BANTE Menimbang '. a. Mengingat '. i. b, PERATURAN DAERAFI PROPINSI BANTEN NOMOR : 50 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, bahwa untuk menciukung. .terserenggaranya perayanan perhubungan secara optimir kepada i.r" pengguna jasa perhubungan. dalam mewujucJkan pertumbuhan' ekJn'omi, perru tersedia dan terperiharanya sarana' danprasarana perhubungan dengan meribatkan partisipasi plr" pengguna jasa perhubungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa di atas cjan oenga-n uertanoiskan kewenangan Propinsi di sektor perhubungan serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomoi 1B Tahun 1gg7 jo. undang_ undang Nomor 34 Tahun2000 tentanj pajak b.rirn dan Retribusi Daerah, perru mengatur Retrib-usi p.nvrr.nggrrrrn Perhubungan yang ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 13 Tahun l ggo tentang Jalan (Lembaran Negara J'ahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1gB4 tentang pos (Lembaran Negara Tahun1gB4 Nomor 2, Tambahan LLmbaran Negara Nornor 3276): undang-undang Nomor 14 Tahun 1gg2 tentang LaluLintas dlnjngkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1gg2 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Norior 3ag0); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1gg2 tentang penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1gg2Nomor s3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481 ); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1gg2 tentang perayaran (Lembaran Negara Tahun 1gg2 Nomor gB, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); Undang-undang Nomor 1BTahun 1gg7 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ttegara-Tahun 1gg7 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara rrro"moi 36Bs) seblgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas tJndang-undang Nomor 1B Tahun 1gg7 tentang Pajak Daerah darr Retribusi Da6rah (Lembarun ttug"ru Tahun 2000Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor a0aB); ? ,1 .+. tl
30
Embed
PERATURAN DAERAFI PROPINSI BANTEN NOMOR : 50 TAHUN … · susunan organisasi dan Tltr rer;a Dinai perhubungan Propinsi Banten (Lembaran Daerah propinsi Banten 2002, Seri D). Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
B A N T E
Menimbang ' . a .
Meng inga t ' . i .
b ,
PERATURAN DAERAFI PROPINSI BANTENNOMOR : 50 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,
bahwa untuk menciukung. . terserenggaranya perayananperhubungan secara optimir kepada i .r" pengguna jasaperhubungan. dalam mewujucJkan pertumbuhan' ekJn'omi, perrutersedia dan terperiharanya sarana' dan prasarana perhubungandengan meribatkan part isipasi plr" pengguna jasaperhubungan;
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a di atas cjan oenga-n uertanoiskan kewenanganPropinsi di sektor perhubungan serta ketentuan-ketentuandalam Undang-undang Nomoi 1B Tahun 1gg7 jo. undang_undang Nomor 34 Tahun 2000 tentanj pajak b.r irn danRetribusi Daerah, perru mengatur Retrib-usi p.nvrr.nggrrrrnPerhubungan yang ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun l ggo tentang Jalan(Lembaran Negara J'ahun 1980 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Nomor 3186);Undang-undang Nomor 6 Tahun 1gB4 tentang pos (LembaranNegara Tahun 1gB4 Nomor 2, Tambahan LLmbaran NegaraNornor 3276):undang-undang Nomor 14 Tahun 1gg2 tentang Lalu Lintasdln jngkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1gg2 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Norior 3ag0);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1gg2 tentang penerbangan(Lembaran Negara Tahun 1gg2 Nomor s3, TambahanLembaran Negara Nomor 3481 ) ;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1gg2 tentang perayaran(Lembaran Negara Tahun 1gg2 Nomor gB, TambahanLembaran Negara Nomor 3493);Undang-undang Nomor 1B Tahun 1gg7 tentang pajak Daerahdan Retr ibusi Daerah (Lembaran ttegara-Tahun 1gg7 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara rrro"moi 36Bs) seblgaimanatelah d iubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000tentang Perubahan atas tJndang-undang Nomor 1B Tahun 1gg7tentang Pajak Daerah darr Retr ibusi Da6rah (Lembarun ttug"ruTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomora0aB);
?
,1. + .
t l
undang-Undang Nomor 22 Tahun l ggg tentang pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun lggg t t -omor 60, TambahanLembaran Negara Nom-or 3B3g);Undang-undang Nomor 25 Tahun l ggg tentang per imbanganKeuangan antara pemerintah pusat d";- Daerah (LembaranN:*TirH!;'
l ese r'romor 22, ramb'n"n remuarin 'r.rusrr.
