PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 254/PER-BALITBANGKP/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : bahwa dalam rangka rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Starategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111); 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
85
Embed
PERATURAN TENTANG 2019 - kinerjaku.kkp.go.idkinerjaku.kkp.go.id/2016/dok/renstra/PERATURAN_KA._BALITBANGKP_NO... · Pasal 2 Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 254/PER-BALITBANGKP/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2015 – 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka rangka mendukung visi dan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Starategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun
2015 – 2019;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1227);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019.
Pasal 1
Menetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan ini.
Pasal 2
Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 merupakan acuan dalam penyusunan program dan anggaran Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan tahun 2015 – 2019.
Pasal 3
(1) Renstra Balitbang KP sebagai pedoman bagi Lingkup Balitbang KP yang terdiri dari :
a. Indikator Kinerja Program Unit Eselon I Balitbang KP b. Indikator Kinerja Kegitan Unit Eselon II Lingkup Balitbang KP; dan c. Kerangka Pendanaan BalitbangKP.
(2) Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Kepala
Badan ini.
a.n. Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 7 Desember 2015
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI
Lembar Pengesahan
Kabag Program
dan Kerja Sama
I - 1
Lampiran I Peraturan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan Nomor 254/PER-BALITBANGKP/2015
Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan (Renstra Balitbang KP) Tahun 2015 – 2019 tentunya
tidak terlepas dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang
menjadi panduan utama dalam penyusunan Renstra Balitbang KP. Renstra
KKP sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019.
Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP ditetapkan selaras dengan
visi pembangunan nasonal serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya
Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor
kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis
kepentingan nasional”. Dari pernyataan Visi KKP tersebut, terdapat tiga pilar
yang menjadi Misi KKP yaitu: Kedaulatan (sovereignty) ,Keberlanjutan
(sustainability), dan Kesejahteraan (prosperity).
Aspek Misi Kedaulatan (Sovereignty) berusaha mewujudkan
pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan
perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan. Misi Keberlanjutan (Sustainability) bertujuan untuk
mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan. Misi Kesejahteraan (Prosperity) ditujukan untuk mewujudkan
masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta
berkepribadian dalam kebudayaan.
I - 2
Salah satu tujuan pembangunan KP dari aspek misi kesejahteraan
(prosperity) terkait dengan peranan Balitbang KP adalah mengembangkan
inovasi iptek kelautan dan perikanan. Arah kebijakan terkait dengan tujuan
Balitbang KP memiliki langkah operasional sesuai Renstra KKP adalah sebagai
berikut:
a) Litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok
kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD,
rekayasa teknologi dan geneitka induk/benih/bibit unggul budidaya
perikanan, dll),
b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing
(produk perikanan, bioteknologi, dan garam),
c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan
perikanan,
d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan
ruang laut, dll),
e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan,
f) Peningkatan Knowledge Base Management System.
Renstra KKP secara eksplisit menyebutkan tentang paradigma
pembangunan kelautan dan perikanan yang terdiri dari: (1) Pertumbuhan, (2)
Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimakud adalah
bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan
dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri
dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi
dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai
tambah yang optimal di dalam negeri.
Balitbang KP dalam menyusun Renstra Balitbang KP merujuk pada
Permen KP No. 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019. Implikasinya, Balitbang KP
menyusun Rencana Strategis Balitbang KP Tahun 2015-2019 juga merupakan
amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.
I - 3
B. KONDISI UMUM
Dalam Renstra KKP, telah memberikan penekanan terhadap kondisi
umum kinerja dari Balitbang KP. Hal ini terlihat pada indikator jumlah hasil
litbang yang inovatif pada tahun 2014 mencapai 105 hasil litbang, yang terdiri
dari 29 litbang produk biologi, 25 litbang komponen teknologi, 33 paket
teknologi, 5 inovasi teknologi, 3 rancang bangun, 10 model kelembagaan/
pengelolaan/pengolahan garam. Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan
kelautan dan perikanan tersebut memiliki kebaharuan sebagian atau
kebaharuan seluruhnya, yang akan dipergunakan dalam mengembangkan
sistem produksi, pengolahan dan pemasaran berbasis IPTEK.
Kondisi umum hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang
dilakukan oleh Balitbang KP relatif beragam dari kegiatan Litbang perikanan
terkait stok ikan, perikanan budidaya, teknologi kelautan dan perikanan,
sumberdaya laut dan pesisir, pengolahan produk dan bioteknologi kelautan
dan perikanan. Balitbang KP juga melakukan kegiatan Litbang terkait kondisi
sosial ekonomi KP.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Tangkap
Balitbang KP memperkirakan potensi perikanan laut yang teridentifikasi
yaitu sekitar 7,3 juta ton, sementara produksi perikanan tangkap tahun 2014
telah mencapai 6,2 juta ton. Pada umumnya tingkat pengusahaan sudah
berada pada tahapan fully exploited dan over exploited, walaupun demikian
beberapa kelompok spesies dan spesies tertentu pada beberapa WPP masih
dalam tahapan moderate seperti ikan demersal di Samudra Hindia Selatan
Jawa (WPP 573), Teluk Tomini – Laut Seram (WPP 715), Laut Sulawesi (WPP
716) dan Samudra Pasifik (WPP 717). Pengembangan usaha penangkapan ikan
skala kecil masih dapat dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian
mengingat fishing ground perikanan demersal pada WPP tersebut relatif
sempit.
Pemanfaatan kelompok spesies pelagis kecil yang masih dalam tahapan
moderate berada di Laut Sulawesi (WPP 716), Samudra Pasifik (WPP717) serta
Laut Arafura dan Laut Timor (WPP 718). Hasil penelitian pemanfaatan ikan
peruaya jauh seperti tuna dan bill fish telah dikomunikasikan dengan
organisasi pengelola perikanan regional seperti Indian Ocean Tuna Comission
(IOTC), Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan
West and Central Pacific Tuna Commission (WCPFC). Tingkat pengusahaan
I - 4
tuna mata besar (big eye tuna) dan madidihang (yellow fin tuna) di Samudra
Hindia dan Samudra Pasifik sudah berada dalam tahapan fully exploited
hingga over exploited. Sedangkan tingkat pengusahaan ikan cakalang (skip
jack) masih dalam tahapan moderate. Pengembangan perikanan cakalang
masih dapat dilakukan akan tetapi perlu digunakan alat tangkap yang selektif
agar tidak mengganggu stok ikan madidihang dan tuna mata besar yang
sudah berada dalam tahapan over exploited.
Kajian stok terhadap masing-masing grup spesies perlu dilaksanakan
secara berkelanjutan dan berkala yang meliputi aspek biologi, dinamika dan
eksploitasinya. Hasil kajian ini merupakan informasi yang sangat dibutuhkan
bagi dasar pengelolaan perikanan spesies tersebut.
Disamping itu, dalam upaya peningkatan pemulihan potensi perlu juga
untuk segera mencoba penerapkan hasil rekomendasi Balitbang KP adalah hal
“open closed season system” untuk di beberapa WPP yang memiliki tingkat
pemanfaatan sudah pada titik fully exploited. Tentunya untuk mengurangi
dampak sosial yang tinggi, konsep ini dapat dilakukan pada saat tertentu,
utamanya pada musim dimana nelayan tidak melaut dan tentunya hanya
pada daerah-daerah yang diindikasikan sebagai spawning ground. Waktu
pelaksanaan open closed season system-pun tidak terlalu lama dalam satu
tahun. Hasil simulasi Balitbang KP menunjukkan peningkatan jumlah
tangkapan secara sangat signifikan.
Penelitian pada perairan umum daratan yang meliputi beberapa
perairan lebak lebung Sumatera Selatan, estuari, badan sungai, danau dan
waduk telah menghasilkan informasi ilmiah yang berkaitan dengan aspek
biologi, karakteristik habitat, potensi, penyebaran serta keanekaragan hayati.
Habitat ikan belida telah dipahami di perairan Sungai Mahakam, Sungai
Barito, Kaimantan Tengah, Indragiri Hilir (Riau) dan Bangka Belitung.
Penelitian sumberdaya ikan di kawasan estuari Sungai Musi Sumatera Selatan
menunjukkan bahwa dari 95 jenis ikan sebagian besarnya merupakan ikan
laut dan hanya sebagian kecil saja ikan air tawar. Beberapa paket kebijakan
dalam hal pengelolaan perairan umum daratan telah dihasilkan dan
disosialisasikan.
Penelitian yang berkaitan dengan pemacuan stok (stock enhancement)
telah dilaksanakan di perairan umum daratan maupun perairan pantai.
Stocking ikan bilih di Danau Toba (Sumatra Utara) dan ikan patin siam di
Waduk Gajah Mungkur (Wonogiri-Jawa Tengah) memberikan hasil baik, yang
ditandai dengan populasinya yang dapat memijah dan berkembang dengan
I - 5
baik. Perairan umum daratan lain yang dipilih sebagai tempat penelitian
pemacuan stok adalah Danau Teluk (Jambi), Waduk Koto Panjang (Riau),
Danau Sentani dan Sungai Moro (Papua), Waduk Jatiluhur (Purwakarta-Jawa
Barat) dan Danau Limboto (Gorontalo).
