1 Kode 596 / Ilmu Hukum USULAN PENELITIAN HIBAH BERSAING PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus di Wilayah Kota Denpasar) Tahun ke II dari rencana II tahun TIM PENGUSUL 1. SAGUNG PUTRI M.E PURWANI, SH, MH./ 0013037106 2. A.A NGURAH YUSA DARMADI, SH, MH./ 0021035807 3. I MADE WALESA PUTRA, SH, M.Kn./ 0022028202 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA JANUARI 2016
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Kode 596 / Ilmu Hukum
USULAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN
PENANGGULANGANNYA
(Studi Kasus di Wilayah Kota Denpasar)
Tahun ke II dari rencana II tahun
TIM PENGUSUL
1. SAGUNG PUTRI M.E PURWANI, SH, MH./ 0013037106
2. A.A NGURAH YUSA DARMADI, SH, MH./ 0021035807
3. I MADE WALESA PUTRA, SH, M.Kn./ 0022028202
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
JANUARI 2016
2
3
DAFTAR ISI
Cover …………… i
Halaman Pengesahan …………… ii
Daftar Isi …………… iii
Abstrak …………… iv
Abstract …………… v
BAB I Pendahuluan …………… 6
Latar Belakang Masalah …………… 6
Permasalahan …………… 20
Tujuan Umum Penelitian …………… 21
Tujuan Khusus Penelitian …………… 21
Urgensi Kegiatan …………… 21
Temuan/ Inovasi yang Ditargetkan …………… 21
Luaran Kegiatan …………… 22
BAB II Tinjauan Pustaka …………… 23
BAB III Metode Penelitian …………… 31
BAB IV Biaya Dan Jadwal Penelitian …………… 36
Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran
Lampiran 2. Sarana dan Prasarana Pendukung
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
Lampiran 5. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti
Lampiran 6. Surat Pernyataan Ketua Peneliti
4
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN
PENANGGULANGANNYA (Studi di wilayah Kota Denpasar)
Abstrak
Saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Denpasar diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya pengguna narkotika di kota Denpasar, Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang sering diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Mengenai hal tersebut masih ada beberapa permasalahan yang mendasar, yakni : pertama; Hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya BNN di wilayah Kota Denpasar dalam mengatasi kasus penyalahgunaan narkotika? Dan Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar?, dua ; Bagaimana penentuan sanksi pidana atau rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?
Sampai saat ini hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Denpasar bahwa Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari Narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai Narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai Narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Selain itu diperlukan tempat rehabilitasi yang jelas, karena selama ini hanya melalui titipan saja.
Untuk mengurangi hambatan tersebut oleh BNN kota Denpasar melakukan Program kuratif ditujukan kepada pemakai Narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian Narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian Narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai Narkoba. UU Narkotika ini memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.
Penentuan penjatuhan sanksi pidana atau rehabilitasi termuat dalam ketentuan pada Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika disebutkan bahwa penyalah guna yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. UU Narkotika juga memberikan kewenangan Hakim untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, yaitu Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
Dari hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa; Hakim mempunyai kewenangan untuk Memerintahkan, Memutuskan dan Menetapkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. BNN kota Denpasar sudah sangat mendesak membutuhkan tempat rehabilitasi tersendiri, sehingga sehingga tugas dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Kata Kunci : BNN, Pencegahan, Penanggulangan dan Tindak Pidana Narkotika.
5
ROLE IN THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY CRIME PREVENTION AND NARCOTICS ABATEMENT
(Studies in the city of Denpasar)
Abstract
Currently the National Narcotics Agency (BNN) is expected to Denpasar city as a deterrent factor to the spread of drug users in the city of Denpasar, the most important factor in the fight against drug abuse that is often overlooked, especially by law enforcement officials in Indonesia are the rehabilitation efforts. About that there are still some fundamental problems, namely: first; Obstacles encountered, as well as efforts to BNN in the city of Denpasar in dealing with cases of drug abuse? And How is the crime of drug abuse prevention in Denpasar ?, two; How is the determination of criminal sanctions against the perpetrators or rehabilitation of drug abuse?
Until now, the barriers faced by BNN Denpasar that treatment is to be carried out by a doctor who studied the drug in particular. Treatment of drug users is very complicated and requires incredible patience of doctors, family, and patient. This is why the treatment of drug users require huge cost but the results many have failed. Besides the obvious need rehabilitation, as only through courier.
To reduce these barriers by BNN Denpasar perform curative program aimed at drug users. The goal is to treat and cure diseases dependency as a result of drug use, as well as stop drug use. Not just anyone should treat drug users. Narcotics Act provides an opportunity for addicts who are already mired in drug abuse in order to be free from these conditions and can resume their lives in a healthy and normal.
Determination of criminal sanctions or rehabilitation contained in the provisions of Article 127 paragraph (3) of the Law on Narcotics noted that abusers can be proved or proved to be a victim of drug abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Narcotics Act also authorizes the judge to order the treatment and / or care through rehabilitation, the judge who examine cases drug addicts can break or set to order the treatment and / or care through rehabilitation if the addict is proven guilty criminal narcotics. From this it can be concluded that; The judge has the authority to order the, Deciding and enact the relevant treatment and / or care through rehabilitation if the addict is guilty of the crime of narcotics. BNN Denpasar urgent need of rehabilitation itself, so that the tasks and functions can be run as planned. Keywords: BNN, Prevention, Prevention and Crime Narcotics
6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk kualifikasi tindak pidana
khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak menggunakan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturannya, akan tetapi
menggunakan UU Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). UU Narkotika,
merupakan kelompok kejahatan di bidang narkotika terdiri atas: kejahatan yang
menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika,
kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang
menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan
narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan
yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya
peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika,
kejahatan yang menyangkut keterangan palsu, dan kejahatan yang menyangkut
penyimpangan fungsi lembaga.1
Sanksi pidana maupun denda terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika
terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal
148 UU Narkotika. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi
pidana paling sedikit 1 (satu) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan
pidana mati. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut
berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah). Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Narkotika
dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana UU
Narkotikaadalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban
dari kejahatan penyalahgunaan narkotika. Korban yang pernah dipidana akan menjadi
takut untuk mengulangi kejahatannya lagi.
Jimly Asshiddiqie menulis dalam makalahnya, penegakan hukum adalah proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
1Gatot Supramono, 2002, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, h. 200.
7
sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.2
Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi
kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan
hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas
penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai
kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.3
Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menterjemahkan dan mewujudkan
keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van
Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam
kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan
dengan hukum (on recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar
larangan tersebut.4
Penegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai
usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu
yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari
nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:
1. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-
undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan
situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam
bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti
memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap
kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh
aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan
2Jimly Asshiddiqie, “Makalah Penegakan Hukum”, available from: URL: http://www.jimly.com diakses
tanggal 10 Oktober 2014. 3Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, h. 15.
4Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, h. 60.
8
demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan
peraturan- peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh
pembuat undang- undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak
hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.
Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi
Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-
aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana
bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh
pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan
dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, proses pelaksanaan
pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat
pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat
undang-undang dan undang-undang daya guna.5
Sementara itu, proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto
dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.6
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan
esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan
hukum.
Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan
5Sudarto. 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, h. 25-26. 6Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali,
Jakarta, h. 4-5.
9
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak
asasi yang menderita.7 Menurut Black’s Law Dictionary, victims adalah The person who
is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed.8
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) menyatakan korban adalah seseorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
suatu tindak pidana.
Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang
yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika
dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya
(menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya) yang mempergunakan
narkotika secara berlebihan (overdosis) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara
fisik maupun psikis.9
Pengertian korban penyalahgunaan narkotika menurut Penjelasan Pasal 54 UU
Narkotika menyatakan bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang
tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,
dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan,
Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
3. Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.10
7Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 6. 8Henry Campbell Black, 1979, Black’s Law Dictionary, West Publishing Company, St. Paul Minn.
9A. W. Widjaya,1985, Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Amirco, Bandung, h. 13.
10Lilik Mulyadi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, h. 124.
10
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen
Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak korban.
2. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yan tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindunga kepada korban yang tidak berdaya.
5. Socially weak adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. Political victims adalah korban karena lawan polotiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertnggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.11
Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu
perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin
dan Wolfgang sebagai berikut:
1. Primary victimization adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
2. Secondary victimization, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
3. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas; 4. Mutual victimization, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri,
misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;
11Ibid, h. 123.
11
5. No victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korbanmelainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.12
Berdasarkan tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, korban
penyalahgunaan narkotika termasuk dalam tipologi false victims, yaitu pelaku yang
menjadi korban karena dirinya sendiri. Merujuk perspektif tanggung jawab korban,
Stephen Schafer menyatakan adanya self victimizing victims, yakni pelaku yang menjadi
korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pertanggungjawaban sepenuhnya
terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Sedangkan menurut Sellin dan
Wolfgang korban penyalahgunaan narkotika merupakan mutual victimization, yaitu
pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran, dan
perzinahan.
Selain itu, penyalah guna narkotika juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan
tanpa korban (crime without victim). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan
ini tidak menimbulkan korban sama sekali akan tetapi si pelaku sebagai korban.
Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban
dan korban itu adalah orang lain (an act must take place that involves harm inflicted on
someone by the actor). Artinya, apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal
tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.13
Hakikatnya pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang
Narkotika.
12Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, (selanjutnya disingkat Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom II), h. 49.
13http://www.gepenta.com/artikel-Rehabilitasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx diakses tanggal 10 Oktober 2014.
12
Pengguna narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna narkotika
terhadap orang lain (Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126 UU Narkotika) dan pengguna
narkotika untuk diri sendiri (Pasal 127 UU Narkotika).
Pengguna narkotika terhadap orang lain adalah setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum memberikan narkotika untuk digunakan oleh orang lain. Melawan
hukum dalam bahasa Belanda adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan,
melawan; recht: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau ijin dari
pihak yang berwenang. Sedangkan pengguna narkotika untuk diri sendiri adalah
penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa hak atau melawan hukum.
Jika orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban
penyalahgunaan narkotika, maka ia harus menjalani rehabilitasi medis maupun
rehabilitasi sosial dan masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebaga masa menjalani
hukuman.
Penggunaan istilah “pengguna narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam
penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan
penanam, produsen, penyalur, kurir, dan pengedar narkotika. Walaupun penanam,
produsen, penyalur, kurir, dan pengedar narkotika juga menggunakan narkotika, namun
yang dimaksud dengan pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika
bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.14
Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika
dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:
1. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika
adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam
keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.
Tinta Printer Idem 8 buah 275.000 2.200.000 Cartridge Printer Idem 3 buah 500.000 1.500.000 Block Note Idem 30 buah 10.000 300.000 Pembelian Literatur Bahan utama
penelitian data sekunder
1 set 4.500.000
Foto copy perbanyak kuisioner dan proposal, Jurnal Hukum
Idem 1 set (10.000 lembar)
160 1.600.000
Cetak/ Download bahan hukum dari Internet
Idem 1.000 eksemplar 1.000 1.500.000
15.100.000
3. PerjalananBiaya (Rp)Tahun II
FH UNUD - BNN Kota Denpasar - POLDA
Survey, Pengurusan ijin,
Penelitian Lapangan
3 1.500.000 4.500.000
FH UNUD - Kejaksaan - Kehakiman
Survey, Pengurusan ijin,
Penelitian Lapangan
2 750.000 1.500.000
FH UNUD - LAPAS - BAPAS
Survey, Pengurusan ijin,
Penelitian Lapangan
2 750.000 1.500.000
Pembentukan Peer Grup Survey, Pengurusan ijin,
Penelitian Lapangan
3 1.000.000 3.000.000
10.500.000
4. Lain-LainBiaya (Rp)Tahun II
Tabulasi data lapangan di Denpasar
1 set 1.250.000 1.250.000
Penyusunan 1 set (20 buah) 200.000 4.000.000 Seminar Hasil 1 paket 1.500.000 1.500.000 Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Hukum Lokal
1 paket 750.000 750.000
7.500.000
50.000.000
Sub Total (Rp)
Grand Total (Rp)
Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan (Rp)
Sub Total
Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan (Rp)
Sub Total (Rp)
Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan (Rp)
Sub Total (Rp)
Honor Minggu
Sub Total (Rp)
Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan (Rp)
40
Lampiran 2
Dukungan Sarana dan Prasarana
Sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian ini meliputi sarana-sarana
sebagai berikut :
1. Laboratorium : Lab Elektronik IT Fakultas Hukum UNUD dapat menunjang
sekitar 50% dukungan dalam kegiatan penelitian terutama untuk mencari
data sekunder (data kepustakaan)
2. Perpustakaan Fakultas Hukum UNUD mendukung dalam hal pencarian data
atau literatur-literatur yang diperlukan terkait dalam permasalahan dalam
penelitian ini.
3. Peralatan utama : meliputi laptop, computer, printer, kamera, scanner untuk
mendukung kegiatan operasional dalam hal pecarian dan pengolahan serta
analisa data.
41
Lampiran 3
Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
No. Nama/NIDN Instansi Asal
Bidang Ilmu
Alokasi Waktu (jam/
minggu)
Uraian Tugas
1. Sagung Putri M.E Purwani, SH, MH. (0013037106)
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Hukum 6 Ketua Tim Peneliti bertugas : - Membuat kerangka
dasar usulan penelitian - Membuatkan daftar
pembagian tugas - Memberikan analisa di
bidang hukum - Menyempurnakan
laporan penelitian 2. AA Ngurah Yusa
Darmadi, SH, MH. (0021035807)
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Hukum 6 Anggota Tim Peneliti bertugas : - Menganalisis materi
penelitian - Mempersiapkan
materi penelitian - Melakukan
pengolahan data hukum untuk penelitian
3. I Made Walesa Putra, SH, MKn. (0022028202)
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Hukum 6 Anggota Tim Peneliti bertugas untuk : - Memberikan analisa di
bidang terhadap permasalahan
- Penyusunan laporan penelitian
- Persiapan kegiatan seminar hasil penelitian
- Penggandaan laporan hasil penelitian
42
Lampiran 5
Biodata Ketua dan Anggota Peneliti
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH L/P 2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 3. Jabatan Struktural - 4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 19710313 200502 2 003 5. NIDN 0013037106 6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 13 Maret 1971 7. Alamat Rumah Jln. Pulau Kae No. 12 Denpasar 8. Nomor Telepon/ HP (0361) 8747223 / 08155744872 9. Alamat Kantor Jln. Pulau Bali No. 1 Denpasar 10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666/ Fax. (0361) 234888 11. Alamat e-mail [email protected]
12. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang … 13. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Pidana
2. Hukum Kesehatan 3. Hukum Pidana Lanjutan 4. Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP 5. Victimologi 6. Kriminologi
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2
Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana Universitas Udayana
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Hukum & Sistem Peradilan Pidana
Tahun Masuk 1990 2008 Tahun Lulus 1995 2011 Judul Skripsi/Thesis Pemeriksaan Kesehatan
Pranikah di kaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974
Eksistensi Keterangan Ahli Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana
Nama Pembimbing Dra. Ida Ayu Astika - Dr. I Gst Kt Ariawan, SH.,MH
- I Wayan Tangun Susila, SH.,MH
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
43
1. 2008 Aspek Hukum Penerapan Sistem Pelayanan Satu Atap (One Stop Service) Proses Perizinan Penanaman Modal Dalam Menunjang Pariwisata Bali
Dosen Muda, DIPA PNBP
7.500.000,-
2. 2010 Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing Dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali
NPT Project Nuffic IDN 223
20.000.000,-
3. 2011 Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Dosen Muda, DIPA PNBP
7.500.000,-
4. 2012 Pengaturan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat
Dosen Muda, DIPA PNBP
7.500.000,-
5. 2012 Praktik Monopoli Dalam Korporasi Sebagai Tindak Pidana Ekonomi
DIPA FH UNUD
2.812.500,-
6. 2012 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dlm Pelaksanaan Jabatan Notaris
Dana DIPA Kenotariatan
6.000.000,-
7. 2013 Eksistensi Pidana Mati Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Pendanaan
Sumber *)
Jml (Juta Rp.)
1. 2009 Sosialisasi UU No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
DIPA PNBP 4.000.000,-
2. 2010 Konsultasi dan Pembinaan Awig-Awig di Desa Pekraman, Abang Tegalalang Gianyar
DIPA PNBP 4.000.000,-
3. 2012 Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Sekaa Teruna-Teruni Br Pande, Desa Jegu-Tabanan
Anggaran B.O. PTN Tahun 2012
4.500.000,-
4. 2012 Sosialisasi Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Krambitan,
DIPA Fakultas Hukum Universitas Udayana,Tahun
2.812.500,-
44
Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan
Anggaran 2012
5. 2012 Sosialisasi Pembekalan Materi Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Akta Notaris
Dana Prodi Magister Kenotariatan
4.000.000,-
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah
Volume/Nomor Nama Jurnal
1. Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan
ISSN: 0215-899X, Vol.3/ Januari 2008
Jurnal Hukum Kertha Patrika
2. Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing Dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali
ISSN: 0215-899X, Vol. September 2011
Jurnal Hukum Kertha Patrika
3. Hak Memperoleh Bantuan Hukum Sebagai Penghargaan Atas HAM Sipil Dalam Konstitusi Indonesia
ISSN: 1829-7706, Vol: IV/No.2 November 2011
Jurnal Konstitusi PKK-FH UNUD
4. Eksistensi Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Hak Untuk Hidup)
ISSN: 1693-5934, Vol.1 Maret 2012
Jurnal Advokasi FH-Mahasaraswati Dps
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian Desentralisasi Ibah Bersaing dengan judul “PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENANGGULANGANNYA” (Studi di Kotamadya Denpasar)
2. Jabatan Fungsional Lektor 3. Jabatan Struktural - 4. NIP/NIK 19571125 198602 1 001 5. NIDN 0021035807 6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 25 Nopember 1957 7.
Alamat Rumah Jln. Gunung Penulisan, No. 5 Pemecutan Denpasar
8. Nomor Telepon/ HP (0361) 756086, (+62)81338669205 9. Alamat Kantor Jln. Pulau Bali No.1 Denpasar 10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666/ Fax. (0361) 234888 11. Alamat e-mail [email protected]
12. Mata Kuliah yg diampu 7. Hukum Pidana 8. Hukum Pidana Lanjutan 9. Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP 10. Penologi 11. Penitensier
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 Nama Perguruan Tinggi
FH Universitas Udayana
Program Pascasarjana Universitas Udayana
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Pidana
Hukum & Sistem Peradilan Pidana
Tahun Masuk 1977
2008
Tahun Lulus 1984
2011
Judul Skripsi/Thesis
Suatu Tinjauan Pengemisan dan Gelandangan dilihat dari Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KUHP
Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara
Nama Pembimbing
- I Nengah Sotia, SH - I Made Tjatrayasa, SH -
- Dr. I Gst Kt Ariawan, SH.,MH
- I Made Tjatrayasa, SH.,MH
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2010 Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Konsep Rancangan KUHP 2010
DIPA FH UNUD
2.500.000,-
46
2. 2010 Pengaruh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)
DIPA FH UNUD
2.500.000,-
3. 2011 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata
Project Nuffic IDN 223
20.000.000,-
4. 2011 Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Provinsi Bali
PDM 7.500.000,-
5. 2012 Pengaturan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat
PDM 7.500.000,-
6. 2012 Praktik Monopoli Dalam Korporasi Sebagai Tindak Pidana Ekonomi
DIPA FH UNUD
2.812.500,-
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2009 Diseminasi Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia
Kerjasama FH Unud, Univ. Tadulako, Univ Batam
-
2. 2010 Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika di Desa Selan Bawak, Kec Marga-Tabanan
Dana Kersos -
3. 2012 Sosialisasi Pembekalan Materi Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Akta Notaris
Dana Prodi Magister Kenotariatan
4.000.000
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata
No.2, Volume 36, Tahun 2011 ISSN : 0215-899X
Kertha Patrika, FH UNUD
47
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian Desentralisasi Ibah Bersaing dengan judul “PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENANGGULANGANNYA” (Studi di Kotamadya Denpasar)
1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Made Walesa Putra,S.H.,M.Kn. L 2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 3. Jabatan Struktural - 4. NIP 19820222 200912 1003 5. NIDN 0022028202 6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 22 Februari 1982 7.
Alamat Rumah Jl. Gn Batur Perum Nusa Bumi Ayu A7 Denpasar
8. HP 081934354488 9. Alamat Kantor Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114 10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666/ Fax. 234888 11. Alamat e-mail [email protected]
12. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang … 13. Mata Kuliah yg diampu 1. Viktimologi
2. Tindak Pidana Tertentu KUHP 3. Penitensier 4. Hukum Kesehatan 5. Hukum Pidana 6. Hukum Pidana Lanjutan 7. Tindak Pidana Khusus 8. Hukum Keluarga dan Harta
Perkawinan B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3 Nama Perguruan Tinggi Univ Atmajaya
Yogayakarta (UAJY)
Magister Kenotariatan UGM
-
Bidang Ilmu Hk Perdata –Agraria
Hukum Perdata -
Tahun Masuk 2000 2004 - Tahun Lulus 2004 2006 - Judul Skripsi/Thesis/Disertasi Pandangan
Masyarakat Terhadap Sistem Pembagian Hasil Tanah Pertanian Setelah Berlakunya UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Tabanan Propinsi Bali
Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta
-
Nama Pembimbing/Promotor SW Endah Prof.DR.Nindyo -
49
Cahyowati, S.H.,M.S.
Pramono,S.H.,M.S.
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2011 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Berlakunya UU No 8 Tahun 2010
DIPA Bagian Hukum Pidana
6.000.000
2. 2011 Perlindungan Hukum Nasabah Balicon
PDM 7.500.000
3. 2012 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dlm Pelaksanaan Jabatan Notaris
Dana DIPA Kenotariatan
6.000.000
4. 2012 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembuatan Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Denpasar -Karangasem)
PDM 7.500.000
5. 2012 Pertanggungjawaban Pidana Pers dlm Penyebaran Berita Bohong (Kajian Yuridis thp Peraturan Perundang-undangan di bidang Pers)
PDM 7.500.000
6. 2012 Analisis Yuridis Pertanggung-jawaban Pidana Pimpinan Redaksi Pada Pelanggaran Kegiatan Pers (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pers)
DIPA Bagian Hukum Pidana
FH UNUD
2.500.000
7. 2013 Implementasi UU No 20 Tahun 2011 terhadap Perizinan Pembagunan Kondotel di Wilayah Kabupaten Badung
Hibah Unggulan DIPA
BLU
45.000.000
8. 2013 Penelitian Buku Ajar Hukum Keluarga dan Perkawinan Prodi Magister Kenotariatan Udayana
DIPA Prodi Magister
Kenotariatan UNUD
5.000.000
9. 2013 Penelitian Identifikasi & Inventarisasi Hasil Karya Budaya Masyarakat Bali
DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
TA 2013
26.000.000
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
50
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2012 Sosialisasi Pentingnya Pembuatan Surat Keterangan Silsilah Keluarga Untuk Keperluan di Bidang Keperdataan Bagi Warga Banjar Pasti Desa Pandak Gede, Kec.Kediri Kab.Tabanan
DIPA BLU 4.000.000
2. 2012 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Kenotariatan FH UNUD
4.000.000
3. 2012 Pengenalan Kedudukan Akta Notaris Untuk Legalisasi Hubungan Hukum Masyarakat di Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.
Kenotariatan FH UNUD
4.000.000
4. 2012 Sosialisasi Pembebanan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit BPR di Kabupaten Badung
Kenotariatan FH UNUD
4.000.000
E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah
dalam 5 Tahun Terakhir
No. Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
1. Seminar Desiminasi Hasil Penelitian Dosen Prodi Mkn Unud
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris
Sosialisasi Permasalahan Pembebanan Hak Tanggungan & Fidusia dalam Pemberian Kredit BPR
Gedung BPR Siwi Sedana
3. Pemaparan Hasil Penelitian Buku Ajar Prodi Magister Kenotariatan Udayana
Hukum Keluarga dan Perkawinan Prodi Magister Kenotariatan Udayana
Ruang Kuliah Prodi Magister Kenotariatan Udayana
51
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.