S A L I N A N Nomor : 03/E, 2005 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan dalam urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten; b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut diatas dan alam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan, perlu adanya ketentuan hukum yang mengaturnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pelayanan Kesehatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 Juncto Stb 1940 Nomor 14 dan Nomor 450; 2. Undang-Undang Obat Keras (Stbl. 1937 No. 541); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
37
Embed
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG … NOMOR... · alam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan, perlu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
S A L I N A NNomor : 03/E, 2005
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom, kewenangan dalam urusan bidang Kesehatan
merupakan kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh
Pemerintah Kota/Kabupaten;
b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut diatas dan
alam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan, perlu adanya
ketentuan hukum yang mengaturnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengaturan Pelayanan Kesehatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 Juncto
Stb 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Obat Keras (Stbl. 1937 No. 541);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene
untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
2
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2576);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2804);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3656);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3698);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);
3
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3698);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi,dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3845);
15. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3867);
16. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 4389);
17. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431)
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4438);
4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3354);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972
tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
1331/MENKES/SK/X/2002;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/
Per/IX/1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan
Alat Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96/Menkes/Per/V/1977
tentang Wadah Pembungkus, Penandaan serta Periklanan
Kosmetika dan Alat Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/peraturan/
XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di
bidang Medik;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/VI
1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
5
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/Menkes/Per/
VIII/1990 Tentang Bahan, Zat warna, Zat Pengawet dan
Tabir Surya pada Kosmetika ;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Ijin Apotik dan Toko Obat
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/per/VIII/
1997 tentang Ijin Praktek Tenaga Medis;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 04/MENKES/
SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 900/MENKES/
SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/MENKES/
SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1540/MENKES/
SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui
Masa Bakti dan Cara Lain;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
37. Keputusan Meteri Kesehatan Nomor : 1076/MENKES/
SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat
Tradisional;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2005 Nomor
1419/MENKES/PER/20050 tentang Penyelenggaraan Praktik
Dokter dan Dokter Gigi.
39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3C);
6
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana
Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2004 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN
PELAYANAN KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu di bidang pelayanan
kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa,
Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7
6. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom mandiri non struktural dan
bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran
Gigi.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan.
8. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi
spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di
luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
9. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang
berlaku.
10. Perawat adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
perawat yang diakui oleh Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan
yang berlaku.
11. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang
digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi..
12. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah pelayanan yang merupakan
bagian integrasi dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh
perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya.
13. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau
keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis.
14. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik
spesialistik oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa
menggunakan penunjang medik.
15. Balai Pengobatan/Poliklinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan
terutama di bidang pengobatan umum/dasar, yang diselenggarakan oleh yayasan
atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang
melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian
terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia
untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-
faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
8
17. Apotik adalah suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan
penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
18. Toko obat adalah toko yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas
secara eceran.
19. Optik adalah tempat pelayanan pembuatan dan penjualan kacamata yang telah
mendapatkan ijin penyelenggaraan sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
20. Laik Sehat/Persyaratan Kesehatan (Persyaratan Hygiene) adalah ketentuan-
ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi,
memelihara dan mempertinggi derajad kesehatan.
21. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
22. Surat Ijin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik
yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan
kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
23. Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan
untuk menjalankan praktik Bidan.
24. Surat Ijin Praktek Keperawatan (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada
perawat untuk menjalankan Praktek Keperawatan.
25. Surat Izin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan
dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik
kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan
kesehatan yang ditunjuk.
26. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat
dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun,
dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku
dalam masyarakat.
27. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan,
bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelanik) atau campuran bahan tersebut
yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan
pengalaman.
28. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional
(alternatif).
29. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti
tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan
pendaftaran.
9
30. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada
pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman
dan bermanfaat bagi kesehatan.
31. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat
tradisional.
32. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan
khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit dan atau rambut dengan
menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang
modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi.
33. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada
bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar, gigi dan
rongga mulut) untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan,
melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak
untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan