1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 16 TAHUN 2010 T E N T A N G PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN Menimbang : a. bahwa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diselenggarakan melalui Penataan Administrasi dan Penerbitan Dokumen Kependudukan serta Pencatatan Sipil secara tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
31
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 16 … · Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 16 TAHUN 2010
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN
Menimbang : a. bahwa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu
diselenggarakan melalui Penataan Administrasi dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan serta Pencatatan Sipil secara tertib, terpadu, terarah,
terkoordinasi dan berkesinambungan;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 1997
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2004 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 119);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang
Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 tentang ormular
dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
22. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04. PW.07.03 tahun 1994
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1996 tentang Pedoman
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 02 tahun 2008 tentang
Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 33 );
3
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.
dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL DENGAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
5. Penyelenggara adalah Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Banyuasin selaku yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan Administrasi Kependudukan;
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan
dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di
Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau agregat yang terstruktur sebagai hasil
dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan
peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta
penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan;
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan
karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia;
16. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data
tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
17. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam
register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang
dialami seseorang pada Instasi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir
mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan
pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
21. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal
menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab
memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta
pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan;
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi
pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi
pelaksana sebagai satu kesatuan;
25. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran
serta dilindungi kerahasiaannya;
26. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang
melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi
penduduk yang beragama Islam;
27. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi
Pelaksana adalah Satuan Kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan Pencatatan Sipil
dengan kewenangan menerbitkan akta;
28. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan adalah pernyataan dan
pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang
diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia;
5
29. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat
kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
30. Surat perkawinan penghayat kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat
kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan;
31. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas
khusus di luar daerah domisilinya;
32. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara
sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak,
perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Penggunaan data pribadi penduduk adalah
instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a. Dokumen Kependudukan;
b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. Perlindungan atas data pribadi;
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan /
atau keluarganya; dan
f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
Pasal 3
Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang
dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA
DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 4
Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan, dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi
Kependudukan;
c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
6
d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f. Penugasan kepada Kelurahan / Desa untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berdasarkan asas tugas perbantuan;
g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 5
(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah,
melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting; dan
f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk
dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai,
dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh
pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana
dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan
Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman
pada Peraturan Perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah sebelumnya
tentang Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal 6
(1) UPTD Instansi Pelaksana di Kecamatan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan
dengan kewenangan yang meliputi :
a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan
atau penetapan pengadilan;
c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
dan
7
d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, berlaku juga bagi KUA
Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang
beragama islam.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana Kecamatan
mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan,
perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam yang dilaksanakan KUA
Kecamatan.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 8
(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data,
melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta
Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir
Akta-Akta Pencatatan Sipil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas
pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.
Pasal 9
(1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas
pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan
Bupati.
(4) Supervisor Perizinan, Penanggung Jawab, Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk dan
Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil dan Operator SIAK yang melaksanakan Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 10
(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
8
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang
diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk Kabupaten Musi Banyuasin setelah dilakukan
pencatatan biodata.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen
kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok
wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas
lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan
dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK mempedomani dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 11
(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan
penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen
pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan
Menteri.Dalam Negeri.
Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Daerah
Pasal 12
(1) Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor
kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang
baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan
untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang
bersangkutan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan
Surat Keterangan Pindah Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
Pasal 13
Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara
Indonesia yang bertransmigrasi.
9
Pasal 14
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin wajib melaporkan
rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana di daerah asal.
(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar
dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi
Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat
Keterangan Pindah Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang
asing yang bersangkutan.
Paragraf 3
Pindah Datang Antarnegara
Pasal 15
(1) Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana
kepindahannya kepada instansi pelaksana.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftar dan
menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(3) Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Republik
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
Pasal 16
(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya
kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftar dan
menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan
KTP.
Pasal 17
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang
Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal
Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin wajib
melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan
Izin Tinggal Terbatas.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftar dan
menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan
dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada
saat berpergian.
10
Pasal 18
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan
menerbitkan KK dan KTP.
Pasal 19
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana melakukan
pendaftaran.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan