................... dengan ini menyatakan bahwa:
N a m a : ..........................................................
N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ..........................................................
Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil: Pejabat yang mengangkat : ..........................................................
Nomor .: ..........................................................
Tanggal : .......................................................... Tanggal mulai berlakunya pengangkatan Calon PNS : ..........................................................
telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal .................
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan seperlunya.
................., ..........................
Yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap
BATAN
- 132 -
Format 18k Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Baru (Penyesuaian Ijazah)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : .......................................................... N I P : ..........................................................
Pangkat/Golongan Ruang : ......................................................... Jabatan : ..........................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : .......................................................... N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ..........................................................
Jabatan : .......................................................... Pangkat terakhir berdasarkan Keputusan …....... Nomor ………….... tanggal …….......
terhitung mulai tanggal …………….. telah nyata dan kami anggap mampu melaksanakan tugas baru sebagai ........................, sesuai dengan ijazah terakhir yang telah diperolehnya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya utnuk dipergunakan seperlunya.
.................., ......................... Kepala Pusat/Biro/STTN,
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 133 -
Format 18l Surat Pernyataan Biaya Pemerintah Negara RI
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
SEBAGAI BIAYA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : ....................................................... N I P : .......................................................
Pangkat/Golongan : ...................................................... Unit Kerja : .......................................................
Jabatan Struktural : ....................................................... Jabatan Fungsional : ....................................................
Dengan ini menyatakan bahwa semua biaya yang saya terima selama mengikuti tugas belajar jenjang .................................... selama ................ tahun dari tahun ......... sampai dengan tahun ....... dengan biaya yang diperoleh dari pemerintah negara lain, badan atau
organisasi internasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : ................................................................ Tempat, Tanggal Lahir : ................................................................
N I P : ................................................................ Jabatan : ................................................................
Unit Kerja : ................................................................ Badan Tenaga Nuklir Nasional
Dengan ini menyatakan bahwa untuk menyelesaikan studi program .................... dalam bidang .......... di ................................... terhitung mulai .................. sampai dengan ..................... kami bersedia menanggung sendiri semua biaya dan tidak menuntut biaya
apapun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia selama di luar negeri (......................................), dan akan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setelah kembali dari luar negeri.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : ..........................................................
Tempat, Tanggal Lahir : .......................................................... N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan : ..........................................................
Jabatan Struktural : .......................................................... Jabatan Fungsional : .......................................................... Unit Kerja : ..........................................................
Alamat : .......................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diberhentikan dari
jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui: ................., ........................... Kepala Pusat/Biro/Inspektur/Ketua STTN/ Yang menyatakan, Deputi Atasan Langsung *)
tanda tangan tanda tangan & meterai Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 136 -
Format 18o Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : ......................................................................... N I P : .......................................................................... Tempat, Tanggal Lahir : .............................................................................
Pangkat/Golongan : ......................................................................... Unit Kerja : .............................................................................
Dengan ini menyatakan telah selesai melaksanakan tugas belajar dengan hasil : Lulus/Tidak
Lulus *)
Jenjang Tugas Belajar : Diploma III/Diploma IV/Sarjana/Magister/Spesialis/
Doktor/Post Doctoral/Pelatihan *) Pemberi Beasiswa : ..................................................................... Nama Institusi dan : ..................................................................................... Alamat Tempat .....................................................................................
Tugas Belajar (isi nama universitas atau nama institusi tempat pelatihan) Jangka Waktu : ........................... s.d ...................................
Tugas Belajar Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya. ................, .................................
Mengetahui: Pelapor,
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP:
NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 137 -
Format 18p Surat Pernyataan Wajib Kerja
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
N a m a : .......................................................... N I P : .......................................................... Tempat, Tanggal Lahir : ..........................................................
Pangkat/Golongan : .......................................................... Unit Kerja : ..........................................................
Alamat : .......................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan
wajib kerja di lingkungan BATAN/instansi pemerintah lainnya, selambat-lambatnya satu bulan sejak berakhirnya masa tugas belajar selama jangka waktu ..... (..........................) bulan/tahun *), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
.............., ............................
Mengetahui: Yang menyatakan, Kepala Pusdiklat tanda tangan tanda tangan & meterai Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 138 -
D. Laporan
1. Pengertian
Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan
suatu kegiatan atau kejadian.
2. Susunan
a. Kepala Naskah Laporan:
1) Kop Naskah: sama dengan Kepala Surat Dinas.
2) Kata LAPORAN,TENTANG, dan judul laporan diketik simetris dengan huruf
kapital berurutan ke bawah di bawah kop naskah.
b. Batang Tubuh Naskah Laporan:
1) Kata Pendahuluan diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri,
kemudian diketik berurutan ke bawah dengan huruf awal kapital terdiri atas:
a) Umum
b) Maksud dan Tujuan
c) Ruang Lingkup
d) Dasar
2) Kata KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN, HASIL YANG DICAPAI,
KESIMPULAN DAN SARAN, dan PENUTUP diketik berurutan ke bawah
dengan huruf kapital setelah PENDAHULUAN.
3) Materi Laporan terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang
mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal
lain yang perlu dilaporkan.
4) Kesimpulan dan Saran perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan.
5) Penutup merupakan akhir laporan yang memuat harapan untuk masa yang
akan datang dan ucapan terima kasih.
c. Kaki Naskah Laporan:
1) Kata Dibuat di dan pada tanggal diketik dengan huruf awal kapital di
sebelah kanan bawah, kemudian berurutan ke bawah nama jabatan/pejabat
pembuat laporan, nama lengkap, dan NIP.
2) Tempat disesuaikan dengan kota alamat instansi dan tanggal dibuat Laporan.
BATAN
- 139 -
E. Telaahan Staf
1. Pengertian
Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang
memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan
jalan keluar/pemecahan yang disarankan.
2. Susunan
a. Kepala Naskah Telaahan Staf terdiri atas:
1) Kata TELAAHAN STAF, TENTANG, dan judul telaahan staf diketik simetris
dengan huruf kapital berurutan ke bawah.
2) Kata Masalah ........ (uraian ringkas permasalahan), diketik dengan huruf
awal kapital di bawah angka 1) di atas.
b. Batang Tubuh Naskah Telaahan Staf :
Diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri, yaitu:
1) Kata Persoalan dengan nomor urut I: Bagian persoalan memuat pernyataan
singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.
2) Kata Praanggapan dengan nomor urut II: Praanggapan memuat dugaan
yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan
situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa
mendatang.
3) Kata Fakta-Fakta yang Mempengaruhi dengan nomor urut III: Bagian
fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis
dan pemecahan persoalan.
4) Kata Analisis dengan nomor urut IV: Bagian diskusi memuat analisis
pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya,
hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.
5) Kata Simpulan dengan nomor urut V: Bagian simpulan memuat intisari hasil
diskusi, pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan
persoalan yang dihadapi.
6) Kata Saran dengan nomor urut VI: Bagian saran memuat secara ringkas dan
jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
BATAN
- 140 -
c. Kaki Naskah Telaahan Staf terdiri atas:
1) Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf, nama lengkap, dan NIP diketik
simetris dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah.
2) Apabila ada lampiran, diketik di sebelah kiri bawah dan diberi nomor urut,
antara lain dapat berupa hasil koordinasi yang memuat bukti koordinasi
formal dengan pejabat/staf lain yang terkait, komentar, pendapat, atau
koreksi yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan konsep batang
tubuh telaahan staf.
BATAN
- 141 -
Format 19 Laporan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
D. Simpulan dan Saran ..................................................................................................................................
E. Penutup ..................................................................................................................................
Dibuat di .......................................... pada tanggal .……….........................
Pejabat Pembuat Laporan,
tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 142 -
Format 20 Telaahan Staf
TELAAHAN STAF
TENTANG …………………………………………………………
Masalah Uraian ringkas permasalahan, sebagai sarana penunjukan arsip
dan merupakan kelompok persoalan
sehingga lebih umum atau lebih luas dari persoalan pada persoalan
1. Persoalan Bagian Persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan
dipecahkan
2. Praanggapan Pranggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa
mendatang
3. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan
4. Analisis Bagian diskusi memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan
serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan
5. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi, pilihan, dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi
6. Saran
Bagian memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi
Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf,
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 143 -
F. Formulir
Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat
berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak
dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan.
G. Naskah Dinas Elektronik
Naskah Dinas Elektronis adalah naskah dinas berupa komunikasi dan informasi yang
dilakukan secara elektronis atau terekam dalam multimedia elektronis.
Naskah Dinas ini meliputi:
1. Surat menyurat elektronis
2. Arsip dan dokumentasi elektronis
3. Transaksi elektronis dan
4. Naskah dinas elektronis lain.
Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur dalam pedoman yang mengacu pada
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government, Keputusan Menteri Pendayaguna-an Aparatur Negara
Nomor 13/KEP/M.PAN/5 2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang Pedoman Umum
Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/1121/ M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Beberapa contoh naskah dinas elektronik antara lain:
1. Faksimile/telefaks/telekopi, adalah alat pengirim dan penerima informasi berupa
naskah/tulisan/gambar yang karena kepentingannya harus segera disampaikan
kepada yang bersangkutan (alamat yang dituju).
2. Electronic Mail (E-Mail), adalah informasi yang dikomunikasikan melalui sarana
elektronik/fasilitas internet yang memerlukan rekaman khusus dan diperlakukan
sebagai naskah/surat/dokumen
3. Homepage, adalah penyampaian informasi di internet yang dapat diperoleh melalui
komputer server secara on-line.
BATAN
- 144 -
BAB III
TATA SURAT DINAS
A. Pengertian
Tata Surat Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggara-an surat-
menyurat dinas yang dilaksanakan oleh BATAN dalam rangka pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan ketatalaksanaan tersebut antara lain
tatacara penggolongan surat, penomoran surat, penandatanganan surat, penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa, dan penanganan surat
dengan media/sarana naskah/surat dinas yang berlaku.
Surat-menyurat dinas merupakan kegiatan untuk mendukung terselenggaranya
tugas pokok BATAN. Kegiatan ini harus diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga tata
surat dinas di BATAN dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.
B. Format dan Sifat Naskah/Surat Dinas
1. Format Naskah/Surat Dinas
Format Naskah/Surat Dinas adalah pola naskah/surat dinas menurut susunan letak
atau posisi bagian-bagian naskah/surat dinas termasuk antara lain penempatan
tanggal, nomor, perihal, lampiran, kepala, batang tubuh, dan kaki naskah/surat dinas
serta tembusan.
Format naskah/surat dinas terdiri atas 4 macam, yaitu:
a. Format lurus penuh (full block style)
b. Format lurus (full block)
c. Format setengah lurus (semi block style)
d. Format tekuk (indented style)
Dalam memilih format naskah/surat dinas perlu diperhatikan keterpaduan faktor-
faktor kemudahan, kehematan, dan keserasian. Format naskah/ surat dinas di
BATAN disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
yaitu menggunakan format setengah lurus (semi block style)
BATAN
- 145 -
Pengetikan naskah/surat dinas dengan jenis huruf Arial 11 atau 12. Aspek
keserasian dan estetika perlu diperhatikan dalam menentukan jarak spasi dengan
mempertimbangkan jumlah isi naskah/surat dinas atau disesuaikan dengan
kebutuhan.
2. Sifat Naskah/Surat Dinas
Sifat naskah/surat dinas dimulai dari proses pemindahan ide konseptor dalam bentuk
tulisan/lisan yaitu pembuatan konsep, pengetikan, pemberian sampul/amplop,
pencatatan, pengiriman, penentuan petugas yang bertanggungjawab, dan
perlakuan/penanganan pada umumnya sampai waktu yang ditentukan atau terus
menerus disesuaikan dengan sifat surat tersebut.
Sifat naskah/surat dinas dapat diurai menjadi 2 macam tingkatan, yaitu tingkat
keamanan atau kerahasiaan dan tingkat kecepatan pengiriman.
a. Tingkat Keamanan/Kerahasiaan naskah/surat dinas terdiri atas:
1) Sangat Rahasia (SR), yaitu naskah/surat dinas dengan tingkat
keamanan/kerahasiaan tertinggi berkaitan dengan keamanan dan
keselamatan negara, karena apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke
tangan yang tidak berhak akan membahayakan keamanan dan
keselamatan negara.
2) Rahasia (R), yaitu naskah/surat dinas dengan tingkat keamanan/
kerahasiaan tinggi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara
karena apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak
berhak akan merugikan negara.
3) Biasa (B), yaitu naskah/surat dinas yang tidak memerlukan
keamanan/kerahasiaan khusus akan tetapi tidak dapat disampaikan kepada
yang tidak berhak/ berkepentingan.
b. Tingkat Kecepatan Pengiriman naskah/surat dinas terdiri atas:
1) Sangat Segera/Kilat adalah naskah/surat dinas yang disampaikan segera
setelah selesai diproses dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat
antara lain melalui faksimile/e-mail/pos kilat khusus/jasa kurir untuk
pengiriman ke luar kota/luar negeri atau melalui petugas/pelaksana untuk
BATAN
- 146 -
pengiriman di dalam kota. Pengiriman dilakukan pada hari yang sama dengan
batas waktu paling lambat 24 jam.
2) Segera adalah naskah/surat dinas yang disampaikan paling lambat dalam
waktu 2x24 jam dengan sarana pengiriman sama dengan angka 1) tersebut
di atas.
3) Biasa adalah naskah/surat dinas disampaikan sesuai jadwal pengiriman yang
telah ditentukan dengan batas maksimum 5 hari.
C. Penomoran Naskah/Surat Dinas
Penomoran Naskah/Surat Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional terdiri atas:
1. Nomor naskah/surat dinas dari Kepala BATAN, yaitu:
Naskah Dinas Arahan Kepala BATAN termasuk Keputusan
Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural, dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Singkatan Jabatan Eselon I/Bulan/Tahun
Contoh: 369/KA/XI/2009
2. Nomor naskah/surat dinas dari Sekretaris Utama dan Para Deputi BATAN,
yaitu:
Naskah Dinas Arahan Sekretaris Utama dan Para Deputi BATAN, dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Singkatan Jabatan Eselon I/Bulan/Tahun
Contoh: 487/SU/VIII/2009
3. Nomor naskah/surat dinas dari Subbagian Tata Persuratan BSDM BATAN:
a. Naskah/Surat Dinas ke luar instansi BATAN termasuk naskah/surat Perjanjian
Kerja Sama dan naskah/surat pengadaan barang/jasa yang ditandatangani Eselon
I/Kepala Unit Kerja/Unit Pengolah/Tim Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat,
dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Bulan/Tahun
Contoh: 03269/PL 00 02/IV/2009
b. Naskah/Surat Dinas mengenai Keputusan Kepegawaian termasuk Penetapan
Angka Kredit (PAK), dengan susunan:
BATAN
- 147 -
Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Tahun
Contoh: 03487/KP 02 02/2009
4. Nomor naskah/surat dinas dari masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah:
a. Naskah Penetapan Kepala Unit Kerja BATAN, dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Singkatan Unit Kerja (Unit Pengolah)/ Bulan/Tahun
Contoh: 036/RSG/X/2009
b. Naskah/Surat Dinas Unit Kerja (bukan Kantor Pusat) ke luar instansi BATAN
termasuk Naskah/Surat Perjanjian Kerja Sama dan naskah/ surat pengadaan
barang/jasa, dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Bulan/Tahun
Contoh: 299/KS 00 01/IX/2009
5. Nomor naskah dinas di lingkungan BATAN (Eselon I dan Unit Kerja/ Unit
Pengolah), dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Kode Singkatan Jabatan (Eselon I/Unit
Kerja/Unit Pengolah)/Tahun
Contoh: 901/BN 01/NBR 2/2009
Pencantuman kode singkatan jabatan pimpinan/unit kerja/unit pengolah
menunjukkan pembuat konsep naskah/surat dinas dan nomor-nomor naskah/surat
dinas tersebut diperoleh dari masing-masing tata usaha unit kerja/unit pengolah yang
menandatangani naskah/surat dinas.
