MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 /PMK.01/2019 TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk mengimplementasikan kewajiban Kementerian Keuangan selaku badan publik terkait ketentuan mengenai akses atas Informasi Publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id
69
Embed
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ......KEUANGAN TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 /PMK.01/2019
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN
PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk mengimplementasikan kewajiban
Kementerian Keuangan selaku badan publik terkait
ketentuan mengenai akses atas Informasi Publik, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi
Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
Menetapkan
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan
Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 20 19
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1018
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
u .b.
www.jdih.kemenkeu.go.id
A.
Nama
LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR129./PMK.Ol/2019 TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email Uika ada)]
Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia nomor ........................................................................................ .
1. D Melihat/membacajmendengarkanjmencatat****
2. D Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ softcopy)****
( .................................................... ) Nama dan tanda tangan
Pemohon lnformasi
( ..................................................... ) Nama dan tanda tangan
Keterangan:
****
Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
Pilih salah satu dengan memberi tanda (.,f).
Caret yang tidak perlu.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 50-
Di balik Formulir Permohonan Informasi Publik dicetak informasi berikut:
Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan teral<:hir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimaj dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
Format di atas adalah contoh format Formulir Permohonan Informasi Publik. PPID Kementerian Keuangan dan/ atau Perangkat PPID dapat mengembangkan format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-51 -
B. CONTOH FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
fJJ
I '
1 2 3 4 5 6 7 8 I i
I I
Keterangan: 1. Nomor 2. Nomor Pendaftaran 3. Jam Permohonan Masuk 4. Tanggal Permohonan Masuk 5. Penerusan/Diterima Langsung 6. Jatuh Tempo (10 HK/ 17 HK) 7. Nama Pemohon 8. NIK 9. Jenis Pemohon 10. Alamat 11. Nomor Kontak 12. Email 13. Pekerjaan 14. Informasi yang diminta 15. Jalur Permohonan 16. Tujuan Penggunaan Informasi 17. Status Informasi
18. Instansi 19. Bentuk Informasi 20. Jenis Permohonan
... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, e-mai~
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Periode: Januari-Desember ... [diisi dengan tahun]
--1~1 i -------- ----- -------- I 9 12 13 14 15 16 I 17 18 19 I 20a
I I ___ j __ ~._ ..... ., ... ,_,, ,_
diisi tentang nomor urut. diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik. diisi ten tang jam permohonan Informasi Publik diterima. diisi tentang tanggal permohonan Informasi Publik diterima.
----- -·----?n 25
20b 21 22 23 24
25a
diisi tentang keterangan permohonan Informasi Publik diterima melalui penerusan atau diterima langsung. diisi ten tang tanggal jatuh tempo pada 10 Hari Kerja dan 17 Hari Ke:rja. diisi tentang nama Pemohon. diisi tentang Nomor Induk Kependudukan Pemohon. diisi tentang kedudukan hukum Pemohon (Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia). diisi ten tang alamat lengkap dan jelas Pemohon untuk memudahkan pengiriman informasi yang diminta. diisi tentang nomor kontak (nomor teleponjfaksimilijtelepon seluler) Pemohon. diisi tentang alamat email Pemohon. diisi tentang pekerjaan Pemohon. diisi ten tang detail informasi yang diminta.
---- -----2~l 25b
26 27a 27b I
I I
diisi ten tang jalur pengajuan permohonan Informasi Publik (E-mail, mobile, datang langsung, surat, faksimili, a tau laman PPID). diisi tentang tujuan penggunaan informasi oleh Pemohon atau alasan Pemohon meminta informasi. diisi dengan memberikan tanda (./). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai (bila diketahui), sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis. diisi ten tang Satuan Kerja yang menguasai informasi yang dimohonkan. diisi dengan memberi keterangan "Naskah Cetak (Hardcopy)" a tau "Naskah Elektronik (Softcopy)". diisi dengan pilihan Pemohon ingin melihatjmengetahui atau mendapatkan salinan informasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
20a. Melihat/Mengetahui 20b. Meminta Salinan
21. Kepu tusan PPID
22. Alasan Penolakan atau Alasan tidak diberikan
23. Nomor Surat Perpanjangan Waktu 24. Tanggal Surat Perpanjangan
Waktu 25. Hari dan Tanggal
25a. Pemberitahuan Tertulis 25b. Pemberian Informasi
26. Lama Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis dan Pemberian Informasi (Hari Kerja)
27. Biaya dan Cara Pembayaran 27a. Biaya 27b. Cara
- 52-
diisi dengan memberikan tanda (./) dalam hal Pemohon ingin melihat fmengetahui informasi. diisi dengan memberikan tanda (v") dalam hal Pemohon ingin meminta salinan informasi. diisi tentang isi keputusan PPID Kementerian Keuangan/Perangkat PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permohonan Informasi Publik. diisi tentang alasan penolakan atau tidak diberikannya permohonan informasi PPID.
diisi tentang Nomor Surat Perpanjangan Waktu. diisi tentang tanggal Surat Perpanjangan Waktu.
diisi tentang hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis. diisi tentang hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon. diisi tentang lama waktu penyampaian Pemberitahuan Tertulis dan pemberian informasi dalam hari kerja.
diisi ten tang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan. diisi ten tang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya. diisi tentang cara pembayaran yang dilakukan.
Format di atas adalah contoh format Register Permohonan Informasi Publik. PPID Kementerian Keuangan dan/ atau Perangkat PPID dapat mengembangkan format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-53-
C. FORMAT NOMOR PENDAFTARAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
REG- .. IPPID.KKI ..... I I ....
I /
....
.... /
.... /
.... "" ....
.... ""
.... /
' .,.
Contoh: REG-1IPPID.KKI2019
Tulisan REG
Tanda Penghubung
Nomor Urut Permohonan
Garis Miring
Tulisan PPID
Titik
Kode Kementerian Keuangan
Garis Miring
Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)
2. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I
REG- .. I PPID .xx(*) I ..... I .,.
" ' .,.
.... "" .... /
....
.... /
.... /
.... /
Contoh: REG-1IPPID.AG/2019
Tulisan REG
Tanda Penghubung
Nomor Urut Permohonan
Garis Miring
Tulisan PPID
Titik
Kode Unit Organisasi
Garis Miring
Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 54-
3. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II
REG- .. IPPID.xx(*)l ..... I I '
I ,.
' ,
' ,
' ,
' ,
' ,
,.
,.
Tulisan REG
Tanda Penghubung
Nomor Urut Permohonan
Garis Miring
Tulisan PPID
Titik
Kode Naskah Dinas Unit Organisasi
Garis Miring
Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)
Contoh: REG-1IPPID.WBC.02I2019
4. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III
REG- .. I PPID .xx(*) I ..... I ,.
' ,.
..... ,.
' ,
,.
' ,
,.
..... ,.
,
Tulisan REG
Tanda Penghubung
Nomor Urut Permohonan
Garis Miring
Tulisan PPID
Titik
Kode Naskah Dinas Unit Organisasi
Garis Miring
Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)
Contoh: REG-1IPPID.WBC.01IKPP.MP.01I2019
Keterangan:
1. Kode Unit Organisasi diisi sesuai dengan kode unit organisasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi diisi sesuai dengan penomoran
dan pemberian kode naskah dinas pada masing-masing unit
organisasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 55-
D. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email Uika ada)]
PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal . . . . bulan pendaftaran* Kami menyampaikan kepada Saudarafi:
Nama Alamat
No. Telp/Email
Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberikan
tahun
No. Hal-Hal terkait Informasi Keterangan Publik
1. Penguasaan Informasi Publik**
Biaya yang dibutuhkan***
Waktu Penyediaan
D Kami D Badan Publik lain, yaitu ...
D Softcopy (termasuk rekaman). D Hardcopyfsalinan tertulis.
