BATAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu menyusun Standar Operasi Prosedur; b. bahwa agar terdapat kesesuaian dan kesamaan dalam penyusunan dan pengendalian Standar Operasi Prosedur, perlu membuat pedoman penyusunan dan pengendalian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 3. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional; 5. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012; 6. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
34
Embed
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR …jdih.batan.go.id/unduh/jdih/743838263672013-12.pdfintervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BATAN
PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu
menyusun Standar Operasi Prosedur;
b. bahwa agar terdapat kesesuaian dan kesamaan dalam
penyusunan dan pengendalian Standar Operasi Prosedur, perlu
membuat pedoman penyusunan dan pengendalian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Penyusunan
dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
3. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan
Tenaga Nuklir Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
BATAN
- 2 -
8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Tata
Kerja Balai Elektromekanik;
9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumentasi dan
Elektromekanik;
10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan
Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;
11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan
Instrumentasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Tatalaksana (Business Process);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/35/M-PAN/11/2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
230/KA/XII/2012 Tentang Pedoman Tata Kearsipan dan Kode
Klasifikasi;
15. Peraturan Kepala BATAN Nomor 231/KA/XII/2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR.
Pasal 1
Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional
Prosedur (SOP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BATAN
- 3 -
Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
acuan/pedoman bagi kesesuaian dan kesamaan penyusunan SOP.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
-ttd-
DJAROT SULISTIO WISNUBROTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
-ttd-
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1648
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,
TOTTI TJIPTOSUMIRAT
BATAN
- 1 -
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan
melalui Reformasi Birokrasi. Amanat ini selanjutnya dijabarkan dalam
rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah
menetapkan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas
pembangunan nasional. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk
membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas
tinggi, produktivitas tinggi, bertanggung jawab, mampu memberikan
pelayanan yang prima serta membangun birokrasi yang bersih, efisien,
efektif, produktif, transparan, dan akuntabel.
Salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah
penataan tatalaksana dengan memaksimalkan dukungan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bermuara pada kepercayaan
masyarakat terhadap birokrasi. Penataan tatalaksana diwujudkan dalam
pemetaan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung, yang
disertai dengan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
BATAN
- 2 -
Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di BATAN tersebut perlu
dilaksanakan perbaikan proses penyelengaraan tugas dan fungsi (tusi)
khususnya dengan menyempurnakan dan menyeragamkan format SOP
yang telah ada dan menyusun SOP baru yang diperlukan.
Pengertian Umum SOP adalah sebagai berikut:
• Instruksi tertulis sederhana, untuk menyelesaikan tugas rutin dengan
cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan
operasional;
• Serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari aktivitas
rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi;
• Penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana
dan oleh siapa.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Pedoman Penyusunan dan Pengendalian SOP adalah sebagai
pedoman bagi Unit Kerja di BATAN dalam menyusun dan mengendalikan
SOP agar mempunyai prinsip, persepsi dan format yang sama.
Tujuan Pedoman Penyusunan dan Pengendalian SOP adalah untuk :
1. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta ketertiban
penyelenggaraan tugas dan fungsi BATAN;
2. memberikan keseragaman SOP pada Unit Kerja di BATAN.
C. Definisi
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilaksanakan,
dimana dan oleh siapa dilakukan.
2. SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan
tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang
aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan
yang diperuntukan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat
administratif.
BATAN
- 3 -
3. SOP Teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan
yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan
satu peran atau jabatan.
4. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan
oleh Unit Kerja lini BATAN kepada masyarakat atau instansi
pemerintah yang lain secara langsung, termasuk Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
5. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan oleh Unit Kerja
pendukung kepada seluruh unit atau pegawai di BATAN.
6. Dokumen Terkendali adalah dokumen yang didistribusikan kepada
personil atau pihak tertentu yang sudah ditentukan dan apabila
terjadi perubahan/revisi terhadap dokumen tersebut, maka
organisasi berkewajiban memberikan revisi dokumen yang baru dan
menarik dokumen yang lama.
7. Dokumen Tidak Terkendali adalah dokumen yang didistribusikan
kepada personil atau pihak tertentu yang tidak/belum ditentukan
dan apabila terjadi perubahan/revisi terhadap dokumen tersebut
maka organisasi tidak berkewajiban memberikan revisi dokumen
yang baru dan juga tidak menarik yang lama.
8. Rekaman adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa sesuatu
hasil telah dicapai atau suatu bukti kegiatan telah dilaksanakan.
D. Manfaat
Manfaat SOP dalam lingkup penyelenggaraan administrasi pemerintahan
antara lain:
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin
dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara
keseluruhan.
BATAN
- 4 -
4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai
cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu
mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan
dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi
mutu, waktu dan prosedur.
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus
dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai.
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari
kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan
penyimpangan.
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural
dalam memberikan pelayanan.
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam
penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat
memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
E. Prinsip
Penyusunan dan pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip
sebagai berikut:
1. Kemudahan dan kejelasan
SOP harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh
semua pegawai bahkan seseorang yang sama sekali baru dalam
pelaksanaan tugasnya.
BATAN
- 5 -
2. Efisiensi dan efektivitas
SOP harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam
proses pelaksanaan tugas.
3. Keselarasan
SOP harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang
terkait.
4. Keterukuran
Output dari SOP mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang
dapat diukur pencapaian keberhasilannya.
5. Dinamis
SOP harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan
peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
6. Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani).
SOP harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer's
needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.
7. Kepatuhan hukum
SOP harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan
pemerintah yang berlaku.
8. Kepastian hukum
SOP harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum
yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi
pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.
9. Konsisten
SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh
siapa pun terkait, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran
organisasi pemerintahan.
10. Komitmen
SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh
jajaran organisasi, dari level yang paling tinggi dan terendah.
BATAN
- 6 -
11. Perbaikan Berkelanjutan
Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-
penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar
efisien dan efektif.
12. Mengikat
SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan yang telah ditetapkan.
13. Seluruh unsur pelaksana terkait memiliki peran penting
Seluruh unsur pelaksana terkait memiliki peran-peran tertentu
dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pelaksana tertentu
tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan terganggu
keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses
penyelenggaraan pemerintahan.
14. Terdokumentasi dengan baik
Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan
dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap
mereka yang memerlukan.
F. Ruang Lingkup
Pedoman ini berlaku pada seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi di
BATAN dalam menyusun, menerapkan dan mengendalikan SOP,
mencakup pelayanan eksternal, pelayanan internal, kegiatan penelitian,
pengembangan dan penerapan energi nuklir, isotop dan radiasi serta
kegiatan kesekretariatan.
G. Referensi
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga
Nuklir Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014;
BATAN
- 7 -
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana (Business Process);
6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005-396/KA/XI/2005
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai di Lingkungan BATAN;
8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
230/KA/XII/2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan dan Kode
Klasifikasi;
9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
231/KA/XII/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
10. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 093/KA/V/2009 tentang Petunjuk