1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan pembangunan agar sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan guna tercapainya penataan kota yang asri serta menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat, maka dipandang perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya mengenai tata tertib pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan; b. bahwa guna mewujudkan terciptanya kondisi pengaturan tata letak mendirikan bangunan yang mencerminkan keindahan dan kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan; c. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan dalam menunjang pembangunan daerah, khususnya dalam hal pelayanan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan, perlu dipungut retribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
32
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10 … · bahwa guna mewujudkan terciptanya kondisi pengaturan tata letak mendirikan bangunan yang mencerminkan keindahan dan kelestarian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan pembangunan agar sesuai dengan
pembangunan yang berwawasan lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan guna tercapainya penataan kota yang asri serta menjamin
kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat, maka
dipandang perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam
pelaksanaannya mengenai tata tertib pelaksanaan mendirikan,
memanfaatkan dan merobohkan bangunan;
b. bahwa guna mewujudkan terciptanya kondisi pengaturan tata letak
mendirikan bangunan yang mencerminkan keindahan dan kelestarian
lingkungan, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
c. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan dalam menunjang
pembangunan daerah, khususnya dalam hal pelayanan jasa pemberian Izin
Mendirikan Bangunan, perlu dipungut retribusi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);
3
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota Tanjung Selor Tahun 1990-2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 1990 Seri D Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan
Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2001-2010 (Lembaran
Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5
Tahun 2003 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun
2004 Seri E Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten Bulungan adalah
Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelegara
Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan.
10. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau
Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha
lainnya.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat
penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran
yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau
didalam tanah dan atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan
tersebut dalam batas satu pemilikan.
12. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu
lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan atau air
secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.
13. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-
pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton
bertulang.
14. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan
material utama kayu.
15. Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya sementara waktu sampai dengan 5
tahun.
16. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul,
mengadakan pertemuan, dan melaksanakan kegiatan yang bersifat public lainnya seperti :
keagamaan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perbelanjaan dan sebagainya.
17. Kapling / pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan
Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian
termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan
dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
19. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada
termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian
bangunan tersebut.
20. Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian
bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau konstruksi bangunan.
21. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disebut GSB adalah garis khayal yang ditarik
pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas
antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun
bangunan.
22. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disebut KDB adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
23. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disebut KLB adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
24. Koefisien Ketinggian Bangunan selanjutnya disebut KKB adalah tinggi bangunan diukur
dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
25. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase perbandingan
antara luas terbua diluar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan / penghijauan
dengan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan tata bangunan yang ada.
5
26. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan
tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
27. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan;
28. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pembayaran atas pemberian IMB atau bangunan-bangunan oleh Pemerintah Daerah
kepada orang atau badan termasuk merubah bangunan.
29. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut PIMB adalah permohonan
izin dari orang pribadi atau badan dilengkapi syarat-syarat permohonan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin.
30. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu
bangunan sehingga yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan
bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan koefisien
dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian
Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi
yang menempati bangunan tersebut.
31. Izin Penggunaan Bangunan selanjutnya disebut IPB adalah izin yang diberikan untuk
menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
32. Izin Penghapusan Bangunan selanjutnya disebut IHB adalah izin yang diberikan untuk
menghapuskan, merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara
fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibidang
Perizinan.
38. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
KLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 2
(1) Bangunan di Daerah dibedakan berdasarkan klasifikasi tingkat penerapan persyaratan
yang harus dipenuhi untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
6
(2) Klasifikasi bangunan gedung terdiri dari :
a. Klas 1 Bangunan Hunian biasa;
b. Klas 2 Bangunan hunian yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih unit bangunan yang
masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah;
c. Klas 3 Bangunan hunian diluar bangunan Klas 1 atau yang umum
digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang
tidak berhubungan.
d. Klas 4 Bangunan Hunian Campuran.
e. Klas 5 Bangunan perkantoran.
f. Klas 6 Bangunan perdagangan / pertokoan.
g. Klas 7 Bangunan penyimpanan / pergudangan.
h. Klas 8 Bangunan laboratorium / industri / pabrik
i. Klas 9 Bangunan umum;
j. Klas 10 Bangunan atau struktur yang bukan hunian.
(3) Menurut umurnya, bangunan diwilayah daerah diklasifikasikan sebagai bangunan :
a. bangunan permanen;
b. bangunan semi permanen;
c. bangunan sementara.
(4) Menurut lokasinya, bangunan diwilayah daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan ditepi jalan utama;
b. bangunan ditepi jalan arteri;
c. bangunan ditepi jalan kolektor;
d. bangunan ditepi jalan antar lingkungan (lokal);
e. bangunan ditepi jalan lingkungan;
f. bangunan ditepi jalan setapak.
(5) Menurut ketinggiannya, bangunan diwilayah daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan bertingkat rendah (satu sampai dengan dua lantai);
b. bangunan bertingkat sedang (tiga sampai dengan lima lantai);
c. bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas).
(6) Menurut luasnya, bangunan diwilayah daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan dengan luas kurang dari 100 meter persegi;
b. bangunan dengan luas 100-500 meter persegi;
c. bangunan dengan luas 500-1000 meter persegi;
d. bangunan dengan luas lebih dari 1000 meter persegi.
(7) Menurut statusnya, bangunan diwilayah daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan pemerintah;
b. bangunan swasta / perorangan.
BAB III
KETENTUAN ADMINISTRASI
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 3
(1) Setiap bangunan yang berada dalam wilayah daerah harus memenuhi persyaratan
administrasi yang meliputi :
a. status tanah terhadap hak atas tanah, atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas
tanah;
b. status hak penggunaan ruang diatas atau dibawah tanah atau hak penggunaan ruang
diatas atau dibawah tanah;
7
c. status kepemilikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan untuk keperluan pembinaan
tertib mendirikan bangunan dan pemanfaatannya
Pasal 4
(1) Bupati berwenang :
a. menerbitkan izin mendirikan bangunan sepanjang persyaratan tehnis dan administrasi
telah terpenuhi;
b. memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan ketertiban umum, keserasian
lingkungan, keselamatan dan keamanan jiwa manusia;
c. menghentikan atau menutup kegiatan yang dilakukan dalam bangunan yang tidak
sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sesuai perizinan sampai dengan yang
bersangkutan mempertanggungjawabkan atas bangunan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan terhadap bangunan atau bagian
bangunan, mendirikan bangunan dan pekarangan atau lingkungan untuk pencegahan
terhadap gangguan kesehatan dan atau keselamatan manusia dan lingkungan;
e. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya pembangunan, perbaikan
atau pembongkaran prasarana dan sarana lingkungan oleh pemilik bangunan / tanah;
f. menetapkan kebijakan terhadap bangunan dan atau lingkungan khusus dari ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan
ketertiban umum, keserasian lingkunganm keselamatan dan keamanan jiwa manusia;
g. menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur lokal / tradisional.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menjalankan tugasnya, berwenang memasuki
halaman, pekarangan dan atau bangunan dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsinya.
Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 5
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan,
menggunakan bangunan dan membongkar bangunan atau bagian bangunan dalam
wilayah daerah harus memiliki izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditujuk.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
c. Izin Penghapusan Bangunan (IHB).
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditujuk, ditujukan untuk menjamin :
a. kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pemilik atau pengguna
bangunan;
b. ketertiban dan keselamatan masyarakat serta lingkungannya;
c. keserasian dan keselarasan dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan
peruntukan lokasinya;
d. untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan
peruntukan lokasinya.
8
(4) Selain harus memenuhi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi
ketentuan lain yang berhubungan dengan kegiatan mendirikan bangunan.
BAB IV
KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 6
(1) Setiap bangunan harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis
bangunan.
(2) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan hukum dan administrasi agar bangunan
dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB.
(3) Fungsi bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah
ditetapkan dalan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Bulungan,
Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL).
(4) Peletakan bangunan pada lokasi harus digambarkan pada gambar situasi bangunan;
(5) Gambar situasi perletakan bangunan yang telah disetujui oleh dinas terkait yang menjadi
kelengkapan permohonan IMB.
(6) Gambar situasi peletakan bangunan memuat penjelasan tentang :
a. Bentuk kapling / pekarangan yang sesuai dengan peta Badan Pertanahan Kabupaten
Bulungan;
b. Fungsi bangunan;
c. Nama jalan letak lokasi kapling;
d. Peruntukan bangunan di sekeliling kapling;
e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
f. Koefisien Hijau Bangunan (KHB);
g. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
h. Arah mata angin;
i. Arah angin rata-rata;
j. Skala gambar.
Bagian Kedua
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
Paragraf 1
Peruntukan dan insensitas bangunan
Pasal 7
Peruntukan Lokasi
(1) Kegiatan mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan lokasi
yang diatur dalam :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Bulungan;
b. Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK);
c. Rencana Tata Bangunan dan lingkungan (RTBL) untuk lokasi yang bersangkutan.
(2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama,
sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar
berkonsultasi dengan instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum).
9
(3) Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata
bangunan dan lingkungan lainnya, agar menghubungi instansi terkait. (Dinas Pekerjaan
Umum).
(4) Untuk mendirikan bangunan diatas jalan umum, saluran atau sarana umum lain atau
yang melintasi sarana dan prasarana jaringan Kota atau dibawah, diatas air atau pada
daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi harus mendapat izin khusus dari
Bupati.
Pasal 8
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
(1) Setiap kegiatan mendirikan bangunan dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan
bangunan yang diatur dalam KDB yang ditetapkan.
(2) KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian
lingkungan / resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran,
kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan keselamatan dan kenyamanan