- 1 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, perlu diupayakan pelayanan kesehatan berkualitas; b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
23
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR … · diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan masyarakat
yang lebih baik sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, perlu
diupayakan pelayanan kesehatan berkualitas;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang
berkualitas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu peran serta
masyarakat melalui pembebanan retribusi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis
Retribusi Kabupaten/Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 38 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 3 -
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan
Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582 /Menkes/SK/II 1997
tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13333/Menkes/SK/II/1999
tentang Standar pelayanan Rumah Sakit;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
- 4 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk
mangatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari
Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan
legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum
Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Ibukota
Kabupaten Teluk Kuantan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan
Singingi yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di suatu
wilayah kerja tertentu.
11. Peskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan
menggunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, atau transportasi lainnya
yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
12. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan
berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup
wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan
dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
- 5 -
13. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang
diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah
Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
16. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah
dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
18. Kepala Puskesmas adalah semua kepala pukesamas di Kabupaten Kuantan Singingi.
19. Instansi Pelaksana adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan dalam urusan kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga,
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
21. Pelayanan adalah semua bentuk pelayanan Medis dan Non Medis yang diberikan
kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas
Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah
yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa
pelayanan yang diterimanya.
23. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis,
Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa menginap di
Rumah Sakit.
24. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan kepada pasien yang masuk Rumah
Sakit Umum Daerah sebagai rujukan dari rawat jalan Tingkat Pertama yang
dilaksanakan di Poliklinik Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah untuk keperluan
Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan
lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
25. Rawat inap adalah Pelayanan Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan,