peraturan bupati kepulauan selayar nomor 16 tahun 2015 tentang ...

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2015

1

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 2

huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Selayar Tahun 2010 – 2015, perlu

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan

landasan kebijakan operasional dalam rangka

pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

2

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2016;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional





Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





3

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia




Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik




Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara




Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



4


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional





Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara




Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik



Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah





Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi

Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan




5

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan


27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor

3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

6

Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 36);


10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);


3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);


13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010 –

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar


31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010

tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SELAYAR TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016

merupakan merupakan Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) serta landasan kebijakan operasional bagi seluruh

Perangkat Daerah.

7

Pasal 2


memuat :

a. tema dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016;

b. rancangan kebijakan ekonomi daerah;

c. prioritas pembangunan; dan

d. rencana kerja dan pendanaannya.

Pasal 3


terdiri dari :

a. Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

b. Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 2015

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

8

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 2015

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015 NOMOR …….

RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page i

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016

NASKAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016

RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016, merupakan penjabaran pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RKP Nasional, terutama dalam sinkronisasi dan sinergitas isu-isu strategis, yang dituangkan dalam arah kebijakan kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan strategis.

........

RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Ii DAFTAR ISI Iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR GAMBAR vii DAFTAR SINGKATAN viii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4 1.3 Hubungan Antar Dokumen 8 1.4 Sistematika Dokumen RKPD 9

1.5 Maksud dan Tujuan 10 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

12

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 12 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 12 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

38

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 38 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum 47 2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah 65 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 65 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan

dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2 Isu Strategis Daerah 71 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

75

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 75 3.1.1. Arahan Nasional di Bidang Ekonomi pada

Nasional 75

3.1.2. Arahan Kebijakan Ekonomi dalam RKPD Provinsi Sulsel

81

3.1.3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

83

3.1.4. Arah Kebijakan di Bidang Ekonomi dalam Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025

85

3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 & Perkiraan Tahun 2015

87

3.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomia Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

91

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 95 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka

Pendanaan 96

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 98

RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page iv

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016

106

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 106 4.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

107

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 124 4.2.1. Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2010-2015

127

4.2.2. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan Selayar

139

4.2.3 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sasaran Kinerja Daerah

148

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

172

BAB VI PENUTUP 173

RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page v

DAFTAR TABEL

TABEL URAIAN HAL.

1 2 3

2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar 13

2.2 Curah Hujan Rata-rata pada stasiun Meteorologi Benteng 18

2.3 Curah Hujan Rata-rata pada stasiun Meteorologi Bontomatene 19

2.4 Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2009 – 2013

35

2.5 Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga

36

2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelomok Umur dan Jenis Kelamin 37

2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan 38

2.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 39

2.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 40

2.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Provinsi Sulawesi Selatan

41

2.11 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000

41

2.12 PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Selayar 2000 ADHAB dan ADHK

43

2.13 Analisis Kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial 46

2.14 Analisis Kinerja atas fokus Seni Budaya dan Olah Raga 47

2.15 Analisis Kinerja atas fokus Layanan Urusan Wajib 48

2.16 Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan 63

2.17 Hasil Analisis Kemampuan Ekonomi Daerah 65

2.18 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Program Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar

72

3.1 Norma Pembangunan Kabinet Kerja dan Dimensi Pembangunan 77

3.2 Sasaran Makro RPJMN Tahun 2015 – 2019 78

3.3 Sasaran dan Asumsi Makro 78

3.4 Rincian Pertumbuhan PDB (%) 79

3.5 Kebutuhan Investasi Tahun 2016 79

3.6 Indikator Kinerja Daerah 81

3.7 Keterkaitan Antara Nawa Cita RPJMN 2015-2019 dan 11 Prioritas dalm RPJMD Provinsi Sulsel

84

3.8 Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 86

3.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2011-2015 96

RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page vi

3.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2009-2013 88

3.11 Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

89

3.12 PDRB Berkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2013 90

3.13 Analisa Kondisi Lingkungan internal dan Eksternal 93

3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013-2017 96

3.15 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 101

3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Dearah 105

4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

108

4.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 120

4.3 Matriks Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2010-2015

128

4.4 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

139

4.5 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Dan Sasaran Kinerja Daerah

148

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

URAIAN HAL.

1 2 3

Daftar Gambar

2.1 Gambar Peta administrasi 13

Daftar Grafik

2.1 Grafik Piramida Penduduk Tahun 2013 37

2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013 42

2.3 Grafik Laju Inflasi Tahun 2010-2014 43

2.4 Grafik Angka Kemiskinan Tahun 2007-2011 44

2.5 Grafik Angka Pengangguran Tahun 2005-2010 45

2.6 Grafik Angka Kriminalisasi Tahun 2005-2009 45

3.1 Grafik Laju Inflasi Tahun 2008-2012 91

RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page vii

DAFTAR SINGKATAN

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RAPBD : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RKA : Rencana Kerja Anggaran KUA : Kebijakan Umum APBD PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara LPPD : Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah LKPJ : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ALKI : Alur Laut Kepulauan Indonesia PDRB : Produk Domestik Regional Bruto IPM : Indeks Pembangunan Manusia SMA : Sekolah Menengah Atas PTT : Pegawai Tidak Tetap SD : Sekolah Dasar APM : Angka Partisipasi Murni MDGs : Millenium Development Goals PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTB : Pembangkit Listrik Tenaga Bayu PLTG : Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah LKM : Lembaga Keuangan Mikro LKND : Lembaga Keuangan Non Bank BUMN : Badan Usaha Milik Negara BUMD : Badan Usaha Milik Daerah CSR : Corporate Social Responsibility CD : Community Development BSP2S : Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu ULP : Unit Layanan Pengadaan SDM : Sumber Daya Manusia SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik LHKPN : Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

RKPD Kepulauan Selayar 2016 Page 1

BAB I. PENDAHULUAN

Berikut ini disajikan penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan RKPD untuk membantu pemahaman pada bab-bab

berikutnya.

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional merupakan upaya sistematis dan

berkelanjutan yang melibatkan seluruh komponen daerah yaitu

Pemerintah Daerah, dunia usaha (swasta), maupun masyarakat

(komunitas). Semua komponen tersebut memerlukan sinergitas dan

integrasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah

secara bertahap.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJD) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Kepulauan

Selayar, ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2025 adalah “MEWUJUDKAN SELAYAR SEBAGAI

KABUPATEN MARITIM, TERDEPAN, MAPAN MANDIRI DAN

BERKELANJUTAN”. Visi ini kemudian dibagi ke dalam 4 tahap

pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dituangkan

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang berjangka

tahunan.

Tahun 2016 seharusnya telah masuk pada tahapan RPJMD

ketiga yaitu Tahun 2015 – 2020. Pada kenyataannya, RPJMD ketiga

belum tersusun sampai dengan disusunnya RKPD Tahun 2016 ini.

Namun demikian, hal ini telah diantisipasi dalam RPJMD Tahun

2010 – 2015 yang mencantumkan pedoman transisi pada

penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama kepemimpinan

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode berikutnya

untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan sebagai pengisi

kekosongan setelah RPJMD kedua berakhir. Pedoman transisi

RPJMD Tahun 2010 – 2015 adalah dengan tetap mengacu kepada

penyelesaian permasalahan pembangunan yang belum tertangani

sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah dalam

pelaksanaan pembangunan tahun pertama masa pemerintahan

baru.


Saat ini, pelaksanaan pembangunan daerah masih mengikuti

arah yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yang

merupakan penjabaran Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan

Selayar yaitu SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN KEPULAUAN YANG

MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS.

Ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 287

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan

daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 disusun

berdasarkan arahan visioner RPJPD Tahun 2005 - 2025, dengan

tetap memperhatikan RPJMD Tahun 2010 – 2015, perubahan

lingkungan strategis, arahan Pimpinan Daerah Kepulauan Selayar

di berbagai kesempatan, masukan dari legislatif dan masyarakat

secara langsung serta hasil evaluasi pemerintah daerah. Sehingga,

RKPD Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan daerah yang

digariskan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 dan tetap mengacu ke

RPJPD Tahun 2005 – 2025. RKPD Tahun 2016 tidak hanya memuat

prakarsa dalam menjawab isu strategis pembangunan daerah, tetapi

juga mempertimbangkan dinamika perubahan di lingkungan

strategis baik eksternal maupun internal. Adapun tema RKPD

Tahun 2016 adalah “Memantapkan Sektor Perikanan dan

Pariwisata bagi Peningkatan Daya Saing Daerah”.

Seiring dengan peningkatan semangat pelaksanaan agenda

reformasi pada tingkat nasional dan semakin banyaknya berbagai

bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada

daerah-daerah yang dinilai berhasil dalam penyelenggaraan

pemerintahan terutama pada sektor-sektor strategis, Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah melakukan langkah-

langkah strategis dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi

birokrasi dalam mendukung pencapaian tujuan Nasional.

Stabilitas ekonomi daerah yang terjaga dan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi

tingkat kemiskinan. Korelasi tersebut menunjukan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak hanya bekerja

sendiri tetapi juga mampu merangkul semua kalangan melalui

kebijakan produktif yang diejawantahkan dengan program dan


kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Mencermati kemajuan yang dicapai hingga Tahun

2014, optimisme untuk terjadinya peningkatan kesejahteraan dalam

kecepatan dan besaran yang lebih tinggi. Namun demikian, banyak

tantangan yang masih harus dihadapi. Sebagai contoh, meski

dikatakan menurun, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk

miskin relatif masih banyak sehingga harus terus dikurangi. Sektor-

sektor perekonomian yang dipandang masih tertinggal harus

didorong lebih cepat agar mampu memberikan kontribusi terhadap

kemajuan Pembangunan Daerah. Berbagai ganjalan yang

menghambat perekonomian daerah untuk tumbuh lebih tinggi

harus dibenahi dengan cepat, diantaranya yaitu: Ketersediaan dan

kualitas infrastruktur yang masih harus ditingkatkan termasuk

dengan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam

pembangunan; dan Kinerja Birokrasi yang dianggap masih kurang

efektif akan ditangani agar pelayanan kepada masyarakat dapat

lebih meningkat.

Momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang telah diraih

harus tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama

pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran

dapat dipercepat. Namun, upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat harus terus dilakukan tanpa melalaikan

persoalan kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 memuat Rencana Kerja

SKPD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016, Prioritas

Pembangunan Daerah, Indikator Hasil Program, Pokok-pokok

pikiran DPRD, penanggung jawab Program, dan Rincian Pagu

Indikatif Pembiayaan untuk mencapai sasaran program, dengan

demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2010-2015 ke dalam rencana operasional;

2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategi jangka panjang dan menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan Pembangunan Daerah;

3. mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

4. menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD,

dan APBD;


5. instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja

Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah;

6. instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan

LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD; dan

7. menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan

kepada Pemerintah Tingkat Atas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun2005 –

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik




8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan



Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara




16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran




Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara



20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran


21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan

Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik


22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);


24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2010 Nomor 36);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 –

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2009 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun

2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 13);


31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor ....);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sinergi antar dokumen merupakan penentu utama kelancaran

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-

daerah dan antar daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang

mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan,

dan pengembangan wilayah.

Pola perencanaan pembangunan daerah sama dengan pola

perencanaan pembangungan nasional, dimana RPJP Nasional

menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah. Selain itu, RPJM

Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan RKP

Nasional menjadi acuan pula dalam penyusunan RKP Daerah

melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi pedoman dalam

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

sebagaimana digambarkan dalam bagan alir dibawah ini :

Bagan Alir Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar


1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2016 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD,

dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen

RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan

lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun

2016 dan sistematika penyusunan RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum

kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2014

dan permasalahan pembangunan daerah dengan sub

bab sebagai berikut:

a. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan

tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan

demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan

umum, dan daya saing daerah.

b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD

sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD

mencakup capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah menurut urusan/bidang

urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan,

realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung

jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan

kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian

target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi

atas pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan laporan

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 dan target

program/kegiatan RKPD tahun 2015.

c. Permasalahan pembangunan daerah, berisi uraian

rumusan umum permasalahan pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum

kondisi daerah dan evaluasi pelaksanan program

dan kegiatan RKPD Tahun 2014 yang menjadi isu

permasalahan daerah yang berhubungan dengan

prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan

lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar


dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Menguraikan kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan

tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam

mendanai pembangunan daerah Tahun 2015, meliputi

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis,

dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan target yang

direncanakan dalam RPJMD Tahun 2016, sehingga

dapat digambarkan permasalahan pembangunan

daerah dan isu strategis yang mendesak dengan

mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan

kemampuan pendanan Tahun 2016.

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

Berisi rincian program/kegiatan pokok RKPD Tahun

2016, SKPD pelaksana, indikator capaian masing-

masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI : PENUTUP

Penutup yang berisi harapan-harapan dalam

mengimplementasikan RKPD Tahun 2016.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2016 disusun dengan maksud:


1. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului

dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD, dan penentuan

Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara; dan

2. sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2016.

Adapun tujuannya adalah:

1. sebagai acuan bagi seluruh SKPD/Camat/Desa/Lurah dalam

lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam

menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2016; dan

2. untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan

daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar

tingkat pemerintahan serta menciptakan efisien alokasi sumber

daya dalam pembangunan daerah serta integrasi peran dunia

usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan

pembangunan sektoral dan perkuatan Pembangunan

Kewilayahan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.


BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara

5042’~70 35’ Lintang Selatan dan 1200 15’~122’ 30’ Bujur Timur. Kabupate

Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi

Selatan, dan satu-satunya Kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi,

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar; dan

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara

Timur.

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-

timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada di antara Alur

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan

tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas

berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu

lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi

tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensil

dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan kebutuhan pokok

dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi

pengembangan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula

oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan

utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah

dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau baik

pulau besar maupun pulau kecil. Gugusan Kepulauan tersebut sebagian

dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni.

Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi

Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate,

Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki’di,

Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau

berpenghuni 26 buah. Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

secara administratif, dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:


Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah

10.503,69 km2 dimana luas daratan 1.357,03 km2, sedangkan luas laut

9.146,66 km2, dengan panjang garis pantai yaitu 670 km. Secara

administratif pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

terbagi menjadi 11 Kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 (lima)

kecamatan berada di Kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu

dengan ibukotanya Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukotanya

Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung

Jampea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan

Pasilambena ibukotanya Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di

daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng ibukotanya

Benteng, Kecamatan Bontoharu ibukotanya Matalalang, Kecamatan

Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya

Polebunging, Kecamatan Buki ibukotanya Buki dan Kecamatan

Bontomatene ibukotanya Batangmata. Berikut adalah rincian luas wilayah

per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No Kecamatan Luas (km2)

1 Pasimarannu 176,35

2 Pasilambena 102,99

3 Pasimasunggu 114,5

4 Taka Bonerate 221,07

5 Pasimasunggu Timur 47,93

6 Bontosikuyu 199,11

7 Bontoharu 129,75

8 Benteng 7,12

9 Bontomanai 115,56

10 Bontomatene 159,92

11 Buki 82,73

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS, 2014)


A. Topografi dan Kondisi Tanah

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, sebagian

tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi Pulau Selayar terbagi

dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk

lahan Pulau Selayar dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi,

yaitu:

Satuan morfologi tersebut di atas dikontrol oleh batuan dan struktur

dan formasi geologi yang ada di Pulau Selayar. Satuan morfologi daratan

alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat Pulau Selayar dan

terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas

dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan batuan morfologi

perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal

umumnya menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di

atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi di sini di antaranya puncak

Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung

Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil

gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan

selingan batuan sedimen laut. Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar

umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan

kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai

kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah

kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal

mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene

dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah

kecamatan.

Adapun jenis tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat

bervariasi berdasarkan hasil analisis iklim, geologi (bahan induk), topografi

(kemiringan lereng) serta analisis vegetasi yang ada. Demikian pula

penyebarannya sangat bervariasi. Berdasarkan penamaan jenis tanah

sistem FAO dikenal jenis tanah Alluvial Matime yang terdapat pada pesisir

pantai sampai jenis tanah latosol yang berada di daerah bergunung.

Sedangkan berdasarkan penamaan tanah berdasarkan sistem USDA maka

dikenal jenis tanah Emtisol sampai Ultisol. Jenis tanah adalah turunan atau

rincian dari jenis tanah berdasarkan sifat-sifat lapisan perinci atau horizon

tanah. Macam tanah yang terdapat di Pulau Selayar adalah sebagai berikut:


Tanah Litosol. Tanah ini terbentuk pada batuan kapur pada ketinggian

lebih dari 100 meter, bentuk wilayahnya berbukit sampai bergunung

dengan lereng-lereng sangat terjal sampai vertikal. Penampang tanah

sangat tipis dan terdapat di sela-sela batu gamping berwarna coklat tua,

lempung berdebu, gumpal sempai pejal, agak keras.

Tanah Regosol Kelabu. Tanah jenis ini terdapat di sepanjang pantai

barat Pulau Selayar, dari utara sampai ke Kota Benteng, pada ketinggian

hingga 2 meter di atas permukaan laut. Bahan induknya endapan pasir

dari tufa dan batuan alkali. Penampang tanah dalam, lapisan atas

berwarna coklat tua sampai coklat, pasir granuler berbutir tunggal lepas

lapisan bawah kelabu muda, pasir, berbutir tunggal lepas.

Kompleks Rensine dan Regosol. Tanah ini terdapat pada batuan tua

dan batu gamping koral. Bentuk wilayah berbukit dengan lereng landai

sampai curam dan tidak teratur. Rensine mempunyai lapisan tanah tipis,

berwarna coklat tua kekelabuan sampai coklat tua lempung berliat remah

dan gembur. Lapisan tanah sedalam lebih kurang 25 cm, terletak di atas

kapur lunak. Regosol berwarna coklat sangat kekelabuan, berkerikil,

gumpal, gembur. Lapisan bawah coklat tua kekelabuan sampai coklat

pucat liat berdebu, pejal gembur terdapat banyak batu besar dan kerikil

di permukaan dan di dalam penampang tanah.

Mediteran Coklat Tua. Kelompok tanah ini terdapat memanjang dari

utara-selatan, dari Bontomatene sampai Barang-barang, dengan

ketinggian antara 15-50 meter di permukaan. Bentuk wilayahnya

berombak sampai bergelombang. Bahan induk serpih bercampur tufa.

Penampang tanah cukup dalam dengan lapisan atas berwarna coklat,

lempung berdebu sampai liat, gumpal sampai kubus, keras sampai

sangat keras. Lapisan tanah bawah coklat tua kekuningan sampai coklat

kekuningan, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, sangat keras.

Kompleks Mediteran Merah dan Litosol. Jenis tanah ini terdapat di

bagian utara Pulau Selayar, bentuk wilayahnya bergelombang dan miring

ke arah pantai. Bentuk induknya batu gamping setempat terdapat batu

koral. Tanah mediteran berpenampang sedang, lapisan atas debu, remah

sampai agak gembur. Tanah litosol mempunyai lapisan tanah sangat tipis

dengan singkapan-singkapan batu kapur.

B. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan

menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau


kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar.

Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan

bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang

terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau

Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung

api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat

dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan

batuan gunungapi. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian

tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi

Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan Batu gamping

Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batupasir yang berselingan dengan

batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping.

Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen.

Penyebaran batuan Formasi Walanae memanjang di bagian barat

Pulau Selayar dari utara ke selatan. Batu gamping Selayar penyebarannya

terutama di bagian utara dan barat, dan terdiri dari batu gamping pejal,

batu gamping koral, dan kalkarenit dengan sisipan napal dan batu pasir

gampingan. Umur dari batu gamping Selayar adalah Miosen Akhir sampai

Pliosen Awal. Batuan termuda yang tersingkap di Pulau Selayar adalah

endapan aluvial dan terumbu karang. Endapan aluvial yang merupakan

sedimen pantai dan terdiri dari hasil rombakan batuan yang tersingkap di

daratan, dijumpai di sepanjang pantai barat bagian tengah dan utara pulau.

Endapan aluvial terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur dan rombakan

terumbu karang.

Pada umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar

disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi

geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau

disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya

Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh

batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku

yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang

masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuan-

batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah

sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus

perlapisannya relatif utara-selatan.


C. Hidrologi

Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim

dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh

sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air

sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai

dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan

kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah, serta curah hujan yang

tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar,

sehingga besaran debit air sungai-sungai di Selayar sulit diukur.

Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah

bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae)

merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat

tertekan (aresian aquifes) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari

1-3 liter/detik).

Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan

alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-

lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat

kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan

jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat

kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 – 6 meter, dan sangat

dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada

daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi

Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat

pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada

sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah termanfaatkan

untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air

tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo,

Lembang Lembang, Bonto dan sebelah timur Tiletile, dengan besaran debit

air relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya

pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan

perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air

tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk

sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya,

Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air

akibat cakupan luas DAS yang relatif sempit, struktur batuan permukaan

dan catchment area sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali

potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan


potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian

sumber air tanah khususnya kawasan Utara.

D. Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain di pengaruhi oleh keadaan

iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara.

Berdasarkan pencatatan stasiun meteorologi Benteng secara rata-rata

jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah curah hujan 216 mm pada

tahun 2013. Sementara itu, berdasarkan stasiun meteorologi Bontomatene

secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 5 hari dengan jumlah curah

hujan 18,16 mm pada tahun 2013. Berikut disajikan jumlah hari

hujan/curah hujan di stasiun meteorologi pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Benteng Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2011-2013

Bulan

2011 2012 2013

Hari Hujan (hari)

Curah Hujan (mm)

Hari Hujan (hari)

Curah Hujan (mm)

Hari Hujan (hari)

Curah Hujan (mm)

Januari 12 128 11 173 22 477

Februari 9 102 12 193 12 136

Maret 11 78 16 177 4 43

April 12 238 15 158 15 313

Mei 10 201 16 342 15 211

Juni 5 108 7 172 11 480

Juli 7 58 11 60 14 312

Agustus - - 2 13 1 15

September 1 2 1 11 - -

Oktober 6 59 3 19 4 22

November 16 172 12 293 11 171

Desember 9 321 16 305 20 420

Rata-rata per bulan

9 133,36

16 168 11 216

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2014)

Berdasarkan data pada Stasiun Meteorologi Benteng (Tabel 2.1), hujan

turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥100 mm) antara Bulan

Januari- Juni dan Bulan November-Desember dan bulan-bulan relatif

kering (≤ 60 mm) antara Bulan Juli-Oktober. Berdasarkan data dari Stasiun

Meteorologi Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk tipe curah

hujan C dimana termasuk kategori sedang, dengan nilai Q = 50% dimana Q

adalah perbandingan rata-rata jumlah bulan kering (≤ 60 mm) dibagi

dengan rata-rata jumlah bulan basah (≥100 mm) dikalikan 100 %.

Sedangkan rata-rata jumlah curah hujan tahunan 146,25 mm/tahun

dengan rata-rata jumlah hari hujan 10 hari/tahun.


Tabel 2.3 Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2011-2013

2011 2012 2013

Bulan Hari Hujan (hari)

Curah Hujan (mm)

Hari Hujan (hari)

Curah Hujan (mm)

Hari Huja

n (hari

)

Curah Hujan (mm)

Januari 4 5 3 17 7 25

Februari 1 2 6 9 2 4

Maret 2 3 7 16 4 43

April 4 9 7 14 5 11

Mei 6 18 7 15 9 60

Juni 2 6 1 34 8 25

Juli - - - - 7 17

Agustus - - - - 1 1

September 1 5 - - - -

Oktober 3 13 - - 1 1

November 5 12 4 17 5 6

Desember 4 7 4 11 11 25

Rata-rata per bulan 3,2 8 3,25 11,08 5 18,16


Sedangkan berdasarkan data pada Stasiun Meteorologi Bontomatene

(tabel 2.2), hujan turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥100

mm) antara Bulan April-Juli dan Bulan November-Desember dan bulan-

bulan relatif kering (≤ 60 mm) antara Bulan Februari-Maret dan Bulan Juli-

Oktober. Menurut tipe hujan dari Schmidt dan Ferguson (1951),

berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Bontomatene, Kabupaten

Kepulauan Selayar termasuk tipe curah hujan A dimana termasuk kategori

agak kering, dengan nilai Q = 0% dimana Q adalah perbandingan rata-rata

jumlah bulan kering (≤ 60 mm) dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah

(≥100 mm) dikalikan 100 %. Sedangkan rata-rata jumlah curah hujan

tahunan 155,6 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hari hujan 7

hari/tahun.

E. Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-

2032, khususnya pada lampiran 15 telah diatur tentang Peraturan Umum

Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup tiga zona utama

sebagai berikut:


I. Kawasan Lindung

Kawasan lindung dibagi kedalam beberapa kriteria yaitu Kawasan

yang memberikan perlindungan bawahannya, Kawasan Perlindungan

Setempat, Kawasan Suaka Alam , Pelestarian Alam dan Cagar

Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, serta Kawasan Lindung

Geologi.

1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya

1.1.1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

memelihara kesuburan tanah, dengan ketentuan umum adalah:

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan

ketentuan :

- Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi

utamanya;

- Pengolahan tanah terbatas;

- Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial

ekonomi;

- Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau

- Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang

alam

Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan

kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan

lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 Tahun

2006;

Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih

diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan

syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan

sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;

Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti

prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan

lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :

- Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang

budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan


- Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

1.1.2. Kawasan Resapan Air

Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air

hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang

berguna sebagai sumber air, dengan ketentuan umum sebagai

berikut:

Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan

budidaya;

Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air

sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan

namun harus memenuhi syarat :

- Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan

KLB maksimum 40%);

- Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya

serap air tinggi; dan

- Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur

resapan sesuai ketentuan yang berlaku

1.2. Kawasan Perlindungan Setempat

1.2.1. Sempadan Pantai

Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian

pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain

lintas umum, dengan ketentuan umum kegiatan sebagi berikut:

Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan

dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan

pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system);

Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan

terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan

perikanan tradisional;

Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan

kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan


Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik

pasang air laut tetinggi ke arah darat.

1.2.2. Sempadan Sungai

Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai

buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat

penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan

ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan

sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian

fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :

- Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan

lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

- Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman

dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi

sungai; dan

- Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman

dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter

dari tepi sungai.

Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan

air;

Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman

rekreasi;

Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan

kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi

sungai; dan

Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun

prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan tidak

menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang

budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.

1.2.3. Sempadan Mata Air

Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk

kelestarian fungsi mata air, dengan ketentuan umum kegiatan sebagi

berikut:


Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan

kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;

Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan

dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan

yang berlaku; dan

Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali

1.3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

1.3.1. Taman Nasional Laut (TNL) Takabonerate

Kawasan suaka alam laut karena keadaan alamnya mempunyai

kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem

tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung

secara alami, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan

penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan

kegiatan lainnya yang menunjang budidaya

Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak

sesuai dengan fungsi kawasan.

Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang

mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;

Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala

besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberaya kelautan yang

mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan

lainnya;

Dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga

tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen);

dan

Masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara

terbatas dan kegiatan penelitian.

1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam, terdiri atas:

1.4.1. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Kawasan yang potensial dilanda gelombang laut dengan periode panjang

yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan

impulsive tersebut bisa berupa gempabumi tektonik, erupsi vulkanik

atau longsoran, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:


Dapat dilakukan pembangunan bangunan umum dan infrastrutkur

yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang

pasang; dan

Kawasan pesisir rawan gelombang pasang dilengkapi

bangunan/tanaman penahan gelombang tsunami, jalan dan

bangunan penyelamat (escape road & escape building)

1.5. Kawasan Lindung Geologi

1.5.1. Kawasan Rawan Abrasi

Kawasan yang potensial terjadi bencana gempa atau longsor/abrasi

yang disebabkan oleh gerakan tanah, dengan ketentuan umum

kegiatan sebagai berikut:

Pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya

kegiatan budidaya permukiman;

Kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada

kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan

bangunan (building code) yang sesuai dengan potensi bencana

geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;

Pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi

dan bangunan yang ada hatus mengikuti ketentuan bangunan pada

kawasan rawan bencana alam geologi;

Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang

terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali

air;

Dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan

kehutanan secara terbatas; dan

Pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan

budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

II. Kawasan Budi Daya

2.1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil

hutan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya

kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan


sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan

pengelolaan budidaya hutan produksi;

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat

dalihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah

potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku;

Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak

diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana

alam;

Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk

kegiatan lain di luar kehutanan; dan Sebelum kegiatan pengelolaan

hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan

studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga

yang berwenang.

2.2. Kawasan Pertanian

Kawasan dimana dilakukan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu,

usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan

sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan

berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan

manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan masyarakat, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai

berikut:

Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian,

fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan

Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan

Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan

kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali

lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan

hukum;

Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan

lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang

dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya

penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan

aspek konservasi;


Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan

kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali

lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah

ditetapkan dengan undang-undang;

Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya

bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat

mendukung kegiatan pertanian; dan

Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan

kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam

kawasan lindung.

2.3. Kawasan Perkebunan

Kawasaan dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan

tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam

ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa

hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, dengan


Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak

diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang

bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan

perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;

Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah

jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang

diberikan;

Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat

diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung

kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;

Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat

dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk

dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya

disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;


Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam

kawasan lindung; dan

Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang

mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas

minimum (sesuai Peraturan Menteri).

2.4. Kawasan Peternakan

Kawasan dimana dilakukan segala urusan yang berkaitan dengan

sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin

peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,

pemasaran, dan pengusahaannya, dengan ketentuan umum kegiatan

sebagai berikut:

Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi

secara terbatas dan sesuai kebutuhan

Perlu dibangun infrastruktur penunjang peternakan secara

memadai; dan

Kawasan peternakan dikembangkan pada kawasan yang tidak

menimbulkan gangguan terhadap permukiman.

2.5. Kawasan Perikanan

Kawasan dimana dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya

secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan

sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis

perikanan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi

secara terbatas dan sesuai kebutuhan

Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan

dengan kawasan yang bersifat polutif;

Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan

lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan

pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang

berlaku;

Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan

kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;


Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam

kawasan lindung.

2.6. Kawasan Pertambangan

Kawasan dimana dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan tambang galian

C yang meliputin penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan

dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, dengan ketentuan umum


Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan

taman nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan diatas

40% dan cagar alam/budaya;

Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada

tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha

pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan;

Pada kawawsan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian,

fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;

Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi

dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk

kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;

Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk

menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan

aspek-aspek keselamatan; dan

Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi

kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim

evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pelarangan pembuangan zat pencemaran lingkungan dari hasil

aktivitas pertambangan.

Pengelolaan Limbah B3 yang mengacu kepada peraturan perundang

– undangan yang berlaku.

Pengenaan Insentif dan disinsentif bagi industri – industri yang

mengelola lingkungan dengan baik atau sebaliknya.


2.7. Kawasan Industri

Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,

termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, dengan


Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan

pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek

ekologis;

Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung

dengan kawasan permukiman;

Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman

penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan

prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur

hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan

sarana pengolahan limbah;

Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan

arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk

kelancaran aksesibilitas; dan

Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta

dilakukan studi AMDAL.

2.8. Kawasan Pariwisata

Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk

memenuhi kebutuhan pariwisata, dengan ketentuan umum kegiatan

sebagai berikut:

Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan

kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama

yang menjadi obyek wisata alam;

Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan

industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;

Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan

prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan system


prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan

pendidikan.

Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya

bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;

Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta

studi AMDAL.

2.9. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang menudukung prikehidupan dan

penghidupan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk

dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku;

Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan

prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan

petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun

prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku;

Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial

termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;

Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya

kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi

lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;

Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam

kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi

teknis;

Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan

kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan

kehidupan sosial masyarakat;


Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai

ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan

permukiman;

Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan

permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan

lainnya yang berlaku ( KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain

sebagainya); dan

Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan

sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem

prasarana perkotaan yang sudah ada.

2.10. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan khusus yang bertumbuh sesuai kebutuhan dan karakteristik

wiilayah, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas

peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan

yang berlaku;

Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka

(darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan

fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh

manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan

infrastruktur;

Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem

daerah peruntukan;

Pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan

peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB,

sempadan bangunan, dan lain sebagainya);

Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam

kawasan lindung;

Pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan

budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi

utamanya; dan

Peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diantaranya

adalah sebagai basis militer.


III. Zona Sistem Prasarana Kabupaten

Zona pada sistem jaringan perkotaan yang terdiri dari areal pada jaringan

transportasi dan prasana penunjangnya, dengan ketentuan umum


Sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;

Sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya

masyarakatnya;

Mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku; dan

Pemerintah Kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem

perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi,

kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama.

3.1. Zona Sistem Jaringan Transportasi Darat

Areal sekitar sistem jaringan transportasi darat (jalan, jembatan,

terminal, halte), dengan ketentuan umum kegiatan sebagi berikut:

Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak

diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan

lalu lintas regional;

Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak

diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;

Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi

harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan

setengah ruas milik jalan ditambah 1;

- Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan aling

sedikit dengan ukuran sebagai berikut :

- Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;

- Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;

- Jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;

- Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu

- Lokasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi yang strategis dan

memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

3.2. Zona Sistem Jaringan Transportasi Laut

Areal sekitar sistem jaringan transportasi laut (pelabuhan), dengan


Pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung

sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan


Pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer

3.3. Zona Sistem Jaringan Transportasi Udara

Areal sekitar sistem jaringan transportasi udara (Bandar Udara), dengan


Bandar Udara harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai

dengan fungsi dari bandar udara.

Bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.

Harus memenuhi standar operasi penerbangan diantaranya yaitu :

- Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

- Tas Kawasan Kebisingan (BKK)

- Daerah Lingkungan Kerja (DLK)

- Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)

3.4. Zona Sistem jaringan Energi

Areal sekitar sistem jaringan energi (kabel listrik) dengan ketentuan

umum kegiatan sebagai berikut:

Ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan

SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali

berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang

berlaku.

3.5. Zona Sistem Jaringan Telekomunikasi

Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi (BTS) dengan ketentuan

umum kegiatan sebagai berikut:

Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan

tinggi menara; dan

Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara

bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi

(provider).

3.6. Zona Sistem JaringanSumber Daya Air

Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air (sungai,bendung dan

irigasi), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

Diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

perlindungan setempat

3.7. Sistem Prasarana Lingkungan

Areal sekitar sistem prasarana lingkungan (Tempat Pengolahan Sampah

terpadu), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:


TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan

permukiman;

Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati

oleh instansi yang berwenang;

Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan system sanitary

landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan

sampah.

F. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka implementasi Inpres No. 5/2008 tentang Fokus

Program Ekonomi 2008 – 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 19/2008 tentang Pengembangan Daerah Tertinggal Strategis,

Deputi Menko Perekonomian bersama Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan kajian bertajuk ”Kajian

Percepatan Pembangunan dan Peningkatan InvestasFsi Daerah

Tertinggal: Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar”, Pada tahun 2009.

Kajian ini didasari pertimbangan sebagai berikut: (i) Kabupaten

Kepulauan Selayar memiliki posisi yang strategis, tepat di tengah

bentang barat-timur NKRI. (ii) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki

sumberdaya alam yang dapat dijadikan lokomotif pembangunan

daerah, yakni perminyakan, perikanan dan pariwisata. Keunggulan

komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar akan

ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui serangkaian

rencana-rencana pembangunan yang visioner.

Melalui kajian ini telah disusun Cetak Biru Pembangunan

Kabupaten Kepulauan Selayar 2010 – 2025. Dalam Cetak Biru ini,

Pulau Selayar diarahkan menjadi Bandar Niaga Timur yang didukung

oleh pasokan produksi bahan-bahan dari pulau-pulau lain di

sekitarnya. Bandar Niaga Timur ini akan melayani pasokan barang ke

dan dari KTI, yang lalu-lintas transportasinya melalui Selat Selayar.

Selain itu, Bandar Niaga Timur ini akan melayani pemenuhan

kebutuhan basecamp supply industri perminyakan di KTI. Terkait

dengan pengembangan tersebut, sumberdaya perikanan yang

berlimpah juga akan dikembangkan menjadi suatu industri perikanan

terpadu. Demikian pula dengan sektor pariwisata, yang memiliki ikon

Taman Nasional Laut Takabonerate, yang akan diangkat menjadi pusat

destinasi wisata bahari berbasis konservasi alam. Khusus untuk


kawasan utara Pulau Selayar, berasarkan kondisi topografinya, maka

alokasi lahan pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan

sebagai berikut: (1) Industri perminyakan dan logistik, perkantoran,

dan zona industri UMKM seluas 2.800 hektar, (2) Ruang terbuka hijau

sekitar 500 hektar, dan (3) kawasan permukiman dan fasilitas

pendukung seluas 700 hektar.

2.1.1.2. Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS Tahun 2014 dapat diketahui bahwa

perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa

tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat

pertumbuhan relatif rendah dan berfluktuasi. Jumlah penduduk Kabupaten

Kepulauan Selayar pada tahun 2010 adalah sebesar 122.055 jiwa,

kemudian berkembang menjadi 123.283 jiwa pada tahun 2011, kemudian

pada tahun 2012 sebesar 124.553 jiwa dan data terakhir than 2013 menjadi

127.220 jiwa tersebar di 11 kecamatan, atau tumbuh rata-rata sebesar

1,43% pertahun dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan

Benteng yaitu sebesar 23.206 jiwa, sedang yang paling rendah adalah di

Kecamatan Buki. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2009 - 2013

KECAMATAN 2010 2011 2012 2013

PASIMARANNU 8 959 9 000 9 011 9 141

PASILAMBENA 6 786 6 889 6 985 7 164

PASIMASUNGGU 7 625 7 711 7 805 7 987

TAKA BONERATE 12 296 12 474 12 618 12 922

PASIMASUNGGU TIMUR 7 307 7 318 7 333 7 429

BONTOSIKUYU 14 332 14 407 14 506 14 754

BONTOHARU 12 484 12 586 12 704 12 959

BENTENG 21 344 21 870 22 412 23 206

BONTOMANAI 12 226 12 270 12 326 12 514

BONTOMATENE 12 571 12 622 16 673 12

867

BUKI 6 125 6 147 6 180 6 277

KEPULAUAN SELAYAR 122 055 123 283 124 553 127 220



B. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun

2013 adalah 94 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi

pada setiap kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan

Selayar masih belum merata. Kecamatan Benteng yang memiliki luas

wilayah sebesar 24,63 km2 dihuni oleh 23.206 jiwa penduduk. Hal tersebut

mengakibatkan kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng berada jauh

lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kabupaten

Kepulauan Selayar. Kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng pada

tahun 2013 mencapai 942 jiwa/km2. Adapun daerah yang memiliki

kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimarannu yaitu

47 jiwa/km2. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.5 Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun Terakhir

Kecamatan IC

Luas Area (Km2)

BANYAKNYA RATA-RATA

Desa

Rumah Tangga

Penduduk

Penddk Per Desa

Kepadatan Pddk per Km2

Anggota Rumah Tangga

PASIMARANNU 195,33 8 2 529 9 141 1 142 47 4

PASILAMBENA 114,88 6 1 859 7 164 1 194 62 4 PASIMASUNGGU 131,80 7 2 133 7 987 1 127 61 4 TAKA BONERATE 49,30 9 3 036 12 922 1 436 262 4 PSMSG TIMUR 67,14 6 1 912 7 429 1 238 111 4 BONTOSIKUYU 248,22 12 3 825 14 754 1 229 59 4 BONTOHARU 128,12 8 3 169 12 959 1 620 101 4

BENTENG 24,63 3 5 542 23 206 7 734 942 4 BONTOMANAI 136,42 10 3 200 12 514 1 251 92 4 BONTOMATENE 193,42 12 3 451 12 867 1 072 67 4

BUKI 68,14 7 1 651 6 277 8 96 92 4

2013

KEPULAUAN

2012

SELAYAR 2011

2010

2009

1 357,03 88 32 307 127 220 1 445 94 4

1 357,03 88 31 183 124 553 1 415 92 4

1

357,03 81 31 144 123 283 1 522 91 4

1 357,03 75 30 740 122 055 1 627 90 4

1 357,03 75 33 916 121 749 1 623 90 4


C. Komposisi Penduduk

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi

penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum

dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Selayar

masih mempunyai struktur penduduk sedang, sebab proporsi penduduk


berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40%. Pada tahun 2013

jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 31,55% (40.143

jiwa, terdiri dari 20.620 laki-laki dan 19.523 perempuan) dari total

penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif

(15-64 tahun) berjumlah 78.434 jiwa (61,65%) dan penduduk berusia 65

tahun ke atas hanya sekitar 6,79% atau 8.643 jiwa (terdiri dari 3.595 laki-

laki dan 5.048 perempuan). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan

grafik 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013

NO KELOMPOK

UMUR (TAHUN)

JUMLAH PENDUDUK

Laki-Laki Perempuan Total Sex

Rasio

2 0 – 4 7 070 6 769 13 839 104,45

3 5 – 9 7 539 7 049 14 588 106,95

4 10 – 14 6 011 5 705 11 716 105,36

5 15 – 19 4 471 4 476 8 947 99,89

6 20 – 24 3 986 4 645 8 631 85,81

7 25 – 29 4 851 5 626 10 477 86,22

8 30 – 34 4 522 4 956 9 478 91,24

9 35 – 39 4 413 4 796 9 209 92,01

10 40 – 44 3 885 4 527 8 412 85,82

11 45 – 49 3 465 3 876 7 341 89,40

12 50 – 54 3 043 3 582 6 625 84,95

13 55 – 59 2 397 2 608 5 005 91,91

14 60 – 64 1 843 2 466 4 309 74,74

15 65 + 3 595 5 048 8 643 71,22

JUMLAH (KAB/KOTA)

61 091 66 129 127 220 92,38


Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013

POPULASI (orang)

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

65++

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4


D. Ketenagakerjaan / Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang

sedang mencari pekerjaan. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

(SAKERNAS) 2013, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar

pada tahun 2013 sebesar 52.947 orang. Jumlah yang bekerja sebanyak

50.501 orang dan pengangguran 2.446 orang. Jumlah bukan angkatan

kerja sebanyak 33.702 orang dengan rincian 6.789 orang sekolah, 22.832

orang mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 4.081 orang

Tabel 2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan

No. Jenis Kegiatan Jumlah

1. Angkatan Kerja 52 947

- Bekerja 50 501

- Pengangguran 2 446

2 Bukan Angkatan Kerja 33 702

- Sekolah 6 789

- Mengurus RT 22 832

- Lainnya 4 081

Jumlah 86 649

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita,

indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan

Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas

garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Sementara itu, potensi

ekonomi pada suatu wilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing

sektor terhadap nilai PDRB. Variabel yang digunakan dalam PDRB terdiri

dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian,

pertambangan dan galian, industri, listrik dan air minum, bangunan,

perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, bank, lembaga

keuangan lainnya, jasa-jasa.

Besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah

sangat bergantung pada potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki dan

efektivitas pemanfaatannya. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun


2013, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar

telah mencapai 2.015.889,45 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar

harga konstan 2000, nilainya sebesar 600.583,85 juta rupiah.

Tabel 2.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)

NO LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012* 2013**

1 Pertanian 387 560, 75 457 664,36 543 535,10 639 024,27 749 381,27

2 Pertambangan dan galian

4 614,88 5 426,12 6 414,97 7 847,00 9 758,56

3 Industri 31 581,33 34 100,64 36 858,63 39 842,34 43 087,44

4 Listrik dan air minum 3 396,65 3 816,87 4 329,66 5 074,91 6 055,22

5 Bangunan 86 680,05 111 213,70 143 096,58 184 119,69 236 903,34

6 Perdagangan, hotel & restoran

111 527,48 126 553,33 145 000,76 167 801,49 194 190,83

7 Angkutan & Komunikasi

92 549,32 103 390,94 116 273,95 132 519,10 151 703,87

8 Bank & Lembaga keunagan lainnya

21 103,27 25 288,10 30 389,70 36 738,50 44 590,70

9 Jasa-jasa 178 266,36 264 203,10 360 161,50 496 111,28 580 281,24

PDRB / GRDP 917

280,09 1 131

657,10 1 386 060,85

1 709 076,56

2 015 889,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS 2014) *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 2.6 di atas diketahui bahwa struktur ekonomi di

kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor pertanian.

Pada tahun 2013 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 37,17

persen. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing

sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar

persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut

dalam perekonomian daerah tersebut.

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode

tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai

kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai sumberdaya ekonomi

dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan

penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh

pertambahan nilai yang diperoleh dari produksi barang dan jasa.

Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka

secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jika

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap

produksi barang dan jasa yang sifatnya jangka panjang.


PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu

periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun

yang bersangkutan. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan

(disebut juga PDRB Riil) pengertiannya sama dengan atas dasar harga

berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar

tertentu. Nilai barang dan jasa atas dasar harga konstan menggambarkan

perubahan volume/ kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga

telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar

tertentu (misalnya harga pada tahun 2000). Penghitungan atas dasar

konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara kesuluruhan

atau sektoral, juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu

daerah dari tahun ke tahun. Berikut disajikan PDRB menurut Lapangan

Usaha atas dasar Harga Konstan 2000:

Tabel 2.9. PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)

NO. LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012 2013**

1 2 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pertanian

Pertambangan dan Galian

Industri

Listrik dan Air Minum

Bangunan

Perdagangan, Hotel &

Restoran

Angkutan & Komunikasi

Bank dan Lemb. Keuangan

lainnya

Jasa-jasa

PDRB /GRDP

167.785,11

2.714,88

23.575,71

1.758,83

41.381,78

61.445,59

51.342,62

14.547,81

64.116,42

428.668,75

181.871,73

3.115,18

24.360,39

1.930,18

46.481,78

65.246,69

55.248,32

16.427,32

68.332,68

463.014,27

197.943,73

3.597,74

25.164,68

2.162,23

52.831,37

69.753,26

59.836,39

18.641,55

72.545,74

502.476,68

215.507,90

42.701,00

26.011,01

2.466,65

61.249,30

75.317,96

65.460,48

21.290,95

77.041,35

548.615,35

233.858,37

5.095,50

26.892,41

2.839,81

71.925,05

81.553,77

71.820,56

24.550,80

82.047,57

600.583,85

(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014)

Jika dibandingkan dengan angka PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

yang mencapai 184.783.059,05 Juta Rupiah pada Tahun 2013, maka

kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi

Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Ini dapat dikatakan

bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai

saat ini masih seiring dengan perekembangan ekonomi Sulawesi

Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Tahun

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Persentase PDRB Kabupaten

Kepulauan Selayar Terhadap Sulawesi

Selatan (%) Kep. Selayar (Rp.) Sulawesi Selatan (Rp.)

1 2 3 4

2009 2010 2011

2012*) 2013**)

917.280,09

1.131.657,28 1.386.060,85 1.709.076,56 2.015 889,45

99.707.775,80 117.862.210,18 137.389.879,40 159.427.096,97 184 783 059,05

0,96 1,00 1,04 1,07 1,09

(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014)

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas, secara langsung

maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian

kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan

kesejahteraan masyarakat. Bila pendapatan per kapita kita semakin

meningkat, maka dapat mempengaruhi berbaikan daya beli

masyarakat, peluasan kesempatan kerja, menurunya jumlah penduduk

miskin serta masa depan perekonomian dapat semakin membaik

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB Atas

Dasar Harga Berlaku sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah

persentase perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 serta Perkembangan Dan Pertumbuhan Tahun

2009-2013

Tahun

PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)

Perkembangan (%)

PDRB ADH Konstan

2000 (Juta Rp)

Pertumbuhan (%)

1 2 3 4 5

2009

2010

2011

2012*)

2013**)

917.280,09

1.131.657,78

1.386.060,85

1.709.076,56

2.015.889,45

18,93

23,37

22,47

23,30

17,95

428.668,75

463.014,27

502.476,68

548.615,68

600.583,85

7,89

8,01

8,52

9,18

9,47

Rata-rata - 21,72 - 8,17

(Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014)


Perkembangan nilai PDRB dalam periodesasi 2009-2013 terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 perkembangan ekonomi di

Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi hal ini ditunjukkan

dengan nilai yang positif dengan perkembangan 22,30 persen pada

tahun 2011, meningkat menjadi 23,30 persen pada tahun 2012,

kemudian turun menjadi 17,95 persen pada tahun 2013.

bementara itu Berdasarkan data Selayar Dalam Angka Tahun

2014, diketahui bahwa Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Kepulauan Selayar menempati rangking Kedua tertinggi pada 24

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan setelah Luwu Timur (9,62), Palopo

(8,99) dan Makassar (8,91). Gambaran detail pertumbuhan ekonomi dan

PDRB di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2013 dapat dilihat

pada Grafik 2.2

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2009-2013

7.89 8.018.52

9.18 9.47

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009 2010 2011 2012 2013

pe

rse

nta

se

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2014

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian

ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi.

Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan

perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat

dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga

dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan

penawaran terhadap barang dan jasa. Adapun gambaran laju inflasi

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


Grafik 2.3 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

6,8 6,4

11,12

9,21

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009

Pe

sen

tase

Tahun

Sumber: Selayar Dalam Angka (BPS 2014)

C. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk)

sebagai angka yang menunjukkan Pendapatan Perkapita adalah salah satu

angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek

perekonomian suatu wilayah. PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan

Selayar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB

Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun mengalami

peningkatan, sementara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan

Selayar pada tahun 2013 sebesar 9,47%, sebagaimana terlihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 2.12. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Selayar 2000 ADHAB dan ADHK Periode Tahun 2009 – 2013

No. TAHUN Harga Berlaku Harga Konstan

2000

PDRB PERKAPITA (Rp)

1 2009 7.600.677 3.551.993

2 2010 9. 271.699 3.793.489

3 2011 11.242.919 4.075.799

4 2012* 13.721.681 4.404.677

5 2013** 15.848.188 4.721.571

PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

1 2009 18,93 7,89

2 2010 23,37 8,01

3 2011 22,47 8,52

4 2012* 23,30 9,18

5 2013** 17,95 9,47

Sumber : Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2014 (BPS 2014) *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara


D. Pemerataan Pendapatan

Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai sebagai salah

satu indikator untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat. Dimana

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai

tambah bruto per penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga

konstan dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan nyata

pendapatan perkapita. Angka Perkapita Bruto (atas dasar harga konstan

tahun 2000) penduduk Kepulauan Selayar pada tahun 2012 sebesar

4.404.677 rupiah meningkat menjadi 4.721.571 rupiah pada tahun 2013.

E. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dapat memberikan

gambaran umum kondisi pendapatan penduduk. Sehingga adanya

perubahan terhadap angka kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator

kesejahteraan penduduk. Seiring dengan membaiknya perekonomian

Kabupaten Kepulauan Selayar, maka angka kemiskinan juga

memperlihatkan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan dalam

lima tahun terakhir. Pada Tahun 2005 Angka Kemiskinan di Kabupaten

Kepulauan Selayar tercatat sebesar 22,71%. Pada Tahun 2009 Angka ini

diprediksikan menurun sampai pada angka 17,15%. Prediksi ini didasarkan

pada trend penurunan pertahunnya serta meningkatnya pertumbuhan

ekonomi serta meningkatnya kuantitas dan kualitas program

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima

tahun terakhir. Secara detail trend Angka Kemiskinan Kabupaten

Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik 5 di bawah ini:

Grafik 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2007-2011

117,860 119,811 121,749 122,055 122,055

23,800 22,100 19,830 18,286 17,318

0

50,000

100,000

150,000

Pe

nd

ud

uk

2007 2008 2009 2010 2011

Tahun

Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk

Sumber : Kepulauan Selayar Dalam Angka In Figure 2014


F. Angka Pengangguran

Selain Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran juga adalah sala

satu indikator penting tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat,

sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. Angka pengangguran di

Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan yang cukup

signifikan dalam 5 (lima) Tahun terakhir, bahkan pada tahun 2010 lebih

rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana digambarkan dalam

grafik 2.5 di bawah ini:

Grafik 2.5 Angka Pengangguran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2005-2010

Sumber : BPS 2011

G. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator penting

keamanan suatu Daerah, bahkan dapat memberikan gambaran

kesejahteraan secara sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten

tersebut. Semakin rendah tingkat krimaniltas menunjukkan semakin

kondusifnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Gambaran

Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada

grafik 2.6 berikut:

Grafik 2.6 Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2009

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

24,000

24,500

2006 2007 2008Jumlah 24,200 23,800 22,100

Tahun

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2009


2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap

indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi

murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup,

persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang

bekerja. Selama lima tahun terakhir, Angka-angka ini menunjukkan trend

meningkat, walaupun jika dibandingkan dengan standar yang ada, belum

mencapai target dan standar yang ditetapkan.

Tabel 2.13 Analisis Kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014

NO Bidang dan Indikator Capaian Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

1. Pendidikan

1.1. Indeks Pendidikan

1.2. Angka Melek Huruf 87,10 87,2

3 89,2

3 89,8

6

1.3.

Angka rata-rata lama sekolah ~ Laki-Laki ~ Perempuan

6,58 6,22

6,75 6,35

7,05 6,85

7,2 7,09

1.4. Angka Partisipasi Kasar 90,10 92,5

9 102,92

107,84

1.5. Angka pendidikan yang ditamatkan

71,28 71,92

71,64

72,93

1.6. Angka PartisipasiMurni

1.6.1

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

85,5 87,8 94,8 97,34

1.6.2

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

52,7 54,3 60,2 66,28

1.6.3

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

35 37 43 48

2. Kesehatan

2.1. Indeks Kesehatan

2.2. Angka kelangsungan hidup

bayi 81,96

89,3

0

89,6

0

86,9

6 86,96

2.3. Angka usia harapan hidup 67,74 67,8

8 68,0

2 69,1

8

2.4. Persentase balita gizi buruk 0,86 0,82 0,76 0,05

3. Ketenagakerjaan

3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

6,84 6,52 6,94 7,04 7,14

Sumber : Diknas, Diskes, Dissosnakertrans Kab. Kepulauan Selayar Tahun

2010


2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap

indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan

jumlah gedung olah raga. Data di bawah ini menunjukkan bahwa kinerja

terhadap seni budaya dan olah raga di Kabupaten Kepulauan Selayar masih

perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.14 Analisis Kinerja Atas Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014

NO Bidang dan Indikator

Capaian Kinerja

2010 2011

2012 2013

2014

Kebudayaan

1.1. Persentase group kesenian / kebudayaan per 10.000 penduduk

0.9 1.08

1.25 1.25

1.33

1.2. Jumlah gedung seni budaya/10.000 Penduduk

- - - - -

Pemuda dan Olahraga

2.1. a. Jumlah klub olahraga 26 26 26 26 26

2.2. b. Jumlah gelanggang/balai

remaja 5 5 5 6 6

2.2.2. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang

menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek

pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, dan fokus

layanan urusan pilihan.

2.2.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap

indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wjib pemerintahan

Daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,

perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan,

lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan

keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha kecil

menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga,


kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,

ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statstik,

kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Tabel 2.15 Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014


2010 2011 2012 2013 2014

Pendidikan

1 Pendidikan dasar:

1.1. Angka partisipasi sekolah 15,791 16,449 16,990 17,765 17,875

1.2. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

0,97 0,93 0,9 0,86 0,86

1.3. Rasio guru / murid 94,77 94,77 94,77 94,77 96,73

1.4. Rasio guru / murid per kelas rata-rata

69,93 71,24 69,93 71,24 84,97

2 Pendidikan menengah:

2.1. Angka partisipasi sekolah 80,29 80,39 80,49 73,41 84,97

2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

95,16 95,16 95,16 100 98,41

2.3 Rasio guru terhadap murid 69,35 69,35 69,35 70,97 80,95

2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

72,58 72,58 72,58 74,19 79,37

2.5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

108.910 112.015 113.198 114.341 115.495

3 Fasilitas Pendidikan:

3.1 Persenyase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

51 56 61 65 73

3.2

Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

65 76 63 57 57

4 PendidikanAnakUsiaDini (PAUD)

4.1 PendidikanAnakUsiaDini (PAUD)

4017 4284 4261 4527 4714

5 AngkaPutusSekolah:

5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,78 0,72 0,68 0,38 0,86

5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,13 0,11 0,38 0,76 1,38

5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,98 0,96 0,86 0,76 0,32



2010 2011 2012 2013 2014

6 AngkaKelulusan:

6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100 98,35 99 100 100

6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100 99,94 100 100 100

6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

100 99,36 100 100 100

6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

91,63 92,61 93,61 92,85 87,83

6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

90 93,3 94,86 94,91 102,79

7 Tingkat penyelesaian sekolah

7.1 Tingkat penyelesaian sekolah SMP/MTs

13 12 53 30 7

7.2 Tingkat penyelesaian sekolah SMA/MA

0 0 0 43 5

7.3 Tingkat penyelesaian sekolah SMK

0 0 0 33 59

8 Guru berkeahlian

8.1 Persentase guru berkeahlian / bekompoten SD/MI

91 95 94 92 95

8.2 Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMP/MTs

100 100 100 100 100

8.3 Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMA/MA

100 100 100 100 100

8.4 Persentase guru berkeahlian / bekompoten SMK

100 100 100 100 100

8.5 Persentase guru berkeahlian / bekompoten Paket A,B & C

83 88 70 86 77

9 Guru Lulus Sertifikasi 23,2

9.1 Persentase guru lulus sertifikasi SD/MI

5 13 16 24 29

9.2 Persentase guru lulus sertifikasi SMP/MTs

11 25 36 40 45

9.3 Persentase guru lulus sertifikasi SMA/MA

15 21 31 37 39

9.5 Persentase guru lulus sertifikasi SMK

14 26 34 37 39

Kesehatan

1 Rasio posyandu per satuan balita

2,06 2,10 2,06 2,61 4,65



2010 2011 2012 2013 2014

2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

64,75 64,08 63,43 65,25 62,12

3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,82 0,81 0,80 0,79 0,75

4 Rasio dokter per satuan penduduk

24,58 22,71 25,14 18,87 13,47

5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk

172,06 168,00 150,00 135,30 140,70

6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

40,82 28,26 74,93 69,12 58,9

7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

80,98 85,54 88,89 92,03 86,66

8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

57,38 72,84 74,42 76,14 78,87

9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100

10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100 65,41 29,9 69,33 82,02

11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 100 100 100 100

12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

72,9 92,58 94,10 42,58 73,05

13 Cakupan kunjungan bayi 36,88 57,38 83,71 92,34 89,81

14 Pemanfatan Puskesmas (%) 180,680 277,602 293,446 297,780 129,446

15 Pemanfaatan pembantu puskesmas (%)

148,04 225,17 235,60 234,10 96,87

16 Av LOS (3-12 hari) 8,1 7,4 4,8 4,5

17 BOR (75-85%) 68,9 61,5 60,5 63,8

18 BTO (> 30 Kali) 31,07 30,42 19 22,7

19 TOI (1-3 hr) 1,03 4,6 7,6 5,8

20 NDR (25) 32,2 21,1 35,4 24,1

21 GDR (45) 43,5 53,9 35,4 35,7

Kebersihan dan Pertamanan

A Kebersihan Kota

1 Jumlah RT yang memiliki Tempat Sampah

1.956 2.684 2.969 2.969 3.139

2 Volume sampah yang terangkut (m3)

62,1 m3 62,09

m3 62,01

m3 59,44

m3 62,37 m3

3 Luasan Lokasi TPA yang dikelola (ha)

3.4065 ha

3.4065 ha

3.4065 ha

4.110 ha 4.110 ha



2010 2011 2012 2013 2014

B Pertamanan, Pemakaman & Pemadam Kebakaran

4 Jumlah Taman Kota 4 5 5 6 6

5 Jumlah Taman Rekreasi - - - - -

6 Luasan pemakaman yang dikelola

7.142 7.149 7.149 7.149

7.149

Pekerjaan Umum

1 Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

49,83 53,52 55,37 58,13 59,06

2 Panjang (m) jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

343,55 369,57 381,77 400,81 407,18

3 Rasio Jaringan Irigasi 23,04 23,04 72,88 5,61 7,42

4 Jumlah tempat ibadah per satuan penduduk

- - - - -

5 Persentase rumah tinggal bersanitasi

41,20 43,80 49,64 54,65 57,20

6 Rumah Tangga yang memiliki sarana air bersih

43,7 62,7 68,9 72,3 80,00

7 Panjang jalan dilalui Roda 4 (M)

517,64 532,69 540,49 550,01 553,49

8 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

57,40 59,80 61,43 65,40 68,60

9

Persentase tanggul pengaman pemukiman,pantai & sungai di semua wilayah rawan bencana dalam kondisi baik

55,49 55,56 55,76 57,39 61,09

10 Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisibaik

76,15 76,15 67,61 74,63 72,16

Penataan Ruang

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

- - - - -

2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

1:29 1:24 1:21 1:20

3 Ruang publik yang berubah peruntukannya

- - - - -

4 Rasio rumah layak huni 1:200 1:150 1:100 1:47 1:40

5 Rasio permukiman kumuh 1:70 1:65 1:60 1:59 1:59

Perencanaan Pembangunan

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada



2010 2011 2012 2013 2014

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

70% 75% 75% 80% 80%

Perhubungan dan Komunikasi

1 Jumlah pelabuhan laut - - - - -

2 Jumlah Pelabuhan Ferry 2 2 2 2 2

3 Jumlah Tambatan Perahu 2 12 17 24 12

4 Jumlah Rambu Suar 2 2

5 Jumlah Pelabuhan Udara 1 1 1 1 2

6 Jumlah Kepemilikan Kir Angkutan Umum

242 279 180 216 225

7 Jumlah Rambu-Rambu lalu Lintas yang Terpasang

117 30 65 123

8 Panjang Guadrail yang Terpasang

200 156

9 Jumlah Deliniator yang Terpasang

58

10 Panjang Marka Jalan 2.941

11 Jumlah Taffic Light 4

12 Jumlah Jaringan Telekomunikasi

4 4 4 4 4

13 Jumlah Tower (BTS) yang Terpasang

28 31 34 38 42

14 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

12 17 17 19 21

15 Jumlah Penyiaran Radio/TV Kabel

2 3 3 3 3

16 Jumlah Warnet

17 Website Milik Pemda 1 1 2 4 5

18 Jumlah KIM yang Terbentuk

1 1 5 9 11

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Cakupan Penerbitan KTP 70 75 80,3 85 95

2 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

30 35 77,5 80 85

3 Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Penduduk Beragama Non Islam

100 100 100 100 100

4 Cakupan Penerbitan KK 98 100 100 100 100

5 Pasangan Berakte Nikah (Non Islam)

114 116 116 123 126

6 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

27 30 33 34 36



2010 2011 2012 2013 2014

7 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Ada Ada Ada Ada Ada

8 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Belum Sudah Sudah Sudah Sudah

9 Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Sipil

52 55 70 72 75

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Cakupan kegiatan pemberdayaan perempuan

5 7 10 14 14

2 Rasio KDRT 100 243 140 140 183

3 Partisipasi angkatan kerja perempuan

53,18 45,66 45,65 47,7 47,35

4

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

9 27 8 8 12

5 Jumlah kelompok anak yang dibina

19 5 26 26 26

6 Proporsi tindak kekerasan terhadap anak

8 10 3 12 28

Keluarga Berencana

1 Rata-rata jumlah anak per keluarga (standar 2 anak)

1,8 1,1 1,1 1,1 1,1

2 Cakupan peserta KB baru (target 100%)

101,24 102,63 109,03 91,88 77,91

3 Cakupan akseptor aktif (Target 60%)

74,77 86,96 80,27 83,48 76,12

4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

42.808 35.001 31.931 30.831 32.827

Sosial, KetenagaKerjaan dan Transmigrasi Lokal

1 Angka partisipasi angkatan kerja (%)

6,84 6,52 6,94 7,04 7,14

2 Rasio penduduk yang bekerja (%)

79,70 82,30 96,70 94,90 94,90

3 Pencari kerja yang ditempatkan (%)

6,33 - 0,45 - 3,18

4 Cakupan pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan

2,33 4,97 3,52 2,16 7,83

5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

20,20 17,60 0,32 6,61 5,88

6 Keselamatan dan perlindungan (%)

83 80 80,5 79 87

7 Transmigrasi swakarsa (%) - - - - -

9

Jumlah lulusan: S1 S2 S3

600

5 -

617

- -

649

- -

855

- -

903

- -



2010 2011 2012 2013 2014

Koperasi dan UMKM

1 Persentase koperasi aktif 72,83 72,47 73,37 68,89 71,96

2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

3859 1609 1895 1940 2186

3 Jumlah BPR / LKM Gapoktan

- - - - -

4 Usaha Mikro dan Kecil 9870 9962 10801 10801 1138

Penanaman Modal

1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

91 139 110 206 106

2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)

21.039.325.000

36.036.590.000

47.114.260.189

53.538.735. 600

27.336.147. 039

3 Tenaga yang ikut Diklat PTSP (%)

- - 0,3 % 0,4 % -

Kebudayaan

1 Jumlah grup kesenian dan kebudayaah (target 1 grup / 10.000 pdk)

4 5 5 5 6

2 Penyelenggaraan festival / pergelaran seni dan budaya

2 2 2 2 2

3 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

2 2 2 2 2

4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (standar 20%)

30 30 30 30 30

5 Organisasi pemerhati kebudayaan

- - - - 1

Kepemudaan dan Olah Raga

1 Jumlah organisasi pemuda 34 34 34 34 35

2 Jumlah organisasi olahraga 26 26 26 26 26

3 Jumlah kegiatan kepemudaan

2 2 2 2 2

4 Jumlah kegiatan olahraga 2 2 6 5 5

5 Gelanggang / balai remaja

(selain milik swasta)

5 5 5 6 6

6 Lapangan olahraga

29 29 29 29 29

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

A Fasilitasi penguatan Ormas (%)

65 68 70 70 64



2010 2011 2012 2013 2014

B Penguatan kelembagaan Demokrasi

10 Parpol

(100%)

10 Parpol

(100%)

10 Parpol

(100%)

10 Parpol

(100%)

10 Parpol

(100%)

C Sosialisasi Bela Negara 40

Siswa 40 Siswa 40 Siswa 60 Siswa

100 Siswa

2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

A Desk Pemilu Legislatif (%) - - - - 69,49

B Desk Pilgub / Pilkada 82,28

(PILBUP) - - 78,12

(PILGUB)

-

C Desk Pilpres - - - - 60,37

3 Pembinaan dan fasilitasi Partai Politik

A

Pembentukan Tim

Penelitian dan Peeriksan Administrasi Bantuan Parpol

100 100 100 100 100

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

7 7 7 7 7

2 Rata-rata jumlah keluarga binaan PKK

3 5 6 6 7

3 Jumlah LSM yang dibina (%)

35 40 40 68 75

4 LPM aktif dan berprestasi (%)

50 75 75 80 85

5 PKK aktif (%) 85 95 90 95 98

6 Posyandu aktif (%) 80 89 89 93 98

7

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)

25 35 35 50 75

8 Sarana prasarana pemerintahan Desa dalam kondisi baik (%)

75 78 80 85 90

9 Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan secara baik (%)

70 75 78 80 85

10

Desa yang menyampaikan laporan pemerintaahan (LPPD,LKPD) tepat waktu (%)

65 75 80 85 90

11 Jumlah kegiatan yang terkait otonomi Desa yang dikoordinasikan

- - - 85 -



2010 2011 2012 2013 2014

12

Penggerak otonomi Desa (LPM,PKK dll) yang dibina (%)

70 75 80 85 90

Inspektorat

1 Pengwasan represif (PKPT) terhadap objek pemeriksaan (standar 114/th)

121,27% (Target RPJMD

47 Obrik,

Realisasi 57

Obrik)

121,95 %

(Target RPJMD

41 Obrik,

Realisasi 50

Obrik)

89,47 % (Target RPJMD

57 Obrik,

Realisasi 51

Obrik)


74 Obrik,

Realisasi 45 Obrik

136,6 % Target RPJMD

90 Obrik,

Realisasi 123

Obrik

2

Pegawasan Represif (kasus/khusus) terhadao objek pemeriksaan (standar 114/th)


16 Obrik,

Realisasi 22

Obrik)

162,5 % (Target RPJMD 8 Obrik, Realisasi

13 Obrik)


16 Obrik,

Realisasi 19

Obrik)


24 Obrik,

Realisasi 8 Obrik)

25 % (Target RPJMD

32 Obrik,

Realisasi 8 Obrik)

3 Pengawasan Preventif terhadap objek pengawasan (Standar 116 th)

133,3 % (Target RPJMD 3 Obrik, Realisasi 4 Obrik


21 Obrik,

Realisasi 20 Obrik


21 Obrik,

Realisasi 24 Obrik


21 Obrik,

Realisasi 24 Obrik


21 Obrik,

Realisasi 24 Obrik

4 Kerugian Negara/Daerah (Standar <0,1%)

0,43 % (Target RPJMD 0,5 %)





5 Persentase Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APFP

- - -

75,56 % (Target RPJMD 50 %,

Realisasi 37,78 %)

64,07 % (Target RPJMD 65 %,

Realisasi 41,65 %)

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

1 Persentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu

92 81 94 83 95

2 Temuan audit BPK - Disclaim

er WDP

Disclaimer

Belum di Audit

3 Persentase sertifikat tanah aset pemerintah daerah

- - 54,1 56 54



2010 2011 2012 2013 2014

4 Persentase peningkatan pajak daerah

14,4 63,7 6,2 -5,3 14,8

5 Persentase peningkatan retribusi daerah

5,46 -11,99 87,4 -30,07 -22,9

6 Persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah

2,89 5,48 3,64 2,99 2,64

Kepegawaian Daerah

1 Rata-rata Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)

5 5 5 5 5

2

Tingkat Cakupan KAsus Pelanggaran Disiplin Pegawai yang Ditindaklanjuti/Diselesaikan (org)

- - 1 2 3

3

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai SKPD dengan Kompetensi Pegawai (%)

80 80 85 85 85

4

Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Aparatur sesuai Jenjang Jabatan (%)

80 80 85 90 90

5 Persentase Ketersediaan Formasi dan Bezetting (%)

85 90 90 90 90

6

Persentase Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan/Pengalaman Kerja/Diklat yang Pernah Diikuti dengan Jabatan Struktural yang Diikuti (%)

85 85 90 90 95

7 Persentase CPNSD yang Bersyarat Diangkat Menjadi PNSD (org)

75 307 208 - 17

8 Persentase Jabatan Struktural yang Terisi

603 629 618 599 645

9 Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)

90 90 100 100 100

10 Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)

90 90 95 95 95

11 Persentase Jumlah Peserta yang Diterima dalam Seleksi Praja IPDN (org)

2 2 3 1 1

12 Meningkatnya Jumlah Aparat yang Mendapat Penghargaan (org)

275 96 303 190 134



2010 2011 2012 2013 2014

13

Menurunnya Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai: ~ Kehadiran (%) ~ Pelanggaran Lainnya (org)

85 -

85 2

85 1

85 2

85 2

Ketahanan Pangan

1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga (Rp)

350.729 460.471 472.052 436.974

* -

2 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Rp)

137.152 194.304 208.960 178.297

* -

3 Jumlah kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Perda dan Perbup

1 - 1 2 1

4 Persentase Ketersediaan pangan (Ton)

3,383 2,377 2,811 2,768 -

Statistik

1 Buku ”Kepulauan Selayar Dalam Angka”

Ada Ada Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada

Perpustakaan dan Kearsipan

1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (Org)

53.736 42.219 37.634 42.439 40.647

2 Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (Org)

399 263 262 931 1.177

3 Jumlah Layanan Sirkulasi/Peminjaman (Org)

9.151 4.457 925 2.670 4.186

4 Jumlah Pegunjung layanan internet

2.768 187 193 56 43

5 Layanan Mobil Keliling (Desa)

24 24 30 32 35

6 Layanan Kapal Keliling (Pulau)

3 3 3 4 5

7 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)

3.785 7.127 2.107 14.241 5.284

8 Koleksi Koran (exp) 3 Judul

789 exp 3 Judul 849 exp

3 Judul 857 exp

3 Judul 860 exp

4 Judul 706 exp

9 Koleksi Koran (exp) 6 Judul

114 exp 5 Judul 92 exp

8 Judul 136 exp

7 Judul 124 exp

7 Judul 82 exp

10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan Buku

19 15 2 88 8

10 Pengelolaan arsip secara baku (%)

100 100 100 100 100

11 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada

Belum Ada


Secara umum data-data di atas menujukkan adanya kecenderungan

peningkatan kinerja di Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar

dalam lima Tahun terakhir. Namun demikian masih banyak capaian-

capaian yang masih sangat perlu mendapat perhatian, antara lain mengenai

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih tingginya Angka Putus Sekolah

serta masih rendahnya persentase Guru yang memenuhi kualifikasi

S1/DIV. Demikian halnya dengan kinerja di Bidang Kesehatan, terjadi

peningkatan kinerja dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2014,

walupun jika dibandingkan dengan standar yang ada (Nasional maupun

Provinsi), masih ada beberapa capaian yang rendah, antara lain cakupan

Desa UCI, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA, cakupan kunjungan bayi, dan lain-lain.

Selanjutnya tentang kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar,

sampai Tahun 2010 terdapat panjang jalan 796,19 km yang terdiri dari

106,70 km Jalan Provinsi yang sejak tanggal 31 Desember 2009

berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor

631/KPTS/M/2009 telah berubah status menjadi Jalan Nasional dengan

kondisi baik 3,00 km, sedang 31,64 km, rusak ringan 60,00 km dan rusak

berat 12,06 km, dan 689,49 km Jalan Kabupaten dengan kondisi baik

400,94 km, sedang 80,30 km, rusak ringan 107,30 km dan rusak berat

100,95 km. Sedangkan jembatan kabupaten jumlah 141 buah (panjang

1.181 m), dengan kondisi baik 95 buah (911,0 m), sedang 19 buah ((88,50

m), rusak ringan 16 buah (80,50 m) dan rusak berat 11 buah (101,0 m)

serta rencana jembatan/sungai 4 buah.

Mengenai kondisi prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi

sampai akhir tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdata

sebanyak 27 daerah irigasi (DI) dan sebagai irigasi desa kategori irigasi semi

teknis dengan luas daerah potensial sebanyak 4.280 Ha dan luas daerah

funsional sebanyak 2.415 Ha. Pengembangan pengelolaan sumber daya air

(SDA) untuk irigasi dan air bersih kedepan sangat perlu untuk

dikembangkan, disebabkan semakin menurunnya kualitas dan kuantitas

sumber daya air akibat penebangan liar, penambangan galian golongan C

dan juga pola pertanian yang berpindah-pindah oleh masyarakat yang

mengakibatkan gundulnya hulu sungai dan tergerusnya daerah aliran

sungai (DAS). Aktifitas pertanian masyarakat di pulau Jampea sering

mengalami gagal panen hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan

masyarakat setempat, walaupun pada pulau tersebut telah ada beberapa

daerah irigasi dengan kategori irigasi desa (semi teknis) yang kondisi


fisiknya belum memadai untuk mengairi areal persawahan yang ada.

Demikian pula kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari

gugusan kepulauan yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani-

nelayan yang masih memakai pola pertanian berpindah-pindah yang

menyebabkan tingginya kerawanan akan bencana terutama longsornya

pinggir sungai akibat banjir, abrasi pantai dan pendangkalan sedimen pada

muara intrusi air laut ke darat yang dapat mengancam permukiman

penduduk pesisir pantai, berkurangnya sumber air tanah/tawar maupun

kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.

Upaya pemerintah untuk mendapatkan bantuan pembangunan di

bidang energi listrik selama lima tahun terakhir, telah memberikan dampak

yang cukup sugnifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pembangunan jaringan

listrik interkoneksitas dan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu

yang sudah dapat dirasakan oleh hampir sebahagian besar penduduk

Kabupaten Kepulauan Selayar. Penambahan kapasitas pembangkit PLTD

milik PLN, meningkat dari 3.288 kW pada 2005 menjadi 5.836 kW pada

2009. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memberikan bantuan

mesin pembangkit untuk wilayah-wilayah yang belum atau sulit terjangkau

jaringan listrik, termasuk pemberian PLT Surya yang tersebar di 42 desa di

wilayah kepulauan sebanyak 2.304 unit. Khususnya pada wilayah

kepulauan yang sebahagian besar desa - desa yang ada diwilayah

kepulauan belum menikmati listrik, masyarakat mengandalkan penerangan

dengan lampu petromaks atau lampu teplok dan sebahagian dengan

pembangkit listrik tenaga diesel yang tentu saja membutuhkan biaya yang

cukup besar. Mengingat jumlah terbesar penduduk miskin terdapat di

wilayah kepulauan, maka salah satu alternative penanggulangan peyediaan

penerangan listrik adalah dengan penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga

Surya (PLTS) yang secara ekonomis dapat meringankan beban biaya hidup

masyarakat miskin.

Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa kinerja pelayanan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Keluarga

Berencana, masih perlu terus ditingkatkan. Khusus dalam hal perlindungan

anak, perlu peningkatan pembinaan kelompok anak dan pelibatan

kelompok anak dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan

pembangunan. Dalam bidang KB, masalahnya adalah masih tingginya

persentase kelurga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Dalam bidang pelayanan sosial, secara umum kinerja pemerintah

dapat dikatakan masih kurang, antara lain ditunjukkan dengan masih


rendahnya cakupan penanganan keluarga berumah tidak layak huni,

wanita rawan sosial ekonomi serta masih rendahnya penanganan anak-

anak terlantar.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan beberapa

regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai bentuk kebijakan

ketahanan pangan daerah antara lain:

1. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2919 tentang

Dewan Ketahanan pangan;


Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumber Daya Lokal;


Dewan Ketahanan Pangan;

4. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45.a Tahun 2013 tanggal 26

Desember 2013 tentang Pelayanan SPM Bidang Ketahanan Pangan;


Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Selanjutnya capaian kinerja dalam ketenagakerjaan selama Tahun

2006 – 2010 diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya data base tenaga kerja daerah pada Tahun 2008.

2. Tersedianya instruktur dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) yang

professional

3. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelathan bagi pencari kerja

sebanyak 50 orang pada tahun 2008 dan sebanyak 60 orang pada tahun

2010.

4. Tersediannya sarana dan prasarana BLK yang memadai sejak Tahun

2008.

5. Tersedianya bahan dan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan

kerja, melalui kegiatan pengadaan bahan materi pendidikan dan

pelatihan keterampilan kerja pada Tahun 2010.

6. Terlaksananya pelatihan-pelatihan di BLK.

7. Telah dilaksanakan pelatihan kerja pemagangan yang diikuti 4 orang

pada Tahun 2008 dan 5 orang pada tahun 2009.

8. Telah dilaksanakan kegiatan padat karya dan perluasan kesempatan

kerja.

9. Telah dilaksanakan pemberian bantuan alat perbengkelan pada 5 (lima)

kelompok (15 orang) tenaga kerja pada tahun 2009, pendampingan


usaha baru 1 paket, pengadaan bibit cangkeh 1 paket dan perintisan

jalan tani 1 paket pada tahun 2008.

10. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi pasar kerja, melalui

penyebaran informasi pasar kerja dan bursa kerja online paa tahun

2009.

11. Terjaganya keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja, melalui

kegiatan pemantauan, pengawasan, perlindungan dan penegakan

hukum serta keselamatan dan kesehatan kerj pada tahun 2010

Adapun dalam bidang ketransmigrasian, beberapa indikator kinerja

yang telah dicapai antara lain tersedianya lokasi sebagai areal lokal

transmigrasi, melalui kegiatan Survey Identifikasi Calon Areal (SICA), serta

meningkatnya kesejahtraan transmigran lokal, melalui pemberian bantuan

kepada keluarga transmigran lokal. Disamping itu juga telah tersedia peta

pengukuran yang berstatus tanah negara areal penggunaan lain (APL).

Layanan perpustakaan merupakan saah satu jenis layanan publik

yang sangat penting mengingat berhubungan langsung dengan upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat da sumber daya

manusia aparatur. Oleh karena itu perhatian Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar terhadap kinerja layanan ini cukup besar, antara lain

dengan penyediaan fasilitas dan sarana perpustakaan penunjang seperti

mobil perpustakaan keliling dan kapal perpustakaan keliling. Adapun

kinerja layanan Perpustakaan Daerah Kabuaten Kepulauan Selayar dalam 5

(lima) tahun terakhir boleh dikatakan cukup baik, antara lain ditunjukkan

dengan tingginya jumlah pengunjung setiap tahunnya serta senantiasa

bertambahnya jumlah anggota. Namun demikian dalam rangka lebih

meningkatkan kinerja layanan ini maka penambahan koleksi buku perlu

terus mendapat perhatian utama, mengingat jumlah buku yang masih

kurang.

2.2.2.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Adapun analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan

terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan

pemerintahan daerah Kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian,

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan

perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.


Tabel 2.16 Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan

Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014


2010 2011 2012 2013 2014

Pertanian

1 Produksi padi sebagai bahan pangan utama (Ton/tahun)

21.737 23.273 26.276 28.154 28.365

2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)

39,28 39,39 39,28 38,94 -

3

Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)

8,86 8,75 8,61 8,51 -

4 Kontribusi sub sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)

12,85 12,39 11,84 11,26 -

5 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)

0,51 0,51 0,50 0,49 -

6 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) *)

200 200 1.072,64 1.293,84 1.267,25

7 Kerusakan Kawasan Hutan (ha) **)

9.803,07 9.803,07 9.803,07 9.803,07 370,83

8 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

0,05 0,05 0,05 0,05 -

Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Pertambangan tanpa ijin (%)

40,02 45,17 39,75 39,75 76,92

2 Pertambangan yang memiliki izin (%)

59,98 54,83 60,25 60,25 23,08

3 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

- - - - -

Pariwisata

1 Kunjungan Wisman (org)

218 142 98 124 174

2 Kunjungan wisnu (org) 5.470 4.377 4.645 4.005 4.379

3

Kontribusi sektor

pariwisata terhadap PDRB (target 5%)

6,19 6,91 7,98 8,28 9,11*

4

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (target 5%)

117 2 6 35 98,2

5 Persentase restoran (target 100 buah)

25 25 30 40 40

6 Persentase penginapan/hotel (target 25 buah)

64 64 64 68 72



2010 2011 2012 2013 2014

7

Persentase obyek & daya tarik wisata (odtw) yang dikelola (Target 37 odtw)

27 27 27 27 27

Perikanan dan Kelautan

1 Produksi Ikan 15.696,3 19.906,1 29.875,9 28.573,0 28.959,2

2 Konsumsi ikan (kg/org/th)

43,70 44,30 44,80 45,67 46,12

3 Luas budi daya ikan karang (M2)

5914,0 5914,0 5914,0 3456,0 3456,0

4 Persentase luas lahan budidaya rumput laut (%)

2,53 2,84 3,12 3,43 3,78

5 Jumlah nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap

5.976 6.505 7.031 7.039 7.165

6

Persentase kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB

4,36 4,61 4,62 9,81 10,2*

Perdagangan

1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

- 55,02 58,102 61,445 65,246

2

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

- 34 34 34 38

Perindustrian

1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB*

5,26 5,01 4,47 4,48

2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

- - - - -

3 Pertumbuhan Industri. - - - - -

4 Cakupan bina kelompok pengrajin

- - - - -

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja bidang perikanan dan

kelautan cukup baik antara lain dibuktikan dengan terjadinya peningkatan

produksi perikanan dari tahun ke tahun serta telah mencapai target

pemerintah Daerah. Namun demikian adalah masih perlu terus

ditingkatkan upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan dan keluatan

terhadap PDRB yang baru mencapai 9,81% sampai pada Tahun 2009.


2.2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten

lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah teridir dari kemampuan

ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinfestasi dan

sumber daya manusia. Namun karena keterbatasan data, hanya dapat

ditayangkan data aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi

daerah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Hasil Analisis Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

- - - 211.250 -

2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

- - - 138.276 -

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan

pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil

yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya

berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai Kabupaten

yang secara geografis wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dan satu-satunya

kabupaten yang terpisah dari daratan pulau sulawesi, sampai saat ini

Kabupaten Kepulauan Selayar tetap menyandang banyak permasalahan,

baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang

dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi permasalahan dan

tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, daya dukung

lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas

dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi

daerah.

A. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan

prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

daya saing Kabupaten Kepulauan Selayar di tingkat global. Penyelenggaraan


pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan

pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana

pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar

mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga

ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan

proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat

berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah masih

terbatasnya tenag pendidik dan kependidikan, masih rendahnya

aksesibilitas dari dan ke wilayah kepulauan sehingga menyebabkan tenaga

pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan mengalami kesulitan dalam

menjangkau sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar

dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing dearah, melalui

penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas,

penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan

berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan

yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan

sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

B. Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang

menggembirakan. Namum demikian masih ditemukan beberapa

permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua

pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem

pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak,

keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya

yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga

masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan

penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap kesehatan lingkungan, masih terbatasnya tenaga medis, antara

lain dokter ahli dan tenaga medis lainnya.

Penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan,

optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten


Kepulauan Selayar khususnya keluarga miskin, peningkatan

sarana/fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi

kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia

kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana

kesehatan.

C. Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Kabupaten

Kepulauan Selayar dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya

saing daerah, melalui penyediaan sistem jaringan jalan, alat transportasi

darat, laut dan udara, ketersediaan energi listrik beserta jangkauang listrik

ke desa-desa, cakupan air bersih dan air minum masih sangat

membutuhkan perhatian khusus dari segenap pemangku kepentingan

khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara umum,

permasalahn yang dihadapi selama ini adal peningkatan infrastruktur jalan.

Dimana masih adanya panjang jalan nasional yang belum mantap, terutama

di bagian selatan daratan Selayar. Hal ini terjadi mengingat alokasi

anggaran dari pemerintah untuk membiayai pemeliharaan dan atau

peningkatan kualitas jalan nasional dimaksud belum dapat memenuhi

kebutuhan yang seharusnya. Jaringan listrik PLN serta rasio elektrifikasi

kabupaten belum mampu menjangkau seluruh desa yang ada di daratan

dan kepulauan selayar. Hal ini terjadi disebabkan antara lain masih adanya

warga masayarakat yang enggan menghibahkan pohon miliknya untuk

ditebang dan dilalui jaringan listrik PLN, juga disebabkan karena

keterbatasan anggaran yang dialami oleh PLN sendiri. Sumber air tawar

yang memang tidak ada khususnya di wilayah kepulauan, sehingga

membutuhkan teknologi tersendiri dalam memenuhi ketersediaan air tawar.

Panjang jaringan irigasi belum mampu menjangkau seluruh areal

persawahan yang ada, sehingga panen sawah yang seharusnya dapat

dilaksanakan empat kali setahun, tidak dapat dilaksanakan, serta masih

adanya kecamatan atau desa yang belum dijangkau oleh jaringan

telekomunikasi seluler. Serta sarana dan prasarana untuk aksesibilitas dari

dan menuju kawasan atau tujuan wisata.

D. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan

hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat


Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara kebutuhan rumah terus

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga

baru. Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah

permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman

kumuh cenderung menurun, namun peningkatan kualitas lingkungan

permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman

kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar

yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai dan

lahan bertebing atau landai.

E. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang

luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika

birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara

dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi,

antara lain: penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Pegawai

Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan

promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik

Pemerintah (e-Government).

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi

birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien

dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan

tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan

Berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan atau institusi

yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM

yang profesional dan Akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang

prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah

mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi

yang profesional.

F. Penataan Ruang

RTRW merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan

pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor

5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Kepulauan Selayar 2012-2032. Dalam praktiknya, pembangunan seringkali

dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan


pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi

kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang

yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang

adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan

yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang

aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum

dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan

piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian

permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang

dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dengan

memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta

pengenaan sanksi yang tegas.

G. Pembangunan Bidang Ekonomi

Dalam pembangunan bidang ekonomi masih terdapat berbagai

permasalahan yang menjadi isu strategis. Antara lain, sebagian penduduk

yang bermata pencaharian nelayan masih menggunakan alat tangkap

tradisional, sehingga potensi ikan yang bisa ditangkap relatif belum optimal.

Usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan umumnya masih

bersifat subsisten, sehingga susah untuk melakukan transaksi komoditas

ikan di pasar regional maupun nasional yang umumnya menargetkan quota

ikan dalam skala yang relatif besar. Di sektor pertanian, masih adanya

sawah yang belum teraliri jaringan irigasi yang ada, sehingga panen hanya

bisa dua atau tiga kali setahun, dengan hasil yang juga belum optimal. Di

sektor perkebunan, banyaknya tanaman perkebunan seperti cengkeh yang

tumbang akibat terjangan angin yang terjadi pada musim timur, sehingga

hasil panen produksi cengkeh menurun. Dengan demikian, maka perlu

adanya peremajaan kembali tanaman cengkeh yang sudah hampir lapuk

ditelan usia. Selanjutnya, kendala yang dihadapi para peternak adalah

rendahnya tingkat ketersediaan hijauan makanan ternak dan munculnya

jenis penyakit ternak, sehingga petani mengalami kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan pakan ternak yang kemudian akan berimplikasi pada

besaran produksi ternak setiap tahun.

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan

Selayar diantaranya adalah belum maksimalnya kebijakan pelayanan


terpadu satu pintu, penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu

pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin

selanjutnya akan diproses oleh SKPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya

pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan

mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini

belum menunjukan proses yang ideal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi

dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan

ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem

ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah

jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih

belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan

lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.

H. Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi

manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak

harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik.

Permasalahan kedaulatan pangan yang perlu mendapat perhatian antara

lain: ketersediaan bibit pangan, ketersediaan lahan dan pupuk serta

jaringan irigasi yang baik, kemampuan budidaya petani, kontinuitas

pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola

konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan

jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan kedaulatan pangan di Kabupaten

Kepulauan Selayar perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar

pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah

pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas Pangan menjadi prioritas utama

yang perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Kepulauan Selayar bukan

merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada

pasokan pangan daerah sekitarnya. Upaya peningkatan ketersediaan

pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi

komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara

produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan

usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah

mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk


mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang

berkelanjutan.

I. Keuangan Daerah

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu didukung

ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber

pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan

konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-

konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan

daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan

pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional.

Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan

daerah di semua tingkat pemerintah, mulai dari desa/kelurahan,

kecamatan, kota/kabupaten. Selain itu, peningkatan profesionalisme

seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih

perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan

Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan

transparan serta sesuai standar yang ditentukan.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Dari berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka

secara eksplisit dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan-

permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi unggulan

pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan,

sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan, dan

memperhatikan isu strategis propinsi dan nasional, sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah (jalan,

jembatan, pelabuhan, listrik dan air bersih);

2. Peningkatan akses, mutu dan relevansi layanan pendidikan dan

pembangunan kesehatan;

3. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan promosi dan

destinasi pariwisata, pemberdayaan usaha ekonomi produktif,

pembangunan koperasi, UKM, perdagangan dan industri;

4. Peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, perkebunan ,

peternakan dan perikanan;


5. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur

irigasi; dan

6. Reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan politik,

demokrasi, kualitas SDM dan manajemen keuangan daerah.

Tabel. 2.18 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Program

Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2016

NO

Isu Stretegis dan Program Prioritas

Nasional Provinsi

Sulawesi Selatan Kabupaten

Kepulauan Selayar

(1) (2) (3) (4)

1

NAWA CITA yaitu: 1. Menghadirkan kembali

negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan

1. Meningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Pertanian;

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Sumber Daya Manusia;

3. Peningkatan

kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Pembangunan

Industri Pengolahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;

5. Pembangunan

Infrastruktur Wilayah & Permukiman untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional.

11 Prioritas RPJMD Provinsi 2013-2018 : 1. Gratis SPP bagi

mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS;

2. Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian,

1 Pembangunan dan pelayanan

jaringan infrastruktur wilayah

(jalan, jembatan, pelabuhan,

listrik dan air bersih);

2 Peningkatan akses, mutu dan

relevansi layanan pendidikan

dan pembangunan kesehatan;

3 Peningkatan daya saing daerah

melalui peningkatan promosi

dan destinasi pariwisata,

pemberdayaan usaha ekonomi

produktif, pembangunan

koperasi, UKM, perdagangan

dan industri;

4 Peningkatan produksi dan

kualitas hasil pertanian,

perkebunan , peternakan dan

perikanan;

5 Pengelolaan sumber daya air

dan peningkatan kapasitas

infrastruktur irigasi; dan

6 Reformasi birokrasi dan

penguatan kapasitas

kelembagaan politik, demokrasi,

kualitas SDM dan manajemen

keuangan daerah.


2

3

memperkuat restorasi sosial;

VISI, MISI, DAN AGENDA NAWA CITA 1. Mengejar peningkatan

daya saing 2. Meningkatkan kualitas

manusia, termasuk melalui pembangunan mental

3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas

5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah

6. Memulihkan kerusakan lingkungan

7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1. Membangun untuk

manusia dan masyarakat;

2. Upaya peningkatan kesejahteraann, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah kebawah, tampa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan;

3. Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil;

4. Bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;

5. Dukungan Fasilitasi dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai Potensi Kab/Kota;

6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru;

7. Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin

8. Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA;

9. Melanjutkan kesehatan gratis;

10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas;

11. Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama.

9 Prioritas RPJMD Kabupaten

Kepulauan Selayar 2010-2015:

1. Peningkatan akses, mutu, dan relevansi layanan pendidikan dan perpustakaan;

2. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat;

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup;

4. Pengembangan UMKM dan

Koperasi;

5. Perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja;

6. Peningkatan pengelolaan potensi dan produksi perikanan pertanian danPengembangan industri pengolahan dan perdagangan hasil pertanian dan perikanan;

7. Peningkatan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan;

8. Peningkatan pelayanan pemerintahan umum dan sosial; dan

9. Peningkatan pelayanan keagamaan.

Prioritas RPJM Ketiga, RPJPD

2005 – 2025 :

1. Upaya peningkatan pendapatan daerah.

2. Perbaikan income perkapita masyarakat.

3. Perbaikan system pemasaran khususnya untuk komoditas perikanan.

4. Pemanfaatan jasa kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari.


3 DIMENSI PEMBANGUNAN

1. DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental / Karakter

2. DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN a. Kedaulatan pangan b. Kedaulatan Energi &

Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan

Kelautan d. Pariwisatan dan

Industri

3. DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN a. Antar kelompok

Pendapatan b. Antar wilayah: (1)

Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU 1. Kepastian dan

Penegakan Hukum 2. Keamanan dan

Ketertiban 3. Politik & Demokrasi 4. Tata Kelola & RB

Sumber : RKP Nasional Tahun 2015, RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2016 ~ RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 – 2015 serta RPJM ketiga RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025.


BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan

tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan tentang arah nasional di bidang ekonomi

yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan

juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD/RPJPD

Kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi

Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk

perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakaan pada tahun rencana.

3.1.1. Arahan Nasional di Bidang Ekonomi pada RKP Nasional

RPJMN 2015 – 2019 memuat visi pembangunan nasional untuk

Tahun 2015 – 2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi

ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum;

3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim;

4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,

maju, dan sejahtera;

5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan;

Visi dan Misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 9 agenda

prioritas pembangunan yang biasa disebut dengan NAWA CITA

yaitu:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;

2. membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya;


3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

4. memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya;

5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia;

6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional;

7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial;

Untuk mendukung visi, misi, dan agenda Nawa Cita, maka beberapa

kebijakan yang diprogramkan menuju indonesia yang jauh lebih

baik adalah:

1. mengejar peningkatan daya saing;

2. meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui

pembangunan mental;

3. memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di

sektor maritim dan kelautan;

4. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat

dan berkualitas;

5. mengurangi ketimpangan antar wilayah;

6. memulihkan kerusakan lingkungan; dan

7. memajukan kehidupan bermasyarakat;

Adapun strategi pembangunan nasional yang diajukan yaitu:


Tabel 3.1.

Norma Pembangunan Kabinet Kerja dan Dimensi Pembangunan

Beberapa tabel berikut ini menampilkan informasi yang memuat Sasaran

Makro RPJMN 2015-2019, Sasaran dan Asumsi Makro, Rincian

Pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan dari sisi produksi, serta

kebutuhan investasi demi mencapai sasaran makro yang ditetapkan.

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN &

KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan

Penegakan Hukum Keamanan dan

Ketertiban Politik &

Demokrasi Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok

Pendapatan

Antarwilayah: (1)

Desa, (2) Pinggiran,

(3) LuarJawa, (4)

KawasanTimur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &

Ketenagalistrikan

KemaritimandanKela

Pariwisata dan

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;

2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan

yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan

menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-

pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan

ekosistem

Mental / Karakter


Tabel 3.2. Sasaran makro RPJMN Tahun 2015 - 2019

Indikator 2014* (Baseline)

2015 2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 (metode lama)

69,4 (metode baru)

76,3 (metode lama)

Indeks Pembangunan Masyarakat1 0,55 - Meningkat

Indeks Gini 0,41 0,40 0,36

Pertumbuhan ekonomi 5,1% 5,7% 8,0%

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000

43.403 40.785

- -

72.217

Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 10,3 7,0-8,0%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 5,6% 4,0-5,0%

Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus

2015

Tabel 3.3. Sasaran dan Asumsi Makro

Indikator

2015 2016

RPJMN APBN-P RPJMN RKP

Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)

5,8 5,7 6,6 6,6

Inflasi (%, yoy) 5,0 5,0 4,0 4,0

Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)

6,2 6,2 6,0 5,0

Nilai tukar (Rp/US$) 12.200 12.500 12.150 12.600

Harga Minyak Mentah (US$/barel)

70,0 60 85,0 65

Lifting Minyak (ribu barel per hari)

849,0 825 880,0 830

Lifting Gas (MBOEPD) 1.177 1.221 1.150,0 1.150


2015


3.0603.434

3.895

4.460

2013 2014 2015 2016

Realisasi

Perkiraan

Sasaran

Tabel 3.4.Rincian Pertumbuhan PDB (%)

SISI PENGELUARAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Perkiraan Sasaran

Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,0 5,6 5,0 5,7 6,6

Konsumsi Rumah Tangga 5,1 5,5 5,4 5,1 5,1 5,3

Konsumsi LNPRT 5,5 6,7 8,2 12,4 3,5 5,0

Konsumsi Pemerintah 5,5 4,5 6,9 2,0 4,5 1,4

PMTB 8,9 9,1 5,3 4,1 8,5 10,3

Ekspor Barang dan Jasa 14,8 1,6 4,2 1,0 2,2 5,0

Impor Barang dan jasa 15,0 8,0 1,9 2,2 1,6 4,5

SISI PRODUKSI

Pertanian 4,0 4,6 4,2 4,2 4,2 4,3

Pertambangan dan Penggalian 4,3 3,0 1,7 0,6 0,6 0,8

Industri Pengolahan 6,3 5,6 4,5 4,6 6,1 6,9

Lainnya 7,1 7,1 7,1 6,2 6,7 7,9

Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,0 5,6 5,0 5,7 6,6


2015

Tabel 3.5 Kebutuhan Investasi Tahun 2016 (Triliun Rupiah)

Pertumbuhan ekonomi 6,6% di Tahun 2016 membutuhkan investasi Rp

4.460 Triliun (85,5% swasta), dengan sumber pendanaan swasta berasal dari

kredit perbankan, saham, dan obligasi yang makin membesar perannya.

(Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus

2015)


Rancangan Tema RKP 2016 adalah “MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS”. Tema RKP Tahun 2016 berangkat dari analisis kondisi internal dan

eksternal serta permasalahan yang dihadapi Indonesia. Beberapa permasalahan dan

analisis tersebut antara lain :

1. Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi

investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk

pasokan listrik;

2. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat

utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas;

3. Pembangunan berkualitas adalah:

a. membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan

berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar

golongan dan antar wilayah;

b. aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya

dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan

c. menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

4. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas

kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan

industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah

yang memperhatikan pemerataan.

Adapun Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:

1. kedaulatan pangan;

2. kedaulatan energi;

3. kemaritiman;

4. industri/kawasan industri;

5. pariwisata;

6. revolusi mental;

7. kawasan perbatasan.


3.1.2. Arahan Kebijakan Ekonomi Dalam RKPD Provinsi Sulsel

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Daerah

NO FOKUS / BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

SAT

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

PRIODE

RPJMD

2012/201

3

TARGET

CAPAIAN

SETIAP

TAHUN

2016

KONDISI

KINERJA

PADA AKHIR

PRIODE

RPJMD

2018

ASPEK KESEJAHTERAAN

Layanan Urusan Wajib

A Kemampuan Ekonomi Daerah

1 Pertumbuhan PDRB Rp 8.37 7,5-8,2 8,2-8,4

2 Laju Inflasi 4.41 3.80 3.20

3 PDRB per kapita 19.472.249 27.098.345 30.601.038

4 Gini Ratio Prov. Sul – Sel 0.41 0.40 0.39

5 Persentase Penduduk Misikin 9.82 7,5-8,0 5,0-6,5

6 Angka Kriminalitas yang tertangani 7.355 10.091 12.176

7 Indeks Pembangunan Manusia 72.70 74,50-75,50 75,50-76,50

8 Pantas Daya Beli ( PDB ) 643.590.00 656.38 662.78

9 PDRB ( HB ) 159.472.100 233.817.280 271.102.370

B Pendidikan

1 Angka melek hurup 88.73% 92.57 95.00

2 Angka rata-rata lama sekolah 7.95th 8.10 8.12

C Kesehatan

3 Angka usia harapan hidup 70.45 72.10 73.10

D Ketenagakerjaaan

1 Rasio Penduduk yang bekerja 94.13 96.59 98.26

E Penataan Ruang

1 Rasio Ruangan Terbuka Hijau Per

Satuan Luas Wilayah Ber HPL / HGB % 17.73% 22% 26%

F Koperasi Usaha Kecil dan Menegah

1 Jumlah Wirausaha yang baru Jiwa 12.045 orang 193.125. orang 315.845 orang


G Ketahanan pangan

1 Skor Pola Pangan Harapan Peningkatan

diversifikasi pangan 81.60 90.80 93.10

H Pemberdayaan Masyarakat Desa

1

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan dan difasilitsi hak

dasarnya

Jml 2.120 4.670 6.370

Layanan Urusan Pilihan

1 Pertanian

Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainya per hektar

- Padi % 50.98 52.01 52.53

- Jagung % 46.58 47.52 48.00

- Kedele % 15.00 15.16 15.23

2 Produksi Peternakan

a. Jumlah produksi Daging ( kg ) kg 41.742.962.0

0 52.860.387.00 59.964.362.00

b. Jumlah produksi Telur ( kg ) kg 82.654.476.0

0 130.510.754.00 154.250.005.00

c. Jumlah produksi Susu ( kg ) kg 2.987.820.00 4.361.130.00 5.673.240.00

3 Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan

a. Jumlah produksi perikanan tangkap ( ton )

Ton 2.634.084.50 3.107.879.20 3.425.909.40

b. Jumlah produksi perikanan budidaya ( ton )

Ton 262.480.3 270.433.7 275.889.4

4 Produksi Komoditi Unggulan

a. Jumlah produksi Udang ( Ton ) Ton 33.200.0 34.200.0 35.000.0

b. Jumlah produksi Bandeng ( Ton ) Ton 91.502.3 97.102.0 100.000.0

c. Jumlah produksi Rumput Laut ( Ton )

Ton 2.233.259.7 2.691.686.6 3.000.000.0

5 Perdagangan

1 Nilai ekspor Perdagangan

Nilai ekspor perdagangan

thn 2012 sebesar USD

1.448.195.843.78

USD

1.821.790.258.

76

USD

2.124.936.157.

82


3.1.3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Mendasari sasaran-sasaran yang ada pada Tabel Indikator Kinerja Daerah

tersebut di atas maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016. Arah

Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu

seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya

diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai

respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaian-

penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap

signifikan pengaruhnya.

Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada :

1. pengembangan ekonomi kerakyatan;

2. pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan,

pembangunan kesehatan;

3. peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;

4. pengembangan kawasan strategis; dan

5. peningkatan kapasistas birokrasi dan kelembagaan.

Berikut ini ditampilkan tabel keterkaitan antara Nawa Cita RPJMN 2015 –

2019 dan 11 Prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018.


Tabel 3.7. Keterkaitan antara Nawa Cita RPJMN 2015 – 2019 dan 11 Prioritas

dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan

program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis

daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

NAWACITA 1

NAWACITA 2

NAWACITA 3

NAWACITA 4

NAWACITA 5

èèèèèè

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakanhukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.

Membuka 500 ribu lapangan kerja baru.Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin.

Dukungan Fasilitasi dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikanrasa aman kepada seluruh warga negara.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahanyang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desadalam kerangka negara kesatuan.

KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)

Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA.Melanjutkan kesehatan gratis.

NAWACITA 6

èè

NAWACITA 7

è

NAWACITA 8

è

è

NAWACITA 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan




Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehinggabangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategisekonomi domestik.

Melakukan revolusi karakter bangsa

Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil.Bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa.

Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas.Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama


Kebijakan Penganggaran dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Penganggaran dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada

beberapa kriteria prioritas diantaranya yaitu:

KRITERIA PRIORITAS I (KP I)

Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program

unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam

RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan

oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang

pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang

berlaku. Jumlah Anggaran KP I untuk Tahun 2016 :

Rp. 2.023.138.293.411,00

KRITERIA PRIORITAS II (KP II)

Program KP II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang tidak

terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan

penjabaran dari analisis per urusan. Jumlah anggaran KP II untuk Tahun

2016: Rp. 452.935.010.308,00

KRITERIA PRIORITAS III (KP III)

KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-

belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja

hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak

terduga. Jumlah Anggaran KP III untuk Tahun 2016 :

Rp. 4.150.342.855.407,00

3.1.4. Arah Kebijakan Di Bidang Ekonomi Dalam Dokumen RPJMD Tahun

2010 – 2015 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005

- 2025

Pelaksanaan tahap ketiga dari RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2005 – 2025 akan difokuskan pada upaya peningkatan

pendapatan daerah melalui perbaikan income perkapita masyarakat

dan perbaikan sistem pemasaran khususnya untuk komoditas

perikanan.

Neraca perdagangan untuk komoditas perikanan semakin

menunjukkan kontribusinya bagi percepatan perputaran ekonomi

Selayar serta memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan

perkapita masyarakat. Daya beli masyarakat semakin membaik yang

ditandai dengan semakin tingginya kualitas hidup masyarakat serta

membaiknya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat.

Pemanfaatan jasa kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari

diupayakan dibangun dan ditetapkan “Selayar sebagai Pusat Destinasi


Pariwisata Bahari Andalan Nasional” dengan jumlah kunjungan wisata

setiap tahunnya menunjukkan peningkatan secara signifikan.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Secara garis besar arah pembangunan daerah Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. memperkuat sektor Perikanan dan Kelautan sebagai tulang punggung

ekonomi daerah untuk menciptakan struktur perekonomian yang

kokoh melalui;

a. peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja;

b. percepatan pembangunan infrastruktur perikanan dan kelautan;

dan

c. peningkatan investasi; dan

d. perbaikan iklim usaha.

2. meningkatkan daya saing daerah dan memperluas lapangan pekerjaan

untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta

persaingan dengan daerah lain dalam konstalasi regional dan

nasional.

3. RPJMD tahap ketiga (Tahun 2015 – 2020) dari RPJPD diarahkan

untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan

menekankan pada peningkatan pendapatan daerah melalui perbaikan

income perkapita masyarakat dan perbaikan sistem pemasaran

khususnya untuk komoditas perikanan. Selain itu, pemanfaatan jasa

kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari diupayakan

dibangun dan ditetapkan “Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata

Bahari Andalan Nasional” dengan jumlah kunjungan wisata setiap

tahunnya menunjukkan peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan arah kebijakan RKPD Tahun 2016 di atas, diidentifikasi isu-

isu strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan

RPJPD Tahun 2005 – 2025, yaitu bidang pembangunan :

Tabel 3.8

Isu-isu strategis dalam RPJPD Tahun 2005 - 2025

No Bidang Pembangunan Isu Strategis

1. Bidang Ekonomi; a. transformasi struktur industri

b. peningkatan daya saing tenaga kerja

2. Bidang Infrastruktur; a. perkuatan sistem logistik

b. peningkatan rasio elektrifikasi


c. peningkatan akses air minum dan

sanitasi

d. penataan perumahan/permukiman

e. pembangunan transportasi

3. Bidang Pendidikan; a. peningkatan rata-rata lama sekolah

b. peningkatan angka partisipasi sekolah

4. Bidang Kesehatan; a. peningkatan usia harapan hidup

b. penurunan angka kematian akibat

penyakit

5. Bidang Pariwisata dan

Budaya;

a. peningkatan jumlah kunjungan wisata

b. pemeliharaan situs-situ purbakala

6. Bidang Pelayanan

Umum, Ketertiban

dan Ketenteraman;

a. peningkatan kualitas, disiplin dan etos

kerja

b. peningkatan ketenteraman dan

ketertiban

c. perkuatan kapasitas IPTEK

7. Bidang Lingkungan

Hidup;

a. perkuatan ketahanan pangan

b. peningkatan ketahanan energi

8. Bidang Perlindungan

Sosial dan

Ketenagakerjaan;

a. penanganan PMKS

b. antisipasi kejadian dan dampak

bencana

c. peningkatan kualitas tenaga kerja

9. Bidang Keagamaan. internalisasi nilai-nilai keagamaan

3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 & Perkiraan Tahun 2015

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan

Tahun 2013 masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor

Perekonomian yang memiliki peranan terbesar kedua adalah sektor jasa;

ketiga, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu,

sektor industri berada di urutan keenam berdasarkan kontribusinya

terhadap pembentukan PDRB. Besarnya peranan sektor pertanian

disebabkan oleh karena banyak penduduk memiliki lapangan usaha di

sektor pertanian. Hal ini menjadi ciri khas banyak daerah di Indonesia.


Padahal, untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas,

maka kontribusi sektor harus terus diupayakan bergeser dari pertanian

ke sektor industri. Bukan berarti bahwa daerah harus menurunkan

kontribusi sektor pertanian, tetapi dengan menggenjot lebih tinggi sektor

industri. Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap

peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat yang bisa

meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan mengolah hasil

pertaniannya terlebih dahulu sebelum kemudian dijual ke pasar.

Beberapa tabel berikut ini menampilkan data PDRB menurut

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga

Konstan selama beberapa tahun terakhir ini.

Tabel 3.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2011 - 2015 (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015**

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 639.024 37,4 749.318 37,2 883.594 35,6 1.041.560 34,1

2 Pertambangan dan Galian 7.847 0,5 9.758 0,5 11.770 0,5 14.286 0,5

3 Indsutri 39.842 2,3 43.087 2,1 46.567 1,9 50.339 1,6

4 Listrik dan Air Minum 5.075 0,3 6.055 0,3 6.998 0,3 8.145 0,3

5 Bangunan 184.120 10,8 236.903 11,8 304.603 12,3 391.858 12,8

6 Perdagangan, Hotel &Restoran 167.801 9,8 194.191 9,6 223.078 9,0 257.043 8,4

7 Angkutan dan Komunikasi 132.519 7,8 151.704 7,5 171.662 6,9 194.864 6,4

8 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 36.739 2,1 44.591 2,2 53.763 2,2 64.958 2,1

9 Jasa-jasa 496.111 29 580.281 28,8 782.277 31,5 1.028.386 33,7

PDRB 1.709.079 100 2.015.889 100 2.484.311 100 3.051.439 100 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi **= Angka sangat sementara hasil proyeksi

Tabel 3.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha 2012 2013 2014* 2015**

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 215.508 39,3 233.858 38,9 254.099 38,8 276.256 38,6

2 Pertambangan dan Galian 4.270 0,8 5.096 0,8 5.966 0,9 7.018 1,0

3 Indsutri 26.011 4,7 26.892 4,5 27.791 4,2 28.722 4,0

4 Listrik dan Air Minum 2.467 0,4 2.840 0,5 3.202 0,5 3.634 0,5

5 Bangunan 61.249 11,2 71.925 12 82.596 12,6 95.370 13,3

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 75.318 13,7 81.554 13,6 87.538 13,4 94.213 13,2

7 Angkutan dan Komunikasi 65.460 11,9 71.821 12 78.110 11,9 85.175 11,9

8 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 21.291 3,9 24.551 4,1 27.983 4,3 31.970 4,5

9 Jasa-jasa 77.041 14 82.048 13,7 87.266 13,3 92.768 13,0

PDRB 548.616 100 600.584 100 654.551 100 715.127 100 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi **= Angka sangat sementara hasil proyeksi

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar yang

direpresentasikan melalui indikator makro ekonomi selama Tahun 2011


sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan ke arah positif.

Sebagai gambaran, kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar

tersebut ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015

Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Kepulauan Selayar

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**

HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK

1 Pertanian 39,2 39,4 37,4 39,3 37,2 38,9 35,6 38,8 34,1 38,6

2 Pertambangan dan Galian 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,9 0,5 1,0

3 Industri 2,7 5 2,3 4,7 2,1 4,5 1,9 4,2 1,6 4,0

4 Listrik dan Air Minum 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5

5 Bangunan 10,3 10,5 10,8 11,2 11,8 12 12,3 12,6 12,8 13,3

6 Perdagangan, Hotel &Restoran 10,5 13,9 9,8 13,7 9,6 13,6 9,0 13,4 8,4 13,2

7 Angkutan dan Komunikasi 8,4 11,9 7,8 11,9 7,5 12 6,9 11,9 6,4 11,9

8 Bank, Lembaga Keuangan lainnya 2,2 3,7 2,1 3,9 2,2 4,1 2,2 4,3 2,1 4,5

9 Jasa-jasa 26 14,4 29 14 28,8 13,7 31,5 13,3 33,7 13,0

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2014 dan Hasil Proyeksi Keterangan : *= Angka sementara hasil proyeksi

**= Angka sangat sementara hasil proyeksi

Berdasarkan Tabel Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB

Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (HB)

dan Harga Konstan (HK) di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum

struktur ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar

didominasi berturut-turut oleh sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor

perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi,

sektor bangunan, industri, sektor Bank, Lembaga Keuangan Lainnya dan

yang terkahir sektor pertmbangan dan galian.

Jika melihat struktur perkembangan PDRB di atas dapat dilihat

kecenderungan transformasi struktur ekonomi dari struktur

perekonomian berbasis pertanian (agraris) ke sektor bangunan dalam

rangka mendukung penyediaan pelayanan dasar dan tidak lain

kontribusi terbesar dari sektor ini adalah APBD sebagai stimulan dan

pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.


Tabel 3.12

PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 – 2013

Periode Harga Berlaku Harga Konstan 2000

1 2 3

PDRB Perkapita

2011 11.242.919 4.075.799

2012 13.721.681 4.404.677

2013 15.848.188 4.721.571

2014** 17.910.066 5.013.966

2015** 20.487.413 5.379.459

Pertumbuhan Ekonomi

2011 22,47 8,52

2012 23,3 9,18

2013 17,95 9,47

2014** 19,72 10,96

2015** 21,84 12,45

Cat: *, **= Angka sementara hasil proyeksi

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa PDRB perkapita

Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan baik dilihat

dari PDRB berdasarkan atas harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan

Selayar cenderung mengalami peningkatan dikarenakan dukungan

pemerintah terhadap tumbuh kembangnya sektor bangunan dan sektor

lainnya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis perekonomian

yang berkontribusi besar dalam struktur perekonomian Kabupaten

Kepulauan Selayar. Secara rata-rata, perekonomian Kabupaten

Kepulauan Selayar selama 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 9%.

Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan

Selayar diproyeksi akan bergerak positif, meskipun dengan sedikit

perlambatan. Proyeksi tersebut diperkuat dengan kondisi

perekonomian regional, selain itu juga tekanan biaya produksi sektor

ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang

memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, termasuk harga bahan

baku dan penolong.


11.12

9.21 9.25 9.15 9.25

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012

Pe

se

nta

se

Tahun

A. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam

pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai

sektor ekonomi. Di satu sisi, tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan

hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada

lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan

produksi. Di sisi lain, inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk

dapat mempengaruhi perkembangan penawaran terhadap barang dan

jasa. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat

dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.1. Laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar

3.1.6. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun

2017

Berbagai kebijakan Pemerintah Daerah diarahkan untuk

memperbaiki prospek pambangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten

Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat melalui tinjauan terhadap

perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang dijadikan

sasaran utama dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut

berkenaan dengan aspek pendapatan dengan distribusinya,

pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang berkeadilan, aspek

ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat

pengangguran penduduk, aspek harga yang ditunjukkan dengan

fluktuasi dari tingkat harga umum yang mempengaruhi tingkat inflasi,


aspek perdagangan terkait hubungan dengan negara lain yang

ditunjukkan dengan kegiatan ekspor-impor. Ketiga hal tersebut dapat

terealisasi jika didukung peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik

dari swasta, pemerintah maupun dari dunia perbankan serta lembaga

ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya

masing-masing secara efisien dan efektif didukung dengan

pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance.

Perkembangan kondisi perekonomian daerah ditinjau dari aspek

pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke

tahun. Dari sisi demand. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan

Selayar terutama didukung oleh kinerja pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan dan konsumsi yang semakin baik. Terkait dengan supply

dimana pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor pertanian,

perdagangan dan jasa serta sektor industri pengolahan. Disamping itu,

kedepan diprediksi bahwa kinerja perekonomian akan menunjukkan

fluktuasi. Hal ini akan banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi

sosial ekonomi dan politik terutama terkait dengan proses pelaksanaan

Pemilukada pada Tahun 2015 hingga pasca Pemilukada Tahun 2016.

Hal lain yang akan berpengaruh adalah pengurangan subsidi dan

bahan bakar secara tidak langsung akan mempengaruhi kenaikan harga

barang dan jasa yang akan mendorong tingkat inflasi. Kondisi ini

menjadi tantangan kedepan untuk memperbaiki kemampuan daya beli

masyarakat sehingga ditribusi pendapatan akan semakin membaik. Hal

lain dari aspek pendapatan yang belum mendapatkan perhatian selama

ini adalah aspek pemerataannya. Ukuran terkait dengan distribusi

pendapatan, yang semakin menunjukkan perbaikan namun masih

memperlihatkan besarnya tingkat ketimpangan distribusi kesejahteraan

ekonomi antar penduduk dan hal ini menjadi tantangan kedepan untuk

mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh komoditas

unggulan daerah seperti cengkeh, pala, jambu mente, kakao, rumput

laut dan ternak sapi juga belum dikelola secara optimal. Salah satu

penyebabnya adalah ketidakstabilan harga pasar sehingga perlu

mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar. Kedepan akan dilakukan perbaikan kualitas

terhadap komoditas unggulan tersebut terutama yang memiliki peluang

ekspor sehingga memiliki daya saing dipasar global. Dengan demikian,


hal ini diharapkan akan berimplikasi positif dan memberi dukungan

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah. Berikut disajikan hal-hal yang menjadi peluang dan

tantangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.13 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

Kabupaten Kepulauan Selayar

No Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Faktor fisik Alami :

1. Komoditas andalan subsektor tanaman pangan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan padi;

2. Masih tersedia lahan (19.831 ha) untuk perluasan;

3. Komoditas tanaman pangan lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah kacang tanah, kedelai, kacang hijau, buah-buahan, dan sayuran;

4. Komoditas yang berpotensi besar untuk sub sektor perkebunan adalah kelapa dalam (coconut), kemiri, pala, dan jambu mete;

5. Lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan masih luas;

6. Produk potensial dari sub sektor kehutanan baru berupa rotan;

7. Adanya hutan produksi (7.250 ha) dan hutan semak belukar (5.869 ha) memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi komo-ditas lainnya;

8. Komoditas potensial untuk sub sektor peternakan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik;

9. Selayar dikelilingi laut dalam yang dapat dilayari berbagai ukuran kapal;

10. Adanya Kawasan pantai-pantai yang strategis;

11. ikan laut, budidaya pantai (rumput laut) dan ikan tambak yang tersebar di 7 kecamatan;

12. Luasnya lahan budi daya tambak, sebagian besar di Bontoharu, Bontosikuyu

Faktor Fisik :

1. Sebaran batuan permukaan yang

relatif besar menyebabkan

potensi

pengembangan sangat terbatas

(khususnya bagian Utara);

2. Kondisi hidrologi sangat terbatas

karena kurangnya catchment area,

luasan DAS sangat

sempit dan luasnya sebaran batuan

permukaan yang kedap air; dan

3. Terbatasnya areal garapan untuk

pengembangan

pertanian dan perkebunan

meskipun tingkat kesuburan

tanahnya relatif baik khususnya di

bagian Utara. Faktor Non Fisik

1. Masih rendahnya

kualitas pengelola pembangunan

dalam upaya percepatan

pembangunan; 2. Potensi tenaga

kerja terampil

masih relatif kurang;

3. Tingginya biaya transportasi dalam

pemasaran hasil produksi; dan

4. Layanan sarana transportasi masih

Faktor Sumber

Daya Alam : 1. Kabupaten

Kepulauan Selayar memiliki potensi pengembangan Sumber Daya Alam, dengan ditetapkannya beberapa blok pengembangan migas di Selayar ( blok karaeng, blok selayar dan blok kambuno) oleh pemerintah pusat;

2. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi Perkebunan, terbukti dengan ditetapkannya Kawasan Strategis pengembangan sentra pertanian dan perkebunan dalam RTRW Provinsi Sulsel (Perda Nomor 9 Tahun 2009); dan

3. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Taman Nasional

Faktor Pendukung

Lainnya : 1. Minimnya

dukungan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Minimnya minat investor terhadap pengembangan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Minimnya informasi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar pada dunia investasi;

4. Belum kuatnya regulasi pendukung untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

5. Minimnya minat Sumber Daya Manusia untuk memberikan dukungan terhadap potensi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar.




(1) (2) (3) (4) (5)

2

dan Pasimasunggu; 13. Keberadaan taman laut

dan terumbu karang di 7 kecamatan;

14. Taman laut di Takabonerate memiliki keunggulan kompetitif berskala international;

15. Adanya pantai laut dan pasir putih di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;

16. Adanya hutan wisata di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;

17. Adanya air terjun di pegunungan di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;

18. Adanya taman buru di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, dan Pasimasunggu;

19. Adanya sumber air panas di Desa Bontobulaeng dan Dusun Maminasa (kecamatan Pasimasunggu); dan

20. Ada rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara.

Faktor Sarana dan Prasarana : 1. Adanya pelayaran wisata

yang dikelola Spice Island Explorer;

2. Ada jalan provinsi (90 km) yg menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng - Patori (50 km);

3. Adanya penyeberangan fery dari dermaga Pamatata ke Tanjung Bira;

4. Adanya penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba;

5. Ada pelabuhan rakyat (untuk nelayan) di Jampea dan Bonerate, walau berskala kecil;

6. Adanya Bandara di Kab. Kepulauan Selayar yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi dengan Kepulauan Selayar;

7. Jalan provinsi (90 km)

terbatas terhadap

wilayah-wilayah permukiman.

Faktor Sarana dan

Prasarana : 1. Pelayanan

transportasi regional belum mencapai seluruh wilayah (wilayah selatan relatif belum terlayani optimal);

2. Perlu pembukaan aksesibilitas ke luar Kabupaten Kepulauan Selayar dan arah selatan;

3. Sarana transportasi untuk penangkapan ikan masih tradisional;

4. Perlu aksesibilitas ke arah selatan (ke luar Sulawesi) untuk pemasaran; dan

5. Perlu peningkatan kuantitas moda transportasi.

Faktor Pendukung

Lainnya ; 1. Perlu penyediaan

fasilitas pendidikan dan keterampilan kepariwisataan, dan pusat pelayanan informasi kepariwisataan; dan

2. Potensi alami untuk irigasi terbatas, sehingga pengembangan pertanian lebih diarahkan pada jagung yang tak butuh air banyak.

Faktor Sumber Daya Manusia:

1. Perlu upaya peningkatan mutu SDM (bahasa, pengetahuan, ketrampilan, dan manajemen pariwisata;

2. Perlu ditekankan dan diupayakan

Takabonerate yang berpotensi dalam pengembangan sektor pariwisata, dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan pariwisata Takabonerate.




(1) (2) (3) (4) (5)

dengan kondisi mantap, menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng-Patori (50 km); dan

8. Ada penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba;

Faktor Pendukung Lainnya :

1. Adanya tempat pelelangan ikan;

2. Adanya tambak ikan yang tersebar di Seluruh Kecamatan;

3. Adanya industri rumah tangga untuk pengeringan hasil laut (ikan kering, teripang, cumi kering, rumput laut, sirip ekor hiu; dan

4. Adanya industri kecil dan rumah tangga pengolah hasil pertanian lokal (industri minyak goreng, pengupasan/ pembersihan biji-bijian, kopra, krupuk, dan gula merah.

penanaman dan penguatan nilai, norma agama, dan budaya timur;

3. Tingkat penguasaan IPTEK perikanan para nelayan masih kurang/tradisional; dan

4. Perlu upaya pembinaan, pelatihan bidang pertanian (karena umumnya pendidikan SD-SLTP).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Uraian berikut ini terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh

Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah dan belanja daerah.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kepulauan Selayar diarahkan

pada:

1. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang

oleh sektor riil ekonomi kerakyatan terutama dari sektor perikanan

dan pariwisata dengan dukungan jasa pemasaran dari berbagai

lembaga terkaiut yaitu UMKM dan usaha ekonomi kreatif lainnya.

Tambahan lagi, dukungan diharapkan dair sektor yang berbasis

sumber daya alam di sektor pertanian, jasa, pertambangan dan

angkutan serta peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian

dan subsektornya ke sektor industri yang mampu meningkatkan

pendapatan masyarakat;


2. pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah untuk

mempercepat arus barang dan jasa;

3. stimulasi untuk meningkatkan investasi swasta dalam sektor

perhubungan, energi serta sektor lainnya dalam kerangka hasil

kajian Blue Print Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang rasional dan

realistis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan; dan

5. peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah

pusat serta lembaga donor internasional untuk memperoleh

dukungan pembiayaan, program dan kegiatan, serta asistensi

sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah atas keterbatasan

pembiayaan dan kapasitas keuangan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah

diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam

beberapa tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan

Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan

peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang

diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan;

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016, selain

mengacu pada realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2014 juga

mengacu pada rencana pendapatan pada APBD Tahun Anggaran

2015. Tabel berikut ini berisi gambaran mengenai realisasi dan proyeksi

pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 sampai dengan

Tahun 2017.

Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 s.d Tahun 2017

No. U R A I A N

JUMLAH

Realisasi Realisasi Tahun Berjalan Proyeksi/ Proyeksi/

2013 2014 2015 Target Target

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Pendapatan Asli Daerah

22,391,989,538 33,697,866,489 39,316,368,000 41,214,437,000 42,244,158,850

1.1.1 Pajak Daerah 2,457,847,693 4,184,916,862 4,790,000,000 5,026,750,000 5,152,418,000

1.1.2 Retribusi Daerah

2,653,680,672 7,376,165,857 9,467,000,000 9,875,350,000 10,122,232,000

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

7,162,295,947 7,587,079,072 7,945,000,000 8,342,250,000 8,550,806,000


1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

10,118,165,226 14,549,704,698 17,114,368,000 17,970,087,000 18,419,338,000

1.2 Dana Perimbangan

519,597,570,386 547,019,012,578 584,523,168,000 633,507,381,000 658,687,222,000

1.2.1

Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

23,182,117,386 19,190,969,578 23,337,468,000 23,352,001,000 23,363,677,000

1.2.2 Dana Alokasi Umum

421,256,593,000 458,019,013,000 479,393,610,000 503,363,290,000 528,531,455,000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

75,158,860,000 69,809,030,000 81,792,090,000 106,792,090,000 106,792,090,000

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

66,043,880,987 87,597,988,180 98,689,154,000 134,899,512,000 158,490,810,000

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3

Bagi Hasil dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya

11,593,088,027 17,713,203,980 17,722,169,000 18,608,278,000 19,538,692,000

1.3.4

Dana Penyesuaian &Otonomi Khusus

44,530,513,000 63,375,993,000 65,548,374,000 64,460,674,000 64,460,674,000

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya

9,920,279,960 6,508,791,200 6,508,792,000 6,508,792,000 6,508,792,000

1.3.6. Dana Desa 8,909,819,000 45,321,768,000 67,982,652,000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)

608,033,440,911 668,314,867,247 722,528,690,000 809,621,330,000 859,422,826,000

Pada Tahun 2013, realisasi pendapatan daerah sebesar

Rp. 608,033,440,911,00, sementara Tahun 2014, sebesar Rp.

668,314,867,247,00. Tahun 2015 pendapatan dianggarkan sebesar Rp.

722.528.690.000,00, sementara Tahun 2016 dan Tahun 2017 diproyeksikan

berturut-turut sebesar Rp 809.621.330.000,00 dan Rp. 859,422,826,000,00.

Apabila dilihat ke dalam komponen Pendapatan daerah maka akan didapati

bahwa dalam komponen itu antara lain, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum,

realisasi, anggaran tahun berjalan maupun proyeksi mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun. Sebagai contoh, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada

Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 22,391,989,538,00 dan pada Tahun 2014

sebesar Rp. 33,697,866,489,00 pada Tahun 2015 Pendapatan Asli daerah

ditargetkan senilai Rp. 39,316,368,000,00 sementara untuk Tahun 2016 dan

Tahun 2017 diproyeksikan masing-masing senilai Rp. 41,214,437,000,00 dan

Rp. 42,244,794,000,00


3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah

pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai

kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan,

kepentingan umum, kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas

pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun -tahun

sebelumnya.

Kebijakan pokok Pendapatan Daerah Tahun 2016 diarahkan pada

beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan

pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan para

wajib pajak;

b. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan

pendapatan daerah;

c. perbaikan basis data pajak serta optimalisasi pemanfaatan data

perpajakan;

d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SKPD;

e. peningkatan kualitas aparat pemungut pajak daerah dan retribusi

daerah;

f. pemanfaatan aset daerah, khususnya yang tidak termanfaatkan secara

optimal;

g. pengembangan sistem insentif untuk merangsang peningkatan

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

h. penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah;

i. optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan

kewenangan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

j. peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD melalui peningkatan

profesionalisme BUMD, pengelolaan BUMD secara lebih efisien dan

efektif serta memperkuat permodalan BUMD;

k. pemberlakuan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian

pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; dan


l. optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan

yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

2. Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan

pada peningkatan transfer Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah

Daerah akan melakukan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat

untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Untuk Dana Alokasi Umum

(DAU), dilakukan upaya melalui penyempurnaan data-data fiskal daerah

dan peningkatan kinerja perekonomian daerah. Selain itu dengan

memanfaatkan e-Proposal untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi

Khusus (DAK). Hal lainnya yang akan diupayakan adalah peningkatan

daya serap anggran SKPD serta peningkatan disiplin penggunaan

anggaran.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan

untuk melakukan koordinasi untuk meningkatkan bagi hasil pajak dari

provinsi, Tunjangan Guru Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru

Non Sertifikasi serta penyesuaian bantuan keuangan dari provinsi seperti

pendidikan gratis dan kesehatan gratis serta pembiayaan kegiatan-

kegiatan prioritas.

Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya

oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target

pendapatan yang ada, diantaranya:

1. dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi

dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada

tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi

dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun

sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait;

2. melakukan perbaikan aplikasi Mapatda dan PBB-P2;

3. mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

4. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;

5. melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB);


6. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB

Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ; dan

7. melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah tingkat

atas baik provinsi maupun pusat.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai

pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk

setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan

pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting).

Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang

wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan

pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja

barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib

dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu

indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja

bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja

tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana

dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan

daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam beberapa tahun

terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya

ditampilkan realisasi dan proyeksi belanja daerah dalam format tabel berikut

ini:


Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2013 s.d Tahun 2017

No. U R A I A N

JUMLAH

Realisasi Realisasi Tahun Berjalan Proyeksi/ Proyeksi/


2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

2.1 Belanja Tidak Langsung

291,307,787,684 303,180,585,180 382,053,946,000 457,037,914,000 434,403,420,150

2.1.1 Belanja Pegawai

241,078,708,261 260,394,469,278 316,408,140,000 353,044,616,000 367,011,346,800

2.1.2 Belanja Bunga

2.1.3 Belanja Subsidi

547,846,743

2.1.4 Belanja Hibah

1,115,750,000 760,000,000 13,500,000,000 1,000,000,000 525,000,000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

1,237,035,000 17,500,000 1,000,000,000 525,000,000

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi /Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa

182,606,900 1,300,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop. / Kab / Kota / Pemerintah Desa

47,028,447,680 41,445,687,602 49,789,306,000 98,993,298,000 63,192,073,350

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

300,000,000 397,821,400 1,000,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

291,307,787,684 303,180,585,180 382,053,946,000 457,037,914,000 512,705,952,000

2.2 Belanja Langsung

302,803,963,368 349,499,165,786 349,974,744,000 347,583,416,000 341,716,874,000

2.2.1 Belanja Pegawai

54,197,005,134 57,828,096,679 60,905,842,850 0

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

92,838,801,249 122,905,606,991 127,653,485,150 0

2.2.3 Belanja Modal

155,768,156,985 168,765,462,116 161,415,416,000 0

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG

302,803,963,368 349,499,165,786 349,974,744,000 347,583,416,000 341,716,874,000

D TOTAL JUMLAH BELANJA

594,111,751,052 652,679,750,966 732,028,690,000 804,621,330,000 854,422,826,000


Belanja Daerah digunakan untuk membiayai :

1. belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain;

2. belanja telepon, air, listrik, dan internet;

3. belanja wajib yang sifatnya mengikat; dan

4. belanja prioritas SKPD yaitu untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) dan urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Belanja

Daerah Tahun 2016 diupayakan untuk peningkatan kualitas pelayanan

masyarakat, yaitu dengan mengupayakan agar pelayanan menjadi lebih

dekat kepada masyarakat. Arah kebijakan Belanja Daerah tahun 2016

adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

1. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

a. menyesuaikan kenaikan gaji pokok berdasarkan kebijakan nasional

terhadap gaji dan tunjangan 2016 serta acress sebesar 2,5 persen;

b. mengalokasikan gaji ketiga belas bagi PNSD;

c. mengalokasikan gaji dan tunjangan bagi CPNS yang baru diterima

melalui jalur penerimaan Umum dan K2; dan

2. Memenuhi Belanja Bunga dan mengalokasikan untuk :

a. pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU); dan

b. Pembayaran belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI).

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi

dan Misi RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan Arahan RPJPD Tahun 2005 -

2025

1. melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam

rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD dan arahan RPJPD;

2. mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang

dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang, serta hasil

Reses Anggota DPRD;

3. mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan

kemiskinan;

4. melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti

halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro

Job, Pro Growth, Pro Environtment, MDG’s), pemenuhan ketentuan


perundang-undangan (anggaran pendidikan 20 persen), anggaran

Kesehatan sekurang-kurangnya 10 Persen dari Belanja Daerah.

5. melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah

pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan

Internasional;

6. meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Kawasan yang

meliputi:

a. kerjasama antar daerah terkait pengembangan komoditas unggulan

daerah;

b. pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan;

c. pengelolaan sampah, melalui Penyediaan fasilitas persampahan

terpadu; dan

d. pengamanan ketersediaan pangan, melalui pengendalian akses,

harga, promosi, serta distribusi / pemasaran stok komoditas dan

kebutuhan pokok.

7. meningkatkan peran Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten

Sehat yang meliputi :

a. perumahan rakyat melalui penataan pembangunan rumah layak

huni yang dibangun pemerintah pusat untuk diperbaiki

PemkabKabupaten Kepulauan Selayar;

b. penataan air bersih dan air limbah melalui peningkatan kualitas

dan kuantitas air bersih dan air baku Kabupaten Kepulauan

Selayar serta pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat;

dan

c. peningkatan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

menjaga ketertiban dan ketentraman kota serta penanganan

bencana.

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah

1. melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan

minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas

pokok dan fungsi SKPD / OPD (Organisasi Perangkat Daerah);

2. meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan,

Kecamatan, hingga Kabupaten, termasuk penguatan Kecamatan

dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada

tingkat RW;


3. mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD Kabupaten

Kepulauan Selayar; dan

4. melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium

PNS yaitu bahwa penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam

pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan

kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai

target kinerja kegiatan dimaksud.

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Hibah dan

bantuan sosial harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

E. Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dianggarkan bersifat umum atau khusus dari

provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah

daeral lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau

peningkatan kemampuan keuangan.

F. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam

dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yang telah ditutup.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja

Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap

penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari

Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan

Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Tahun 2013 s.d Tahun 2017

No. U R A I A N

JUMLAH

Realisasi Realisasi Tahun

Berjalan Proyeksi/ Proyeksi/


2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

3.1 Penerimaan

Pembiayaan 34,104,357,092 44,413,135,806 9,500,000,000

-

-

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

34,018,420,381 44,319,279,002 9,500,000,000

-

-

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

-

-

-

-

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

85,936,711 93,856,804

-

-

-

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

-

-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

34,104,357,092 44,413,135,806

-

-

-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

2,500,000,000 2,000,000,000

-

-

-

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

2,500,000,000 2,000,000,000

-

-

-

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang

-

-

-

-

-

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

2,500,000,000 2,000,000,000

-

-

-

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

31,604,357,092 44,413,135,806

-

-

-

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun 2016, Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan

diarahkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada

Bank Sulselbar, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang dan

Perusahaan Daerah.


BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 disusun dengan

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan

evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. Prioritas pembangunan daerah

merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang

dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2016, dan berkorelasi dengan pencapaian

prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional yang termuat

dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

RPJMN Tahun 2015 – 2019 ini berisikan agenda prioritas dan program

Nawa Cita yang salah satu sasaran pokoknya yaitu pembangunan kelautan

dengan fokus pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk pembangunan

ekonomi nasional melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan

budidaya serta peningkatan pelayanan angkutan laut. Hal ini dilaksanakan

dalam rangka peningkatan pemanfaatan sumber daya alam laut dan

meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan tetap memperhatikan

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya hayati laut melalui

peningkatan luas kawasan konservasi laut dan peningkatan cakupan

pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. Adapun tema RKPD Tahun

2016 adalah : “Memantapkan Sektor Perikanan dan Pariwisata bagi

Peningkatan Daya Saing Daerah”.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap

urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan

dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan

daerah dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 yaitu “Selayar sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri dan Berkelanjutan”, RPJMD Propinsi

Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Tahun 2010-2015, yaitu “Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius”

Misi Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 antara lain:

1. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kemaritiman;

2. meningkatkan kualitas SDM;

3. mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah; dan

http://news.liputan6.com/read/2143363/nawacita-pemerintah-jokowi-jk-terkait-pendidikan

http://news.liputan6.com/read/2143363/nawacita-pemerintah-jokowi-jk-terkait-pendidikan


4. melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Arahan RPJM ketiga dari RPJPD Tahun 2005-2025 difokuskan pada

upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perbaikan income perkapita

masyarakat dan perbaikan sistem pemasaran khususnya untuk komoditas

perikanan.

Sementara itu, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2016 adalah :

4.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2016


Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

2016

Misi 1 :

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama

1.

Meningkatkan kualitas ke-hidupan

religius masyarakat dan kerukunan

intra dan antar umat beragama

Terjaminnya keadaan yang kondusif

bagi penghayatan dan pengalaman

agama (1)

Penguatan kerjasama

pemerintah dan toko agama

dalam pemeliharaan situasi

kondusif bagi kehidupan

beragama

Akselarasi pemantapan

kehidupan beragama

Terpeliharanya kerukunan intra dan

antar ummat beragama (2)

Misi 2 :

Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem

1.

Meningkatkan kualitas ke-makmuran

ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan dan

holtikultura, peternkan, perkebunan

dan perikanan (3 )

Penguatan dukungan

keterampilan

saranaproduksi tanaman

pangan dan holtikultura,

peternkan, perkebunan dan

perikanan

Akselerasi pengembangan

ekonomi kerakyatan


2. Meningkatkan kualitas kemakmuran

ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas industri daerah (4)

Penguatan kapasitas

teknologi dan manajerial

industri yang sudah ada dan

inisiasi industri baru


ekonomi kerakyatan

Meningkatnya kualitas dan peran

koperasi dan UMKM (5)

Penguatan dukungan

permodalan dan manajemen

koperasi dan UKM disertai

dan daya saing pasar


ekonomi kerakyatan

Berkembangnya daya saing

pariwisata daerah (6)

Peningkatan kualitas daya

tarik wisata dan

pengembangan destinasi

wisata unggulan baru.


ekonomi kerakyatan

Tekendalinya luasan lahan pangan

berkelanjutan guna mendukung

sulawesi selatan sebagai lumbung

pangan nasional (7)

Pengendalian komprensi

lahan pertanian

pangansecara kompementer

dengan optimalisasi lahan

pangan pangan dan

pencetakan lahan pangan

baru


ekonomi kerakyatan

Meningkatnya kapasitas penyulihan

pertanian, perikanan dan kehutanan

(8)

Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidan pertanian, perikanan dan kehutanan berbasisi koordinasi kelembagaan penyuluhan level propinsi dan kab.kota


ekonomi kerakyatan


Meningkatnya ketahanan pangan

masyarakat (9)

Peningkatan koordinasi

sinergis lintas sektor dalam

pengelolaan komsumsi

pangan dan keamana

pangan


ekonomi kerakyatan

3.

Meningkatkan kualitas ke-sejahteraan

sosial

Berkurangnya penduduk miskin di

desa dan kota (10)

Pemenuhan hak dasar dan

pemberdayaan orang miskin

Akselerasi pembinaan dan

pengentasan masyarakat

tidak mampu

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan hidup penyandang

masalah kesejahteraan sosial

Peningkatan pembinaan dan

pemenuhan kebutuhan

PMKS

4. Meningkatkan kelestarian lingkungan

hidup dan sumber daya alam

Meningkatnya perlindungan fungsi

lingkungan hidup dan penanganan

dampak lingkungan hidup (12)

Meningkatnya konservasi

rehabilitasi hutan dan lahan kritis

serta pemeliharaan keanekargaman

hayati (13)

Peningkatan kelestarian

lingkungan hidup dan daya

dukung lingkungan hidup

secara beriringdengan

penanganam dampak

lingkungan hihup.

Peningkatan keterlibatan

milti pihak dalam gerakan

penganan lahan kritis dan

pelestarian sumber daya

hayati.

Akselerasi peningkatan

kelestarian dan penanganan

dampak lingkungan


Misi 3 :

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

5.

Meningkatkan akses kualitas

pelayanan pendidikan

Meningkatkan kemanpuan literansi

dan minat baca masyarakat (14)

Penuntasan buta huruf secara

terpadu berbasis desa seiring dengan

pengembangan minat baca

Akselerasi pembangunan

bidang pendidikan,

kepemudaan, keolahragaan,

dan kebudayaan

Meningkatkan akses dan mutu

penyelenggaraan wajib belajar 12

tahun (15)

Peningkatan efektifitas dukungan

pembiyaan pendidikan melalui

pendidikan gratis


bidang pendidikan,

kepemudaan, keolahragaan

Berkembangnya pendidikan tinggi (16) Dukungan pembiyaan mahasisiwa

tahun pertama


bidang pendidikan,


dan kebudayaan

Meningkatnya ketahanan budaya

secara serasi dengan spirit zaman (17)

Revitalisasi dan pengembangan

kekayaan budaya secara adaptif-

kreatif terhadap perubahan global


bidang pendidikan,


dan kebudayaan

Meningkatnya peran dan prestasi

pemuda dan keolahragaan (18)

Pengembangan prestasi pemuda dan

keolahragaan termasuk penyediaan

sarana dan prasrana pendukung


bidang pendidikan,


dan kebudayaan


6. Meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan kesehatan

Berkembangnya layanan rumah sakit

bertaraf internasional (19)

Kerja sama pihak swasta dan

fasilitas kabupaten dalam

mendorong peningkatan kualifikasi

rumah sakit


bidang kesehatan

Meningkatnya kualitas penanganan

penyakit dan jaminan kesehatan

masyarakat (20)

Mendorong keikut sertaan

masyarakat dalam sistem

penjaminan kesehatan nasional


bidang kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan ibu, anak dan gizi (21)

Penanganan komprehensif usia

1.000 hari pertama kelahiran


bidang kesehatan

Meningkatnya pola hidup sehat,

Keberdayaan masyarakat dalam

masalah kesehatan, dan kesehatan

lingkungan. (22)

Penananman nilai dan norma pola

hidup sehat serta pemberdayaan

masyarakat dalam kesehatan


bidang kesehatan

Terkendalinya pertumbuhan penduduk

(23)

Peningkatan wawasan pembangunan

berbasis kependudukan


bidang kesehatan

7.

Meningkatkan akses dan

kualitas layanan

infrastruktur

Meningkatnya kapasitas jalan guna

mendukung sulawesi selatan sebagai

simpul transportasi luar jawa (24)

Pemeliharaan dan peningkatan

Kapasitas Jalan berbasis simpul

jaringan intra dan estra sulawesi

selatan termasuk pengembangan

kawasan strategis


kapasitas infrastruktur

wilayah


Tersedianya jaringan prasarana dan

sarana trasportasi yang mampu

menunjang sulawesi selatan sebagai

simpul transportasi luar jawa (25)

Pengembangan prasaran transportasi

massal, perkereta apian lintas

sulawesi dan trasportasi darat,

trasportasi udara dan trasportasi lau

dalam kerangka sulawesi selatan

hub perhubungan sulawesi dan

kawasan timur indonesia.



wilayah

Tersedianya akses dan layanan

informasi dan komunikasi yang

mampu menunjang sulawesi selatan

sebagai simpul komunikasi dan

informasi luar jawa ( 26)

Mendorong kota makssar sebagai

sentera peyediaan dan jaringan

kominikasi bagi perusahaan

komunikasi



wilayah

Meningkatnya keterpenuhan

kebutuhan akan rumah layak huni

(khususnya rumah tangga miskin) dan

infrastruktur pemukiman yang

berkualitas (27)

Dukungan pemenuhan rumah layak

huni bagi rumah tangga miskin dan

infastruktur pulau kecil.



wilayah

Meningkatnya kualitas dan cakupan

layanan daerah irigasi dan rawa

pemanfaatan air tanah (28)

Keterpaduan hulu dan hilir dalam

pengelolaan sumber daya air serta

peningkatan kapasitas infrastruktur

irigasi



wilayah


Meningkatnya ketersediaan

infrastrukutur energi dan sumner daya

mineral untuk mendukung

peningkatan perekonomian wilayah

(29)

Pengembangan sumber-sumber

energi alternatif terbarukan dan

optimalisasi pengelolaan sumber dya

mineral



wilayah

Tercukupinya infastruktur dasar dan

layanan dasar warga/masyarakat

pulau- pulau kecil (30)

Kordinasi lintas sektor dan daerah

dalam pemenuhan infrastruktur

dasar dan layanan dasar pulau-

pulau kecil terluar



wilayah

Tersedianya infrastruktur dan kesiapan

penanganan bencana (31)

Pengembangan daya resilensi

masyarakat atas bencana secra

beriring dengan peningkatan

koordinasi pemerintah dan lembaga

lain dalam penanganan bencana



wilayah

Misi 4 :

Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global

8.

Meningkatkan daya saing

daerah

Terjaganya iklim i nfestasi Ber-kualitas

yang mendukung sulawesi selatan

sebagai simpul jaringan ekonomi dan

jasa luar jawa (32)

Pengembangan kerja sama

Pembangunan dan penguatan daya

saing daerah


kerja sama dan daya saing

daerah


Terwujudnya daya saing tenaga kerja

pada bidang yang mendukung sulawesi

selatan sebagai simpul jaringan

ekonomi dan jasa luar jawa (33)

Peningkatan kompetensi tenaga kerja

pada level yang dapat bersaing pada

tingkat internasional



daerah

Berkembangnya sistem Inovasi daerah

(SIDA) yang mendukung sulawesi

selatan sebagai simpul jaringan

ekonomi dan jasa luar jawa (34)

Membangun sinergitas penelitian

dan pengembangan antar

lembagapenelitian, perguruan tinggi ,

pemerintah daerah dan dunia usaha



daerah

9.

Meningkatkan kerja sama

antar kabupaten/kota serta

sinergitas nasional dan global

Efektifnya peran sulawesi selatan

dalam mendorong kerja sama antar

kabupaten/ kota, klaster MP3E1, kerja

sama regional sulawesi dan kawasan

timur Indonesia, dan kerja sama

Internasional (35)

Pengembangan simpil sinergi antar

pihak dan antar wilayah secra multi-

level provinsi, nasional dan global



daerah

Meningkatnya percepatan

Pembangunan kawasan andalan (36)

Peningkatan kualitas Interkoneksitas

fungsional antar kawasan baik

secara forwad lingkage maupun

backward lingkage



daerah


Misi 5 :

Meningkatkan kualitas demokrasi dan kapasitas hukum

10.

Meningkatnya kualitas pe-

lenggaraan demokrasi dan

penegakan hukum

Meningkatnya kepatuhan masyarakat

terhadap hukum dan norma sosial (37)

Memperkuat koordinasi dengan

instansi terkait secara vertikal dan

horizontal seiring dengan peningkatan

kesadran masyarakat atas hukum dan

norma sosial

Akselerasi pemeliharaan

ketertiban dan

pencapaian demokrasi

Meningkatnya kualitas kehidupan

demokrasi dan politik (38)

Meningkatkan pembinaan partai politik

serta penguatan civil socety bagi

perkembangan keadaan kondusif atas

kehidupan demokrasi yang lebih

subjektif


ketertiban dan pencapai-

an demokrasi

11. Meningkatkan kesetaraan

gender dan perlindungan

anak

Meningkatnya pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

(39)

Memperkuat keberdayaan perempuan di

sektor publik dan privatsecara

terkordinasikan dengan pelayanan

perlindungan perempuan dan anak dari

korban kekerasan


ketertiban dan pencapai-

an demokrasi


Misi 6 :

Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa

12.

Memelihara ketertiban dan

ketentraman dalam masya-

rakat

Terpeliharanya ketertiban,

ketentraman dan kenyamanan dalam

masyarakat (40)

Memperkuat sistem terpadu

pengembangan ketertiban,

ketentraman dan kenyamanan.


ketertiban dan pencapai-an

demokrasi

13. Memelihara harmoni sosial

dan kesatuan bangsa

Berkembangnya wawasan, kesadaran

dan perilaku masyarakat yang

mendukung ke-satuan bangsa harmoni

sosial dalam wadah NKRI (41)

Meningkatkan kualitas modal sosial

sebagai basis harmoni sosial dan

kesatuan bangsa


ketertiban dan pencapai-an

demokrasi

Misi 7 :

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih

14.

Mewujudkan

kepemerintahan yang baik

Terwujudnya kelembagaan dan tata

laksana pemerintahan daerah yang

kuat, dan trasparan dalam mendukung

repormasi birokrasi (42)

Penataan dan penguatan organisasi

dan manajemen SDM aparatur serta

penyempurnaan sistem pelayanan

Akselerasi reformasi

birokrasi dan penguatan

governan-ce


14. Mewujudkan

kepemerintahan yang baik

Terwujudnya peningkatan kapasitas

dan pendayagunaan aparatur

pemerintah daerah yang berkelanjutan

(43)

Meningkatkan pendidikan dan

pelatihan aparatur dengan

pembelajaran organisasi (learning

organizasion) kearah peningkatan

kompetensi individual dan

peningkatan kapasitas

organisasional

Akselerasi repormasi


governance

Terwujudnya Pengelolaan keuangan

(pembiyaan, pendapatan dan belanja)

dan aset daerah yang trasparan,

akuntabel dan inovatif dan tertib (44)

Mengefektifkan pengelolaan sumber-

sumber pendapatan daerah secra

seiring dengan pembelajaran yang

efektif dan efisien berbasisi pada

inovasi administratif dan teknis



governan-ce

Terwujudnya perencanaan dan

pengendalian pembangunan yang

berkualitas, responsil gender dan

memperlihatkan kearifan lokal (45)

Meningkatkan kualitas proses

politik, teknokratis, partisipatif, top

dawn- botton up dalam

pengarusutaman gender yang makin

signifikan dan memperlihatkan

penuh kearifan lokal



governance

15. Mewujudkan keberdayaan

masyarakat dan kualitas

pemerintahan desa

Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemanpuan masyarakat

Peningkatan keswadayaan

masyarakat berbasis kearifan lokal



kemandirian desa


Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemanpuan masyarakat desa

Penguatan kapasitas pemerintahan

desa dan kerangka otonomi desa



kemandirian desa


RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 - 2015 terdiri 6 misi,

yang kemudian dituangkan kedalam 9 agenda program prioritas.

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) terkait dengan isu strategis penanganan penanganan

pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, Meningkatkan Infrastruktur Dasar

Masyarakat terkait dengan isu strategis ketersediaan dan kualitas

infrastruktur dasar masyarakat.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan

terkait dengan isu strategis pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dinamis

serta penguatan struktur perekonomian daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, Mengoptimalkan Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidupterkait dengan isu

strategis pengendalian sumber daya alam dan peningkatan kualitas

lingkungan hidup.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan dan Supremasi Hukum terkait dengan isu strategis reformasi

birokrasi dan tatanan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, Mengembangkan pembinaan

kehidupan beragama terkait dengan isu strategis pembangunan kehidupan

sosial, budaya dan politik yang religius serta apresiasi dan pengembangan

budaya daerah.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan

dalam matriks tabel berikut :

Tabel 4.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius

Misi Tujuan Sasaran

Misi Pertama:

Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM)

Meningkatkan akses

mutu dan relevansi

layanan pendidikan

dan perpustakaan

Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat

Meningkatnya kompetensi peserta didik dan lulusan pada semua jenjang pendidikan

Meningkatnya manajemen kependidikan

Meningkatnya Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Meningkatkanpartisipasi



Misi Tujuan Sasaran

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Meningkatnya minat baca

masyarakat

Meningkatkan

kesadaran,kemauan

dan kemampuan

hidup sehat

masyarakat

Meningkatnya cakupan, mutu dan

akses pelayanan kesehatan

Meningkatnya partisipasi dan

keberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan

Meningkatnya sumber daya

kesehatan dan manajemen

kesehatan

Meningkatkan

Keluarga Kecil

Berkualitas,


KB

Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam peningkatan

Keluarga kecil berkualitas

Meningkatkan

keberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Meningkatnya kualitas kehidupan

dan peran perempuan

Meningkatnya kesejahteraan dan

perlindungan anak

Meningkatkan

kualitas pemuda dan

prestasi olah raga

Meningkatnya kualitas pemuda

Meningkatnya prestasi olah raga

Misi Kedua:

Meningkatkan

Infrastruktur Dasar

Masyarakat

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur

Meningkatnya prasarana wilayah

Meningkatnya infrastruktur

pendidikan dan kesehatan


perumahan dan pemukiman

Meningkatnya infrastruktur energi

dan ketenagalistrikan

Misi Ketiga:

Memberdayakan

Ekonomi Kerakyatan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi yang disertai pemerataan

Meningkatnya pendapatan dan

tarap hidup masyarakat

Meningkatnya keberdayaan

ekonomi penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Meningkatkan daya

saing daerah sehingga

dapat berkontribusi

bagi pembangunan

Meningkatnya pemasaran produksi

barang dan jasa



Misi Tujuan Sasaran

lokal, regional

maupun nasional

Meningkatnya nilai investasi

pembangunan

Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditopang berkembangnya Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan

Meningkatnya jumlah dan volume

Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Masyarakat

Terwujudnya kemandirian UMKM

dan koperasi yang berkualitas

Meningkatnya peran perdagangan

dan perindustrian

Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja

Meningkatnya lapangan kerja

Tersedianya angkatan kerja yang

berkualitas dan terlindungi

Misi Keempat:

Mengoptimalkan

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Pelestarian

Lingkungan Hidup

Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan,

Meningkatnya produksi perikanan

dan kelautan

Meningkatnya kesejahteraan

nelayan

Menigkatnya kontribusi perikanan

dan kelautan terhadap

perekonomian daerah

Meningkatkan pengelolaan pariwisata dankebudayaan,

Meningkatnya pengembangan

potensi pariwisata dan kebudayaan

daerah

Meningkatnya kontribusi

pariwisata dalam perekonomian

daerah

Meningkatnya partisipasi aktif

masyarakat dalam upaya

pelestarian kebudayaan dan

potensi pariwisata

Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan energi

Meningkatnya kontribusi

pertambangan dalam

perekonomian daerah

Meningkatnya efektifitas

penambangan non logam dan batu

Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam

Meningkatnya kuantitas dan

kualitas produksi pertanian dan

perkebunan

Meningkatnya kuantitas dan



Misi Tujuan Sasaran

menopang ketahanan pangan

kualitas produksi peternakan

Meningkatnya ketahanan pangan

dan gizi

Meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan

Meningkatnya produksi sumber

daya hutan

Terjaganya potensi sumber daya

hutan

Meningkatkan pelestarian lingkunganhidup

Meningkatnya kinerja pengelolaan

lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan

hidup

Meningkatnya kualitas pertamanan


sampah

Meningkatnya kualitas

pengendalian tata ruang

Meningkatnya pencegahan dini dan

penanggulangan bencana

Misi Kelima:

Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan

dan Supremasi

Hukum

Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, manajemen dan keuangan Pemerintah Daerah


perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan

Meningkatnya penelitian yang

berkualitas dan aplikatif


administrasi kependudukan

Meningkatnya akuntabilitas

pelaksanaan pemerintahan

Meningkatnya kapasitas

pemerintahan desa

Meningkatnya kualitas data dan

informasi


publik

Meningkatnya kemandirian

keuangan

Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah

Terpenuhinya kebutuhan dan

tingkat kompetensi SDM dalam

menyelenggarakan tugas

pemerintahan

Meningkatkan Meningkatnya pembinaan ormas



Misi Tujuan Sasaran

kapasitas kelembagaan masyarakat dan partai politik

dan partai politik

Meningkatnya peran serta

masyarakat dan organisasi

pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan

Meningkatkan kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum

Meningkatnya kualitas dan

penyelesaian produk hukum


penyelesaian kasus hukum

Meningkatnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat terhadap

Peraturan Perundang-undangan

Misi Keenam: Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama

Meningkatkan kualitas pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata


keagamaan bagi seluruh lapisan

masyarakat

Meningkatnya pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai agama

dalam kehidupan bermasyarakat

Meningkatnya kapasitas dan

kesejahteraan SDM Keagamaan

Meningkatkan keharmonisan hubungan antar umat beragama

Meningkatnya kerukunan hidup

antar ummat beragama

Meningkatnya kerjasama antar

ummat beragama dalam kegiatan-

kegiatan sosial

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah dikelompokkan menjadi

Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat SKPD. Program unggulan

merupakan program Bupati sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan

disinkronkan dengan amanat/kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan

oleh daerah. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan

kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki

kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat

dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat SKPD


berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling

berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2016 disusun

berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Prubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun

2015 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program

pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2010–2015 dan RPJPD Tahun 2005 - 2025.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013 – 2018 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2005-2025 serta berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis

yang ada, maka Program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi

menjadi 9 (sembilan) bidang prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Bidang Ekonomi;

2. Bidang Infrastruktur;

3. Bidang Pendidikan;

4. Bidang Kesehatan;

5. Bidang Pariwisata dan Budaya;

6. Bidang Pelayanan Umum, Ketertiban dan ketentraman ;

7. Bidang Lingkungan Hidup;

8. Bidang Perlindungan Sosial;

9. Bidang Keagamaaan.

Dari bidang prioritas diatas didapatkan sasaran pembangunan yang

akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan;

2. meningkatnya ketersediaan infrastruktur masyarakat;

3. meningkatnya pemerataan, kompetensi peserta didik dan tenaga

pendidikan, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

4. meningkatnya cakupan, mutu dan akses pelayanan kesehatan

masyarakat;

5. meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah;

6. meningkatnya kualitas pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman;


7. meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup;

8. meningkatnya kualitas kehidupan sosial; dan

9. meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan.

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah. Urutan prioritas

urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Urusan

pemerintahan yang dimaksud meliputi:

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum;

4. Perumahan;

5. Penataan Ruang;

6. Perencanaan pembangunan;

7. Perhubungan;

8. Lingkungan Hidup;

9. Pertanahan;

10. Kependudukan dan Catatan Sipil;

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

13. Sosial;

14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

16. Penanaman Modal;

17. Kebudayaan dan Pariwisata;

18. Kepemudaan dan Olahraga;

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

22. Statistik;

23. Kearsipan;

24. Perpustakaan;

25. Komunikasi dan Informatika;

26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;

27. Kehutanan;


28. Energi dan Sumber Daya Mineral;

29. Kelautan dan Perikanan;

30. Perdagangan; dan

31. Perindustrian.

Adapun Program Unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar

dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana tertuang di

dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 pada 4.2.

berikut:

4.2.1. Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

dalam RPJMD Tahun 2010-2015


Tabel 4.3.

Matriks Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2010-2015

Isu Prioritas Daerah Prioritas

Pembangunan Sasaran Pembangunan

Urutan Prioritas

Urusan Wajib / Pilihan Urutan Program Prioritas

Meningkatkan

Kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM)

1. Meningkatkan akses mutu dan relevansi layanan pendidikan dan perpustakaan

1. Meningkatnya pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat

2. Meningkatnya kompetensi peserta

didik dan lulusan pada semua jenjang pendidikan

3. Meningkatnya manajemen

kependidikan 4. Meningkatnya Profesionalisme

pendidik dan tenaga kependidikan 5. Meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana pendidikan 6. Meningkatkanpartisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

7. Meningkatnya minat baca

masyarakat

1. PENDIDIKAN

1. Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun 2. Pendidikan Gratis 3. Pengembangan Anak Usia Dini 4. Peningkatan Pengembangan Sistem

pelaporan Pencapaian Kinerja Dan

Keuangan 5. Pengembangan Sistem Pendataan dan

Pemetaan Pendidikan 6. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan 8. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 9. Peningkatan Mutu Peserta Didik 10. Peningkatan Kualitas Peserta Didik 11. Peningkatan Kompotensi Satuan

Pendidikan 12. Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti

Luhur Peserta Didik 13. Peningkatan Layanan Pendidikan Non

Formal 14. Peningkatan Budaya Baca dan

Pembangunan Perpustakaan

2. Meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat

1. Meningkatnya cakupan, mutu dan akses pelayanan kesehatan

2. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

3. Meningkatnya sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan

2. KESEHATAN

1. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Pomosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 3. Pengembangan Lingkungan Sehat

4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi

dan Anak Balita 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 8. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak


Meningkatkan Infrastruktur Dasar Masyarakat

3. Meningkatkan

kuantitas dan kualitas infrastruktur

1. Meningkatnya prasarana wilayah

2. Meningkatnya infrastruktur

pendidikan dan kesehatan

3. Meningkatnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

3. PEKERJAAN UMUM

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Peningkatan Jalan dan Jembatan 3. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong

– gorong 4. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud /

Bronjong

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

8. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

10. Pengendalian Banjir 11. Pembangunan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh 12. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan daerah, perumahan dan permukiman serta tata ruang wilayah


perumahan dan pemukiman 4. PERUMAHAN 1. Pembangunan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya kualitas pengendalian

tata ruang 5. PENATAAN RUANG

1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfatan Ruang

Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah 6. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1. Program Kerja Sama Pembangunan 2. Perencanaan Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5. Perencanaan Sosial Budaya 6. Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam 7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Dokumentasi dan Informasi Hasil Litbang 8. Penguatan Kapasitas Pranata Litbang


Meningkatnya sarana dan prasana

perhubungan daerah 7. PERHUBUNGAN

1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Darat dan Udara

3. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 4. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan

Bandara H.Aroeppala Kab. Kepulauan Selayar

5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara H.Aroeppala

Mengoptimalkan

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Pelestarian

Lingkungan Hidup

5. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

3. Meningkatnya kualitas pertamanan

4. Meningkatnya kualitas pelayanan sampah

8. LINGKUNGAN HIDUP

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Telekomunikasi

2. Pengawasan Sarana dan Prasarana Berbasis Wilayah

3. Pengembangan Komunikasi dan Imformasi

4. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5. Program Peningkatan Angkutan 6. Peningkatan Pelayanan Angkutan 7. Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 8. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 9. Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam 10. Peningkatan Pengendalian Polusi 11. Pengembangan Ekowisata dan Jasa

Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan

12. Pengendalian Kebakaran Hutan

13. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 14. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam 15. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

9. PERTANAHAN

1. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 2. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 3. Pengembangan Sistem Informasi

Pertanahan


10. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Penataan Administrasi Kependudukan 2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Masyarakat dalam Pendaftaran penduduk 3. Peningkatan Layanan Catatan Sipil 4. Peningkatan Kesadaran Hukum

Masyarakat dalam Pencatatan Sipil 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengarsipan 6. Dokumen Pencatatan Sipil

7. Peningkatan Akurasi Database Kependudukan

8. Peningkatan Sarana dan Prasarana SIAK

6. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan

2. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

2. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

3. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi/Remaja

4. Peningkaan Pelanggulangan Narkoba Termasuk HIV AIDS

5. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbu Kembang Anak

6. Penyiapan Pendamping Kelompok Bina Keluarga

7. Pengembangan Modal Operasional Posyandu

7. Meningkatkan Keluarga Kecil Berkualitas,

1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan Keluarga kecil berkualitas

12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1. Pemberdayaan Keluarga 2. Pendapatan dan Pemetaan Keluarga 3. Pengadaan Blangko (Formulir) Pencatatan

dan Pelaporan

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR Mandiri


13. SOSIAL

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3. Pembinaan Anak Terlantar 4. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

5. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

6. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan SoSial

7. Pelayanan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

8. Program Pemahaman Masyarakat terhadap Upaya Penanggulangan Bencana

9. Program Pembelajaran Kebencanaan bagi Masyarakat

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

9. Meningkatkan

perluasan

kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan

2. Meningkatnya pendapatan dan tarap hidup masyarakat

3. Meningkatnya keberdayaan ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial

4. Meningkatnya lapangan kerja

5. Tersedianya angkatan kerja yang berkualitas dan terlindungi

14. KETENAGAKERJAAN KETRANSMIGRASIAN

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

5. Program Transmigrasi Lokal

Memberdayakan

Ekonomi Kerakyatan

10. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditopang berkembangnya

11. Usaha Kecil

Menengah, Koperasi, Industri dan Perdagangan

1. Meningkatnya jumlah dan volume Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Masyarakat

2. Terwujudnya kemandirian UMKM dan koperasi yang berkualitas

3. Meningkatnya peran perdagangan dan perindustrian

15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM

4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


12. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan lokal, regional maupun nasional.

1. Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa

2. Meningkatnya nilai investasi pembangunan

16. PENANAMAN MODAL

1. Retribusi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

13. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dankebudayaan,

1. Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah

2. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah

3. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan dan potensi pariwisata

17. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Nilai Budaya 3. Pengembangan Kemitraan 4. Pengembangan Destinasi Pariwisata 5. Pengelolaan Keragaman Budaya 6. Penguatan Kelembagaan Pariwisata 7. Peningkatan Produk Pariwisata 8. Pengelolaan Kekayaan Budaya

14. Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olah raga

1. Meningkatnya kualitas pemuda

2. Meningkatnya prestasi olah raga

18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1. Peningkatan Peran serta Kepemudaan 2. Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba 3. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen

Olahraga 4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


Mengembangkan pembinaan kehidupan berbangsa dan beragama

15. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

masyarakat dan partai politik

16. Meningkatkan

kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum

17. Meningkatkan

kualitas pengamalan nilai-nilai keagamaan secara nyata

18. Meningkatkan

keharmonisan hubungan antar umat beragama

1. Meningkatnya pembinaan ormas dan partai politik

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

3. Meningkatnya kualitas dan penyelesaian produk hukum

4. Meningkatnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat terhadap Peraturan

5. Perundang-undangan

6. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat

7. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

8. Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan SDM Keagamaan

9. Meningkatnya kerukunan hidup antar ummat beragama

10. Meningkatnya kerjasama antar ummat beragama dalam kegiatan-kegiatan social

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Pemeliharaan Pencegahan Tindakan

Kriiminal 7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal 8. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 9. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10. Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 11. Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan 12. Pendidikan Politik Masyarakat 13. Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT) 14. Peningkatan Kerukunan Antar Umat

Beragama 15. Program Dialog dan Kerjasama Lintas

Agama


Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan

dan Supremasi

Hukum

1. Meningkatnya penelitian yang berkualitas dan aplikatif

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

3. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan

4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa

5. Meningkatnya kualitas data dan informasi

6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

7. Meningkatnya kemandirian keuangan

8. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

9. Terpenuhinya kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan

10. Meningkatnya kualitas penyelesaian kasus hukum

20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

5. Penataan Peraturan Perundang-undangan

6. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSD

7. Seleksi Penerimaan CPNSD 8. Mutasi PNSD dalam Jabatan 9. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Pangkat PNSD 10. Pemberian Penghargaan Bagi PNSD yang

Berprestasi 11. Penegakan Disiplin PNSD/PTT dan Tes

Narkoba 12. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas bagi PNSD 13. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan

Penerimaan Praja IPDN 14. Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Kepegawaian (PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS)

15. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

16. Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG

17. Peningkatan Propesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

18. Penataan dan Penyermpurnaan Kebijakan Sistem Prosedur dan Pengawasan

19. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengawasan

20. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

21. Pelaksanaan Kebijakan KDH 22. Percepatan Pemberantasan KKN 23. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut

Temuan 24. Hasil Pengawasan


25. Inplementasi SPIP di Lingkungan SKPD 26. Intensifikasi Penanganan Pengaduan

masyarakat 27. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 28. Peningkatan Propesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 29. Penataan dan Penyermpurnaan Kebijakan

Sistem Prosedur dan Pengwasan

30. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

21. PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

22. STATISTIK

Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

23. KEARSIPAN

Program Data Base di Daerah

24. PERPUSTAKAAN

Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan

25. KOMUNIKASI DAN

IFORMATIKA

1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2. KerjaSama Informasi dan Media Massa

Mengoptimalkan

Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan

Pelestarian

Lingkungan Hidup

19. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam menopang ketahanan pangan

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan

perkebunan

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi peternakan

3. Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi

26. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan 3. Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak 4. Peningkatan Produksi Hasil

Pertanian/Peternakan 5. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

Lapang 6. Peningkatan Ketahanan Pangan


20. Meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan

1. Meningkatnya produksi sumber daya hutan

2. Terjaganya potensi sumber daya hutan

27. KEHUTANAN

1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Perlindungan Konservasi Sumber Daya

Hutan 4. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 5. Pengembangan Pengelolaan TPA 6. Pengelolaan Pertamanan 7. Pengelolaan Areal Pemakaman 8. Peningkatan Sumber Daya Manusia

21. Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan,

1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan

3. Meingkatnya kontribusi perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah

28. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar

2. Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Pengembangan Kawasan Perikanan

Terpadu 5. Pengembangan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil 6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir 7. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem

Laut dan Pesisir 8. Pengembangan Data / Informasi 9. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan

Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

10. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

11. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

29. PERDAGANGAN

1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam

Negeri 4. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

30. PERINDUSTRIAN

1. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


4. Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial

22. Meningkatkan

pengelolaan pertambangan dan energy

1. Meningkatnya kontribusi pertambangan dalam perekonomian daerah

2. Meningkatnya efektifitas penambangan non logam dan batu

31. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

2. Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan 3. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan

Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan


4.2.2. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dan Validasi Kabupaten Kepulauan

Selayar

Tabel 4.4 Rumusan usulna program/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepualaun Selayar

1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Volume Lokasi SKPD Terkait Validasi/

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A. Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarat Nelayan dari Hulu sampai Hilir;

Program Budidaya Perikanan dari Hulu sampai Hilir;

Program Penangkapan Ikan dari Hulu sampai Hilir;

Program Pengelohan Hasil Perikanan dari Hulu sampai Hilir;

Pengadaan Sampan Fiber; Pengadaan Mesin Katinting; Pengadaan Alat Tangkap; Pengadaan Perahu Joloro; Pengadaan peralatan untuk peningkatan mutu

hasil tangkap; Pelatihan pengelolaan hasil perikanan.


Dinas Kelautan Perikanan




Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2. Program peningkatan kesejahteraan petani; Program peningkatan hasil peternakan; Program peningkatan perkebunan; Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan, pertanian, dan perkebunan;

Program peningkatan hasil pemasaran pertanian, peternakan, dan perkebunan;

Ketersedian bibit, pupuk bagi petani; Aksebilitas penjualan hasil prodik pertanian; Pengadaan pupuk pestisida; Pengdaan Hand Tractor; Pengadaan bibt pala, cengkeh, sukun, mangga,

jeruk; Pembangunan saluran air; Perintisan jalan tani; Pemagaran areal peternakan dan HMT; Pemberantasan hama; Pengadaan kawat duri, tangki air (Handsprayer);


Pertanian dan Ketahan Pangan




Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan bibit unggas; Pengadaan bibit ternak kambing; Pengadaan mesin pemoton rumput; Pengadaan mesin steel kecil; Pengadaan sancing;

Pengadaan alat pengolah jambu mente; Pengdaan kebun desa; Pengadaan perpipaan untuk pertanian; Pengadaan pipa karet.


3. Pengembangan sentra – sentra industri potensial, seperti industri galangan kapal skala menengah di wilayah pulau;

Peningkatan akses permodalan; Peningkatan kapasitas usaha dan manajemen; Pengembangan industri kreatif; Stabilitas harga komoditi; Pengembangan usaha rumah tangga (usaha

Rumahan); Pembangunan Plaza Marina di Ibu Kota

Kecamatan Kepulauan; Bantuan permodalan bagi masyarakat pra

sejahtera; Bantuan alat keterampilan, seperti mesin jahit,

gandir dan perbengkelan; Pelatihan / kursus keterampilan; Pengadaan mesin parut; Pelatihan kewirausahaan;


Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan




Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan alat pengasapan kopra

B Program Kegiatan Pengembangan Wilayah atau

Bidang Infrastruktur.

1. Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

Program pembanguan infrstruktur perdesaan; Program pengembangan pengelolaan jaringan

irigasi, dan jaringan irigasi lainnya; Program pengembangan draenase,

turap/talud/bronjong; Rehabilitasi jalan hotmix, jalan setapak,

drainase, tanggul pantai/penahan tanah, dermaga/ tambatan perahu, irigasi dan saluran tertier;

Pembangan perkerasan dan pengaspalan jalan; Pengadaan greet (Pemecah Ombak); Pembangnan gedung pertemuan; Pengadaan paving blok untuk halaman sekolah; Pembangunan dan perluasan jaringan listrik PLN

pada daerah belum terjangkau aliran listrik PLN; Pembuatan Sumur tanah dangkal dan sumur

bor; Pengadaan tong sampah; Pengadaan saran dan prasarana pasar

tradisional; Pengadaan perpipaan air bersih.


Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan, BPLHD,




Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Program ini diarahkan pada program lingkungan sehat perumahan dan program perbaikan perumahan akibat bencana.


Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas PU

3 Progran ini diarahkan pada peningkatan pelayanan angkutan baik darat, udara dan laut.


Dinas Perhubungan dan Kominfo

C Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan

1. Program pembinaan ahlak mulia; Program peningkatan mutu peserta didik; Program peningkatan mutu dan penyebaran

tenaga pendidik; Pembangunan pemagaran sekolah; Pembangunan pintu pagar sekolah; Pengadaan buku sekolah; Pembangunan ruang kelas guru; Rehabilitasi gedung sekolah; Pembangunan gedung perpustakaan sekolah; Pembangunan SLTP dan SLTA pada daerah-

daerah terpencil; Pembangunan dan perbaikan sarana olah raga,

seperti lapangan sepak bola;

Pengadaan mobiler sekolah; Pembangunan gedung TK; Pengadaan alat permainan anak usia dini (APE)

luar dan dalam; Pembangunan gedung TPA;


Dinas Pendidikan Nasional

2. Program penyalahgunaan narkoba dan program Kabupaten Dinas Pendidikan Nasional,




Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

peningkatan saran dan prasarana olahraga Kepulauan Selayar

Dinas Kesehatan, Bagian Olahraga dan Pemuda Setda

D Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan

1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

Program perbaikan gizi masyarakat; Program pencegahan dan penanggulanagan

penyakit menular; Program keselamatan ibu melahirkan; Program kesehatan pelayanan masyarakat

miskin; Peningkatan angka harapan hidup; Peningkatan status Puskesmas;


Dinas Kesehatan, RSUD KH Hayyung

2.

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS;

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling reproduksi remaja;

Program keluarga berencana


Badan Pemberdayaan perempuan dan KB

E Program di Bidang Pariwisata dan Budaya

1. Program destinasi pariwisata; Program pengembangan kemitraan pariwisata.


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2. Hendaknya program yang dilaksanakan dalam kebudayaan ini adalah program yang dapat menjaga nilai-nilai budaya dan kekayaan budaya lokal serta keragaman budaya.


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Nasional

F Program Pembangunan Daerah di Bidang




Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pelayanan Umum, Ketertiban dan Ketentraman Umum

1 Perencanaan pembangunan hendaknya diarahkan pada program percepatan pembangunan ekonomi.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait Permbangunan Ekonomi

2 Program ini diarahkan pada peningkatan Pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparat dan pelaksana pemerintah daerah.


Pemerintahan Umum

3 Program yang dilaksanakan dapat memberikan kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kapasitas penduduk.Program yang dapat dilaksanakan dan terus ditingkatkan adalah:

1. Program peningkatan kebudayaan masyarakat pedesaan;

2. Program peningkatan lembaga ekonomi desa.


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Keluarana

4 Akhir-akhir ini marak kasus-kasus pencurian diperkampungan warga, sehingga pemerintah diharapkan agar menggalakkan program pencegahan terjadinya pencurian, sehingga

program yang perlu dilaksanakan


Badan Kesatuan Bangsa, Pilotik dan Perlindungan Masyarakat

G Program Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

1. Perlunya peningkatan program dalam hal pengelolaan persampahan, pengendalian dan pencemaran lingkungan serta perlindungan dan konsevasi sumber daya alam


Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pertanian dan




Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kehutanan

2. Perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan

program pemanfaatan sumber daya hutan dan program rehabilitas hutan dan lahan.

Kabupaten

Kepulauan Selayar

Dinas Pertanuan dan Kehutanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

3. Program hendaknya diarahkan pada peningkatan kesadaran warga salah satu diantaranya adala program peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana saat pra bencana.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah

H Program Pembangunan Bidang Perlindungan Sosial dan Ketenaga Kerjaan

Program ini diarahkan pada program pemberdayaan fakir miskin dan program pembinaan kelembagaan kesejahteraan social


I Program Pembangunan Bidang Keagamaan

Mondorong terpeliharanya kerukunan umat beragama dan saling toleransi antar umat beragama.


Badan Kesbangpol, Bagian Kesra Setda

J Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Peternakan, Perhubungan, dan Keagamaan, Kepariwisataan dan Keamanan.




Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 pemerintah diharapkan untuk menyelesaikan program-program yang belum terlaksana dan menghindari pelaksanaan program baru yang menggunakan dana besar. Selanjutnya

perlu juga dipikirkan penganggaran pagu kewilayaan,sehingga kecamatan juga dapat membuat pagu tersendiri sehingga kecamatan juga dapat disamakan SKPD.

Demikian pokok-pokok pikiran DPRD terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang diperoleh melalui rapat dengar pendapat dan atau melalui hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan pelaksanaan musrenbang kecamatan termasuk RPJMD 2011-2015, semoga bermanfaat buat kemajuan daerah. Sekian dan terima kasih.



4.2.3. Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sasaran Kinerja Daerah

Tabel 4.5 Penjelasan program pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan saran kinerja daerah

No Prioritas Pembanguan Program/Pembangunan Kinerja SKPD

Indikator Target

1 Perluasan akses melalui

peningkatan kualitas

pendidikan gratis dan

bantuan pendidikan /

beasiswa bagi keluarga

kurang mampu dan atau

berprestasi

1. Program Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

2. Program peningkatan jumlah, mutu dan penyebara tenaga pendidik dan kependidikan

3. Program Intensifikasi dan perluasan akses keaksaraan fungsional

4. Program Pendidikan Gratis 5. Program Pendidikan Menengah Umum dan

Kejuruan 6. Program Pengembangan Anak Usia Dini

(PAUD) 7. Program Pendidikan Luar Biasa 8. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Angka Partisipasi kasar PAUD 95 Dinas

Pendidikan

Nasional Angka Partisipasi Kasar SD/MI 235

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 97,15

Angka Partisipasi Kasar

SMA/MA/SMK

95,25

Angka Partisipasi Murni SD/MI 99,5

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 75,25

Angka Partisipasi Murni

SMA/MA/SMK

60,24

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,09

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,13

Angka Putus Sekolah

SMA/MA/SMK

0,03

Angka Anak Usia Dini yang masuk

TK & Kelompok Bermain

65

2 Pengembang an kurikulum

berbasis kompetensi, bahan

ajar, metode pembelajaran

dan sistem penilaian yang

berstandar nasional dan

internasional.

1. Program peningkatan mutu peserta didik 2. Program peningkatan jumlah, mutu dan

penyebara tenaga pendidik dan kependidikan

3. Program Pembinaan akhlak dan budi pekerti luhur peserta didik

Angka Lulusan SD/MI 100 Dinas

Pendidikan

Nasional

Angka Lulusan SMP/MTs 100

Angka Lulusan SMA/MA/SMK 100

Angka Melanjutakan ke SMP/MTs 100

Angka Melanjutakan ke

SMA/MA/SMK

100

Angka Melanjutakan ke Perguruan

Tinggi

55



Indikator Target

3 Peningkatan manajemen

pengelolaan pendidikan

melalui pelatihan dan

pendidikan Formal serta

peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. Program peningkatan kompetensi satuan pendidikan

2. Program Jaringan Teknologi dan Informasi Sekolah

SD berstandar Nasional 25 Dinas

Pendidikan

Nasional SMP berstandar Nasional 30

SMA berstandar Nasional 30

TK terakreditasi A 5,45

SD terakreditasi A 10

SMP terakreditasi A 28

SMA terakreditasi A 25

SMK terakreditasi A 25

4 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui Pelatihan dan sertifikasi

1. Program Peningkatan kompotensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Program peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Tenaga Pendidik yang mengikuti

pelatihan

90 Dinas

Pendidikan

Nasional Guru TK lulus sertifikasi 15

Guru SD/MI lulus sertifikasi 42

Guru SMP/MTs lulus sertifikasi 47

Guru SMA/MA lulus sertifikasi 70

Guru SMK lulus sertifikasi 49

Guru kualifikasi S1/D4 57

5 Peningkatan sarana dan

sarana pendidikan yang

layak sesuai Standar

Nasional Pendidikan (SNP)

1. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

2. Program peningkatan layanan pendidikan non formal

Ruang kelas baik pada TK dan

PAUD (%)

70 Dinas

Pendidikan

Nasional Ruang kelas baik pada SD/MI (%) 90,21

Ruang kelas baik pada SMP/MTs

(%)

83



Indikator Target

Ruang kelas baik pada SMA/MA

(%)

80

Ruang kelas baik pada SMK (%) 93

Sarana olah raga 75

Sarana Penunjang Sekolah 80

Sarana lembaga pendidikan non

formal dan PKBM

85

6 Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta Pelibatan masyarakat dalam perencanaan,pelak sanaan dan pengawasan pendidikan.

Program peningkatan peran serta masyarakat Komite Sekolah yang berfungsi

dengan baik

100 Dinas

Pendidikan

Nasional

Komite Sekolah dan Dewan

Pendidikan yang mengikuti

Workshop (%)

40

7 Meningkatkan akses

masyarakat terhadap bahan

bacaan

1. Program Peningkatan Budaya Baca 2. Program Pembinaan dan pengembangan

Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan

daerah

136.641 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip Jumlah Anggota Perpustakaan

Daerah

994

Jumlah kunjungan mobil

perpustakaan ke Desa

60

Jumlah kunjungan kapal

perpustakaan ke pulau2

6

Jumlah Koleksi Buku 7.670

Jumlah Pustakawan 5

8

Meningkatkan pelayanan

kesehatan yang merata,

terjangkau, bermutu melalui

penerapan Sistem Kesehatan

Daerah (SKD) secara baik

dengan penekanan pada

1. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan anak

2. Program Peningkatan pelayanan kesehtan lansia

Angka Kematian Ibu 102 Dinas

Kesehatan Angka Kematian Bayi 8,50

Angka Kematian Balita 0

Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenkes berkompetensi

kebidanan

90



Indikator Target

upaya promotif dan preventif Cakupan kunjungan bayi 90

Angka Usia Harapan Hidup 72

1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Persentase Gakin yang mendapat

pelayanan

50 Dinas

Kesehatan

Cakupan Yankes Dasar Maskin 60

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

8

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2. Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

Persentase Balita Gizi Buruk 0,0 Dinas

Kesehatan Prevalensi Balita Gizi Kurang 0

1. Program Penceghan dn pemberantasan penyakit

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Angka kesembuhan penderita TB

Paru dan BTA

100 Dinas

Kesehatan

Penanganan Kasus Malaria 100

Penanganan kasus HIV/AIDS 100

Persentase Desa UCI 100

Penanganan KLB 100

Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

Persentase Keluarga yang memiliki

Jamban

70 Dinas

Kesehatan

Persentase keluarga yang memiliki

akses terhadap air bersih

90

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan 2. Program pengadaan, peningkatan dan

pengembangan sarana prasarana RS 3. Program pemeliharaan sarana prasarana RS 4. Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

Av Los (hari) 7 Rumah Sakit

Umum

Daerah BOR (%) 70

BTO (kali) 42

TOI (hari) 5

NDR 20

GDR 27

Indeks kepuasan pelanggan RS (%) 95

9 Meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan

Program Promosi dan Pemberdayaan Rumah Rangga ber PHBS (%) 55 Dinas

Kesehatan Desa Siaga Aktif(%) 27



Indikator Target

masyarakat dalam

memelihara kesehatan

secara mandiri

Masyarakat Posyandu Purnama (%) 40

Posyandu Mandiri (%) 25

10 Peningkatan kuantitas dan

kualitas tenaga kesehatan,

pembiayaan kesehatan,

sarana dan prasarana

kesehatan dan manajemen

kesehatan termasuk

termasuk akreditasi RSUD

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rasio dokter umum per 100rb

penduduk

30 Dinas

Kesehatan

Rasio SKM per 100rb penduduk 28

Program penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase obat generik berlogo 100 Dinas

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kepuasan pasien Puskesmas dan

jaringannya

80 Dinas

Kesehatan

Persentase Anggaran Kesehatan

dalam APBD

15

Anggaran kesehatan pemerintah

perkapita per tahun

400 rb

11 Memperluas akses

masyarakat terhadap

layanan keluarga berencana

(KB) serta meningkatkan

koordinasi dan manajemen

layanan KB

1. Program Keluarga Berencana 2. Program Ketahanan dan Pemberdayaan

keluarga 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program promosi kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak

Cakupan peserta KB Baru 100 BPP KB

Cakupan akseptor aktif 75

Rata-rata anak per keluarga 1,8

Cakupan penyediaan alkon 100

Ratio petugas PPKBD 85

12 Meningkatkan jumlah

kelompok masyarakat peduli

KB yang berperan aktif

1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyrakat

dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

PIK Remaja/ Mahasiswa 20 BPP KB

Kelompok UPPKS online UPPKS 70

Kesadaran Masyarakat dalam ber

KB (%)

90

13 Peningkatan kuantitas dan

kualitas pendidikan dan

pelatihan bagi kaum

1. Program peningkatan peran perempuan 2. Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender

Persentase partisipasi perempuan

di lembaga pemerintahan

30 BPP KB

Partisipasi angkatan kerja 100



Indikator Target

perempuan, di segala bidang

pembangunan

3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

perempuan

Penyelesaian pengaduan

perempuan dan anak dr tindak

kekerasan

100

Rasio KDRT 0

14 Meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap

pemenuhan hak-hak anak

1. Program perlindungan anak 2. Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan hak-hak anak

Jumlah Kelompok Anak yang

dibina

55 BPP KB

Proporsi tindak kekerasan terhadap

anak

0

Pelibatan kelompok anak dalam

perencanaan dan pelaksanan

pembangunan (%)

40

Persentase tenaga kerja di bawah

umur

0

15 Meningkatkan pembinaan,

pelatihan dan bantuan

modal usaha pemuda

1. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda

2. Program bantuan kepemudaan

Persentase Karang Taruna/

Kelompok Pemuda Terbina

50 Setda, Bagian

Pemuda Olah

Raga, dan

Diknas

Persentase Karang Taruna /

Kelompok Pemuda yang terlatih

50

Persentase kelompok Pemuda yang

mendapatkan bantuan modal

usaha

50

16 Meningkatkan sarana

prasana olah raga dan

apresiasi kepada atlit

berprestasi

1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

2. Program peningkatan sarana dan prasarana

olah raga

Terbangunnya Stadion Tingkat

Kabupaten (%)

100 Setda, Bagian

Pemuda Olah

Raga dan

Disdiknas

Terbangunnya Stadion Mini di

setiap Kecamatan (%)

50

17 Peningkatan pembangunan 1. Program pembangunan jalan dan jembatan Jumlah tambatan perahu baru 35 Dinas PU &



Indikator Target

dan rehabilitasi jalan,

jembatan, dermaga baru dan

tambatan perahu,

peningkatan Bandara

Aroeppala serta

meningkatkan

saranaprasarana komunikasi

dan informasi

2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

4. Program peningkatan pelayanan angkutan 5. Program pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan jembatan 6. Program pembangunan sarana komunikasi

dan informasi

Adanya kapal perintis local 1 Dishubkom

info Adanya kapal cepat dengan

kecepatan 25 sampai 30 Knot

1

Pelabuhan fery di Kec. Kepulauan 5

Proporsi Jalan Negara (Appatana-

Pammatata) dalam kondisi baik

95

Proporsi jalan lintas timur dalam

kondisi baik

85

Kualitas sarana prasarana

Bandara Aroeppala (%)

100

Kualitas infrastruktur komunikasi

& Informasi

100

18 Memfasilitasi penyediaan

prasarana air bersih dan

sanitasi secara merata dan

berkualitas

1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan 4. Program Perbaikan Perumahan Akibat

Bencana Alam 5. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku 7. Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan 8. Program Pembangunan Saluran Drainase /

Gorong-Gorong 9. Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Persentase rumah layak huni 100 Dinas PU

Persentase rumah tinggal

bersanitasi

70

Jumlah Rumah Tangga memiliki

sarana air bersih

> 90.000

Jumlah Permukiman kumuh 0


masyarakat terhadap

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Daya PLN (kW) 11.292 Dinas ESDM

PLTS (unit) 500

PLTB (1unit=100 kW)) 4



Indikator Target

layanan listrik

PLTMH (unit) 3

PLT Hibrid (surya+angin), 1 paket =

10kW)

4

PLTU Bahan

bakar

gas

metan

PLTM 1 MW di Jampea Pemba

Ngunan

Meningkatkan pasokan /

ketersediaan BBM dan Non

BBM

Program pembinaan dan pengembangan BBM Bensin (liter) 500.000 Dinas ESDM

Solar (liter) 426.000

Minyak tanah 200.850

Depo BBM Berfungs

i + 1 unit

di pulau

SPBU Terbang

un 2

unit

AMPS (unit) 8

LPG 3 kg (tabung) 52.000

20 Mengembangkan industri,

perdagangan dan investasi

yang berbasis potensi

sumber daya daerah

sehingga dapat menjadi

pengungkit pertumbuhan

perekonomian daerah

Program peningkatan iklim investasi dan

realisasi investasi

Persentase permohonan

pengurusan perizinan perdagangan

dan perindustrian yang dapat

diselesaikan dalam waktu yang

telah ditentukan

100 Diskopurinda

g dan KA.

PTPM

Program pengembangan ke wirausahaan dan

keunggulan kompetitif UKM & IKM

Jumlah Investasi (Rp) 32.000.0

00



Indikator Target


masyarakat terhadap modal

usaha, teknologi, informasi

dan pasar serta memperkecil

beban pengeluaran

masyarakat miskin

1. Program peningkatan akses kepada sumber daya produksi

2. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif

3. Program pengembangan kewirausahaan 4. Program pemberdayaan masyarakat miskin

Jumlah Unit Usaha terbina dan

mendapat bantuan usaha

9.000 Diskopurinda

g

22 Meningkatkan pembinaan

dan fasilitasi kepada

kelompok penyandang

masalah kesejahteraan social

Program pemberdayaan fakir miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya;

Fakir Miskin tertangani (KK) > 3.500 Dissosnaker

Trans

Keluarga berumah tak layak huni tertangani (KK)

200

Wanita rawan sosek tertangani 120

Keluarga rentan tertangani (KK) 100

Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Persentase Lanjut Usia yang terlayani

100

Persentase korban bencana yang terlayani

100

Program pembinaan anak terlantar; Persentase anak terlantar yang tertangani

100

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;

Persenatse penyandang cacat tertangani

100

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase eks narapidana yang tertangani

100

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social

Persentase Karang Taruna terfasilitasi

100

Persentase keluarga pahlawan / veteran terbantu

100



Indikator Target

23 Meningkatkan kemudahan

akses masuk dan atau

keluar Selayar serta

meningkatkan kerjasama

perdagangan regional dan

nasional

1. Program pengembangan komoditas potensi unggulan

2. Program pengembangan perusahaan daerah

Workshop / misi dagang (kegiatan) 10 Diskopurinda

g

Kerjasama antara instansi/lembaga

dan Perusda (kegiatan)

10

24 Memberikan kemudahan

bagi pihak luar untuk

berinvestasi di Kabupaten

Kepulauan Selayar serta

membangun kesiapan

masyarakat agar dapat

berperan dalam berbagai

kegiatan investasi

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

Nilai PMA 2,4 M KA PTPM

Nilai PMDN 1,2 M

25 Peningkatan bimbingan dan

bantuan modal usaha bagi

UEP masyarakat

1. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

2. Program Peningkatan akses kepada sumber daya produksi

Bantuan modal UEP/UKM sebesar

Rp. 1.690.500.000

969 org

dan 36

klp

usaha

Diskopurinda

g

26 Memberdayakan UMKM dan

Koperasi melalui

peningkatan kapasitas dan

permodalan

1. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Tempat usaha PKL yang memiliki

legalitas (unit)

500 Diskopurinda

g

27 Pengembangan sektor

perdagangan berdasarkan

potensi daerah yang mampu

bersaing di pasar lokal,

regional, nasional dan

internasional

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Lokasi layak jual bagi PKL 5 Diskopurinda

g Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pembangunan pasar desa dan

pasar tradisional (unit)

11

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pengawasan peredaran barang dan

jasa (Kec)

11



Indikator Target

28 Mengembangkan program-

program perluasan

kesempatan kerja dan

berusaha secara luas bagi

masyarakat

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pasar kerja dan bursa kerja on line

(%)

85 DISSOS

NAKERTRAN

S Angka pengangguran terbuka (%) 2,5

29 Meningkatkan program

pelatihan dalam rangka

peningkatan skil tenaga

kerja serta meningkatkan

perlindungan keselamatan

dan kesehatan kerja.

1. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 2. Program peningkatan produktivitas tenaga

kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase sarana prasarana BLK 100 DISSOS

NAKERTRAN

S Pelatihan berbasis masyarakat

(kali)

7

Sosialisasi pelaksanaan jamsostek

dan K3

6

Persentase Keselamatan dan

kesehatan para tenaga kerja

90

30 Optimalisasi dan

rasionalisasi pemanfaatn

sumber daya kelautan dan

perikanan, air payau dan air

tawar dengan peningkatan

sarana prasarana

1. Program pengembangan perikanan budi daya

2. Program pengembangan perikanan tangkap

Jumlah produksi ikan (ton) >19.000 Dinas

Kelautan dan

Perikanan Persentase penerapan teknologi

bdidaya perikanan laut/air payau

90

Persentase jumlah armada dan alat

tangkap

20

Luas Lahan budidaya rumput laut >1.500

m2

Persentase produksi hasil budidaya

perikanan

50

31 Peningkatan kapasitas

nelayan dalam

pembudidayaan, pengolahan

dan pemasaran hasil

perikanan

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2. Program Pengembangan perikanan tangkap 3. Program pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan dan pengendalian sumber

daya lingkungan

Persentase nelayan yang

mempunyai armada dan alat

tangkap

20 Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Terlaksananya pelatihan

pengoperasian kapal hand line tuna

dan purse seine

5 x

Terlaksananya magang budidaya

ikan karang

3 x



Indikator Target

Persentase nelayan yang

berpenghasilan di atas UMR

25

Persentase nelayan dan

pembudidaya yang memiliki rumah

layak huni

25

32 Mengembangkan industri

perikanan terpadu dan pusat

budidaya ikan karang

nasional dengan

memberdayakan masyarakat

lokal dan meningkatkan

sinergi di kawasan regional

1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2. Program pembangunan sarana prasarana industri perikanan

Persentase sarana prasarana di

kawasan PPI Bonehalang

90 Dinas

Kelautan dan

Perikanan Kontribusi sektor perikanan dan

kelautan terhadap PDRB

80

Kontribusi sektor perikanan dan

kelautan terhadap PAD

3

33 Meningkatkan pengelolaan

ODTW dan Memberdayakan

masyarakat melalui

pengembangan homestay,

desa wisata dan paket wisata

lainnya

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2. Program peningkatan sarana prasarana pariwisata bahari

3. Program pengembangan kemitraan

ODTW yang terkelola (obyek) 10 Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Persentase pengembangan sistem

Informasi kebudayaan dan

pariwisata

100

Jumlah Pokdarwis dan Desa Wisata 5

Jumlah kerjasama lembaga 6

34 Menjadikan Kabupaten

Kepulauab Selayar sebagai

pusat destinasi pariwisata

bahari andalan nasional

berbasis konservasi

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata

2. Program pengembangan distinasi pariwisata

Kunjungan Wisman >500 Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kunjungan Wisnu >10.000

Konstribusi sektor pariwisata

terhadap PAD

0,9

35 Peningkatan kesadaran dan

peran serta masyarakat

dalam pelestarian budaya

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Benda, situs, kawasan cagar

budaya yang terpelihara (situs)

13 Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Jumlah Kelompok Seni Budaya /

Sanggar yang terbina

15



Indikator Target

dan potensi pariwisata Aktifitas event kebudayaan 10

Usaha Pariwisata 25

36 Menjadikan Pulau Selayar

sebagai pusat distribusi

logistik dan sebagai

kawasan industri

perminyakan KTI

1. Tersusunnya DED (Detail Engineering Design) Pelabuhan Pulau Selayar sebagai Bandar Niaga Timur

2. Pengadaan/penyewaan Floating Bunker BBM non- subsidi

Tersusunnya DED (Detail

Enginering Desain) Pelabuhan

Pulaua Selayar sebagai bandar

Niaga Timur

Tersu

Sun

Dishub &

Kominfo

37 Peningkatan kesadaran

masyarakat penambang

bahan mineral bukan logam

dan batuan

Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan

Jumlah izin pertambangan rakyat Belum

dipredik

si

Dinas ESDM

KP Explorasi seluas 16.054 HA Belum

dipredik

si

38 Pembinaan kelembagaan dan

pengembangan sumber daya

manusia pertanian secara

intensif dan

berkesinambungan dalam

penerapan teknologi

pertanian tepat guna dan

ramah lingkungan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Produksi Tanaman Padi (Ton/Ha) 6

Dinas

Pertanian dan

Kehutanan

Produksi Tanaman Jagung

(Ton/Ha)

4,02

Produksi Tanaman Jeruk Keprok

(Ton/Ha)

11,35

Produksi Tanaman Kelapa Dalam

(Kg/Ha)

1.750

Produksi Tanaman Cengkeh

(Kg/Ha)

325

Produksi Tanaman Pala (Kg/Ha) 445

39 Pembinaan kelembagaan dan

pengembangan SDM

peternakan secara intensif

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2. Program bantuan sarana prasarana

Produksi Daging Sapi (Kg) 101.279 Dinas

Pertanian dan

Kehutanan Produksi Daging Kerbau (Kg) 6.039

Produksi Daging Kambing (Kg) 61.835



Indikator Target

dan berkesinambungan

dalam penerapan teknologi

peternakan tepat guna dan

ramah lingkungan

peternakan 3. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi

Peternakan

Produksi Daging Ayam Buras (Kg) 143.928

Produksi Daging Ayam Ras (Kg) 7.067

Produksi Telur 116.892

40 Meningkatkan keragaman

bahan baku pangan

(diversifikasi) dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan keragaman

hayati pangan yang ada

1. Program Pemerdayaan Penyuluhan Pertanian Lapang

2. Program Peningkatan Kemandirian dan ketahanan pangan.

3. Program Peningkatan Jaringan Kemitraan

usaha di bidang ketahanan pangan

- Cakupan dan kualitas penyuluhan lapang

75 Badan

Ketahanan

Pangan dan

Pelaksana

Penyuluhan

Persentase pemanfaatan lahan

pekarangan RT

50

Persentase keaktifan Dewan

Ketahanan Pangan

70

Persentase ketersediaan Bahan

Pangan (Ton)

83.921

41 Peningkatan konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan

1. Program pengendalian hutan dan konservasi sumber daya alam

2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Program Perlindungan dan Konservasi

Sumberdaya Hutan

Hutan Tanaman Kayu (Ha) 50 Dinas

Pertanian dan

Kehutanan Hutan Non Kayu (Ha) 25

Kebun Bibit Rakyat - KBR (Unit) 30

Pengembangan Mangrove (Ha) 25

Kerusakan kawasan hutan 0,275

Cakupan rehabilitasi hutan dan

lahan kritis

0,0088

42 Mengembangkan dan

memanfaatkan teknologi

pengelolaan lingkungan

hidup serta meningkatkan

kualitas SDM Aparatur

pengelolaan lingkungan

hidup

1. Program Peningkatan kualitas dan akses dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

2. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan

3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 4. Program pengelolaan dan rehabilitasi

Cakupan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

hidup

60 BPLHD

Cakupan pengembangan

konservasi laut dan hutan wisata

75

Cakupan penataan RTH 80



Indikator Target

ekosistem pesisir dan laut Cakupan pengelolaan dan

rehabilitasi ekosisten pesisir dan

laut

75

43 Meningkatkan perlindungan

dan konservasi sumberdaya

alam dengan memantapkan

kerjasama kawasan regional

serta penigkatan peran serta

masyarakat dan dunia usaha

dalam pengelolaan

lingkungan hidup

1. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan suber air lainnya

2. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

3. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Cakupan konservasi SDA melalui

sumur resapan PAH dan

penanaman pohon

80 BPLHD

Cakupan pengembangan Pantai

Laut Lestari

75

Cakupan pengembangan dan

pemantapan kawasan konservasi

laut,suaka perikanan dan

keanekaragaman hayati laut

80

Cakupan rehabilitasi terumbu

karang, mangrove,padang

lamun,estuaria, dan teluk

75

Cakupan Pemantauan kualitas

lingkungan

85

44 Pengembangan kualitas taman sebagai area terbuka hijau sekaligus area bermain atau wisata

1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2. Program Pengelolaan Taman 3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Taman Kota tiap Kecamatan

(Jumlah)

11 Distarhan &

KP

Jumlah Taman Rekreasi 11

Cakupan Pengelolaan Areal

Pemakaman

100

45 Peningkatan frekuensi dan kualitas pengelolaan sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelola

Persentase Rumah Tangga yang

memiliki Tempat Sampah

90 Distarhan &

KP



Indikator Target

mulai dari rumah tangga sampai ke TPA

persampahan

Meningkatnya sarana Prasarana

TPA

90

Meningkatnya sarana prasarana

pengangkutan sampah

95

46 Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah melalui Peningkatan koordinasi perencana dan pengendalian tata ruang wilayah

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota 2. Program Perencanaan prasarana Wilayah

dan sumber daya alam 3. Program pengutan kapasitas pranata

litbang

Perda RTRW Ada BAPPEDA

Ketaatan terhadap RTRW 90

47 Meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana

2. Program Peningkatan mitigasi bencana

Penanganan kawasan permukiman

rawan bencana

90 Badan

Penanggula

ngan

Bencana

Daerah

Penyuluhan, sosialisasi, gladi

lapang penanggulangan bencana

90

Kualitas penanganan warga korban

bencana (%)

100

48 Peningkatan kualitas aparatur dan sistem perencanaan pembangunan

1. Program Pengembangan Data dan Informasi 2. Program Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

7. Program Penataan dan Penyempurnaan

RKPD tepat waktu 100 Bappeda

Kualitas verifikasi, validasi Desa Tertinggal

100

Kualitas monitoring dan pelaporan Musrenbang Kecamatan

100

Kualitas monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dana APBN, APBD I dan APBD II

95

KUA tepat waktu (%) 95

PPAS tepat waktu (%) 95

Kualitas KUA perubahan (%) 95

Kualitas PPAS Perubahan (%) 95



Indikator Target

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kualitas Musrenbang Tahunan (%) 95

Kualiats Pengendalian perencanaan pembangunan (%)

95

Musrenbang Provinsi, Regional dan Nasional (%)

95

Kualitas koordinasi TKPK (%) 95

Kualitas Pendampingan P2KP (%) 95

Kualitas sistem alokasi anggaran (%)

95

Kualitas koordinasi rencana tata ruang (%)

100

Kualitas Publikasi perencanaan pembangunan daerah (%)

100

Sosialisasi Perda Dokumen Perencanaan (%)

100

49 Meningkatkan profesionelisme pengawas, perbaikan manajemen dan sistem pengawasan

1. Program penataan dan pentempurnaan kebijakan, sisitem dan prosedur pengawasan

2. Program peningkatan kualitas pengawasan 3. Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

4. Program percepatan pemberantasan KKN 5. Program percepatan pengawasan tindak

lanjut temuan hasil pengawasan 6. Program Implemnetasi SPIP di Lingkungan

SKPD 7. Program Intensifikasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Persentase pelaksanaan PKPT,

Insidential, Wasbangda, Pelayanan

Publik dan Audit Akhir Tahun

100 Inspektorat

Kabupaten

Persentase realisasi tindak lanjut

hasil pemeriksaan Aparat Pengawas

Fungsional Pemerintah (APFP)

80

Persentase penanganan pengaduan

masyarakat

52

50 Peningkatan jumlah Program Pengkajian dan Peneltian Jumlah Peneliti lokal terlati 10 Bappeda



Indikator Target

kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia peneliti serta pembiayaan penelitian

Jumlah Kegiatan Penelitian 15

Inplementasi dan tindak lanjut

hasil penelitian (%)

90

51 Peningkatan jumah dan kualitas aparatur serta pembiayaan pelayanan kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan penerbitan KTP 100 DISDUK dan

Pencatatan

Sipil Cakupan penerbitan KK 100

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 90

Cakupan penerbitan Akta

Perkawinan penduduk beragama

non Muslim

95

52 Meningkatkan upaya

pencegahan penindakan atas

penyimpanganpenyelengaraa

n pemerintahan daerah

1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2. Program penataan Peraturan PerUndang-Undangan

Terlaksananya gelarwasda (kali)

4 Inspektorat,

Setda Bag

Hukum Terlaksananya pemeriksaan regular

PKPT

57

53 Peningkatan fasilitasi, pembinaan masyarakat pedesaan serta pembiayaan Pemerintahan Desa

1. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

2. Program pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa yang

menyampaikan LPPD,LKPD) tepat

waktu (%)

100 BPMPDK

Pemerintah Desa yang

melaksanakan Administrasi

Pemerintahan Desa (%)dengan baik

100

LPM Desa yang menjalankan

fungsinya dengan baik (%)

100

PKK yang menjalankan fungsinya

dengan baik (%)

100

Swadaya masyarakat terhadap

program pemberdayaan masyarakat

(%)

15



Indikator Target

54 Peningkatan akses dan frekuensi informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

3. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi Infomasi

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Terwujudnya sistem komunikasi

terpadu (%)

100 DISHUB

KOMINFO

BTS seluler (Titik) 25

Pameran Pembangunan (kali) 2

55 Pengaturan pengelolaan analisis jabatan, beban kerja, prosedur kerja, tata kerja, standar sarana dan prasarana kerja serta tata naskah dinas

Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase penerapan SPM 90 Setda, Bagian

Organisasi

Persentase penanganan keluhan

pelayanan

85

56 Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah serta optimalisasi penggunaan keuangan daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan PAD 21.485.

909.000 DPPK-ASDA

dan SKPD

pengelola

PAD

Peningkatan Dana Transfer 494.913.4

82.000

Penyertaan Modal 42.046.

586.825

57 Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan sistem informasi dan manajemen aset

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

Penetapan Perda APBD 31 Des

(Tepat

Waktu)

DPPK-ASDA

dan SKPD

pengelola

PAD

Penetapan Perda Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan APBD

31 Juli

(Tepat

waktu)

Penetapan Perda Perubahan 30 Sept

(tepat



Indikator Target

waktu)

Laporan realisasi keuangan

Triwulan I

10 April

(tepat

waktu)

Laporan realisasi keuangan

semester I

10 Juli

(tepat

waktu)

LKPD Tahunan 31 maret

(tepat

waktu)

Hasil audit / opini BPK WTP

APB Desa Tepat

Waktu

Perubahan APB Desa Tepat

Waktu

SPJ pelaksanaan APB Des Tepat

Waktu

Peningkatan nilai asset daerah 1.940.23

3.229.70

3

58 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugas keahlian serta pengembangan analisis kebutuhan kepegawaian

1. Program Pendidikan Kedinasan 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Jumlah PNS S3 5 Badan

Kepegawai an

Daerah Persentase PNS S2 6

Persentase pemenuhan jabatan

struktural

100

59 Memberdayakan dan

memperkuat kelembagaan

Program pembinaan Ormas Persentase pembinaan,

pemantauan dan fasilitasi Ormas

100 Kesbangpol

dan Linmas



Indikator Target

Ormas serta

mengembangkan sistem

politik nasional di daerah

yang demokratis dan

ditopang dengan

kemandirian infrastruktur

politik

dan LSM

Program Peningkatan Ormas/Orsospol dalam pembangunan

Persentase pembinaan,

pemantauan dan fasilitasi Orsospol

100

Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pengetahuan

masyarakat terhadap UU Politik

90

Perentase pemahaman Masyarakat

terhadap wawasan kebangsaan

95

Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase Faslitasi Forum

Pembauran Kebangsaan

95

60 Pembinaan dan pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat perdesaan serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan organisasi pemberdayaan masyarakat Desa secara berkelanjutan

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase PKK aktif 100

BPMPDK Posyandu aktif 100

LPM aktif dan berprestasi 90

Swadaya Masyarakat terhadap

Program pemberdayaan

masyarakat

25

Pemeliharaan Pasca Program


60

Rata-rata jumlah keluarga binaan PKK Desa

100

Persentase LSM yang dibina 75

61 Peningkatan harmonisasi produk - produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar peraturan perundang-undangan daerah

Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

Persentase penyelesaian Ranperda

secara tepat waktu

90 Sekretariat

Daerah, Bag

Hukum



Indikator Target

62 Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat dalam ruang lingkup hukum serta peningkatan kualitas pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat

Persentase pelaksanaan Peradilan

Pelanggaran Perda

100 Sekretariat

Daerah

63 Peningkatan pemantauan

dan pengendalian terhadap

penerapan Perda serta


taat Hukum

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pemahaman masyarakat tentang

bahaya Miras dan Narkoba

90 Sekretariat

Daerah dan

Polisi PP Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat

100

Persentase pelaksanaan Patroli

Wilayah

100

Persentase penertban Miras, Judi,

WTS dan Pedagang Kaki Lima

100

Persentase pelanggaran terhadap

Perda

1

64 Meningkatkan pembinaan

dan fasilitasi bagi semua

lembaga keagamaan

1. Program pendidikan keagamaan 2. Program pemberdayaan lembaga

keagamaan 3. Program Gerakan Cinta Al-Qur’an

Persentase pembinaan Kelompok

Majelis Taklim

100 Setda, Bagian

Kesra

Persentase keberadaan TPA di

tingkat Dusun

100

Persentase keaktifan majelis Taklim

pada setiap masjid

95

Persentase pelaksanaan Hari Besar

Keagamaan Tingkat Kabupaten,

Kecamatan dan Desa

100



Indikator Target

65 Bekerjasama dengan

Lembaga Keagamaan dan

Ormas dalam pengembangan

kehidupan yang berorientasi

pada nilai-nilai keutamaan

(Al Khaer)

1. Program Pengamalan nilai-nilai keagamaan 2. Program Gerakan Cinta Al-Qur’an

Persentase kualitas Pengetahuan

Keagamaan Masyarakat

90 Kesbang

Polinmas, Pol

PP,

Setda (Bagian

Kesra)

Persentase kualitas Pelaksanaan

syariat

95

Persentase keberadaan judi dan

miras di masyarakat

0

66 Mendorong swadaya masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan perbaikan sarana prasarana ibadah

Program peningkatan sarana prasarana

keagamaan

Persentase sarana Ibadah

bersanitasi baik

100 Setda, Bagian

Kesra

Persentase ketersediaan

Perpustakaan Masjid

75

Persentase sarana Ibadah

berkualitas baik

100

67 Mendorong transformasi dakwah keagamaan dari dakwah seruan keagamaan semata menuju sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat

1. Program peningkatan pelayanan Keagamaan

2. Program Pengamalan nilai-nilai keagamaan

Persentase ketersedian Da’i Lokal (Desa/Dusun) Terlatih

90 Setda, Bagian

Kesra

Persentase kelancaran honorer

pelaku kegamaan di tingkat dusun

90

68 Membangun dan

mengembangkan

harmonisasi antar dan inter

Program peningkatan kerukunan antar umat beragama

Persentase fasilitasi Forum

Kerukunan Ummat beragama

100 Kesbangpol

dan Linmas,

Setda (Bag.



Indikator Target

umat beragama Persentase Pelaksanaan festival

rakyat dalam meningkatkan

kehidupan keagamaan ummat

beragama yang harmonis

100 Kesra)

Persentase toleransi antar ummat

beragama

100

69 Meningkatkan forum

kerjasama antar umat

beragama

Program dialog dan kerjasama lintas agama Persentase Tokoh Agama yang

mengikuti workshop dan temu

wicara

100 Kesbangpol

dan Linmas

Setda (Bag.

Kesra)

RKPD KepulauanSelayar 2016 Page 172

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun

rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD maka

berikut ini disajikan rincian rencana program dan kegiatan prioritas

pemerintah. Penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Tahun 2016 berpedoman pada RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018

terutama Program Prioritas pada RKPD Tahun 2016, Arahan Kebijakan pada

RPJM ketiga dari RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005 – 2025,

serta tetap memperhatikan isu strategis dan program-program prioritas serta

indikator kinerja yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (RPJMD Tahun 2010-2015).

Adapun program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif

berdasarkan program di atas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Lampiran Rencana Kerja SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Hasil

Musrenbang Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 :


BAB VI. P E N U T U P

Fokus RKPD Tahun 2016 adalah pemantapan sektor perikanan dan

pariwisata untuk penciptaan daya saing daerah dalam rangka peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, RKPD

Tahun 2016 bersifat strategis karena telah memasuki periode transisi antara

tahun pelaksanaan RPJMD kedua Tahun 2010-2015 yang dicanangkan dari

pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar selama 5 tahun terakhir dengan pelaksanaan RPJMD ketiga Tahun

2015 - 2020.

Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan

dan penjaringan aspirasi masyarakat maka dilaksanakan proses musyawarah

antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan

pembangunan atau Musrenbang, seperti PraMusrenbang Desa/Kelurahan,

Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Kabupaten.

Dengan terlaksananya penyusunan RKPD Tahun 2016, maka

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2016 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu

penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan

prasarana dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan hasilnya

dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat

termasuk dunia usaha

Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2016 memerlukan kaidah

pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stake holder yang berperan

dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan

melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan

masyarakat.


2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan,

baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan

kebijakan dan program/kegiatan.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar serta seluruh pelaku pembangunan

berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-

baiknya.

4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD. Oleh karena itu

RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan

APBN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja

(Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai

dengan sumber anggaran.

6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap

Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara

berkala 3 bulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-

masing Kepala SKPD.

8. Pada akhir Tahun Anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan

evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun

2016.

9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan

hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi

bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode

berikutnya.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

SELAYAR NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2016

peraturan bupati kepulauan selayar nomor 16 tahun 2015 tentang ...

Documents