... hari
dengan nomor
Penjelasan penghitamanjpengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)
B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**
D Informasi yang diminta belum dikuasai D Informasi yang diminta belum didokumentasikan Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ............ *****
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
( ............................................. ) Nama & Tanda Tangan
Keterangan: * **
****
*****
Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan. Pilih salah satu dengan memberi tanda (~). Biaya penyalinan (fotokopi a tau disket) dan/ a tau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya. Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.
Format di atas adalah contoh format Pemberitahuan Tertulis. PPID Kementerian Keuangan dan/ atau Perangkat PPID dapat mengembangkan format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 56-
E. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN
PERMOHONAN INFORMASI
Nama Alamat
No. Telp/Email
[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email Oika ada)]
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN No. Pendaftaran:* ................... .
Rincian Informasi yang dibutuhkan
PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah :
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian Informasi D Pasal 17 huruf ...... UU KIP. ** didasarkan pada alasan D Pasal ...... Undang-Undang ...... ***
Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:
Dengan demikian menyatakan bahwa :
I PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.
Keterangan:
[ ........... (tempat), ............. (tanggal, bulan, dan tahun)****J
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
( ............................................. ) Nama & Tanda Tangan
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik. ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a s.d. i UU KIP. *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian
dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
Format di atas adalah contoh format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi. PPID Kementerian Keuangan dan/ atau Perangkat PPID dapat mengembangkan format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 57-
F. CONTOH FORMAT FORMULIR KEBERATAN
[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor Pendaftaran Keberatan Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi
________________ (diisipetugas)*
Tujuan Penggunaan lnformasi Identitas Pemohon
Nama Alamat
Pekerjaan Nomor Telepon Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak Bersama ini kami lampirkan**
Identitas Kuasa Pemohon *** Nama Alamat
Nomor Telepon Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak
Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi
manusia nomor ----------------
B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN****
a. Permohonan Informasi di tolak. b. Informasi berkala tidak disediakan c. Permintaan informasi tidak ditanggapi d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta e. Permintaan informasi tidak dipenuhi f. Biaya yang dikenakan tidak wajar g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)
D. HARI/TANGGALTANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: [tanggalj, [bulan}, [tahunj, [diisi oleh petugasj*****
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih .
( .................................................... ) Nama & Tanda Tangan
Pengaju Keberatan
( .................................................... ) Nama & Tanda Tangan
Keterangan: Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
*** ****
*****
***-A"***
Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa. Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan. Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP. Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan. Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 58-
Format di atas adalah contoh format Formulir Keberatan. PPID Kementerian Keuangan dan/ atau Perangkat PPID dapat mengembangkan format terse but sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 59-
G. FORMAT NOMOR PENDAFTARAN KEBERATAN
1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEB- .. /PPID.KK/ .....
I ... "'
"' .,..
... "'
.,..
.,..
... "' ..... .,..
... "'
Contoh: KEB-1/PPID.KK/2019
Tulisan KEB
Tanda Penghubung
Nomor Urut Keberatan
Garis Miring
Tulisan PPID
Titik
Kode Kementerian Keuangan
Garis Miring
Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)
2. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I
KEB- .. /PPID.xx(*)/ .....
I .....
... "' ... '
.,..
... '
"' ... .,..
...
..... .,...
Contoh: KEB-1/PPID.KN/2019
Keterangan:
Tulisan KEB
Tanda Penghubung
Nomor Urut Keberatan
Garis Miring
Tulisan PPID
Titik
Kode Unit Organisasi
Garis Miring
Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)
Kode Unit Organisasi diisi sesum dengan kode unit organisasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 60-
H. CONTOH FORMAT REGISTER KEBERATAN
I~ 1 2 3 4 5 6 7 8
Keterangan: 1. Nomor 2. Nomor Pendaftaran Keberatan 3. Jalur Pengajuan Keberatan 4. Unit Penguasa Informasi 5. Tanggal Pengajuan Keberatan 6. Jatuh Tempo Pemberian Tanggapan
Keberatan 7.
8.
9.
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi Publik Tanggal Permohonan Informasi Publik Tanggal Pengiriman Pemberitahuan Tertulis
10. Nama Pemohon 11. NIK 12 Alamat 13. Nomor Kontak 14. Pekerjaan 15. Informasi yang diminta 16. Keberatan
... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, e-maifj
REGISTER KEBERATAN Periode: Januari-Desember ... [diisi dengan tahun]
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 a b c d e f g
diisi ten tang nomor urut. diisi tentang nomor pendaftaran keberatan. diisi tentangjalur keberatan diterima (E-mail, mobile, datang langsung, surat, faksimile, atau laman PPID). diisi ten tang unit yang menguasi informasi. diisi tentang tanggal pengajuan keberatan. diisi dengan tanggal jatuh tempo pemberian tanggapan keberatan.
22 23 24 25
diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi publik. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi. diisi dengan tanggal diterima permohonan informasi publik.
diisi dengan tanggal pengiriman Pemberitahuan Tertulis.
disi tentang nama Pemohon. diisi tentang Nomor Induk Kependudukan Pemohon. diisi ten tang alamat lengkap dan jelas Pemohon. diisi tentang nomor kontak (nomor teleponjfaksimilijtelepon seluler) Pemohon. diisi tentang pekerjaan Pemohon. diisi dengan informasi yang diminta. diisi ten tang alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.
www.jdih.kemenkeu.go.id
17. Tujuan Penggunaan Informasi 18. Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal
35 ayat (1) UU KIP)
19. Keputusan Atasan PPID 20. Hari/Tanggal Pemberian Tanggapan
atas Keberatan 21. Lama Waktu Penyampaian
Tanggapan Keberatan Atasan PPID (Hari Kerja)
22. Nama dan Jabatan Atasan PPID 23. Tanggapan Pemohon 24. Keputusan Hasil Mediasi/ Ajudikasi
Nonlitigasi 25. Putusan Pengadilan atas Gugatan
Sengketa Informasi
- 61 -
diisi dengan tujuan/ alasan permohonan dan penggunaan informasi. diisi dengan memberikan tanda (-../) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut. a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 UU KIP. b. Tidak disediakannya informasi berkala. c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta. e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. f. Pengenaan biaya yang tidak wajar. g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP. diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. diisi dengan harijtanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
diisi tentang lama waktu penyampaian tanggapan keberatan dari Atasan PPID dalam hari kerja.
diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku Atasan PPID. diisi dengan tanggapan Pemohon atas Keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi/ ajudikasi nonlitigasi atas sengketa informasi apabila Pemohon menolak keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi.
Format di atas adalah contoh format Register Keberatan. PPID Kementerian Keuangan dan/ atau Perangkat PPID dapat mengembangkan format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 62-
I. CONTOH FORMAT LAPORAN TENGAH TAHUNAN PPID TINGKAT III
... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, e-mai~
LAPORAN TENGAH TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III Periode: Januari-Juni ... (diisi dengan tahun]
Keterangan: 1. Nomor 2. Nomor Pendaftaran 3. Jam Permohonan Masuk 4. Tanggal Permohonan Masuk 5. Penerusan/Diterima Langsung 6. Jatuh Tempo (10 HK/17 HK) 7. Jenis Pemohon 8. Pekerjaan 9. Informasi yang diminta 10. Jalur Permohonan
11. Tujuan Penggunaan Informasi 12. Status Informasi
13. Instansi 14. Keputusan PPID
15. Alasan Penolakan atau Alasan tidak diberikan
16. Tanggal Surat Perpanjangan Waktu 17. Hari dan Tanggal
17a. Pemberitahuan Tertulis
18 19 20 21 22
diisi tentang nomor urut. diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik. diisi ten tang jam permohonan Informasi Publik diterima. diisi tentang tanggal permohonan Informasi Publik diterima.
26 27 28 29 30 31
diisi tentang keterangan permohonan Informasi Publik diterima melalui penerusan atau diterima langsung. diisi tentang tanggaljatuh tempo pada 10 Hari Kerja dan 17 Hari Kerja. diisi tentang kedudukan hukum Pemohon (Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia). diisi tentang pekerjaan Pemohon. diisi ten tang detail informasi yang diminta. diisi ten tang jalur pengajuan permohonan Informasi Publik (E-mail, mobile, datang langsung, surat, faksimili, atau laman PPID). diisi tentang tujuan penggunaan informasi oleh Pemohon atau alasan Pemohon meminta informasi. diisi dengan memberikan tanda (/). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai (bila diketahui), sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis. diisi ten tang Satuan Kerja yang menguasai informasi yang dimohonkan. diisi tentang isi keputusan PPID Kementerian Keuangan/Perangkat PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permohonan Informasi Publik. diisi tentang alasan penolakan atau tidak diberikannya permohonan informasi PPID.
diisi tentang tanggal Surat Perpanjangan Waktu.
diisi tentang hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis.
www.jdih.kemenkeu.go.id
18.
19. 20. 21.
22.
23. 24.
25. 26.
27.
28. 29. 30.
31.
17b. Pemberian Informasi Lama Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis dan Pemberian Informasi (Hari Kerja) Nomor Pendaftaran Keberatan Jalur Pengajuan Keberatan Tanggal Pengajuan Keberatan Keberatan Jatuh Tempo Pemberian Tanggapan Keberatan Keberatan Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)
Keputusan Atasan PPID Hari/Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan Lama Waktu Penyampaian Tanggapan Keberatan Atasan PPID (Hari Kerja) Nama dan Jabatan Atasan PPID Tanggapan Pemohon Putusan Hasil Mediasi/ Ajudikasi Nonlitigasi Putusan Pengadilan Sengketa Informasi
atas Gugatan
*
- 63-
diisi tentang hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon. diisi tentang lama waktu penyampaian Pemberitahuan Tertulis dan pemberian informasi dalam hari kerja.
diisi tentang nomor pendaftaran keberatan. diisi tentangjalur keberatan diterima (E-mail, mobile, datang langsung, surat, faksimile, atau laman PPID). diisi tentang tanggal pengajuan keberatan.
diisi dengan tanggal jatuh tempo pemberian tanggapan keberatan.
diisi ten tang alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. diisi dengan memberikan tanda (-Y) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut. a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU
KIP. b. Tidak disediakannya informasi berkala. c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta. e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. f. Pengenaan biaya yang tidak wajar. g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP. diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. diisi dengan hari/tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
diisi tentang lama waktu penyampaian tanggapan keberatan dari Atasan PPID dalam hari kerja.
diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku Atasan PPID. diisi dengan tanggapan Pemohon atas Keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi/ ajudikasi nonlitigasi atas sengketa informasi apabila Pemohon menolak keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi.
diisi tentang rata-rata waktu pelayanan.
Format di atas adalah contoh format Laporan Tengah Tahunan. PPID Kementerian Keuangan dan/ a tau Perangkat PPID dapat mengembangkan format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 64-
J. CONTOH FORMAT LAPORAN TENGAH TAHUNAN PPID TINGKAT II
... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, e-main
LAPORAN TENGAH TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II Periode: Januari-Juni ... [diisi dengan tahun]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
I - -3. Kantor wasan dan Pelayanan . .. Balai . ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I - -
Keterangan: 1. Nomor 2. Nom or Pendaftaran 3. Jam Permohonan Masuk 4. Tanggal Permohonan Masuk
diisi ten tang nomor urut. diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik. diisi ten tang jam permohonan Informasi Publik diterima. diisi tentang tanggal permohonan Informasi Publik diterima.
28 29 30 31
5. Penerusan/Diterima Langsung diisi tentang keterangan permohonan Informasi Publik diterima melalui penerusan atau diterima langsung.
www.jdih.kemenkeu.go.id
6. Jatuh Tempo (10 HK/17 HK) 7. J enis Pemohon 8. Pekerjaan 9. Informasi yang diminta 10. Jalur Permohonan
11. Tujuan Penggunaan Informasi 12. Status Informasi
13. Instansi 14. Keputusan PPID
15. Alasan Penolakan atau Alasan tidak diberikan
16. Tanggal Surat Perpanjangan Waktu 17. Hari dan Tanggal
17c. Pemberitahuan Tertulis 17d. Pemberian Informasi
18. Lama Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis dan Pemberian Informasi (Hari Kerja)
19. Nomor Pendaftaran Keberatan 20. Jalur Pengajuan Keberatan 21. Tanggal Pengajuan Keberatan
25. Keputusan Atasan PPID 26. Hari/Tanggal Pemberian Tanggapan atas
Keberatan 27. Lama Waktu Penyampaian Tanggapan
Keberatan Atasan PPID (Hari Kerja)
- 65-
diisi ten tang tanggal jatuh tempo pada 10 Hari Kerja dan 17 Hari Kerja. diisi tentang kedudukan hukum Pemohon (Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia). diisi tentang pekerjaan Pemohon. diisi tentang detail informasi yang diminta. diisi tentang jalur pengajuan permohonan Informasi Publik (E-mail, mobile, datang langsung, surat, faksimili, atau laman PPID). diisi tentang tujuan penggunaan informasi oleh Pemohon atau alasan Pemohon meminta informasi. diisi dengan memberikan tanda ('/). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai (bila diketahui), sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis. diisi ten tang Satuan Kerja yang menguasai informasi yang dimohonkan. diisi tentang isi keputusan PPID Kementerian Keuangan/Perangkat PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permohonan Informasi Publik. diisi tentang alasan penolakan atau tidak diberikannya permohonan informasi PPID.
diisi tentang tanggal Surat Perpanjangan Waktu.
diisi tentang hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis. diisi tentang hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon. diisi tentang lama waktu penyampaian Pemberitahuan Tertulis dan pemberian informasi dalam hari kerja.
diisi tentang nomor pendaftaran keberatan. diisi tentangjalur keberatan diterima (E-mail, mobile, datang langsung, surat, faksimile, atau laman PPID). diisi tentang tanggal pengajuan keberatan.
diisi dengan tanggal jatuh tempo pemberian tanggapan keberatan.
diisi ten tang alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. diisi dengan memberikan tanda (.Y) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut. a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU
KIP. b. Tidak disediakannya informasi berkala. c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta. e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. f. Pengenaan biaya yang tidak wajar. g. Penyampaian informasi yang melebihijangka waktu yang diatur dalam UU KIP. diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. diisi dengan harijtanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
diisi tentang lama waktu penyampaian tanggapan keberatan dari Atasan PPID dalam hari kerja.
www.jdih.kemenkeu.go.id
28. Nama dan Jabatan Atasan PPID 29. Tanggapan Pemohon 30. Putusan Hasil Mediasi/ Ajudikasi
Nonlitigasi 31. Putusan Pengadilan atas Gugatan
Sengketa Informasi *
- 66-
diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku Atasan PPID. diisi dengan tanggapan Pemohon atas Keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi/ ajudikasi nonlitigasi atas sengketa informasi apabila Pemohon menolak keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi.
diisi tentang rata-rata waktu pelayanan.
Format di atas adalah contoh format Laporan Tengah Tahunan. PPID Kementerian Keuangan dan/ atau Perangkat PPID dapat mengembangkan format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 67-
K. CONTOH FORMAT LAPORAN TENGAH TAHUNAN PPID TINGKAT I
... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID] ... [alamat, nomor telepon, faksimili, e-mai~
LAPORAN TENGAH TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I Periode: Januari-Juni ... (diisi dengan tahun]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 27 28 29 30 31
26 27 28 29 30 31
26 27 28 29 30 31
· - I - l
Keterangan: 1. Nomor 2. Nomor Pendaftaran 3. Jam Permohonan Masuk 4. Tanggal Permohonan Masuk 5. Penerusan/Diterima Langsung 6. Jatuh Tempo (10 HK/17 HK)
diisi ten tang nomor urut. diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik. diisi ten tang jam permohonan Informasi Publik diterima. diisi tentang tanggal permohonan Informasi Publik diterima. diisi tentang keterangan permohonan Informasi Publik diterima melalui penerusan atau diterima langsung. diisi ten tang tanggal jatuh tempo pada 10 Hari Kerja dan 17 Hari Kerja.
www.jdih.kemenkeu.go.id
7. Jenis Pemohon 8. Pekerjaan 9. Informasi yang diminta 10. Jalur Permohonan
11. Tujuan Penggunaan Informasi 12. Status Informasi
13. Instansi 14. Keputusan PPID
15. Alasan Penolakan atau Alasan tidak diberikan
16. Tanggal Surat Perpanjangan Waktu 17. Hari dan Tanggal
17e. Pemberitahuan Tertulis 17f. Pemberian Informasi
18. Lama Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis dan Pemberian Informasi (Hari Kerja)
19. Nomor Pendaftaran Keberatan 20. Jalur Pengajuan Keberatan 21. Tanggal Pengajuan Keberatan
25. Keputusan Atasan PPID 26. Hari/Tanggal Pemberian Tanggapan atas
Keberatan 27. Lama Waktu Penyampaian Tanggapan
Keberatan Atasan PPID (Hari Kerja) 28. Nama dan Jabatan Atasan PPID
- 68-
diisi tentang kedudukan hukum Pemohon (Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia). diisi tentang pekerjaan Pemohon. diisi ten tang detail informasi yang diminta. diisi ten tang jalur pengajuan permohonan Informasi Publik (E-mail, mobile, datang langsung, surat, faksimili, atau laman PPID). diisi tentang tujuan penggunaan informasi oleh Pemohon atau alasan Pemohon meminta informasi. diisi dengan memberikan tanda (./). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai (bila diketahui), sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis. diisi ten tang Satuan Kerja yang menguasai informasi yang dimohonkan. diisi tentang isi keputusan PPID Kementerian Keuangan/Perangkat PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permohonan Informasi Publik. diisi tentang alasan penolakan atau tidak diberikannya permohonan informasi PPID.
diisi tentang tanggal Surat Perpanjangan Waktu.
diisi tentang hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis. diisi ten tang hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon. diisi tentang lama waktu penyampaian Pemberitahuan Tertulis dan pemberian informasi dalam hari kerja.
diisi tentang nomor pendaftaran keberatan. diisi tentangjalur keberatan diterima (E-mail, mobile, datang langsung, surat, faksimile, atau laman PPID). diisi tentang tanggal pengajuan keberatan.
diisi dengan tanggal jatuh tempo pemberian tanggapan keberatan.
diisi tentang alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon. diisi dengan memberikan tanda (-v) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut. a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU
KIP. b. Tidak disediakannya informasi berkala. c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta. e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. f. Pengenaan biaya yang tidak wajar. g. Penyampaian informasi yang melebihijangka waktu yang diatur dalam UU KIP. diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. diisi dengan hariftanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
diisi tentang lama waktu penyampaian tanggapan keberatan dari Atasan PPID dalam hari kerja.
diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku Atasan PPID.
www.jdih.kemenkeu.go.id
29. Tanggapan Pemohon 30. Putusan Hasil Mediasi/ Ajudikasi
Nonlitigasi 31. Putusan Pengadilan atas Gugatan
Sengketa Informasi *
- 69-
diisi dengan tanggapan Pemohon atas Keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi/ ajudikasi nonlitigasi atas sengketa informasi apabila Pemohon menolak keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi.
diisi tentang rata-rata waktu pelayanan.
Format di atas adalah contoh format Laporan Tengah Tahunan. PPID Kementerian Keuangan dan/ a tau Perangkat PPID dapat mengembangkan format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format di atas.