PERANAN BADAN POM DALAM KETAHANAN PANGAN …pkh.undip.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/BPOM-halal.pptx.pdf · pangan produk pangan halal halal dan thayib sertifikasi halal dilakukan

7/25/18

1

PERANAN BADAN POM DALAM KETAHANAN PANGAN KHUSUSNYA

PRODUK HALAL

Balai Besar POM di Semarang

Semarang, 26 Juli 2018

2

VISIBADANPOMObat dan Makanan Aman,

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya SaingBangsa

MISI BADANPOMMeningkatkansistempengawasanObatdanMakananberbasisrisikountuk melindungimasyarakat

Mendorong kemandirianpelaku usaha dalammemberikan jaminankeamanan Obat dan Makananserta memperkuat kemitraandengan pemangkukepentingan

Meningkatkankapasitaskelembagaan BPOM

7/25/18

2

Jaminan Produk Aman,Bermutu dan Bergizi dikonsumsimasyarakat

Eksternal a.l:• Globalisasi• Perdagangan Bebas • Komitmen Internasional

Perubahan Lingkungan Strategis danKondisi yangDiharapkan

Internal a.l:• Perubahan ekonomi dan

sosial budaya• Komitmen Indonesia• Peraturan perundangan

Lingkungan a.l:• Perubahan iklim• Perubahan teknologi

Sumber daya:• Kondisi geografis• Keterabatasan SDA

Harapan Masyarakat dan Suprastruktur

Kondisi yangdiharapkan :

VisidanMisiPembangunanNasionalNawa Cita 5:Meningkatkan kualitas hidupmanusia darimasyarakatIndonesia

•Programprioritas:•1.Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi•2.Kontribusi Badan POMdalam PerlindunganKesehatan Anak Sekolah (PJAS)

Nawa Cita 6:Meningkatkan produktivitasrakyat dan daya saing dipasarinternasional•Programprioritas:•1.Perkuatan ProgramPasar Aman bahan berbahaya(mendukung pasar tradisional)

•2.Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal

Nawa Cita 7:Mewujudkan kemandirianekonomi dengan menggerakkan sektorstrategik ekonomi domestik•Programprioritas:•1.Perkuatan UMKMPangan•2.Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

AGENDAPRIORITASPEMBANGUNAN

7/25/18

3

Pembangunan Kesehatan

BPOM

Sumber : Bappenas

PEMBANGUNANKESEHATANPenguatan Promotifdan Preventif“GerakanMasyarakatSehat”

Kementan,Kemenkes

Kemen PANRB,Kemenaker

Komenkominfo,Kemenkes,BPJS

Kemendikbud,Kemenristekdikti,

Kemenag

KemenPANRB,Kemenpora,

Pemda

Pemda

Kemen LHK

KemenPUPR,KemendesPDTT,

Kemensos

Kemen KP,KemenkesKemenhub

POLRI

Kemenkeu

Kemenag

7/25/18

4

KEAMANANPANGANDALAMKEBIJAKANPEMBANGUNANKESEHATAN

RPJPN2005- 2025:Pembangunandan perbaikan gizi lintas sektor disepanjangrantai pangan untuk gizi yangcukup,seimbang,serta terjamin keamanannya

• PeningkatanperanindustridanPemerintahdaerahdalamketersediaanpanganberagam,aman,danbergizi

• Pengembanganfortifikasimikronutrienpentingpadabahanpanganpokokdanpenguatanpengawasanperedaranbahanpanganberbahaya dalamrangkakeamananpangan.

• Peningkatankeamananjajanananaksekolahdalamrangkapeningkatankesehatanmasyarakat

• Peningkatanperandesa dalamrangkakeamananpangan

• Peningkatanperanpasar dalammenjaminpasaramandariBahanBerbahaya

• Pengawasanlabeldaniklanpangan

PercepatanPerbaikanGiziMasyarakat GerakanMasyarakatSehat

RKP 2017

PDBIndustriPangan30%

PDBIndustriNon

Pangan70%

700

100

IndustriBesardanSedang IndustriKecildanMikro

Nilai Output(Rp.Trilyun)

Industri Besar danSedang

Industri Kecil

Jumlah :6.000 Jumlah :1Juta

Industri pangan termasuk industri andalan sesuai PP No 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri

Nasional tahun 2015-2035

PROFIL INDUSTRI PANGAN DI INDONESIA

PDB Industri

7/25/18

5

Dasar Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal

UU RI No.18/2012 tentang Pangan

UU RI No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

PP RI No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan

SK Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentangPencantuman Tulisan Halal pada Label Makanandan Perubahannya No. 924/Menkes/SK/I/1996

Peraturan Kepala Badan POM No12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Produk Pangan

Dasar Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tanggal 21 Juni 1996Nota Kesepahaman antara Badan POM danMajelis Ulama Indonesia (MUI) No.HK.08.1.53.05.13.2779 / No. MOU04/Dir/LPPOM MUI/V/13 Tanggal 20 Mei 2013 tentang KerjasamaPencantuman Keterangan Halal pada Label Pangan Olahan

7/25/18

6

PENCANTUMAN LOGO HALAL

Ø Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayananpublik di Badan POM maka persetujuanpencantuman logo halal tidak lagi diterbitkan olehDirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Ø Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Panganbertanggung jawab dalam memastikan pemenuhanaspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik(CPPOB)

KEBIJAKAN DI BADAN POM

Sertifikat Halal MUI yang masih berlaku dan sesuai dengan produkyang diajukan

Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana produksi terakhirdengan ketentuan sbb :

PERSYARATAN PENCANTUMAN LOGO HALAL

a) Apabila rating penilaian CPPOB adalah A (Baik Sekali), makahasil pemeriksan berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah ituharus dilakukan audit verifikasi kembali.

b) Apabila rating penilaian CPPOB adalah B (Baik), maka hasilpemeriksaan berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelah ituharus dilakukan audit verifikasi kembali.

7/25/18

7

MEKANISME UMUM PENCANTUMAN LOGO HALAL

BARU Bersamaan

denganPendaftaran

MD/ML

PERUBAHAN DATA

Setelah TerbitMD/ML

NOTIFIKASIPerpanjanganSertifikat Halal

Audit PSB

PendaftaranAkun e-regperusahaan

Pendaftaran MD (termasuk

pencantumanhalal)

PemeriksaanCPPOB /

CDPOB terbaru

Update Data Akun e-regperusahaan

Pengajuan P5 Pencantuman

Halal

Update Data Akun e-regperusahaan

NotifikasiPerpanjanganSertifikat Halal

PemeriksaanCPPOB /

CDPOB terbaru

1 2 3

Dit. ISP / BB /

BPOM

Dit. ISP

Dit. PKP

AUDIT VERIFIKASI SARANA PRODUKSI PANGAN

KEBIJAKAN DI BADAN POM

qDilaksanakan oleh Direktorat Inspeksi danSertifikasi Pangan dalam rangka pendalamanmutu dan sertifikasi

qDilaksanakan untuk melihat konsistensi penerapanCara Produksi Pangan Olahan yang Baik(CPPOB) di sarana produksi pangan

qDilaksanakan baik dengan atau tanpapemberitahuan kepada sarana produksi

qSebagai tindak lanjut atas kasus atau riwayat hasilpemeriksaan sebelumnya atau permohonan dariperusahaan

qHasil penilaian CPPOB dapat digunakan sebagaidasar untuk updating data akun perusahaandalam sistem e-reg

7/25/18

8

ü Melihat konsistensi penerapan CaraProduksi Pangan Olahan yang Baik(CPPOB) di Sarana Produksi

ü Memverifikasi tindakan perbaikan(CAPA) yang telah dilakukan olehsarana produksi.

Ø Masih ada kemungkinan meskipunsarana mendapatkan rating penilaianA/B namun terdapat ketidaksesuaianyang harus diperbaiki dan hal ini akandiverifikasi pada audit berikutnya.

URGENSI AUDIT VERIFIKASI SARANA PRODUKSI PANGAN

PRODUK PANGAN HALAL

HALAL dan THAYIB

SERTIFIKASI HALALDILAKUKAN OLEH LEMBAGAYANG MEMPUNYAI OTORITASMEMBERIKAN FATWA HALAL

MUTU DAN KEAMANAN PANGANTUGAS UTAMA BADAN POM

❶ UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN ❷ UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN❸ PP TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN❹ UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

HALAL THAYIB

7/25/18

9

Contoh:Jeruk Segar à Halal

Makanan olahan rasa jeruk?Flavor/essence dari mana? Bahan pelembut? Pewarna?

???

Dalam keadaan segar, mudah menentukan Halal dan Haram makanan

Pada makanan olahan menjadi sulit, karena adanya bahan tambahan dan proses pengolahan

PENTINGNYA KEHALALAN PANGAN

Firman Allah SWT :"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi suci dari apa yang terdapat di bumi,dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnyasyaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.". (TQS Al Baqarah : 168).

7/25/18

10

Pangan segar, olahan dan siap saji

Di pasar swalayan, tradisional, dan pinggir jalan

BAHAN HARAM & PROSES TIDAK HALAL

TERCEMAR BAHAYA BIOLOGIS

TERCEMAR BAHAYA KIMIA

TERCEMAR BAHAYA FISIK

19

Supaya pangan memenuhi syarat

keamanan, mutu, gizidan halal, maka semua ini harus

dikendalikan (diawasi)

20

TERCEMAR BAHAYA BIOLOGIS

TERCEMAR BAHAYA KIMIA

TERCEMAR BAHAYA FISIK

Tercemar bahan-bahan yang tidak halal?

Diproses dengan cara-cara yang tidak halal

3 faktor penting untuk diperhatikan dalam pengendalian (pengawasan)

Bahan Baku

Bahan Tambahan Pangan & Bahan Penolong

Penanganan dan Pengolahan

7/25/18

11

21

VOLUNTARY MANDATORYJika akan mencantumkanlogo halal pada label harusmemperoleh “SertifikatHalal” setelah dilakukanaudit dan pembahasan dalamKomisi Fatwa MUI.

Jika suatu produk pangan secara jelasmengandung babi, maka pernyataanmengandung babi harus dicantumkan padalabel kemasan.

Logo halal hanya dapatdicantumkan pada label setelah produsen memenuhipersyaratan CPPB danmemperoleh persetujuanpencantuman logo/tulisanhalal dari Badan POM/Balai Besar/Balai POM/Dinkes.

Contain Pork

Mengandung BABI

22

VOLUNTARY MANDATORY

PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG BABIVERSUSPRODUK MAKANAN

YANG BERLABEL HALAL

Dimonitor oleh Badan POM pada saat produk makanan didaftarkan

di Badan POM.

Contoh :Gelatin (Babi)Gelatin (Sapi)

• Audit Halal di produsen makanan(LP-POM MUI , Kemenag, BadanPOM/ Balai Besar/Balai POM)

• Pembahasan laporan audit olehKomisi Fatwa MUI

• Pemberian sertifikat Halal dari MUI.• Pemberian persetujuan pencantuman

logo halal dari Badan POM setelahprodusen memenuhi syarat CPPOB.

• Badan POM/Balai Besar/Balai POM berwenang mengawasi produkberlogo halal apakah sudahmemiliki sertifikat halal & persetujuanpencantuman logo halal atau tidak.

7/25/18

12

23

Pasal 4Produk yang masuk,

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat

halal.

Pasal 67 ayat (1)Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang

beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai

berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

TATACARAPERMOHONANSERTIFIKASI&LABELISASIHALAL


7/25/18

13

MUI

Pemerintah RI

Komisi Fatwa MUI

LPPOM MUI

BPOM RI KEMENAG RI

KEMENTAN RI

Pemangku Kepentinganlainnya:WHFC, ASEAN, MABIMS, IMTGT, Universitas, KomunitasKonsumen, dll…

Dll…

Gambar Pemangku Kepentingan Sertifikasi HalaldiIndonesia

Sertifikat Halal MUI

Ijin Label Halal pada Kemasan

produk

25

Badan POM : Audit terhadappenerapan dan

pemenuhan Cara Produksi Pangan yang

Baik (CPPOB).

Kementerian Agama : Bimbingan syariahkepada manajemen

perusahaan dankaryawan muslim.

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) : Audit terhadap

kehalalan bahan yang digunakan, proses

produksi dan penerapansistem jaminan halal

TUGAS MASING-MASING INSTANSI

7/25/18

14

PEMOHON

BPOM(fotokopi dokumen)

AUDIT OLEH TIM AUDITOR

(Badan POM, LPPOM MUI, Kemenag)

MEMENUHI PERSYARATAN

(CPPOB)

DOKUMEN LENGKAP

KEMENAG

FATWA MUI

SERTIFIKAT HALAL

TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

(CPPOB)

PENERBITAN PERSETUJUAN PENCANTUMAN LOGO HALAL

PEMOHON

ALUR PROSES SERTIFIKASI &

LABELISASI HALAL

PRE EVALUASI DOKUMEN DOKUMEN TIDAK

LENGKAP

CEROL 23000 (halal certification online)

Persyaratan PermohonanSertifikasi dan Labelisasi Halal

1. Spesifikasi sumber/asal usul bahan baku, bahan tambahandan bahan penolong yang digunakan, dikeluarkanpabrik/produsen yang membuat bahan tersebut.

2. Bahan yang berasal dari hewan sertakan surat keterangandari RPH

3. Bagan alir proses4. Prosedur tetap setiap langkah produksi5. Surat persetujuan pendaftaran (MD/ML) dari Badan POM6. Dokumen lain yang menunjang penilaian


7/25/18

15

……...

PersetujuanPencantumanTulisanHalalpadaLabelProdukPangan

ProdukdenganpersetujuanpendaftaranMDdikeluarkanolehBadanPOM

ProdukdenganpersetujuanPIRTdikeluarkanolehDinasKesehatan/BalaiBesar/BalaiPOMsetempat

TelahmendapatkanSertifikatHalal

MemenuhisyaratCaraProduksiPanganOlahanOlahanyangBaik(CPPOB),minimalnilaiB(untukMD)&nilaiLevelIIPIRT)

PENGAWASANPOSTMARKET


7/25/18

16

• PemeriksaansaranaproduksidalamrangkapenerapanCPPB/CPBIRT

• PemeriksaansaranadistribusidalamrangkapenerapanGRP

• PengawasanIntensifikasipanganmenjelangharirayakeagamaan/tahunbaru


DATASARANAYANGDIAWASI

• 23 IndustriFarmasi• 1IndustriBahan Baku Farmasi• 14Industri Obat Tradisional• 108UsahaKecilOT/UsahaMikro OT

• 105 IndustriKosmetik• 16IndustriAlatKesehata• 355IndustriPangan• 12521 IndustriRTP• 173Rokok

SaranaProduksi


7/25/18

17

DATASARANAYANGDIAWASI

•327 PBF•7PBBBF•3036Apotek•35GudangFarmasi•208RSPemerintahdanRSSwasta•867 Puskesmas•735Klinik•21Toko obat•376Kosmetika• .92Salonspa•431 ObatTradisional•481Pangan(Supermarket; Swalayan;Distributor;Mini Market;Grosir;Toko;Kios)

•14Bahan Berbahaya

SaranaDistribusi/Pelayanan

´ BBPOM di Semarang berperan serta aktif dalam rangka pengawasan Produk Pangan Halal terutama yang dihasilkan oleh UMKM Pangan

´ Pengawasan secara pre market dilaksanakan melalui Program Fasilitasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Badan POM, maupun yang difasilitasi oleh Dinas / instansi lain, seperti Dinas Koperasi & UMKM Prov. Jawa Tengah`

´ Pengawasan Post Market, selain melalui inspeksi Penerapan CPPB-IRTdan CPPOB juga melalui Pengawasan pencantuman Label / Logo Halal pada kemasan Pangan

7/25/18

18

´ Pangan Halal dan Thayyib merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

´ Pangan halal, aman, bermutu dan bergizi menjadi tanggung jawab bersama : Pemerintah, Produsen dan Konsumen


36

Jl. Sukun Raya no.41 A SemarangTELP. (024) 7612324FAX. (024) 7612325

E-Mail : [email protected] atau

[email protected]

ULPK(UNIT LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN)


7/25/18

19

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di SemarangBalai Besar POM di Semarang

PERANAN BADAN POM DALAM KETAHANAN PANGAN …pkh.undip.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/BPOM-halal.pptx.pdf · pangan produk pangan halal halal dan thayib sertifikasi halal dilakukan

Documents