1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2025, telah disusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015; b. bahwa Kabupaten Bulungan memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama lima tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD); c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
157
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 06 … · dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010- 2015 Kabupaten Bulungan merupakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2025, telah disusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015;
b. bahwa Kabupaten Bulungan memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama lima tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010-2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bulungan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulungan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
Pasal 2
(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan periode 2010-2015 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bulungan.
(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Buku RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015.
Pasal 3
RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025.
5
Pasal 4
(1) RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS. BAB IX : PENETAPAN INDIKASI KINERJA DAERAH.
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN.
(2) Isi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 5
(1) Setiap periode tahunan disusun RKPD yang memuat perencanaan pembangunan dalam satu tahun anggaran yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010-2015.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah atau menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
Pasal 7
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi dan Program.
(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
6
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih tetap berlaku, digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012
BUPATI BULUNGAN,
BUDIMAN ARIFIN
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
SUDJATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 06.
7
NO. N A M A JABATAN PARAF
1. Dr. Drs. Liet Ingai, M.Si Wakil Bupati
2. H. Sudjati, SH Sekda
3. H.Darmansyah Umar, SE Asisten Bidang Pemerintahan
4. Hj. Indriyati, SH, M.Si Kabag. Hukum
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan petunjuk
dan bimbinganNya, maka Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Kabupaten Bulungan ini
dapat tersusun. Setelah melalui proses panjang, sejak persiapan, dilanjutkan
dengan pengumpulan dan penggalian data dan informasi, sampai akhirnya
dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-
2015 Kabupaten Bulungan merupakan penjabaran visi, misi dan program
Bupati/Wakil Bupati Kebupaten Bulungan yang terpilih pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Tahun 2010, dan sesuai dengan kondisi aktual kebutuhan
pembangunan daerah, Penyusunan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Bulungan
adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten
Bulungan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan dokumen RPJMD ini, khususnya kepada seluruh
pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan. Semoga dokumen ini
secara konsisten dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan daerah
periode lima tahun mendatang. Sehingga visi pembangunan yang telah
ditetapkan “Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri
Berkualitas, Adil dan Sejahtera” dapat direalisasikan sesuai harapan.
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bulungan,
ttd.
Ir. H. Syaiful Herman, M.Ap Pembina Utama Muda/IV c
Nip.19600622 198703 1 009
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................ ii
DAFTAR TABEL .................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .......................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan .................................................. 2
1.3. Landasan Hukum ..................................................... 3 1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
lain ...........................................................................
2.1. Kondisi Geografis ...................................................... 9 2.2. Perekonomian Daerah ............................................... 15 2.3. Sosial Budaya Daerah ............................................... 16
2.4. Prasarana dan Saranan Daerah ................................ 26 2.5. Pemerintahan Umum ................................................ 32
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Daerah .... 37 3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah .............................. 51
3.3. Kebijakan Umum Anggaran ....................................... 57
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan .................................... 63 4.2. Kondisi Aktual Pembangunan ................................... 65 4.3. Isu-isu Strategis ........................................................ 67
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 68 5.1. Visi ........................................................................... 68 5.2. Misi .......................................................................... 69
5.3. Tujuan dan Sasaran .................................................. 70
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi ..................................................................... 79 6.2. Arah Keijakan .......................................................... 87
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum ...................................................... 95
7.2. Program Pembangunan Daerah ................................. 95
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
iii
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 8.1. Analisis Harapan-Kenyataan ..................................... 118
8.2. Analisis SWOT .......................................................... 119 8.3. Program Prioritas ...................................................... 125
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 9.1. Indikator Umum ........................................................ 133
9.2. Indikator Khusus ......................................................
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi ...................................................... 141 10.2. Kaedah Pelaksanaan ................................................. 141
Langkah–Langkah Perumusan Tujuan Dan Sasaran. Merumuskan
rancangan pernyataan Tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian
dengan program Kepala Daerah terpilih; Menguji apakah rancangan
pernyataan tujuan dapat memecahkan Permasalahan Pembangunan
Daerah dan menjawab Isu-isu Strategis dalam jangka menengah. Dalam
hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis
maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan; Merumuskan rancangan
pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; Merumuskan
rancangan indikator dan capaian kinerja yang terukur dari setiap sasaran
dengan memperhatikan indikator keberhasilan penyelenggaraan peme-
rintahan daerah; dan Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan
sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah
kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal
RPJMD provinsi serta rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.
Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan
untuk lima tahun mendatang (2010 – 2015), yang sesuai dengan janji
kampanye dalam pilkada 2010. Berikut disajikan tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Bulungan untuk periode 2010 – 2015 (Tabel
5.1). Seluruh tujuan dan sasaran yang disusun mengacu kepada tujuh
(7) misi pembangunan yang telah ditetapkan, serta mengakomodir
saran dan masukkan dari masyarakat dan para stake-holder dalam
kegiatan musrenbang penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan tahun
2010 – 2015.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
72
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 1 Tujuan Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
1. pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
a. seluruh pejabat struktural SKPD memahami dan melaksanakan Tupoksinya dengan baik;
b. seluruh SKPD dalam menyusun Renstra dan RKPD selalu mengacu RPJMD 2010-2015.
2. reformasi birokrasi; a. setiap SKPD harus menyusun SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
b. setiap SKPD konsisten melaksanakan SOP yang telah disusun.
3. penegakan hukum dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;
a. pemerintah menyediakan fasilitas layanan pengaduan tindak pelanggaran hukum dan korupsi dari masyarakat;
b. pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran hukum dan korupsi.
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat;
b. SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya harus mengacu pada SPM.
5. menjalin kerjasama antar daerah dan lembaga.
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pembangunan akan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan;
b. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi yang dapat berperan dan mendukung pelaksanaan pembangungan di daerah ini.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
73
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i : “Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 2 Tujuan Sasaran
Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara sistem demokrasi yang kondusif
1. membangun interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis di daerah;
a. saling memahami dan menghargai perbedaan idealogi antar partai politik;
b. mencegah terjadinya konplik antar simpatisan partai politik;
c. menghargai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat.
2. peningkatan wawasan kebangsaan;
a. meningkat harkat dan martabat bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki;
b. memperingati hari-hari besar nasional.
3. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana keamanan serta pendukung hankam.
a. meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparat kemanan;
b. meningkatkan peran serta masyarakat bagi terwujudnya hankamrata;
c. terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 3 Tujuan Sasaran
Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal
1. meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
a. membuka isolasi wilayah terpencil dan tertinggal;
a. meningkatkan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat;
b. menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
3. mengembangkan sumberdaya dan potensi sesuai keunggulan kawasan dan wilayah.
a. mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
74
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 4 Tujuan Sasaran
Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan berkelanjutan
1. melanjutkan revitalisasi pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
a. terwujudnya food estate; b. mengembangkan perkebunan
rakyat; c. mendorong berkembangnya
perusahaan perkebunan;
2. rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis serta kawasan pesisir dan hutan mangrove;
a. pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan komoditi perkebunan;
b. mereduksi lahan kritis 10% per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. meningkatkan promosi investasi dan menjamin kemudahan berinvestasi;
a. jumlah investor meningkat 5% per tahun;
b. menyiapkan regulasi untuk menjamin kemudahan berinvestasi
4. meningkatkan peluang pasar bagi produk-produk unggulan daerah;
a. melakukan promosi produk-produk unggulan daerah;
b. menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan daerah.
5. meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas ekspor non migas;
a. pengembangan agroindustri komodititas ekspor non migas;
b. meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan budidaya komoditas.
6. melestarikan dan mengembangkan khasanah kebudayaan daerah sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan.
a. memelihara situs budaya yang ada di daearah;
b. memelihara dan mengembangkan seni budaya masyarakat;
7. memantapkan pemanfaatan RTRW.
a. menyusun master plan pembangunan daerah;
b. pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung lingkungan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
75
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 5 Tujuan Sasaran
Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
1. peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air bersih dan air minum;
a. meningkatkan pelayanan PDAM hingga 80%;
b. meningkatkan kualitas air baku untuk air minum masyarakat.
2. peningkatan kapasitas dan ketersediaan energi listrik baik untuk rumah tangga maupun industri
a. tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga;
b. kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015;
c. semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalaui PLTS atau sumber alternatif.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
76
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 6 Tujuan Sasaran
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
1. meningkatnya sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
a. pelayanan puskesmas 24 jam dan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di seluruh kecamatan;
b. peningkatan kualitas pelayanan RSUD Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD.
2. peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
a. peningkatan sarana dan prasarana peribadahan;
b. peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat;
c. mencegah terjadinya konplik antar umat beragama.
3. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan;
a. merealisasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan;
b. meningkatkan jumlah dan kualitas guru kualifikasi S1 hingga S2,
c. peningkatan jumlah guru bersertifikat; d. peningkatan kesejahteraan guru dan
pembebasan biaya sekolah bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA;
e. meningkatkan kualitas lulusan siswa; f. meningkatkan sarana dan pra-sarana
pendidikan.
4. peningkatan peranan perempuan dan pemuda dalam pembangunan;
a. meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
b. meningkatkan prestasi olahraga dan seni bagi pemuda;
c. menggalakkan kegiatan pemuda dalam wadah karang taruna.
5. menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya;
a. mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;
b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
c. menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi masyarakat.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
77
Tabel 5.1. (Lanjutan)
Vis i :
“Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang
Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera“
Misi 7 Tujuan Sasaran
Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
1. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat 80 menjadi peringkat 70 di tingkat nasional pada tahun 2015.
2. menurunkan angka kemiskinan.
a. meningkatkan koordinasi dan penanganan sektor dan lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan hingga 10%,
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
78
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bulungan 2010–2015 merupakan dokumen perencanaan yang menentukan
keberhasilan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Program dan
kegiatan pembangunan yang dilakukan merupakan hasil perpaduan
antara pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down
berasal dari program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam
visi dan misi, dan pendekatan bottom up berasal dari upaya-upaya untuk
mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas. Selain itu, program
pembangunan yang disusun harus relevan dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan Visi dan Misi RPJPD
Kabupaten Bulungan 2005 – 2025, dan tentunya RPJMD 2010 – 2015
merupakan kelanjutan dari RPJMD 2005 – 2010.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Mencapai Tujuan
dan Sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi,
dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja
mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki
kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan
teknologi informasi (Yuwono, 2010a).
6.1. Strategi
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus
dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah (strategy focused-management). Rumusan strategi berupa
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
79
Langkah-langkah merumuskan strategi dapat dilakukan sebagai
berikut: (1) Menyusun alternatif pilihan langkah-langkah yang dinilai
realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (2)
Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih. (3) Melakukan evaluasi untuk
menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan
menggunakan metode SWOT.
Penetapan Alternatif Strategi dapat dilakukan melalui: (1) Forum
Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang
memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik. (2) Penerapan
Metode Pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap
penentuan isu-isu strategis. (3) Penggunaan metode Balanced Scorecard.
Atau (4) Kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk
objektivitas pemilihan strategi.
Berdasarkan data dan informasi yang dapat dikumpulkan, maka
strategi alternatif pembangunan Kabupaten Bulungan disusun dengan
memperhatikan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis yang
berkembang. Pendekatan utama untuk penentuan strategi alternatif
pembangunan di Kabupaten Bulungan adalah dengan menggunakan
analisis SWOT. Analisis SWOT rencana pembangunan lima tahun
kedepan disusun berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
oleh Kabupaten Bulungan, serta adanya peluang dan ancaman dari
luar yang dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan yang akan
dilaksanakan. Adapun beberapa strategi alternatif pembangunan
Kabupaten Bulungan yang logik dilakukan tertera dalam empat tabel
analisis SWOT berikut:
Strategi S-O ini disusun dalam rangka menggunakan keunggulan
yang dimiliki untuk menangkap/memanfaatkan peluang yang ada.
Tentunya dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
80
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulungan 2010-2015. Sehingga
dengan diimplementasikannya strategi S-O yang terdiri atas tiga
strategi berikut: (1) Pengembangan agroindustri kelapa sawit, (2)
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food
estate, dan (3) Pengembangan obyek wisata alam, maka pembangunan
yang dilakukan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Bulungan
Tabel 6.1. Strategi S-O Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan 2010-2015.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan (Strengths)
1) Potensi sumberdaya alam
cukup besar. 2) Tersedia sumberdaya lahan
yang luas.
3) Tersedia potensi obyek alam dan kultural yang besar.
4) Potensi sebagai pusat agroindustri kelapa sawit.
5) Sebagai calon ibu kota Provinsi
Kaltara. 6) Kondisi kelembagaan yang
memadai. 7) Semangat kehidupan beragama
yang saling menghargai.
Peluang (Opportunity)
1) Tersedia dana perimbangan. 2) Banyak investor yang masuk ke
Kabupaten Bulungan dalam sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.
3) Ditetapkan sebagai kawasan pembangunan food estate.
4) Pembentukan Provinsi Kaltara. 5) Kebijakan
otonomi/desentralisasi.
6) Kerjasama antar daerah. 7) Tersedia teknologi yang
dibutuhkan untuk berbagai
industri di Kabupaten Bulungan.
Strategi S-O
1. Pengembangan agroindustri
kelapa sawit.
2. Pengembangan pertanian
dalam mendukung
pembangunan food estate.
3. Pengembangan obyek wisata
alam.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
81
akan mewujudkan Kabupaten Bulungan menjadi wilayah agroindustri
utama dengan komoditas utama padi dan kelapa sawit. Serta ditopang
oleh industri pariwisata yang membuat pendatang (investor) lebih
tertarik berkunjung ke Kabupaten Bulungan, dan pekerja yang harus
menetap di Bulungan menjadi betah.
Tabel 6.2. Strategi W-O Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan 2010-2015.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kelemahan (Weaknesses)
1) Kualitas SDM masih rendah.
2) Degradasi lingkungan cukup
berat.
3) Infrastruktur masih terbatas.
4) Pasokan energi listrik terbatas.
5) Persoalan moral hazard pada
kelembagaan pemerintah dan
swasta.
Peluang (Opportunity)
1) Tersedia dana perimbangan. 2) Banyak investor yang masuk ke
Kabupaten Bulungan dalam
sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.
3) Ditetapkan sebagai kawasan pembangunan food estate.
4) Pembentukan Provinsi Kaltara.
5) Kebijakan otonomi/desentralisasi.
6) Kerjasama antar daerah. 7) Tersedia teknologi yang
dibutuhkan untuk berbagai
industri di Kabupaten Bulungan.
Strategi W-O
1. Peningkatan kualitas SDM.
2. Reformasi birokrasi dan
penegakan hukum.
Strategi W-O disusun dalam rangka mereduksi kelemahan yang
ada untuk menangkap peluang yang tersedia, dengan tujuan yang
sama dengan strategi S-O yaitu untuk mencapai visi dan misi
pembangunan Kabupaten Bulungan lima tahun ke depan yang
ditetapkan dalam RPJMD 2010 – 2015.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
82
Sehingga dengan mengimplementasikan dua strategi W-O yang
terdiri atas: (1) Peningkatan kualitas SDM, dan (2) Reformasi
birokrasi dan penegakan hukum, maka pembangunan yang
dilakukan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Bulungan akan
mewujudkan Kabupaten Bulungan memiliki masyarakat yang
berkualitas. Dengan demikian pembangunan di segala bidang akan
berjalan dengan lancar.
Tabel 6.3. Strategi S-T Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan 2010-2015.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kekuatan (Strengths)
1) Potensi sumberdaya alam cukup
besar.
2) Tersedia sumberdaya lahan yang
luas.
3) Potensi sebagai pusat
agroindustri kelapa sawit.
4) Sebagai calon ibu kota Provinsi
Kaltara.
5) Kondisi kelembagaan yang
memadai.
6) Semangat kehidupan beragama
yang saling menghargai.
Ancaman (Threats)
1) Banyaknya pendatang ke
Kabupaten Bulungan,
2) Kompetisi dengan daerah
otonom sekitar.
3) Kualitas produk sejenis dari
luar lebih tinggi.
Strategi S-T
1) Mengembangkan infrastruktur
dasar untuk meningkatkan
daya saing.
Strategi S-T ini disusun dalam rangka menggunakan keunggulan
yang dimiliki untuk menghindari ancaman atau gangguan yang mungkin
timbul. Dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
83
Sehingga dengan diimplementasikannya strategi S-T yang hanya
terdiri atas satu strategi, yaitu: Mengembangkan infrastruktur dasar
untuk meningkatkan daya saing, maka pembangunan yang
dilakukan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Bulungan, akan
mewujudkan Kabupaten Bulungan menjadi wilayah agroindustri
utama dengan masyarakat yang berkualitas. Jadi strategi ini bersifat
mendukung, untuk pengembangan kualitas SDM maupun terwujudnya
pengembangan agroindustri.
Tabel 6.4. Strategi W-T Analisis SWOT Pembangunan Kabupaten
Bulungan 2010-2015.
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Kelemahan (Weaknesses)
1) Kualitas SDM masih rendah.
2) Degradsi lingkungan cukup
berat.
3) Infrastruktur masih terbatas.
4) Pasokan energy listrik terbatas.
5) Persoalan moral hazard pada
kelembagaan pemerintah dan
swasta.
Ancaman (Threats)
1) Banyaknya pendatang ke
Kabupaten Bulungan,
2) Kompetisi dengan daerah
otonom sekitar.
3) Kualitas produk sejenis dari
luar lebih tinggi.
Strategi W-T
1) Pengembangan Manajemen
kependudukan yang handal,
tertib, terpadu, dan berbasis
IT.
2) Pengembangan Manajemen
pengelolaan lingkungan hidup.
Strategi W-T ini disusun dalam rangka mereduksi kelemahan yang
dimiliki untuk menghindari ancaman atau gangguan yang mungkin
timbul. Dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
84
Sehingga dengan diimplementasikannya strategi W-T yang terdiri
atas dua strategi, yaitu:(1) Pengembangan Manajemen kependudukan
yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT (information technology)
dan (2) Pengembangan Manajemen pengelolaan lingkungan hidup,
maka pembangunan yang dilakukan selama lima tahun ke depan di
Kabupaten Bulungan, akan mewujudkan Kabupaten Bulungan menjadi
kabupaten yang pembangunannya berwawasan lingkungan. Jadi
dampak negatif seluruh kegiatan pembangunan dapat dikendalikan
dengan baik, dan pembangunan berjalan lancar serta berkelanjutan.
Selain itu, masyarakatnya terlindungi dari pendatang dalam berbagai
aspek kehidupan, sehingga tidak memicu munculnya konpliks sosial
yang akan merugikan semua pihak.
Penentuan strategi pelaksanaan pembangunan, selain menggunakan
pendekatan analisis SWOT, dapat pula menggunakan pendekatan
umum sebagai berikut:
Strategi 1) Pendekatan Sektoral.
Penentuan sektor unggulan merupakan strategi yang tepat
untuk melakukan akselerasi pembangunan, melalui multiplayer
effects yang ditimbulkannya.
Hingga saat ini dan untuk pembangunan beberapa tahun ke
depan, struktur ekonomi Kabupaten Bulungan masih secara
dominan berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas
(renewable resources) baik produk hulu maupun di tingkat
industri hilir, disamping tetap melakukan kajian untuk
kemungkinan ditemukannya sumber-sumber potensi tambang
baru khususnya untuk migas dan batubara (non renewable
resources).
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
85
Untuk sektor pertanian yang menjadi visi dan unggulan
pembangunan daerah akan dilakukan revitalisasi dengan
pendekatan pro-growth, pro-poor dan pro-jobs, dan revitalisasi
yang bertumpu pada peningkatan daya saing, berorientasi
kerakyatan, asas desentralisasi, dan berkesinambungan.
Strategi 2) Pendekatan Spasial
Strategi berdimensi spasial dititikberatkan pada pengembangan
perkotaan, pengembangan pedesaan dan pengembangan wilayah,
yang bermuara pada pengembangan kawasan berbasis kluster.
Strategi kluster merupakan strategi yang didorong oleh
kebutuhan dunia usaha, sehingga pemerintah dan organisasi
non pemerintah (dunia usaha) yang menaruh perhatian
terhadap pembangunan ekonomi perlu mengorientasikan
kebijakan ke arah strategi kluster untuk mencapai tujuan
pembangunan ekonomi secara efektif.
Strategi 3) Pendekatan Manusia
Penekanan investasi pada sumberdaya manusia diyakini
merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor
produksi dan kinerja pembangunan secara total.
Kualitas manusia yang semakin meningkat merupakan
prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi
tuntutan masyarakat industrial.
Menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan
menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment)
manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.
Pendekatan manusia mencakup peningkatan mutu sumber
daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan;
kualitas akhlak dan keimanan; peningkatan kualitas ketenaga-
kerjaan aparatur pemerintah dan kependudukan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
86
6.2. Arah Kebijakan
Perumusan arah kebijakan merupakan pedoman yang digunakan
untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5
(lima) tahun. Dirumuskan secara simultan bersama formulasi strategi.
Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya.
Kriteria rumusan arah kebijakan, memperjelas kapan suatu
sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu. Dirumuskan bersamaan
dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi
dibuat. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran
secara lebih rasional. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras
dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan adalah sebagai
berikut: Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun.
Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun.
FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi. Merumuskan draft
arah kebijakan. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Memutuskan
arah kebijakan.
Berdasarkan alternatif strategi hasil Analisis SWOT (Tabel 6.1
hingga Tabel 6.4) yang dapat diterapkan dalam pembangunan di
Kabupaten Bulungan, dan dipadukan dengan tujuan dan sasaran yang
telah dirumuskan dalam Bab V. Berikut disajikan strategi dan arah
kebijakan RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2010 – 2015. Seperti
telah diuraikan di atas bahwa, strategi dan arah kebijakan merupakan
rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah
Daerah mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan efektif dan
efisien.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
87
Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
a. seluruh pejabat struktural SKPD memahami dan melaksanakan Tupoksinya dengan baik;
b. seluruh SKPD dalam menyusun Renstra dan RKPD selalu mengacu RPJMD 2010-2015.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Seluruh pejabat SKPD dapat melaksanakan tupoksi dengan baik, dan masing-masing SKPD memiliki Renstra dan RKPD yang merujuk kepada RPJMD 2010-2015.
2. reformasi birokrasi;
a. setiap SKPD harus menyusun SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
b. setiap SKPD konsisten melaksanakan SOP yang telah disusun.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
SKPD memiliki SOP dan dipedomani oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas.
3. penegakan hukum dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;
a. pemerintah menyediakan fasilitas layanan pengaduan tindak pelanggaran hukum dan korupsi dari masyarakat;
b. pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran hukum dan korupsi.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat.
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat;
b. SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya harus mengacu pada SPM.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah secara bertahap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. menjalin kerjasama antar daerah dan lembaga.
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pembangunan akan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan;
b. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi yang dapat berperan dan mendukung pelaksanaan pembangungan di daerah ini.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah dapat melakukan tugas-tugas pembangunan secara efektif dan efisien.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
88
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 2: Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara sistem demokrasi yang kondusif.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. membangun interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis di daerah;
a. saling memahami dan menghargai perbedaan idealogi antar partai politik;
b. mencegah terjadinya konplik antar simpatisan partai politik;
c. menghargai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Terjadi proses pendewasaan dalam kehidupan berpolitik, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan.
2. peningkatan wawasan kebangsaan;
a. meningkatkan harkat dan martabat bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki;
b. memperingati hari-hari besar nasional.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Meningkatkan rasa patriotisme dan harga diri bangsa.
3. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana keamanan serta pendukung hankam.
a. meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparat kemanan;
b. meningkatkan peran serta masyarakat bagi terwujudnya hankamrata;
c. terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
89
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
a. membuka isolasi wilayah terpencil dan tertinggal;
b. mendukung aktivitas ekonomi masyarakat;
c. mendorong pemerataan pembangunan.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Menghapuskan isolasi wilayah secara bertahap dan pemerataan pembangunan.
a. meningkatkan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat;
b. menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Mewujudkan kehidupan yang layak dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.
3.mengembangkan sumberdaya dan potensi sesuai keunggulan kawasan dan wilayah.
a. mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Setiap wilayah mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
90
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 4: Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. melanjutkan revitalisasi pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
a. terwujudnya food estate; b. mengembangkan perkebunan
rakyat; c. mendorong berkembangnya
perusahaan perkebunan;
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Terwujud food estate sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
2. rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis serta kawasan pesisir dan hutan mangrove;
a. pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan komoditi perkebunan;
b. mereduksi lahan kritis 10% per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan hidup.
Pembangunan dilaksa-nakan berwawasan lingkungan dan berkelaanjutan.
3. meningkatkan promosi investasi dan menjamin kemudahan berinvestasi;
a. jumlah investor meningkat 5% per tahun;
b. menyiapkan regulasi untuk menjamin kemudahan berinvestasi
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Investasi berkembang dan meningkat.
4. meningkatkan peluang pasar bagi produk-produk unggulan daerah;
a. melakukan promosi produk-produk unggulan daerah;
b. menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan daerah.
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Peluang pasar produk unggulan terbuka.
5. meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas ekspor non migas;
a. pengembangan agroindustri komodititas ekspor non migas;
b. meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan budidaya komoditas.
Pengembangan agroindustri kelapa sawit.
Ekspor produk non migas berkembang.
6. melestarikan dan mengembangkan khasanah kebudayaan daerah sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan.
a. memelihara situs budaya yang ada di daerah;
b. memelihara dan mengembangkan seni budaya masyarakat;
Pengembangan obyek wisata alam.
Bulungan menjadi tujuan wisata alam dan seni budaya.
7. memantapkan pemanfaatan RTRW.
a. menyusun master plan pembangunan daerah;
b. pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pembangunan dilaksanakan secara harmonis.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
91
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 5: Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air bersih dan air minum;
a. meningkatkan pelayanan PDAM hingga 80%;
b. meningkatkan kualitas air baku untuk air minum masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, dan kebutuhan air minum tersedia.
2. peningkatan kapasitas dan ketersediaan energi listrik baik untuk rumah tangga maupun industri
a. tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga;
b. kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015;
c. semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalaui PLTS atau sumber alternatif.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Kebutuhan energi listrik masyarakat terpenuhi, untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan industri.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
92
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 6: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. meningkatnya sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
a. pelayanan puskesmas 24 jam dan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di seluruh kecamatan;
b. peningkatan kualitas pelayanan RSUD Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD.
Peningkatan kualitas SDM.
Derajad kesehatan masyarakat meningkat.
2. peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
a. peningkatan sarana dan prasarana peribadahan;
b. peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat;
c. mencegah terjadinya konplik antar umat beragama.
Peningkatan kualitas SDM.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum
Terbentuk manusia berahlak mulia, sebagai modal dasar pembangunan.
3. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan;
a. merealisasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan;
b. meningkatkan jumlah dan kualitas guru kualifikasi S1 hingga S2,
c. peningkatan jumlah guru bersertifikat;
d. peningkatan kesejahteraan guru dan pembebasan biaya sekolah bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA;
e. meningkatkan kualitas lulusan siswa;
f. meningkatkan sarana dan pra-sarana pendidikan.
Peningkatan kualitas SDM.
Kualitas SDM dari aspek pendidikan meningkat.
4. peningkatan peranan perempuan dan pemuda dalam pembangunan;
a. meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
b. meningkatkan prestasi olahraga dan seni bagi pemuda;
c. menggalakkan kegiatan pemuda dalam wadah karang taruna.
Peningkatan kualitas SDM.
Seluruh lapisan masyarakat mempunyai peluang berpartisipasi dalam pembangunan.
5. menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya;
a. mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;
b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
c. menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi masyarakat.
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Terbuka lapangan kerja dan berusaha bagi masyarakat.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
93
Tabel 6.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 7: Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat 80 menjadi peringkat 70 di tingkat nasional pada tahun 2015.
Peningkatan kualitas SDM.
Pengembangan manajemen kependudukan yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT
Secara bertahap IPM Kabupaten Bulungan terus meningkat.
2. menurunkan angka kemiskinan.
a. meningkatkan koordinasi dan penanganan sektor dan lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan hingga 10%,
Pengembangan manajemen kependudukan yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT
Setiap tahun jumlah penduduk miskin terus berkurang.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
107
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015.
No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
1 a. Seluruh pejabat struktural SKPD memahami dan melaksanakan Tupoksinya dengan baik;
b. Seluruh SKPD dalam menyusun Renstra dan RKPD selalu mengacu RPJMD 2010-2015.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Seluruh pejabat SKPD dapat melaksanakan tupoksi dengan baik, dan masing-masing SKPD memiliki Renstra dan RKPD yang merujuk kepada RPJMD 2010-2015.
1. Kinerja SKPD meningkat (%);
2. Kepemilikan Renstra oleh SKPD (%);
3. Kesesuaian program RK PD,Renstra dengan RPJMD (%)
NA
50%
NA
75%
100%
80%
Seluruh program pembangunan
Wajib dan pilihan
Seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Bulungan
2 a. Setiap SKPD harus menyusun SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
b. Setiap SKPD konsisten melaksanakan SOP yang telah disusun.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
SKPD memiliki SOP dan dipedomani oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas.
1. Ketersediaan SOP di SKPD (%);
2. SOP dipedo-mani dalam pelaksanaan tugas (%).
NA
NA
75%
75%
Seluruh program pembangunan
Wajib dan pilihan
Seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Bulungan
3 a. Pemerintah menyediakan fasilitas layanan pengaduan tindak pelanggaran hukum dan korupsi dari masyarakat;
b. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran hukum dan korupsi.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat.
1. Ketersediaan fasilitas layanan pengaduan masyarakat (unit);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
108
4 a. Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat;
b. SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya harus mengacu pada SPM.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah secara bertahap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1. Ketersediaan Perda/Perbup SPM (ya/tdk);
2. SKPD
menerapkan SPM (%).
NA
NA
Perda/Perbup SPM tersedia
75%
Seluruh program pembangunan;
Wajib dan pilihan
Semua SKPD di lingkungan
Pemkab Bulungan.
5 a. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pembangunan akan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan;
b. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi yang dapat berperan dan mendukung pelaksanaan pembangungan di daerah ini.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pemerintah dapat melakukan tugas-tugas pembangunan secara efektif dan efisien.
1. Kegiatan Kerjasama dengan Kota/ Kabupaten (jumlah);
2. MoU kerja
sama dengan berbagai lembaga atau institusi (jumlah).
NA
NA
5 kegiatan per tahun
10 MoU per tahun
Seluruh program pembangunan;
Wajib dan pilihan
Semua SKPD di lingkungan
Pemkab Bulungan.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
109
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
6 a. Saling memahami dan menghargai perbedaan idealogi antar partai politik;
b. Mencegah terjadinya konplik antar simpatisan partai politik;
c. Menghargai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Terjadi proses pendewasaan dalam kehidupan berpolitik, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan.
1. Konflik antar papol (Kasus)
2. Kerjasama antar parpol (kegiatan)
3. Pelanggaran pelaksanaan demokrasi (kasus)
NA
NA
NA
< 5 kasus per tahun
>10 kegiatan
per tahun
< 5 kasus per tahun
Program 1.D.6 – 1.D.6 (Program pendidikan politik masyarakat)
Wajib Setda dan Sekretariat DPR,
TNI, POLRI, PARPOL
7 a. Meningkat harkat dan martabat bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki;
b. Memperingati hari-hari besar nasional.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Meningkatkan rasa patriotisme dan harga diri bangsa..
1. Penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya daerah (%) ;
2. Kegiatan memperingati HBN (%);
NA
NA
50%
100%
Program 1.D.3 (Program
pengembangan wawasan kebangsaan)
Wajib Setda dan Dinas Diknas, TNI, dan
POLRI.
8 a. Meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparat kemanan;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat bagi terwujudnya hankamrata;
c. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.
1. Ketersediaan fasilitas pendukung bagi aparat keamanan
2. Pelanggaran ketertiban umum (kasus)
3. Demo menentang pelaksanaan pembangunan (kasus)
NA
NA
NA
80%
<25 kasus
<5 kasus
Program 1.d.1 – 1.D.5 Wajib Setda dan Dinas Diknas, TNI, dan
POLRI.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
110
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
9 a. Membuka isolasi wilayah terpencil dan tertinggal;
b. Mendukung aktivitas ekonomi masyarakat;
c. Mendorong pemerataan pembangunan.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Menghapuskan isolasi wilayah secara bertahap dan pemerataan pembangunan.
1. Penambahan panjang jalan (Km);
2. Aktivitas eko-nomi masya-rakat mening-kat (%);
3. Aktivitas pem-bangunan meningkat (%)
NA
NA
NA
300 Km
30%
50%
Program 2.E.1 s/d 2.E.9
Program 4.A.1 s/d 4.A.18
Wajib Dinas P. U., Badan PMD, dan
Kecamatan
10 a. Meningkatkan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat;
b. Menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Mewujudkan kehidupan yang layak dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.
1. Ketersediaan listrik (%);
2. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat (%)
NA
NA
95%
80%
Program 4.C.3 s/d 4.C.4
Program 4.A.11 s/d 4.A.15
Wajib Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PU, Dinas Kesehatan,
Kecamatan.
11 a. Mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Setiap wilayah mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
1. Ketersediaan komoditi unggulan di tiap kecamatan (%)
NA
100%
Program 1.B4 s/d 1.B.7
Program 2.E.1 s/d 2.E.3
Pilihan Bappeda, Badan PMD, Dinas
Pertanian, Dinas Perindagkop
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
111
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
12 a. Terwujudnya food estate; b. Mengembangkan perkebunan
rakyat; c. Mendorong berkembangnya
perusahaan perkebunan;
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Terwujud food estate sebagai kekuatan ekonomi rakyat.
1. Terbangun kawasan2 pertanian dgn skala industry (kawasan);
2. Produk komoditi unggulan agroindustri .
NA
NA
2 kawasan
4 jenis komoditi
Program 3.A. sampai/ dengan Program 3.K
Pilihan Dinas Pertanian, Dinas PU,
Bappeda, Dinas Perindagkop,
13 a. Pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan komoditi perkebunan;
b. Mereduksi lahan kritis 10% per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan hidup.
Pembangunan dilaksanakan berwawasan lingkungan dan berkelaanjutan.
1. Pemanfaatan lahan kritis untuk perke-bunan (%);
2. Reduksi luas lahan kritis (%)
NA
NA
10%
per tahun
50%
Program 3.B.1 – 3.B.9 Pilihan Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas
Pertanian.
14 a. Jumlah investor meningkat 5% per tahun;
b. Menyiapkan regulasi untuk menjamin kemudahan berinvestasi
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Investasi berkembang dan meningkat.
1. Peningkatan jumlah investor (%);
2. Tersedia Perda/Perbup Investasi.
NA
NA
25%
Tersedia
Program 1.A.4 Program 1.G.1 – 1.G.2 Program 3.K.1 – 3.K.3
Wajib BPID, Kantor Pelayanan
Terpadu, Setda, DPR,
15 a. Melakukan promosi produk-produk unggulan daerah;
b. Menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan daerah.
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Peluang pasar produk unggulan terbuka.
1. Kegiatan pro-mosi produk unggulan;
2. Kelancaran pemasaran produk unggulan (%)
NA
NA
2 kali
setahun
>80%
Program 3.I.1 – 3.I.5 Program 3.J.1 – 3.J.5 Program 3.K.1 – 3.K.3
Pilihan Dinas Perindagkop, BPID, Dinas Pertanian.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
112
16 a. Pengembangan agroindustri komodititas ekspor non migas;
b. Meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan budidaya komoditas.
Pengembangan agroindustri kelapa sawit.
Ekspor produk non migas berkembang.
1. Terbangun Pabrik CPO;
2. Ekspor CPO 3. Pengelolaan
budidaya tanaman sesuai SOP;
NA
NA
NA
2 unit
50.000 ton/tahun
80%
Program 3.E.1 – 3.E.5 Program 3.G.1 –
3.G.10 Program 3.H.1 – 3.H.5
Pilihan Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, Dinas Perindustrian
17 a. Memelihara situs budaya yang ada di daerah;
b. Memelihara dan mengembangkan seni budaya masyarakat;
Pengembangan obyek wisata alam.
Bulungan menjadi tujuan wisata alam dan seni budaya.
1. Situs budaya dan SDA ter-pelihara (%);
2. Sanggar seni budaya meningkat (%)
NA
NA
60%
5% per tahun
Program 3.L.1 – 3.L.4 Program 3.M.1 – 3.M.3
Wajib Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas PU, Dinas
Pendidikan; Kantor Perpustakaan dan
kearsipan.
18 a. Menyusun master plan pembangunan daerah;
b. Pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Pembangunan dilaksanakan secara harmonis.
1. Tersusun master plan pembangunan Kabupaten;
2. Perda perwi-layahan komoditas.
NA
NA
Ada Master
Plan
Ada Perda
Program 1.B.1 – 3.B.11
Program 3.C sampai/ dengan 3.G
Pilihan Bappeda, Setda, DPR, Dinas Pertanian.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
113
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
19 a. Meningkatkan pelayanan PDAM hingga 80%;
b. Meningkatkan kualitas air baku untuk air minum masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, dan kebutuhan air minum tersedia.
1. Ketersediaan air PDAM (%);
2. Kualitas air
baku untuk air minum masyarakat meningkat (%)
NA
NA
80%
80%
Program 4.A.11 s/d 4.A.15
Wajib Dinas PU, BAPPEDA, PLN,
Kecamatan
20 a. Tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga;
b. Kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015;
c. Semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalaui PLTS atau sumber alternatif.
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing.
Kebutuhan industri listrik masyarakat terpenuhi, untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan industri.
1. Pemadaman listrik secara bergilir (%);
2. Pemenuhan listrik industri oleh PLN (%);
3. Pemenuhan listrik pada kawasan pemukiman terpencil (%);
NA
NA
NA
0%
70%
80%
Program 4.C.3 Wajib dan Pilihan
Dinas PU, PLN, BAPPEDA
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
114
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
21 a. Pelayanan puskesmas 24 jam dan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di seluruh kecamatan;
b. Peningkatan kualitas pelayanan RSUD Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD.
Peningkatan kualitas SDM.
Derajad kesehatan masyarakat meningkat.
1. Puskesmas 24 jam (%);
2. Puskesmas rawat inap (%);
3. Pelayanan RSUD sesuai SOP (%)
NA
NA
NA
75%
75%
80%
Program 2.B.1–2.B.22
Wajib Dinas Kesehatan dan RSUD
22 a. Peningkatan sarana dan prasarana peribadahan;
b. Peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat;
c. Mencegah terjadinya konflik antar umat beragama.
Peningkatan kualitas SDM.
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Terbentuk manusia berahlak mulia, sebagai modal dasar pembangunan.
1. Sarana dan prasarana peribadahan meningkat (%);
2. Kegiatan keagaaman meningkat (%);
3. Konflik antar umat beragama (kasus)
NA
NA
NA
90%
80%
< 5 kasus
Program 1.D.1–1.D.5 Program 2.A.3–2.A.4
Wajib Kantor Agama, Dinas Pendidikan POLRI, SATPOL
PP
23 a. Merealisasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan;
b. Meningkatkan jumlah dan kualitas guru kualifikasi S1 hingga S2,
c. Peningkatan jumlah guru bersertifikat; d. Peningkatan kesejahteraan guru dan
pembebasan biaya sekolah bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA;
Peningkatan kualitas SDM.
Kualitas SDM dari aspek pendidikan meningkat.
1. Realisasi 20% anggaran pendidikan (%)
2. Pendidikan guru S1 dan S2 (%);
3. Guru dengan sertifikasi (%)
NA
NA
NA
100%
75%
50%
Program 1.B.8 Program 1.E.1 – 1.E.3 Program 2.A.1 – 2.A.6
Wajib Dinas Diknas, BAPPEDA, BKD,
Dinas PU
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
115
e. Meningkatkan kualitas lulusan siswa; f. Meningkatkan sarana dan prasarana
pendidikan.
4. Sarana dan prasarana pendidikan (%)
NA
80%
24 a. Meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
b. Meningkatkan prestasi olahraga dan seni bagi pemuda;
c. Menggalakkan kegiatan pemuda dalam wadah karang taruna.
Peningkatan kualitas SDM
Seluruh lapisan masyarakat mempunyai peluang berpartisipasi dalam pembangunan.
1. Diklat bagi perempuan;
2. Prestasi olah raga dan seni;
3. Keberadaan karang taruna di desa (%)
NA
NA
NA
>2 per tahun
>5 per tahun
100%
Program 2.C.1 – 2.C.7 Program 2.G.1 – 2.G.4
Program 2.H.1 – 2.H.13
Wajib Setda, BKKBKS, Dinas Diknas, Kecamatan
25 a. Mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;
b. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
c. Menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi masyarakat.
Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan food estate.
Terbuka lapangan kerja dan berusaha bagi masyarakat.
1. Pengangur-an (%);
2. Balai latihan kerja (unit);
3. Peluang berusaha.
NA
NA
NA
5%
5 unit
80%
Seluruh program pembangunan
Wajib dan pilihan
Seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Bulungan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
116
Tabel 7.1. (Lanjutan).
No
Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
26 a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat 80 menjadi peringkat 70 di tingkat nasional pada tahun 2015.
Peningkatan kualitas SDM.
Pengembangan manajemen kependudukan yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT.
Secara bertahap IPM Kabupaten Bulungan terus meningkat.
1. Angka melek huruf (%);
2. Angka harapan hidup (tahun);
3. Rata-rata lama sekolah (tahun).
NA
73
NA
95%
75 tahun
12 tahun
Program 1.B.1 Program 2.A.1 – 2.A.6 Program 2.B.1–2.B.22
Wajib Dinas Diknas, Dinas Kesehatan,
BAPPEDA
27 a. Meningkatkan koordinasi dan penanganan sektor dan lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan hingga 10%,
Pengembangan manajemen kependudukan yang handal, tertib, terpadu, dan berbasis IT.
Setiap tahun jumlah penduduk miskin terus berkurang.
1. Jumlah penduduk miskin setiap tahun menurun (%);
35
10%
Seluruh program pembangunan
Wajib dan pilihan
Seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Bulungan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
94
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum
Kebijakan Umum dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut: (1)
Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; (2)
Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional
berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-
faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan (3)
Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis dapat
diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan
dari strategi yang telah dirumuskan. (4) Berdasarkan kebijakan umum
pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (outcome) yang
dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. (5)
Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program
prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat.
Pembangunan Kabupaten Bulungan mempunyai kebijakan umum
memperkuat pencapaian misi untuk mewujudkan visi pembangunan
2010-2015 yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan umum
pembangunan menjadi tanggung jawab SKPD, sesuai dengan
tupoksinya masing-masing.
7.2. Program Pembangunan Daerah.
Perumusan Kebijakan Umum dimaksudkan agar pilihan program
prioritas di masing-masing strategi tepat dan inheren. Program
Pembangunan Daerah adalah kumpulan program prioritas yang
berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran yang di dalamnya
termasuk program calon kepala daerah terpilih. Untuk menghasilkan
program prioritas yang inheren di tiap strategi maka kebijakan umum
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
95
di buat pada empat perspektif, yaitu: masyarakat/layanan, proses
internal, kelembagaan, dan keuangan.
Program pembangunan daerah adalah program yang mendukung
4 (empat) agenda utama pelaksanaan pembangunan yang diharapkan
dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan
selama 5 tahun ke depan, yang disesuaikan dengan urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, dan masukkan dari para pemangku kepentingan (program
yang dicetak tebal) dalam musrenbang yang dilaksanakan pada tanggal
13 – 14 Desember 2010.
Agenda 1. Agenda Menciptakan Kabupaten Bulungan yang Aman, Demokratis dan Damai yang Didukung Oleh
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
A. Pemerintahan Umum
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
(2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
(3) Program peningkatan disiplin aparatur;
(4) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah;
(5) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah;
(6) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
(7) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten;
(8) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
(9) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
96
(10) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan;
(11) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan;
(12) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
(13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
(14) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
(15) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
(16) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
B. Perencanaan Pembangunan
(1) Program Pengembangan Data/Informasi.
(2) Program Kerjasama Pembangunan.
(3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
(4) Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh.
(5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
(6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
(7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
(8) Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
(9) Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
(10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
(11) Program Monitoring dan Evaluasi.
C. Komunikasi dan Informatika
(1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa;
(2) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan
informasi;
(3) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi;
(4) Program kerjasama informasi dan media massa.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
97
D. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
(1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
(2) Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak
kriminal;
(3) Program pengembangan wawasan kebangsaan;
(4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan;
(5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(PEKAT);
(6) Program pendidikan politik masyarakat.
E. Kepegawaian
1) Program pendidikan kedinasan;
2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
F. Kearsipan
(1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
(2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
(3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan;
(4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
G. Pelayanan Terpadu
(1) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan
(2) Program Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Non
Perijinan;
Agenda 2. Mewujudkan SDM yang Semakin Berkualitas
A. Pendidikan
(1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
(2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun;
(3) Program Pendidikan Non Formal;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
98
(4) Program Pendidikan Luar Sekolah;
(5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan;
(6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
B. Kesehatan
(1) Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
(2) Program upaya kesehatan masyarakat;
(3) Program pengawasan obat dan makanan;
(4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;
(5) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
(6) Program perbaikan gizi masyarakat;
(7) Program pengembangan lingkungan sehat;
(8) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
(9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular;
(10) Program standarisasi pelayanan kesehatan;
(11) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
(12) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya;
(13) Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit;
(14) Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
(15) Program Kemintraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(16) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
(17) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
(18) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan;
(19) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak;
(20) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
99
(21) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana
Prasarana Rumah sakit;
(22) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
C. Pemuda dan Olah Raga
(1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
(2) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
(3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda;
(4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
(5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
(6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
(7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
D. Perpustakaan
(1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan.
E. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
(2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
(3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa;
(4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
(5) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
(6) Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPMD).
(7) Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan desa;
(8) Program pengembangan desa dan kelurahan;
(9) Program penataan batas desa dan kelurahan.
F. Kesejahteraan Sosial
(1) Program peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas
adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya;
(2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
100
(3) Program pembinaan anak terlantar;
(4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
(5) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
(6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
(7) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
G. Pemberdayaan Perempuan
(1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan;
(2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak;
(3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan;
(4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan;
H. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
(1) Program Keluarga Berencana;
(2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
(3) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri;
(4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR;
(5) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat;
(6) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS;
(7) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak;
(8) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
101
(9) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-
PADU;
(10) Program pelayanan kontrasepsi;
(11) Program kependudukan dan keluarga berencana;
(12) Program pelatihan dan penelitian;
(13) Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.
I. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja;
(2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
(3) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
(4) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan;
(5) Program Transmigrasi Lokal;
(6) Program Transmigrasi Regional;
J. Kependudukan dan Catatan Sipil
(1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Agenda 3. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Kuat dan Pro Rakyat
A. Tata Ruang
(1) Program Perencanaan Tata Ruang;
(2) Program Pemanfaatan Ruang;
(3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
B. Lingkungan Hidup
(1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
(2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup;
(3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
(4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya
Alam;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
102
(5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
(6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
(7) Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di
kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan;
(8) Program Pengendalian kebakaran hutan;
(9) Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan
laut;
(10) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
C. Pertanian Tanaman Pangan
(1) Program peningkatan kesejahteraan petani;
(2) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian;
(3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian;
(4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian;
(5) Program peningkatan produksi pertanian;
(6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan.
D. Peternakan
(1) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
(2) Program peningkatan hasil produksi peternakan;
(3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
(4) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
E. Perkebunan
1) Program peningkatan ketahanan perkebunan;
2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan;
3) Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
4) Program peningkatan produksi perkebunan;
5) Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan.
F. Kehutanan
(1) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
(2) Program rehabilitasi hutan dan lahan;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
103
(3) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
(4) Program pemanfaatan kawasan hutan industri.
(5) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;
(6) Program perencanaan dan pengembangan hutan;
G. Perikanan dan Kelautan
(1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
(2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan;
(3) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum
dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
(4) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan
prakiraan iklim laut;
(5) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan
maritim kepada masyarakat;
(6) Program pengembangan budidaya perikanan;
(7) Program pengembangan perikanan tangkap;
(8) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
(9) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan;
(10) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau
dan air tawar.
H. Industri
(1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
(2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
(3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
(4) Program Penataan Struktur Industri;
(5) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
I. Perdagangan
(1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
(2) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional;
(3) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
104
(4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
(5) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
J. Koperasi dan UKM
(1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif;
(2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
(3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah;
(4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
K. Penanaman Modal
(1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
(2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
(3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah.
L. Kebudayaan
(1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
(2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
(3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
(4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
136. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
4,12 1,74 2,38
137. Pengendalian kebakaran hutan 4,11 1,67 2,44
138. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir & laut 4,10 1,94 2,15
139. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4,19 2,24 1,96
Sumber: Data Primer Diolah.
8.2. Analisis SWOT
Penentuan program prioritas melalui gap analysis memerlukan
bantuan responden untuk menilai hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan. Sedangkan analisis SWOT, penilaian tentang status
kondisi aktual hasil-hasil pembangunan dilakukan oleh beberapa orang
ahli dengan disiplin keilmuan yang berbeda. Penentuan skala prioritas
dan pemilihan program yang masuk dalam strategi pembangunan
dilakukan oleh SKPD penanggung jawab melalui FGD (focus group
discussion).
Berdasarkan analisis SWOT, penentuan program-program prioritas
pembangunan di Kabupaten Bulungan untuk lima tahun mendatang
(2010–2015) ditentukan berdasarkan alternatif strategi sebagai berikut:
Prioritas pertama adalah program-program pembangunan yang
termasuk dalam strategi S-O, yaitu: (1) Pengembangan agroindustri
kelapa sawit, dan (2) Pengembangan pertanian dalam mendukung
pembangunan food estate, serta (3) Pengembangan obyek wisata alam.
Kemudian diikuti oleh program-program pembangunan prioritas kedua
yang berkaitan dengan strategi W-O, yaitu: (4) Peningkatan kualitas
SDM, dan (5) Reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Selanjutnya,
prioritas ketiga yang ditempati oleh program-program pembangunan
yang berkaitan dengan strategi S-T, yaitu: (6) mengembangkan infra-
struktur dasar untuk meningkatkan daya saing. Terakhir, adalah
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
124
program-program pembangunan yang berkaitan dengan strategi W-T,
yaitu: (7) Pengembangan Manajemen kependudukan yang handal, tertib,
terpadu, dan berbasis teknologi informasi (IT), dan (8) Pengembangan
Manajemen pengelolaan lingkungan hidup, untuk mendukung Agenda 3
(Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Kuat dan Pro Rakyat).
8.3. Program Prioritas
Program prioritas ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Bupati/
Wakil Bupati 2010 – 2015, analisis SWOT, dan gap analysis. Berdasarkan
gap analysis program prioritas pembangunan yang diinginkan oleh
masyarakat, secara garis besar mempunyai urutan sebagai berikut: (1)
percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, kemudian
disusul oleh (2) pembangunan daya saing ekonomi yang pro rakyat, (3)
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan yang terakhir (4)
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian
berdasarkan analisis SWOT (Tabel 6.1 hingga 6.4) diformulasikan
delapan strategi sebagai berikut: (1) Pengembangan agroindustri kelapa
sawit; (2) Pengembangan pertanian dalam mendukung pembangunan
food estate; (3) Pengembangan obyek wisata alam; (4) Peningkatan
kualitas SDM; (5) Reformasi birokrasi dan penegakan hukum; (6)
Mengembangkan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing;
(7) Pengembangan Manajemen kependudukan yang handal, tertib,
terpadu, dan berbasis IT; dan (8) Pengembangan Manajemen pengelolaan
lingkungan hidup.
Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bulungan untuk
periode 2010 – 2015, berdasarkan analisis SWOT dan gap analysis,
serta mempertimbangkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih
dan isu-isu strategis pembangunan daerah, ditetapkan seperti tertera
pada Tabel 8.2. Sehingga, program prioritas disusun dengan urutan (1)
program infrastruktur (perhubungan dan diikuti dengan infrastruktur
dasar), (2) program pembangunan ekonomi yang pro rakyat, (3) program
pembangunan kualitas SDM, dan (4) program pembangunan untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
132
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH
1.1. Indikator Umum
Tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan dapat diukur
dengan menggunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang
secara universal sudah diakui pakar-pakar pembangunan sebagai
salah satu pendekatan ukuran (indikator) keberhasilan pembangunan.
Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit)
dari berbagai kegiatan sektor pembangunan ekonomi maupun sosial.
Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan
ekonomi, pendapatan per kapita, penurunan jumlah pengangguran dan
pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga akan
digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (human development
index) yang digunakan oleh United Nation Development Program
(UNDP) sebagai indikator komposit bidang ekonomi dan sosial.
Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat
penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan untuk
menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi,
maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi yang
berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan
jumlah kemiskinan.
1.2. Indikator Khusus
Indikator khusus adalah Indikator prioritas pembangunan yang
ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan
daerah. Adapun indikator yang digunakan untuk pembangunan di
Kabupaten Bulungan untuk periode 2010 – 2015 adalah seperti tertera
pada Tabel 9.1 sebagai berikut.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
133
Tabel 9.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bulungan 2010 – 2015.
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
a. seluruh pejabat struktural SKPD memahami dan melaksanakan Tupoksinya dengan baik;
b. seluruh SKPD dalam menyusun Renstra dan RKPD selalu mengacu RPJMD 2010-2015.
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat;
b. SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya harus mengacu pada SPM.
1. Ketersediaan Perda/Perbup SPM (ya/tdk);
2. SKPD menerapkan SPM (%).
5. menjalin kerjasama antar daerah dan lembaga.
a. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pembangunan akan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan;
b. Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi yang dapat berperan dan mendukung pelaksanaan pembangungan di daerah ini.
1. Kegiatan Kerjasama dengan Kota/ Kabupaten (jumlah);
2. MoU kerja sama dengan berbagai lembaga atau institusi (jumlah).
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
134
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 2: Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara sistem demokrasi yang kondusif.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. membangun interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis di daerah;
a. saling memahami dan menghargai perbedaan idealogi antar partai politik;
b. mencegah terjadinya konflik antar simpatisan partai politik;
c. menghargai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat.
a. meningkat harkat dan martabat bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki;
b. memperingati hari-hari besar nasional.
1. Penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya daerah (%) ;
2. Kegiatan memperingati HBN (%);
3. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana keamanan serta pendukung hankam.
a. meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparat keamanan;
b. meningkatkan peran serta masyarakat bagi terwujudnya hankamrata;
c. terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
1. Ketersediaan fasilitas pendukung bagi aparat keamanan
2. Pelanggaran ketertiban umum (kasus) 3. Demo menentang pelaksanaan
pembangunan (kasus)
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
135
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1.meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
a. membuka isolasi wilayah terpencil dan tertinggal;
b. mendukung aktivitas ekonomi masyarakat;
c. mendorong pemerataan pembangunan.
1. Penambahan panjang jalan (Km); 2. Aktivitas eko-nomi masya-rakat mening-kat
a. meningkatkan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat;
b. menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
1. Ketersediaan listrik (%);
2. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat (%)
3.mengembangkan sumberdaya dan potensi sesuai keunggulan kawasan dan wilayah.
a. mengembangkan komoditi andalan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
1. Ketersediaan komoditi unggulan di tiap kecamatan (%)
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
136
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 4: Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. melanjutkan revitalisasi pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
a. terwujudnya food estate; b. mengembangkan perkebunan
rakyat; c. mendorong berkembangnya
perusahaan perkebunan;
1. Terbangun kawasan2 pertanian dgn skala industry (kawasan);
2. Produk komoditi unggulan agroindustri .
2. rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis serta kawasan pesisir dan hutan mangrove;
a. pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan komoditi perkebunan;
b. mereduksi lahan kritis 10% per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
1. Pemanfaatan lahan kritis untuk perkebunan (%);
2. Reduksi luas lahan kritis (%)
3. meningkatkan promosi investasi dan menjamin kemudahan berinvestasi;
a. jumlah investor meningkat 5% per tahun;
b. menyiapkan regulasi untuk menjamin kemudahan berinvestasi
1. Peningkatan jumlah investor (%);
2. Tersedia Perda/Perbup Investasi.
4. meningkatkan peluang pasar bagi produk-produk unggulan daerah;
a. melakukan promosi produk-produk unggulan daerah;
b. menjamin kelancaran distribusi dan tataniaga produk unggulan daerah.
1. Kegiatan promosi produk unggulan;
2. Kelancaran pemasaran produk unggulan (%)
5. meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas ekspor non migas;
a. pengembangan agroindustri komodititas ekspor non migas;
b. meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan pengelolaan budidaya komoditas.
1. Terbangun Pabrik CPO; 2. Ekspor CPO
3. Pengelolaan budidaya tanaman sesuai SOP.
6. melestarikan dan mengembangkan khasanah kebudayaan daerah sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan.
a. memelihara situs budaya yang ada di daerah;
b. memelihara dan mengembangkan seni budaya masyarakat;
1. Situs budaya dan SDA terpelihara (%);
2. Sanggar seni budaya meningkat (%)
7. memantapkan pemanfaatan RTRW.
a. menyusun master plan pembangunan daerah;
b. pengembangan perwilayahan komoditas sesuai dengan daya dukung lingkungan.
1. Tersusun master plan pembangunan Kabupaten;
2. Perda perwilayahan komoditas.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
137
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 5: Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air bersih dan air minum;
a. meningkatkan pelayanan PDAM hingga 80%;
b. meningkatkan kualitas air baku untuk air minum masyarakat.
1. Ketersediaan air PDAM (%);
2. Kualitas air baku untuk air minum masyarakat meningkat (%)
2. peningkatan kapasitas dan ketersediaan energi listrik baik untuk rumah tangga maupun industri
a. tidak terjadi pemadaman bergilir untuk kebutuhan listrik rumah tangga;
b. kebutuhan listrik industri terpenuhi 90% oleh PLN pada tahun 2015;
c. semua daerah terpencil dipenuhi kebutuhan listriknya melalaui PLTS atau sumber alternatif.
1. Pemadaman listrik secara bergilir (%); 2. Pemenuhan listrik industri oleh PLN (%);
3. Pemenuhan listrik pada kawasan pemukiman terpencil (%);
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
138
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 6: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. meningkatnya sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
a. pelayanan puskesmas 24 jam dan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di seluruh kecamatan;
b. peningkatan kualitas pelayanan RSUD Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD.
1. Puskesmas 24 jam (%); 2. Puskesmas rawat inap (%);
3. Pelayanan RSUD sesuai SOP (%)
2. peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
a. peningkatan sarana dan prasarana peribadahan;
b. peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat;
c. mencegah terjadinya konplik antar umat beragama.
1. Sarana dan prasarana peribadahan meningkat (%);
2. Kegiatan keagaaman meningkat (%);
3. Konflik antar umat beragama (kasus)
3. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan;
a. merealisasikan 20% anggaran untuk bidang pendidikan;
b. meningkatkan jumlah dan kualitas guru kualifikasi S1 hingga S2,
c. peningkatan jumlah guru bersertifikat;
d. peningkatan kesejahteraan guru dan pembebasan biaya sekolah bagi siswa SD, SLTP, dan SLTA;
e. meningkatkan kualitas lulusan siswa;
f. meningkatkan sarana dan pra-sarana pendidikan.
1. Realisasi 20% anggaran pendidikan (%)
2. Pendidikan guru S1 dan S2 (%); 3. Guru dengan sertifikasi (%)
4. Sarana dan prasarana pendidikan (%)
4. peningkatan peranan perempuan dan pemuda dalam pembangunan;
a. meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
b. meningkatkan prestasi olahraga dan seni bagi pemuda;
c. menggalakkan kegiatan pemuda dalam wadah karang taruna.
1. Diklat bagi perempuan; 2. Prestasi olah raga dan seni;
3. Keberadaan karang taruna di desa (%).
5. menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya;
a. mereduksi tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2015;
b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
c. menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi masyarakat.
1. Penganguran (%); 2. Balai latihan kerja (unit);
3. Peluang berusaha.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
139
Tabel 9.1. (Lanjutan).
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera
Misi 7: Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 di Provinsi Kalimantan Timur, dan peringkat 80 menjadi peringkat 70 di tingkat nasional pada tahun 2015.
1. Angka melek huruf (%); 2. Angka harapan hidup (tahun);
3. Rata-rata lama sekolah (tahun).
2. menurunkan angka kemiskinan.
a. meningkatkan koordinasi dan penanganan sektor dan lintas sektor guna menurunkan angka kemiskinan hingga 10%,
1. Jumlah penduduk miskin setiap tahun menurun (%).
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
140
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN
KAEDAH PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi
Memuat aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Bulungan, bilamana terjadi pergantian
kepala daerah baik secara regular ataupun pada keadaan luar biasa.
Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan pembangunan
tetap berjalan secara normal, tanpa hambatan.
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 huruf J bahwa pada masa
transisi untuk menghindari kekosongan peralihan periode antara
kepemimpinan Bupati Bulungan periode 2010 - 2015 dengan Bupati
terpilih periode 2015 – 2020, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan
periode 2010 – 2015 akan menyusun RKPD Tahun 2016.
Selanjutnya, Bupati terpilih Tahun 2015 tetap mempunyai ruang
gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2016 yang sudah disusun untuk pelaksanaan
Pembangunan Daerah yang lebih baik.
10.2. Kaedah Pelaksanaan
Memuat aturan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Bulungan dengan RPJMD 2010-2015 sebagai pedoman dan rujukan
untuk penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Selain itu,
juga memuat ketentuan pelaksanaan pembangunan yang menjadi
mandat Kabupaten Bulungan dari Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Pusat, tetapi program dan alokasi pendanaannya belum
ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bulungan. Sehingga dukungan
dana pembangunan Kabupaten Bulungan menjadi lebih besar.
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
141
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2010 – 2015 merupakan penyabaran dari Visi, Misi,
dan Program Bupati hasil Pemilihan Umum Daerah yang dilaksanakan
secara langsung pada tahun 2010.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015 yang telah ditetapkan oleh
peraturan bupati hendaknya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan untuk menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD dan
selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Bulungan Tahun 2010–2015, maka kaedah pelaksanaannya
adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015
diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Bulungan
dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah,
Bupati Bulungan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Bulungan;
3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di
lingkungan Kabupaten Bulungan agar melaksanakan program-
program dalam RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010–2015
dengan sebaik-baiknya;
4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan
Biro, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD
(Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
142
tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015;
5) Penjabaran lebih lanjut RPJM Kabupaten Bulungan Tahun
2010 – 2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bulungan;
6) Penyusunan RKPD Kabupaten Bulungan harus dilakukan melalui
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang
Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan
Musrenbang Kabupaten;
7) RKPD Kabupaten Bulungan harus menjadi acuan bagi setiap
SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang
disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan
RKPD Kabupaten Bulungan merupakan dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara;
9) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja
harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
10) Dalam pelakasanaan RPJMD Kabupaten Bulungan Tahun
2010 – 2015, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku
kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Bulungan Tahun 2010 – 2015 ini, dan melakukan sosialisasi
baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun,
perguruan tinggi, dan masyarakat sipil;
pEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2010 - 2015
143
11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulungan
Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut.
a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan
oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
b. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan menghimpun dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai
dengan tugas dan kewenangannya;
c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan SKPD periode sebelumnya;
d. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan menyusun evaluasi
rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf
(c);
e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
periode berikutnya.
12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali
Pemerintah Kabupaten Bulungan dan diperkirakan dapat
menghambat pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bulungan,
maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah
dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus
dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Bulungan untuk
mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses