-
1-*
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATITAHUN T999 NOMOR 12
'
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOMORT: I TAHUN 1999
TENTANGRETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PATI
Menirnbang bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, Peraturan
DaerahKabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 2 Tahun1986 tentang
Parkir Kendaraan yang telah diubahuntuk pertama kalinya dengan
Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 1 Tahurr1
993 perlu disesuaikan;
bahwa untuk melaksanakan penyesuaran se-bagaimana dimaksud huruf
a. perlu nrengaturkembali Retribusi Parkir di tepi jalan umum
yangditetapkan daiam Peraturan Daerah
-
Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHP)(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1991Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor
3209):
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentangiJalan (Lembaran Negara
R.epublik lndonesia Tahun \/1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik lndonesia Nomor 3186);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1gg2 tentang LaluLintas dan
Angkutan Jalan dan peraturanPelaksanaannya;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajakDaerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1gg7
Nomor41, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor
36g5);Undang-undang Nomor 22 Tahun 199g tentangPemerintahan
Daerah;Peraturan Pemerintah.Nomor 20 Tahun 1997
tentangRetribusi.paerah ( Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun
1997 Nomor 55, TarnbahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3692 ), \.*- .Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit DiLingkungan Pemerintah
Daerah ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun1997 tentang
Pedoman Tata Cara pemungutanRetribusi Daerah,
5.
6
7.
I
-
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan dibidangRetribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal ISeptember 1993 Nomor
; Km. 66 Tahun 1993tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat llPati Nomor 3
Tahun 1989 tentang PenyidikPegawai Negeri Sipil di Lingkungan
PemerintahDaerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati ;
1' ffi :::::l ff-,:lJj': ii*[?
-l;;,'-11::
21|KEPl1999 tentang Persetujuan PenetapanRancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Patitentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan
UmumMenjadi Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KabupatenPati.
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERA.II KABUPATEN PATI TENTANGRETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal IDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
-
a. Daerah adalah Kabupaten pati;b. Pemerintah Daerah adalah
pemerintah Kabupaten
Pati:
c. Bupati adalbh Bupati pati,d. Pejabat adalah pegawai yang
diberi tugas tertentu
dibidang retribusi Daerah sesuai dengan
peraturanperundang-undangan Daerah yang berlaku;
e. Badan adalah suatu Bentuk Usaha yang meliputiPerseroan
Terbatas, perseroan Komanditer,Perseroan lainnya Badan Usaha Milik
Negara atauDaerah dengan nama dan Bentuk apapun,Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi,Koperasi. Yayasan atau Organisasi yang
sejenis,Lembaga dana pensiun, Bentuk usaha tetap sertabentuk Badan
Usaha lainnya;
f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yangdiserahkan oleh
peralatan teknik yang berada padakendaraan itu termasuk kendaraan
gandengan ataukereta tempelan yang dirangkaikan dengankendaraan
bermotor;
g Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatukendaraan bermotor
yang bersifat sementara;
h Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepijalan umum
tertentu dan telah ditetapkan olehBupati sebagai tempat parkir
kendaraan bermotor;
i. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yangdisediakan atau
diberikan pemeri:ntah Daerah untuktujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum sertadapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan;
1. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang
-
:
L
selaniutnya dapat disebut retribusi adalahpembayaran atas
penggunaan tempat parkir di tepijalan umum yang ditetapkan oleh
Bupati;Parkir biasa adalah parkir yang pembayaranretribusinya
dipungut secara langsung setiap kaliparkir;
Parkir berlangganan adalah parkir yangpembayaran retribusinya
secara sukareladibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu)tahun
bersamaan waktu pengurusan Surat TandaNomor Kendaraan (STNK) di
Kantor BersamaSAMSAT Pati tanpa mempengaruhi dan tidakterkait
dengan proses pengurusan STNK yangbersangkutan,
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badanyang menurut
peraturan perundang-undanganretribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaranretribusi termasuk pemungut atau pemotongretribusi;
Surat Pendaftarbn Obyek Retribusi Daerah yangselanjutnya dapat
disingkat SPdORD adalah suratyang digunakan oleh Wajib Retribusi
sebagai dasarpenghitungan dan pembayaran retribusi yangterhutang
menurut peraturan perundang-undanganretribusi daerah;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadapat disingkat
SKRD adalah surat keputusan yangmenentukan besarnya jumlah
retribusi yangterutang;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
m.
n.
o.
p
-
mencari, mengumpulkan dan mengolah data danatau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan
, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerahberdasarkan
peraturan perundang-undangan
- retribusi daerah;q. Penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehPenyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnyadapat disebut penyidik, untuk mencari
sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak
pidana dibidang retribusidaerah yang terjadi serta menemukan
tersangka-nya.
BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umumdipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayananpenyediaan tempat parkir
di tepijalan umum.
Pasal 3Obyek Retribusi adalah setiap pelayananpenyediaan tempat
parkir di tepi jalan umum.Jalan urnum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 4Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yangmenggunakan tempat parkir di tepijalan umum.
(1)
{2)
#
-
-
BAB III ]GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkansebagai
retribusi jasa umum.
BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6Ti'ngkat penggunaan jasa dihitung berdasarkanfrekuensi
penggunaan tempat parkir.
BABV :PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 7(1) Prinsip dan sasiran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarip retribusi didasarkan atas tujuanuntuk
mengendalikan dan penggunaan jasapelayanan dalam rangka
memperlancar lalu lintasjalan dengan tetap memperhatikan
biayapenyelenggaraan pelayanan, kemampuanmasyarakat dan aspek
keadilan.
(2) Biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)meliputi biaya
pengadaan marka, biaya pengadaanrambu-rambu, biaya operasional,
pemeliharaan,administrasi dan biaya transportasi dalam
rangkapengawasan dan. pengendalian.
-
(1)
Pasal 8
Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan (sesuai
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah)
Besarnya tarip parkir di tepi jalan umum ditetapkan
sebagai berikut .
a. Untuk setiaP kali Parkir biasa :- Sepeda Motor dan sejenisnya
Rp' 200'-- Sedan, Pick UP, Mobil Pribadi dan
seienisnYa RP. 400,-
- Bus, Micro Bus, Truck dan sejenisnyaRp. 500,-
- Truck Gandeng, Alat Berat dan sejenisnyaRp. 1.000,-
b. Untuk parkir berlangganan selama 1 (satu)tahun :
- Sepeda Motor dan sejenisnya Rp 5'000,-- Sedan, Pick UP, Mobil
Pribadi dan
sejenisnYa RP 10.000'-
- Bus, Micro Bus, Truck dan sejenisnyaRp.15.000,-
- Truck gandeng, Alat Berat dan sejenisnyaRp 25.000,-
c. Untuk parltir atau lewat jalan terlarang :- Kendaraan
bermotor roda 4 (empat) dengan
' m"nyebutkan nomor polisi Rp'18'000'-(Delapan belas ribu
rupiah) setiap 6 (enam)
bulan.
- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengantidak menyebutkan
nomor polisi Rp 75.000'-
(Tuiuh puluh lima ribu rupiah) setiap 6(enam) bulan-
(2)
{&
-
BAB VIWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempatpelayanan penyediaan parkir diberikan.
BAB VIIMASA RETRIBUSI ATAU SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10Masa retribusi atau saataat retribusi terutang adalah
padasaat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan, dan
diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VIIISURAT PENDAFTARAN
Pasal 11(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.(2) SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatanganioleh wajib
retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi, serta tbta pengisian dan penyampaianSPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati.
BAB IXPENETAPAN RETRIBUSI
Pasal {2(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan
-
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
(2) Bentuk" isi, dan tata cara penerbitan SKRD ataudokumen lain
yang dipersamakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.
BAB XTATA CARA PEMUNGUTAN
. :. Pasal 13 :(1) Pemungutan retribusi tidak dapat
diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen l4in yang dipersamakan.
BAB XITATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus
dilunasi
sekaligus dimuka.(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayar-
an retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSIPasal 15
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanandan
pembebasan retribusi.
(2', Pengurangan, keringanan dan pembebasansebagaimana dimaksud
pada . ayat (1) diberikan
10
-
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.(3) Tata cara
pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Bupati.
'-''
KETENTUAN PIDANAPasal 16
(1) Wajib Retribusi, yang tidak melaksanakan kewajiban-. nya
sehingga meru$akan keuangan Daerah diancam
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataudenda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusiterutang.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasat iniadalah
pelanggaran.
BAB XIVPENYIDIKAN
Pasal 17Pejabat Pegawai Negeri Sipit tertentu di
lingkunganPemer.intah Daerah diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
sebagaimana dimaksuddalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1gB1
tentangHukum Acara Pidana.\A/ewenang Penyidik sebagaimana dimaksud
padaayat (1) adalah :a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang
retribusi Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas,
(1)
(21
11
-
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang
pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan
dengan tindak pidana retribusi Daerah; .*c. Meminta keterangan
dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana di bidang
Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumendokumen lain
berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan bukti
pembukuan, pencatatan, dandokumen-dokumen lain serta melakukan
penyita-an terhadap bahan buktitersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan
ruangan atau tempat P?da saatpemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana
dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana
retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j Menghentikanpenyidikan;k. Melakukan tindakan lain yang perlu
untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangretribusi Daerah
menurut hukum yang dapat
12
-
E
dipertan ggungjawabkan.
(3) Penyidik .sebagaimans dimaksud pada ayat (1)memberitahukan
dimulainya penyidik dan me-nyampaikan hasil penyidikannya kepada
PenuntutUmum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndangundang
Nomor I Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18Dengan berlakunya ieraturan Daerah ini, maka
PeraturanDaerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nombr 2 Tahun1986
tentang Parkir Kendaraan jo Peraturan DaerahKabupaten Daerah
Tingkat ll Pati Nomor 1 Tahun 1993tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat ll Pati Nomor 2 Tahun 1986
tentang ParkirKendaraan dan Peraturan Pelaksanaannya
dinyatakantidak berlaku lagi.
Pasal 19
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerahini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut oleh
Bupati.
Pasal 20Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada
tanggaldiundangkan.
13
-
Ag a r su pay d= 3titiifl"tr5ii$.iftiafit : ine n get a h u i n
y a' i rnerfre'fintahkan'pengiffi"ddrry€ir' ferettrrdn' ba6rah
ini
paoa tafr06ti?Ua;e*ber 1 eee
TTD.
lr. SLAMET PRAWIRO ,.,i i'':-l]:, : :::'.: . : il;-:
=:jtl::-::ir, -'.: : :. :.,, ..' ;. :i': :'.'::
11i-- :
-
t.
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR:8 TAHUN 1999TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PENJELASAN UMUMDalamrangkalebihmemantapkanotonomiDaerahyang
nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab,
pembiayaanpemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber
dari
Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari
Retribusi
Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih
bertanggungjawab.
Disamping itu dengan semakin meningkatnya
pelaksanaanpembangunan,kegiatanpenyediaanjasapelayananolehPemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat
menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Dengan demikian pelayanan retribusi daerah atas penyediaan
jasa
Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan peng-
golongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten
Daerah Tingkat ll Pati yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum
yangmerupakan retribusi jasa usaha.
Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas
dan
efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu
dan
jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib Retribusi
dapat
dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.
Peraturan Pemerintah yang melandasi pungutan retribusi parki
di
tepijalan umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997
-
tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana
Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
RetribusiDaerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1s/d Pasal :12:Cukup
jelas.
Pasal 13 : Ayat (1)
Pasal 14Pasal 15Pasal 16
Pasal 17Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalahbahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusitidak dapat diserahkan kepadb
pihak ketiga, namundalAm pengertian ini bukan berarti bahwa
PemerintahDaerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.
Dengan sangat selektif dalam proses pemungutanretribusi
Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu
yang karena keprofesian-nya layak dipercaya untuk ikut serta
melaksanakansebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara
lebihefisien.Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak
dapatdikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatanpenghitungan
besarnya retribusi yang terutang,pengawasan serta penyetoran
retribusi.
: cukup jelas: cukup jelas. cukup jelas: cukup jelas: cukup
jelas: cukup jelas: cukup jelas
-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PATI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PATI
NOMOR 21lKEP/1999TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN PATI
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM MENJADI PERATURAN DAERAH
Membaca
DEWAN PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAHKABUPATEN PATI
Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Pati tanggal 16April 1999
Nomor 88312450 perihal Pengiriman 16Materi Raperda tentang
Retribusi Daerah Tingkat ll.
a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentangRetribusi Parkir Di
Tepi Jalan Umum dibahas secaramendalam di DPRD Kabupaten Pati
tanggal 26 s/d29 Nopember 1999 dipandang telah layak
untukditetapkan menjadi Peraturan Daerah ,
B bahwa untuk penetapan Rancangan Peraturan
Menimbang
-
Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut diatasperlu ditetapkan
dengan Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pati.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentangPembentukan Daerahdaerah Kabupaten DalamLingkungan
PropinsiJawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 19g9 tentangSusunan dan Kedudukan
Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
DewanPerwakilan Rakyat Daerah ;
3 Undang-undang Nomor 22 Tahun '1999 tentangPemerintahan Daerah
;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1g97 tentangPajak Daerah dan
Retribusi Daerah ,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1gg7tentang Retribusi
Daerah ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pati Nomor
17O111/1999 tentangPeraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati.
Memperhatikan : 1
i:?1'Jfl':iHr"a?"ffT:1"""1":::'l?::?"i;terhadap meteri Raperda
;
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten pati tanggal 22Nopember 1999
tentang Penyampaian PandanganUmum Anggota ,
3. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten, Patitanggal26 dan
tanggal2g Nopember 1999.
-
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN
PATI TENTANG PERSETUJUANPENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAHKABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
MENJADI PERATURAN DAERAH.
Pasal 1
Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah KabupatenPatitentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum frenjadiPeraturan Daerah.
Pasal 2
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimanatersebut pasal 1
Keputusan ini dengan Perubahan-perubahan sebagaimana tercantum
dalam lampiran ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Patipada tanggal A7 Desember 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI
Ketua
TTD
TASIMA