Contoh: 1) Nota Dinas tentang penerimaan calon PNS dibuat oleh Biro SDM dan
ditandatangani oleh Sekretaris Utama, penomorannya: 039/KP 00
02/SDM/2009
2) Nota Dinas yang ditandatangani dan dibuat oleh Sekretaris Utama,
penomorannya: 109/OT 01/SU/2009
Penomoran Naskah/Surat Dinas dengan sifat Sangat Rahasia atau Rahasia dilakukan
dengan susunan penomoran tersebut di atas ditambah dengan singkatan sifat
BATAN
- 148 -
naskah/surat dinas tersebut yaitu Sangat Rahasia atau Rahasia yang dicantumkan
sebelum nomor naskah/ surat dinas.
Contoh: 1) R-396/KN 00 03/SJM 4.2/2009
2) SR-04910/KP 03 02/VIII/2009
D. Wewenang Penandatanganan Naskah/Surat Dinas
1. Kewenangan penandatanganan naskah/surat dinas ke luar BATAN yang bersifat
kebijakan/keputusan/arahan dilakukan oleh Kepala BATAN.
2. Pejabat eselon I dan II dapat menandatangani naskah/surat dinas sesuai dengan
bidang tugas pejabat tersebut.
3. Kewenangan penandatanganan naskah/surat dinas ke luar instansi BATAN yang tidak
bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpah-kan/diserahkan kepada tingkat
eselon di bawahnya atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk
menandatangani naskah/surat dinas tersebut sekurang-kurangnya tingkat eselon III
dan Ketua Panitia/Tim sesuai dengan bidang tugasnya dan wewenang yang
dilimpahkan dengan 2 macam bentuk pelimpahan, yaitu:
a. Menggunakan kata/sebutan atas nama disingkat a.n.
Contoh:
a.n. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir Kepala PRSG,
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
a.n. Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir Kepala Bidang Jaminan Mutu
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 149 -
b. Menggunakan kata/sebutan untuk beliau disingkat u.b. , yaitu:
Pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada bawahannya
Contoh : a.n. Sekretaris Utama Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Humas
u.b. Kepala Bagian Hukum tanda tangan
Nama Lengkap NIP:
Catatan:
• Penulisan nama jabatan pejabat yang berwenang diketik lengkap, sedangkan
nama jabatan pejabat yang menandatangani naskah/ surat dinas dapat
disingkat, dan diketik dengan huruf awal kapital.
• Pejabat yang menandatangani naskah/surat dinas dengan atas nama/ untuk beliau
tidak mengirim tembusan, tetapi perlu memberitahukan kepada pejabat yang
berwenang.
4. Penandatanganan naskah dinas dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
berdasarkan Surat Perintah, terdiri atas:
a. Pelaksana Harian (Plh.), yaitu pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang
dari atasannya yang bersifat sementara sampai dengan pejabat definitif aktif
kembali.
Pejabat yang bersangkutan berhalangan hadir sekurang-kurangnya 7 hari kerja
karena dinas ke daerah/luar negeri, mengikuti diklat, menunaikan ibadah haji,
sakit dan perlu dirawat, atau menjalani hak cuti.
b. Pelaksana Tugas (Plt.), yaitu pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang
bersifat sementara sampai dengan pejabat definitif ditetapkan.
Pelaksana Tugas digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani
naskah dinas belum ditetapkan (kosong) karena menunggu ketentuan bidang
kepegawaian lebih lanjut, antara lain disebabkan pejabat sebelumnya menjalani
masa purnabakti (pensiun), mutasi, diberhentikan, atau berhalangan tetap.
BATAN
- 150 -
Contoh: Plh. Kepala Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri,
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
Plt. Kepala Subbagian Mutasi, tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
E. Media/Sarana Naskah/Surat Dinas
1. Kertas Naskah/Surat Dinas
Media/Sarana Naskah/Surat Dinas adalah alat untuk merekam informasi yang
dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas).
a. Ukuran dan Seri, yaitu:
1) Kegiatan surat-menyurat dinas, penggandaan, dan dokumen pelaporan
menggunakan kertas HVS maksimal 80 gram seri A4: 297 x 210mm (8 ¼
x 11 ¾ inci).
2) Kertas kop instansi yang dicetak dan dicantumkan lambang negara dan/atau
logo instansi menggunakan kertas HVS 80 gram seri A4.
3) Naskah dinas yang mempunyai nilai guna dengan jangka waktu lama dan nilai
keasaman tertentu menggunakan kertas HVS di atas 80 gram seri A4.
b. Warna dan Kualitas, yaitu:
1) Kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond)
2) Warna Lembar Sampul (cover) diatur sebagai berikut:
a) Biru untuk Naskah Peraturan Kepala BATAN dan Pedoman BATAN
b) Merah untuk Prosedur BATAN
3) Naskah/surat dengan jangka waktu simpan 10 tahun/lebih/ bernilai guna
permanen menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman
(pH) 7.
BATAN
- 151 -
2. Sampul/Amplop Naskah/Surat Dinas
Sampul/amplop naskah/surat dinas adalah sarana kelengkapan penyampaian
naskah/surat dinas terutama untuk naskah/surat dinas ke luar instansi BATAN.
Sampul/amplop naskah/surat dinas dicetak sesuai dengan kertas kop naskah/surat
dinas.
a. Ukuran:
1) Naskah/surat dinas yang dapat dilipat menggunakan sampul/ amplop ukuran
105mm x 227mm (amplop kabinet).
2) Naskah/surat dinas yang mempunyai lampiran dan tidak dapat dilipat
menggunakan sampul/amplop disesuaikan dengan tebal naskah/surat dinas
tersebut dan pada setiap sisi sampul/amplop diberi ruang maksimal 0,5 inci
(amplop coklat).
b. Warna dan Kualitas:
Sampul/amplop naskah/surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond),
berwarna putih atau coklat muda disesuaikan dengan ukuran dan berat
naskah/surat dinas tersebut.
c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan:
1) Alamat pengirim dicetak di tengah (centring) pada sampul/amplop kabinet
dan di bagian kiri atas pada sampul/amplop coklat sesuai dengan kertas kop
naskah/surat dinas.
2) Alamat tujuan diketik pada bagian kanan tengah, sama dengan alamat tujuan
yang tercantum di kepala naskah/surat dinas tersebut.
d. Tata Cara Penggunaan:
1) Naskah/surat dinas yang bersifat Biasa dan ditujukan kepada instansi di luar
BATAN diberi sampul/amplop sesuai dengan ukuran naskah/surat dinas
tersebut, sedangkan naskah/surat dinas antar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor
Pusat, PPTN Serpong, dan PPTN Pasar Jumat tidak diberi sampul/amplop dan
BATAN
- 152 -
naskah/surat dinas dari/ke PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta disatukan
dalam satu sampul/amplop coklat.
2) Naskah/surat dinas yang bersifat Sangat Rahasia atau Rahasia antar Unit
Kerja/Unit Pengolah diberi 2 sampul/amplop yaitu sampul/amplop I (sebelah
dalam) dicantumkan alamat tujuan, nomor, dan sifat naskah/surat dinas, dan
sampul/amplop II (sebelah luar) dicantumkan alamat tujuan dan nomor
naskah/surat dinas, kemudian untuk naskah/surat dinas dari/ke PPTN
Bandung dan PPTN Yogyakarta dimasukkan dan/atau disatukan dengan
naskah/surat dinas yang bersifat Biasa ke dalam sampul/amplop coklat pada
angka 1) tersebut di atas.
3. Warna Tinta
a. Warna tinta untuk penulisan naskah/surat dinas adalah warna hitam.
b. Penandatanganan menggunakan warna biru tua.
c. Warna tinta merah hanya digunakan untuk penulisan tingkat
keamanan/kerahasiaan yaitu kata Sangat Rahasia dan Rahasia.
F. Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi
Gelar akademik terdiri dari Sarjana, Magister, dan Doktor sesuai Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178/U/2001 tanggal 21 November 2001 tentang
Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Pencantuman gelar akademik, sebutan
profesional, dan gelar doktor kehormatan hanya digunakan pada dokumen resmi yang
berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
Penulisan gelar Sarjana dan Magister dicantumkan di belakang nama yang berhak atas
gelar yang bersangkutan dengan huruf S untuk Sarjana atau huruf M untuk Magister
diikuti singkatan nama kelompok bidang keahlian, sedangkan gelar akademik Doktor
disingkat Dr. dicantumkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) diberikan kepada seseorang
yang telah memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana dan berjasa luar biasa
dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
BATAN
- 153 -
kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Penulisan gelar Doktor Kehormatan disingkat
Dr. (H.C) dicantumkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut.
Sebutan profesional lulusan Program Diploma dicantumkan di belakang nama yang
berhak atas sebutan tersebut yang terdiri atas:
1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
2. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A. Ma.
3. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
4. Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV disingkat SST
BATAN
- 154 -
BAB IV
LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Lambang Negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai
tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.
A. Lambang Negara:
Lambang Negara berwarna emas digunakan untuk tata naskah dinas pejabat negara,
seperti: Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
MPR/DPR/MA/BPK, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Duta Besar, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan pejabat negara
lainnya.
Lambang Negara digunakan dalam naskah dinas seperti: Kerja Sama Antar-pemerintah
(G to G), Kerja Sama Pemerintah dan pihak luar negeri, dan Kerja Sama Kota Kembar
(Sister City) yang diletakkan simetris di sebelah atas naskah/surat dinas tersebut dan di
atas map naskah.
B. Logo:
Logo BATAN dalam tata naskah dinas digunakan untuk:
1. Cap Dinas
2. Kertas kop naskah/surat dinas yang diletakkan di tengah marjin dan di sisi kiri atas
kertas
3. Lembar kedua dan berikutnya untuk naskah/surat dinas yang diletakkan di tengah
marjin kertas
4. Sampul/amplop naskah/surat dinas yang diletakkan di sisi kiri atas sampul/amplop
kabinet dan amplop coklat
5. Kartu undangan dinas yang diletakkan di tengah marjin kartu
BATAN
- 155 -
C. Cap Dinas
1. Bentuk
a. Cap Dinas Jabatan Kepala BATAN
Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: kata KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL dan REPUBLIK INDONESIA dengan
bintang segi lima di antara kedua kata tersebut, kemudian Lambang Negara
Republik Indonesia yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1)
b. Cap Dinas BATAN
Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: kata BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL dan REPUBLIK INDONESIA dengan bintang
segi lima di antara kedua kata tersebut, kemudian logo BATAN yang diletakkan
di tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1a)
c. Cap dinas masing-masing Satuan Kerja BATAN
Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: nama SATUAN
KERJA dan kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL dengan bintang segi
lima di antara kedua kata tersebut, kemudian logo BATAN yang diletakkan di
tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1b)
Khusus untuk cap dinas BATAN tidak dicantumkan kata BATAN dibawah Logo.
2. Warna dan Penggunaan
Cap Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional berwarna biru tua.
a. Cap Dinas warna biru tua digunakan untuk mengesahkan naskah dinas yang
telah ditandatangani pejabat yang berwenang.
b. Nota Dinas, Memo dan surat menyurat ke luar negeri (termasuk surat
perjanjian) tidak menggunakan Cap Dinas.
3. Pembubuhan
Pencantuman Cap Dinas adalah sebagai berikut:
a. Naskah/surat dinas di sebelah kiri dan menyentuh tanda tangan
b. Sampul/amplop di sebelah kiri di bawah nomor naskah/surat dinas
c. Naskah dinas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
BATAN
- 156 -
Gambar : 1
Cap Dinas
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Contoh Cap Dinas Gambar Cap Dinas
Susunan Teks Bentuk/Ukuran Keterangan
a. Kepala
Badan Tenaga Nuklir Nasional
b. Lambang Negara
c. Republik Indonesia
d. Bintang Segi Lima
- Lingkaran luar:
garis tengah 4cm R1 = 2cm
- Lingkaran dalam: garis tengah 2,80cm
R2 = 1,40cm
Digunakan untuk:
Surat Dinas yang
ditandatangani Kepala BATAN (warna biru tua)
BATAN
- 157 -
Gambar : 1a
Cap Dinas
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Contoh Cap Dinas
Gambar Cap Dinas
Susunan Teks Bentuk/Ukuran Keterangan
a. Badan Tenaga Nuklir Nasional
b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional
c. Republik Indonesia d. Bintang Segi Lima
- Lingkaran luar:
garis tengah 4cm R1 = 2cm
- Lingkaran dalam: garis tengah 2,80cm
R2 = 1,40cm
Digunakan untuk:
Naskah Dinas
yang ditandatangani Sekretaris Utama, Para Deputi,
dan Kepala Biro (warna biru tua)
BATAN
- 158 -
Gambar : 1b
Cap Dinas
Unit Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional
Contoh Cap Dinas
Gambar Cap Dinas
Susunan Teks Bentuk/Ukuran Keterangan
a. Nama Unit kerja
b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional
c. Badan Tenaga Nuklir Nasional d. Bintang Segi Lima
- Lingkaran luar:
garis tengah 4cm R1 = 2cm
- Lingkaran dalam: Garis tengah 2,80cm
R2 = 1,40 cm
Digunakan untuk:
Naskah Dinas yang ditandatangani
Para Kepala Pusat dan Ketua STTN (warna biru tua)
BATAN
- 159 -
BAB V
TATA KEARSIPAN
A. Pengertian
1. Pengertian Arsip
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 1, Arsip adalah:
a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan
Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan.
b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau
perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun
berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
Menurut fungsinya arsip dibedakan menjadi 2, yaitu:
a. Arsip Dinamis yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam
perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada
umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan
administrasi negara.
b. Arsip Statis yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk
perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun
untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
2. Pengertian Tata Kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengelolaan arsip dengan
lingkup kegiatan keseluruhan siklus daur hidup arsip mulai dari tahap penciptaan,
penataan, penggunaan, penemuan kembali, pemeliharaan sampai dengan
penyusutan.
BATAN
- 160 -
B. Tujuan Kearsipan
Tujuan Kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban
nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan
kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi
kegiatan pemerintah.
C. Kegiatan Pengelolaan Arsip
1. Ketatalaksanaan Kearsipan
a. Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk
Pengendalian naskah/surat dinas masuk dari instansi pemerintah, instansi
swasta, dan antar Unit Kerja/Unit Pengolah dilakukan oleh Penata Persuratan,
Penata Persuratan dan Kepegawaian, Pengatur Tata Persuratan, Pengatur
Administrasi Umum, dan Arsiparis masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah,
Asal Surat : .............................................................................................
Isi Ringkas : ............................................................................................ ............................................................................. Diterima Tanggal : ............................................................................................
Tanggal Penyelesaian :
INSTRUKSI/INFORMASI
DITERUSKAN KEPADA
_______________________________
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan
Kepada : ............................................................................................... Tanggal : ...............................................................................................
BATAN
- 195 -
Formulir : 5
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PENGENDALIAN NASKAH/SURAT DINAS KELUAR UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : …………………..
No.
Tgl.
Pencatatan
Asal
Naskah/ Surat
Tujuan
Naskah/Surat
No./Tgl.
Naskah/ Surat
Perihal
Penyeleksian
Naskah/ Surat
Kelengkapan
Naskah/ Surat
Tanggal
Pengiriman
Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Kolom 1 : Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas keluar
Kolom 2 : Tanggal pencatatan naskah/surat dinas keluar Kolom 3 : Pengirim naskah/surat dinas keluar Kolom 4 : Alamat tujuan naskah/surat dinas keluar Kolom 5 : Nomor dan tanggal naskah/surat dinas keluar Kolom 6 : Isi ringkas naskah/surat dinas keluar Kolom 7 : Sifat naskah/surat dinas keluar Kolom 8 : Ada / tanpa lampiran(TL) / tertutup tanpa keterangan (TK) Kolom 9 : Tanggal pengiriman naskah/surat dinas keluar Kolom 10 : Jenis pengiriman dan tandatangan/paraf penerima naskah/surat
dinas keluar
BATAN
- 196 -
Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat
BATAN
- 197 -
Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong
BATAN
- 198 -
Proses Naskah/Surat Dinas Masuk PPTN Pasar Jumat
BATAN
- 199 -
Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta
KEPUTUSAN/PERATURAN *) UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : ……………………………….
Pemeriksa
Terakhir (Paraf) Penandatangan (Tandatangan)
No. Urut
Tgl. Pencatatan
Asal Konsep/ Net
Naskah/
Surat
Tujuan Konsep/ Net
Naskah/
Surat
Nomor dan
Tanggal Naskah/
Surat
Perihal Unit Kerja
Tgl. Unit Kerja
Tgl.
Tgl. Pengiriman
Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
*) coret yang tidak perlu
Keterangan : Kolom 1 : Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas keluar Kolom 2 : Tanggal pencatatan naskah/surat dinas keluar Kolom 3 : Pembuat konsep naskah/surat dinas keluar
Kolom 4 : Alamat tujuan naskah/surat dinas keluar Kolom 5 : Nomor dan tanggal naskah/surat dinas keluar Kolom 6 : Isi ringkas naskah/surat dinas keluar
Kolom 7 : Unit Kerja sebagai pemeriksa terakhir konsep/net naskah/surat dinas keluar yang turun
Kolom 8 : Tanggal turunnya konsep/net naskah/surat dinas keluar ke Unit Kerja sebagai
pemeriksa terakhir Kolom 9 : Unit Kerja sebagai penandatangan konsep/net naskah/surat dinas keluar yang
turun
Kolom 10 : Tanggal turunnya konsep/net naskah/surat dinas keluar ke Unit Kerja sebagai penandatangan
Kolom 11 : Tanggal pengiriman naskah/surat dinas keluar Kolom 12 : Tandatangan/paraf penerima naskah/surat dinas keluar
BATAN
- 201 -
Formulir : 7
Permohonan Pengiriman
Yth. Subbagian Tata Persuratan Biro SDM BATAN Jalan Kuningan Barat
Jakarta Selatan
Kami mohon bantuan pengiriman naskah/surat dinas terlampir :
No.
Urut
Nomor/Tanggal
Naskah/Surat Dinas
Alamat Tujuan
Naskah/Surat Dinas
Keterangan
melalui : Kantor Pos (Kilat Khusus/Tercatat/Paket Pos/Perangko Biasa/Pos Udara/Express
Mail Service (EMS)/Pos Ekspres), Jasa Kurir (Elteha/DHL/TIKI), atau Caraka/Kurir *)
Terima kasih.
Jakarta, …………………………
a.n. Kepala ……………………
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 202 -
Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat
BATAN
- 203 -
Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong
BATAN
- 204 -
Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat
BATAN
- 205 -
Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung PPTN Yogyakarta
BATAN
- 206 -
Formulir : 8
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR TUNJUK SILANG
Indeks :
Kode :
Isi Ringkas :
Lihat Titel :
Indeks :
Kode :
BATAN
- 207 -
Formulir : 9
FORMULIR SURVEI ARSIP
Nama Instansi : Alamat :
Unit Kerja :
Lokasi Arsip :
Asal Arsip :
Kondisi Ruangan :
Kondisi Arsip :
Media :
Volume :
Tahun :
Sistem Penataan :
Jalan Masuk :
Pelaksana Survei :
Tanggal :
BATAN
- 208 -
Formulir : 10
DAFTAR IKHTISAR ARSIP
NAMA INSTANSI : ALAMAT :
No.
Asal Arsip
Tahun
Jumlah
Media
Penataan
Lokasi
Ket.
BATAN
- 209 -
Formulir : 11
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KARTU DESKRIPSI
Nomor Definitif
Unit Pengolah
Pelaksana
Nomor Sementara
Bentuk Redaksi
Dari/Kepada
Isi Ringkas
Tingkat Perkembangan
Tanggal
Jumlah
Catatan :
BATAN
- 210 -
Formulir : 12
DAFTAR WAKTU PENYIMPANAN ARSIP
No.
Jenis/Series
Arsip
Kurun Waktu
Volume
Waktu Simpan
Nasib Akhir/ Keterangan
BATAN
- 211 -
Formulir : 13
DAFTAR PERTELAAN ARSIP
UNIT KERJA :
No.
Series/Jenis Arsip
Tahun
Jumlah
Keterangan
BATAN
- 212 -
Formulir 14
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR PEMINJAMAN ARSIP
Unit Pengolah ------------------- …………………….. *) No. : ………… Unit Kearsipan
No. Indeks Judul Kode Jumlah
Dokumen/ Berkas
Lokasi Penyimpan
an
Catatan
Tanggal Peminjaman : Tanggal Pengembalian : Nama Peminjam : Nama Petugas Arsip : Jabatan : Unit Pengolah : ............................................... ......................................... NIP : NIP : *) coret yang tidak perlu
BATAN
- 213 -
Formulir : 14a
LEMBAR LAYANAN JASA/BAHAN KEARSIPAN
Dengan ini kami mohon untuk : diberikan penjelasan mengenai materi informasi kearsipan melalui :
telepon/tatap muka/surat menyurat/
komputer *) meminjam arsip untuk dibaca di tempat
digandakan
No.
Kode
Nomor dan
Tingkat Kerahasiaan
Urut
Isi Ringkas
Klasifikasi Tanggal Surat (SR, R, B) (Kuantitas)
Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. Nama Petugas Arsiparis : Nama Pengguna Layanan Jasa : Jabatan : Jabatan : Tanggal Layanan : Unit Kerja : Waktu Layanan : Instansi : Instansi : Alamat : Alamat : Tanggal Layanan : Tandatangan : Waktu Layanan :
Tandatangan : *) coret yang tidak perlu beri tanda V untuk salah satu kegiatan Lembar I untuk petugas Arsiparis/yang melayani
BATAN
- 214 -
Formulir : 15
DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIPINDAHKAN
UNIT KERJA : PELAKSANA :
PENANGGUNGJAWAB :
No.
Series/Jenis
Arsip
Tahun
Jumlah
Penataan
Keterangan
BATAN
- 215 -
Formulir : 15a
BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF UNIT KERJA : ………………………………..
Pada hari ini …………… tanggal …… bulan ……………. tahun …., dilaksanakan pemindahan
arsip inaktif dari Unit Kerja ……………… ke Pusat Arsip, yang melibatkan :
Nama :
Jabatan :
NIP :
Unit Kerja :
Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja …………… sebagai Pihak I,
Nama :
Jabatan :
NIP :
Unit Kerja :
Dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Arsip, sebagai Pihak II.
Pihak I menyerahkan tanggungjawab dan wewenang pengelolaan arsip yang dimaksud
dalam daftar terlampir kepada Pihak II. Pihak II akan memberikan layanan arsip pada
Pihak I.
………………., ………………….
Pihak II Pihak I
………………………….. ……………………………
BATAN
- 216 -
Formulir : 16
DAFTAR PERTELAAN ARSIP
YANG DIMUSNAHKAN/DISERAHKAN
UNIT KERJA :
PELAKSANA :
PENANGGUNGJAWAB :
No. Series/Jenis dan Deskripsi
Arsip Tahun Jumlah Keterangan
BATAN
- 217 -
Formulir : 16a
BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
Pada hari ini ……………… tanggal …… bulan ………….. tahun ……., yang bertandatangan di
bawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah
melaksanakan pemusnahan arsip …………………, sejumlah ………………….. tercantum dalam
Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan*) (terlampir) ……… lembar,
penghancuran secara total dengan cara …………………………………………
Saksi-Saksi : Kepala Arsip
………………………….. ……………………………
Satuan Pengawas Intern
…………………………..
Bagian Hukum
…………………………..
Bagian Pengawasan
BATAN
- 218 -
Formulir : 16b
BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS
Pada hari ini ………… tanggal …… bulan ……………tahun ……., kami yang bertandatangan di
bawah ini :
1. Nama :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja ………… (instansi yang menyerahkan)
selanjutnya disebut Pihak Pertama,
2. Nama :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut Pihak Kedua,
Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip-arsip seperti tercantum dalam Daftar
Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan*) (terlampir) untuk disimpan di Arsip Nasional
Republik Indonesia.
Yang menerima Yang menyerahkan Pihak Kedua, Pihak Pertama,
………………………….. ……………………………
Arsip Nasional RI Instansi yang menyerahkan
*) coret yang tidak perlu
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
-ttd-
HUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
Swastika Risa
BATAN
LAMPIRAN II PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 081/KA/IV/2009
TANGGAL : 7 April 2009
KODE KLASIFIKASI
A. KLASIFIKASI SUBSTANTIF
BN BAHAN BAKAR NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR
BN 00 BAHAN GALIAN NUKLIR
BN 00 01 Teknik Pemetaan Geologi Bahan Galian Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• survei geologi
• pemetaan radiometri
• analisis struktur dan mineralogi untuk penyusunan sintesis