1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; b. bahwa penataan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, efektif, efisien, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
79
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/singingi4-2008.pdf · daerah, efektif, efisien, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
b. bahwa penataan sebagaimana dimaksud huruf a di atas,
berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, efektif, efisien, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b di atas, dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 47412);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Desentralisasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari
Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan
Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas
dilapangan.
13. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak
dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam
rangka menunjang tugas kepala / pimpinan masing-masing organisasi Perangkat
Daerah.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri atas :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
5
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi ;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
8. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
10. Dinas Tanaman Pangan;
11. Dinas Perkebunan;
12. Dinas Perikanan;
13. Dinas Peternakan;
14. Dinas Kehutanan;
15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Dinas Pendapatan;
17. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.
BAB III
ORGANISASI DINAS DAERAH
Bagian Pertama Dinas Pendidikan
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3
(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah.
(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4
Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang
pendidikan dan perpustakaan.
6
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
Pendidikan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang
pendidikan;
c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang pendidikan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kewenangan
Pasal 6
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan
berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut :
a. penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan
nasional dan provinsi;
b. perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis
tingkat provinsi dan nasional;
c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten;
d. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
e. pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan
pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;
f. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf
internasional;
g. pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan
menengah berbasis keunggulan lokal;
h. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada
pendidikan dasar dan menengah;
i. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
j. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
k. peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat
kabupaten;
7
l. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
m. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
n. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan dasar;
o. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
p. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan
dasar;
q. sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
r. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan
dasar;
s. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
t. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
u. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
v. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai
kewenangannya;
w. pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal sesuai kewenangannya;
x. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten;
y. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal;
z. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
aa. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena
alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
8
bb. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal;
cc. koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala
kabupaten;
dd. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;
ee. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
nonformal skala kabupaten;
ff. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala
kabupaten;
gg. membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
hh. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk
memenuhi standar nasional pendidikan;
ii. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan
mutu untuk memenuhi standar internasional;
jj. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam
penjaminan mutu;
kk. evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala
kabupaten.
ll. penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten
berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :
1. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala
kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;
2. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan
skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;
3. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala
kabupaten sesuai kebijakan nasional;
4. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan
skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;
5. penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana
perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
9
mm. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten :
1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
2. pengembangan SDM;
3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
4. kerjasama dan jaringan perpustakaan;
5. pengembangan minat baca;
nn. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan
nasional;
oo. koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten;
pp. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan
di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;
qq. penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan
pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda;
rr. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.
Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 7
(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Non Formal , membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Usia Dini, TK dan SD;
2. Seksi Pendidikan Non Formal;
3. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Usia Dini, TK dan SD.
d. Bidang Pendidikan SLTP, Menengah Umum dan Menengah Kejuruan,
membawahkan :
1. Seksi Pendidikan SLTP;
2. Seksi Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
3. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan SLTP, Menengah Umum dan Menengah
Kejuruan.
10
e. Bidang Sarana, Prasarana dan Perpustakaan, membawahkan :
1. Seksi Gedung dan Bangunan;
2. Seksi Perpustakaan;
3. Seksi Alat Pembelajaran.
f. Bidang Pengawasan, membawahkan :
1. Seksi Pengawasan Usia Dini, TK dan SD;
2. Seksi Pengawasan SLTP;
3. Seksi Pengawasan Menengah Umum, Kejuruan dan Pendidikan Non Formal.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir pada Lampiran I
Peraturan Daerah ini.
Pasal 8 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
Bagian Kedua Dinas Kesehatan
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 9
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah.
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 10
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang
Kesehatan.
Pasal 11
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas
Kesehatan mempunyai fungsi :
11
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang
Kesehatan;
c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Kesehatan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 12
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Kesehatan
berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut :
a. penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala
kabupaten;
b. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala
kabupaten;
c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu
skala kabupaten;
d. penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
dan wabah skala kabupaten;
e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala
kabupaten;
f. penyehatan lingkungan;
g. penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten;
h. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten;
i. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten;
k. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten;
l. penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan
kepulauan skala kabupaten;
m. registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-
undangan;
n. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah
dan provinsi;
12
o. pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D,
rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah
bersalin;
p. pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
q. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan);
r. pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
s. pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten;
t. pelatihan teknis skala kabupaten;
u. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai
peraturan perundang-undangan;
v. pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
w. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan,
reagensia dan vaksin skala kabupaten;
x. pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;
y. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
z. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
aa. sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I;
bb. pemberian rekomendasi izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang, PBAK dan
hh. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten;
ii. penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten;
jj. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten;
kk. pengelolaan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) skala kabupaten.
13
Paragraf 3 Susunan Organisasi
Pasal 13
(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Kesehatan Dasar;
2. Seksi Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Kesehatan Khusus.
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
2. Seksi Wabah dan Bencana;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
3. Seksi Kefarmasian.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir pada Lampiran II
Peraturan Daerah ini.
Pasal 14
Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
14
Bagian Ketiga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 15
(1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana pemerintahan
daerah.
(2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 16
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum yang mencakup sub bidang Bina Marga,
Sumber Daya Air dan Air Minum.
Pasal 17
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang
Bina Marga dan Sumber Daya Air;
c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Bina Marga dan Sumber
Daya Air;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kewenangan
Pasal 18
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya Air berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai
berikut :
a. pengaturan jalan kabupaten;
b. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota
berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian
antar daerah dan antar kawasan;
15
c. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan
kota;
d. penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
e. penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa
dan jalan kota;
f. pembinaan jalan kabupaten;
g. pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur
penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
h. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
i. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan
jalan kota;
j. pembangunan jalan kabupaten;
k. pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
l. perencanaan teknis, pemprograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
m. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
n. pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota;
o. pengawasan jalan kabupaten;
p. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
q. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan
jalan kota;
r. penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten;
s. penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten; t. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten; u. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam
satu kabupaten; v. pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada
wilayah sungai dalam satu kabupaten;
w. pembentukan komisi irigasi kabupaten; x. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
16
y. penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan air tanah;
z. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
aa. pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran
bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam
daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
bb. pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air
tingkat kabupaten; cc. pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;
dd. konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; ee. pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; ff. pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
gg. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;
hh. pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi dalam satu kabupaten; ii. operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
jj. operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada
wilayah sungai dalam satu kabupaten; kk. pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten; ll. penetapan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai kebijakan dan strategi
pengembangan air minum di daerah Kabupaten;
mm. penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM (Standar Pengelolaan Air Minum)
di Kabupaten;
nn. penetapan Peraturan Daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM
yang disusun pemerintah dan provinsi; oo. memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya;
pp. penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah; qq. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah
Kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD;
rr. penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM
di wilayah Kabupaten;
ss. pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten untuk pemenuhan SPM;
17
tt. fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah
desa, serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan
pengembangan SPAM;
uu. penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi
Kabupaten; vv. penyediaan PS (Prasarana dan Sarana) air minum untuk daerah bencana dan
daerah rawan air skala Kabupaten; ww. penanganan bencana alam tingkat Kabupaten; xx. pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan
SPAM yang berada di wilayah Kabupaten;
yy. evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh
diwilayahnya; zz. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
Paragraf 3 Susunan Organisasi
Pasal 19
(1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum;
3. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
1. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Perencanaan Teknis;
2. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan;
3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan.
d. Bidang Alat dan Perbekalan (Alkal) dan Pengujian, membawahkan :
1. Seksi Laboratorium dan Pengujian;
2. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
3. Seksi Operasional Peralatan.
e. Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
1. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Perencanaan Teknis;
2. Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan;
18
3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana
terlampir pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
Pasal 20 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 21
(1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah.
(2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 22
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
Daerah dibidang Pekerjaan Umum yang mencakup Sub Bidang Air Limbah, Permukiman,
Drainase, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi, Perkotaan dan
Perdesaan, bidang Perumahan dan bidang Penataan Ruang.
