PERAN PERANGKAT DESA DALAM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S 1) Fakultas Ekonomi Universitas Semarang Disusun oleh: Fitria Utami Ningsih NIM. B.211.15.0221 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG 2019
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAN PERANGKAT DESA DALAM TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Pada Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S 1)
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
Disusun oleh:
Fitria Utami Ningsih
NIM. B.211.15.0221
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEMARANG
2019
vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan
hari ini (Mahatma Gandhi)”
“You will never know the true answer, before you try”
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kedua adik
saya yang selalu memberikan support dan doa dalam penyusunan
skripsi ini dari awal hingga penyusunan skripsi ini telah selesai. Serta
untuk teman – teman yang telah membantu memberikan
dukungan, motivasi serta doa sampai penyusunan skripsi ini selesai.
viii
ABSTRAK
Mendeskripsikan seberapa besar peran perangkat desa dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Rejosari
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang bersifat
deskriptif dimana pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh
menggunakan wawancara lisan dan tertulis. Data sekunder yang digunakan yaitu APBDesa Rejosari Tahun 2017. Obyek penelitian berfokus pada Sekretaris Desa
sebagai informan kunci. Penelitian ini berlangsung dua bulan mulai 28 November 2018 sampai 28 Januari 2019. Teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, triangulasi data serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa Rejosari dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa sudah sesuai
dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Kata Kunci: Peran Perangkat Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan
Keuangan Desa
ix
ABSTRACT
Describe how big the role of village officials in the context of transparency
and accountability of village financial management in Rejosari Village,
Karangawen Subdistrict, Demak Regency, which is guided by Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management.
This research uses a descriptive case study qualitative method in which primary data collection in this study was obtained using oral and written interviews. Secondary data used are Village Rejosari APB 2017. The research
object focuses on the Village Secretary as a key informant. The study lasted two months starting November 28, 2018 until January 28, 2019. The analytical
techniques used included data reduction, data triangulation and conclusion drawing.
The reseach’s result shows that the role of the Rejosari village apparatus
in the context of transparency and accountability in village financial management was in accordance with the guidelines in the Minister of Home Affairs Regulation
No. 113 of 2014.
Keywords: The Role of Village Devices, Transparency, Accountability, Financial
Management Village
xiii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................................. i
Persetujuan Laporan Skripsi ..................................................................................... ii
Pengesahan Laporan Skripsi .................................................................................... iii
Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Yatminiwati, M. 2018. Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir
Kabupaten Lumajang).
Lampiran A : Wawancara Lisan
1. Bagaimana mekanisme musyawarah rencana pembangunan desa
(musrenbangdes) dalam penyusunan APBDesa di Desa Rejosari ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa dalam penyusunan
APBDesa di Desa Rejosari ?
3. Bagaimana penatausahaan keuangan desa di peraturan desa Rejosari ?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan APBDesa dan kendala apa saja yang
dihadapi perangkat desa ?
5. Menurut pendapat bapak, bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban
APBDesa di Desa Rejosari, apakah sudah sesuai dengan pedoman yang
berlaku atau belum ?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pencairan uang dalam APBDesa di
Desa Rejosari ?
Lampiran C : Hasil Wawancara Lisan
Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Darminto, S.Ag sebagai
Sekretaris Desa di Desa Rejosari, pada Selasa, 15 Januari 2019 di Kantor Balai Desa Rejosari.
F : Selamat pagi bapak
D : Pagi F : dengan bapak siapa?
D : pak Darminto F : ya, sebelumnya berbicara dahulu tentang profil informan kunci ya pak.
Bapak ini menjadi informan kunci dalam penelitian skripsi saya, disini
bapak menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa? D : nggih, saya menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 1999 sampai
sekarang kalau ndak salah sampai bulan September F : ini umurnya bapak sekarang berapa tahun? D : umur saya 48 tahun
F : lalu itu eee jenjang pendidikan terakhir apa ya pak? D : S1 mbak, Sarjana
F : Sarjana jurusan apa pak? D : Sarjana Agama F : Ooo Sarjana Agama, nah ini langsung saja ya pak pertanyaannya.
Pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih mekanisme musrenbangdes dalam penyusunan APBDesa di Desa Rejosari ini, itu seperti apa?
D : nggih, jadi kita mengundang lembaga desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian karang taruna kemudian eee linmas, TP PKK, kemudian kita eee undang dalam suatu waktu terkait masalah musdes eee
atau musrenbangdes sehingga aspirasi, usulan, masukan dari mereka eee kemudian nanti kita tetapkan sebagai APBDes tahun yang bersangkutan
begitu F : itu kalau pelaksanaan musrenbangdes sendiri setiap bulan 1x atau kapan? D : musrenbangdes kita laksanakan di akhir tahun berjalan untuk tahun
anggaran berikutnya. Katakanlah misalkan ini tahun anggaran 2017, itu musrenbangdes nya itu disekitar bulan Juni 2018
F : baik lanjut ke pertanyaan selanjutnya pak, kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa disini khususnya bapak sendiri dalam penyusunan APBDesa di Desa Rejosari?
D : yaaa selama ini sih tidak ada kendala mbak. Kita menyusun sudah sesuai RKPDes yang ada
F : tapi kalau mekanismenya sendiri pak, ada kendala apa tidak pak? D : tidak ada. Sekarang APBDes nya menggunakan aplikasi Siskeudes itu. F : berarti aplikasi Siskeudes itu sangat membantu ya pak?
D : iya, membantu kemudian kalau apa tolok ukurnya juga istilahnya terprogram itu tidak ngawur pelaksanaannya
F : selanjutnya bagaimana penatausahaan keuangan desa diperaturan desa
berkenaan? D : ya tetap pakai aplikasi Siskeudes mbak jadi eee dengan adanya Siskeudes
itu seluruh kegiatan mulai dari anggaran kemudian pelaksanaan
kemudian sampai evaluasi, realisasi itu pakai aplikasi Siskeudes itu dan yang melaksanakannya Bendahara Desa
F : lalu mekanisme pelaporan APBDesa dan kendala apa saja yang dihadapi Perangkat desa khususnya bapak?
D : pelaporannya pakai aplikasi Siskeudes juga Kepala Desa lapor ke Bupati
terkait realisasi pelaksanaan APBDes cuma kendalanya itu begini eee dana DD, ADD itu keluarnya mepet diakhir tahun. Katakanlah tanggal 28
Desember, secara otomatiskan pelaksanaannya itu agak molor diawal tahun
F : begitu pak, kalau pembagian DD, ADD di Desa Rejosari ini
pembagiannya bagaimana? D : kalau DD 3 kali tapi kalau ADD 2 tahap istilahnya
F : tetapi pelaporannya diakhir begitu pak? D : iya F : menurut pendapat bapak sendiri, apakah mekanisme pertanggungjawaban
APBDesa di Desa Rejosari sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku atau belum?
D : sudah sesuai, selama kita mengikuti aplikasi Siskeudes insyaallah sudah sesuai pedoman yang berlaku
F : pedomannya pakai apa ya pak?
D : ya pedomannya pakai aplikasi Siskeudes mbak, cuma dasarnya pakai Perbup itu. Biasanya kepada masyarakat pertanggungjawaban APBDes
dengan memasang banner di kantor Balai Desa Rejosari F : yang terakhir pak, bagaimana mekanisme pelaksanaan pencairan uang di
Desa Rejosari dalam APBDesa?
D : mekanismenya begini jadi pertama itu PK atau pelaksana kegiatan mengajukan kepada Sekretaris Desa kegiatan yang akan dilaksanakan,
kemudian Sekretaris Desa mengajukan ke Kepala Desa bahwa kegiatan itu mau dilaksanakan, nahhh kemudian Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk melaksanakan pencairan lewat SPP, SPM.
Kemudian Bendahara ambil uang di Rekening Desa setelah itu diserahkan ke PK atau pelaksana kegiatan, yak kemudian yang
melakukan pertanggungjawaban itu ya pengelola kegiatan sama PK atau pelaksana kegiatan
F : ya pak terima kasih atas waktu dan kesempatannya, jika ada kesalahan
saya mohon maaf D : iya mbak, saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi
ada yang kurang pas nanti bisa direvisi atau kalau jawabannya ada kurang jelas nanti bisa ditindak lanjuti ke saya langsung
F : baik pak. Selamat siang
Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Suprojo, S.ST, MM, Seksi Tata Pemerintahan di Kecamatan Karangawen, pada Rabu, 16 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Karangawen.
F : Selamat siang bapak? P : Siang F : dengan bapak?
P : Suprojo F : jabatan di Kecamatan sebagai
P : Seksi Tata Pemerintahan F : berapa lama menjabat ya pak? P : saya di Karangawen sudah dua tahun
F : jenjang pendidikan terakhir pak? P : jenjang pendidikan terakhir ya S2
F : lalu umur bapak? P : umurnya berapa ya? tahun kelahiran 82, ini tahun 2018 berarti ya 36
tahun. Sudah tua ternyata
F : kedatangan saya kesini ini untuk wawancara untuk penelitian skripsi saya pak, nah saya ingin tahu bagaimana sih eee proses dari awal APBDesa di
Rejosari utamanya itu seperti apa, dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada bapak
P : iya
F : pertanyaan yang pertama itu bagaimana mekanisme musrenbangdes dalam penyusunan APBDesa di Desa Rejosari itu seperti apa?
P : jadi mekanisme musrenbang des ini tentu diawali sebuah visi misi Kepala Desa tepilih. Visi Misi Kepala Desa terpilih ini dalam eee pidato kedesaannya atau kenegaraannya itu kan menyampaikan sebuah cita-cita
yang luhur oleh Kepala Desa sehingga eee visi misi itu dituangkan dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Eee kenapa
tidak lima tahun?, karena menyesuakan dengan masa jabatan Kepala Desa yaitu enam tahun. Nah kemudian setelah RPJMDes disusun itu eee menjadi acuan, kerangka atau konsep berfikir membangun sebuah desa
yang tujuannya tentu membuat desa yang mandiri dan sejahtera. Nah kemudian setelah tebentuk itu, setiap tahun itu menyusun eee namanya
RKPDes. Nah kalau RPJMDes itu selama enam tahun, tentu dalam penyampaian enam tahun itu di break down per tahun. Per tahun itu namanya RKPDes, bagaimana kerja pemerintah desa, nah itu sifatnya
tahunan. Disitu menyangkut setahun kedepan itu ngapain. Nah setelah tesusun RKPDes itu kira-kira di bulan Juli, kemudian desa
menindaklanjuti dengan APBDes. APBDes itu lebih spesifik lagi menyangkut program anggaran kegiatan. Tentu tidak semua yang direncankan dalam RKPDes itu tercover di dalam APBDes, lha ini lebih
spesifik lagi APBDes ini disahkan oleh desa eee tahun H-1, atau misalkan tahun ini APBDes 2019 sudah disahkan di akhir tahun 2018.
Nah musrenbangdes itu biasanya diikuti oleh perangkat desa, tokoh
masyarakat, dll F : desember kemarin itu ya pak? P : iya Desember kemarin itu disahkan eee jadi 1 Januari itu sudah punya
ketetapan APBDes F : sudah itu pak
P : sudah F : selanjutnya, kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa dalam
penyusunan APBDesa di Desa Rejosari?
P : kendala-kendala perangkat desa dalam penyusunan APBDes ini tidak ada
F : kalau khususnya di Desa Rejosari untuk APBDesa 2017 kemarin itu ada kendala tidak pak?
P : kalau kendala penyusunan APBDes Rejosari di 2017 eee kemarin tidak
ada kendala yang berarti ya, jadi semuanya sudah dirangkum dalam RKPDes itu sehingga hanya memilih prioritas yang dijalankan. Lagi-lagi
faktor luas wilayah ini yang menjadi kendala sehingga contoh bangunan fisik itu yang dengan anggaran segitu fisik menjadi sangat prioritas karena jalannya itu juga panjang, luas wilayahnya itu juga besar
dibanding dengan desa-desa di Kecamatan Karangawen lainnya. Terus yang eee saya pikir tidak ada eee terus angka kemiskinan di Desa
Rejosari juga termasuk besar juga sehingga agak kesulitan nanti membagi bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pembangunan dan lain sebagainya.
F : selanjutnya pak, bagaimana penatausahaan keuangan desa diperaturan desa berkenaan?
P : dalam penatausahaan keuangan desa ini ya kemarin sudah kalau tidak salah perbup 49 kemudian berubah menjadi perbup eee 51 itu sudah sesuai dengan aturan yang ada dan itu yang mempermudah itu terangkum
di dalam eee Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes itu yang berwenang Bandahara Desa, jadi ya selama ini tidak ada masalah yang berarti
F : lalu bagaimana mekanisme pelaporan APBDesa dan kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa?
P : ya jadi mekanisme pelaoran APBDesa ini dari Oh ini sudah bicara
kewenangan mengenai eee LPPD dilaporkan dengan kewenangan pemeriksa dari internal itu sudah mungkin secara triwulan itu sudah aktif
itu diadakan eee konsolidasi internal itu dan pelaporan itu nanti karena sudah setiap per triwulan laporan itu sudah di cek katakanlah itu nanti di update juga tidak mengalami banyak kendala
F : itu yang ngecek dari inspektorat? P : yang ngecek dari kita, dari inspektorat juga, eee pertama itu dari kita.
Kemudian dari kita itu ada kasie permas, ada pak Camat kemudian ditindaklanjuti dengan inspektorat dan mungkin eee pihak-pihak yang terkait seperti BPD
F : menurut pendapat bapak, apakah mekanisme pertanggungjawaban APBDesa di Desa Rejosari sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku
atau belum?
P : ya kalau menurut kami mekanisme pertanggungjawaban APBDesa Rejosari sudah sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku perbup dan perdes. Jadi disistem Siskeudes itu sudah nyata
artinya sudah bisa dilihat disitu. Terus mekanisme pertanggungjawabannya itu juga betul betul mulai dari desa itu juga
sudah diawasi oleh BPD, oleh lembaga desa yang lain, oleh perangkat desa sendiri, saya pikir eee masyarakat pada umumnya itu sudah menggamblangkan dari anggaran itu lewat banner besar itu saya pikir
semua masyarakat sudah bisa mengawasi sehingga pertanggungjawaban APBDes ini kemungkinan menyeleweng itu ya sangat kecil
F : lalu pertanyaan yang terakhir pak, bagaimana mekanisme pelaksanaan pencairan uang dalam APBDesa di Desa Rejosari?
P : nah, kalau mekanisme pencairan uang ini tentu didasari pada eee kalau
kemarin itu mungkin perbup 49 terus sekarang menjadi perbup 51 itu ya mekanisme pencairan uang seperti biasa ya ada SPM, ada SPP oleh
Kepala Desa kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian baru bisa dicairkan oleh Bendahara lewat rekening desa. Lha itu ada syarat bertingkat yang harus dipenuhi ada Kepala Desa, ada verifikator
Sekretaris Desa juga Bendahara kemudian itu dicairkan kepada siapa apakah kepada eee kaur tertentu atau TPK
F : sudah pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya bila ada kesalahan maupun perbuatan yang kurang berkenan saya mohon maaf
N : baik, sama-sama. Terima kasih
Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Narto, Ketua BPD di Desa
Rejosari, pada Rabu, 16 Januari 2019 di rumah bapak Narto yang beralamatkan Rimbu Lor.
F : Selamat Pagi bapak
N : Selamat Pagi F : dengan bapak siapa? N : pak Narto
F : bapak di Desa Rejosari menjabat sebagai apa ya pak? N : selaku Ketua BPD
F : dari tahun berapa pak? N : dari tahun 2015 sampai tahun 2020 F : jenjang pendidikan terakhirnya pak?
N : SMA F : lalu umurnya bapak?
N : kalau kelahiran 1967 berarti umur saya 52 tahun F : iya pak. Kedatangan saya kesini untuk penelitian skripsi saya pak tentang
pengelolaan keuangan desa tetapi yang saya teliti khusunya peran
perangkat desanya pak. Ini kan berhubung pak Lurah tidak bisa saya wawancarai karena bapaknya sedang kritis di Rumah Sakit, jadi saya
diarahkan beliau untuk mewawancarai bapak N : iya mbak F : langsung saja ya pak, bagaimana mekanisme musrenbangdes dalam
Penyusunan APBDesa di Desa Rejosari? N : yang sering dilakukan di Desa kami Rejosari itu yang mengadakan kan
dari pihak BPD, biasanya kami mengundang ya Kepala Desa beserta aparaturnya, kemudian tokoh masyarakat termasuk ada LKMD, RT/RW sedesa Rejosari habis itu nanti kita sekaligus membahas bagaimana
mekanisme apa istilahnya tentang musrenbang, mana mana yang akan dimasukkan dan diprioritaskan dalam satu tahun ke depan
F : itu pelaksanaan musrenbangdes itu berapa bulan sekali atau bagaimana pak?
N : kalau musrenbang itu kan biasanya dilakukan di akhir tahun
F : jadi pelaksanaannya satu tahun sekali ya pak? N : iya
F : akapah jika pelaksanaannya satu tahun sekali itu bisa maksimal pak? N : nanti kan diteruskan dalam RPJMDes, nah disitu kelanjutannya dari
Musrenbangdes itu
F : musrenbangdes itu tahap awal ya pak? N : iya, jadi musrenbangdes itu tahap awal biasanya sapai tiga kali tahap
kalau ndak salah sampai Januari juga masih ada. Soalnya begini, musrenbang itu kan untuk menentukan rencana tahun kedepan itu seperti apa dan dibahas di tahun berjalan
F : kemudian pak, kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa khususnya bapak sebagai Ketua BPD dalam penyusunan APBDesa di Desa
Rejosari?
N : ya selama ini tidak menemui adanya kendala, masalahnya kan di Desa kami itu mengutamakan musyawarah mufakat. Nah itu yang kai bina selama ini jadi demokrasi musyawarah mufakat itu yang kami tekankan,
yang penting manjaga kondusifnya desa kita sehingga tidak ada kendala. Lancar saja
F : musyawarah mufakat ini dilaksanakan kapan saja pak? N : tergantung kebutuhan, bisa satu minggu sekali bisa juga tiga minggu
sekali. Kalau ada yang mendadak langsung kita adakan rapat begitu
F : kalau musyawarah itu yang hadir siapa saja pak? N : itu pesertanya BPD, LKMD, perwakilan satu RT satu RW. Rejosari kan
banyak ada 19 RW, lalu ditambah PKK dan lain-lain F : musyawarah itu evaluasi selalu semua peserta diikutsertakan ya pak?, itu
di balai desa pak pelaksanaannya?
N : iya, jadi kalau ada apa-apa tentang desa mereka tahu semua. Tidak ada yang saling menjatuhkan, saling menuduh itu tidak ada
F : jadi selama bapak menjabat disini tidak ada kendala ya pak? N : alhamdulillah F : pertanyaan selanjutnya bagaimana penatausahaan keuangan desa
diperaturan desa berkenaan? Penatausahaan keuangan desa itu seperti apa?
N : eee penataan keuangan ya? F : iya, penatausahaan keuangan itu ditata seperti apa begitu pak? N : biasanya menggunakan itu mbak, sistem keuangan desa kalau yang
sering tak dengar ya Siskeudes itu, menggunakan aplikasi tetapi yang mengelola Bendahara Desa. Jadi gini setiap belanja tanggal itu langsung
masuk aplikasi sehingga pada akhir laporan tidak bertele-tele F : Ooo begitu, jadi tepat waktu ya pak pelaksanaan di Desa Rejosari ini N : iya, ya jadi ndak ada laporan bikin-bikinan ndak ada di Desa saya, begitu
hari ini, tanggal ini ada belanja bahkan saya suruh menentukan jamnya sekalian nanti pada saat penyusunan akhir laporan itu enak
F : biar transparan begitu ya pak N : nah seperti itu F : lalu mekanisme pelaporan APBDesa itu seperti apa dan kendala yang
dihadapi bapak sendiri dalam membuat pelaporannya itu seperti apa N : gini, kalau pelaporan itu biasanya, kan namanya pertanggungjawaban
pemerintah desa ya itu nanti BPD diundang, lalu pemerintah desa melaporkan ini ini ini sudah dilakukan lha nanti gimana BPD. Lha kalau BPD ya oke pak sudah ndak ada masalah lha itu kan pemberitahuan, baik
semua lha laporannya kan yang tau Bupati lewat Camat F : Ooo lewat camat
N : ya jadi BPD tidak kapasitas untuk, ya istilahnya Pak Lurah dengan Sekretaris Desa itu membacakan LPPD bahwa tahun ini sudah dilaksanakan program ini ini ini, lha setelah sudah diacc oleh semua
anggota BPD, ya sudah laporan langsung dinaikkan ke Bupati lewat Camat. Tergantung nanti ada evaluasi apa tidak itu terserah yang
diatasnya. Kendalanya mungkin pencairan DD di akhir tahun
F : selama bapak menjabat berarti belum pernah ada evaluasi dari Camat? N : ya kalau ada kan masalah teknis bukan masalah yang substansinya, kalau
teknis ya mungkin formatnya kurang bagaimana begitu tapi masalah
substansinya ndak masalah F : tapi terkhusus APBDes tahun 2017 kemarin itu ada evaluasi dari Camat
atau tidak pak?
N : kalau saya bilangnya tidak dievaluasi, tapi bilangnya teknisnya saja yang
kadang kadang, kan begini Peraturan Bupati itu kan kadang berubah berubah sehingga ini laporan seperti ini jan e wingi wes bener
gampanganne tapi setelah ada petunjuk dari apa namanya atasan Bupati Sekwilda nanti ada perubahan lagi jadi lama. Termasuk juga pencairan seperti itu jadi sebetulnya ini sudah manut atas tapi yang diatas ada
peraturan lagi yang tidak boleh ditabrak itu. Ya terpaksa kita harus ngikuti, keterlambatan seperti itu biasanya
F : kemarin tidak ada evaluasi begitu ya pak? maksudnya evaluasi perubahan APBDesa itu kan ada
N : ndak ada. Ooo kalau itu ya jelas ada, orang namanya anggaran setiap
akhir tahun pasti kan ada yang diprioritaskan, perubahan pasti ada F : Ooo berarti yang tahun anggaran kemarin itu ada ya pak?
N : tetap ada, tiap-tiap tahun kan ada. Soalnya katakanlah lelang kan Bulan 10, ternyatakan lelang itu diperuntukkan untuk tahun berikutnya. Misalnya tahun ini ya ada lelangan tapi hasilnya dipakai untuk
pengerjaan atau pembangunan desa tahun depan karena tahun ini pun masih membutuhkan dana, kan kita ada anggaran perubahan lha itu nanti
diselipkan disitu. Namanya anggaran perubahan desa, negara pun begitu kok pokoknya kita mengacu dari undang-undang dari atas.
F : selanjutnya pak, menurut pendapat bapak sendiri, apakah mekanisme
pertanggungjawaban APBDesa di Desa Rejosari itu sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku atau belum?
N : sudah menurut saya, sudah berjalan baik, sudah berlaku. Intinya kami di pemerintahan paling bawah ini kan selalu mengikuti prosedur dari atas,
jadi kalau kami tidak ada payung hukum dari perbup ya kami ndak bisa
melakukan, nanti salah makannya perbup itu ya menjadi acuan menjadi payung hukum disamping perdes itu sendiri. Perdes itu pun tidak boleh
menabrak aturan yang lebih tinggi itu kan begitu agar sinkron. Biasanya di balai desa juga ada banner yang dipasang juga tentang APBDes.
F : nah itu kan kemarin saya juga eee lihat perbup juga, teus saya lihat di
Desa Rejosari itu paling banyak mendapatkan DD, ADD N : ya kelihatannya begitu, soalnya maaf ya desa kami itu paling banyak ya
sing ra nduwe itu banyak, yang miskin itu banyak. Patokannya kan begitu biasanya, yawis maklumlah. Masalahnya kalau saya lihat sejak dulu di desa kami itu rentan miskin banyak sekali bahkan ini untuk bantuan
bantuan yang sifatnya nasional itu juga kami sedih. Sedihnya kenapa yang kemarin dapat bantuan tahun yang lalu ya dapat bantuan ya tapi
tahun sekarang seharusnya tidak layak mendapat bantuan, tapi malah
tetap mendapat bantuan terus. Lha ini yang akan kami bahas dengan Pak Lurah
F : Ooo begitu, iya pak
N : makannya Pak Lurah ya, pak... untuk menjaga supaya rakyat e dewe kui ora terlalu nganu yowis, yang sekiranne dimasukke ning miskin kui
gampang, aku ngono. Yang penting tidak dikorupsi, aku ngono F : yang terakhir pak, bagaimana mekanisme pelaksanaan pencairan uang
dalam APBDesa di Desa Rejosari?
N : kalau mekanisme pencairan uang, BPD kan tidak diperbolehkan untuk mencampuri teknis pencairan uang tetapi yang saya tau lewat rekening
desa. Yang tau itu Pak Lurah sama Pak Sekdes selaku eee perencana. Jadi, beliaulah yang tahu, yang penting tahunya kami apa-apa yang telah diputuskan dalam rapat musrenbang atau APBDes atau musdes itu harus
jelas begitu. Selama ini ya ndak ada keluhan, dari bendahara juga tak tanya gimana pak? Ndak ada gitu yowis
F : ya pak, teima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya, eee kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf
N : iya ndak papa, sama-sama
Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Zaini, S.Pd sebagai Staf
Kaur Keuangan di Desa Rejosari, pada Selasa, 15 Januari 2019 di rumah bapak Zaini yang beralamatkan Rimbu Lor.
F : Selamat sore bapak Z : iya F : perkenalkan saya Fitria Utami dari Universitas Semarang, kedatangan
saya disini untuk penelitian skripsi saya. Nah penelitian saya itu tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa khususnya di
Desa Rejosari. Perkenalan dulu ya bapak, ini dengan bapak? Z : Ahmad Zaini F : bapak Zaini di Desa Rejosari bagian apa pak?
Z : saya disini dibagian staf Kaur Keuangan F : sudah berapa lama bapak menjabat?
Z : sudah 4 tahun F : jenjang pendidikan terakhirnya apa pak? Z : saya S1 Jurusan Bahasa Indonesia
F : umurnya pak? Z : saya 31 tahun
F : baik langsung pertanyaan saja ya pak, bagaimana mekanisme musrenbangdes dalam penyusunan APBDesa di Desa Rejosari?
Z : mekanisme itu sebelum anggaran kita buat, mengadakan rapat
musrenbang yang dihadiri ada BDP, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, terus perangkat desa, ada dari PKK, ada guru madin, karang taruna, linmas semua diundang
F : ya pak, selanjutnya kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa khususnya bapak dalam penyusunan APBDesa di Desa Rejosari?
Z : kendalanya tidak ada dan dalam hal penyusunan APBDesa kita sesuai RKPDes tinggal memilih kegiatan apa saja yang akan dianggarkan dalam APBDesa itu
F : kalau menentukan skala prioritasnya ya pak? Z : Kalau skala priortasnya kita sudah tahu, cuma terkadang orang itu minta
semua keinginan mereka untuk didanai F : Jadi mereka ingin semua terrealisasi ya pak? Z : iya seperti itu mbak
F : lalu bagaimana penatausahaan keuangan desa di peraturan desa berkenaan?
Z : keuangannya itu sekarang menggunakan sistem aplikasi Siskeudes dan yang bertanggung jawab itu Bendahara Desa
F : menurut bapak sendiri Siskeudes ini apakah sudah maksimal dalam
membantu pengelolaan keuangan desa Rejosari atau belum? Z : itu sangat membantu
F : kalau kendalanya dalam mengoperasionalkan Siskeudes apa pak? Z : kendalanya tidak ada, lancar semua
F : baik pak, kemudian bagaimana mekanisme pelaporan APBDesa dan
kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa terkhusus bapak? Z : pelaporannya ya kita nanti di akhir tahun itu ada namanya LPPD
(Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana) APBDes, itu nanti kita
dari semuanya kita lapor kepada BPD. Lalu ada juga yang dari DD (Dana Desa), ada yang dari ADD (Alokasi Dana Desa), ada dari PAD
(Pendapatan Asli Desa) nah kalau dari DD dan ADD itu ada dari pihak inspektorat sama dari pihak dispermades 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) juga Pak Camat itu ke desa. Ya untuk melakukan
survey, melakukan cek lokasi, melakukan cek berkas F : itu pelaksanaannya sekitar bulan apa pak?
Z : ya sekitar bulan Januari. F : lalu kendalanya dalam melaporkan APBDes yang dihadapi itu apa pak? Z : kendalanya ya, terkadang itu keluarnya DD itu mepet mbak, di akhir
Desember F : Ooo mepet ya pak. Padahal dari inspektorat itu ngeceknya di Bulan
Januari ya pak Z : iya. Jadi kita harus tanggal 31 Desember itu selesai semua, ya proyeknya
semuanya harus selesai
F : menurut pendapat bapak, apakah mekanisme pertanggungjawaban APBDesa di Desa Rejosari sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku
atau belum? Z : sudah F : itu pedomannya sesuai apa pak?
Z : ya kita sesuai arahan dari Kecamatan, lalu pedomannya sesuai pada aplikasi Siskeudes serta perda dan perbup. Kemudian mekanisme
pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait APBDes dengan banner di Balai Desa
F : kalau ada proyek yang belum selesai di akhir tahun itu bagaimana ya
pak? Z : ya harus selesai
F : apakah pernah ada proyek yang belum selesai pak? Z : biasanya proyek belum cair tapi sudah dikerjakan dulu, jadinya akhir
tahun sudah selesai
F : kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan pencairan uang dalam APBDesa di Desa Rejosari?
Z : mekanismenya itu sendiri-sendiri. Yang dari Alokasi Dana Desa itu keluarnya 60%, 40%. Kita pencairan dulu 60% keluar 60% lalu kita pencairan 40% lalu keluar 40%. Kalau yang Dana Desa itu keluarnya
20%, 40%, 40% lalu kalau yang PAD itu hasil asli pendapatan desa dari bengkok balai desa itu keluarnya bulan Oktober
F : lalu mekanismenya pak? Z : mekanismenya ya PK mengajukan kepada Sekretaris Desa, nanti
Sekretaris Desa dimintakan persetujuan ke Kepala Desa, dari Kepala
Desa nanti memerintahkan Bendahara untuk melakukan pembayaran seperti itu
F : untuk pembayaran itu sendiri, apakah semua transaksi melalui kas desa
sendiri atau lewat rekening apa pak? Z : rekeningnya sekarang diatur satu rekening F : itu yang bertanggungjawab siapa pak?
Z : bendahara F : jadi semua transaksi masuknya satu rekening begitu pak?
Z : iya, masuk ke satu rekening desa, dan Siskeudes itu mengcover semuanya dari DD, ADD, PAD itu semua jadi satu
F : iya pak, teima kasih atas waktunya sudah mau menyempatkan saya
wawancarai untuk penelitian saya ini, bila ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf
Z : ya sama-sama
Lampiran D : Tabel Reduksi dan Triangulasi Data
Tabel
Reduksi dan Triangulasi Data
No. Pertanyaan Informan kunci
Darminto, S.Ag
Informan lain (a)
Suprojo, S.ST, MM
Informan lain (b)
Narto
Informan lain (c)
Ahmad Zaini, S.Pd
1. Bagaimana mekanisme musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) dalam penyusunan APBDesa di Desa Rejosari ?
Mengundang lembaga desa (BPD dan LKMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, linmas, TP PKK. Musrenbangdes di laksanakan akhir tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya disekitar bulan Juni.
Diawali sebuah visi misi Kepala Desa tepilih lalu dituangkan dalam RPJMDes, setiap tahun menyusun RKPDes kemudian desa menindaklanjuti dengan APBDes. Musrenbangdes diikuti oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dll.
Mengundang Kepala Desa beserta aparaturnya, tokoh masyarakat termasuk LKMD, RT/RW sedesa Rejosari. Membahas bagaimana mekanisme musrenbang, mana mana yang akan dimasukkan dan diprioritaskan dalam satu tahun kedepan. Pelaksanaannya diakhir
tahun.
Mekanisme itu sebelum anggaran di buat, mengadakan rapat musrenbang yang dihadiri ada BDP, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, terus perangkat desa, ada dari PKK, ada guru madin, karang taruna, linmas semua diundang.
2. Kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa dalam penyusunan APBDesa di Desa Rejosari ?
Tidak ada kendala, penyusunannya sesuai RKPDes.
Tidak ada kendala yang berarti ya, jadi semuanya sudah dirangkum dalam RKPDes itu sehingga hanya memilih prioritas yang dijalankan.
Tidak menemui adanya kendala.
Tidak ada kendala. Dalam hal penyusunan APBDesa kita sesuai RKPDes tinggal memilih kegiatan apa saja yang akan dianggarkan dalam APBDesa.
3. Bagaimana penatausahaan keuangan desa di peraturan desa
Rejosari ?
Menggunakan aplikasi Siskeudes. Di Siskeudes itu seluruh kegiatan mulai dari anggaran kemudian pelaksanaan kemudian sampai evaluasi, realisasi itu sudah ada dan yang melaksanakannya Bendahara Desa.
Penatausahaan keuangan desa kalau tidak salah perbup 49 kemudian berubah menjadi perbup 51 itu sudah sesuai dengan aturan yang ada dan itu yang mempermudah penatausahaan dan terangkum di dalam Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes yang berwenang Bandahara Desa.
Menggunakan sistem aplikasi Siskeudes tetapi yang mengelola Bendahara Desa.
Keuangannya menggunakan sistem aplikasi Siskeudes dan yang bertanggung jawab
itu Bendahara Desa.
4. Bagaimana mekanisme pelaporan APBDesa dan kendala apa saja yang dihadapi perangkat desa ?
Mekanisme pelaporan APBDes dihadapan BPD Desa Rejosari dan secara tertulis menyampaikan LPPD kepada Bupati lewat Camat Karangawen. Kendalanya terkadang keterlambatan pencairan DD tahap 2 di akhir tahun anggaran.
LPPD dilaporkan dengan kewenangan pemeriksa dari internal pertama yang ngecek dari Kecamatan kemudian ditindaklanjuti dengan inspektorat dan pihak-pihak yang terkait
seperti BPD.
Pak Lurah dengan Sekretaris Desa melaporkan LPPD bahwa tahun ini sudah dilaksanakan program apa saja. Setelah sudah diacc oleh semua anggota BPD, laporan langsung dinaikkan ke Bupati lewat Camat. Kendalanya pencairan DD di akhir tahun.
Pelaporannya di akhir tahun ada namanya LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana) APBDes, nanti lapor kepada BPD. Setelah itu ada dari pihak inspektorat juga dari Pak Camat. Kendalanya terkadang itu keluarnya DD itu mepet di akhir
Desember.
5. Menurut pendapat bapak, apakah mekanisme
Sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku baik itu Perda maupun
Sudah sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan
Sudah sesuai dan sudah berjalan baik. Intinya kami di pemerintahan
Sudah sesuai, pedomannya ada dari Kecamatan juga perbup.
pertanggungjawaban APBDesa di Desa Rejosari sudah sesuai dengan pedoman yang
berlaku atau belum ?
Peraturan Bupati Demak. Biasanya kepada masyarakat pertanggungjawaban APBDes dengan memasang banner di kantor Balai Desa Rejosari.
yang berlaku. Di Siskeudes itu sudah jelas semuanya bahkan ada banner di balai desa sehingga masyarakat umum ikut mengawasi.
paling bawah selalu mengikuti prosedur dari atas. Perbup menjadi acuan disamping perdes. Biasanya di balai desa juga ada banner yang dipasang juga tentang APBDes.
Kemudian mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait APBDes dengan banner di Balai Desa.
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pencairan uang dalam APBDesa di Desa Rejosari ?
Pengelola Kegiatan (PK) mengajukan kepada Sekretaris Desa terkait pelaksanaan kegiatan, kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa tekait akan dimulainya kegiatan. Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk mencairkan dana kegiatan tesebut, setelah itu Bendahara Desa mengambil Dana di Rekening Desa dan menyerahkan dana tersebut kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Mekanisme pencairan uang ada SPM dan SPP oleh Kepala Desa kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian baru bisa dicairkan oleh Bendahara di rekening desa. Kemudian dicairkan kepada siapa, apakah
kaur tertentu atau TPK
Mekanismenya, Pak Lurah dan Pak Sekdes selaku perencana serta Bendahara yang mencairkan uang di rekening desa, jadi mereka yang tahu, yang penting tahunya kami apa saja yang telah diputuskan dalam rapat musrenbang atau APBDes atau musdes itu harus jelas.
Mekanismenya, PK mengajukan kepada Sekretaris Desa, nanti Sekretaris Desa dimintakan persetujuan ke Kepala Desa, dari Kepala Desa nanti memerintahkan Bendahara untuk melakukan pembayaran masuk ke rekening desa.