PERATURAN KEPEGAWAIAN AKADEMI KEBIDANAN GUNUNG SARI MAKASSAR NO. : 060/AKBID-GS/MKS/XI/2016 YAYASAN PENDIDIKAN GUNUNG SARI MAKASSAR 2016
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN KEPEGAWAIAN
AKADEMI KEBIDANAN GUNUNG SARI MAKASSAR
NO. : 060/AKBID-GS/MKS/XI/2016
YAYASAN PENDIDIKAN GUNUNG SARI MAKASSAR 2016
DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian BAB II PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pegawai Pengangkatan Penempatan Pembinaan Pengembangan BAB III HARI KERJA, BEBAN KERJA DAN DISIPLIN Hari kerja Beban kerja Disiplin BAB IV GAJI DAN KESEJAHTERAAN Gaji Kesejahteraan BAB V CUTI BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI Pelanggaran Sanksi BAB VII PEMBERHENTIAN BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
H a l a m a n | 1
Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Institusi
Nomor : 060/AKBID-GS/MKS/XI/2016 Tentang : Peraturan Kepegawaian
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Yayasan adalah Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta.
2. Institusi adalah pelaksana kegiatan dalam bidang pendidikan.
3. Pimpinan Institusi yang dimaksud adalah pejabat tertinggi didalam Institusi yang bertanggung jawab
dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dibantul oleh wakil-wakilnya.
4. Kepegawaian adalah segala hal yang berhubungan dengan pegawai pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa kerja.
5. Pegawai adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administrative terdaftar
sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, yang ditempatkan di yayasan atau
institusi dan diserahi tugas sebagai tenaga pendidik (dosen) atau tenaga kependidikan (karyawan).
6. Karyawan adalah orang yang ditempatkan pada unit Institusi sebagai tenaga kependidikan.
7. Karyawan Tetap adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas tata laksana, pelayanan
administrasi dan teknis.
8. Karyawan tidak tetap adalah orang yang dikontrak oleh Institusi untuk melaksanakan tugas-tugas
tata laksana, pelayanan administrasi dan teknis dalam jangka waktu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan atau dosen pegawai negeri sipil (PNS)
yang dipekerjakan oleh pemerintah dan ditempatkan di Institusi
11. Dosen tidak tetap adalah Dosen yang di tugaskan oleh Pimpinan Institusi secara berkala atas usul
Ketua Program Studi sesuai dengan kebutuhannya.
12. Dosen tamu adalah Dosen yang di undang untuk mengajar mata kuliah tertentu selama jangka
waktu tertentu.
13. Guru Besar atau Profesor adalah Jabatan Fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih
mengajar di lingkungan satuan pendidikan.
14. Pustakawan adalah karyawan yang mempunyai sertifikat pustakawan dari pejabat
berwenang yang bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk melakukan kegiatan
pada unit pustakawan AKBID Gunung Sari.
15. Laboran adalah karyawan yang bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk melakukan
kegiatan pada laboratorium.
16. Teknisi adalah karyawan yang bertugas, bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan
kegiatan bersifat teknis.
17. Hubungan kerja adalah hubungan antara Institusi dengan pegawai berdasarkan perjanjian kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
18. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara calon pegawai dengan pimpinan institusi yang
memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
H a l a m a n | 2
19. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja karena sesuatu hal yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan Institusi.
20. Kualifikasi akademik adalah ijasah yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis dan jenjang
pendidikan formal.
21. Kualifikasi khusus adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu.
22. Kompetensi adalah seperangakat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang dimiliki,
dihayati, dan dikuasai pegawai dalam melaksanakan tugas.
23. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai
tenaga profesional.
24. Gaji adalah hak yang diterima oleh pegawai atas pekerjaannya dalam penyelenggaraan
pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial yang besarnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di Yayasan.
25. Tunjangan adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai yang besarnya sesuai ketentuan
yang berlaku.
26. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diterima pegawai tetap secara tetap jumlahnya dan teratur
pembayarannya setiap bulan yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi
kerja tertentu.
27. Tunjangan Jabatan struktural termasuk dalam tunjangan tetap yang merupakan tunjangan yang
diberikan kepada pemegang jabatan structural.
28. Tunjangan Jabatan fungsional termasuk dalam tunjangan tetap yang merupakan tunjangan yang
diberikan kepada Dosen tetap terkait jabatan fungsional yang dimilikinya.
29. Tunjangan Keluarga termasuk dalam tunjangan tetap yang diberikan kepada pegawai tetap yang
telah berkeluarga dimana besarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
30. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diterima pegawai yang jumlahnya tidak tetap dan
berkaitan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
31. Uang Transport termasuk dalam tunjangan tidak tetap yang diberikan kepada pegawai sebagai
pengganti biaya transport ke Kantor atau ketempat lain untuk urusan pekerjaan.
32. Uang Makan termasuk dalam tunjangan tidak tetap yang diberikan kepada pegawai sebagai
pengganti uang makan selama bekerja atau bertugas.
33. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari Yayasan kepada pegawai akibat
adanya pemutusan hubungan kerja.
34. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangung jawab dan wewenang
pada struktur organisasi Institusi yang didasarkan atas prestasi kerja dan bukan merupakan hak.
35. Pejabat strukural adalah pegawai yang diserahi tugas untuk memegang jabatan struktural pada
Institusi yang ditetapkan oleh pimpinan Institusi.
36. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang dosen yang melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian serta
pengabdian kepada masyarakat
37. Tugas belajar adalah tugas yang dibebankan kepada pegawai untuk mengikuti suatu jenjang
pendidikan atas biaya Institusi atau pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan, sikap dan keterampilan pegawai.
38. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti suatu jenjang
pendidikan atas biaya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, sikap dan
keterampilan pegawai tanpa meninggalkan tugas.
H a l a m a n | 3
BAB II
PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pegawai
Pasal 2
1. Pegawai terdiri atas Dosen dan karyawan 2. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. 3. Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Karyawan tetap dan Karyawan tidak tetap. 4. Dosen tetap dan Karyawan tetap diberikan Nomor Induk Pegawai oleh Yayasan
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 3
1. Syarat umum calon pegawai
a. Warga negara Indonesia.
b. Memiliki Komitmen terhadap Yayasan termasuk Institusinya
c. Beriman dan bertaqwa
d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat.
e. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan sesuai dengan formasi
yang tersedia.
f. Tidak menjadi salah satu pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
g. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
h. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhomat sebagai pegawai baik dari instansi
pemerintah atau instansi swasta.
i. Tidak terikat dengan Instansi Lain
2. Syarat khusus dosen adalah :
a. Berpendidikan serendah-rendahnya S2.
b. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
d. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
e. Diutamakan Mampu berbahasa asing.
3. Syarat khusus pegawai adalah :
a. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat.
b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat
kenal lahir yang sah.
H a l a m a n | 4
c. Memilki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
Pasal 4 1. Formasi pegawai di lingkungan AKBID Gunung Sari Makassar ditetapkan dalam Rencana
Anggaran Belanja (RAB) tahunan atau atas pertimbangan khusus Pimpinan Institusi. 2. Pertimbangan khusus Pimpinan Institusi adalah apabila terjadi keadaan yang sangat penting
yang mengharuskan ditambahkannya pegawai. 3. Seleksi pegawai dilakukan oleh Wakil Pimpinan bidang Umum yang membidangi Administrasi dan
kepegawaian. 4. Proses seleksi dilakukan secara objektif berdasarkan atas kualifikasi yang ditetapkan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan peraturan Pimpinan Institusi.
Pasal 5
1. Pelamar yang lulus seleksi diusulkan oleh Wakil Pimpinan bidang Umum kepada Pimpinan Institusi
untuk diangkat sebagai pegawai. 2. Selama 6 (enam) bulan pertama masa kerja, pegawai sebagaimana maksud pada ayat (1)
berada dalam status masa percobaan.
3. Selama menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai dapat
diberhentikan apabila dinilai tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
Pasal 6
1. Calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi pegawai.
2. Penetapan golongan ruang penggajian bagi karyawan adalah :
No
Jenjang
Pendidikan
Golongan/Ruang
Pengangkatan
Golongan/Ruang
Tertinggi
1
SD
I/a
II/c 2
SMP
I/b
II/c
3
SMA/MA/SMK
II/a
III/b 4
Diploma Satau (D1)
II/a
III/b
5
Diploma Tiga (D3)
II/c
III/c 6
Sarjana (S1)
III/a
III/d
7
Sarjana (S2)
III/b
IV/a 8 Sarjana (S3) III/c -
3. Penetapan golongan ruang penggajian bagi dosen adalah :
No
Jabatan
Fungsional
Golongan/Ruang
Pengangkatan
Golongan/Ruang
Tertinggi
1
Asisten Ahli
III/a
III/b 2
Lektor
III/c
III/d
3
Lektor Kepala
IV/a
IV/c 4
Guru Besar
IV/d
IV/e
H a l a m a n | 5
Pasal 7
1. Outsourcing dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta ketersediaan anggaran
Institusi. 2. Pelaksanaan Outsourcing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan Pimpinan Institusi.
Pasal 8
1. Pegawai tidak tetap dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan ketersediaan
anggaran. 2. Pengadaan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil
Pimpinan bidang Umum setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Institusi.
Pasal 9
1. Penerimaan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diikat dalam suatu perjanjian
kerja antara Wakil Pimpinan bidang Umum dengan calon pegawai tidak tetap. 2. Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak 3. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung untuk jangka waktu
tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. 4. Perjanjian kerja yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama dan alamat.
b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai.
c. Jabatan atau jenis pekerjaan.
d. Tempat pekerjaan.
e. Besarnya gaji dan cara pembayarannya.
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban INSTITUSI dan pegawai; g. Mulai dari
jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
g. Tempat dan tanggal perjanjian kerja.
h. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 5. Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan f disesuaikan
dengan kemampuan anggaran institusi.
6. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Bagian Kedua
Penempatan
Pasal 10
1. Calon pegawai yang telah diangkat ditempatkan pada formasi yang tersedia berdasarkan
keahlian dan kemampuan yang dimiliki. 2. Penempatan pegawai ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan Institusi.
Bagian Ketiga
Pembinaan
Pasal 11
1. Institusi wajib membina setiap pegawai sejak pegawai yang bersangkutan diterima bekerja
di Institusi sampai dengan berakhirnya hubungan kerja antara pegawai tersebut dengan Institusi. 2. Pembinaan pegawai meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan aspek organisasi.
H a l a m a n | 6
3. Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas akademik dan administrasi
secara berdaya guna dan berhasil guna. 4. Bentuk pembinaan pegawai meliputi pembekalan calon pegawai, kenaikan pangkat, mutasi dan
bentuk pembinaan lainnya.
Pasal 12
1. Setiap pegawai berhak atas kenaikan golongan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Jenis-jenis kenaikan golongan pegawai adalah :
a. Kenaikan pangkat reguler.
b. Kenaikan pangkat pilihan.
c. Kenaikan pangkat istimewa.
d. Kenaikan pangkat pengabdian. 3. Kenaikan golongan reguler merupakan kenaikan golongan kejenjang setingkat lebih tinggi apabila
pegawai yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan penilaian kinerja pegawai. 4. Kenaikan golongan pilihan merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi apabila
pegawai yang bersangkutan :
a. Memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari yang dimiliki sebelumnya. b. Menduduki jabatan stuktural, namun golongannya belum memenuhi syarat.
5. Kenaikan golongan istimewa merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi
apabila pegawai yang bersangkutan dinilai punya prestasi yang luar biasa. 6. Kenaikan golongan pengabdian merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi
apabila pegawai yang bersangkutan akan diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun. 7. Kenaikan golongan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diberikan dengan
ketentuan :
a. Masa Kerja : 1. Pegawai yang telah bekerja selama 20 tahun atau lebih secara terus menerus dan paling
kurang telah 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir. 2. Pegawai yang telah bekerja selama 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 tahun secara
terus menerus dan paling kurang telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir. 3. Pegawai yang telah bekerja selama 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun secara
terus menerus dan paling kurang telah 3 (tiga) tahun pada pangkat terakhir. b. Memiliki kinerja baik. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman/ sanksi pelanggaran berat.
Pasal 13
1. Proses kenaikan golongan/ruang dilakukan oleh Wakil Pimpinan yang menangani bidang Umum. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan golongan/ruang pegawai diatur dengan peraturan
Pimpinan Institusi.
Pasal 14
1. Dalam rangka pembinaan, penyegaran, dan pengembangan pegawai, Pimpinan Institusi
mengadakan mutasi dan promosi pegawai dan di ketahui oleh Yayasan
2. Perencanaan mutasi dan promosi dilakukan oleh Pimpinan Institusii
3. Proses dan mekanisme mutasi dan promosi pegawai didasarkan atas penilaian suatu tim, tanpa
perlu dikonfirmasikan dengan pegawai yang bersangkutan
4. Tim sebagimana yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan keputusan Pimpinan Institusi.
H a l a m a n | 7
Bagian Keempat
Pengembangan
Pasal 15
1. Setiap Pegawai yang memiliki hak pribadi untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin
melalui pelaksanaan tugas yang wajib ditekuninya secara bertanggung jawab. 2. Institusi memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk mengembangkan diri melalui
pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya dan kesempatan-kesempatan lain dengan tidak
meninggalkan tugas pokok. 3. Bentuk kegiatan pengembangan pegawai antara lain melanjutkan pendidikan, baik pendidikan
formal (tugas/izin belajar) maupun non formal (pelatihan atau kursus singkat), mengikuti
seminar/lokakarya, magang dan bentuk pengembangan lain yang memungkinkan.
Pasal 16 1. Tugas belajar dapat diberikan kepada pegawai yang mempunyai prestasi. 2. Sebelum mengikuti tugas belajar pegawai yang bersangkutan harus diikat dalam perjanjian tugas
belajar antara Pimpinan Institusi dengan pegawai yang bersangkutan. 3. Bidang studi yang diambil oleh pegawai yang mendapat tugas belajar harus sesuai dengan
kebutuhan Program Studi/Institusi. 4. Pegawai yang mendapatkan tugas belajar dibebaskan dari jabatan struktural dan beban mengajar. 5. Tugas belajar yang diberikan kepada pegawai hanya pada program studi yang sudah
terakreditasi. 6. Pegawai yang telah selesai mengikuti tugas belajar wajib kembali melaksanakan tugas pada
Institusi. 7. Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib
mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian tugas belajar. 8. Pada kondisi tertentu dalam rangka percepatan pemenuhan pegawai yang berkelayakan
Pimpinan Institusi dapat mengambil kebijakan tersendiri.
Pasal 17
1. Pegawai yang ingin melanjutkan studi atas inisiatif sendiri harus mengajukan permohonan izin
belajar kepada Pimpinan Institusi. 2. Izin belajar dapat diberikan setelah pegawai yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis
bahwa setelah selesai mengikuti studi akan kembali mengabdi di Institusi. 3. Bidang studi yang diambil oleh pegawai yang diberi izin belajar harus sesuai dengan
kebutuhan Institusi. 4. Pegawai yang mendapat izin belajar tetap melaksanakan tugas. 5. Jika status izin belajar berubah menjadi tugas belajar maka berlaku ketentuan sebagaimana yang
tertuang dalam pasal 16.
Pasal 18
1. Pemanfaatan pegawai oleh pihak ketiga secara penuh waktu atau paruh waktu harus
memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Institusi. 2. Pegawai dapat menjadi pejabat negara, struktural, dikaryakan dan atau menjabat jabatan lainnya
setelah memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Institusi. 3. Ketentuan izin dan tugas pokok pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan peraturan Pimpinan Institusi.
H a l a m a n | 8
BAB III
HARI KERJA, BEBAN KERJA DAN DISIPLIN
Bagian Pertama
Hari Kerja
Pasal 19
1. Jam kerja efektif pegawai tetap dan pegawai tidak tetap adalah 40 (empat puluh) jam dalam seminggu.
2. Ketentuan hari dan jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh keputusan Pimpinan Institusi.
Pasal 20
1. Hari dan jam kerja dosen tetap non-pejabat struktural ditentukan berdasarkan beban satuan
kredit semester (sks) yang setara dengan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu
2. Beban satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta memberikan
bimbingan kepada mahasiswa
3. Hari dan jam kerja pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam
jadwal perkuliahan.
Pasal 21
1. Hari dan jam kerja dosen tidak tetap non-pejabat struktural ditentukan berdasarkan beban satuan
kredit semester (sks) mengajar yang diberikan dalam satu semester.
2. Hari dan jam kerja pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam
jadwal perkuliahan.
3. Beban sks mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Program
Studi dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Institusi.
Pasal 22
Hari libur adalah hari Minggu, dan hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan institusi.
Bagian Kedua
Beban Kerja
Pasal 23
1. Beban kerja pegawai ditetapkan 40 jam perminggu 2. Beban kerja pegawai tidak tetap ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja antara Pimpinan Institusi
dengan pegawai yang bersangkutan.
Pasal 24
1. Beban kerja dosen merupakan jumlah jam kerja perminggu yang meliputi pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma
H a l a m a n | 9
perguruan tinggi. 2. Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan kredit
semester (sks). 3. Beban kerja dosen tetap minimal berjumlah 12 sks terdiri dari pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Kelebihan beban mengajar dosen tetap maksimal 12 sks dan akan dihitung sebagai
tambahan pendapatan. 5. Beban kerja dosen tetap dalam pelaksanaan kegiatan kependidikan dan pengajaran minimal 12
sks dan maksimal 24 sks terdiri dari :
a. Beban kerja instruksional yaitu : mempersiapkan materi perkuliahan, melaksanakan
perkuliahan, mengoreksi tugas-tugas terstruktur harian, mengawasi ujian, mengoreksi ujian
tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang meliputi bimbingan praktek kerja
lapangan, bimbingan karya tulis/laporan praktek kerja, dan bimbingan akademik mahasiswa. 6. Beban kerja dosen tidak tetap maksimal berjumlah 9 sks. 7. Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
Pasal 25
1. Beban kerja pejabat struktural
a. Pimpinan berjumlah 12 sks atau setara dengan 40 jam kerja perminggu,
b. Wakil Pimpinan berjumlah 8 sks atau setara dengan 24 jam kerja perminggu.
c. Ketua Prodi berjumlah 6 sks atau setara dengan 18 jam kerja perminggu.
d. Ka. Lab/Ka. Bag/Ka. Pusat adalah 4 sks atau setara dengan 12 jam perminggu.
2. Beban mengajar pejabat struktural
a. Pimpinan adalah 0 sks
b. Wakil Pimpinan minimal 4 sks, maksimal 8 sks.
c. Ketua Prodi minimal 6 sks, maksimal 12sks.
d. Ka. Lab / Ka. Bag minimal 8 sks, maksimal 12sks.
3. Beban kerja pejabat struktural akademik tidak diperhitungkan sebagai beban kerja pengajaran
dan tidak diperhitungkan sebagai beban lebih.
Pasal 26
1. Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling
kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Kewajiban dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas biaya sendiri
atau bantuan dari Institusi atau pihak lain
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat diatur dengan peraturan Pimpinan Institusi.
H a l a m a n | 10
Bagian Ketiga
Disiplin
Pasal 27
1. Setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir atau menggunakan mesin absensi sebagai tanda kehadiran.
2. Keterlambatan lebih dari 15 (lima belas) menit dari waktu kehadiran yang ditentukan tanpa pemberitahuan dikategorikan sebagai tidak disiplin dan tidak hadir.
3. Kepulangan lebih cepat 5 (lima) menit dari waktu jam kerja yang ditentukan dikategorikan sebagai tidak disiplin atau tidak hadir.
4. Kehadiran atau kepulangan diluar waktu yang ditetapkan pada ayat (2) dan (3) dengan alasan pekerjaan ataupun alasan lain yang dapat di pertanggung jawabkan harus melapor kepada bagian kepegawaian untuk di lakukan proses kehadiran secara manual.
Pasal 28
1. Setiap pegawai tetap wajib memakai identitas institusi setiap hari kerja. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Pimpinan Institusi.
Pasal 29
1. Pegawai dan pejabat struktural yang tidak dapat hadir wajib memberitahukan kebagian
kepegawaian Institusi
2. Pegawai dapat diberi izin tidak masuk kerja karena sakit lebih dari dua hari yang dibuktikan
dengan surat keterangan sakit dari dokter.
3. Dalam surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan:
a. Jumlah hari izin sakit.
b. Tanggal mulai sampai berakhirnya izin sakit.
c. Nama dan alamat praktek dokter.
4. Pegawai yang tidak masuk dengan alasan lain atau sakit tanpa surat keterangan sakit dari
dokter lebih dari 2 hari akan dipotong dari jumlah hak cuti tahunannya.
5. Jika hari yang diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi dari jumlah hari cuti
tahunannya yang bersangkutan, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai hari cuti tahunan
berikutnya.
6. Cuti tahunan yang ditetapkan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
7. Sisa cuti tahunan yang belum diambil sampai akhir tahun tidak dapat di akumulasikan pada cuti
tahun berikutnya.
8. Cuti tahunan yang di ambil tidak melebihi 4 hari kerja berturut-turut.
H a l a m a n | 11
BAB IV GAJI DAN KESEJAHTERAAN
Bagian Pertama
Gaji
Pasal 30
1. Setiap pegawai tetap berhak menerima gaji yang terdiri atas:
a. Gaji dasar pokok
b. Tunjangan tetap berupa tunjangan struktural atau tunjangan fungsional dan sejenisnya
c. Tunjangan tidak tetap berupa uang makan, uang transport dan sejenisnya
2. Gaji yang diterima oleh pegawai dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Tunjangan tidak tetap tidak dibayarkan apabila pegawai tidak masuk kerja atau terlambat sesuai
ketentuan yang di sebutkan pada pasal 27.
4. Ketentuan kebih lanjut mengenai gaji diatur dengan peraturan Pimpinan Institusi dengan
mempertimbangkan kemampuan pendanaan Institusi.
Pasal 31
1. Gaji pegawai tidak tetap dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara
Pimpinan Institusi dengan karyawan tidak tetap yang bersangkutan. 2. Gaji yang diterima oleh pegawai tidak tetap dikenai pajak penghasilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 32
Pembayaran gaji pegawai dilakukan setiap bulan sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh pimpinan Institusi.
Pasal 33
1. Kenaikan gaji pegawai didasarkan atas:
a. Kanaikan gaji secara berkala.
b. Kenaikan jenjang golongan regular.
c. Kenaikan jenjang golongan karena penyesuaian ijazah/studi lanjut.
d. Kenaikan gaji atau tunjangan lainnya yang diatur tersendiri.
Pasal 34
Pegawai yang mendapatkan tugas belajar/izin belajar dan tugas lainnya dari Institusi kepadanya
tetap diberikan gaji selain tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.
H a l a m a n | 12
Pasal 35
1. Pegawai yang mengambil cuti tahunan kepadanya diberikan gaji sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal 30.
2. Pegawai yang mendapatkan izin cuti melahirkan (90 hari) kepadaya diberikan gaji dan tunjangan
tetap, dengan ketentuan:
a. tunjangan tetap yang diberikan hanya 50%
b. tidak mendapatkan tunjangan tidak tetap
3. Pegawai yang mendapatkan izin cuti diluar tanggungan kepadanya tidak diberikan hak untuk
mendapatkan gaji dan/atau fasilitas lain dalam bentuk apapun.
4. Pegawai yang mendapatkan izin cuti sakit kepadanya diberikan gaji pokok dan tunjangan tetap
lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk 3 bulan pertama mendapatkan 100% dari gaji pokok.
b. Untuk 3 bulan kedua mendapatkan 50 % dari gaji pokok.
c. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapat 50 % dari gaji
sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Institusi.
Pasal 36
Dosen yang menjadi pejabat Negara tidak berhak menerima gaji dan tunjangan lainnya selama menjadi
pejabat Negara.
Bagian Kedua
Kesejahteraan
Pasal 37
Pegawai tetap diberikan kesejahteraan berupa :
a. BPJS Ketenagakerjaan dengan program-program didalamnya yang di wajibkan oleh pemerintah.
b. BPJS Kesehatan dengan program-program didalamnya yang diwajibkan oleh pemerintah.
c. Kesejahteraan lainnya sesuai dengan ketentuan institusi yang berlaku.
Pasal 38 Pegawai tetap berhak dan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Pasal 39
1. Pegawai yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
2. Pegawai yang menikah diberikan santunan pernikahan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai santunan dan uang duka sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Pimpinan Institusi.
Pasal 40
1. Pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Institusi.
H a l a m a n | 13
Pasal 41
1. Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting dan mendesak
serta penyelesainnya benar-benar tidak dapat ditangguhkan.
2. Kerja lembur dilaksanakan oleh pegawai berdasarkan surat perintah kerja lembur dari kepala
bagian yang diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Institusi dengan terlebih dahulu dijelaskan tugas
yang harus dikerjakan oleh pegawai dan waktu penyelesaian tugas.
3. Setiap pegawai yang mendapatkan surat perintah kerja lembur dari pimpinan pada hari kerja
biasa kepadanya diberikan upah kerja lembur yang diperhitungkan berdasarkan jumlah jam lebih
(selisih antara jam kerja yang dilaksanakannya dan jam kerja wajib perhari).
4. Kerja lembur hanya berlaku bagi pegawai pelaksana.
5. Kerja lembur tidak berlaku untuk kegiatan atau tugas kepanitiaan.
6. Dasar perhitungan upah kerja lembur berpedoman pada ketentuan yang pimpinan institusi.
Pasal 42
1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dapat diberi Hak Purna Bhakti berupa uang
pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Besarnya hak purna bhakti didasarkan atas rata-rata pendapatan bulanan selama 1 (satu) tahun
terakhir atau sesuai dengan kemampuan Institusi 3. Pegawai yang berhak mendapatkan Hak Purna Bakti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1
adalah pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena:
a. Telah habis masa pengabdiannya.
b. Mengalami cacat seumur hidup sehingga dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas
sebagai pegawai.
c. Mengalami sakit sehingga dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pegawai.
d. Meninggal dunia 4. Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak memperoleh Hak Purna Bakti.
BAB V
CUTI
Pasal 43
1. Setiap pegawai berhak atas cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti
khusus dan cuti di luar tangungan.
2. Hak cuti tahunan diberikan kepada pegawai tetap dan pejabat struktural.
3. Hak cuti tahunan yang diberikan kepada pegawai tetap dan pejabat struktural sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan setelah melewati masa kerja minimal 1 tahun setelah cuti
tahunan berakhir.
4. Lama cuti tahunan adalah 12 hari kerja, diambil dengan ketentuan :
a. Minimal 1 hari dan diatas 1 hari dan maksimal 4 hari secara berturut-turut.
b. Sisanya dapat diambil sesuai dengan kebutuhan.
H a l a m a n | 14
c. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.
5. Hak cuti tahunan tidak dapat diganti dengan uang.
6. Hak cuti tahunan yang tidak diambil akan hilang atau tidak dapat diakumulasikan pada tahun
berikutnya.
7. Izin cuti tahunan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Institusi.
Pasal 44
1. Hak cuti melahirkan diberikan kepada karyawan wanita.
2. Cuti melahirkan hanya diberikan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender, yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum melahirkan dan 60 (enam puluh) hari setelah melahirkan.
3. Pegawai yang cuti melahirkan tetap dibayarkan upah berupa gaji tanpa tunjangan.
4. Cuti melahirkan tidak menghapuskan hak atas cuti tahunan.
5. Apabila cuti melahirkan bersamaan dengan hari libur tidak dapat menambah jumlah hari cuti melahirkan.
Pasal 45
1. Hak cuti akibat keguguran diberikan kepada Pegawai wanita sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai wanita yang mengalami keguguran wajib memberitahukan kepada bagian kepegawaian
paling lambat 3 hari setelah mengalami keguguran.
3. Cuti akibat keguguran diberikan sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat.
4. Cuti akibat keguguran tidak menghapus hak atas cuti tahunan.
5. Apabila cuti akibat keguguran bersamaan dengan hari libur tidak dapat menambah jumlah hari cuti
akibat keguguran.
Pasal 46
1. Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 hari kerja wajib mengajukan permohonan cuti sakit
kepada Pimpinan Institusi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dokter yang merawat. 2. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai untuk jangka waktu
paling lama 3 bulan.
Pasal 47
1. Cuti khusus terdiri atas:
a. Pernikahan pegawai yang bersangkutan.
b. Pernikahan anak.
c. Istri/suami/anak/orang tua/adik kandung/ kakak kandung sakit atau meninggal dan dirawat di
rumah sakit.
d. Menjalankan Ibadah Haji. e. Menjalankan ibadah Umroh f. Cuti tanpa gaji
H a l a m a n | 15
2. Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
a. Lama cuti maksimal 6 hari kerja.
b. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada
kepegawian dan disetujui oleh Wakil Pimpinan bidang Umum.
c. Izin cuti dapat digabung dengan cuti tahunan.
3. Cuti khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
a. Lama cuti maksimal 3 hari kerja
b. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada
Wakil Pimpinan bidang Umum paling lambat 3 hari sebelum tanggal pengambilan cuti.
c. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
4. Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :
a. Lama cuti maksimal 3 hari kerja untuk lokasi dalam kota.
b. Lama cuti maksimal 4 hari kerja untuk lokasi luar kota. c. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada
Pimpinan Institusi
d. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
5. Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut :
a. Lama cuti maksimal 45 hari kerja.
b. Hanya untuk ibadah haji yang pertama. c. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada
Pimpinan Institusi paling lambat 5 hari sebelum tanggal pengambilan cuti.
d. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
6. Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut :
a. Lama cuti maksimal 14 hari kerja.
b. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada
Pimpinan Institusi paling lambat 5 hari sebelum tanggal pengambilan cuti.
c. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
7. Cuti tanpa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 3 bulan. b. Izin diberikan kepada pegawai yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus c. Izin diberikan jika alasan pegawai dianggap layak dan tidak mengganggu kegiatan Insititusi d. Selama meninggalkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, kepada yang
bersangkutan tidak dibayarkan gaji/penghasilan serta tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dan jabatannya.
e. Setelah berakhirnya izin, pegawai yang bersangkutan dapat menempati posisi/jabatan semula bila posisi semula masih tersedia atau menempati posisi/jabatan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan
Pasal 48
1. Cuti di luar tanggungan institusi diberikan kepada pegawai yang mengikuti suami/istri ke luar
daerah, ibadah haji, dan studi lanjut.
2. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang telah bekerja
paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus.
3. Pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan Institusi tidak berhak menerima gaji dan
tunjangan lainnya serta tidak diperhitungkan sebagaimana masa kerja pegawai.
4. Cuti di luar tanggungan Institusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan paling lama 1
(satu) tahun. 5. Bagi pegawai yang ingin aktif kembali setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan Institusi
H a l a m a n | 16
wajib mengajukan permohonan kepada Pimpinan Institusi.
6. Bagi pegawai yang tidak aktif kembali bekerja setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan
Institusi akan dilakukan proses pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai.
H a l a m a n | 17
BAB VI
PELANGGARAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Pelanggaran
Pasal 49
Pelanggaran terdiri atas pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.
Pasal 50
Pelanggaran ringan terdiri atas :
a. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan tanpa izin dari pejabat
yang berwewenang.
b. Tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
c. Sering terlambat tiba di tempat kerja dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa izin. Selama 3 hari dalam 1 bulan.
d. Mengganggu ketenangan, ketentraman pegawai lainnya pada waktu kerja.
e. Tidak memakai identitas Institusi pada hari kerja.
f. Kelakuan buruk yang diulang-ulang dan telah diberikan peringatan lisan.
g. Atasan yang tidak memberikan sanksi pelanggaran ringan.
h. Pelanggaran lain yang setara dengan hal-hal yang disebut diatas.
Pasal 51
Pelanggaran sedang terdiri atas :
a. Kelakuan buruk yang diulang-ulang/ pelanggaran yang dilakukan selama masa berlakunya
peringatan tertulis yang telah dikeluarkan.
b. Lebih dari dua kali melanggar atau menyalah gunakan perintah dan melalaikan kewajibannya
sebagi pegawai.
c. Memanfaatkan atau menyalahgunakan fasilitas milik Institusi atau Yayasan untuk kepentingan
pribadi atau orang lain yang dapat merugikan materiil dan nama baik yayasan/ Institusi.
d. Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa izin dari
pejabat yang berwenang.
e. Mencatatkan kehadiran dan/atau kepulangan pegawai lain, sementara pegawai yang dicatatkan
kehadiran atau kepulangannya tidak hadir.
f. Tidak berada di tempat kerja tanpa diketahui keberadaannya pada saat jam kerja.
f. Menolak penugasan kerja, pengalihan kerja, atau rotasi kerja.
g. Melakukan tindakan atau dengan sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan
kerugian bagi pihak yang dilayani.
h. Mengulangi kembali pelanggaran ringan seperti disebutkan pada pasal 50.
H a l a m a n | 18
i. Membawa atribut partai politik dan aliran tertentu kedalam lingkungan kampus.
j. Melakukan perbuatan lainnya yang diancam perdata/pidana penjara selama satu tahun atau lebih.
k. Pelanggaran lain yang setara dengan hal-hal tersebut diatas.
Pasal 52
Pelanggaran berat terdiri atas :
a. Melakukan perbuatan atau tindakan pidana berkaitan dengan barang atau uang, milik
yayasan/Institusi atau milik teman sekerja.
b. Memberikan keterangan/dokumen palsu atau dipalsukan sehingga merugikan yayasan/Institusi.
c. Menggunakan, memakai atau menyimpan dan atau mengedarkan minuman atau obat-obat
terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di lingkungan kerja.
d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat atau di luar lingkungan kerja.
e. Memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan maupun di luar
lingkungan yayasan/Institusi.
f. Menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menghina secara kasar, menyerang,
mengintimidasi atau menipu pejabat struktural atau teman sekerja dan/atau bawahan.
g. Membujuk pimpinan, bawahan, teman sekerja atau mahasiswa untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
h. Membongkar, membocorkan rahasia atau mencemarkan nama baik
yayasan/Institusi/lembaga/unit/ yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.
i. Melakukan tindakan manipulasi, korupsi dan menyalagunakan jabatan/wewenang demi
kepentingan pribadi atau pihak lain.
j. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan atas nama apapun dari siapa saja
yang diketahui atau patut diduga, bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau
pekerjaan pegawai tersebut.
k. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang
milik yayasan/Institusi/lembaga/unit yang menimbulkan kerugian bagi yayasan/Institusi.
l. Meminjam, menggadaikan, menyewakan atau menjual peralatan dan fasilitas
yayasan/Institusi/lembaga/unit kepada pihak lain tanpa persetujuan pimpinan/pejabat yang
berwenang.
m. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawab/tugasnya sebagai pegawai tanpa
izin dari pimpinan.
n. Bekerja pada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Pimpinan Institusi
o. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Institusi yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih. p. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
q. Memperbanyak, membuat, mengedarkan, mempertontonkan menempel, menawarkan tulisan
atau rekaman yang berisikan hasutan terhadap yayasan/Institusi/pimpinan unit atau terhadap teman
sekerja.
H a l a m a n | 19
r. Menolak perintah/petunjuk/penugasan yang sesuai dengan tugasnya dari pimpinan.
s. Menyalahgunakan fasilitas internet atau alat komunikasi dan publikasi milik Institusi untuk
kepentingan pribadi atau orang lain yang dapat merugikan materil dan nama baik yayasan/Institusi.
t. Melakukan atau turut serta melakukan plagiasi karya ilmiah, manipulasi nilai, transkrip nilai, dan
pemalsuan ijazah. u. Memicu perkelahian, penganiayaan, penghinaan, pelecehan terhadap atasan, terhadap bawahan,
tamu, sesama teman kerja dan mahasiswa. v. Membawa senjata api dan senjata tajam atau senjata lainnya yang dapat mengganggu rasa aman
dan membahayakan jiwa orang lain dalam lingkungan kerja, kecuali bagi mereka yang mendapat izin
dari pihak yang berwenang.
w. Mengulangi kembali pelanggaran sedang seperti yang disebutkan pada pasal 51.
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 53
Jenis sanksi dikelompokkan atas :
a. Sanksi pelanggaran ringan, yaitu :
1. Teguran lisan, atau
2. Teguran tertulis
3. Sanksi gaji pokok hanya dibayarkan 50%
b. Sanksi pelanggaran sedang yaitu :
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun, atau
2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun, atau
3. Penundaan kenaikan golongan selama 2 (dua) tahun.
c. Sanksi pelanggaran berat, yaitu :
1. Penurunan golongan satu tingkat, selama periode kenaikan golongan atau
2. Pemberhentian sementara karena sedang dalam proses kasus pidana dan atau ditahan oleh
pihak yang berwajib bukan karena atas pengaduan Institusi/yayasan tanpa pembayaran
upah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, atau
3. Pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.
Pasal 54
1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan/menetapkan sanksi pelanggaran ringan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 53 huruf a adalah atasan langsung yang bersangkutan dan tembusannya
disampaikan kepada atasan langsung pejabat yang menjatuhkan sanksi.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan/menetapkan sanksi pelanggaran sedang
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 huruf b dan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 53 huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah Pimpinan Institusi dan jajaran 1
H a l a m a n | 20
tingkat dibawahnya. 3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal 53 huruf c angka 3 adalah Pimpinan Institusi
4. Pegawai yang melakukan pelanggaran berat dapat diberi sanksi tambahan berupa
kewajiban mengembalikan dan/atau mengganti semua kerusakan atau kerugian materil dan
sejenisnya yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.
5. Penjatuhan sanksi terhadap dosen DPK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan
dalam pasal 53 disampaikan/diusulkan kepada instansi berwenang sebagimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pengambil keputusan terakhir di luar
yayasan/Institusi.
6. Penjatuhan sanksi terhadap dosen DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ditanggapi maka Institusi memulangkan dosen DPK yang
bersangkutan ke Kopertis/Instansi Induk.
Pasal 55
1. Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi
dengan memuat alasannya yang lengkap, rasional, dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat penetapan sanksi.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi harus memberikan tanggapan tertulis atau
secara musyawarah dan manfaat atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak surat keberatan diterima.
3. Apabila proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan maka institusi
atau pegawai dapat menyelesaikannya melalui prosedur sebagaimana diatur dengan undang-
undang.
BAB VII
PEMBERHENTIAN
Pasal 56
1. Pegawai dapat diberhentikan apabila :
a. Meninggal dunia.
b. Rasionalisasi pegawai.
c. Telah mencapai usia pensiun.
d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
e. Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mampu melaksnakan tugas sebagai pegawai. f.
Mendapat sanksi pelanggaran berat (diberhentikan dengan tidak hormat)
g. Mengulangi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun
h. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana pegawai.
2. Usia pensiun bagi pegawai adalah :
a. 55 tahun bagi dosen yang mempunyai jabatan fungsional paling tinggi Asisten Ahli.
b. 55 tahun bagi karyawan.
H a l a m a n | 21
c. 65 tahun bagi dosen yang mempunyai jabatan fungsional Lektor ke atas,
d. Usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai umur 70 tahun apabila dibutuhkan Institusi
dan yang bersangkutan masih sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter serta
masih sanggup menjalankan peran dan fungsinya.
3. Usia pensiun dini bagi pegawai minimal setelah dua puluh tahun masa pengabdian.
BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 57
1. Pelaksanaan aturan kepegawaian ini dilakukan oleh Pimpinan dan dibantu oleh Wakil Pimpinan
bidang Umum. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Yayasan
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
1. Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Institusi tentang Peraturan
Kepegawaian AKBID Gunung Sari Makassar dan segala peraturan kepegawaian yang berlaku
sebelumnya dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pegawai ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Makassar
: 26 November 2016
Mengetahui, Ditetapkan oleh, Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Sari Direktur AKBID Gunung Sari
H. Syamsu Alam, BA dr. Nurnaeni, MKes.
Related Documents
