1 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG : POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah . Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
66
Embed
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 … file1 peraturan daerah kota balikpapan nomor 13 tahun 2004 tentang : pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG :
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah . Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 296,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
2
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165).
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);
4
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Balikpapan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah
yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5
8. Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan
Keuangan Daerah
9. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah
Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan
mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau
Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku diberikan kewenangan dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas dan
kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola
Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan, pengeluaran Kas
Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah yang disebut juga
satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
12. Pengguna Anggaran Daerah adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengguna
Anggaran Belanja Daerah pada satuan kerja yang dipimpinannya.
13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi
tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap
unit kerja pengguna anggaran daerah.
14. Pemegang Kas Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6
15. Pemegang Kas Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkaban uang keperluan Belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
16. Pemegang Barang adalah orang yang ditunjuk dan berstatus
Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkup Struktural dari
satuan unit kerja yang diserahi tugas melaksanakan tata usaha
Barang Daerah.
17. Pembantu Pemegang Kas Penerima adalah orang yang ditunjuk
dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
membantu Pemegang Kas Penerima dan berfungsi sebagai Kasir
(penyimpan dan penyetor uang), pencatat pembukuan, pembuat
dokumen dan bertanggungjawab atas uang pendapatan Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
18. Pembantu Pemegang Kas Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
membantu Pemegang Kas Pengeluaran dan berfungsi sebagai
Pengawasan Internal untuk melakukan pengawasan internal atas
Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
secara efisien dan efektif serta berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 94
(1) Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh
Badan Pengawas Daerah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas
melakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
51
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan kepada Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
(4) DPRD atas pertimbangan tertentu dapat memanfaatkan hasil
pemeriksaan Badan Pengawas Daerah dan/atau jasa pemeriksa
independen (Auditor Independen) untuk melaksanakan
pemeriksaan atas subyek tertentu dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah.
BAB IX
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 95
Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara.
Pasal 96
(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Walikota dan Wakil
Walikota dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan
statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(2) Selama menjadi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan
dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari Pegawai Negeri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan
hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.
52
Bagian Kedua
Gaji dan Tunjangan
Pasal 97
(1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji
pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
(2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 98
Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan
dan atau fasilitas rangkap dari Negara.
Bagian Ketiga
Biaya Sarana dan Prasarana
Pasal 99
(1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing rumah
jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
(2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya,
rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan
kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Kota tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Kota.
53
Bagian Keempat
Sarana Mobilitas
Pasal 100
(1) Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya disediakan
sebuah kendaraan dinas.
(2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya,
kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Kota.
Bagian Kelima
Biaya Operasional
Pasal 101
Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Walikota dan Wakil Walikota
disediakan:
a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan
rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota.
b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk
membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan
Wakil Walikota;
c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris
dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-
barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota
dan Wakil Walikota;
d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk
pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan
oleh Walikota dan Wakil Walikota;
e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan,
perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi
Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga;
54
f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil
Walikota;
g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian
dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya;
h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi,
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan
kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas
Walikota dan Wakil Walikota.
Pasal 102
Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 101 huruf h ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah sebagai berikut:
a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling
tinggi sebesar 3%;
b. di atas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar paling rendah Rp.
150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
c. di atas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar paling rendah
Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
d. di atas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp.
300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
e. di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 150 milyar paling rendah
Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
f. di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi
sebesar 0,15%.
Pasal 103
Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 99, Pasal
100, dan Pasal 101 dibebankan kepada APBD.
55
BAB X
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD
Pasal 104
Kedudukan Keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Balikpapan.
Pasal 105
(1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana
Anggaran Belanja DPRD.
(2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
(3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris
DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS DAERAH
Bagian Pertama
Arus Kas
Pasal 106
(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota
Balikpapan bertanggung jawab menyusun proyeksi arus kas baik
dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran untuk satu periode
Tahun Anggaran.
(2) Rencana arus kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun
dalam periode bulanan.
56
Bagian Kedua
Buku Kas
Pasal 107
(1) Bendaharawan Umum Daerah sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah mempergunakan 1 (satu) buku kas dan
membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang
ditentukan oleh Walikota.
(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dibukukan dalam buku
kas seketika itu juga dan ditutup setiap hari.
(3) Sisa kas tahun yang lalu harus dipindahbukukan sebagai sisa kas
permulaan tahun berikutnya.
Pasal 108
Setiap bulan Bendaharawan Umum Daerah harus mengirimkan
lembaran asli dan 1 (satu) tindasan dari buku kas kepada Walikota
melalui Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan
melampirkan pada lembaran aslinya surat-surat bukti penerimaan/
pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan.
Pasal 109
(1) Pemegang kas wajib mengirimkan Surat Pertanggungjawaban
kepada Walikota melalui Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah paling lambat tanggal 10, bulan berikutnya.
(2) Dalam hal Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) belum
diterbitkan, Pemegang Kas Khusus Pengeluaran tidak perlu
melakukan pencatatan dan membuat Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) nihil.
57
(3) Dalam hal kegiatan sudah selesai dilaksanakan Pemegang Kas
Khusus Pengeluaran tidak perlu mengirimkan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) nihil.
(4) Pemegang kas harus menyetor kembali sisa uang untuk
dipertanggungjawabkan yang tidak dipergunakan ke Kas Daerah
dengan menggunakan Surat Tanda Penyetoran.
Pasal 110
(1) Semua Surat Perintah Membayar Uang harus diterbitkan langsung
atas nama yang berhak menerima, kecuali belanja Pegawai dan
pembayaran Beban Sementara.
(2) Semua Surat Perintah Membayar Uang Pengisian Kas masuk ke
Rekening Pemegang Kas.
Pasal 111
Untuk Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang hilang, terbakar,
rusak, dicuri dan lain-lain, dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang
pengganti.
Pasal 112
(1) Pengeluaran Daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat
berharga, dan tidak melalui kas, tetapi mengakibatkan
penambahan nilai nominal 1 (satu) atau beberapa kode rekening
penerimaan dan atau pengurangan nilai nominal 1 (satu) atau
beberapa kode rekening pengeluaran sampai suatu jumlah yang
sama, tidak diselesaikan dengan penerbitan Surat Perintah
Membayar Uang.
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam
Perhitungan APBD, dengan mempergunakan Daftar Pembukuan
Administratif.
58
(3) Penerimaan yang tidak berupa uang atau surat berharga tetapi
yang mengakibatkan penambahan nilai nominal 1 (satu) atau
beberapa kode rekening pengeluaran dan atau pengurangan nilai
nominal 1 (satu) atau beberapa kode rekening penerimaan, sampai
suatu jumlah yang sama dimuat dalam Perhitungan Anggaran
Keuangan dengan menggunakan Daftar Pembukuan
Administratif.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
terhadap penerimaan yang diselesaikan dengan jalan pemotongan
pada Surat Perintah Membayar Uang.
Pasal 113
Dalam hal penagihan Daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan
pada Surat Perintah Membayar Uang maka selain mengenai pajak,
penagihan dilakukan dengan mengeluarkan :
a. Surat Perintah Penagihan atau;
b. Surat Perintah Penagihan Berulang.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF
DAN GANTI RUGI
Pasal 114
(1) Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang terbukti secara sah melakukan
penyimpangan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara
dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
59
(2) Walikota memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
Undang-undang kepada Pegawai Negeri serta pihak-pihak lain
yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam Perturan Daerah tentang APBD.
Pasal 115
(1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas
yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik
langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara
dan atau daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar,
dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-
barang negara dan/atau daerah adalah satuan pemegang kas yang
wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada
Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Setiap pemegang kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara
dan/atau daerah yang berada dalam pengurusannya.
BAB XIII
PINJAMAN DAERAH
Pasal 116
(1) Pemerintah Kota dapat mengadakan pinjaman daerah dengan
persetujuan DPRD dan dituangkan dalam perjanjian yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(2) Dalam hal melakukan pinjaman, Pemerintah Daerah wajib
mentaati persyaratan jumlah sisa pinjaman daerah ditambah
dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75%
(tujuh puluh persen) dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
60
(3) Sumber pinjaman Pemerintah Daerah dapat berasal dari
Pemerintah Pusat, sumber pinjaman dalam negeri lainnya dan
sumber pinjaman dari luar negeri.
(4) Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme
penerusan pinjaman, dan pelaksanaan pinjaman daerah dari
Pemerintah Pusat maupun dari dalam negeri lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 117
(1) Pemerintah Kota dilarang melakukan tindakan yang bersifat
penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan
beban atas Keuangan Daerah.
(2) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari
Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo merupakan prioritas dan
dianggarkan dalam APBD.
(3) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan Administrasi Pinjaman
Daerah, dan secara berkala dilaporkan kepada DPRD
tembusannya disampaikan pada Menteri Keuangan.
(4) Pelaksanaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada pasal
116 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
BAB XIV
PENGELOLAAN PIUTANG, PINJAMAN DAN BARANG DAERAH
Bagian Pertama
Pengelolaan Piutang Daerah
61
Pasal 118
(1) Pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja
dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang
daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
(2) Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penyelesaian Piutang Daerah yang timbul sebagai akibat
hubungan keperdataan dapat dilakukan perdamaian yang diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
(4) Perubahan atas jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), (2) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD.
(5) Penghapusan Piutang Pemerintah Daerah dapat dihapuskan secara
mutlak atau bersyarat dari pembukuan oleh Walikota sampai
dengan batas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah) dan jika
lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah) harus
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(6) Tata cara penyelesaian dan penghapusan Piutang Daerah akan
diatur dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua Pengelolaan Pinjaman Daerah
Pasal 119
(1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang diberi kuasa atas nama
Walikota untuk mengadakan Pinjaman Daerah atau menerima
hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pinjaman/Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diterus pinjamkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
62
(3) Biaya yang berkenaan dengan proses pengadaan pinjaman atau
hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada
APBD.
(4) Tata cara pengadaan pinjaman dan atau penerimaan hibah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.
(5) Hak tagih mengenai pinjaman atas beban daerah kadaluwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak hutang tersebut jatuh tempo, kecuali
ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tertunda,
apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah
sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku
untuk pembayaran kewajiban bunga, denda, biaya administrasi
pinjaman dan pokok pinjaman daerah.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Daerah
Pasal 120
(1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang diberi kuasa mengelola
barang milik Daerah.
(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna Barang
daerah bagi satuan Kerja yang dipimpinnya.
(3) Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
Daerah.
(4) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan
pengawasan atas penyelenggaraaan pengelolaan barang milik
daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
63
(5) Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
(6) Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
Pemerintah Kota tidak dapat dipindahtangankan.
(7) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan dengan
cara dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal
Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
(8) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini tidak
termasuk tanah dan atau bangunan yang :
a. Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan
b. Tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud huruf a ayat
ini tidak termasuk tanah dan atau bangunan yang :
1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota.
2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan
Anggaran.
3. Diperuntukan bagi pengawai negeri.
4. Diperuntukan bagi kepentingan umum.
5. Dikuasai Negara/Daerah berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan
atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak
secara ekonomis.
c. Pemindahtanganan barang milik Daerah selain tanah dan atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima
milyard rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan
Walikota.
64
(9) Penjualan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan cara
lelang kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yang mengatur tentang hal itu.
(10) Barang milik Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah
Kota harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota.
(11) Bangunan Milik Daerah harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(12) Tanah dan bangunan milik Negara/Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib
diserahkan pemanfaatannya kepada Walikota untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas Pemerintah Kota.
(13) Barang milik daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Kota atau
dijadikan jaminan/digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.
BAB XV
LARANGAN PENYITAAN UANG DAN
BARANG MILIK DAERAH DAN ATAU
YANG DIKUASAI DAERAH
Pasal 121
Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
a. Uang atau Surat berharga milik daerah baik yang berada pada
Pemerintah Kota maupun pihak ketiga.
b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Kota.
c. Barang bergerak milik Daerah baik yang berada pada Pemerintah
Kota maupun pada pihak ketiga.
d. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Kota yang
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan.
65
BAB XVI
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Pasal 122
(1) Kota wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan
Keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat, termasuk didalamnya
mengenai Pinjaman Daerah.
(2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
a. APBD, Perubahan APBD, Realisasi APBD serta Triwulan;
b. Pembiayaan dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
c. Neraca Daerah;
d. Dana Cadangan Daerah;
e. Pinjaman dan Hibah Daerah;
f. Piutang Daerah;
g. Laporan Keuangan BUMD;
h. Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi Otonomi
Daerah.
(3) Bentuk laporan informasi yang disampaikan dapat berupa narasi,
tabel dan atau grafik yang memenuhi prinsip-prinsi akurasi
sederhana mudah dimengerti, relevan, komparabilitas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 123
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
66
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 124
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.
Pasal 125
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Balikpapan.
Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 12 Agustus 2004
WALIKOTA BALIKPAPAN
TTD
IMDAAD HAMID
Diundangkan di Balikpapan Pada tanggal 12 Agustus 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN DRS. IDHAM KADIR, MSi. LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI : A NOMOR 04