peranan badan permusyawaratan desa (bpd) - Universitas ...

ii

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DI DESA POLEWALI KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI

SKRIPSI

LILIS DWIRANTI

NIM 105710215315

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2020

ii

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DI DESA POLEWALI KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI

SKRIPSI

LILIS DWIRANTI

105710215315

“Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar”

PROGRAM STUDI EKONOMI DAN BISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2020

iii

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan teruntuk kedua orang tuaku tercinta dan

saudaraku, Terima Kasih Atas Bantuan, Do’a dan Motivasi yang telah

Kalian Berikan semoga pencapaian ini adalah langkah untuk membalas

segala perjuangan dan doa-doamu

MOTTO HIDUP

Sebaik-baik Kesuksesan adalah Doa Orang tua

Seburuk-buruk kesuksesan adalah melupakan Tuhan

Kesuksesan abadi adalah senantiasa mengingat dan mengabdi

kepadanya

iv

v

vi

vii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat

dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta

para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada

ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Badan

Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa

Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Skripsi yang penulis buat

ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1)

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih

kepada kedua orang tua penulis bapak Abd Rahman dan ibu Hamdana yang

senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus

tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta Rusling, Emma S.pd, Suarni S,pd,

dan Irma Esse yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga

akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan

dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut

ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah

dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat

kepada :

viii

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Hj. Naidah, SE.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Hj. Naidah, SE.,M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga Skripsi selesai

dengan baik.

5. Ibu wardah, SE.,ME, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu

selama dalam penyusunan Skripsi hingga ujian skripsi.

6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yan tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya

kepada penulis selama mengikuti kuliah.

7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

8. Terkhusus peneliti ucapkan terima kasih kepada sahabatku Al Wildani Ahmad,

Nurapni Aulia Sulkipli, Hartina, Widya Dewi Hastuti, Patmisari, Asmira, Marini

Sumarni, Irmawati yang senantiasa menemani dari awal sampai akhkir

kepenulisan Skripsi dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengorbanan

membantu peneliti.

9. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)

Corong Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberikan

semangat, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat

merampungkan Skripsi ini.

ix

10. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015 yang

selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam

aktivitas studi penulis.

11. Terima kasih Kepada kakanda dan Adinda serta teman-teman

seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Ekonomi

yang telah memberikan warna warni kehidupan serta segala nasehat baik

dari awal masuk perkuliahan sampai sekarang ini ini.

12. Terima kasih kepada seluruh responden (Perangkat Desa dan Anggota di

Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai) yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

13. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu

yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya

sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih

sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabaqul Khaerat, Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Makassar, 19 Agustus 2019

Penulis

x

ABSTRAK

Lilis Dwiranti, Tahun 2015. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembingbing I Hj. Naidahndan Pembingbing II Wardah.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di Kantor Desa polewali, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Desa dan ketua serta anggota BPD Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa ada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dimana faktor pendukung terealisasinya peranan BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai sudah berjalan baik dan efektif, namun salah satu faktor yang menjadi penghambat yaitu minimnya pengetahuan mengenai tugas dan fungsi dari anggota BPD karena tingkat pendidikan SDM yang rendah serta penyesuaian anggaran dan lahan.

Kata Kunci : Peranan BPD, Perencanaan Pembangunan.

xi

ABSTRACK

Lilis Dwiranti, 2015. The Role of the Village Consultative Body (BPD) in Village Development Planning in Polewali Village, Sinjai Selatan District, Sinjai District, Thesis of Development Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Pembingbing I Hj. Naidah and Pembimbing II Wardah.

This study aims to find out how the role of the Village Consultative Body (BPD) in Village Development Planning in Polewali Village, South Sinjai District, Sinjai Regency. The type of research used is qualitative research. The method of collecting data through observation studies, interviews and direct documentation at the Polewali Village Office, while the informants in this study were the Village Officials and the chairmen and members of the Polewali Village BPD Village, South Sinjai District, Sinjai District. The results of this study can be seen that the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Village Development Planning there are three stages: the planning stage, the implementation phase, the supervision stage, where the supporting factors for the realization of the role of the BPD in development planning in the Polewali Village, South Sinjai District, Sinjai Regency have been going well and effective, but one of the factors that inhibits the lack of knowledge about the duties and functions of BPD members because of the low level of education and adjustments to the budget and land.

Keywords: Role of BPD, Development Planning.

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL ................................................................................... ii

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... v

SURAT PERNYATAAN ............................................................................ vi

KATA PENGANTAR ............................................................................... vii

ABSTRAK ................................................................................................ x

ABSTRACT ............................................................................................... xi

DAFTAR ISI .............................................................................................. xii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xvii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 7

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 8

xiii

A. Peranan ........................................................................................ 8

B. Badan Permusyaratan Desa (BPD) .............................................. 12

C. Perencanaan Pembangunan Desa .............................................. 18

D. Tinjauan Empiris ........................................................................... 23

E. Kerangka Konsep ......................................................................... 27

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 28

A. Jenis Penelitian ........................................................................... 28

B. Fokus Penelitian .......................................................................... 28

C. Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................... 28

D. Sumber Data ............................................................................... 29

E. Pengumpulan Data ...................................................................... 29

F. Instrumen Penelitian .................................................................... 30

G. Teknik Analisis Data ................................................................... 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................... 33

B. Hasil Penelitian ........................................................................... 48

C. Pembahasan ............................................................................... 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................. 60

B. Saran ........................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris 23

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 37

Tabel 42 Tingkat Pendidikan desa Polewali 38

Tabel 4.3 Daftar Perangkat Desa Polewali 39

Tabel 4.4 Daftar Anggota BPD Desa Polewali 40

Tabel 4.5 Rekap Struktur Pemerintahan Desa 40

Tabel 4.6 Sumber Daya Alam Desa Polewali 45

xv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 27

Gambar 4.1 Peta Desa Polewali 35

Gambar 4.2 Sebaran Wilayah 36

Gambar 4.3 Wawancara Kepala desa 50

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah sebuah komponen terpenting dalam sebuah pemerintahan

yaitu sebagai tempat berinteraksi masyarakat secara langsung. Desa sering kali

luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan,

padahal jika ditelah lebih dalam desa sangat berperan penting dalam berjalanya

roda kehidupan di masyarakat. Sebuah pepatah menyebutkan bahwa kekuatan

rantai besi terletak pada rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem

pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai

dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah.

Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan

keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal desalah yang menjadi

pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya

ketujuan akhir yang telah di gariskan sebagai cita-cita bersama. Desa atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perda Sinjai tahun 2007).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

2

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki

pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang

meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintahan desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah

wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi,

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan

anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali

masa jabatan berikutnya.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan

sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Disinilah

kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan pemerintah Desa akan berjalan

dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukan potensi

dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan

dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD

3

dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan,

keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap

kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari

masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang

diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Dalam konteks

inilah, sehingga dianggap sangat penting untuk segera membekali para pimpinan

dan anggota BPD dengan berbagai kemampuan teknis yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebab keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

pada tingkat desa nantinya, akan turut ditentukan oleh peran aktif dan

kompetensi para anggota BPD (Kompasiana, 18 juni 2015).

Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa

sehingga mengakibatan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk

membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi

masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak

mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan

lamban. Perlu diperhatikan bahwa syarat menjadi anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) harus sesuai dengan latar belakang pendidikan

agar fungsi dan kinerja anggota BPD dapat terealisasi dengan baik.

Kendala utama adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Anggota BPD belum mampu

4

menjalankan perannya secara maksimal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat

baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan

maupun rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih

didasarkan kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi

pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan

wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam

melihat dan memahami suatu persoalan.

Kondisi masyarakat perlu diperhatikan, bagaimana komunikasi

masyarakat terhadap anggota BPD. Apakah ketika ada masalah mereka

langsung melaporkan kepihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukan rendahnya peran Anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan sehingga, peran

utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung

aspirasi masyarakat kurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya

sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang

sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa,

maka para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat

pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat

keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.

berdasarkan aturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang juga

mengarah kepada upaya untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan dan

pembangunan Desa maka meningkatnya kewenangan serta bertambahnya

5

masa jabatan dan periode kepala desa dan BPD dari 5 tahun untuk dua periode

menjadi 6 tahun untuk tiga periode, disamping penguatan fungsi Badan

Permusyawaratan Kepala Desa (Kompasiana, 18 Juni 2015). Berdasarkan

peraturan daerah Kabupaten Sinjai nomor 3 tahun 2007 tentang pembentukan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bab II pasal 2, syarat-syarat dan jumlah

anggota, yang dapat dipilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi

syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama dan/atau sederajat;

d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

e. Sehat jasmani dan rohani;

f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan

Desa;

h. Penduduk desa setempat;

i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana

kejahatan;

j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

6

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan

berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan

ketentuan: a. jumlah penduduk sampai 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima)

orang anggota; b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, sebanyak 7

(tujuh) orang anggota; c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, sebanyak

9 (sembilan) orang anggota; d. lebih 2500 jiwa, sebanyak 11

(sebelas) orang anggota (Perda, Nomor 3 Tahun 2007).

Perencanaan pembangunan desa sangat penting, Karena dari

perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Hal ini

sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk kemajuan desa.

Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena

pada dasarnya merekalah yang mempunyai peran dalam hal menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana bagi Kepala

Desa dan masyarakat di Desa Polewali kecamatan Sinjai Selatan guna

merencanakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Untuk

mengkaji lebih jauh tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, maka penulis mengangkat

judul penelitian tentang “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai”

7

B. Rumusan Masalah

“Bagaimanakah peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam

perencanaan pembangunan desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai

Selatan Kabupaten Sinjai?”.

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

perencanaan pembangunan desa di desa polewali kecamatan sinjai selatan

kabupaten sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat

membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

setempat demi lebih meningkatkan peran lembaga tersebut dalam

pelaksanaan pembangunan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai.

2. Bagi masyarakat, diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintah

desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian

terhadap desanya.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti

sebagai berikut: “peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan

seseorang dalam suatu peristiwa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

2008:1173).

Menurut (Soejono Soekanto, 2012:212), dalam buku yang berjudul

sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan

kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, dia menjalankan suatu peranan.

Menurut teori (Narwako dan Suryanto, 2006:160) yang mengatakan bahwa

peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses

sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, keperrcayaan, nilai-nilai, norma-

norma dan pengetahuan.

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan

karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah

dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi

bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang

memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang

setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka

macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan

(Miftah Thoha, 2012:10).

9

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi

sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh

kategori-kategori yang di tetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer,

guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan,

norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini

didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara

yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada

konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Peran-peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi terbagi atas tiga

menurut Mintzberg (Siswanto,Miftah Thoha, 2012:21 dan 12) :

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar

pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin

dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya

berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas

tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan

antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan

yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang

dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan

yang timbul secara formal.

b. Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini

atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan

hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan

melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin,

memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

10

c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager),

disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan

teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar

organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational

Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada

posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan

interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni

yang berhubungan dengan informasi ini.

3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan

ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di

dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan

bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan

secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi

organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena :

a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang

diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan

yang penting atau yang baru dalam organisasinya.

b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan

jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan

pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.

Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran telah

didefinisikan dengan jelas. Scott et al dalam kanfer menyebutkan lima aspek

penting dari peran, yaitu :

11

1. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan

harapannya, bukan individunya.

2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu, perilaku

yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.

3. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity).

4. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan

beberapa perubahan perilaku utama.

5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan

satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Menurut soerjono soekanto (2013:213) peranan mencangkup dalam

tigal hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan

seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit

keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semkin rendah

kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin

penting keterampilan teknis yang diperlukan, (Siswanto, 2012:21).

12

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi,

berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui

otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan

kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan

ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah

untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan

secara demokkratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga

demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi

yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui

pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.

Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kessepakataan

masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6

(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota

BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

13

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa

yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual

bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah

untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan

mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari

proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik

antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga

tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan

masyarakat luas.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkaitan

dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah :

a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa

bersama kepala desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

2. Persyaratan calon anggota BPD

Berdasarkan UU RI No.6 2014 pasal 56, menyatakan anggota

BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa

keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3

(tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

14

2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasiala, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik

Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika

3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah

menikah

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

atau sederajat

5. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa

6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD

7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

3. Hak BPD

a. Hak BPD sebagai berikut :

a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa

b) Menyatakan pendapat

b. Hak anggota BPD sebagai berikut :

a) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa

b) Mengajukan pertanyaan

c) Menyampaikan usul dan pendapat

d) Memilih dan dipilih

e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja desa

4. Kewajiban Anggota BPD sebagai berikut :

15

a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar

negara republik indonesia tahun 1945 dan mentaati segala

peraturan perundang-undangan.

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa.

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta

keutuhan NKRI.

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat.

e. Memproses pemilihan kepala desa.

f. Mengdahulukan kepentingan umum diatas kepentingan

pribadi,kelompok dan golongan.

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat

masyarakat setempat,dan

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan.

5. Tugas BPD

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Undang-Undang Nomor

32 tahun 2004, sebagai berikut:

a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan

pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan

kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

b. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam

hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka

pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal

16

watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya

secara utuh.

c. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan

yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka

kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.

d. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD,

dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna,

sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas

dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan,

dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan

desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

e. Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk

disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun

anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat

berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.

f. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda

pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa.

Pengawasan BPD berupa: a. PERDES dan peraturan Perundang-

undangan lainnya, b. Pelaksanaan peraturan Pelaksanaan -

peraturan dan keputusan desa, c. Kebijakan pemerintahan desa’

d. Pelaksanaan kerjasama.

g. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan

desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan

serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan

17

sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab.

h. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang

pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui,

menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh

tanggung jawab dan kerjasama yang baik.

6. Fungsi BPD

BPD sangat diharapakan oleh masyarakat Desa, karena dengan

adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat

akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi

anggota BPD harus mampu mawakili masing-masing daerah yang

memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD

dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan

dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu :

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

bersama kepala Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasa kinerja kepala Desa

7. Peran BPD dalam musyawarah Desa

Peran BPD adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

musyawarah Desa. Tanggung jawab itu mencankup tahap persiapan,

pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (musdes) :

a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan

kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan

kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan

18

kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan

prioritas belanja Desa. BPD bersama masyarakat juga

melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang di

jadikan bahan pembahasan musyawarah Desa

b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan

musyawarah Desa

c. Tahap setelah Musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang

ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan

tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

C. Perencanaan Pembangunan Desa

1. Pengertian perencanaan

Perencanaan adalah proses continue, yang terdiri dari keputusan

atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang

ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang.

Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah

apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan

dikontrol, serta dievaluasi.

Perencanaan menurut G.R Terry dalam ( Sukarna 2011:10) :

“ pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembutan dan

penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang

akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

Sedangkan pengertian perencanaan menurut (Susatyo

Herlambang, 2013) :

19

“Sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan

yang berkembang di masyrakat, menentukan kebutuhan dan sumber

daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan

menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan tersebut”.

Menurut (Susyanto Herlambang,2013) manfaat sebuah perencanaan

adalah :

a. Tujuan yang ingin dicapai.

b. Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan.

c. Jenis dan jumlah staf yang diinginkan dan uraikan tugasnya.

d. Sejauh mana efektifitas kepemimpian dan pengarahan yang

diperlukan

e. Bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan.

Langkah-langkah perencanaan sebagai berikut :

a. Analisa situasi

b. Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya

c. Menentukan tujuan program

d. Mengkaji hambatan dan kelemahan program

e. Menyusun rencana kerj operasional

Menurut (Munir, 2002: 41) berdasarkan jangka waktunya,

perencanaan dapat

dibagi menjadi :

a. perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu

antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah

20

cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka

waktu yang panjang.

b. perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang

waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka

menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam

kelompok besar (sasaran sektoral sudah dapat diproyeksikan

dengan jelas.

c. perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun,

biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika

dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka

menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Sifat khusus dari fungsi perencanaan :

a) Perencanaan menyatukan penyelidikan dengan penyelenggraan

dan membuat kedua-duanya berlangsung terus bersama-sama.

b) Perencanaan merupakan proses yang kontinu, karena

administrasi darimana ia merupakan suatu bagian, adalah

dinamis

c) Perencanaan membedakan antara yang konstan dan yang

bervariasi dalam suatu situasi

d) Sedapat mungkin harus berlangsung dalam perkiraan standa-

standar yang meliputi tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan

tepat, kualitas dan cara-cara serta alat-alat penghasil yang

bersifat teknologi yang dirumuskan dengan tepat baik yang

berupa manusia maupun yang berupa materi

21

e) Untuk suksesnya perencanaan tergantung pada organisasi

fungsional dan pembagian tanggung jawab

f) Harus berlangsung dalam tingkatan-tingkatan yang bermacam-

macam masing-masing dengan spesialisasinya yang wajar

g) Perencanaan adalah fungsi yang integral bukan suatu fungsi

yang terlepas

h) Perencanaan memerlukan suatu standar yang terakhir yang

dapat diukur misalnya laba, untuk membuatnya benar – benar

efektif.

2. Pengertian Pembangunan

Sondang P siagian mendefinisikan Pembangunan yaitu : “Suatu

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang

berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (natton

building)”. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan

ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam

perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa,

perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi

kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai

suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan

masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan

menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang

berguna menuju sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai

kehendak suatu bangsa. Sebuah masyarakat dinilai berhasil

22

melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat

tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas

masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk:

2011:3).

Setelah kita mengetahui definisi pembangunan, maka selanjutnya

perlu diketahui pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana

pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan

dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal

pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

a. Permasalahan dan potensi yang ada

b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai

c. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

etrasebut

d. Penerjemahan rencanan kedalam bentuk program yang nyata.

e. Jangka waktu pencapaian tujuan

23

D. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan

penelitian. Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian akan

dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

penelitian lainya

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Nama dan

Tahun Penelitian

Judul

Penelitian

Metode

Analisis

Hasil Penelitian

dan Penekanan

1 Soni Walangitan (2015)

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi kasus di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoang Barat

Metode Kualitatif

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa, BPD samgat bermanfaat karena selain tempat menampung, menyalurkan dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyrakat desa dalam proses pembuatan kebijakan desa, kehadiran BPD telah membawa peran mendasar dalam penyelenggaraan

24

pemerintah desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis.

2 Estepanus Dauwole, Johannis Kawooan (2017)

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam Perencanaan Pembangunan (Studi kasus di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara

Metode deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Peranan BPD tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat atau penyalur aspirasi dalam pembangunan desa, namun masih ditemukan adanya sebagian masyarakat yang masih apatis terhadap pembangunan yang ada di desanya sendiri, hal ini disadari bahwa dalam menumbuhkan pasrtisipasi masyarakat di Desa Tolabit bukan hal yang mudah namun dengan mayoritas masyrakatnya yang mendukung menjadikan pembangunan tetap berjalan.

3 Dwi Mustakarini, Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso (2017).

Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Pembanguna

Metode kualitatif deskriptif

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, BPD Desa Pulosari sudah menjalankan peran dan kedudukannya dengan baik dalam pembangunan Desa, yaitu bisa

25

n Desa dilihat dari keevektifan BPD yang selalu memberikan masukan dan ide-ide dalam upaya pembangunan desa serta serta melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, ini terbukti dari sudah terealisasinya program-program pembangunan yang sudah diselesaikan dengan sesuai rencana, pembanguan dilakukan secara bertahap karena adanya kendala dana, namun pada akhirnya masalah keterbabatasan dana bisa diminimalisir karena banyaknya bantuan yang masuk (dari kabupaten, PNPM Mandiri, Swadaya dari Masyarakat)jadi bisa disimpulkan bahwa peranan BPD di Desa Pulosari dapat dikatakan telah menjalankan fungsi dan peranya dalam pembangunan dengan cukup baik.

4 Pendi (2017) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan

Metode deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap

26

Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

pemerintahan Desa dalam segi pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan alokasi dana desa belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan

5 Yusrina Rahmadhani (2016)

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengan kecamatan kecamatan Bajeng kabupaten Gowa.

Metode deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap perencanaan pembangunan di Desa Pabbentengan sudah dikatakan berjalan dengan baik, karena dapat dilihat dari proses keterlibatan BPD serta masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, pembangunan belum sesuai yang diharapkan karena kurangnya SDM dari anggota BPD dan terbatasnya dana yang dikeluarkan, sedangkan dalam tahap pengawan belum efektif karena

27

pengawasan yang dilakukan masih kurang aktif terutama anggota BPD yang hanya satu dua orang saja yang turun kelapangan meninjau pembangunan desa.

E. Kerangka Konsep Menurut Kamus Riset, Kerangka Konsep adalah suatu hubungan atau

kaitan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diamati

atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. kerangka konsep

akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel

penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel

dependen. Secara ringkas kerangka konseptual yang menjelaskan

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dengan motivasi

auditor sebagai variabel moderating (Sugiyono 2014: 128).

Gambar 2.1: Kerangka Konsep

Peranan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD)

Peran BPD dalam tahap pembangunan desa :

1. Tahap perencanaan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Pengawasan

Optimalisasi keberhasilan BPD dalam perencanaan

pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan

Sinjai Kabupaten Sinjai Selatan

28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Yang dimaksud

metode kullitatif mengabarkan dan mengdeskripsikan atau menjelasakan

peristiwa yang sebenarnya pada masa sekarang dan cenderung

menggunakan analisis. Menurut (Sanafia 1999) tujuan penelitian kualitatif

untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan

akuratmengenai fakta dan sifat sifatpopulasi atau daerah tertentu.

B. Fokus Penelitian

Penelitian saya berfokus pada apa yang menjadi rumusan

masalah yaitu Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

perencanaan pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai

Selatan Kabupaten Sinjai. Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah

disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena

pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek

yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian

kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang

partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai

Selatan Kabupaten Sinjai, Alasan saya mengambil lokasi penelitian

tersebut karena melihat kondisi Desa Polewali yang masih

29

berkembang sehingga timbul ketertarikan peneliti untuk mengetahui

bagaimana peranan BPD dalam perencanaan pembangunan Desa

2. Waktu penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan dimulai dari

bulan April – Mei 2019

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua cara, yakni

sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara

melakuka wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih

yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, anggota BPD , Kepala Desa,

Sekertaris Desa, Kepala Dusun ,Tokoh Masyarakat yang mewakili

setiap Dusun dan pengamatan secara langsung dilapangan pada

objek penelitian.

2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari bahan bacaan, studi

kepustakaan dan dokumentasi tentang peranan Badan

Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Desa Polewali kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai.

E. Pengumpulan Data

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah

pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah- langkah

berikutnya sampai dengan penarikan simpulan. Oleh karenaitu, untuk

mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang

benar untuk memperoleh data yang benar. Untuk mendapatkan data-data

tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan

data dengan metode dibawah ini :

30

1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang di lakukan dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni

mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Polewali kecamatan sinjai

selatan kabupaten sinjai

2. Wawancara

Wawancara Mendalam, yaitu mengumpulkan sejumlah data dan

informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada

informan yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul

tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peranan BPD dalam

Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk

menganalisa atau mengetahui data yang berkaitan denganPeranan

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Desa polewali kecamatan sinjai selatan kabupaten

sinjai.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar

pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan selama

proses wawancara berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan

kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi sebanyak-

31

banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan

dengan permasalahan yang diberikan.

G. Teknik Analisis

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dilihat dari

tujuan penelitian, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, danbahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan

semuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Data yang diperoleh

kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan,

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan apa

adanya mengenai Peranan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Menurut Ardhnal ( dalam Moleong 2002 : 103)menjelaskan bahwa

analisis dataadalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan

kedalamsuatu pola, kataegori dan suatuuraian dasar. Penelitian

analisisdata deskriptif kualitatifberdasarkan pada tabel frekuensiyaitu hasil

pengumpulan datadireduksi. Istilah reduksi menurut

(Moloeng : 1989) dalam penelitia kualitatif ialah sebagaimerangkum data,

memili hal-halpokok dan memfokuskan padahal-hal penting.

Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data Merupakan merangkum, memilih hal-halpokok yang

penting, dicari tema dan polanya.Dengan data data yang

telahdiredusi akan memberikangambaran jelas danmempermuda

peneliti untukpengumpulan dataselanjutnya, dan mencari

biladiperlukan.

32

2. Penyajian data merupakan Penyajian dataini dilakukan dalam

bentukuraian singkat, baganhubungan antara kateori,flowhart dan

sejenisya, ataudilakukan penyajian datadengan teks yang

bersifatnaratif.

3. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi merupakan

kesimpulandalam penelitian kualitatifadalah nerupakan temuan

baruyang sebelumnya belum pernaada. Temuan dapat berupa

deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti nenjadi jelas,

dapat berupa hubungan kausal atau interaraktif hipotesis atau

teori.

33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Polewali

Sejarah Desa Polewali diawali dengan pemekaran dari Desa

Songing pada tahun 1989, dikarenakan memiliki wilayah yang cukup

luas serta keinginan sebagian besar warga untuk memisahkan diri

dari wilayah songing maka dilaksanakan pemekaran dan hasil

pemekaran desa songing adalah menjadi Desa Polewali, Paska

pemekaran dan pemisahan diri dari Desa Songing yang sekarang

menjadi Polewali, Desa Polewali dipimpin dengan Kepemimpinan

pertama Kepala Desa Polewali yaitu A.HAERUDDIN pada Tahun

1989 sampai dengan 1999.

2. Sejarah Kepemimpinan Desa

Berikut nama-nama yang telah menjabat sebagai Kepala Desa

Polewali :

a. Andi Haeruddin Tahun 1989 s/d 2000

b. Ambo Tahun 2001 s/d 2013

c. Andi Herlina Hafid (PLT) Tahun 2013 s/d 2015

d. Imran Tahun 2015 s/d Sekarang

3. Keadaan Geografis Desa

a. Letak Wilayah memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta

daerah administratif Desa Polewali jika menilik ke Desa lainnya

terdapat di Kecamatan Sinjai Selatan adalah menjadi salah

34

satu desa yang memiliki wilayah administratif terkecil. Namun

demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus

dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Polewali maka hal itu dirasa

akan cukup memabantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat

di Desa Polewali pada masa ke masa.

Secara geografis Desa Polewali merupakan salah satu

Desa di Kecamatan Sinjai Selatan yang mempunyai luas wilayah

mencapai 800,63 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Polewali

sebanyak 1.883 Jiwa. Desa Polewali merupakan salah satu Desa

dari 10 (sepuluh) Desa yang ada di kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai , Desa Polewali berada pada ketinggian ± 331

dpl (longitut 6,70543 ºE dan etitut 106,70543 ºE) dan curah hujan

± 200 mm, rata-rata suhu udara 28º - 32º celcius. Bentuk wilayah

Perbukitan. Desa Polewali terletak di sebelah Barat Kecamatan

Sinjai Selatan yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan

hanya menghabiskan waktu selama ± 30 menit.

35

Gambar 4.1

Peta Desa Polewali

Sebelah Utara : Desa Saotanre Kec. Sinjai Tengah

Sebelah Timur : Desa Songing Kec. Sinjai Selatan

Sebelah Selatan : Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan

Sebelah Barat : Desa Bontokatute Kec. Sinjai Borong

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Polewali seluruhnya mencapai 800,63 ha

dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai

berikut :

1) Tanah Darat : 745,63 ha

2) Tanah Sawah : 55 ha

36

Gambar 4.2

Sebaran Wilayah

c. Sumber Daya Alam

1) Pertanian : Padi Sawah 55ha / 1 Ton

2) Peternakan : -

3) Perkebunan : Tanaman Cengkeh 150ha /

0,5 Ton

4) Lahan Tanah

d. Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 12 km

2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 39 km

e. Karakteristik Desa

Desa Polewali merupakan kawasan pedesaan yang

bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian

besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama

sector pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian

lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak di

37

bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian

dan perkebunan.

4. Demografi Wilayah Administratif Desa Polewali

a. Keadaan penduduk

Berdasarkan pemutahira data pada bulan September 2015 jumlah

penduduk Desa Polewali terdiri dari 1.883 Jiwa degan rincian

sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk

Sumber: Data Profil Desa Polewali

NO Nama Dusun/Lingkungan

RT RW Jumlah Penduduk

L P L+P

1 Bontomanai 1 1 104 101 205

2 2 145 139 284

2 Bontopaddu 1 1 38 38 76

2 1 45 47 92

3 2 119 125 244

3 Mattirolau 1 1 39 33 72

2 2 35 26 61

3 2 101 94 195

4 Jenna 1 1 118 114 232

2 1 59 65 124

5 Lengkese 1 1 61 68 129

2 1 91 78 169

Jumlah

955 928 1.883

38

Tabel 4.2

Tingkat pendidikan Desa Polewali

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Strata 2 -

2 D 4 / Strata 1 17

3 D 3 / Sarjan Muda 11

4 D 1 / D 2 3

5 SLTA Sederajat 105

6 SLTP Sederajat 358

7 SD Sederajat 687

8 Putus Sekolah 425

8 Tidak Sekolah 277

Jumlah 1883

Sumber: Data Profil Desa Polewali

b. Data Jumlah Dusun, RT, RW

1) Jumlah Dusun : 5 Wilayah

2) Jumlah RW : 8 Wilayah

3) Jumlah RT : 12 Wilayah

39

5. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Polewali merupakan aset yang

besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain

mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Polewali tumbuh usaha-

usaha kerajinan, warung, toko, home industry, peternakan dan

perikanan.

Tabel 4.3

Daftar Perangkat Desa

No Nama Jabatan Keterangan

1. IMRAN Kepala Desa Polewali

2. HASIDING Sekretaris Desa

3. FIRMAN Kepala Urusan Pemerintah

4. NAISYAH Kepala Urusan Umum

5. ANISA, SE Kepala urusan Pembangunan

6. TONE Kepala Dusun Bontomanai

7. TENGGA Kepala Dusun Bonto Paddu

8. ALIMUDDIN Kepala Dusun Mattirolau

9. MUHAMMAD ALI Kepala Dusun Jenna

10 ALKAF Kepala Dusun Lengkese

Sumber: Data Profil Desa Polewali

40

Tabel 4.4

Daftar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Polewali

Sumber: Data Profil Desa Polewali

Tabel 4.5

Rekap Struktur Pemerintahan Desa Polewali

No Nama Jabatan Ket

1 IMRAN Kepala Desa Polewali

2 FIRMAN Sekretaris Desa

3 AMAR Kepala Urusan Pemerintahan

4 NAISYAH Kepala Urusan Umum

5 ANISA,SE Kepala Urusan Keuangan

No Nama Jabatan Keterangan

1. MAZLAN Ketua

2. MULYADI Wakil Ketua

3. DAHLIA Sekretaris

4. JAMALUDDIN Anggota

5. IWAN Anggota

6. IMRAN Anggota

7. RISAL Anggota

8. ANSAR Anggota

9. HASRAWATI BAHAR Anggota

41

No Nama Jabatan Ket

6 TONE Kepala Dusun Bontomanai

7 TENGNGA Kepala Dusun Bontopaddu

8 ALIMUDDIN Kepala Dusun Mattirolau

9 MUHAMMAD ALI Kepala Dusun Jenna

10 ALKAF Kepala Dusun Lengkese

11 IRAWATI, S.Pd Ketua PKK

12 MAZLAN Ketua BPD

13 BAHARUDDIN Ketua LPMD

14 AMBO Tokoh Masyarakat

Sumber: Data Profil Desa Polewali

6. VISI DAN MISI

a. Visi Desa

“Terwujudnya Masyarakat Desa Polewali Yang Lebih Maju, Mandiri,

Aman Dan Sejahtra Serta Bermartabat”

b. Misi Desa

1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Akuntabel,

Transparan, Profesional, Efektif dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme serta Bentuk-bentuk Penyelewengan lainnya.

42

2) Melaksanakan Pembangunan yang lebih baik dan merata

berdasarkan asas Musyawarah, Mufakat serta dapat

dipertanggung jawabkan.

3) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan,

dan Pembinaan Masyarakat di berbagai sektor.

4) Meningkatkan mutu Kesejahtraan Masyarakat untuk mencapai

taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

7. Kebijakan Pembangunan

Dalam menentukan peta potensi dan masalah yang terdapat di

Desa Polewali, dilakukan melalui proses penjaringan masalah dan

penggalian masalah. Proses Penjaringan Masalah dan Penggalian

Gagasan di tingkat dusun terhadap potensi dan masalah yang ada di

Desa Polewali. dengan menggunakan 3 (tiga) alat kajian, yaitu :

a. Sketsa Desa

b. Kalender Musim

c. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah dan penggalian gagasan dilakukan

melalui musyawarah dusun (Musdus) yang telah dilaksanakan pada

November 2014. Dari hasil Penjaringan Masalah dan penggalian

gagasan tentang potensi dan masalah yang telah dilakukan tersebut,

maka masalah dan potesi yang ada di Desa Polewali adalah sbb :

43

a. Arah kebijakan pembangunan

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan Visi,

Misi Desa Polewali, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan

desa yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan pembangunan Desa

Polewali diarahkan pada terwujudnya masyarakat desa yang

mandiri, makmur, agamis dan berkeadilan, yang didukung oleh

sarana prasarana yang memadai dan aparatur pemerintahan yang

handal. Guna mewujudkan hal tersebut, kebijakan pemerintah

Desa Polewali adalah lebih banyak memberikan “kail” daripada

“ikan”, dan selanjutnya diutamakan lebih banyak lagi memberikan

“cara membuat kail”. Untuk mencapai hal tersebut, maka fokus

kebijakan pembangunan Desa Polewali tiga tahun mendatang

diutamakan pada empat bidang yaitu Pemerintahan, sosial

budaya, pembangunan wilayah.

1) Ekonomi

Bidang ekonomi meliputi : bidang pertanian, bidang peternakan

dan bidang perdagangan/koperasi/industri dan bidang

kehutanan. Dan selanjutnya disesuaikan dengan potensi yang

ada di Desa Polewali. Pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan akan optimal apabila didukung oleh potensi yang

dimiliki oleh wilayah itu sendiri, baik yang berkait dengan

potensi sumber daya alamnya maupun

masyarakat/manusianya. Sehingga dapat diukur tingkat

kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalahnya dengan

44

strategi yang sistematis, jelas, dan terarah tentang kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukannya. Peta potensi tersebut

adalah:

Desa Polewali merupakan salah satu dari 10 desa yang

berada di Kecamatan Sinjai Selatan. Luas wilayah Desa

Polewali secara keseluruhan adalah seluas 800,63 Ha. Desa

Polewali berada di ketinggian 331 meter di atas permukaan

laut. Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan secara topografi

merupakan perbukitan. Wilayah Desa Polewali yang beriklim

tropik basah memiliki curah hujan sebesar 200-300 mm per

tahun. Desa Polewali memiliki intensitas curah hujan sedang

sehingga suhu udara tinggi dan kategori ini cukup untuk dapat

mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian.

Potensi di bidang pertanian dan perkebunan merupakan

potensi unggulan yang terdapat di Desa Polewali. Komoditas

Cengkeh, Lada, Kakao, Padi, tanaman hortikultura sangat

dominan didukung oleh lahan yang subur, iklim yang baik serta

kemampuan petani dalam bidang pertanian yang memadai.

Adanya beberapa sumber air di Desa Polewali menjadikan

sumber pengairan utama bagi masyarakat petani disekitar

Desa Polewali sehingga pada saat musim kemarau dapat

menjadi sumber cadangan air yang cukup potensial untuk

dimanfaatkan. Iklim di Desa Polewali terdapat dua musim yaitu

musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada

45

bulan November hingga Juni. Musim kemarau umumnya terjadi

pada bulan Juli sampai Oktober.

Di Desa Polewali terdapat jalan utama yang merupakan

aksesibilitas atau jalur penghubung yaitu menghubungkan

antar beberapa kecamatan dan merupakan jalur penghubung

untuk memasarkan hasil pertanian. Potensi sumber daya alam

lainnya yang juga banyak terdapat di desa Polewali adalah

berupa kayu dan bambu yang merupakan bahan dasar dalam

pembangunan infrastruktur bangunan dan lain-lain. Selain itu

masih banyak sumber daya alam yang masih bisa digali dan

dikembangkan, yang diantaranya terdapat di tabel berikut :

Tabel. 4.6

Sumber Daya Alam Desa Polewali

NO JENIS SUMBER DAYA ALAM JUMLAH KETERANGAN

1 Tanah carik Desa

2 Batu Alam / Batu Pasir

3 Hutan Bambu 5 ha

4 Kayu 10 ha

5 Lahan Pekarangan 15 ha

6 Tanah sawah 55 ha

7 Tanah Perkebunan 34 ha

8 Tanah Hibah Masyarakat 1 ha

9 Palawija 10 ha

10 Sumber Mata Air 7 bh

11 Hutan Rakyat

46

NO JENIS SUMBER DAYA ALAM JUMLAH KETERANGAN

12 Hutan Lindung

13 Irigasi 2 bh

14 Sungai / Solokan 8 bh

15 Lainnya 10 ha

Sumber: Data Profil Desa Polewali

2) Potensi Sumber Daya manusia

Selain pemetaan RTM (Rumah Tangga Miskin),

juga dipetakan warga yang peduli (relawan/tokoh

masyarakat/tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh

perempuan) terhadap pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan. Hal ini dilakukan karena hanya merekalah

yang mampu menjadi ujung tombak dalam proses

penanggulangan kemiskinan. Tumpuan keberhasilan

Penanggulangan Kemiskinan ada ditangan para warga

peduli. Para relawan/tokoh masyarakat/tokoh

pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan ini akan

secara ikhlas bahu-membahu bersama Desa memberikan

support baik berupa tenaga, pikiran, ataupun masukan

yang membangun bagi pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan di lingkungannya tanpa mengharapkan

imbalan materi. Potensi Sumber Daya Manusia yang ada

di Desa Polewali masih perlu digali, berbagai tenaga

trampil di bidang pertanian, perkebunan, perbengkelan,

dan teknologi dan informasi serta lainnya merupakan

47

modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian, namun

potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Meski Desa

Polewali populasi jumlah penduduk yang tidak padat dan

cepat, tetapi sumber daya manusia yang ada cukup

berkembang.

Desa Polewali memiliki beberapa tenaga trampil di

bidang industrikerajinan, pertanian dan peternakan. Selain

itu terdapat juga industri dan jasa pembuatan meubel,

perbengkelan, ahli dibidang bangunan. Berbagai potensi

yang terdapat di desa Polewali seperti potensi industri

seperti industri kerajinan, industry meubel, perbengkelan

dan pertukangan lainnya. Potensi tersebut berpengaruh

terhadap peningkatan perekonomian di Desa Polewali.

Selain potensi diatas banyak juga potensi sumber daya

manusia yang lainnya, yang diantaranya :

a) Adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai

lulusan.

b) Sumber daya Usia produktif baik laki-laki maupun

perempuan.

c) Adanya kader kesehatan posyandu di setiap Dusun yang

bisa menunjang tarap kesehatan warga dan mengurangi

resiko kematian disaat melahirkan.

d) Unsur kelembagaan yang sudah lengkap mulai dari

Perangkat Desa, BPD, LPM, PKK, Posyandu,

Kelompok Tani, Desa siaga.

48

B. Hasil Penelitiaan

Desa Polewali merupakan Desa yang mempunyai sistem perangkat desa

melalui perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa memiliki pemerintahan Desa salah satunya Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) yaitu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan Desa.

Data hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait dengan peran BPD

dalam perencanaan pembangunan di Desa Polewali yang kemudian

dianalisis dan diukur berdasarkan tiga tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan yang terdiri empat informan yakni Kepala Desa, Ketua BPD,

Anggota BPD dan Masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan

informan di Desa Polewali :

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan Desa adalah komponen yang sangat

penting dalam pemerintahan karena membutuhkan partisipasi

pemerintah, BPD dan Masyarakat. Karena partisipasi mereka merupakan

acuan dalam melihat kondisi pembangunan desa.

Keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan

seperti menghadiri rapat tahunan yaitu Musrembang. Musrembang

adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga

publik yaitu pemerintahan desa, bekerja sama dengan warga dan para

pemangku kepentingan lainya yang dilakukan setahun sekali. hal ini

diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Polewali Bapak Mazlan (27th, Strata

satu sosial politik), wawancara pada hari Senin 29 Juli 2019 mengatakan

bahwa:

49

“ iya. BPD dilibatkan dalam hal perencanaan pembangunan, dapat dilihat dengan kehadiran BPD dalam setiap agenda rapat kurang lebih 3 orang, BPD menerima aspirasi masyarakat terkait apa yang diperlukan dan diproritaskan, hal yang ingin dilakukan dalam perencanaan seperti pembangunan infrastruktur desa baik fisik maupun non fisik, BPD berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan Kepala Desa, perangkat Desa serta masyarakat mengadakan rapat Musrembang. Musrembang dilaksanakan setiap satu tahun sekali untuk membahas dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa dan membahas apa yang perlu dilakukan, dengan memprioritaskan keperluan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, ekonomi, pendidikan dan budaya. Hasil dari musrembang tidak langsung ditetapkan atau di SK kan tetapi hasil musrembang tersebut dikonsultasikan ke Kecamatan dan Kabupaten dalam bentuk asistensi di Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa, setelah selesai asistensi di Daerah kemudian dikembalikan lagi ke Desa dan ditetapkan bersama BPD dan Kepala Desa yang dihadiri oleh Masyarakat. “ Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Polewali

Bapak Imran (45th,SMA) , wawancara pada hari Jumat 26 Juli 2019

bahwa:

“ iya dalam proses perencanaan pembangunan BPD dilibatkan, tugas mereka ialah menyetujui dan menyepakati dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat serta menyetujui perencanaan pembangunan Desa yang telah disusun oleh pemerintah Desa dalam rapat Musrembang, BPD dan Pemerintah Polewali, dalam proses penyusunan perencanan pembangunan dilakukan secara demokratis dalam bentuk rapat dengan mengundang Toko Masyarakat, RT, RW dan keterwakilan lembaga yang ada di Desa Polewali untuk datang membahas apa saja yang perlu direncanakan dalam pembangunan kedepan, rapat musrembang dilakukan pada tahun 2018 kalau untuk tahun 2019 belum nanti pada bulan oktober baru kita rapat lagi. Hasil dari rapat musrembang tahun lalu yaitu perencanaan pembangunan jalan, perkantoran, bendungan, talud, pamsimas dan untuk non fisik yaitu peningkatan ekonomi, kesenian, olahraga dan pendidikan serta dilakukan penjaringan, menyerap

50

aspirasi masyrakat diwilayahnya masing-masing terus dimusyawwarahkan ditingkat Desa.”

Gambar : wawancara dengan Kepala Desa Polewali

Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota BPD Ibu

Dahlia(45th,SMA), wawancara pada hari Senin 29 Juli 2019, mengatakan

bahwa :

“ iya. Dilibatkan, biasanya ada panggilan atau persuratan langsung ketika ada rapat jadi kami segera ketempat rapat, kalaupun tidak ada panggilan kami tidak ke kantor yang saya ketahui tugas dan fungsi BPD kan memang membahas, menyepakati serta mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.” Sebagai tokoh masyarakat Andi Bahrul (38th,Strata

satu Ilmu Pemerintahan), wawancara 30 Juli 2019,

mengatakan bahwa :

“ kami selaku toko masyarakat ketika ada rapat tahunan seperti Musrembang akan dipanggil juga untuk berpartisipasi setiap rencana-rencana kerja dalam hasil rapat tersebut juga diketahui untuk

51

memberikan pendapat mengenai pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik, pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, pembangunan perkantoran tiap dusun, pemeliharaan dan non fisik berupa prasarana olahraga, kesenian, pendidikan dan keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari data yang ada di

Lapangan menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam hal keterlibatan proses perencanaan pembangunan di Desa

Polewali Kecamatan Sinjai Selatan dilibatkan hal ini diliat dari partisipasi

BPD dalam keikutsertaan menghadiri kegiatan rapat Musrebangdes.

Dengan demikian melihat dari keempat jawaban informan dapat

disimpulkan bahwa tugas dan fungsi BPD di Desa Polewali Kecamatan

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai adalah sebagai perwakilan penyampaian

aspirasi masyarakat kepada pemerintah khusunya dibidang

pembangunan dan juga BPD bertugas untuk menyetujui, menyepakati

serta mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa tahap perencanaan pembangunan di Desa Polewali

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dalam proses perencanaan

pembangunan BPD ikut terlibat sebagai penyambung lidah masyrakat

dalam hal penyampaian aspirasi dan fungsi pengawasan serta tugasnya

dalam menyetujui dan menyepakati segala hal perencanaan

pembangunan yang dapat dikatakan efektif.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan dalam perencaan pembangunan

desa adalah sesuatu yang harus dikerjakan sesuai dengan rencana

kerja pemerintah yang telah disusun secara matang dan terperinci

52

dalam rapat mengenai perencanaan pembangunan yang telah diaggap

siap.

Menurut Kepala Desa Bapak Imran, wawancara pada hari jumat

26 juli),

“iya. Dalam pelaksanaan pembangunan semua dilibatkan, baik itu BPD maupun Masyarakat, Sesuai apa yang telah direncanakan itu yang dilakukan, bagaimana mungkin kita mengerjakan kalau tidak ada diperencanaan misalnya perencanaan pengerjaan infrastruktur jalan dan bendungan, harus disesuaikan dengan musyawwarah, berarti sudah berjalan secara demokratis karna aspirasinya BPD yang dituangkan dalam RKP (rencana kerja pembangunan), RKP itu dimusyawwarakan kembali dalam rapat. Adapun hambatan permasalahan itu terkait masalah lahan dan kemampuan keuangan, karna tidak ada lahan susah untuk mencari sebuah wadah untuk pembangunan begitu juga dengan dana, terkait permasalahan dana dan lahan kenapa masih menjadi masalah padahal kalau dipikir itu sudah disusun secara baik ditahap perencanaan namun itu adalah fakta yang menjadi hal lumrah ditatanan pemerintahan karena meskipun sudah ada penetapan namun kita tidak bisa pungkiri kendala diluar dugaan, maka itu yang perlu dievaluasi dan monitoring BPD tentang penerapan pembangunan untuk menciptakan sistem yang baik dan terstruktur..”

Menurut Ketua BPD Bapak Mazlan, wawancara pada hari senin

29 juli:

“ia. Karna dalam hal pelaksaan pembangunan kami itu melibatkan masyarakat, sebab kami ingin pemberdayaan masyarakat, jadi pembangunan yang dilakukan di setiap dusun melibatkan Orang Dusun tersebut karena adanya tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai. Tim pelaksana kegiatan (TPK) mereka sudah mempunyai aturan yang kemudian dilakukan dalam hal pelaksanaan pembangunan, baik itu rencana anggaran biaya, maupun gambar, bentuknya mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, ketika BPD mengawasi sesuai aturan dalam RAPBD maka telah terlaksana apa yang kita harapkan, kalau sejauh ini pembangunan yang ada di Polewali baik fisik, no fisik tidak memiliki kendala karna komunikasi BPD dengan pemerintah

53

Desa sangat bagus kalaupun ada masalah maka kami dari pihak BPD segera melakukan tindakan untuk mencegah kesalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. “ Adapun yang dikatakan anggota masyarakat Andi Bahrul : Dalam tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat diwajibkan berpartisipasi dalam mengambil bagian pembangunan fisik maupun non fisik. Contoh keterlibatanya sesuai dengan aturan permedagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perempuan juga harus dilibatkan dalam pembangunan, misalnya pembangunan jalan, perempuan turut membantu mengangkat air untuk kebutuhan campuran semen, dan sekaligus bertugas dibagian dapur untuk menyiapkan keperluan makan buruh, ada sekitar 6 orang perempuan yang terlibat dalam pembangunan tersebut didua dusun ( Dusun Jennah dan Mattirolau), kalau secara pribadi saya tidak merasakan peranan BPD itu sendiri, karena dilihat dari segi tingkat pendidikanya mereka tidak mengetahui fungsi dan tugas BPD, masyarakat ketika mempunyai masalah atau keluhan langsung ke kepala desa, alasanya karena BPD tidak mengolah dan memproses aspirasi masyarakat dan ketika setiap ada pertemuan rapat yang selalu angkat bicara dalam forum bukan anggota BPD yang menyampaikan aspirasi tetapi ketua BPD serta sebagian besar masyarakat kurang paham denagn peran dan fungsi BPD karena memang masyarakat disini 90% hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses

pelaksanaan pembangunan melibatkan semua elemen mulai dari

tokoh Masyrakat, RT, RW serta keterwakilan lembaga yang ada di

Desa Polewali dan mengenai pelaksanaan pembangunan telah

berjalan sesuai apa yang diharapkan karena semua elemen telah

mengawal perencanaan pembangunan sesuai dengan aturan yang

berlaku di RAPBD. Secara demokratis semua proses penyusunan

perencanaan pembangunan telah melalui musyawwarah yang

diputuskan dirapat, adapun permasalahan BPD sehingga proses

pembangunan Desa tidak sesuai perencanaan karna adanya kendala

54

lahan dan kemampuan keuangan, mengenai keluhan masyarakat

karena BPD tidak bekerja aktif dalam peyerapan aspirasi masyarakat

setiap ada masalah masyarakat langsung melapor ke Kepala Desa

atau Kepala Dusun berarti BPD Desa Polewali belum maksimal dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang sistematik dalam menetapkan

standar kerja atau ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dalam perencanaan

pembangunan. Tahap pengawasan merupakan tahapan ketiga dalam

perencanaan pembangunan disetiap elemen yang mempunyai tugas

dalam perencanaan pembangunan dan mengawasi berjalanya

pembangunan sehingga sesuai yang diharapkan.

Kepala Desa Bapak Imran, wawancara pada hari jumat 26 juli

2019,mengatakan bahwa :

“ pengawasan yaitu dilakukan secara berkala dengan turun langsung kelapangan pada saat pelaksanaan pembangunan maupun selesainya dimulai dengan program kerja seperti pembangunan infrastruktur jalan, bendungan dan pemangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, budaya dan olahraga. Dalam mengkritisi dan mengevaluasi BPD juga terlibat Karena itu adalah fungsi dan tugasnya BPD untuk mengkritisi dan mengevaluasi kinerja dari Pemerintah Desa, kalaupun ada yang tidak sesuai itu kan hak BPD untuk mengkritisi serta mencarikan solusi dari permasalahan itu untuk melakukan musyawwarah di tingkat Desa, Control dan pengawasan BPD terhadap pembangunan Desa, mereka terjun langsung bersama seabgian masyarakat“ melihat pekerjaan yang sedang dikerjakan, karena disatu sisi menjadi sebuah masalah juga masih banyak masyarakat yang kurang paham akan fungsinya sebagai salah satu bagian dari pengawas pembangunan di desa sesuai yang tercantum dalam peraturan pemerintah No 18 tahun 2018 mengenai keterlibtan masyarakat dalam mengawasi pembangunan,

55

jadi masyrakat yang seharusnya sebagai pengawas justru mengeluh akan pembangunan dan tidak tersampaikan kepada BPD dan kepala desa serta masih acu tak acuh, sebagian besar masyrakat tidak paham sama sekali kalau dia juga terlibat dalam mengawasi pembangunan didesanya, jadi inilah tugas utama kedepan BPD memahamkan masyarakat di desa polewali ini

Ketua BPD Bapak Mazlan, wawancara 29 juli 2019:

“kami melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, dalam hal ini pengawasan langsung yaitu terjun langsung melihat apa yang dilakukan mulai dari tahap pengerjaan sampai selesai, kami tidak menunggu selesainya pekerjaan baru melakukan pengawasan. Adapun pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan dalam hal administrasi seperti pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan proyek dilapangan contohnya absensi kehadiran pengawas, buku rekapitulasi keuangan pembangunan, buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan dan buku kegiatan rencana-rencana kerja pembangunan. dan kalau ada pembangunan proyek disetiap dusun maka kami bagi pekerjaan atau job per dusun, BPD ikut aktif, jadi pemerintah Desa tidak sewenang-wenang merubah kesep akatan dalam rapat, maka kami bekerja semaksimal mungkin agar hasil rapat tersebut tidak diubah ketika sudah dilaksanakan dilapangan, terkait dengan control dan pengawsan, kami selalu kordinasi dengan pemerintah Desa baik dari sekertaris dan pelaksana kegiatan jadi kami mengawasi terus kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.” Tokoh masyarakat Andi Bahrul wawancara 30 juli 2019 :

Terkait masalah pengawasan kita mengacu pada

peaturan pemerintah no 18 tahun 2018 tentang keterlibatan masyrakat dalam pengawasan pembangunan desa, kalau secara luas pengawasan dari masyarakat masih minim acu tak acuh, dan sebagian memang tidak tau hal itu, terkait masalah pembangunan ada juga beberapa masyarakat mengeluh tentang pembangunan tetapi belum pernah disampaikan secara langsung baik melalui BPD maupun pemerintah desa.

Anggota BPD Ibu Dahlia wawancara pada 29 juli :

Mengenai pengawasan dek saya biasanya hanya dipanggil satu kali saja pas rapat musrembang itu, selebihnya terjun langsung mengawasi pembangunan jarang sekali karena biasa tidak dipanggil mungkin karena sudah ada ketua BPD dan pemerintah desa lainya jadi saya tidak dipanggil apalagi

56

latar pendidikan saya masih adalah lulusan SD jadi kalau terkait fungsi dan tugas BPD saya memang masih minim akan hal itu

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses tahapan

pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Desa Polewali

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai,yaitu dalam pengawasan

dapat dikatakan sudah efektif karena proses pengawasan dilakukan

secara berkala dengan turun langsung ke Lapangan serta ikut dalam

mengkritisi mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan dan komunikasi

antar BPD dan pemerintah Desa dapat dikatakan sangat baik akan

tetapi komunikasi antar masyrakat dikatakan belum massif karena

kurangnya pengetahuan masyrakat akan pembangunan yang

dilaksanakan begitupun dengan anggota BPD masih ada yang belum

paham mengenai tugas dan fungsinya.

C. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan untuk mengetahui Peran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan

Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Untuk

melihat hal pokok dari penelitian ini dapat ditinjau dari tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan dan tahap pengawsasan.

1. Tahap perencanaan

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam hal perencanaan

pembangunan merupakan sebuah bentuk kerjasama untuk memikirkan

sebuah masalah dan melakukan penilaian terhadap pembangunan untuk

kemudian merencanakan kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan

dengan pembangunan Desa selanjutnya. Perencanaan pembangunan

57

yang melibatkan peran serta BPD dan masyarakat pada umumnya bukan

saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan,

sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan

pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach).

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun

suatu pembangunan karna tanpa perencanaan pembangunan yang akan

dilakukan tidak berjalan dengan baik.

Tahap perencanaan pembangunan di Desa Polewali Kecamatan

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dikatakan sudah efektif

karenakeikutsertaan semua elemen (Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua

BPD, Anggota BPD, Kepala Dusun, Iman Dusun, RT, RW, Tokoh

Masyarakat, Lembaga internal dan eksternal desa, ikut serta terlibat

dalam perencanaan pembangunan. BPD sebagai penyambung lidah

masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta bertugas untuk

menyetujui dan menyepakati segala hal yang berkaitan dengan

perencanaan pembangunan kedepanya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan bentuk implementasi dari apa yang telah

direncanakan untuk pembangunan sesuai dengan rumusan yang telah

ditetapkan bersama dalam rapat Musrembang, dalam tahap pelaksaan

pembangunan di Desa Polewali berdasarkan aturan telah sesuai yang

diharapkan, begitu juga dengan langkah penyusunan perencanaan

pembangunan antara BPD dan Pemerintah telah dilakukan secara

demokratis, namun dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa

Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai belum sesuai yang

58

diharapkan karena adanya permasalahn seperti, tidak adanya lahan dan

kondisi keuangan yang belum memadai atau dikatakan belum memenuhi

apa yang diharapkan. serta tingkat SDM dari anggota BPD yang sangat

rendah, sebagian bahkan ada yang berpendidikan SMP dan SD, dan

masyarakat ketika mempunyai masalah atau keluhan lansung ke kepala

desa, disebabkan karena sebagian anggota BPD kurang paham dengan

fungsinya dan sebagian besar masyarakat kurang paham juga akan

fungsi dan peran dari BPD itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa

peranan BPD pada tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan di

Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai belum

maksimal.

3. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan merupakan tahapan terakhir dalam

pembangunan, pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk mengawasi,

memperhatikan jalanya setiap proses-proses pembangunan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah dan BPD di Desa Polewali Kecamatan

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Pengawasan juga diartikan sebagai proses mengkritisi

mengevaluasi sehingga pemerintah Desa tidak sewenang-wenang

mengambil keptusan dan hasil rapat pembangunan tidak semerta-merta

bisa diubah ketika sudah terlaksana dilapangan, di Desa Polewali

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai BPD terjung langsung

dilapangan mengawasi proses pembangunan sampai pada masalah

administratif, terjalinya control, pengawasan serta komunikasi yang baik

antara pihak BPD, pemerintah Desa dan Tim pelaksana kegiatan, namun

59

yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai keberadaan BPD yang dimana dia sebagai penyalur aspirasi

masyarakat, serta banyaknya keluhan masyarakat mengenai

pembangunan di Desa, maka dapat disimpulkan bahwa peranan BPD

dalam tahapan pengawasan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai telah berjalan sesuai aturan dan sistem pengawasan

pembangunan Desa dengan baik,

Namun salah satu faktor yang menghambat yaitu SDM dari pada

anggota masih kurang karena tingkat keilmuan yang masih dibawah rata

rata karena mereka hanya sampai pada tingkat pedidikan SMA dan SMP.

60

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Polewali

Kecamatan Sinjai Selatan mengenai (BPD) peranan Badan

Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembngunan Desa, maka

dapat disimpulkan bahwa : peran BPD dalam tahap :

1. Perencanaan pembangunan Desa di Desa Polewali sudah berjalan

dengan baik karna keterlibatan semua elemen (Tokoh Masyarakat,

Masyarakat, Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, parat Desa,

RT, RW, Kepala Dusun, Imam Dusun, Karang taruna

2. Tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Polewali Kecamatan

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dalam hal pelaksanaan yang sesuai

aturan telah berjalan dengan baik, faktor penghambat kondisi lahan

dan keterbatasan anggaran serta tingkat SDM dari anggota BPD

yang sangat rendah.

3. Tahap pengawasan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan BPD

terjung langsung mengawasi pekerjaan baik fisik maupun non fisik

serta terjalinya kontrol dan komunikasi yang baik antara pihak BPD

dan aparat desa, kendalanya masyarakat belum memahami

fungsinya sebagai bagian dari pengawas pembangunan desa.

61

B. Saran

1. BPD diharapkan dapat mempertahankan kerja sama antar semua

elemen sesuai yang telah berjalan selama ini agar pembangunan

desa tetap berjalan secara optimal.

2. BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat kedepanya lebih

bersinergi dalam proses pembangunan desa, dan membangun

komunikasi yang baik untuk kemajuan desa.

3. Pemerintah desa dalam proses pemilihan Anggota BPD harus

memperhatikan latar belakang pendidikan dan kemampuan

keilmian yang dites dengan seleksi wawancara maupun tertulis.

4. BPD menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi

dan tugas BPD di desa, serta memberi pemahaman atas

keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan

di desa

62

DAFTAR PUSTAKA

Ateng, Syafrudin. 1993. Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah,

Mandar Maju: Bandung. hlm.5.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa, (Online), Vol.4, No.3, (https://jurnal.unpad.ac.id), diakses 29 Maret 2019

Dwi Mustakarini, Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso. 2017. Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Pembangunan Desa, (Online), Vol.3, No.1, (https://e-journal.unipma.ac.id), diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Harijono Imbron, Yusrin Hakim . 2018. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto, (Online), Vol.6, No.2, (https://journal.umgo.ac.id), diakses pada tanggal 29 Mret 2019.

Moloeng lexy, dr. 1986. Metode Penilitian Kualitattif. BPFE: Yogyakarta.

Munir, Badrul. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Cetakan kedua. Bappeda Propinsi NTB: Mataram.

Pendi . 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, (Online), Vol.5, No.3, (https://ejournal.an.fisip.-unmul.ac.id), diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Prihantoro, Purwono BT. 2005. Penelitian Perencanaan Pembangunan Tahunan Di Kabupaten Sleman.

Rudiansyah. 2014. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, (Online), Vol.2, No.1, (https://ar.mian.fisip-unmul.ac.id), diakses 29 Maret 2019.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. Akuntasi Desa. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

W. Arthur Lewis. 1994. Perencanaan Pembangunan. Rineka Cipta: Jakarta. hlm. 316.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-20.

63

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/KabupatenSinjai-2007-11.pdf

https://www.kompasiana.com/boedik/54f5dbd0a3331163538b4755/bagian-pemdes-sinjai-andi-yusran-madolangeng-menerobos-krisis-transisi-undangundang-pemerintahan-desa-dengan-penjabaran-visi-pemerintah-daerah-kabupaten-sinjai

http://jdih.sinjaikab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Perda-No.-3-Th-2007-Pembentukan-BPD.pdf. hal 5

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67278/Chapter%20III-%20VI.pdf?sequence=3&isAllowed=y

http://widyatama.repository.ac.id.bab 2 pdf. YkAfriaaris.2014

http://repository.uin.suska..ac.id.bab 2landasanteori.ESurani.2014

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan

Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten

Sinjai

1. Tahap Perencanaan

a. Apakah BPD dilibatkan dalam proses Perencanaan Pembangunan?

b. Apakah tugas dan fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan?

c. Bagaimanacara BPD menyusun suatu Perencanaan Pembangunan

atau bagaimana proses penyusunan rencana itu?

2. Tahap Pelaksanaan

a. Apakah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melibatkan

masyarakat atau hanya pengurus BPD saja?

b. Apakah pelaksanaan Pembangunan sudah berjalan sesuai yang

diharapkan?

c. Apakah BPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun Perencanaan

Pembangunan telah berjalan secara demokratis ?

d. Apa permasalahan BPD sehingga proses pelaksanaan Pembangunan

Desa tidak sesuai dengan Perencanaan?

3. Tahap Pengawasan

a. Bagaimana system pengawasan yang dilakukan BPD dalam

Pembangunan Desa?

b. Apakah BPD ikut melakukan evaluasi, mengkritisi, dan mencermati

Pembangunan Desa?

c. Seperti apakah control atau pengawasan dari BPD terhadap

Pembangunan Desa?

Lampiran 2

DATA NAMA INFORMAN

A. Informan Pertama

1. Nama : Imran

2. Usia : 45 Tahun

3. Pendidikan terakhir : SMA

4. Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Polewali

5. Alamat : Dusun Jenna Desa Polewali

B. Informan Kedua

1. Nama : Mazlan

2. Usia : 27 Tahun

3. Pendidikan terakhir : S1

4. Jabatan/Pekerjaan : Ketua BPD Desa Polewali

5. Alamat : Dusun Jenna Desa Polewali

C. Informan Ketiga

1. Nama : Dahlia

2. Usia : 45 Tahun

3. Pendidikan terakhir : SMA

4. Jabatan/Pekerjaan : Anggota BPD

5. Alamat : Dusun Bonto Paddu Desa Polewali

D. Informan keempat

1. Nama : Andi Bahrul

2. Usia : 38 Tahun

3. Pendidikan Terakhir : S1

4. Jabatan/Pekerjaan : Masyrakat

5. Alamat : Dusun Bontomanai

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Tampak depan Kantor Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten

Sinjai

gambar 2. Proses wawancara dengan Kepala Desa Polewali

Gambar 3. Proses wawancara dengan Ketua BPD Desa Polewali

gambar 4. Proses wawancara dengan Anggota BPD Desa Polewali

gambar 5. Suasana rapat Perencanaan Pembangunan PAMSIMAS

gambar 5. Proses pengambilan data profil Desa Polewali

BIOGRAFI PENULIS

Lilis Dwiranti, Penulis skripsi berjudul “Peranana Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan

Pembangunan Desa di Polewali Kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai, adalah Lilis Dwiranti Ia lahir di Sinjai, 07

September 1997. Ia anak kelima dari lima bersaudara dari

pasangan suami istri Bapak Abd Rahman dan Ibu Hamdana.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Pertiwi Soging lulus

tahun 2003, SD Negeri 46 Songing lulus tahun 2009, SMP Negeri 1 Sinjai

Selatan lulus tahun 2012, SMA Negeri 3 Sinjai Selatan lulus tahun 2015, dan

mulai tahun 2015, ia melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar

mengambil program S1 Ekonomi Pembangunan sampai sekarang.

Penulis juga aktif di salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada

di Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Corong

tahun 2017-2019.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan

berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia

Pendidikan.