Pasal 23
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang
Cipta Karya dan Tata Ruang;
19
c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Cipta Karya dan Tata
Ruang;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 24
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut :
a. penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah
Kabupaten; b. penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Kabupaten; c. penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan
siap Bangun) di Kabupaten;
d. pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan
Kasiba/Lisiba;
e. penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Kabupaten;
f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten;
g. evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten; h. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten; i. penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman
kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten; j. penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di
wilayah Kabupaten; k. penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten;
l. pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa; m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah
Kabupaten; n. evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kabupaten;
o. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten;
p. penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di
wilayah Kabupaten; q. penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten; r. penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional;
20
s. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah
Kabupaten;
t. evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kabupaten; u. penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah
Kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
v. pembentukan lembaga tingkat Kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di
wilayah Kabupaten;
w. penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah
dan provinsi;
x. memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Kabupaten;
y. penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kabupaten;
z. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan PS air limbah Kabupaten;
aa. penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok
masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah;
bb. penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah Kabupaten dalam
rangka memenuhi SPM (Standar Program Minimum);
cc. penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah Kabupaten;
dd. penanganan bencana alam tingkat lokal (Kabupaten);
ee. monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Kabupaten;
ff. evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Kabupaten;
gg. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;
hh. penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kabupaten berdasarkan
kebijakan nasional dan provinsi;
ii. penetapan Peraturan Daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah
Kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;
jj. peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan
pematusan genangan di wilayah Kabupaten;
kk. penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan
penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten serta koordinasi dengan daerah
sekitarnya;
ll. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah
Kabupaten;
mm. penyusunan rencana induk PS drainase skala Kabupaten;
21
nn. evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di
wilayah Kabupaten;
oo. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir
di Kabupaten;
pp. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;
qq. penetapan kebijakan, strategi, dan program Kabupaten di bidang pembiayaan
perumahan;
rr. penyusunan NSPM Kabupaten bidang pembiayaan perumahan;
ss. pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan
dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
tt. fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di
tingkat Kabupaten;
uu. pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten;
vv. fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta
penyelenggaraan rumah sewa;
ww. pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat
Kabupaten;
xx. melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat
Kabupaten;
yy. penetapan kebijakan, strategi, dan program Kabupaten di bidang pembiayaan
perumahan;
zz. penyusunan NSPM Kabupaten bidang pembiayaan perumahan;
aaa. pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan
dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
bbb. fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat
Kabupaten;
ccc. pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten;
ddd. fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik;
eee. pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat
Kabupaten;
fff. melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat
Kabupaten;
ggg. memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan;
22
hhh. peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan
di Kabupaten dengan peraturan perundang-undangan diatasnya;
iii. pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan
pada skala Kabupaten;
jjj. pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Kabupaten;
kkk. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan
yyyy. pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada
pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
zzzz. pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada
pemerintah;
aaaaa. pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala
kabupaten kepada pemerintah;
bbbbb. pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada
pemerintah;
ccccc. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan
pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketransmigrasian skala Kabupaten;
ddddd. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang ketransmigrasian skala Kabupaten;
eeeee. integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala
Kabupaten;
fffff. pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala Kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan pemerintah;
ggggg. perancangan pembangunan transmigrasi daerah Kabupaten, serta pembinaan
dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala Kabupaten;
hhhhh. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten;
iiiii. pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan
monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan
bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten;
jjjjj. perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan
pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten;
kkkkk. pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi
pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten;
lllll. pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani
bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah Kabupaten;
mmmmm. pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang
ketransmigrasian instansi Kabupaten;
56
nnnnn. pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah Kabupaten;
ooooo. pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten;
ppppp. pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT
atau LPT skala Kabupaten;
qqqqq. pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala
Kabupaten;
rrrrr. penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala
Kabupaten;
sssss. penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan
LPT skala Kabupaten;
ttttt. penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau
LPT skala Kabupaten;
uuuuu. KIE ketransmigrasian skala Kabupaten;
vvvvv. penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan
WPT atau LPT skala Kabupaten;
wwwww. pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala
Kabupaten.
xxxxx. penjajagan kerjasama dengan daerah Kabupaten lain;
yyyyy. pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan
penempatan transmigrasi;
zzzzz. sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala
Kabupaten;
aaaaaa. pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Kabupaten;
bbbbbb. penetapan status calon transmigran skala Kabupaten berdasarkan kriteria
pemerintah;
cccccc. peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Kabupaten;