PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PERAWATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi kepentingan umum, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan, perlu dikenakan retribusi daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskemas Perawatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
24
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI - jdih.patikab.go.id · PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PERAWATAN DENGAN RAHMAT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PERAWATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi kepentingan umum, pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan pelayanan kesehatan di
Puskesmas Perawatan, perlu dikenakan retribusi daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Puskemas Perawatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
3. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D
Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
PERAWATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis,
Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan yang selanjutnya disebut
Puskesmas Perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang
melaksanakan perawatan rawat inap dengan paling banyak 15
(limabelas) tempat tidur.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosisi, pengobatan, rehabilitai medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
Puskesmas.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat
lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/
menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan
atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur
Puskesmas kurang dari satu hari.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang
yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang
menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa
pembiusan.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan penunjang untuk
penegakan diagnose.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang
meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan
upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi
dan mulut pada pasien gigi dan muluit pada pasien di Puskesmas
Perawatan.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada seseorang tidak secara langsung berkaitan
dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan
dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Pelayanan Kesehatan peserta ASKES melalui PT (Persero)
Asuransi Kesehatan adalah Pegawai negeri Sipil beserta
keluarganya. Penerima pensiun veteran dan perintis kemerdekaan
yang membayar iuran dan dalam pelaksanaannya diatur dalam
keputusan Menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang
berlaku.
22. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan
jenazah, konservasi, bedah mayat untuk kepentingan kesehatan,
pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan
perhitungan besaran Tarif di Puskesmas Perawatan.
24. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan
yang dibebankan kepada seseorang sebagai imbalan atas
pelayanan yang diterima.
25. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. menuntut seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dbidang retribusi daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi
terutang.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 September 2009
BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI PATI,PATI,PATI,PATI,
TtdTtdTtdTtd
TTTT AAAA SSSS IIII MMMM AAAA NNNNDiundangkan di Pati
pada tanggal 7 September 2009
Plt.Plt.Plt.Plt. SEKRETARISSEKRETARISSEKRETARISSEKRETARIS DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN PATI,PATI,PATI,PATI,Kepala Badan Kepegawaian Daerah
TtdTtdTtdTtdHARYANTO,HARYANTO,HARYANTO,HARYANTO, SH,SH,SH,SH, MMMMMMMMPembina Tingkat INIP.19640408 199103 1 011