-
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 207
/PER-DJPB/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA UNTUK ALIH
USAHA
PENANGKAP BENIH LOBSTER TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan
strategi
pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan
berkelanjutan melalui pelestarian plasma
nutfah dengan pengendalian terhadap penangkapan benih
lobster;
b. bahwa pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dilakukan dengan memberikan bantuan prasarana dan sarana kepada
masyarakat penangkap benih lobster
melalui kegiatan budidaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Prasarana dan Sarana Budidaya untuk Alih Usaha
Penangkap Benih Lobster;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 68);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 6101);
-
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5655);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.49/MEN/2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia 714, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor
56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau
pengeluaran lobster, kepiting, dan ranjungan dari wilayah Negara
Republik Indonesia.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam
Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2153);
11.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 220).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA
UNTUK ALIH USAHA PENANGKAP BENIH LOBSTER.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana dan Sarana Budidaya untuk Alih
Usaha Penangkap Benih Lobster dipergunakan sebagai acuan dalam
rangka
-
melaksanakan bantuan sarana prasarana pembudidaya ikan untuk
Alih Usaha
penangkap benih lobster secara efektif dan efisien.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana dan Sarana Budidaya untuk Alih
Usaha
Penangkap Benih Lobster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
-
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tujuan penggunaan bantuan
Penggunaan bantuan bertujuan untuk pelestarian sumber daya
lobster
dan mengembalikan usaha penangkapan benih lobster kepada
kegiatan
awal sebagai pembudidaya. Sasaran bantuan adalah tersalurkannya
1.664
paket bantuan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang
beralih
usaha ke penangkap benih lobster di Kabupaten Pacitan,
Trenggalek,
Banyuwangi, dan Provinsi D.I Yogyakarta. Yang merupakan jalur
nelayan
lobster dan daerah penangkap benih lobster.
B. Indikator Keberhasilan
1. Tidak ada atau berkurangnya nelayan yang menangkap benih
lobster
2. Meningkatnya produksi budidaya hasil bantuan
C. Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:
1. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan
adalah
kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai
pengurus
dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara
langsung
melakukan usaha pembudidayaan ikan.
2. Kelompok Pembudidaya Berbadan Hukum adalah badan hukum
dalam
bentuk perkumpulan pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial,
ekonomi
dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk
meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk koperasi.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang
atau
badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 207/KEP-DJPB/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PRASARANA DAN
SARANA BUDIDAYA UNTUK ALIH USAHA PENANGKAP BENIH LOBSTER
-
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unit
pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya.
5. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di
Provinsi Jawa
Timur, dan D.I Yogyakarta yang membidangi kelautan dan
perikanan.
6. Dinas Kabupaten adalah satuan kerja daerah di Kabupaten
Pacitan,
Trenggalek, Banyuwangi, yang membidangi kelautan dan
perikanan.
-
BAB II
BENTUK BANTUAN, PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA
PENCAIRAN DANA BANTUAN, DAN PENYALURAN BANTUAN
A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB)
Satuan Kerja Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, dengan sumber
dana
APBN.
B. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan prasarana dan sarana budidaya diberikan dalam
bentuk
barang, yang akan disalurkan sebanyak 750 paket diuraikan
sebagaimana
tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Bentuk dan Rincian Bantuan
No. Komoditas Jenis Bantuan
1. Rumput Laut - Wadah: Rakit, Lepas Dasar, Long Line -
Bibit
2. Kerapu - Jaring
- Benih ukuran 8-9 cm - Pakan
3. Udang Vaname - Benih PL Stadia 12 - Pakan
4. Bandeng - Benih ukuran 5 - 6 cm - Pakan
5. Lele - Wadah Kolam Terpal - Benih ukuran 5 – 6 cm - Pakan
6. Nila - Benih ukuran 5 – 6 cm - Pakan
Bibit Rumput Laut:
-
Rumput Laut Metode Longline:
Rumput Laut Metode Patok Dasar :
Rumput Laut Metode Rakit :
-
Jaring Halus Keramba Jaring Apung :
Jaring Kasar Keramba Jaring Apung :
Jaring Penutup Keramba Jaring Apung :
-
Vitamin C :
Pakan Kerapu :
Probiotik Udang dan Bandeng :
-
Pakan Udang :
Vitamin C :
Pakan Bandeng :
-
Probiotik Udang dan Bandeng :
Vitamin C :
-
Pakan Lele :
Probiotik Ikan Air Tawar :
Kolam Terpal Lele :
-
Vitamin C :
Pakan Nila :
Probiotik Ikan Air Tawar :
-
Vitamin C :
C. Persyaratan Penerima Bantuan
Penerima bantuan diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan
yang
beralih usaha dari penangkap benih lobster di Kabupaten Pacitan,
Trenggalek,
Banyuwangi, dan Provinsi D.I Yogyakarta. Persyaratan penerima
bantuan
terbagi dalam 3 (tiga) kelompok persyaratan yaitu (1)
Persyaratan
Administrasi; (2) Persyaratan Teknis; dan (3) Persyaratan
lokasi.
1. Persyaratan Administrasi
Persyaratan bagi Calon Penerima Bantuan adalah:
a. bersedia menjadi anggota atau bergabung dalam Pokdakan;
b. bersedia mematuhi peraturan Pokdakan;
c. bersedia melaksanakan kewajiban selaku anggota Pokdakan;
d. bersedia untuk tidak melakukan penangkapan, pengumpulan
dan
penjualan lobster yang dibuktikan dengan surat pernyataan
dan
bersedia melakukan alih profesi menjadi pembudidaya ikan;
-
e. bersedia menerima sanksi hukum terhadap pelanggaran dan
penyimpangan yang dilakukan dan dibuktikan dengan surat
pernyataan;
f. bersedia untuk didaftarkan sertifikasi CBIB setelah
mendapatkan
bantuan;
g. memiliki KTP/Identitas lain yang legal, alamat jelas dan
nomor
telepon/ HP;
h. bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, TNI/Polri, dan
Penyuluh/PPB;
dan
i. harus bersedia dibina dan didampingi oleh Petugas Teknis/
Penyuluh/PPB.
Persyaratan Pokdakan calon penerima bantuan adalah:
a. Diutamakan Pokdakan Berbadan Hukum;
b. Anggota dan pengurus berdomisili/berada di kawasan yang sama
atau
berdekatan dengan lokasi usahanya;
c. Harus mempunyai anggota minimal 10 orang;
d. Komoditas budidaya yang diusulkan adalah rumput laut,
udang
vaname, bandeng, lele, atau nila;
e. kelompok yang telah terdaftar di Dinas yang membidangi
Kelautan dan
Perikanan setempat;
f. Ketua/penanggungjawab dan seluruh anggota penerima
bantuan
menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat
kesediaan
menerima dan mengelola bantuan yang diterima dan
dimanfaatkan
sesuai dengan tujuan;
g. Ketua/penanggungjawab dan seluruh anggota penerima
bantuan
menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat
kesediaan
memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas
internal
maupun eksternal; dan
h. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani
Berita
Acara Serah Terima (BAST).
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Teknis bagi calon penerima adalah :
a) penangkap benih lobster yang telah terdata dan terbukti dari
hasil
identifikasi dan verifikasi oleh tim DJPB;
-
b) memiliki/menguasai lahan untuk budidaya.
3. Persyaratan Lokasi
Lokasi usaha adalah kawasan budidaya di Kabupaten Pacitan,
Trenggalek,
Banyuwangi, dan Provinsi D.I Yogyakarta.
D. Tata Kelola Bantuan
Organisasi pelaksana kegiatan bantuan prasarana dan sarana
budidaya
terdiri dari Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, Dinas
Kabupaten, Kelompok
Kerja Pusat di DJPB pada tingkat pusat, Tim Pembina di Dinas
Provinsi, Tim
Teknis di Dinas Kabupaten dan Pendamping oleh Balai Perikanan
Budidaya
Laut Lombok pada tingkat daerah serta Calon Penerima Bantuan
sebagai
penerima bantuan. Struktur organisasi pelaksana sebagaimana
gambar
berikut :
PENGADAAN BANTUAN
PEMERINTAH
PENDAMPINGAN
TEKNIS
PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH
PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN PEMERINTAH
IDENTIFIKASI, SELEKSI,
DAN VERIFIKASI
SOSIALISASI
USULAN CALON
PENERIMA BANTUAN
PEMERINTAH
Gambar 1. Organisasi Pelaksana Kegiatan
Tingkat Pusat
1. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bertugas:
a. menetapkan Kelompok Kerja Pusat;
b. menyusun rencana kegiatan penyaluran bantuan prasarana
dan
sarana budidaya;
c. menetapkan Petunjuk Teknis;
d. menetapkan penerima bantuan; dan
-
e. menyalurkan bantuan kepada penerima.
2. Kelompok Kerja Pusat, DJPB
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan prasarana dan
sarana
budidaya pada kelompok pembudidaya ikan di tingkat pusat,
Direktur
Jenderal membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pusat terdiri
atas
Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil ketua, Sekretaris,
Anggota
dan sekretariat. Tugas Kelompok Kerja Pusat adalah
melaksanakan
seluruh kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
Kelompok Kerja Pusat bertugas:
a. menyusun rencana kerja kegiatan;
b. menyusun petunjuk teknis kegiatan;
c. melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan;
d. memverifikasi kelengkapan dokumen administrasi
pelaksanaan
kegiatan;
e. mengusulkan penetapan calon penerima kepada PPK untuk
kemudian
diusulkan pengesahan oleh KPA;
f. mempersiapkan kelengkapan dokumen penyaluran bantuan;
g. memverifikasi dokumen laporan pekerjaan yang telah dilakukan
oleh
penerima; dan
h. melakukan pemantauan dan evaluasi, pengendalian serta
pelaporan
pelaksanaan kegiatan.
3. Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa bertugas melaksanaan
proses
pengadaan barang sesuai ketentuan aturan perundang-udangan
yang
berlaku.
4. Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan bertugas
melaksanaan
proses pemeriksaan barang pada lokasi penerima sesuai
ketentuan
aturan perundang-udangan yang berlaku. Tim Pemeriksa dan
Penerima
Hasil Pekerjaan dapat terdiri dari unsur Pusat, unsur Dinas
Provinsi, dan
unsur Dinas Kabupaten.
Tingkat Daerah
1. Dinas Provinsi
Dinas Provinsi bertugas:
-
a. melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten dan pembinaan
kepada penerima bantuan;
b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Dinas Kabupaten
Dinas Kabupaten bertugas :
a. menyusun dan menetapkan tim teknis kabupaten/kota;
b. melakukan koordinasi dengan DJPB dan Dinas Provinsi;
c. Melakukan pembinaan terhadap kelangsungan usaha perikanan
budidaya bagi penerima;
d. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait;
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan sarana
dan
prasarana budidaya.
Tim Teknis Kabupaten
Tim Teknis Kabupaten bertugas:
a. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota;
b. bersama tim pusat DJPB melakukan kegiatan identifikasi dan
seleksi,
verifikasi dokumen administrasi dan rekapitulasi data calon
lokasi/calon penerima bantuan;
c. menyampaikan dokumen administrasi bantuan kepada pusat
dengan
tembusan ke Dinas Provinsi, melalui surat Kepala Dinas
Kabupaten/Kota;
d. melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan oleh
penerima;
e. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
bantuan;
f. melakukan verifikasi hasil pekerjaan dan dokumen
pertanggung
jawaban pelaksanaan pengadaan bantuan oleh pokdakan
penerima;
g. mendorong dan memfasilitasi penerima untuk meningkatkan
kapasitas usaha perikanan budidaya yang dimilikinya.
Tenaga Pendamping
Tenaga pendamping terdiri dari Penyuluh Perikanan Bantu
(PPB)
dan/atau penyuluh perikanan pegawai ASN dan/atau petugas dari
BPBL
Lombok, bertugas:
a. bersama-sama tim teknis melakukan identifikasi dan seleksi
calon
lokasi dan calon penerima bantuan di kabupaten/kota;
-
b. memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan
budidaya kepada penerima;
c. bersama-sama tim teknis dan mendampingi calon penerima
dalam
penyusunan dokumen administrasi untuk memperoleh bantuan;
d. bersama-sama tim teknis memfasilitasi kemudahan akses
terhadap
pengadaan sarana produksi, teknologi dan pasar, permodalan
usaha
maupun penguatan kegiatan usaha;
e. bersama-sama tim teknis memecahkan permasalahan yang
dihadapi
oleh penerima dalam memanfaatkan bantuan;
f. bersama-sama tim teknis penerima membuat laporan
pemanfaatan
bantuan; dan
g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan
kepada
Kepala Dinas Kabupaten/Kota setiap awal bulan pada minggu
pertama.
Kelompok Pembudidaya Ikan
Kelompok Pembudidaya Ikan sebagai penerima mempunyai tugas
dan
tanggung jawab sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan dan membuat usulan rencana usaha
(contoh
formulir 3);
b. menyusun dan menandatangai seluruh dokumen administrasi;
c. sanggup melaksanakan dan menyelesaikan seluruh rangkaian
pekerjaan;
d. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan;
e. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran;
f. mengikuti bimbingan, pembinaan dan pendampingan teknologi
perikanan
budidaya yang efisien dan produktif supaya kegiatan
budidayanya
berhasil; serta
g. melaporkan hasil produksi kepada Tenaga Pendamping dan
Dinas
Kabupaten.
E. Penyaluran Bantuan
Penyaluran bantuan dilakukan melalui tahapan identifikasi,
seleksi dan
verifikasi calon penerima, penyusunan dokumen administrasi,
dan
Pengusulan Penetapan Penerima.
1. Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi
-
Untuk dapat menentukan calon penerima bantuan dan alokasi
paket
yang diterima agar sesuai dan tepat sasaran, maka perlu
dilakukan
identifikasi ke lapangan serta dilanjutkan seleksi dan
verifikasi calon
penerima dan lokasi usaha produksi. Kegiatan identifikasi
didasarkan
pada data dan kondisi di lapangan. Kegiatan identifikasi,
seleksi dan
verifikasi calon lokasi dan penerima harus didasarkan pada
kriteria dan
ketentuan yang sudah ditetapkan, formulir identifikasi dan
seleksi lokasi,
pembudidaya dan Pokdakan calon penerima bantuan sarana dan
prasarana perikanan budidaya dapat dilihat dalam formulir 1.
Hasil
identifikasi dan seleksi tersebut kemudian dituangkan dalam
berita acara,
format dapat dilihat dalam formulir 2.
2. Penyusunan Dokumen Administrasi
Dokumen administrasi disusun dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan bantuan sarana dan prasarana budidaya.
Dokumen
administrasi disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan
tanggung
jawab organisasi pelaksana, yaitu oleh pokdakan, tenaga
pendamping, tim
teknis, dan kelompok kerja pusat sesuai dengan formulir yang
dicontohkan
pada lampiran Petunjuk Teknis ini. Dokumen administrasi
tersebut
disimpan dan didokumentasikan sebagaimana ditampilkan pada Tabel
2.
Disamping dokumen yang dicontohkan pada Lampiran Petunjuk
Teknis
ini, terdapat dokumen administrasi penunjang sebagai
kelengkapan
penyaluran bantuan seperti: Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perikanan
Budidaya tentang Pembentukan Tim Pokja Pusat, Surat Keputusan
Kepala
Dinas Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Teknis, dan
peraturan
internal Pokdakan.
3. Pengusulan dan Penetapan Penerima
Pengusulan dan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi, maka
calon
penerima yang memenuhi kriteria selanjutnya menyusun dokumen
administrasi dan disampaikan kepada tim teknis dan ke Pokja
Pusat;
dan
-
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima bantuan
yang
memenuhi syarat administrasi melalui surat keputusan PPK dan
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
Proses dan rangkaian kegiatan dalam penyaluran bantuan
digambarkan
sesuai gambar 2 berikut :
KPA/PPK Satker Direktorat Perbenihan
TIM TEKNIS
Pengajuan Dokumen
TIM POKJA PUSAT
Verifikasi Lengkap
Verifikasi Lengkap
Verifikasi Lengkap
TENAGA PENDAMPING
Paket Bantuan
Pelaksana/ Pihak-III
Proses Pengadaan
POKDAKAN
(DIUTAMAKAN BERBADAN HUKUM)
Tim
Verifikator
Lelang oleh ULP
DKP Kab
Pengajuan Dokumen
-
Gambar 2. Prosedur Penyaluran Bantuan
Penyaluran bantuan dilakukan apabila PPK telah memverifikasi
kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh penerima. PPK dapat
melakukan
penangguhan penyaluran bantuan apabila berdasarkan hasil
verfikasi
dokumen tidak lengkap atau ada yang salah, ada indikasi
penyimpangan
pelaksanaan kegiatan sampai dengan ada perbaikan oleh pokdakan
dan atau
sudah ada penyelesaian permasalahan oleh unit pengawasan
(Inspektorat
Jenderal KKP). Dalam rangka pelaksanaan tahapan penyaluran
bantuan,
Sakter Direktorat Produksi dan Usaha membentuk Tim Pemeriksa
dan
Penerima Hasil Perkerjaan yang dapat terdiri dari unsur Pusat
dan/atau
Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten. Pada saat bantuan telah
tiba di
lokasi penerima,Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Perkerjaan
akan
memeriksa pemanfaatan bantuan. Hasil pemeriksanaan dituangkan ke
dalam
Berita Acara Pemeriksanaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN,
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
A. Pertanggungjawaban Bantuan
Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dilengkapi
syarat-
syarat yang telah ditentukan pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Daftar Kelengkapan Dokumen Bantuan Sarana dan Prasarana
Budidaya
No. Daftar Lampiran Keterangan
1. 1. Akte/SK Pokdakan tentang penetapan Pokdakan yang sudah
berbadan hukum.
2. Untuk Pokdakan yang belum berbadan hukum diperlukan SK
Penetapan dari Dinas Kabupaten/Bupati
Ketua Pokdakan
2. Formulir 1 : Formulir Identifikasi dan seleksi lokasi,
pembudidaya dan Pokdakan calon penerima bantuan sarana dan
prasarana perikanan
budidaya
Tim Teknis Kab/kota
3. Formulir 2 : BA Hasil Identifikasi, seleksi dan verifikasi
lokasi , pembudidaya dan Pokdakan oleh Tim Teknis, Tabel Hasil
Identifikasi, seleksi dan verifikasi lokasi, pembudidaya dan
Pokdakan calon penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya
Tim Teknis Kab/kota
4. Formulir 3 : Surat usulan calon penerima bantuan sarana dan
prasarana
Pokja Pusat
-
No. Daftar Lampiran Keterangan
budidaya
5. Formulir 4 : Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan
Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya pada Pokdakan, RAB, dan Pakta
Integritas
Pokja Pusat
6. Formulir 5 : Surat usulan penerima kegiatan bantuan sarana
dan prasarana pada Pokdakan oleh kadis kabupaten/kota
Pokja Pusat
7. Formulir 6 : Surat Pernyataan Tim Teknis bantuan sarana dan
prasarana budidaya pada Pokdakan
Pokja Pusat
8. Formulir 7 : SK penetapan Penerima oleh PPK yang disahkan
oleh KPA, Rekapitulasi Pokdakan Penerima Sarana dan Prasarana
Budidaya
Pokja Pusat
9. Formulir 8 : Contoh Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)/Kontrak
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK dan Kelompok
Pokja Pusat
10. Formulir 9 : BA Serah Terima Bantuan Dana dari PPK kepada
Pokdakan dan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan dari
Penerima/pelaksana kepada PPK
Pokja pusat
11. Formulir 10 : Pelaporan Produksi dan Penerimaan Usaha
Pokja Pusat
B. Ketentuan Perpajakan
Seluruh biaya untuk bantuan sepenuhnya berasal dari APBN,
yang
disalurkan melalui oleh Pihak Ketiga sebagai pelaksana yang
ditunjuk.
Ketentuan perpajakan yang digunakan adalah aturan dan peraturan
yang
berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan anggaran APBN. Ketentuan
pajak
dikenakan kepada pelaksana pengadaan barang sesuai ketentuan
pengadaan
barang/jasa pemerintah.
C. Sanksi
Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan
oleh
pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran
bantuan
ini, ditemukan bahwa penerima bantuan terbukti sah melakukan
kekeliruan
atau kesalahan:
1. tidak memanfaatkan dan mengelola bantuan secara maksimal
sesuai
usulannya, dalam setahun setelah diserahterimakan;
2. menyalahgunakan pemanfaatan bantuan yang diterima yang
bertentangan
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
-
3. menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak
dapat
membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian;
dan/atau
4. memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa
persetujuan
pemberi bantuan.
Maka penerima bantuan dikenakan sanksi antara lain:
1. bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan
bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-
undangan; dan/atau
2. tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang
dikelola
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
BAB IV
PEMBINAAN, MONITORING DAN PELAPORAN
Pembinaan dan pendampingan merupakan hal penting yang harus
dilakukan
agar pelaksanaan bantuan sarana dan prasarana budidaya dapat
berjalan sesuai
dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk
mengetahui
capaian tujuan dan sasaran pelaksanaan bantuan sarana dan
prasarana
budidaya yang telah ditetapkan khususnya indikator output dan
outcome, maka
dilakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi
pelaksanaan
kegiatan bantuan sarana dan prasarana budidaya dilakukan secara
berjenjang
oleh Kelompok Kerja Pusat, Tim Pembina dan Tim Teknis sedangkan
kegiatan
pemantauan dilakukan oleh dinas kabupaten/kota dan dibantu UPT
Lingkup
Ditjen PB, UPT Lingkup Dinas Provinsi, Penyuluh, dan Tenaga
Pendamping.
A. Pembinaan
Pembinaan kepada penerima bantuan dilakukan oleh dinas
kabupaten,
serta dibantu oleh Dinas Provinsi, UPT DJPB. Segala aspek yang
berkaitan
dengan upaya pengembangan usaha perlu diupayakan penerapannya
oleh
penerima diantaranya: penerapan teknologi anjuran, pencatatan
dan
administrasi usaha, manajemen keuangan dan sumberdaya manusia,
serta
hal-hal yang terkait dengan kelembagaan.
-
B. Monitoring
Pemantauan dilakukan di sepanjang proses penyaluran hingga
pemanfaatan bantuan untuk mengetahui perkembangan usaha dan
capaian
target kegiatan tahun 2018, meliputi:
1. Administrasi yang terkait dokumentasi pelaksanaan kegiatan
dan
pelaporan.
2. Teknis pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi
fisik
pekerjaan lapangan yaitu:
Penggunaan peralatan di lapangan;
Pelaksanaan kegiatan budidaya ikan.
3. Proses produksi hingga panen.
4. Hasil pemantauan dilaporkan setiap tiga bulan secara
berjenjang kepada
Kelompok Kerja Pusat.
C. Pelaporan
Pelaporan pelaksanaan kegiatan bantuan disampaikan secara
berjenjang setiap 1 (satu) kali siklus panen. Jika panen pada
tahun
berikutnya disampaikan secara berkala per triwulan selama tahun
anggaran
dengan format laporan mengacu pada format yang telah ditentukan
dalam
juknis ini, untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal selaku
penanggung
jawab program. Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan
pelaksanaan pemberian Bantuan Benih kepada Menteri melalui
Sekretaris
Jenderal, maka paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, Dinas
Kabupaten
wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan
yang
sudah terdistribusi. Bentuk dan format laporan perkembangan
pelaksanaan
pemberian Bantuan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum
dalam lampiran format 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari
Petunjuk Teknis ini.
-
BAB V
PENUTUP
Bantuan prasarana dan sarana budidaya merupakan kegiatan
untuk
mendorong usaha perikanan budidaya. Melalui kegiatan bantuan
ini, maka
penerima akan memperoleh bantuan sarana dan prasarana untuk
kegiatan di
bidang pembudidayaan ikan serta bimbingan usaha, sehingga
diharapkan
penerima dapat meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya di
bidang
pembudidayaan ikan dan mampu menjalin kemitraan dengan berbagai
pihak.
Sehingga pada akhirnya, kegiatan bantuan ini dapat meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat pembudidaya ikan. Oleh karena itu, kelompok penerima
harus
mengupayakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut yang
diatur
melalui mekanisme dan kesepakatan masing-masing kelompok.
Selain komitmen penerima, keberhasilan bantuan sarana dan
prasarana
budidaya juga ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh
pemangku
kepentingan untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai Petunjuk
Teknis mulai dari
tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi sampai dengan
dukungan
anggaran dari tingkat pusat sampai daerah, baik melalui APBN
maupun APBD.
Dukungan dari kegiatan pendampingan dan pembinaan yang konsisten
oleh
Tenaga Pendamping, penyuluh dan petugas Dinas Kabupaten sangat
menentukan
pencapaian tujuan dan sasarankegiatan ini.
-
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
-
DAFTAR FORMAT KEGIATAN DAN LAPORAN
NO. ISI LAMPIRAN
1. Formulir 1 surat pernyataan calon penerima bantuan
2. Formulir 2 berita acara hasil identifikasi, seleksi dan
verifikasi
calon lokasi dan calon penerima bantuan
3. Formulir 3 usulan calon penerima bantuan dari Tim Teknis ke
PPK
UPT DJPB
4. Formulir 4 Penyampaian usulan calon penerima bantuan dari
UPT
ke DJPB
5. Formulir 5 berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang
6. Formulir 6 berita acara serah terima barang dari penyedia
barang
ke PPK satker UPT DJPB
7. Formulir 7 berita acara serah terima barang dari PPK ke
KPA
satker UPT DJPB
8. Formulir 8 berita acara serah terima barang dari KPA ke
KPB
satker UPT DJPB
9. Formulir 9 berita acara serah terima barang dari KPB
satker
UPT DJPB ke penerima bantuan
10. Formulir 10 Outline pelaporan berkala tim teknis
11. Formulir 11 Form pelaporan berkala penerima bantuan
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN II KEPUTUSANDIREKTUR JENDERALPERIKANAN
BUDIDAYA NOMOR 207/KEP-DJPB/2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA UNTUK ALIH
USAHA
PENANGKAP BENIH LOBSTER
-
Formulir 1
Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan
Pokdakan
Nama Kelompok :
.....................................................
Alamat :
....................................................(Jalan,
Kampung, RT/RW)Desa...........................................(nama
dan titik kordinat)Kecamatan............................... (Nama
Kecamatan)Kab/Kota...................................(Nama
Kab/Kota)
Ketua : ..................................................Luas
Lahan Kelompok :
.................................................
Jenis Budidaya :
...................................................( isi
pembesaran/pembenihan) .........Jenis Yang Dibudidayakan :
...................................................(sesuai menu )
.........
Wadah Budidaya :
...................................................( isi
KJA/Kolam/Terpal/Fiber/dll) .......
No YA Tidak Keterangan
A1 Dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan
atau surat keterangan sewa /garapan
2Dibuktikan dengan surat pernyataan pengamatan
dilapangan/Surat keterangan dari Kepala Desa
3Dibuktikan dengan surat Pernyataan pengamatan
dilapangan
B
1Dibuktikan dengan surat keterangan Pejabat
Pemerintahan Setingkat (Lurah/Kades/Wali Nagari)
2Dibuktikan dengan KTP / identitas lain yang sah atau surat
keterangan dari kades/surat nikah
3Dibuktikan dengan KTP/surat keterangan kades di alamat
yang bersangkutan
4Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang
bersangkutan
5Dibuktikan dari jumlah aset dan omset usaha yang
bersangkutan masuk skala mikro
6Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang
bersangkutanC
1Dibuktikan dengan surat pernyataan pengamatan
dilapangan
2Dibuktikan dengan KTP/surat keterangan kades di alamat
yang bersangkutan
3 Disebutkan dalam proposal usaha
4Dibuktikan dengan adanya proposal kelompok yang
bersangkutan
(Isi Tanggal/Bulan/Tahun)
Nama Jabatan dalam Tim Teknis Unit Kerja/Intansi Tanda
Tangan
1 ......................................................
......................................................
2 ......................................................
......................................................
3 ......................................................
......................................................
4 ......................................................
......................................................
NIP.
Telah bergabung dalam pokdakan serta bersedia mentaati
peraturan/kesepakatan dan aktif pada setiap kegiatan yang
disepakati
Berdomisili/tempat tinggal di desa setempat/desa yang
berdekatan
dengan alamat kelompok
Penduduk usia dewasa/sudah menikah, berkelakuan baik dan
bukan
perangkat desa/kelurahan /dan sejenis, PNS.
Diutamakan pembudidaya yang sudah melakukan usaha perikanan
budidayadan belum pernah menerima bantuan
Sanggup membuat dokumen administrasi sebagai kelengkapan
pengusulan dan pemberian bantuan
Mengusulkan 1 (satu) komoditas yang akan dibudidayakan
Pengurus dan anggota berdomisili/tempat tinggal di desa yang
sama
atau berdekatan dengan lokasi usaha
Diutamakan kelembagaan pokdakan yang sudah operasional dan
merupakan binaan dan terdaftar di dinas yang membidangi
perikanan
Calon pokdakan
Bersedia mematuhi ketentuan dalam proses pelaksanaan sesuai
mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah
Katagori usaha yang dijalankan termasuk usaha mikro
...................................
Tim Identifikasi
......................................................
NIP.
......................................................
NIP.
......................................................
NIP.
......................................................
Calon Pembudidaya
Lokasi usaha sesuai untuk kegiatan budidaya ikan serta
memiliki
aksesibilitas dan dapat dijangkau
Lahan/perairan yang digunakan untuk usaha budidaya ikan
merupakan
hamparan yang cukup luas,sesuai peruntukannya dan tidak
dalam
Calon Lokasi
Komponen
Status lahan/perairan yang digunakan usaha budidaya ikan
...................................
...................................
...................................
dan belum pernah digunakan untuk kegiatan Bantuan
b. Sewa atau Garapana. Memiliki Sendiri
Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan
Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya
-
Formulir-2
Contoh BA Hasil Identifikasi dan Seleksi oleh Tim Teknis
KOP SURAT
Berita Acara Hasil Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi Lokasi,
Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Ikan
Calon Peserta Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya pada
Pokdakan TA. 2018
Nomor :
........................................………….…………………………….
Pada hari ini ....................tanggal ………...bulan ….....…..
..tahun 2017, yang bertandatangan di bawah ini:
1. …………………………………… : Tim Teknis pelaksana Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya pada Pokdakan
Kabupaten/Kota …………………………
2. …………………………………… : POKJA PUSAT pelaksana Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya pada Pokdakan
Kabupaten/Kota …………………………
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan
dan Perikanan Nomor: 70/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Desember 2016
Tentang
Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya
Nomor: ....../PER-DJPB/2018 tanggal ................. 2018
tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan Penangkap Benih
Lobster di
Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Provinsi D.I Yogyakarta, kami
Tim Teknis untuk
Pokdakan di ..................... telah melakukan identifikasi
dan seleksi kelayakan
lokasi, pembudidaya dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan)
calon peserta
Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya pada Pokdakan sebagaimana
terlampir
serta telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan data dan
informasi yang disampaikan pokdakan.
Demikian Berita Acara hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi
ini dibuat dengan sebenarnya
dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk
dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Tim Teknis Pokja Pusat
Kabupaten/Kota ....................................
Ketua
(…………………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
NIP. …………………
-
Formulir-3
Contoh Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana
Budidaya
KOP POKDAKAN
lokasi, tgl – bulan – 2018
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Satuan Kerja
Direktorat ...................................
di
Jakarta
Bersama ini kami pengurus dan anggota Pokdakan ... (isi nama
pokdakan) ... yang beralamat di ...(isi alamat lengkap)...,
mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh bantuan sarana
prasarana budidaya pada
kelompok pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan kapasitas
kegiatan/usaha pembudidayaan ikan
pokdakan. Adapun Proposal bantuan sarana prasarana budidaya Ikan
sebagaimana terlampir. Sebagai
tambahan informasi bagi Bapak, berikut kami sampaikan susunan
pengurus dan daftar anggota:
1. Nama Pokdakan : ……………………………………………. Pengurus
a. Ketua : …………………………………………….
b. Sekretaris : …………………………………………….
c. Bendahara : …………………………………………….
Anggota : ……………. Orang : Anggota
1. .............................. 2.
.............................. 3.
..............................
4. dst
2. Kontak (Telp/HP/Email) : (telp/HP harus ada).……………………. :
…………………………………………….
3. No & Tgl Pengukuhan atau Penetapan Akte Notaris
danPengesahan Badan
Hukum
: .....diisi no & tgl pengukuhan atau penetapan Akte Notaris
dan Pengesahan Badan Hukum
Demikian usulan kami disampaikan, seluruh data yang disampaikan
benar apa adanya dan dapat kami
pertanggungjawabkan.
Ketua Pokdakan
(…………………………..)
Mengetahui,
Ketua Tim Teknis
(…………………………..)
NIP. ………………………
Tenaga Pendamping
(PPB/Penyuluh PNS/Pendamping Balai)
(…………………………..)
-
Formulir-4
Contoh Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan
KOP POKDAKAN
SURAT PERNYATAAN KELOMPOK PEMBUDAYA IKAN
Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama :
.......................................................
Nama Pokdakan :
....................................................... Jabatan :
Ketua Pokdakan
Alamat :
.........................................................................................................................
Dengan ini menyatakan siap dan bertanggung jawab sepenuhnya
untuk
melaksanakan serta menyelesaikan kegiatan Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya pada
Pokdakan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perikanan
Budidaya Nomor ...../........ /2018 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Sarana dan Prasarana
Pembudidaya Ikan Penangkap Benih Lobster di Pacitan, Trenggalek,
Banyuwangi, Provinsi D.I
Yogyakarta dengan ketentuan:
1. Bersedia menerima, mengelola dan memanfaatkan barang Bantuan
Sarana dan Prasarana
Rumput Laut di Provinsi NTB Tahun 2018 dari Satker
................ Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
berupa paket budidaya rumput laut, perahu jukung dan para-para.
2. Anggota dan pengurus kelompok berdomisili/berada di kawasan
yang sama atau
berdekatan dengan lokasi usahanya;
3. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita
Acara Serah Terima
(BAST) barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa
Pengguna Barang (KPB).
4. Bersedia untuk tidak melakukan penangkapan, pengumpulan dan
penjualan benih lobster; 5. Bersedia menerima sanksi hukum terhadap
pelanggaran dan penyimpangan yang
dilakukan;
6. Bersedia untuk didaftarkan sertifikasi CBIB Setelah
mendapatkan bantuan;
7. Bersedia untuk dibina dan didampingi oleh Petugas Teknis
Pendamping/Penyuluh/PPB.
8. Bersedia melaporkan hasil produksi dan nilai produksi.
lokasi, tgl – bulan – 2018
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Mengetahui, Ketua Tim Teknis
Kabupaten/Kota ...............................
(…………………………..)
Materai
Rp.6000
-
Lampiran-4.b.
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pekerjaan Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya pada Pokdakan
Tahun 2018
1. Nama Kelompok : ……………………………………………………. 2. Alamat : Jalan,
Kampung, RT/RW
Desa : …….…………………………….. Kecamatan :
................................... Kab/Kota :
................................... Provinsi :
...................................
No Uraian Pekerjaan/
Komponen Kegiatan Volume Satuan Analisa
Harga
Satuan (Rp)
Jumlah
Harga (Rp.)
A. Biaya Tetap 1
2
3
4
5
B. Biaya Operasional
1
2
3
4
Total
lokasi, tgl – bulan – 2018
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Mengetahui,
Ketua Tim Teknis
Kabupaten/Kota ...............................
(…………………………..)
-
Formulir-4.c
Contoh Pakta Integritas Pokdakan
PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..............................(diisi nama ketua
pokdakan)
Jabatan : Ketua Pokdakan ...... (diisi nama pokdakan)
Alamat : ..............................(diisi alamat ketua
sesuai KTP)
Bertindak untuk dan atas nama: Pokdakan …………………… (diisi nama
pokdakan)
Dalam rangka pelaksanaan kegiatanBantuan Saranadan Prasarana
Budidaya pada Pokdakan
Tahun 2017, dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN);
2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program
sesuai dengan proposal
dan rencana kerja yang telah disusun;
3. Akan bertanggungjawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan
peruntukan dan tepat
sasaran dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Sarana
dan Prasarana
Budidaya pada Pokdakan Tahun 2017;
4. Akan melakukan pengadaan barang bantuan secara bersih,
transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik
sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
5. Akan menyimpan setiap tanda bukti transaksi/pengeluaran
dana;
6. Akan memberikan keterangan yang benar beserta bukti-bukti
yang sah terhadap aparat
pengawas intern dan ekstern pemerintah sehubungan dengan barang
Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya pada Pokdakan yang diterima dari Satker
Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2017.
7. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada
indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan pekerjaan Bantuan
Sarana dan Prasarana pada
Pokdakan; serta
8. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara
pidana.
................. ,............../....../2018
Kabupaten/Kota ...................
Materai Rp. 6000
...................................
Ketua Pokdakan . ......................
-
Formulir-5
Contoh Usulan Calon Penerima KegiatanBantuan Sarana dan
Prasarana pada Pokdakanoleh
Dinas Kabupaten/Kota
............., ...................... 2018
Nomor :
Perihal : Usulan Pokdakan Calon Penerima
Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Budiaya Tahun 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Yth. Tim Pokja Pusat ....... di
..................................
Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana
Budidaya untuk
Pokdakan yang diatur didalam Peraturan Direktur Jenderal
Perikanan BudidayaNomor: .........../PER-DJPB/2018 tanggal
................. 2018, bersama ini terlampir kami sampaikan
usulan pokdakan penerima paket Bantuan Sarana dan Prasarana pada
Pokdakan Tahun 2018
di Kabupaten...................., yaitu Pokdakan: (1)……………..,
(2)…………….., (3)…………….,
dst.dan kelengkapan dokumen administrasi yang telah diverifikasi
oleh Tim Teknis.
Kelengkapan dokumen administrasi tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Surat usulan pokdakan dan lampirannya;
2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3) Surat pernyataan siap melaksanakan kegiatan;
4) Pakta Integritas;
5) Surat pernyataan bersedia melakukan pembinaan dari Dinas KP
Kabupaten/Kota;
6) Perjanjian kontrak kerja; 7) Surat Perintah Mulai Kerja;
8) Kwitansi;
9) Berita Acara Pembayaran (BAP).
Sedangkan dokumen administrasi yang kami simpan, menjadi
tanggung jawab kami sepenuhnya serta dapat diaudit sewaktu-waktu
adalah:
1) Copy surat usulan pokdakan dan lampirannya.
2) Formulir hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi calon
lokasi, pembudidaya dan calon
pokdakan serta data dukungnya.
3) Berita acara hasil identifikasi dan seleksi Tim Teknis serta
lampirannya.
Kelengkapan dokumen tersebut disampaikan sebagai bahan
pertimbangan untuk penetapan pokdakan penerima Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidayapada Pokdakan TA.
2018.
Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerjasama Saudara
diucapkan terimakasih.
Kepala Dinas Kabupaten/Kota …...………….
...................................
NIP . .................................
KOP DINAS
-
Contoh Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta
Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya pada Pokdakan T.A. 2018
Nomor : ……………………………………. Tanggal : …………………………………….
Tabel Hasil Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi
Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana
dan Prasarana Budidaya T.A. 2018
Provinsi ..................................................
Kabupaten/Kota …………………………….
Tim Teknis
Kabupaten/Kota …………………..
Ketua
(…………………………..)
NIP. ………………………
Sekretaris
(…………………………..)
NIP. …………………
Pendirian dan pengukuhan kelompok Pengurus dan Anggota
Desa KecamatanTanggal
Pendirian
Nomor
Pengukuhan/
Akte Notaris
Pejabat Yang
MengukuhkanNama Jabatan
Jenis
KelaminProduksi Pendapatan Produksi Pendapatan
1
2
3
4
dst
Catatan :
Kegiatan Usaha = pilih salah satu kegiatan usaha pembesaran atau
pembenihan ikan
Produksi = diisi jumlah rata-rata Produksi (Ton/ekor) per
tahun
Pendapatan = diisi rata-rata pendapatan anggota pokdakan (Rp)
pertahun
KeteranganKegiatan UsahaNo Nama Pokdakan
Alamat
TLP/HP/Email Komoditas Luas Lahan
Komoditi Awal Target Setelah Kegiatan
-
Formulir-6
Contoh Surat Pernyataan Dinas Kab/Kota
SURAT PERNYATAAN
TIM TEKNIS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA PADA
POKDAKAN
KABUPATEN/KOTA ……...................
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. …………………………………… : Ketua Tim Teknis pelaksana Bantuan Sarana
dan Prasarana Budidaya pada Pokdakan Tahun
2018 Kabupaten/Kota …………………………
2. …………………………………… : Sekretaris Tim Teknis pelaksana Bantuan
Sarana dan Prasarana Budidaya pada Pokdakan
Tahun 2018 Kabupaten/Kota
…………………………
Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya pada
Pokdakan Tahun 2018 di Kabupaten/Kota
..........................., dengan ini menyatakan bahwa:
1. Calon penerima kegiatanBantuan Sarana dan Prasarana pada
Pokdakan Tahun 2018
sebagaimana yang diidentifikasi dan diseleksi adalah benar-benar
layak (sebagaimana
diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Nomor: ...... /PER-
DJPB/2018 tanggal ...................2018 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya pada Pokdakan) mendapat bantuan dimaksud.
2. Dokumen administrasi yang disimpan dan menjadi tanggungjawab
penuh Dinas
Kabupaten/Kota……………….siap diaudit sewaktu-waktu.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaanBantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya pada
Pokdakan Tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
........................
akan melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemantauan atas
pemanfaatan
kegiatanBantuan Sarana dan Prasarana pada Pokdakanuntuk memacu
tumbuh dan
berkembangnya usaha perikanan budidaya sesuai dengan potensi
perikanan budidaya
menjadi usaha yang mandiri;
4. Melakukan evaluasi hasil dan dampak pelaksanaan Bantuan
Sarana dan Prasarana
Budidaya pada Pokdakan Tahun2018 serta melaporkan hasilnya ke
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.
.................... tanggal.......... bulan…….... 2018
Ketua Tim Teknis Sekretaris Tim Teknis
Materai
Rp. 6.000
( …………………………………. ) ( …………………………………. )
NIP. ……………………………… NIP. ………………………………
Mengetahui
Kepala Dinas ………… Kabupaten/Kota …….
( …………………………………. )
NIP. ………………………………
KOP DINAS
-
Formulir-7
Contoh SK Penetapan Penerima oleh PPK
(disiapkan oleh Tim Pokja Pusat)
KEPUTUSANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DIREKTORAT
.....................................
NOMOR KEP. /............/2018
TENTANG
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PENERIMA
BANTUAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA
TAHUN 2018 UNTUK ..........................
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA DIREKTORAT
........................................
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satker
Direktorat
................................, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya
melaksanakan kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana
Budidaya pada Pokdakan.
2. bahwa untuk kegiatan tersebut pada butir (a), perlu
menetapkan
kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) untuk melaksanakan
kegiatanBantuan Sarana dan Prasarana Budidaya pada
Pokdakan Tahun 2018 pada Provinsi
..............................;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;
-
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana
telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011;
12. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012 dan Nomor 28/M
Tahun 2012;
13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Khususnya Tata Cara Pengadaan
Swakelola kepada Kelompok Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
70/PERMEN-
KP/2016 tanggal 30 Desembe 2016tentang Pedoman Umum
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen
Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya NomorKEP.
...../PER-DJPB/2017 tentang Pedoman Teknis Bantuan Sarana
dan Prasarana Budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun
2017.
Memperhatikan 1.
: 1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kegiatan
...................................Tahun Anggaran ........... Nomor
: DIPA-
...................., tanggal ............;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :
PER.66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme
Pembayaran atas beban APBN, dalam Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.
3. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
........................... Nomor: ...........................
perihal Usulan
Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana
Budidaya pada Pokdakan TA. 2018
MEMUTUSKAN
Menetapkan 1. :
KESATU : Kelompok Pembudidaya Ikan akan melaksanakan kegiatan
Bantuan
Sarana dan Prasarana Budidaya pada Pokdakan yang bertanggung
jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat
....................................... pada Provinsi
..............................
sebagaimana terlampir.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokdakan agar berpegang
teguh pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga, serta peraturan perundangan
lainnya
yang berlaku dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugasnya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan
ini
dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Tahun Anggaran 2018 melalui Satker Direktorat
....................................... Tahun 2018.
-
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalam
penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .......................... 2018
Mengesahkan,
Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat
.......................................
Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat
.........................
............................................
Dr. Ir. SLAMET SOEBJAKTO,
M.Si.
Tembusan Yth:
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di
Jakarta;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementrian Keuangan di
Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan di
Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan di
Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya di Jakarta;
8. Kepala Biro Perencanaan Kementrian Kelautan dan Perikanan di
Jakarta;
9. Kepala Biro Keuangan Kementrian Kelautan dan Perikanan di
Jakarta;
10. Kepala KPPN Jakarta I di Jakarta;
11. Bendaharawan Pengeluaran;
12. POKDAKAN bersangkutan.
13. Pertinggal
-
Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat komitmen Nomor :
.........................................................
tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pelaksana kegiatan
Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya pada Pokdakan TAHUN 2018
Provinsi ..........................
REKAPITULASI KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PENERIMA
BANTUAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA TAHUN 2018 PROVINSI
..........................
No Kabupaten/Kota Nama
Pokdakan
Nama Ketua
Pokdakan
Jumlah Pengurus
dan Anggota
Pokdakan (org)
Kelurahan/ Desa,
Kecamatan
Komoditas yang
Dibudidayakan
Jenis Barang
Bantuan
1.
Provinsi : ................... Kab/Kota .............
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO