BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR /,,5 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor r822); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l+4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s%fl; 2. h 3.
22
Embed
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE UTARA PERATURAN BUPATI … · 2018. 7. 16. · bupati kepulauan sangihe provinsi sulawesi utara peraturan bupati kepulauan sangihe nomor /,,5 tahun 2016 tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR /,,5 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS KESEHATAN TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r822);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air;menyelenggarakan penyehatan kawasan dan sanitasi darurat; danmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkaittugasnya.
Bagian KeempatBidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit
bahan
dengan
Pasal 15
Bidang Pencegahan dan pengendalian
melaksanakan perulmusan dan pelaksanaan
surveilans dan imunisasi, perrcegahan danpencegahan dan pengendalian penyakitpenanggulangan wabah atau bencana.
Penyakit mempunyai tugas
kebijakan operasional di bidangpengendalian penyakit menular,
tidak menular, kesehatan jiwa,
Pasal 16
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi :
a' penyiapan perunrusan kebijakan operasional di bidang surveilans d,an
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit mentllar, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa danpenanggulangan wabah / bencana;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans danimunisasi, Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit tidak menular, Kesehatan Jiwa danpenanggulangan wabah I Bencana;
c. penyiapan bimbingan teknis dan Supervisi di bidang surveilans danimunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa danpenanggulangan wabah / bencana;
d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi,pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan danpengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penanggulangan
wabah/bencana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
h,
-13-
Pasal 17
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memrlar, Surveilans, Imrrnisasi
dan Penanggulangan Wabah Penyakit/Bencana, mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan
penyakit menular;
b. melakukan penyemprotan rumah dan fogging di lingkungan yang telah
ditetapkan guna pemberantasan malaria dan deman berdarah;
c. mengevaluasi laporan bulanan Puskesmas dalam mewaspadai adanya
wabah penyakit didaerah terutama yang ditularkan oleh vectot f serangga;
d. melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular lapangan seperti
penyakit kelamin, diare, T\rbercloses , kusta, campak, dan lain-lain;
e. melaksanakan penanggulangan penyakit terutama pada saat wabah atau
kejadian luar biasa;
f. menghimpun d.ata da-lam rencana penelitian, pengawasan dan tindakan
kemugkinan terj adinya wabah penyakit;
g. melaksanakan kegiatan laboratorium pada pemeriksaan kualitas air
meliputi fisik, kimia dan bakteriologi sesuai dengan tenaga serta fasilitas
laboratorium Yang tersedia;
h. melaksanakan supervisi dan pembinaan terhadap petugas pengelola
Laboratorium Klinik di Fuskesmas;
i. menyelenggarakan kegiatan pengendalian penyakit bersumber dari
binatang, penyakit menular langsung, HIV (AIDS), dan penyelidikan
epidemiologi;
j. melaksanakan pengamatan dan pengawasan penyebaran wabah penyakit;
k. merencanakan biaya operasional petugas lapangan dalam penanggulangan
bencana;
1. menyelenggarakan tugas surveilans penyakit, kejadian luar biasa dan
Imunisasi dan bantuan kesehatan;
m. men)rusun rencana kerja seksi;
n. melaksanakan pengamatan dan pengawasan penyebaran wabah penyakit;
o. mengkoordinir dan merencanakan kebutuhan tenaga, Tim Gerak Cepat
(TGC), peralatan dan obat yang diperlukan dalam penanggulangan
bencanal
p. melaksanakan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
q. mengadakan penyelidikan kejadian luar biasa berkoordinasi dengan
berbagai Pihak;
t)
-74-
r. memfasilitasi dan atau menyelenggarakan pemberian bantuan kesehatanpada kejadian epidemi, kejadian luar biasa, serta bencana, berkoordinasidengan berbagai pihak;
s. melaksanakan pemantauan ke Puskesmas dalam rangka jaminan mutuvaksin yang diberikan kepada sasaran;
t. menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran rutin SeksiPencegahan dan Imunisasi setiap tahun anggaran berpedoman kepadaketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
u. membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya; danv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 18
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan KesehatanJiwa, mempunyai tugas :
a. men5rusun rencana kerja;
b. menyelenggarakan progra.m penyakit tidak menular;c. menyelenggarakan pembinaan penyakit dan pengawasan kegiatan penyakit
tidak menular;
d. menyelenggarakan pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah;e. menyelenggarakan pencegahan penyakit kronis dan regeneratif;
f. menyelenggarakan pencegahan penyakit endokrin dan metabolismepenyakit kanker;
g. menyelenggarakan pencegahan penyakit akibat kecelakaan;
h. menyelenggarakan pencegahan penyakit akibat tindak kekerasan dankecacatan;
i. menyelenggarakan pencegahan penyakit diburni perkemahan;j. menyelenggarakan pencegahan penyakit dilaut kedirgantaraan;k. menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugas;
l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala terkait bidangtugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
h.
_15_
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Pasal 19
Bidang Pelayanan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan
Kesehatan primer, Pelayanan Kesehatan rujukan termasrrk peningkatanmutunya, pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi fasilitas kesehatan.
Pasal 2O
Bidang Pelayanan dan Jaminan Kesehatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 19, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumus€Ln kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi fasilitas
kesehatan;
b. pen5riapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi Faskes;
c. penyiapan bimbingan teknis dan Supervisi di bidang Pelayanan Kesehatan
primer, Pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,
serta pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi fasilitas kesehatan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelerporan di bidang Pelayanan Kesehatan
primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan termasuk peningkatan mutunya,pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi Faskes; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal27
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Tradisional dan Akreditasi
Faskes, mempunyai tugas :
melaksanakan bimbingan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah
sakit, balai pengobatan dan klinik bersalin;
melaksanakan upaya pembinaan k:e seh atan primer;
melaksanakan upaya pembinaan kesehatan tradisional berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau
carnpuran dari bahan tersebut dan pengobatan berdasarkan pengalaman
sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
melaksanakan upaya penyuluhan langsung;
a.
b.
c.
d.
b
_ 16_
e. menyelenggarakan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f. menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan sistem rujukan
kesehatan;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan sistem rujukan pasien
secara berjenjang;
h. melaksanakan upaya pengembangan rujukan pengetahuan/spesialistik
sampai ke Puskesmas;
i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan dengan rumah sakit
daerah;
j. melaksanakan upaya pengembangan rujukan bahan pemeriksaan
laboratorium;
k. menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengawasan rujukan jenasah;
l. mengumpulkan, mengkaji bahan-bahan perumusan teknis program
akreditasi dan peningkatan mutu dibidang kesehatan;
m. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan
akreditasi dan peningkatan mutr.l;
n. melaksanakan akreditasi bagi tenaga medis, paramedis dan non
medis/ tenaga terlatih;
o. memberikan saran pertimbarlgan pada atasan;
p. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan tugas di bidang akreditasi
dan peningkatan mutu;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan men5rusun laporan pelaksa.naan
tugas di bidang akreditasi dan peningkatan mutu; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 22
Seksi Jaminan Kesehatan, mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelompok dana sehat;
b. melaksanakan kerja sarna dengan BPJS dalam program jaminan kesehatan
para pegawai negeri termasuk kepesertaan dan pembiayaan;
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem jaminan
sosial nasional;
d. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Statistik Daerah
dalam rangka validasi dan pemutahiran data penduduk rniskin;
e. melaksanakan Validasi Peserta JKN;
f. mengoordinasi pelayanan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
b
-t7-
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 23
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempurryai trrgas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan
dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia
kesehatan.
Pasal24
Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan Perumrrsan Kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber daya
manusia;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya
manusia kesehatan;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya
manusia kesehatan;
d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia
kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 25
Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,
mempu.nyai tugas :
a. menyelenggara.kan registrasi tempat-tempat pelayanan kesehatan ;
b. menyelenggarakan sertifrkasi peral atan kesehatan;
c. merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan
pengembangan sumber daya kesehatan, dan alat-alat kesehatan ser[a
sarana" pfasarana;
h
-18-
d' mengoordinasikan sampling/contoh sediaan farmasi dan makanan dilapangan, serta pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusisediaan farmasi;
e' mengoordinasikan pengendalian penyediaan obat, penggunaan obat generikdan alat-alat kesehatan serta sarana prasarana bagi puskesmas danjaringannya;
f. mengoordinasikan pengawasan terhadap obat, makanan minuman danalat-alat kesehatan serta sarana prasarana sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
g. mengoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi;h. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber
daya kesehatan, alat-alat kesehatan dan sarana prasarana;i. melaksanakal monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
kegiatan pengelolaan kefarmasian, alat-alat kesehatan dan saranaprasarana;
j. membuat laporan kegiatan pengelolaan kefarmasian dan alat-alatkesehatan serta sarana prasarana;
k. melaksanakan pen5rusunan pedoman, prosedur dan rencana oprerasional
di bidang sarana prasarana kesehatan, pelaksanaan identifikasi potensi
pefinasalahan di bidang sarana prasarana kesehatan;
l. melaksanakan monitoring pen5rusunan bahan evaluasi dan laporan
terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Kefarmasian AIat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 26
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai fugas :
a. menyelenggarakan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan;
b. merencanakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan;
c. melaksanakan pengusulan tenaga kesehatan secara merata pada
jejaringnya;
d. menyelenggarakan upaya pengembangan sumber daya manusia kesehatan
melalui pendidikan formal;
e. menyelenggarakan urusan penyelenggaraErn pengembangan sumber daya
manusia;
f. merencanakan urusan penyelenggaraan pengembangan sumber daya
manusia;
b
1.
j.
-19-
g. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
kegiatan penyelen ggaraar. pengembangan sumber daya manusia dan
organisasi profesi;
h. menyusun bahan laporan kegiatan penyelenggaraarL pengembangan
sumber daya manusia;
membuat data tenaga kesehatan;
malakukan penilaian teknis terhadap kelayakan izin praktek tenaga
kesehatan dan sarana kesehatan;
k. memberikan rekomendasi teknis untuk proses penerbitan izin tenaga
kesehatan dan sarana kesehatan melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber
daya kesehatan dan organisasi profesi; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugasnya.
BAB V
TAT'A KERJA
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing*masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan
instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
pen)rusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
h
-20-
(6) Dalam penyampaian Taporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan ke{a.
(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasa-l 28
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau Jabatan
Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau Jabatan
Administrator.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan
jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasa129
pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan'
BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 30
(1) Di lingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional
berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur ketenfuan Yar,.g berlaku'
(21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan'
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior
yang ditunjuk.
h'
-21 -
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
pad.a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2OO8 tentang Uraian T\rgas Dinas
Kesehatan Kabtrpaten Keprrlaman Sangihe dicabrrt dan dinyatakarr tidak
berlaku.
Pasal 32
Peraturan Brrpati ini rmrlai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna
pada tanggaJ,Zg Deeember 2016
PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal,2$ Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN SANGIHE
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 20T6 NOMOR 45
tuEDWIN RORING
PALANDUNG
oz3ozsO.FriAzAob
fr]E5zazDsDo.riM(1
kp.Dm
il
*e-<EH=rdJVa
azasP.frlM
c
Eu=srndS-)z328EgEzYao<hl(5o14El'A
F.- 4Aa :t
zi =3eEE^<29
Eg,gz"q*dz5gES?5?*Oz ab\2H ;! &F> E
zFCq
a
oIHr
ffif,
f'lAEza
eD
') a=Mtr #ht4 =ga *zf, EH
F zqH, 3'qai 5sa6 2=2Z d7)a kl\z iEzS eaD ads ga=f,l < E (/)