Di perairan pantai, kegiatan litbang yang berkaitan dengan rehabilitasi
habitat dan pengkayaan stok telah dilaksanakan di Teluk Jakarta, Teluk Saleh
(Nusa Tenggara Barat) dan Pantai Jemeluk (Bali). Pemacuan stok teripang
pasir (Holoturia scabra) telah dilaksanakan di Daerah Perlindungan Laut (DPL)
Gosong Pramuka dan Pulau Pamegaran, di Teluk Jakarta. Dari kegiatan ini
dapat diketahui bahwa pertumbuhan teripang meningkat 0,5% walaupun
persentase tertangkap kembalinya rendah karena migrasi teripang ke perairan
yang lebih dalam.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya
Produksi nasional perikanan budidaya tahun 2014 telah mencapai
14,52 juta ton. Produksi perikanan didukung oleh penyediaan lahan, benih,
input budidaya seperti pakan, pupuk, obat-obatan, pengelolaan kesehatan
ikan dan lingkungan, serta sistem usaha budidaya yang didukung oleh unsur-
unsur kelembagaan produsen, permodalan, penyuluhan, penanganan hasil
dan pemasaran. Kelayakan lahan untuk marikultur dan tambak telah
dihasilkan oleh kegiatan mandiri di beberapa daerah seperti di Sulawesi,
Kalimantan, Pantai Utara Jawa dalam kaitannya dengan revitalisasi tambak.
Melalui tim penguji, Menteri Kelautan dan Perikanan telah melepas
beberapa jenis ikan baru yaitu ikan Nila Srikandi, udang galah GI Macro
(Genetically Improved Macrobrachium rosenbergii), dan Lele Mutiara.
Perbenihan ikan laut dilakukan baik untuk mencari jenis-jenis baru maupun
melengkapi komponen teknologi budidaya yang masih harus diteliti pada
berbagai jenis ikan seperti kerapu, beronang, udang, ikan hias dan bahkan
tuna ekor kuning. Penerapan Culture Based Fisheries (CBF) yang
memanfaatkan blooming plankton akibat eutrofikasi khususnya dari limbah
(sisa pakan) Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Juanda Jatiluhur
(Purwakarta-Jawa Barat) mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan
masyarakat nelayan. Berbagai penelitian pakan telah mengindentifikasi
berbagai bahan baku pakan di berbagai daerah sebagai upaya untuk
mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan yang terus mengalami
kenaikan harga, yang mendorong usaha budidaya ikan kurang diminati akibat
biaya produski yang tinggi. Disamping itu, berbagai upaya telah dilakukan
I - 6
dengan memperkenal formulasi pakan ikan lokal dan revitalisasi mesin pakan
yang ada di masyarakat di sekitar pembudidaya. Beberapa penelitian
substitusi bahan baku pakan impor telah dihasilkan mulai dari informasi
ketersediaan bahan baku pakan lokal, teknik substitusi dan performansi
produksi ikan yang diberi pakan terbuat dari bahan baku lokal. Teknik
fermentasi dilakukan untuk meningkatkan nutrisi bahan baku pakan seperti
dengan fermentasi limbah pertanian dan perikanan. Penelitian kesehatan ikan
dan lingkungan telah berhasil membuat bahan vaksin dan cara-cara untuk
mengurangi ancaman berbagai penyakit ikan. Bahan pembuatan vaksin
tersebut diantaranya yaitu bahan vaksin untuk mencegah penyakit akibat
bakteri hydrophyla dan streptococcus.
Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat (iptekmas) sebagai
media penerapan hasil litbang perikanan budidaya telah dilakukan di berbagai
daerah antara lain di Jembrana-Bali pada budidaya tiram mutiara, ikan nila
BEST di Kabupaten Pacitan-Jawa Timur, udang galah di Kabupaten Sleman-
Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, ikan patin di Brebes-Jawa Tengah dan
polikultur udang windu-rumput laut-nila di Kabupaten Pinrang-Sulawesi
Selatan.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan
Telah diperoleh inovasi teknologi dan rekayasa berupa teknologi
konservasi, proteksi, eksplorasi dan eksploitasi di pesisir dan laut, dalam
rangka pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
Inovasi teknologi karung geotekstil untuk tambak budidaya telah dilakukan di
Eretan (Indramayu-Jawa Barat). Riset aplikasi teknologi desalinasi untuk
perikanan, riset bahan bakar gas untuk kapal nelayan juga telah dilakukan.
Selain itu teknologi buoy pantai untuk pemantauan perairan wilayah budidaya
rumput laut, telah di implementasikan di Wakatobi-Sulawesi Tenggara.
Teknologi pemantauan kualitas air dan lingkungan budidaya rumput laut dan
perikanan telah juga dibangun di Pulau Pramuka (Kepulauan Seribu-DKI
Jakarta).
Teknologi informasi dan instrumentasi yang sudah dikaji berupa sistem
navigasi dan komunikasi (navkom) untuk kapal ikan kurang dari 30 GT (Gross
Tonnage), uji teknologi akustik untuk ancho di tambak udang intensif (Maros-
Sulawesi Selatan), dan teknologi turbin arus laut untuk membangkitkan
tenaga listrik.
I - 7
Teknologi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang telah
dikaji dan diuji antara lain: optimalisasi desain kapal ikan di pantai utara
(pantura) Jawa, Bali dan Sulawesi. Pengembangan Sistem Kapal Pengawas
Perikanan Indonesia (SKIPI) juga telah dilakukan. Kajian pemanfaatan Deep
Sea Water (DSW) juga telah selesai dilakukan dan dimanfaatkan Direktorat
Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K)-KKP. Telah
dilakukan kajian terhadap kelayakan dermaga perikanan terapung. Pada
akhir periode tahun 2014, telah diresmikan fasilitas INDESO (Infrastructure
Development of Space Oceanography)
Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil untuk memajukan sektor perikanan dan kelautan, telah
diciptakan teknologi yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi lokal. Kegiatan
ini diarahkan dalam rangka memperkenalkan dan menyediakan teknologi
ramah lingkungan (green technology) bagi kebutuhan masyarakat setempat.
Bentuk bantuan implementasi teknologi untuk masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil berupa listrik tenaga surya di Kampung Laut (Cilacap-Jawa
Tengah), di Gesing (Gunung Kidul-DI Yogyakarta), dan Pulau Owi-Papua, serta
energi alternatif teknologi hibrid (angin dan surya) di Gunung Kidul. Telah
diperkenalkan paket teknologi desalinasi air laut menjadi air tawar di Gesing-
Gunung Kidul dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan (Probolinggo-
Jawa Timur).
Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir
Kajian WPP sejak tahun 2007 – 2014 dan telah diverifikasi dan
difinalisasi oleh institusi terkait antara lain Badan Koordinasi Survei dan
Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (Mabes
TNI AL), Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros)-TNI AL serta Kementerian
Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dilanjutkan
penyusunan Peraturan Menteri (PerMen) tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesai (WPP RI) untuk disahkan oleh Menteri Kelautan
dan Perikanan. Pada tahun 2009 PerMen WPP RI disahkan dengan Nomor:
PER.01/MEN/2009 yang digunakan untuk kepentingan pengelolaan
perikanan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan konservasi serta
penelitian dan pengembangan perikanan yang ada di laut.
Selain itu, telah dilakukan pula kajian batas aktual Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan negara tetangga yang lebih diarahkan pada
I - 8
kegiatan yang menghasilkan produk-produk operasional, berupa peta-peta
WPP operasional, di samping status batas maritim Indonesia menjadi penting
ketika harus dilakukan pengawasan dan pengelolaan perikanan, terutama
perikanan tangkap, agar terhindar dari kesalahpahaman antar negara yang
berujung pada konflik regional. Pembangunan atlas nasional menjadi penting
jika mengingat kurangnya data aktual dan yang “membumi” sehingga mudah
dipahami oleh semua pihak. Pada saatnya nanti, atlas nasional kelautan
disusun sebagai agenda tahunan mengikuti perkembangan data.
Pemantauan anomali tinggi muka air laut di perairan Indonesia
menghasilkan data base parameter-parameter dinamika laut secara spasial
dan temporal. Data base ini akan berguna bagi kajian perkiraan daerah fishing
ground. Penelitian toponimi melalui kajian unsur rupa bumi teluk dan tanjung
telah dilakukan di Teluk Bungus (Padang-Sumatera Barat) dan dihasilkan
Panduan Survei Toponim Maritim, Format Pangkalan Data, Database Toponim
Teluk dan Tanjung. Eksplorasi dasar laut Kawasan Timur Indonesia (KTI)
dilakukan dengan metoda termografik seismik telah menghasilkan informasi
geodinamika zona subduksi dan sebaran naiknya materi panas dari dalam
bumi serta diketahui potensi keberadaan gunung api di bawah laut dan
aktifitas hidrotermal.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
Iptek yang dikembangkan melalui inovasi pengolahan produk dan
bioteknologi kelautan dan perikanan adalah untuk mendukung
pengembangan industri berbasis pemanfaatan sumberdaya biota perairan,
terutama dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing. Hasil
penelitian komponen teknologi yang telah dijadikan paket teknologi di
antaranya adalah sebagai berikut:
(1) Paket teknologi pemanfaatan mikroorganisme laut pada industri
pengolahan hasil perikanan dan pemanfaatan limbahnya. Paket
teknologi mekanisasi proses pengeringan dan pemisahan filtrat
rumput laut dihasilkan masing-masing melalui rekayasa alat
pengering rumput laut dan rekayasa alat pemisah filtrat rumput laut.
(2) Paket teknologi pengolahan ekstraksi khitin dan khitosan yang dibuat
dari cangkang udang dan rajungan/kepiting telah diterbitkan dalam
bentuk buku panduan yang dilengkapi dengan analisis ekonomi, dan
I - 9
digunakan sebagai pedoman untuk pengolahan/ekstraksi khitin dan
khitosan dalam bentuk unit pengolahan skala pilot plant. Paket
teknologi ini telah dirakit dengan pola pengembangan “model satelit”
dan telah disebarluaskan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan (P2HP) dalam bentuk Training For Trainers (TOT).
(3) Paket teknologi produksi gelatin dari kulit ikan nila, tuna dan kakap
merah dalam skala pilot plant berikut analisis pembiayaan produksi
gelatin telah dihasilkan pula. Pengolahan ikan asap yang baik telah
dihasilkan melalui perbaikan teknologi pengolahannya dengan telah
dikembangkannya alat pembuatan asap cair food grade berikut
teknik aplikasi asap cair pada pengolahan ikan asap. Penelitian
pengolahan ikan asap dengan asap cair menghasilkan produk ikan
asap yang tidak mengandung bahan karsinogenik polyaromatic
hydrocarbon (PAH). Pemakaian asap cair ini praktis serta bebas
polusi. Di sisi lain, telah diperoleh isolat bakteri laut penghasil enzim
protease yang tahan panas, kadar garam tinggi dan asam berikut
teknologi pemanfaatannya dan strategi pengembangannya.
(4) Paket teknologi alternatif untuk penanggulangan kerusakan dan
kemunduran mutu produk perikanan telah dihasilkan dengan
memanfaatkan bahan alami hasil ekstraksi buah picung (Pangium
edule) dan daun sirih (Piper betle). Dalam upaya memanfaatkan
limbah dari industri pengolahan rumput laut telah dihasilkan desain
alat pengolah limbah padat dan cair dari industri tersebut.
Sedangkan untuk paket teknologi pengolahan rumput laut,
diantaranya telah diperoleh paket pembuatan saus tomat rumput
laut (karaginan), skin lotion alginat, bahan pengental textile printing,
tepung es krim alginat, serbuk dan tablet effervescent, pengharum
ruangan dengan substitusi rumput laut dan briket arang dari limbah
rumput laut.
Berbagai hasil penelitian pengolahan produk perikanan dan
pemanfaatan biota perairan untuk kesehatan manusia dihasilkan berbagai
paket teknologi dan informasi, diantaranya paket teknologi pengolahan fillet
ikan patin dalam skala pilot, paket pengolahan bakso dengan bahan baku
surimi yang ke dalamnya ditambahkan rumput laut dalam skala pilot, paket
teknologi pengolahan sosis berbahan baku surimi dalam skala pilot, paket
teknologi dan informasi pemanfaatan bahan bioaktif dari rumput laut (alga
hijau, alga coklat), spons laut dan karang lunak sebagai obat anti kanker
I - 10
(kanker payudara, serviks dan paru-paru), konsep Supplier Approval Program
(SAP) untuk tuna sashimi melalui perbaikan cara penanganan di atas kapal
dan pelatihan SAP, paket teknologi pengawetan, penyamakan dan pengolahan
kulit ikan (hiu, pari, kakap, ikan mas, nila dan sebagainya) untuk bahan
kerajinan/industri, pengolahan ikan patin, dan pengolahan rumput laut
menjadi agar-agar maupun agarosa.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan
Penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan diarahkan untuk
menjawab berbagai isu terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan.
Dinamika pendapatan dan pengeluaran rumah tangga perikanan merupakan
isu nasional untuk memantau perkembangan perekonomian rumah tangga
perikanan. Perkembangan indeks harga yang diterima nelayan dan
pembudidaya ikan cenderung meningkat dengan laju 0,7% dan 0,6%. Indeks
pengeluaran rumah tangga perikanan meningkat dengan laju 0,5%. Analisis
Nilai Tukar Perikanan (NTP) nelayan dan pembudidaya ikan menunjukkan
kecenderungan yang berbeda. Indeks NTP nelayan > 100, artinya harga yang
diterima lebih tinggi dari harga yang dibayar. Indeks NTP pembudidaya ikan <
100 menunjukkan harga yang diterima lebih rendah dari harga yang dibayar.
Hal ini menunjukkan kebijakan ekonomi nasional terhadap nelayan lebih
efektif dan perikanan budidaya belum terformulasikan dengan baik. Pada
tahun 2010, rata-rata pendapatan nelayan berkisar antara Rp. 7,9
juta/nelayan/tahun - Rp. 86 juta/nelayan/tahun sedangkan pendapatan
pembudidaya ikan berkisar Rp. 18 juta – Rp. 53 juta per rumah tangga
perikanan. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan variabel
yang mempengaruhi pendapatan nelayan, sementara itu harga pakan akan
mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan.
Pada Januari 2010 masyarakat Indonesia, dikejutkan dengan
perkembangan dinamika ekonomi regional dan global tentang integrasi pasar
seperti Asean-China Free Trade Area (ACFTA). Integrasi ini merupakan
tantangan dan peluang bagi Indonesia, dengan ACFTA usaha perikanan di
dalam negeri harus melakukan efisiensi agar dapat bersaing, mengingat harga
jual ikan dari Cina 10 – 20% lebih murah dibandingkan dengan produk ikan
sejenis dari dalam negeri. Sebaliknya bagi pengusaha ACFTA merupakan
peluang berdagang yang lebih luas. Agar surplus perdagangan perikanan
Indonesia dapat terjamin, maka usaha perikanan Indonesia harus efisien
(dengan menghilangkan biaya tinggi) dan harga ikan pada tingkat konsumen
harus memadai. Terkait dengan ACFTA maka tenaga kerja perikanan
I - 11
Indonesia (Anak Buah Kapal/ABK) harus disertifikasi sesuai dengan
persyaratan International Labour Organization (ILO).
Pada sisi lain, untuk mendorong perkembangan usaha perikanan dan
kelautan dan efisiensi usaha dilakukan berbagai langkah pemberdayaan
dengan membangun kemitraan usaha dengan pola public private partnership,
mutual benefit dan Corporate Social Responsibility (CSR) pada usaha
pergaraman di Sumenep (Pulau Madura-Jawa Timur) dan Jeneponto-Sulawesi
Selatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan, produktifitas lahan, mutu
garam dan harga garam. Di Cilincing-Jakarta Utara pemberdayaan dilakukan
dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bhakti Anisa dengan
memanfaatkan berbagai bantuan dana dari berbagai perusahaan swasta yang
ada di Cilincing. Selanjutnya, untuk mempercepat alih teknologi perikanan
maka dilakukan kajian aksi di wilayah Sapta Mitra Pantura (Kota Pekalongan,
Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang,
Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang-Jawa Tengah) karena wilayah
tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dari sisi potensi, permasalahan dan
kebijakan yang dibuat, sehingga pembangunan diprioritaskan berdasarkan
potensi masing-masing daerah kabupaten. Dari penelitian ini diperoleh pola
pengelolaan sumberdaya perikanan di Waduk Malahayu-Brebes sebagai sentra
produksi ikan di Jawa Tengah dan perspektif model minapolitan berbasis
sumberdaya perairan umum di Waduk Jatiluhur-Purwakarta di Jawa Barat.
C. POTENSI
Indonesia adalah negara kepulauan dengan panjang pantai 95.181 km
dan luas lautnya 5,4 juta km2. Bila sumberdaya kelautan dinilai dari potensi
b. Pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan didukung oleh adanya bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika
serta kolam uji alat kelautan dan perikanan, stasiun bumi penerima data satelit National Oceanic and Atmospheric Administration-the Advanced Very High Resolution Radiometer (NOAA-AVHRR), Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms (THEMIS) Ocean Data, stasiun pengamat pasang surut, Automatic Weather Station (AWS) dan laboratorium
alam mangrovedan fasilitas INDESO.
c. Litbang sumberdaya laut dan pesisir memiliki laboratorium data kelautan,
kualitas perairan, stasiun pengamatan kualitas perairan dan laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap.
d. Litbang pengolahan produk dan bioteknlogi dilengkapi oleh laboratorium kimia, instrument, bioteknologi, bioassay, mikrobiologi, sensoris, pengolahan produk, mekanisasi proses dan data.
e. Litbang sosial ekonomi kelautan dan perikanan memiliki laboratorium data.
Inisiasi Balitbang KP menuju ‘center of excelent’ di kawasan regional
mulai diperoleh pada akhir RPJMN II melalui peningkatan peran litbang sebagai pusat kepakaran internasional dan regional. Hal ini dilaksanakan melalui pembangunan gedung IMFRDMD yang berlokasi di Palembang dan
INDESO yang berlokasi di Perancak, Bali. IMFRDMD (The Inland Fishery Resources Development and Management Department) sebagai Pusat Penelitian Perikanan Perairan Umum Regional yang ditetapkan sebagai Fifth
Department SEAFDEC. Salah satu bentuk kesepakatan adalah pendirian Gedung IFRDMD yang berlokasi di Kompleks Jakabaring, Palembang. Adapun
Sistem Pemantauan Berbasis Satelit (INDESO = Infrastructure Development of Space Oceanography). INDESO merupakan proyek yang dibiayai
menggunakan Soft Loan dan Grant dari AFD (Agence Francaise de Development) dan kontribusi Pemerintah Indonesia. Tujuan dari
pembangunan dan pengadaan infrastruktur berbasis teknologi satelit dan pemodelan laut adalah menyediakan disain dan implementasi untuk operasionalisasi sistem oseanografi di Indonesia, serta menjamin alih teknologi
untuk model oseanografi, IT dan pusat data kelautan Asia Pasifik (APEC/ Asia-Pacific Economic Cooperation).
I - 14
Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan sesuai dengan golongan terlihat
pada Tabel 1.1 berikut ini:
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Balitbang KP menurut Golongan
Tahun 2011 – 2014 (Orang)
TAHUN GOLONGAN
TOTAL I II III IV
2011 46 351 800 184 1,381
2012 38 323 779 190 1,330
2013 36 308 768 191 1,303
2014 32 294 807 206 1,339
Sumber: Balitbang KP, 2015
Sesuai dengan Tabel 1.1 di atas, maka jumlah golongan I dan II dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami penurunan. Sedangkan jumlah
pegawai pada golongan III dan IV dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 sampai dengan 2014 penurunan jumlah golongan I dan II disebabkan karena pegawai pada golongan tersebut
mengalami purna bakti. Sedangkan jumlah pegawai golongan III disebabkan oleh kenaikan pangkat baik itu jabatan fungsional maupun jabatan struktural,
hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pegawai golongan IV dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 Golongan IV sebanyak 206 orang, Golongan III sebanyak 807 orang, Golongan II sebanyak 294, dan
Golongan I sebanyak 32 orang.
Selain berdasarkan golongan, terdapat kecenderungan adanya
peningkatan kualitas SDM Balitbang KP berdasarkan tingkat pendidikan. Sesuai dengan Tabel 1.2, maka Pegawai Balitbang KP dari tahun 2010 sampai dengan 2014, menurut tingkat pendidikan dari SD-SMA, mengalami
penurunan/stagnan, adapun pegawai dengan pendidikan D4 sampai dengan S3 rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, jumlah pegawai Balitbang KP menurut tingkat pendidikan mengalami penurunan dari jenjang SD sampai
dengan SLTA hal ini karena pegawai pada tingka pendidikan tersebut mengalami purna bakti, sedangkan peningkatan jumlah pegawai dari tingkat
pendidikan D3 sampai dengan S3 selain disebabkan oleh kriteria pendidikan dalam penerimaan pegawai baru (CPNS) minimal D3 juga, banyak pegawai yang mengikuti tugas belajar atau ijin belajar untuk meningkatkan jenjang
pendidikan dalam menunjang tugas dan fungsinya.
I - 15
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Balitbang KP menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 – 2014 (Orang)
TAHUN SD SMP SMA D2 D3 D4 S1 S2 S3
2010 52 29 382 7 107 28 413 289 54
2011 55 30 389 7 91 27 428 282 56
2012 47 25 366 7 90 29 385 300 69
2013 41 26 356 7 88 28 370 303 72
2014 1 0 357 7 89 36 398 300 84
Sumber: Balitbang KP, 2015
Dari sisi usia, jumlah pegawai Balitbang KP menurut usia didominasi
oleh pegawai yang relatif muda yaitu sejumlah berusia 26-35 tahun sebanyak 468 orang, sedangkan jumlah pegawai yang pada usia lebih dari 56 tahun sebanyak 142 orang. Gambaran tentang distribusi pegawai di lingkungan
Balitbang KP menurut usia dapat ditunjukkan Tabel 1.3 berikut ini:
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Balitbang KP menurut Usia Pegawai
Tahun 2010 – 2014 (Orang)
TAHUN <25 26-35 36-45 46-55 >=56
2010 45 450 330 401 95
2011 56 505 332 406 62
2012 105 386 361 467 11
2013 12 468 362 389 72
2014 11 394 416 376 142
Sumber: Balitbang KP, 2015
Tabel 1.4 memperlihatkan jumlah pegawai fungsional di Balitbang KP lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai non-fungsional. Dari tahun 2010 hingga tahun 2012 perbandingan antara pegawai fungsional dan non-
fungsional relatif stagnan, yaitu 1 : 2. Adapun mulai tahun 2013, jumlah fungsional Balitbang KP mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dikarenakan selain program peningkatan kualitas SDM difokuskan pada diklat fungsional juga adanya kebijakan pemberian tunjangan kinerja dengan grade berbeda berdasarkan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional
umum.
I - 16
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Balitbang KP Menurut Jenisnya Tahun 2010 – 2014 (Orang)
Jenis Pegawai 2010 2011 2012 2013 2014
Fungsional 478 478 473 653 713
Non Fungsional 831 831 830 829 829
Sumber: Balitbang KP, 2015
Potensi pengembangan Balitbang KP di masa depan juga dipengaruhi oleh kecenderungan peningkatan anggaran Balitbang KP. Pendanaan Balitbang KP telah meningkat dari Rp 301,6 milyar (tahun 2010) menjadi Rp
576,8 milyar (tahun 2014), namun besaran angka tahun 2014 hanya sekitar 8,80% dari total keseluruhan anggaran KKP pada tahun 2014. Potensi lainnya,
pengembangan Balitbang KP semakin penting dalam proses pengambilan kebijakan di lingkup kementerian.
Pentingnya Litbang sebagai Basis Kebijakan
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah sebuah Negara
Kepulauan yang berciri Nusantara yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar yang apabila dapat dikelola secara benar
akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa dan negara sepanjang masa. Sesuai amanah konstitusi, perintah undang-undang dan trend global yang direkomendasikan dalam berbagai konvensi dan
resolusi internasional yang berlaku, maka pembangunan kelautan dan perikanan harus dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Implementasi secara benar konsep pembangunan kelautan dan
perikanan secara berkelanjutan diharapkan akan mampu mewujudkan perairan yang bersih, sehat, asri dan lestari serta produktif sehingga dapat
memberi manfaat banyak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya tahan ekonomi bangsa sepanjang masa.
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang
mampu bertahan, dan tetap memberi kontribusi ekonomi yang cukup signifikan, dalam situasi krisis multi dimensi pada tahun 1997 yang lalu.
Potensi ekonomi ini diyakini masih dapat dikembangkan lebih jauh dengan menekan praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing, destructive fishing, irresponsible aquaculture serta dengan memperluas pasar,
meningkatkan nilai tambah produk dan merehabilitasi habitat perikanan yang rusak.
I - 17
Berdasarkan statistik perikanan dunia yang dilansir oleh Food and Agricultural Organization (FAO, 2014), produksi total perikanan Indonesia
termasuk tumbuhan laut menempati peringkat kedua di dunia setelah China. Potensi produksi perikanan Indonesia ini di masa depan akan dapat terus
meningkat mengingat potensi budidaya perairan (aquaculture) diyakini masih dapat ditingkatkan produksinya secara signifikan pada tahun-tahun
mendatang.
Pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan masih membutuhkan komitmen dalam bentuk kebijakan yang kuat berbasiskan
litbang (research based policy) dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Dengan demikian, penyelenggaraan litbang dan
keberadaan ilmu pengetahuan serta teknologi yang handal adalah kunci utama dalam implementasi research based policy dimaksud.
Aspek Legal
Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, Indonesia menyadari
secara penuh pentingnya litbang dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Kesadaran itu telah tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (5) yang berbunyi: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu
terdapat pasal-pasal yang menekankan hal berikut:
a. Pentingnya pembangunan ekonomi didasarkan pada prinsip berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.
b. Memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak bagi setiap orang dalam mengembangkan dirinya.
Dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terdapat satu buah undang-undang yang mengatur sistem kelitbangan, yaitu Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memiliki delapan misi pembangunan. Misi kedua di antara kedelapan misi tersebut yaitu Mewujudkan bangsa yang
berdaya-saing, yang pencapaiannya antara lain dengan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Sedangkan misi ke tujuh
yaitu, Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, pencapaiannya antara lain
dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. “Strategi untuk menjadi negara maju adalah dengan memadukan pendekatan
I - 18
sumberdaya alam, iptek dan budaya (knowledge-based, resource based and culture-based development)”, strategi tersebut dinyatakan oleh Presiden
Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada silaturrahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Masyarakat Ilmiah di
Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong-Tangerang, Januari 2010.
Pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan dengan
pendekatan pembangunan berkelanjutan sehingga dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan. Sedikitnya terdapat tiga
undang-undang yang mengamanatkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, mengamanatkan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan
usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi/budaya
lokal.
b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mengamanatkan penelitian dan
pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam
pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi the United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, mengamanatkan agar
Negara-negara melakukan penelitian ilmiah kelautan serta pengembangan dan alih teknologi kelautan.
D. PERMASALAHAN
Pada bagian sebelumnya, kita telah ditunjukkan tentang potensi yang sangat besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Urgensi kebijakan yang
didasarkan oleh kegiatan penelitian serta aspek legal telah menuntut peranan yang lebih besar dari Balitbang KP dalam pembangunan sektor kelautan dan
perikanan. Namun demikian, peranan Balitbang KP dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia juga menghadapi sejumlah permasalahan utama, antara lain:
(1) Gambaran potensi kelautan dan perikanan yang besar belum memberikan peranan yang terlalu signifikan dari Balitbang KP.
Rekomendasi bagi pengelolaan perikanan tangkap, budidaya laut, pemanfaatan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, dan
I - 19
kelautan serta sosial ekonomi kelautan dan perikanan laut masih belum banyak yang teradopsi oleh para pengguna sebagai bahan
kebijakan. Padahal, penyelesaian berbagai permasalahan kelautan yang terus berkembang dan lebih kompleks harus terus dilakukan
melalui kebijakan yang diambil berbasiskan iptek hasil penelitian. Terlebih-lebih dalam menghadapi perubahan iklim global diperlukan adanya cara-cara beradaptasi dengan dampak perubahan iklim
tersebut.
(2) Pemanfaatan ikan lokal sebagai komoditas budidaya masih belum
diperhatikan secara serius dibanding dengan perhatian terhadap ikan-ikan introduksi dari luar negeri. Sasaran KKP untuk kenaikan
per tahun pada 2009 – 2014 dari ikan-ikan lain non unggulan cukup tinggi sebesar 13,72% tetapi lebih rendah dari ikan introduksi lele (35,10%); nila (27,09%) dan udang vaname (15,90%). Rumput laut
yang sasaran produksinya pada tahun 2014 sebesar 10 juta ton dengan kenaikan per tahunnya 32,18% masih belum diikuti dengan
upaya peningkatan konsumsi oleh industri dalam negeri. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan pemasaran hasil budidaya rumput laut pada pemasaran rumput laut kering ke luar negeri yang
harganya ditentukan pembeli. Sasaran hasil perikanan budidaya sebesar 16,9 juta ton (tahun 2014) dari 4,8 juta ton (2009) belum diikuti oleh kemandirian penyediaan pakan yang tidak tergantung
pada impor bahan baku komponen pakan utama (tepung ikan, kedelai, tepung terigu, vitamin dan mineral), penyediaan benih yang
cukup melalui pemuliaan induk, dan pengelolaan lingkungan budidaya yang baik dan bertanggungjawab. Unsur-unsur yang diperlukan dalam kesisteman usaha kelautan dan perikanan belum
berjalan seperti yang diharapkan seperti di antaranya peran penyuluhan dan akses atau komunikasi terhadap teknologi, permodalan, pembinaan kelembagaan di tingkat produsen,
pemasaran dan distribusi hasil. Peningkatan kapasitas Balai Benih Ikan (BBI) baik ikan air tawar maupun pantai masih harus dilakukan
di berbagai daerah.
(3) Pembangunan kelautan dan perikanan sudah disadari harus
dilakukan secara berkelanjutan agar sumberdayanya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan cara-cara pengelolaan yang
dilakukan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Namun demikian, hasil penelitan dan pengembangan sampai saat ini belum sepenuhnya menjadi landasan bagi bahan kebijakan berbasis
hasil litbang.
I - 20
(4) Saat ini faktor organisasi dan kelembagaan masih menjadi kendala bagi Balitbang KP dalam tahun-tahun awal pelaksanaan kegiatan
Balitbang KP dalam Kabinet Kerja. Hal ini mengingat belum selesainya proses perbaikan struktur organisasi Lingkup Balitbang
KP. Selain itu, proses penyesuaian juga menjadi tantangan untuk dipercepat agar target kinerja Balitbang KP dapat tercapai.
(5) Masih terbatasnya jangkauan pelayanan unit kerja Balitbang KP
karena sebaran lokasinya belum sepadan dengan luasnya wilayah kerja pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia yang memerlukan penanganan litbang. Kondisi ini diperparah oleh
domisili unit-unit kerja litbang tersebut yang secara geografis tidak tersebar secara merata. Hal lain yang masih menjadi permasalahan
organisasi yaitu sampai dengan akhir periode RPJM Nasional II masih terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di luar Balitbang KP yang melaksanakan tugas litbang, atau menghasilkan produk litbang.
Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, maka UPT yang melakukan litbang semestinya kedudukannya berada di bawah badan yang mempunyai tugas di
bidang litbang. Keberadaan UPT yang menghasilkan iptek di bawah unit eselon I di luar Balitbang KP menjadi kendala bagi Balitbang KP dalam mengoptimalkan dukungannya. Seharusnya iptek adalah
output spesifik bagi Balitbang KP dan dijadikan masukan bagi unit-unit eselon I lainnya.
(6) Masih dijumpai adanya kelemahan dalam research management di tingkat institusi dan peneliti (mulai dari pembuatan proposal sampai dengan pelaporan dan diseminasi hasil) termasuk pembinaan aset
teknologi dan sumberdaya manusia iptek. Kegiatan litbang bersama atau terintegrasi masih belum terbangun dengan baik seperti
kegiatan lintas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Eselon II pada topik tertentu yang memerlukan network. Contoh penelitian yang memerlukan kebersamaan yaitu penelitian yang terkait dengan
peningkatan produksi agar Indonesia menjadi penghasil perikanan terbesar, revitalisasi perikanan, perubahan iklim global,
pengembangan sistem usaha kelautan dan perikanan serta penanggulangan kemiskinan.
(7) Hingga akhir tahun 2014 sejumlah sarana dan prasarana iptek penunjang litbang telah dibangun di 14 UPT litbang. Namun demikian kelengkapan sarana-prasarana tersebut masih harus
ditingkatkan, mengingat umurnya yang sudah tua, sehingga besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi, serta sudah tidak up-to-date
untuk mengikuti perkembangan kebutuhan litbang.
I - 21
(8) Pengembangan sarana dan prasarana iptek kelautan dan perikanan harus dikelola dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Saat ini
baru satu UPT telah mendapatkan akreditasi dari Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) dan dua
laboratorium uji telah mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 17025:2005. Laboratorium-laboratorium uji yang belum terakreditasi menyebabkan laboratorium
uji di Balitbang KP belum sepenuhnya dipercaya oleh pengguna jasa.
Sejumlah permasalahan di atas menjadi pekerjaan rumah bagi Balitbang KP untuk dapat terus berkembang menjadi center of excellence dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
E. LINGKUNGAN STRATEGIS
Perkembangan suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategisnya. Begitu pula dengan Balitbang KP yang menghadapi perubahan dan isu strategis yang perlu dihadapi untuk
meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Langkah pertama bagi Balitbang KP dalam menghadapi perubahan
lingkungan strategis adalah upaya komunikasi, diseminasi dan difusi hasil litbang harus selalu ditingkatkan agar keluaran (output) hasil penelitian segera
terbentuk menjadi outcome melalui penerapannya di tingkat pengguna sehingga manfaat serta dampak keberadaan Balitbang KP lebih dapat
dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Upaya yang mentransfer keluaran iptek dan inovasi litbang menjadi outcome menjadi tantangan ke depan terutama dalam rangka mendukung sistem usaha yang kuat di
kawasan minapolitan, mengembangkan kewirausahaan pelaku usaha, memperkuat kelembagaan kelompok usaha, membentuk dan mengembangkan
jaringan kerja dan kemitraan penelitian. Kesemuanya itu harus menghasilkan produksi perikanan yang sangat tinggi sesuai dengan visi KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Selain itu,
tantangan ke depan yaitu dukungan litbang harus diperhatikan pula terhadap penyediaan iptek pada adaptasi terhadap dampak perubahan iklim global, globalisasi perdagangan, krisis keuangan global, dan penyelesaian batas
maritim.
Upaya-upaya ini hendaknya berdampak pada penanggulangan
kemiskinan, revitalisasi perikanan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk menjalankan itu semua pelaksanaan good-governance baik di Balitbang KP
maupun di mitra kerja harus terus diimplementasikan. Agar tercipta kehandalan hasil pengujian laboratorium di lingkup Balitbang KP yang
I - 22
diterima oleh pengguna, akreditasi laboratorium litbang dan akreditasi lembaga litbang harus ditingkatkan. Model-model penerapan iptek untuk
tujuan lainnya seperti membangun prototipe industri, pengembangan kawasan atau pengelolaan ekosistem ke depan harus dibangun terutama dalam
mengimplementasikan prototipe pada skala industri dan komersial.
Lembaga nonstruktural seperti publishing house, komisi rekomendasi iptek dan tim analis kebijakan harus terus dibina keberadaannya atau
dibangun bila belum terbentuk. Keberadaan lembaga nonstruktural ini diharapkan dapat membantu mempercepat pembentukan keluaran.
Pembinaan sistem enumerasi, program observer dalam pengumpulan perikanan tangkap berbagai komoditas terutama komoditas yang menjadi perhatian dunia dalam pengelolaannya harus terus dikembangkan. Pembinaan
jaringan kerja yang sudah terbentuk ke depan harus terus dilakukan seperti Indonesian Network Fisheries Genetic Research and Development (INFIGRAD),
Indonesian Network Fisheries Health Management (INFHEM), Network Sosial Ekonomi Perikanan (Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economic Research Network), Indonesian Fish Nutrition (IFN) Network, dan Network Pengelolaan Sumberdaya Ikan yaitu Indonesian Fisheries Resources and Environment Management Network (INFREM) yang kesemuanya dilahirkan oleh Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani). Demikian pula jaringan-jaringan penelitian yang terkait dengan kelautan seperti mitra bahari, jaringan kerja
dalam pembangunan galangan kapal atau jaringan lainnya yang dibangun oleh Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI).
Isu-isu Strategis
Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, walaupun dalam
struktur organisasi litbang merupakan unsur penunjang yang tidak langsung mengelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan, litbang berperan menjadi pendorong penerapan teknologi dan alternatif kebijakan dalam
kesisteman pengelolaan suatu sistem usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, dalam merespon sejumlah isu yang berkembang, peran litbang dan iptek
yang dihasilkan menjadi sangat vital. Sebagai contoh dalam merespon isu pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, maka kebijakan berbasis litbang harus dikembangkan.
Selain isu pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang merupakan strategi dalam menjalankan arah kebijakan
KKP terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan kontribusi hasil litbang dan iptek yang dihasilkannya, yaitu antara lain:
a. Pengembangan minapolitan dan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
(PUMP), yang merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi. Sasaran minapolitan
yaitu (a) meningkatkan ekonomi rumah tangga kelautan dan perikanan, (b) menambah usaha kelautan dan perikanan menengah ke atas menjadi
I - 23
berdaya saing, dan (c) menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional.
b. Pengembangan enterprenuership menuju technopreneurship, penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan iptek
untuk meningkatkan nilai, produksi, produktifitas dan daya saing dengan didukung oleh tata kelola yang baik (good governance). Para pelaku usaha kelautan dan perikanan dipenuhi kebutuhannya dalam melengkapi sarana-
prasarana, akses terhadap permodalan, pemasaran hasil dan teknologi serta informasi. Demikian pula, kemampuannya ditingkatkan dalam
menjalankan co-management pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
c. Pengembangan networking. Penciptaan dan penguatan jaringan kerja baik secara internal, antar pusat-daerah, lintas sektor, komunitas bisnis, ilmuwan, dan kerjasama internasional dilakukan untuk identifikasi dan
penyelesaian masalah yang sangat beragam. Perlunya komunikasi dan saling memberdayakan antar anggota jaringan serta masih adanya
keterbatasan dana, sarana/prasarana litbang menjadi dasar dari pengembangan jaringan kerja tersebut.
d. Teknologi dan inovasi sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan
pengembangan produk, bioteknologi kelautan, teknologi kelautan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim harus dikembangkan dalam
rangka pengelolaan kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab.
e. Penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan
revitalisasi perikanan perlu diprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan per kapita dan penyediaan lapangan kerja.
f. Pengembangan energi: Sasaran Kebijakan Energi Nasional tahun 2025 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006) yaitu agar peran energi baru dan terbarukan lainnya, termasuk biomasa menjadi lebih
dari 5%. Pemanfaatan mikroalga, rumput laut atau arus dan ombak laut untuk energi terbarukan menjadi tantangan litbang kelautan dan
perikanan ke depan. Teknologi hemat energi untuk industri kelautan dan perikanan diperlukan untuk efisiensi usaha.
g. Perubahan iklim global: Dalam menghadapi dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan peran laut dalam perubahan iklim diperlukan antisipasi dan kiat-kiat cara beradaptasi pada dampak yang terjadi.
h. Globalisasi perdagangan menuntut perbaikan standar mutu produk, manajemen dan pengelolaan sumberdaya serta daya saing produk.
i. Perwujudan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang maju, kuat mandiri
dan berbasiskan kepentingan nasional memerlukan peran iptek yang lebih besar dalam menjawab isu di maksud.
I - 24
j. Perwujudan Bangsa Indonesia yang berdaya saing menghendaki peningkatan peran iptek dalam peningkatan daya saing bangsa terutama
pada jumlah HaKI dan penerapan hasil penelitian pada skala komersial dan industri.
k. Krisis keuangan global menuntut adanya peningkatan daya tahan sektor kelautan dalam menghadapi krisis ekonomi global yang bisa terjadi setiap saat.
l. Penyelesaian batas maritim antar negara memerlukan dukungan data ilmiah terkini sebagai bahan bernegosiasi dengan negara tetangga yang terkait.
II - 1
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI
Sebelum menjelaskan tentang Visi Balitbang KP Periode 2015 –
2019, penting pula kita perhatikan pertimbangan yang digunakan
dalam penentuan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP
mempertimbangkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait
dengan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Mewujudkan
Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan
Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu
Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi
KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta
bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros
maritim dunia.
Renstra KKP secara tegas menyatakan Visi KKP adalah
“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang
mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Kata
‘Mandiri’ dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan
kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya
kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain. Kata ‘Maju’ dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan
dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif
dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang
tinggi dan merata. Kata ‘Kuat’ diartikan memiliki kemampuan dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi
sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan
budaya bahari. ‘Berbasis kepentingan nasional’ dimaksudkan adalah
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Visi KKP tersebut, Balitbang KP menyusun Visi
Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 yaitu:
“Center of Excellence (Pusat Kepakaran) sebagai sumber inovasi
IPTEK dan opsi kebijakan untuk mewujudkan visi pembangunan
kelautan dan perikanan”.
Balitbang KP dalam visi tersebut secara eksplisit mendukung
pencapaian Visi KKP melalui peranannya sebagai sumber inovasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dalam pembangunan sektor kelautan dan
perikanan di Indonesia. Selain itu, atas prinsip research based policy,
II - 2
Balitbang KP juga ikut memberikan pandangannya tentang opsi
kebijakan yang dapat diambil KKP dalam mendorong kinerja
pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
B. MISI
Perumusan Misi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 mengikuti
logika yang sama dalam penyusunannya, yaitu memperhatikan Misi
KKP Tahun 2015 – 2019 serta menerjemahkan dari Visi Balitbang KP
Tahun 2015 – 2019. Di dalam Renstra KKP, disebutkan bahwa
penyusunan Misi KKP mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang
telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP
dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar
yang menjadi misi KKP yakni:
1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan
kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian
ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan
dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian
dalam kebudayaan.
Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan
memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan
hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.
Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi
sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan
sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan
diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini,
KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh
stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya
ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan
masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.
Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab
berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi
II - 3
manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya
bagi kepentingan bersama. Secara ilustratif, tiga pilar Visi KKP yang
menjadi Misi KKP Tahun 2015 – 2019 dapat ditunjukkan pada Gambar
2.1 berikut ini:
Gambar 2.1 Tiga Aspek Visi yang Menjadi Misi KKP 2015 - 2019
Sumber: Renstra KKP, 2015
Berdasarkan Visi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 serta Misi KKP
Tahun 2015 – 2019 di atas, maka Balitbang KP menyusun Misi
Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
Meningkatkan peran IPTEK dalam mendukung Misi Pembangunan
Kelautan dan Perikanan
Pernyataan Misi di atas secara jelas menunjukkan bahwa Balitbang KP
memainkan peranan yang penting untuk aspek kemakmuran
(prosperity) melalui inovasi IPTEK namun di sisi lain, Balitbang KP juga
memberikan dukungan pengambilan kebijakan bagi pencapaian aspek
Misi KKP lainnya.
VISI Pembangunan Kelautan dan
Perikanan
KEDAULATAN
(Sovereignty)
KEBERLANJUTAN
(Sustainability) KEMAKMURAN
(Prosperity)
II - 4
C. TUJUAN
Perumusan Tujuan Pembangunan Balitbang KP Tahun 2015 –
2019 mempertimbangkan komponen tujuan dalam Renstra KKP yang
didedikasikan untuk Balitbang KP capai pada tahun 2015 – 2019.
Selain itu, Tujuan Pembangunan Balitbang KP disusun berdasarkan
Misi Balitbang KP Tahun 2015- 2019.
Dalam Renstra KKP, menjabarkan misi pembangunan kelautan
dan perikanan, maka dinyatakan tujuan pembangunan kelautan dan
perikanan adalah sebagai berikut:
Kedaulatan (Sovereignty), yakni :
1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,
keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
Keberlanjutan (Sustainability), yakni :
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan
keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan
perikanan
Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan
Renstra KKP juga secara eksplisit menggambarkan tujuan
pembangunan sektor kelautan dan perikanan itu dalam bentuk Gambar
2.2 berikut ini:
II - 5
Gambar 2.2 Tujuan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015 - 2019
Sumber: Renstra KKP, 2015
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Balitbang KP menyusun
tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dari sudut
pandang nilai strategis Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 adalah
sebagai berikut:
1) Memperkuat kapasitas – kapabilitas, sinergi dan integrasi
sumberdaya menuju lembaga Litbang bertaraf internasional.
2) Menyelenggarakan Litbang Kelautan dan Perikanan secara terpadu
dengan tata kelola yang baik (good governance) untuk:
a. Memperkuat basis data dan menyempurnakan manajemen
data dan informasi nasional untuk pengelolaan sumberdaya
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
b. Memperkuat inovasi IPTEK yang berorientasi pada mutu,
daya saing, keamanan pangan dan kelestarian sumberdaya
Kelautan dan Perikanan.
c. Menyediakan rekomendasi dan opsi kebijakan yang
implementatif.
3) Mempercepat pemanfaatan hasil Litbang IPTEK dengan
pendekatan Research Extension Linkage (REL) dan pendekatan
Research Company Linkage (RCL) dalam membangun sistem bisnis
atau kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang produktif,
SS 1. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan
1
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) dan Kawasan Pengelolaan
Perikanan Perairan Umum Daratan
(KPP PUD) yang Terpetakan Potensi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
untuk Pengembangan Ekonomi
Kelautan yang Berkelanjutan
11 WPP
5 KPP
PUD
11 WPP
6 KPP
PUD
11 WPP
6 KPP
PUD
11 WPP
7
KPP
PUD
11 WPP
7 KPP
PUD
SS 2. Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan iptek yang mendukung
daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP
2
Jumlah Inovasi Teknologi Kelautan dan
Perikanan yang Terekomendasikan
untuk Masyarakat dan/atau Industri
(Buah)
50 76 104 119 143
3 Jumlah Inovasi Kelautan dan
Perikanan yang Diadopsi (Buah) 59 75 90 100 110
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS 3. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan kebijakan pembangunan KP yang
implementatif berdasarkan data dan informasi
4
Jumlah Rekomendasi Penelitian dan
Pengembangan yang Diusulkan untuk
Dijadikan Bahan Kebijakan (Buah)
36 45 60 75 90
5 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 6 6,5 7 7,5 8
SS 4. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan
berkelanjutan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif
6 Efektivitas tata kelola pemanfaatan
SDKP yang adil, berdaya saing dan
berkelanjutan (%)
70 76 82 89 95
SS 5. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang, dan
Layanan Iptek KP
7 Persentase Jumlah Sarana Prasarana
Litbang Terfasilitasi (%) 75 80 85 90 95
8 Persentase Jumlah Sarana Prasarana
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
75 80 85 90 95
IV - 4
SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
Balitbang KP yang Terfasilitasi (%)
SS 6. Terselenggaranya Pengendalian litbang KP
9 Persentase penyelesaian tindak pidana
KP secara akuntabel dan tepat waktu
(%)
56,6 65,9 71,2 81,36 83,3
10 Tingkat keberhasilan pengawasan di
wilayah perbatasan (%) 70 73 76 81 87
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
SS 7. Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian
11 Indeks kompetensi dan integritas 65 77 75 80 85
SS 8. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
12
Persentase unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar (%)
40 50 60 70 100
SS 9. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi KKP yang berkepribadian
13 Nilai Reformasi Birokrasi Balitbang KP BB BB A A AA
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
14 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP Baik
(80-
90)
Baik
(80-
90)
Baik
(80-
90)
Sangat
Baik
(>90)
Sangat
Baik
(>90)
15 Opini atas Laporan Keuangan
Balitbang KP WTP WTP WTP WTP WTP
Indikator kinerja sasaran strategis ini kemudian dimanifestasikan
dalam bentuk target kinerja program dan kegiatan di tingkat unit
Eselon I Balitbang KP dan Unit Eselon II Lingkup Balitbang KP.
3. Indikator Kinerja Program
Sesuai petunjuk yang diberikan dalam Renstra KKP,
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari
suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara
spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan
sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut
juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam
mengukur pencapaian kinerja program.
Dalam kaitan ini, Renstra KKP telah menetapkan Indikator
Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang
IV - 5
merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas
berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A,
termasuk Balitbang KP. Selanjutnya, indikator kinerja di tingkat
unit Eselon I Balitbang KP dapat ditunjukkan pada Lampiran I.
4. Indikator Kinerja Kegiatan
Renstra KKP menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan
merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator
Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur
pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).
Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di
KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara
akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat
Eselon II, dalam hal ini Unit Eselon II Lingkup Balitbang KP,
sebagaimana terlihat pada Lampiran II.
B. KERANGKA PENDANAAN
Balitbang KP dalam melaksanaan program dan kegiatannya
melakukan pengelolaan penganggaran yang menjunjung tinggi
prinsip efisiensi, efektivitas dan sebesar-besarnya memberikan
manfaat kepada masyarakat Indonesia. Untuk dapat melaksanakan
arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan
perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana
disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka
pendanaan yang memadai. Renstra KKP telah mengidentifikasi
bahwa sumber pendanaan pembangunan berasal dari pemerintah
(APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan
dan non perbankan, dan masyarakat.
Renstra KKP juga menekankan bahwa pendanaan APBN KKP
akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
yakni fokus pada pada kepentingan untuk kesejehteraan
masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan
penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD.
Terkait dengan Renstra Balitbang KP, secara terinci kerangka
pendanaan menurut program dan kegiatan dapat ditunjukkan pada
Lampiran III.
V - 1
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Balitbang KP Tahun 2015-2019
merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagai
unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Renstra Balitbang KP ini disusun untuk menjabarkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menegah
Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan
Renstra K/L Tahun 2015-2019.
Rencana Strategis Balitbang KP Tahun 2015-2019 digunakan
sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap
kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala
sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada
Rencana Strategis Balitbang KP Tahun 2015-2019, maka akan
dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
a.n. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI
L - 1
LAMPIRAN II
INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNIT ESELON I BALITBANG KP
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya pengelolaan SDKP
yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum
Daratan (KPP PUD) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang
Berkelanjutan
11 WPP
5 KPP PUD
11 WPP
6 KPP PUD
11 WPP
6 KPP PUD
11 WPP
7 KPP PUD
11 WPP
7 KPP PUD
Meningkatnya Hasil
Penyelenggaran Penelitian dan Pengembangan
(Litbang) dan Layanan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Iptek) yang Mendukung Kesejahteraan
Masyarakat KP
Jumlah Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan
yang Terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri
50 76 104 119 143
Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan
yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan
36 45 60 75 90
Lampiran II Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Nomor 254/PER-BALITBANGKP/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
L - 2
Jumlah Inovasi Kelautan dan Perikanan yang Diadopsi
59 75 90 100 110
a.n. KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI
Lembar Pengesahan
Kabag Program
dan Kerja Sama
Kabag Hukum dan
Kepegawaian
L - 3
LAMPIRAN III
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT ESELON II LINGKUP BALITBANG KP
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Jumlah Rekomendasi Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Paket 5 6 6 6 6
Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang Diterbitkan
KTI 65 65 65 65 65
Lampiran III Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan Nomor 254/PER-BALITBANGKP/2015
Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
L - 4
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Data dan Informasi Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Paket 10 13 10 10 10
Tersedianya Hasil Riset dan
Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Jumlah Bahan Usulan HKI Daya Saing dan
Bioteknologi KP
Paket 1 1 1 1 1
Jumlah Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Paket 8 12 18 20 25
Jumlah Komponen Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Paket 8 8 7 8 8
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya
Litbang dan Layanan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang
Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket 1 1 1 1 1
L - 5
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Daya Saing dan Bioteknologi KP
Paket 1 1 1 1 1
Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Rekomendasi dan analisis Kebijakan KP berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP Berkelanjutan
Paket 15 11 13 13 16
Jumlah Rekomendasi Sosial Ekonomi KP
Paket - 6 7 9 9
Jumlah Data dan/atau Informasi Sosek KP
Paket 2 10 15 19 24
Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan KP
KTI 30 30 30 30 30
Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif di Bidang Sosek KP
Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP
Model 2 4 8 10 15
Terwujudnya
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek di