9' undang-undang Nomor 36 Tahun l ggg tentang Telekomunikasi(Lembaran. . Negara Tahun t ggg Nomor 124, TambahanLembaran Negaia Nomor 3BB1);
10' Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukanPropinsi Banten (Lembaran Negara Tahun iooo i loro, 1Bz,Tambahan Lembaran Negara Nornor 4010);1 1' Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1gB5 tentangJalan (Lembaran
. Negara Tahun r gas Nomor 37, TambahanLembaran Negara Norior 3293);12' peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1gB5 tentangPenyerenggaraan pos (Lembaran N"grru Tahun 1gB5 Nomor53, Tambahan Lembaran N; ; ; ; ; ; ! ; t ,3303);13' Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1?85 tentang AngkutanUdara sebagaimana terah diuba; g;;;rn peraturan F"merintahNomor 3 Tahun 2000 (Lembar?n N;grra Tahun regs Nomor B,Tambahan Lembaran Ggrr" Nomorio10);14' Peraturan pemerintah Nom or 4l Tahun 1gg3 tentang AngkutanJalan (Lembaran Negara Tahun iggs Nomor 5g, iambahanLembaran Negara ttoiror 3527);15' Peraturan Pemerintah Nornor 42 Tahun 1gg3 tentangPemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jaran ir .ro#n Negara
If,iil 19s3 Nomor oo, iam[ri.rr
'rumbrrrn Negara Nomor
16' Peraturan.Pemerintah Nornor 43 Tahun 1gg3 tentang prasaranadan Laru . lF: Jaran l lembaran ttegara Tahun tbgg Nomor63, Tambahan Lembara'n N;;;;; ' ; ! iH:, ' 3259);
17 ' Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1 gg3 tentangKendaraan-dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1gg3Nomor 93, Tambahan"lemuaran N";;; Nomor 3530);1B' Peraturan pemerintah Nonror 40 Tahun 1gg5 tentang AngkutanUdara (Lembaran Negaia Tahun iggs Nomor 6g, -Tambahan
Lembaran Negaru ruorioi 3610);19' Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun' l gg' tentangPemeriksaan Kecerakaan. Kapar (Lembaran Negara Tahun l gg'Nomor 1, Tambahan Lembarr; ila;romor 372a);20' Peraturan pemerintah Nom or B.Tahun lggg tentang AngkutanPerairan (Lembaran Nug.r" Tahun _ lggg wo"o,. 1g7,Tambahan Lembaran Negaia Nomor 3907);21 ' Peraturan Pemerintah Nom or l2Tahun 2000 tentang pencariandan pertorongan (Lembaran Negaru t rnun zooo"t tomor zs,Tambahan Lembaian Nfugrr" Norior 3902);
1
6
22. Peraturan pemerintah Nom or 14 Tahun 2000 tentang Tarif AtasJenis penerimaan Negara Bukan Kena pajak yang BerrakuPada Departemen eerlubungan (Lembarrn r.r"g.'r, Tahun2000 Nomor, Tambahan LembJirn i lugrrr Nomor23' Peraturan pemerintah Nomor zs Tahun 2000 tentangKewenangan pemerint i lh dan Kewenangan propinsi sebagaiDaerah otonom (Lembaran Negara Ta6un zoob- Noro,. 54,Tambahan Lembaian Negara Noilor 3g52);21' Peraturan pemerintah Nomor s2 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Terekomunikasi (Lembaran Negara Tahun2000 Nomor 107, Tambahan Lembaian Negara ruonioi 3980);25' Peraturan pemerintah Nomor B 1 Tahun 2oo0 tentangKenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 160,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);26' Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2ool tentang Retr ibusiDaerah (Lembaran Negara Tahun zoot Nomor 1 1g, Tambahan:Lembaran Negara Non-ror 413g);27 ' Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2oo1 tentangKepelabuhan . (Lembararr Negara Tahun zool Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145):28' Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2oo1 tentangKebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1zB,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);29' Peraturan Daerah Nonror 3 Tahun 2ooz tentang Tata caraPembentukan dan Ter<nik lenyusr*n peraturan Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2002 N,;; ; ; ; , Seri E);30' Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2oo2tentang pembentukan
susunan organisasi dan Tltr rer;a Dinai perhubunganPropinsi Banten (Lembaran Daerah propinsi Banten Tahun2002, Seri D).
Dengan persetu juan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PIIRATURAN DAERATJ pRoprNsr BANTEN TENTANGRETRIBUSI PENYELEruOCNRAAN PERHUBUNGAN
BAB !
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Daerah in i yang d imaksud dengan :1 . Daerah ada lah prop ins i Banten;2' Pemerintah Daerah adalah Gubernur bes,erta perangkat daerah otonom yang rainsebagai Badan Eksekut i f Daerah propinsi Banten;3 . Gubernur ada lah Gubernur Banten:
4' B:#il|;#,Hln
Rakvat Daerah vans selanjutnya disebut DpRD adatah DpRD5' Dinas adarah Dinas perhubungan propin.si Banten;6' Kepala Dinas acJalah Kepala Dinas Perhubungan propinsi Banten;7 ' Retr ibusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retr ibusi. adalah pungutan daerahsebagai pembayaran
-"ta. j isa
'atau pemberian izin tertentu vrng khusus
3 li;S? :?1,';ll,rg, d i b e ri k a n o r e h il .;i n*.h'D; ;,.i' I n t u,lix o " i * i n s a n o ra n s
B' Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahDaerah dalam rangka pemberian iz in kepror "r"n-g
pr ibadi atau badan yangdimaksudkan untuk-petnin. tn, p"ng; iuran, pengendarian dan pengawasan ataskegiatan pemanfaatan. ty3ng, penggunaan sumber. daya a6m, barang,prasarana' sarar la atau fasi l i ta i tertent i : guna mel indungi kepent ingan umum danmenjaga kefestar ian l ingkungan;I ' surat Pemberi tahuan Retr ibusi Daeralr- yang seranjutnya dis ingkat- sprRD,adalah surat yang digunakan
: ' :^ Wrt io n"tr iu i , r i unluk metaporkai perhi tungandan pembayaran retr ibusi yang terutang menurut peraturan retr ibusi ;10' waj ib Retr ibusi ' adalah orang pr ibadi atau badan yang menurut peraturanperundang-undangan retr ibusi i i * . r i6r ,un untuk merakukan pembayaran retr ibusi ,termasuk pemungut atau pemotong retr ihrusi tertentu; uKarr pem'aya
1 1' Masa Retr ibusi ' adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktubagi wajib Retribusi untuk meiranfaatkan Jasa 'Jun
perizinan tertentu dariPemerintah Daerah yang bersangfr trr ;12' surat Ketetapan Retr ibusi Daer?h. yrng selanjutnya dis ingkat 5KRD, adalah suratketetapan retr ibusi yang menentukan besarnya pokok retr ibusi ;13 ' sura t rag ihan Ret r ibus i Daer?h yrng se lan iu tnya d is ingkat s rRD, ada lah surat
;:l':,Iti:T,Tr:t tasihan retribuli o-an arau sinksi ao-minist,rrio.,up, bunga
14 ' Pendaf taran dan pendataan ada lah serangka ian keg ia tan untuk memperorehdata dan atau informasi serta p"rr l r : - {?rn yang dirakukan olen petugas:::'"t'"'i"ffiH;iff'ftffnv'-pui!' spr RD kepa'oa wa;io neiribu-si untuk o'iisi
15' surat Ketetapan Retr ibusi Daerah Lebih Bayar yang. seranjutnya dis ingkatSKRDLB' adalah surat ketetapan retr ibusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retr ibusi karena jumlah krec] i t retr io i r i iuuin besar dar ipada retr ibusiyang terutang atau t idak se^aiusnv. i " rr , r , . . 'g;16 'sura t Kete tapan Ret r ibus i Daerah Kurang Bayar yang seran ju tnya d is ingkat
;5??ffii;X]'"n surat keputusan vrnj nremutuskan' besarnya Retribusi Daerah
17' surat Pendaftaran objek Retr ibusi Daerah yang seranjutnya dis ingkat spdoRDadalah surat Yang digunakan olel-L waj ib 'n"tr iurs] untuk melaporkan objekRetr ibusi dan waJiu fretr ibusl .uu"gui c lasar pungnitrngan dan pembayaranretr ibusi yang terutang menurut peratt i ran p"rundangl l rn6angan yang ber laku;1B' surat Ketetapan Retr ibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang seranjutnyadisingkat SKRDKBT' adalah surai r .prtrsan yang menentukan tambahan atasjumrah retr ibusi daerah y"ng terah di tetapkan;19' Pembayaran Retr ibusi Daerah adalah bes-arnya kewaj iban yang harus dipenuhioleh wajib Retribusi sesuai oung;n sKiD J;; i ;Rd ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk oenganiaius'*.r,tu yang telah ditentukan;
20' Penagihan Retr ibusi Daeral-t ' adalah serangkaian kegiatan pemungutan retr ibusidaerah yang diawali denqan penyampaian surat peringatan,..surat teguran yangbersangkutan melaksan"itn r,t*r.i ioJn untuk memuayar retribusi sesuai denganjumlah retr ibusi yang terutang;21' Utang Retr ibusi Daerah adalah sisa utang retr ibusi atas nama wajib Retr ibusiyang tercantum pada srlP, SKRDKB, .sKhDKBf t. ;b belum kadatuwarsa danretr ibusi lainnya yang masih terutang.- '
'
BAB I INAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
pasal 2
Dengan nama Retr ibusi Penyelenggaraan Perhubungan dipungut retr ibusi sebagaipembayaran atas perayanan rzin pJ, iv.r .nggaraan perhubungan.
Pasa l 3
objek Retr ibusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangkapemberian l j in kepada orang pr ibadi atau badan yang dimaksudkan untukpembinaan' pengaturan, pengendal ian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatanruang' penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasi l i tastertentu guna mel indungi kepeni ingan umunr oin meni.gu kelestar ian l ingkungan,yang mel iput i :a. Perhubungan Darat, terdir i dar i :
1. lzin Trayek/Operasi;2. Kartu pengawasan;
3. Rekomendasi;4. lzin Insidenti l;5 ' Uj i Mutu Kendaraan Bermotor/Gandengan/Kereta Temperan;6. Rekomendasi peniraian Kerayakan Bengker Karoser i ;7. Rekomendasi peni la ian Teknis:B. lz in Dispensasi ;9 ' Rekomendasi pengangkutan Barang Berbahaya (B3);10. Rekomendasi Anaris is Dampak Laru Lintas;1 1 . lz in Angkutan sungai , Danau dan penyeberangan.12. Jasa pe layanan pe labuhan penyeberangan.
b' Penyerenggaraan perhubungan Laut, tercr i r i dar i :1. lz in Usaha;2. lzin Operasi;3. lz in Pembangunan;4. lzin Kegiatan;5. lzin penetapan Lokasi;6. Penetapan Rencana Induk;7. Penetapan [3atas;B. Daftar Ulang perusahaan;
9. Rekomendas i lz in ;10. Jasa Kepelabuhanan;
1 1 . Jasa Kenav igas ian ;12. Pener imaan Uang perkapalan (pUp) .
c . Perhubungan Udara, terd i r i dar i :1 . lz in Usaha penunjang Angkutan Udara;2 . Jasa Pelayanan Kebandarudaraan;3 . lz in Ket ingg ian Mendi r ikan Bangunan;4' Rekomendasi Operasi dan Pendaftaran Ulang/Registrasi Tahunan;5. Jasa Pelayanan dan Jasa Bandar udar.a Keras rV.
d. Pos dan Telekomunikasi , terdir i dar i :1 ' Rekomdasi Pendi r ian kantor Pusat Perrgusahaan Jasa T i t ipan;2. lz in Pendir ian Kantor cabang / Agen r)engusaha Jasa Ti t ipan;3' Rekomendasi Teknis Pengembangan / pembangunan Jar inganTelekomunikasi ;4. lz in Instalasi Kabel Rumah / Gedung;5 ' Rekomendas i Tekn is Pengembangan / Pembangunan Jasa Te lekomunikas i ;6. lz in Amatir Radio;7 . Biaya Uj ian Negara Amatir Radio;B. lz in Komunikas i Radio Antar penduduk:9 . lz in Penye lenggaraan Radio S iaran;10 ' lz in Penye lenggaraan Te lekomunikas i Khusus untuk Keper luan Ins tans iPemerintah;1 1 ' l z in Penye lenggaraan Te lekomunikas i Khusus untuk Keper luan DinasKhusus;12 ' lz in Penye lenggaraan Te lekomunikas i Khusus untuk Keper luan BadanHukum.
Pasal 4
subjek Retr ibusi aclalah perorangan atau Badan Usaha yang memil ik i , menguasai,menyelenggarakan perhubungan darat , lau t , udara, pos dan te lekomunikas i .
BAB I I IPENGGOLONGAN REI 'RIBUSI
Pasal 5
Retr ibusi penyelenggaraan perhubungan digolongkan sebagai Retr ibusi per iz inanTertentu.
BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan t ingkat pelayanan jasa yang diberikan,pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana pembinaan,pengaturan' pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasi l i tas tertentuguna merindungi kepentingan umum dan menjaga t<etestarLn r ingkungan.
BAB VPRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 7
Prinsip tarif retribusi didasarkll ?ldr, kebijakan daerah dengan mempertimbangkanbiaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan-suu;ek retr ibusi dan aspekkeadilan.
BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRTBUSI
Pasal B
struktur dan besarnya tar i f retr ibusi di tetapkan sebagaimana tercantum dalamLampiran dan merupakan bagian yana t iJ;k terpisaht<an iar i peraturan Daerah ini .
BAB VI IWILAYAH PEIJIUNGUTAN
Retr ibusi yang terutang dipungutperhubungan d iber ikan.
lv lasa retr ibusi adalah jangka waktuGubernur .
Pasa l g
d i w i layah tempat pe layananizin penyefenggaraan
BAB V I I IMASA RETRIBUSI DAN SAAI 'RETRIBUSI TERUTANG
Pasa l 10
yang lamanya di tetapkan dengan Keputusan
Saat retribusi terutangyang dipersamakan.
BAB IXIZIN DAN LARANGAN
pasa l 12(1) setiap penyelenggaraan perhubungan harus mendapatkan lzin dari Gubernur.' t'
*o"H"J: il$Xt;'rf,:Iff I H,Hffffi i t l,is a i m a n a d i m a k s u d d a I a m a yat ( 1 )
(3)set iap penye lenggaraan perhubungan d i la rang memindahtangankan haknyai,'#3?i:iX1ilffl illll-:b'p,' ;;;;;, pihak r".in t.npa persetujuan Gubernur
pasa l 1 1adalah pada saat c j i terbi tkannya sKRD atau dokumen lain
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai iz in dan larangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.
BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasa l 13
(1) Waj ib Retr ibusi berkewaj iban mengisi SpdORD.(2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalanr ayat (1) harus di is i dengan jelas, benar_ 9"n lengkap serta ditandatangani oleh \\raji-b Reti ibusi atau kuasa-nya.'
(3) Bentuk, is i , serter tata cara pengisian clan penyampain SpdORD sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasa l 14(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana d imaksud pada pasa l 12 ayat (1) ,
di tetapkan retr ibusi terutang dengan menerbi tkan SKRD atau dokumen lain yangd ipersam a ka n.
(2) Apabi la berdasarkan hasi l pemeriksaan cjan di temukan data baru dan atau datasemula belum terungkap yang_menyebabkan penambahan jumlah retr ibusi yangterutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk is i dan tata cara penerbi tan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT yang dimaksud dalamayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB XITATA CARA PEMUNGUTAN
Pasa l 15
(1) Pemungutan re t r ibus i t idak boreh d iborongkan.(2) Ret r ibus i d ipungut dengan menggunakan sKRD atau dokumen la in yangdipersamakan.
(3) Pemungutan re t r ibus i d iawal i dengan pengis ian sprRD.(4) Atas dasar data dar i SPTRD d i lakukan perh i tungan besarnya re t r ibus i .(5) Ret r ibus i d i te tapkan dengan SKRD.(6) Berdasarkan SKRD retr ibusi terutang di tagihkarr kepada waj ib bayar.(7) Hasi l penerimaan retr ibusi disetorkan ke Kas Daerah,(B) Pe laksanaan pemungutan re t r ibus i d i laporkan kepada Gubernur .(9) Pengaturan lebih lanjut tentang tata gala pemungutan dan formul i r yangdigunakan d i te tapkan dengan Keputusar r Gubernur .
( 1 )
BAB XI i
SANKSI ADMINISTRASI
Pasa l 16
Dalam hal waj ib bayar t idak membayar tepat pada waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi adminis irasi berupa bunga sebesar 2o/o (duapersen) set iap bulan dar i besarnya retr ibusi yang terutang atau kurang bayar danditagih dengan menggunakan STRD.Bunga sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) d ikenakan pa l ing lama 24 (duapuluh empat) bulan sejak keter lambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.
BAB X I I I
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal '17
Pembayaran retr ibusi yang terutang harus r j i lunasi sekal igus dan harus diber ikantanda bukt i pembayaraan.Retr ibusi yang terutang di lunasi selambat- lambatnl l J5 ( l ima belas) har i sejak
:i i"J[mffi SKRD, SKRDKB, sKRDKs'i oan sino atau dokumen rain yang
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retr ibusi yangteru tang d ia tur dengan Keputusan Gubernur .
BAB XIVPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasa l 1B
(1) Gubernur dapat member ikan pengurangan, ker inganan dan pembebasanretr ibusi .
(2)
( 1 )
(2)
(3)
(2) Tata cara pemberiansebagaimana d imaksud
pengurangan, ker inganan dan pembebasan re t r ibus ida lam ayat (1) d i te tapkan dengan Keputusan Gubernur .
BAB XVPEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasa l 1g
(1)wajib retr ibusi dapat mengajukan pernrohonan pembetulan SKRD dan STRDyang dalam penerbitannya -terdapat
kesalahan tul is, kesalahan hitung dan ataukekeliruan penetapan berdasarkan peraturan p"runil;ffi#;J RetribusiDaerah.
(2) waj ib retr ibusi dapat mengajukan pernrohonan pengurangan atau penghapusansanksi administrasi berupa-bunga dan kenaikan letr iSusi yang terutang, dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kehi lapan waj ib retr ibusi atau bukankesalahannya.
(3) Wajib retr ibusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalanketetapan retr ibusi yang t idak benar.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) harusdisampaikan secara tertuljs gleh wajib retribusi kepada Gubernur atau pejabatyang ditunjuk pal ing lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD denganmemberikan alasan yang jelas.
BAB XVITATA CARA PENYELESAIAN I(EBERATAN
Pasal 20
(1)Waj ib re t r ibus i dapat mengajukan permohonan keberatan a tas SKRD dan STRD.(2) Permohonan keberatan sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) harusdisampaikan secara tertul is kepJda Gubernur atau pejabat yang di tunjuk pal inglama 2 (dua) bu lan se jak tanggal SKRD dan srRD kecual i ada a l isan yang dapatd ipertangg u ngjawabkan.
(3) Dalam hal waj ib retr ibusi mengajukan keberatan atas ketetapan retr ibusi , waj ibretr ibusi harus dapat membukt ikan ket idakbenararr ketetapan retr ibusi tersebut.(4) Pengajuan keberatan t idak menunda pembayaran.(5) Permohonan sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) dan (2) harus d iputuskanoleh Gubernur atau Pejabat yang di tunjuk oaiam' jangka waktu pal ing lama 6(enam) bulan sejak tanggar peimononan keberatan di ter ima.
BAB XVI IPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEt .dBAYARAN RETRIBUSI
Pasa l 21
Waj ib retr ibusi mengajukan permohonan secara tertul is kepada Gubernur untukperh i tungan pengembal ian ke leb ihan pembayaran re t r ibus i .Berdasarkan permohonan sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) ke leb ihanpembayaran retr ibusi dapat langsung diperhi tungkan ter lebi | r dahulu denganhutang retr ibusi dan sanksi administrJsi berupa blnga yang di tetapkan denganKeputusan Gubernur.
( 1 )
(2)
| { l
(4)
Atas permohonan sebagaimanakelebihan pembayaran tersebutretribusi selanjutnya.
dimaksud dalam ayat (2), yang berhak atasdapat diperhi tungkan dengan pembayaran
Dalam hal waj ib Retr ibusi t idak mengajukan permohonan kelebihan makakelebihan pembayaran diperhi tungkan p;; pembayaran retr ibusi ber ikutnya.
Pasal22
Dalam hal kelebihan pembayaran retr ibusi yang tersisa setelah di lakukanperhi tungan sebagaimana dimaksud pada Pasai 1g peraturan Daerah ini ,d i terbi tkan SKRDLB pal ing lambat 2 (dua) bulan sejak di ter imanya permohonanpengembarian kerebihan pemba yaran retr ibusi .
( 1 )
(2) Kelebihan pembayaran retr ibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )dikembal ikan kepada waj ib retr ibusi pal i r rg lambat 2 (dua) bulan sejak di terbi tkanSKRDLB.
(3) Pengembal ian kelebihan pembayaran retr ibusi di lakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan sejak di terbi tkar/nya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasa l 23
(1 ) Pengembal ian sebagaimana d imaksud pada Pasa l 22 Peraturan Daerah in idi lakukan dengan menerbi tkan surat per intah membayar kelebihan retr ibusi .
(2) Atas perhi tungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah inidi terbi tkan btrkt i pemindahbukuan yang ber laku juga sebagai bukt i pembayaran.
BAB XVII IKADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24
(1) Hak untuk melakukan penagihan retr ibusi kadaluwarsa sete lah melampaui jangkawaktu 3 (t iga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retr ibusi, kecuali ip.6it .waj ib Retr ibusi melakukan t indak pidana retr ibusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retr ibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tertangguh apabila :a. diterbitkan surat teguran;b. ada pengakuan tentang retr ibusi dari waj ib retr ibusi baik langsung atau t idak
langsung.
Pasal 25
(1) Piutang retr ibrrs i yang dapat dihapuskan adalah piutang retr ibusi yang tercantumdalam SKRDLB dan SKRDKBT, yang t idak dapat a tau i io r t r rngr in i i tag ih lag i ,disebabkan waj ib retr ibusi meninggal durr ia dengan t idak r"r i inggalkan hartawarisan dan t idak mempunyai ahl i war is, t idak oapit d i temukan, t id i l i mempunyaiharta kekayaan lagi , atau karena hak untuk melakukan penagihan sudahkadaluwarsa.
(2) Untuk memast ikan kewaj iban retr ibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus di lakukan pemeriksaan setempat keplda waj ib retr ibusi sebagai dasarmenentukan besarnya retr ibusi yang t idak dapat di tagi 'h lagi .
(3) Piutang retr ibusi sebagaimana dimaksud cjalam ayat ( i ) hanya dapat dihapuskansetelah adanya laporan pemeriksaan sehagaiman'a dimaksud o"ruin ayat (2) atausetelah adattya penel i t ian administrasi merrgenai kadaluwarsa penagihan retr ibusio leh Dinas.
(4) Atas dasar . laporan dan penel i t ian admin is t ras i sebagaimana d imaksud da lamayat (3) set iap akhir tahun takwim Dinas membuat da-f tar penghaprrrn piutanguntuk set iap jenis retr ibusi yang ber is i nama retr ibusi , yumlih
' retr ibusi ya;;
terutang, jumlah retr ibusi yang telah dibayar, s isa piutang retr ibusi danketerangan waj ib retr ibusi ,
(5) Dinas menyampaikan usul .penghapusan piutang retr ibusi kepada Gubernur padaset iap akhir tahun takwim den'gan di lampi i i daftar penghapusan piutangsebagaimana d imaksud da lam aya i l+ ; ,(6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan p iu tang re t r ibus i yang sudahkadaluwarsa.
(7) Tata cara penghapusan re t r ibus i d i te tapkan dengan Keput r rsan Gubernur .
BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 26
(1) Pe jabat Pegawai Neger i S ip i l d i l ingkungan pemer in tah daerah d iber i wewenangkhusus sebagai peny id ik untuk melakukan peny id ikan t indak p idana d ib idangretr ibusi daerah.
(2) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :a ' menerima laporan atau pengaduan r : jar i seseorang tentang adanya t indakp idana;
b' melakukan t indakan pertama pada saat i tu di tempat kejadian dan melakukanpemeriksaan;c ' menyuruh berhent i seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dir itersangka;d . melakukan peny i taan benda dan a tau surat ;e . mengambi l s id ik ja r i dan memotre t seseorang;f ' memanggi l o rang untuk d idengar dan d iper iksa sebagai tersangka a tau saks i ;g ' mendatangkan orang ah l i yang d iper lukan da lam hubungannya denganpemeriksaan perkara;h' mengadakan penghent ian penyidikan setelah mendapat petunjuk dar i penyidik
Polr i bahwa t idak terdapat cukup bukt i , atau ier ist iwa tersebut bukanmerupakan t indak pidana dan selanjutnya rur lur i tahukan hal tersebutkepada penuntu t umum, tersangka a tar : ku t rurgrnyr li . mengadakan t indakan ra in menurut hukum yang dapatd ipertan gg u n gjawabka n.
(3) Peny id ik Pegawai Neger i s ip i l da lam melaksanakan tugasnya sebagai peny id ikberada d i bawah koord inas i peny id ik por r i .
BAB )(X
KETENTUAN PIDANA
Pasa l 27(1) Pe langgaran terhadap ketentuan sebagaimana d imaksud pada pasa l 12,d iancam p idana kurungan pa l ing lama 6 ' (er ram) bu lan a tau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,_ ( t ima l l ta rup iah) .(2) Denda sebagaimana d imaksud da lam ayat (1)d isetorkan ke Kas Daerah.(3) se la in t indak p idana sebagaimana d inraksud r ]aram ayat (1) , t indak p idana d ib idang la lu l in tas laut dan usaha angkutan laut . ser ta penunjang angkutan laut ,penye lenggaraan keg ia tan usaha a igkutan udara, penye lenggaraan keg ia tanusaha jasa t i t ipan dan keg ia tan usaha t -e lekomunikas i J iFenakan lncaman p idanasesuai dengan peraturan perudang-undangan yang ber laku.
Pasa l 28
lz in- iz in yang te lah d ike luarkan sebelumtetap ber laku sepanjang t idak ber tentangan
BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXI I
KETENTUAN PENUTUP
ber lakunya Peraturan Daerah in i , mas ihderrgan Peraturan Daerah in i .
Ha l -ha l yang be lum cukup d ia turtekn is pe laksanaannya d i te tapkan
Pasa l 29
dalam Peraturar r Daerah in i , sepanjang mengenaidengan Kepu tusan Gubernu r .
Pasa l 30
Peraturan Daerah in i mura i ber raku pada tanggar d iu 'dangkan.Agar set iap orang c lapat mengetahu inya, memer in tahkan pengundangan peraturanDaerah in i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah prop ins i Banten.
Di te tapkan d i Serangpada tanggal 2J Xesenber ZOOTGUBERNUR BANTEN,
ttd
H. D. MUNANDAR
Diundangkan d i Serangpada tanggal 24 Deeenber ZOO!
SEKRETARIS DAERAHPROPINSI BANTEN.
ttd
Pembina Utama MudaNtP . 010 057 348
LEMBAMN DAEMH PROPINSI BANTEN TAHUN 2OO2 NOMOR . . .7.E
SERI 'C
PENJELASAN
ATASPERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 50 TAHUN 2002
TENTANGRETRIBUSI PENYELENGGARAANPERHUBUNGAN
I . UMUM
Kegia tan perhubungan d i Prop ins i Eanten memir ik i peranan yang pent ingda lam menunjang dan mendorong per turnbuhan ekonomi ser ta pembangunandisegala b idang ' Karenanya pembinaan perhubungan menjad i kewaj ibanpemer in tah yang berak ibat pu la da lam peny iapan perayanan umum terhadapsarana ' prasarana dan fas i l i tas perhubungan ser ta peny iapan perangkatperatura n perundangannya.
Dengan d iber lakukannya Peraturan Pemer in tah Nomor 2s Tahun 2000tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerahotonom' mengak ibatkan te jad inya perubahan da lam penataan, pembinaankegia tan perhubungan o leh Pemer in tah ba ik sebagai Daerah o tonom maupunsebagai Daerah Admin is t ra t i f .
Untuk mewujudkan har tersebut tentunya per ru d i rumuskanDaerah sebagai imprementas i dar i Undang-undang Nomorsebaga imana te rah d iubah dengan Undang-undang Nomortentang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daer,ah.
suatu Peraturan
18 Tahun 199734 Tahun 2000
Dalam Peraturan Daerah ini d iatur ketentuan-ketentuan mengenai retr ibusipenye lenggaraan perhubungan yang mel iput i :
1 . Pe rhubungan Dara t ;
2 . Perhubungan Laut ;
3 . Perhubungan Udara;
4 . Pos dan Te lekomunikas i .
Ret r ibus i Penye lenggaraan Perhubungan d igo longkan ke da lam Ret r ibus iPeriz inan Tertentu, yai tu retr ibusi atas kegiatan tertentu dalam rangkapember ian iz in o leh Pemer in tah Daerah i repada crang pr ibad i a tau badan yangd imaksudkan un tuk pemb inaan , penga tu ran , pengendar ian dan pengawasanatau keg ia tan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya a lam, sarana dan
lt.
prasarana a tau fas i l i tas ter tentu gunar mel indungi kepent ingan umum danmenjaga ke les tar ian l ingkungan.
PASAL DEMI PASAL
Pasa l 1 ls t i lah- is t i lah yang d i rumuskan da lam pasa l in i
d imaksudkan agar terdapat keseragaman atas is iPeraturan Daerah in i , seh ingga d iharapkan dapat
Per kendaraanbulanPer kendaraantahunPer kendaraanbulanPer kendaraantahun
r " '
r v r
n P r
Rp, 1 .000
Rp. sOC
Rp, 1 .000
Rp. s00
300
Rp 600
Rp. s00
Rp, 400
Rp. 200
Rp 100
Rp. 12 .000
R p . i 2 0 . 0 0 0
Rp. 10 .000
Rp. 100.000
b) Truk, bus besar
c \ l ) i c k - r r n m i n i h r r s c e d r n d n n i o o r ' . '_ / - - v . r E r ,
d) Sepeda motor
e) Gerobak, cikar, dokar dan sepeda
h. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum
1) Kelompok IPemanduan dengan;arak 0 s/d 10 Mi l
a) Kapal Angkuten laut luar ncgeri
(1) Ukuran 500 cT s/d 1000 cT
(2) Di atas 1000 GT riapkelebihan GT drtambah
b) Kapal Angkutrn Laut dal,rrnnegeri
(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 G'f
(2 ) D i a ras 1000 GT urpkelebrhan GT drrambah
2) Kelompok I IPemanduan dengan ja rak 10 mr l s rd^ n r
/ l I h t t
a) Kepal angkutan laut h,rar negcri
( 1 ) Uku ran 500 GT s /d 1000 GT
(2) Di atas 1000 G'f o. i ,kelebrhan GT dirarnbah
b) Kepal angkutan laut c la larn ncgcr i
(3) Ukuran 500 G' l ' s /c l 1000 C; '1-
(4) Di aras 1000 Gf ' t i : rpkelebihan GT dirambah
3) ) ie lompok I I IPemanduan denqan ierek r l iatas 20rml
r) ICrpal angkutan laur luar negeri
(1) Ukwan 500 GT s/d 1000 ( ; l '
(2) Di aras 1000 GT rrnpkelebihan GT ditnmbah
Rp, 8.000
Rp. 80.000
Rp. 4.000
Rp. 40.000
Rp. 2.000
Rp, 4.000
US $27
us $0,012
Rp. 33,000;
R n" r
US $30
us $0 ,012
l l p . 36 .000;
U ) } J J
us $0,012
Per kendaraan perbulanPet kendaraan pertahunPet kendaraan perbulanPer kendaraan pertahunPer kendaraan perbulanP p t L " n d n 1 4 . n n F. t L ! I \ L I M d L a . r t t
1 - , t C f
tahun
Perlcapal per gerakan
Per GT kelebrharrper gerakan
Perkapal per gerakan
Per GT l<elebihan^ o . ^ - * ^ l ' ^ ^l J L r 5 r , l d I \ d I r
T ) o t L . - ^ l n - . ^ - - ^ [ g n^ v r A 4 r 4 r y v r 6 L r . t
Per GT kelebihanf t e r c r r r r o L o .
Perkapal per gerakan
Per GT kelebrhanper gerakan
Perk rne l n r . r on rn l i g11
Per GT kelcbftanper gerakan
h \ Kapal angkuran hr.,t clai^,nNcgcr i
Jasa Penundaan di pelabuhan umum
1) Apabila menggunakan kapal runrlayang dimiiiki pelabuhana) Kapal angkutan laut luar ncqcri
(1) Kapal s/d 1500 cT(2) Kapal 1501 s/d B00O GT(3) Kapal 8001 s/d 1BO0O GT(4) ICrpal 18001 GT s/c l 75000
GT(5) IGpal di atas 75 000 GT
US $BOus $200us $400us $i00
us $ 1 .0s0
Rp. 100.000Rp. 250.000Rp. s00.000Rp, 900.000
Rp, 1 .300,000
20 o/o dari penclapatan Jasapcnundaan
us $ 0,027Rp, 200,00Rp. 100,00Rp. 100,00
Perkapal per gerakan
n ^ , F rr -er Lr 1 Kcleblhan
per gerakan
Per kapal per jamPer kapal per jamPet kapal per jamPer kapal per janr
Per l<epal per jenr
Per kapal per jamPer kapal per jamPer kapal per jamPer kapal per jam
Per kapel per j : rm
Pcr l<epal pcr j : r rn
Per GT/ sing3ahPer GT/ singgahPcr GT /singgairPer GT/ srng3ah(dalam sehari srngrrahIebih dari 1 krti
--""
hanya dikenakan 1kali singgah)
I ) o * l ^ *r vr J . r r l . t
T ) o * i ^ - -r er J . t l . i . . t
Per jamPer iam
Per GTPer GT
(1) Ukuran 500 GT s/c l 1000
(2) Di aras 1000 GTkelebrhan GT ditambah
\ - ' t
f i , , ̂
33 .000 ;
b) Kapal angkutan dalam negen(1) Kapal s/d 1sOO GT(2) Kapal 1501 s/d 8000 cT(3) IGpal 8001 s/d 18000 GT(4) IQpal 18001 GT s/d 7s000
GT(5) Iftpal di atas 75 OOO GT.
2) Apabila menggunakan kapal rundayang bukan dimrliki olch pcl:rbuhar-,