PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA … KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23

Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, perlu

adanya pedoman pembentukan instansi vertikal di

lingkungan Badan Narkotika Nasional yang disesuaikan

dengan karakteristik jenis, sifat, dan beban kerja tugas dan

fungsi organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal

di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 60);

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2085);

4.Peraturan ….

2

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 493);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan

Narkotika Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Narkotika Nasional ini.

Pasal 2

Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan

Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

merupakan acuan dalam pembentukan intansi vertikal di

lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3 ….

3

Pasal 3

Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika

Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional ini ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional

setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur

Negara.

Pasal 4

Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara

penilaian pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan

Narkotika Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Narkotika Nasional ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai

berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan

Organisasi Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ….

4

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 15 Juni 2 0 1 5

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TTD

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 912

Paraf :

1. Kasubbag Organisasi : . . .

2. Kabag Ortala : . . .

3. Karo Kepeg & Org : . . .

4. Kabag TU : . . .

5. Karo Umum : . . .

6. Sestama : . . .

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN

NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, Badan Narkotika Nasional dibentuk dalam rangka pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika di Indonesia. Pembentukan Badan Narkotika Nasional

tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam merespon perkembangan

permasalahan narkoba yang terus meningkat di Indonesia.

Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian serta terintegrasi dari

program pelaksanaan bidang pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor

serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

(P4GN), maka Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan di daerah

baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Perwakilan Badan

Narkotika Nasional merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

tentang Badan Narkotika Nasional, bahwa instansi vertikal Badan Narkotika

Nasional terdiri dari :

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut dengan

BNNP; dan

2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut

dengan BNNK/Kota.

Berdasarkan ....

2

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, kedudukan BNNP

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika

Nasional. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan

wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Dalam

melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan,

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;

b. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;

c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada BNN

Kabupaten/Kota;

d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;

e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan

f. pelayanan administrasi BNNP.

Demikian pula dengan BNNK/Kota, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

23 Tahun 2010, BNNK/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP. BNNK/Kota

mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan

Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan

tugas BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan,

pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;

b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam

rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam

wilayah Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;

d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;

e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan

f. pelayanan administrasi BNNK/Kota.

Untuk mewujudkan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional

yang proporsional, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan pedoman

tentang pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional terutama

mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara penilaian pembentukan

Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

B.MAKSUD ....

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional

dimaksudkan sebagai acuan pembangunan, perwujudan, dan

penyusunan organisasi instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika

Nasional.

2. Tujuan

Pedoman pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional

bertujuan menciptakan landasan yang jelas dan baku dalam

pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika

Nasional ini diperuntukkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dan BNNP dalam pembentukan Instansi Vertikal

Badan Narkotika Nasional.

D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian umum dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

2. Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional adalah Badan Narkotika

Nasional dalam wilayah Provinsi dan Badan Narkotika Nasional dalam

wilayah Kabupaten/Kota.

3. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP

adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan

tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah

Provinsi.

4.Badan ....

4

4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat

BNN Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional

yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika

Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap

Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya

disingkat dengan P4GN.

6. Kerawanan Daerah adalah hasil analisa dari data dukung yang terdiri

beberapa unsur dari daerah yang mengusulkan pembentukan Instansi

Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

7. Entry Point Narkoba adalah pintu rawan masuk Narkoba (Darat, Laut,

Perairan, Udara) di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

8. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

9. Tindak Pidana Narkoba adalah perbuatan pidana atau perbuatan

kejahatan yang berhubungan dengan narkoba.

10. Tersangka Tindak Pidana Narkoba adalah seorang yang karena

perbuatannya atau keadaaannya berdasarkan bukti permulaan patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

11. Tindak Pidana Lainnya keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara

kriminalitas yang tidak terkait dengan narkoba.

12. Tingkat Prevalensi Daerah adalah hasil penelitian dari penyalah guna

narkoba berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis

penyalahgunaan zat.

13. Pembentukan adalah penyusunan, perwujudan, dan pembangunan

organisasi instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

E. DASAR DAN PRINSIP PEMBENTUKAN

Pembentukan organisasi instansi vertikal dilakukan dengan pertimbangan:

1. Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.

2. Tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

pemerintah.

3. Penyesuaian terhadap volume dan beban kerja.

4. Penyesuaian terhadap struktur organisasi tingkat pusat.

5

BAB II

PERSYARATAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL


A. REKOMENDASI GUBERNUR DAN/ATAU BUPATI/WALIKOTA

Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota meliputi:

1. penyediaan sumber daya manusia pada tahap awal dalam waktu

tertentu.

2. pemberian fasilitasi kegiatan P4GN dan penyediaan sarana prasarana

dalam bentuk hibah dan/atau pinjam pakai dari

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tanggung jawab yang telah

diatur dalam ketentuan yang berlaku.

3. penyediaan lahan diperuntukkan pembangunan gedung kantor BNNP

minimal seluas 2.500 m2 dan BNNK/Kota minimal seluas 1.000 m2 dan

ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dalam bentuk hibah dan/atau

pinjam pakai selama diperuntukkan untuk program P4GN yang diatur

dalam Nota Kesepahaman.

4. dalam hal pelaksanaan rekomendasi, Gubernur dapat mengusulkan

calon Kepala BNNP dan Bupati/Walikota dapat mengusulkan calon

Kepala BNNK/Kota yang selanjutnya dilakukan Baperjakat oleh BNN.

5. terdapat ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang

dihibahkan ke instansi vertikal di lingkungan BNN.

B. NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA DENGAN KEPALA BADAN NARKOTIKA

NASIONAL.

Format Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dapat di lihat pada

Contoh 1 dan Contoh 2.

6

CONTOH 1

FORMAT NOTA KESEPAHAMAN

7

CONTOH 1


8

CONTOH 1


9

CONTOH 1


10

CONTOH 2

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

11

CONTOH 2


12

CONTOH 2


13

CONTOH 2


14

CONTOH 2


15

CONTOH 2


16

BAB III

PROSEDUR PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL


Tahapan prosedur pembentukan instansi vertikal terdiri atas :

1. Kepala Badan Narkotika Nasional mengirimkan surat permohonan dukungan

pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional kepada Kepala

Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

2. Pemerintah Daerah memberikan tanggapan dengan mengirimkan dukungan

penyediaan lahan, bantuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan

fasilitasi kegiatan P4GN serta naskah akademik pembentukan instansi

vertikal Badan Narkotika Nasional. Format sistematika penyusunan naskah

akademik dapat di lihat pada Contoh 3.

3. BNNP melakukan pemetaan di wilayahnya untuk diusulkan daerah yang akan

dibentuk instansi vertikal ke Badan Narkotika Nasional dengan

mempertimbangkan skala prioritas pembentukan Instansi Vertikal Badan

Narkotika Nasional di daerah.

4. Badan Narkotika Nasional melakukan survei ke daerah yang akan dibentuk

instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dan menentukan daerah yang

akan dibentuk Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.

5. Penentuan skala prioritas pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika

Nasional di daerah berdasarkan analisis organisasi yang meliputi :

a. Pemetaan Kategori Karakteristik Kerawanan Daerah.

b. Pemetaan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.

c. Penyediaan Lahan Pembangunan Kantor.

d. Fasilitasi Kegiatan P4GN.

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana.

f. Rekomendasi Personel yang akan dipekerjakan.

6. Manajemen Puncak (Top Management) Badan Narkotika Nasional

menyelenggarakan rapat mengenai finalisasi penentuan daerah prioritas

pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.

7. Prosedur pengusulan secara berjenjang, terdiri atas :

a. Untuk tingkat BNNP, surat usulan ditandatangani oleh Kepala BNNP dan

ditujukan kepada Kepala BNN.

b.Untuk ….

17

b. Untuk tingkat BNNK/Kota, surat usulan ditandatangani oleh Kepala

BNNK/Kota dan ditujukan kepada Kepala BNNP untuk disampaikan

kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

8. Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan organisasi.

9. Naskah akademik.

10. Badan Narkotika Nasional dan Pemerintah Daerah menandatangani Nota

Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama setelah mendapat persetujuan

pembentukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang aparatur Negara.

11. Badan Narkotika Nasional mengajukan surat usulan pembentukan Instansi

Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional beserta rancangan

peraturan kepala Badan Narkotika Nasional.

CONTOH 3

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL


JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Dasar Hukum

c. Maksud dan Tujuan

BAB II POTENSI STRATEGIS WILAYAH BNNP dan/atau BNNK/KOTA

a. Aspek Geografis

b. Aspek Sumber Daya Manusia

c. Aspek Pemerintahan

d. Aspek Pendidikan

BAB III ….

18

CONTOH 3




BAB III KONDISI SEKARANG

a. Bentuk Organisasi

b. Dana Operasional

c. Tempat/Lahan Kantor

d. Sumber Daya Manusia

e. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

BAB IV KONDISI DIHARAPKAN

a. Bentuk Organisasi

b. Dana Operasional

c. Lahan/Kantor

d. Sumber Daya Manusia

e. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

BAB V ANALISA URGENITAS PEMBENTUKAN

a. Unsur Pokok

(1) Jumlah Entry Point Narkoba

(2) Jumlah Pecandu Narkoba

(3) Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba

(4) Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba

(5) Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya

b. Unsur Pendukung

(1) SDM

(2) Anggaran

(3) Sarana Prasarana

(4) Angka Prevalensi

BAB VI ….

19

CONTOH 3




BAB VI PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

c. Lampiran-lampiran

20

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL


Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional berupa

penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh terdiri dari:

1. Grand Design vertikalisasi BNN.

2. Keterwakilan setiap Provinsi yang mengusulkan dengan skala prioritas.

3. Beban kerja.

4. Alokasi anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

5. Kriteria penilaian pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.

Kriteria penilaian akan menjadi acuan terhadap penentuan pembentukan Instansi

Vertikal Badan Narkotika Nasional.

A. UNSUR POKOK

Dalam menentukan Unsur Pokok terhadap kriteria penentuan pembentukan

Instansi Vertikal terdiri dari:

1. Jumlah Entry Point Narkoba, dilihat dari jumlah pintu rawan masuk

narkoba (darat, laut, perairan, udara) di daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota didukung data pengungkapan oleh Beacukai atau

tempat rawan yang tidak terjaga.

2. Jumlah pecandu narkoba, dilihat dari data pecandu narkoba di daerah

Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut.

3. Jumlah kasus tindak pidana narkoba, dilihat dari jumlah kasus Narkoba

yang terjadi di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

4. Jumlah tersangka tindak pidana narkoba, dilihat dari data tersangka

yang ditangkap di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut.

5. Jumlah kasus tindak pidana lainnya, di lihat dari jumlah kasus

kriminalitas lainnya.

B. UNSUR PENUNJANG

Dalam menentukan Unsur Penunjang ditentukan berdasarkan ketersediaan

dukungan dari pemerintah daerah berupa sumber daya manusia, anggaran,

sarana prasarana, dan angka prevalensi Provinsi berdasarkan hasil penelitian

BNN.

C.TATA ….

21

C. TATA CARA PENILAIAN

1. Data unsur unsur pokok dan penunjang untuk setiap komponen diberi

bobot persentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya

terhadap beban kerja masing-masing Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang

akan dibentuk.

2. Komponen unsur pokok diberikan nilai maksimal sebesar 80 sedangkan

unsur penunjang diberikan nilai maksimal sebesar 20.

3. Setiap subunsur diberikan bobot berbeda-beda dengan

mempertimbangkan pengaruh terhadap beban kerja masing-masing

BNNP dan BNNK/Kota.

4. Tata cara perhitungan nilai untuk setiap unsur dan subunsur

menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Nilai Unsur Pokok = Jumlah nilai 5 Subunsur

(Nilai Entry Point +

Nilai Pecandu Narkoba +

Nilai Kasus Tindak Pidana Narkoba +

Nilai Tersangka Tindak Pidana Narkoba

+ Nilai Kasus Tindak Pidana Lainnya)

b. Nilai Unsur Penunjang = Jumlah nilai 4 Subunsur

(Nilai SDM + Nilai Anggaran +

Nilai Sarana Prasarana +

Nilai Prevalensi)

c. Cara untuk perhitungannya sebagai berikut :

Nilai Unsur Pokok dan Unsur Penunjang dijumlahkan dan dibuatkan

ranking sesuai ambang batas yang telah ditentukan untuk penentuan

layak atau tidak daerah tersebut menjadi Instansi Vertikal di


D.RINCIAN….

22

D. RINCIAN NILAI UNTUK MASING-MASING UNSUR DAN SUBUNSUR PADA

PERHITUNGAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. UNSUR POKOK

Unsur tersebut terdapat 5 (lima) subunsur, terdiri atas:

a. Jumlah Entry Point Narkoba

Jumlah Entry Point Narkoba Nilai

1 sampai dengan 2 4

3 sampai dengan 4 8

5 sampai dengan 6 12


Lebih dari 8 20

b. Jumlah Pecandu Narkoba

Jumlah Pecandu Narkoba (2 tahun terakhir) Nilai





Lebih dari 60 20

c. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba yang

berada di dalam wilayah (2 tahun terakhir)

Nilai





Lebih dari 100 15

d.Jumlah….

23

d. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba

Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba di

dalam wilayah (2 tahun terakhir)

Nilai





Lebih dari 50 15

e. Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya

Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya berada di

dalam wilayah (2 tahun terakhir)

Nilai





Lebih dari 100 10

2. UNSUR PENUNJANG

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan SDM yang dipekerjakan atau ditugaskan oleh

pemerintah daerah ke instansi vertikal di lingkungan BNN.

SDM Nilai

0 sampai dengan 3 orang 1

4 sampai dengan 8 orang 2

Lebih dari 8 orang 3

b.Anggaran….

24

b. Anggaran

Terdapat ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

yang dihibahkan ke instansi vertikal di lingkungan BNN.

Anggaran Nilai

≤ Rp.100.000.000,- 1

Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,- 2

Lebih dari Rp. 300.000.000,- 3

c. Sarana Prasarana

Ketersediaan tanah, gedung, kendaraan dan meubelair dari

pemerintah daerah ke instansi vertikal di lingkungan BNN.

Sarana Prasarana

(Luas Tanah + Luas Gedung + Kendaraan + Meubelair)

Nilai

≤ 5 1

6 sampai dengan 8 2


Lebih dari 10 4

Dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah

Luas Tanah Nilai

≤ 500 m2 1

501 m2 sampai dengan 1.000 m2 2

lebih 1.000 m2 3

2)Luas….

25

2) Luas Gedung

Luas Gedung Nilai

≤ 500 m2 1

501 m2 sampai dengan 1.000 m2 2

lebih 1.000,- m2 3

3) Kendaraan

Roda Dua Roda Empat Nilai

1 Kendaraan 1 Kendaraan 1

2 kendaraan 2 kendaraan 2

Lebih dari 2 kendaraan Lebih dari 2 kendaraan 3

4) Meubelair

Meubelair Nilai

Tidak Tersedia 1

Tersedia 2

d. Angka prevalensi

Penentuan prevalensi daerah berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh satuan kerja Pusat Penelitian, Data, dan

Informasi BNN pada tahun 2014, yang menghasilkan data

prevalensi sebagai berikut :

PROVINSI % PREVALENSI

Aceh 2,08

Sumatera Utara 3,06

Sumatera Barat 1,80

Sumatera Selatan 1,69

Jambi 1,89

Riau 1,99

Bengkulu 1,88

Lampung ….

26

PROVINSI % PREVALENSI

Lampung 1,52

Kepulauan Bangka Belitung 1,85

Kepulauan Riau 2,94

Banten 2,02

DKI Jakarta 4,74

Jawa Barat 2,34

Jawa Tengah 1,88

Daerah Istimewa Yogyakarta 2,37

Jawa Timur 2,01

Kalimantan Barat 2,01

Kalimantan Selatan 2,01

Kalimantan Tengah 1,95

Sulawesi Barat 2,09

Sulawesi Selatan 2,08

Sulawesi Tengah 2,11

Sulawesi Tenggara 1,59

Sulawesi Utara 2,19

Gorontalo 1,68

Bali 2,22

Nusa Tenggara Barat 1,50

Nusa Tenggara Timur 1,49

Maluku 2,32

Maluku Utara 1,85

Papua 1,23

Papua Barat 1,57

Dengan penilaian sebagai berikut :

Prevalensi Nilai

0 sampai dengan 1,49 2

1,50 sampai dengan 2,99 5

Lebih dari 3,00 10

E.Penetapan….

27

E. PENETAPAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BADAN NARKOTIKA

NASIONAL

Total nilai akhir yang layak dipertimbangkan untuk dibentuk menjadi Instansi

Vertikal Badan Narkotika Nasional dengan ambang batas nilai minimal 50 –

100 (lima puluh sampai dengan seratus).

28

BAB V

PENUTUP

1. Penguatan kelembagaan dan pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan

Badan Narkotika Nasional, merupakan kebutuhan yang mendesak dalam

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika.

2. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pembentukan Instansi Vertikal di


3. Usulan pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional agar tetap

memperhatikan, tingkat kerawanan daerah dan tingkat prevalensi kerawanan

daerah.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya

dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis

yang ada.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 15 Juni 2 0 1 5

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ttd

ANANG ISKANDAR

Paraf :

1. Kasubbag Organisasi : . . .

2. Kabag Ortala : . . .

3. Karo Kepeg & Org : . . .

4. Kabag TU : . . .

5. Karo Umum : . . .

6. Sestama : . . .

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA … KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN

Documents