Jumlah Sarana Prasarana
Litbang Sosial Ekonomi KP yang Terfasilitasi
Paket 1 1 1 1 1
L - 6
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Bidang Sosial Skonomi KP
Jumlah Dukungan manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Sosek KP
Paket 1 1 1 1 1
Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Perikanan yang Implementatif Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah
Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Litbang Perikanan
Paket 20 21 21 21 22
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya
WPP 11 11 11 11 11
L - 7
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya
KPP 8 8 8 8 8
Jumlah Konservasi Habitat dan/atau Sumberdaya Ikan
Paket 5 5 5 5 5
Jumlah Data dan Informasi Litbang Perikanan
Paket 41 41 41 41 41
Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan
KTI 320 332 320 320 320
Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Perikanan
Jumlah Bahan Usulan HKI Perikanan
Paket 3 3 3 3 3
Jumlah Inovasi Teknologi Perikanan
Paket 85 76 75 75 74
Jumlah Komponen
Inovasi Perikanan
Paket 32 32 32 32 32
L - 8
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Perikanan
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket 11 11 11 11 11
Jumlah Dukungan Teknis Litbang Perikanan
Paket 11 11 11 11 11
Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir
Jumlah Rekomendasi Terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir Secara Berkelanjutan
Paket 18 10 15 18 20
Jumlah Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya
Kawasan 5 5 5 5 5
Jumlah WPP yang Terpetakan Karakteristik
dan Dinamika Laut
WPP 5 5 5 5 5
Jumlah Data dan/atau Informasi Sumberdaya dan Laut dan Pesisir
Paket 5 8 8 8 8
L - 9
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Karya Tulis Ilmiah Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir
KTI 45 45 45 45 45
Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir yang inovatif
Jumlah Bahan Usulan HKI Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket 1 1 1 1 1
Jumlah Inovasi Teknologi Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket 10 15 20 25 30
Jumlah Komponen Inovasi Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket 5 8 10 13 15
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir
Jumlah Sarana Prasarana Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket 2 2 2 2 2
L - 10
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket 2 2 3 4 4
Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pengelolaan Inovasi dan alih Teknologi KP yang Implementatif
Rekomendasi Kebijakan Penerapan dan Alih Teknologi
Paket 0 7 7 7 7
Terwujudnya Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
Jumlah Teknologi yang direkomendasikan
Paket 0 10 10 10 10
Jumlah Adopsi dan/atau kerjasama Iptek
Buah 59 75 90 100 110
Jumlah Usulan HKI KP ke Lembaga Paten Nasional
Buah 3 6 10 12 15
Jumlah Teknologi yang Dikomersilkan
Paket 0 1 1 2 2
Jumlah Penyegaran Teknologi KP
Paket 6 12 24 34 34
L - 11
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan LayananPengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket 0 3 1 1 1
Jumlah Dukungan Teknis Pengeloaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
Paket 0 1 1 1 1
Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Instrumentasi KP
Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
Paket 3 4 13 13 13
Jumlah Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
Paket 1 3 3 4 4
Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
KTI 32 32 32 32 32
L - 12
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Tersedianya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Instrumentasi KP
Jumlah Bahan Usulan HKI Instrumentasi KP
Paket 0 1 2 3 4
Jumlah Inovasi Teknologi Instrumentasi KP
Paket 7 6 6 6 6
Jumlah Komponen Inovasi Instumentasi KP
Paket 4 4 4 4 4
Tersedianya Sistim Informasi di Sentra Nelayan Hasil Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP (Quick Wins)
Jumlah (kumulatif) Sentra Nelayan yang Terbangun Sistem Informasi Nelayan (Quick Wins)
Unit 20 30 15 20 15
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Instrumentasi KP
Jumlah Prasarana/Infrastruktur Instrumentasi KP
Paket 1 1 0 0 0
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Instrumentasi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket 0 5 5 5 5
L - 13
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Instrumentasi kelautan dan perikanan
Paket 1 1 1 1 1
Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Jumlah Rekomendasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Paket 0 4 6 8 10
Jumlah Kawasan Kelautan dan Perikanan yang Terpetakan Sumberdaya Lahannya
Kawasan 3 4 6 11 11
Jumlah Data dan Informasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Paket 2 2 2 3 5
Jumlah Karya Tulis
Ilmiah Bidang Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
KTI 15 15 15 15 15
L - 14
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket 1 1 1 1 1
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Paket 1 1 1 1 1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Terselenggaranya dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas Litbang dan Layanan
Pengelolaan Perencanaan Program, Anggaran dan Pengembangan Kerjasama
Dokumen 3 3 3 3 3
Pengelolaan Data, Informasi, Pemantauan dan Pengendalian
Dokumen 3 3 3 3 3
Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan SDM serta Fasilitasi Produk Hukum
Dokumen 3 3 3 3 3
L - 15
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
Pengelolaan Keuangan, Ketatausahaan, Administrasi Rumah Tangga dan BMN
Dokumen 3 3 3 3 3
Terwujudnya Peningkatan
Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek
Jumlah Fasilitasi Dukungan Strategis
Balitbang KP
Dokumen 6 6 6 6 6
Jumlah Sarana Prasarana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP yang Terfasilitasi
Paket 1 1 1 1 1
Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balitbang KP (%)
100 100 100 100 100
- Litbang Iptek Perikanan 1 1 1 1 1
- Litbang Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir
- Litbang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
1 1 1 1 1
L - 16
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
- Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan
1 1 1 1 1
- Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
0 1 1 1 1
- Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP
1 1 1 1 1
- Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP
1 1 1 1 1
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP
1 1 1 1 1
Persentase pemenuhan layanan perkantoran Balitbang KP (%)
100 100 100 100 100
- Litbang Iptek Perikanan 1 1 1 1 1
- Litbang Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir
- Litbang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
1 1 1 1 1
L - 17
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
- Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan
1 1 1 1 1
- Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
1 1 1 1 1
- Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP
1 1 1 1 1
- Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP
1 1 1 1 1
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP
1 1 1 1 1
a.n. KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI
Lembar Pengesahan
Kabag Program
dan Kerja Sama
Kabag Hukum dan
Kepegawaian
L - 18
LAMPIRAN IV
KERANGKA PENDANAAN BALITBANG KP
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR ALOKASI (Rp MILIAR) TOTAL
2015 - 2019 LOKASI
2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KP 762.22 1,025.13 1,438.50 1,500.00 1,550.00 6,275.86
Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
21.16 21.61 51.52 62.10 45.43 201.82
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
5.65 6.63 5.64 6.69 6.55 31.17
Jumlah Rekomendasi Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
2.60 2.26 2.62 3.05 2.92 13.45 DKI
Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang
Diterbitkan
0.20 0.16 0.16 0.19 0.19 0.89 DKI, DIY
Jumlah Data dan Informasi Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
2.86 4.21 2.86 3.46 3.44 16.83 DKI
Lampiran IV
Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan Nomor 254/PER-BALITBANGKP/2015 Tentang Rencana Strategis Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
L - 19
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR ALOKASI (Rp MILIAR) TOTAL
2015 - 2019 LOKASI
2015 2016 2017 2018 2019
Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
5.09 6.47 7.77 10.44 12.39 42.16
Jumlah Bahan Usulan
HKI Daya Saing dan Bioteknologi KP
0.34 0.31 0.31 0.36 0.35 1.66 DKI
Jumlah Inovasi
Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
2.62 4.07 5.67 7.60 9.46 29.41 DKI
Jumlah Komponen Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
2.14 2.09 1.80 2.48 2.59 11.10 DKI
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
10.42 8.51 38.10 44.97 26.49 128.48
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya
7.80 5.00 34.25 40.25 21.80 109.10 DKI, DIY
Jumlah Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Daya Saing dan
Bioteknologi KP
2.62 3.51 3.85 4.72 4.69 19.38 DKI, DIY
Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan
14.81 20.23 30.77 42.54 54.76 163.10
Tersedianya Rekomendasi dan analisis Kebijakan KP berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP
4.00 6.78 8.38 10.93 12.49 42.58
L - 20
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR ALOKASI (Rp MILIAR) TOTAL
2015 - 2019 LOKASI
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP Berkelanjutan
3.15 2.20 2.60 2.99 3.49 14.43 DKI
Jumlah Rekomendasi Sosial Ekonomi KP
- 3.00 3.45 4.56 4.97 15.99
Jumlah Data dan/atau Informasi Sosial
Ekonomi KP
0.76 1.50 2.25 3.28 3.92 11.72 DKI
Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan KP
0.09 0.08 0.08 0.10 0.10 0.45 DKI
Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP
5.99 8.00 16.00 23.00 32.70 85.69
Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP
5.99 8.00 16.00 23.00 32.70 85.69 DKI
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan
Layanan Iptek di Bidang Sosial Skonomi KP
4.82 5.45 6.38 8.61 9.58 34.84
Jumlah Sarana Prasarana Litbang Sosial
Ekonomi KP yang Terfasilitasi
1.74 1.60 1.76 2.22 2.32 9.63 DKI
Jumlah Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek
Sosial Ekonomi KP
3.08 3.85 4.63 6.38 7.26 25.20 DKI
Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan 222.21 177.90 315.86 415.09 449.43 1,580.48
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Perikanan yang Implementatif Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah
86.86 101.17 117.93 158.55 177.88 642.39
L - 21
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR ALOKASI (Rp MILIAR) TOTAL
2015 - 2019 LOKASI
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Litbang Perikanan
15.75 20.64 22.32 27.74 30.25 116.69 DKI
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi
Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya
44.00 52.80 63.36 87.44 99.45 347.05 Sumsel
Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat