PERAN PENGELOLA ZAKAT DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF pada BAZNAS KabupatenTangerang Banten SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Oleh: ANGGUN SUKMAWATI NIM 1112046300015 KONSENTRASI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016 M
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAN PENGELOLA ZAKAT DALAM PENYALURAN
DANA ZAKAT PRODUKTIF
pada BAZNAS KabupatenTangerang Banten
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh:
ANGGUN SUKMAWATINIM 1112046300015
KONSENTRASI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2016 M
v
ABSTRAK
ANGGUN SUKMAWATI (1112046300015), Peran Pengelola Zakat Dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif pada BAZNAS KABUPATEN TANGERANG, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1437 H/2016 M.
Salah satu bagian dari manajemen yang paling menentukan dari tata kerja sebuah badan, perusahaan yaitu pengelolaan. Sebuah lembaga zakat yang menggunakan pengelolaan zakat dalam sistem pengelolaannya yaitu BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten, dalam mengelola zakat produktif. Fungsi pengelolaan dana zakat ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan zakat produktif dapat dikelola dengan baik, sehingga bantuan yang diberikan kepada mustahik dapat berguna dan dikelola dengan baik, mengingat pentingnya pengelolaan dalam berbagai kegiatan, penelitian ini bermaksud meneliti pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten dalam penyaluran dana zakat produktif. Apakah mempunyai wewenang untuk mengelola dana produktif atau belum, dan ingin mengetahui kendala apa yang terjadi sehingga dana produktif tersebut mengalami kemacetan pada saat ini.
Penelitan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, interview,dan wawancara, dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan membandingkan konsep penyaluran secara teori dengan membandingkan konsep penyaluran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten, adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah pengelola zakat (amil) BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten, sedangkan subyek penelitian ini yaitu peran pengelola zakat dalam penyaluran dana zakat produktif.
Hasil penelitian ini yang telah diperoleh mengenai peran pengelola zakat dalam penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS KABUPATEN TANGERANG BANTEN, maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif di BAZNAS diperoleh dari penyisihan dana zakat serta hasil infaq dan sedekah dari masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam menyalurkan dan mengelola dana produktif ada 5 yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya agunan/jaminan untuk mengembalikan uang, tidak ada sanksi, jarak tempuh yang di setiap tahunnya menjadi kendala bagi para mustahik untuk mengembalikan dana produktif secara rutin, serta kurangnya SDM/amil zakat seebagai penghimpun dan pengelola dana zakat.
BAB VPENUTUP ......................................................................................... 69
A. Kesimpulan ............................................................................ 69
B. Saran-saran ............................................................................ 70
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 71 LAMPIRAN
12
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Problematika kehidupan umat Islam sangatlah kompleks, kemiskinan,
kebodohan kelatarbelakangan merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia
yang mayoritas adalah umat Islam.1Kemiskinan merupakan satu kondisi
kekurangan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok sebagai
cirinya.Kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan sosial, dan kurangnya
perasaan solidaritas sosial.2Perhatian Islam terhadap kemiskinan sangat besar,
kemiskinan tidak dapat diatasi dengan tablighakan tetapi tindakan
nyata.Santunan keagamaan melakukan salah satu pendekatan untuk mengatasi
kemiskinan oleh karena itu agama-agama dunia mewajibkan pemeluknya untuk
memiliki perhatian pada orang miskin dan berusaha memecahkan kesulitannya.3
Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan seluruh
bangsa Indonesia yang memerlukan kepedulian semua pihak, pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat.Pemerintah telah mencoba berusaha menangani
permasalahan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan kegiatan namun
1Fuad Amsari, Islam Kafafah dan Aplikasinya ,(Jakarta: GIP, 1995), Cet. 1, h. 208.2Muhammad Quraisy Shihab, Kemiskinan dalam wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1994),
h. 35.3 Abi Yaflie, Pengelolaan Zakat Secara Profesional, (Bandung: Mizan , 1995), h. 231.
2
permasalahannya tidak pernah tuntas. Hal ini disebabkan jumlahnya relatif besar,
persebaran permasalahan cukup luas, serta fasilitas yang terbatas.
Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang
kesejahteraan hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi.Ini
merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari
kemiskinan dan kemelaratan.Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial
Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.
Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu
sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat
yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-
kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat
pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam
program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat
produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.4
Pengelola zakat atau badan amil zakat adalah orang atau lembaga yang
mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para
muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada
para mustahik yang berhak menerimanya.BAZNAS adalah lembaga yang
melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 1 butir 7).Peraturan
BAZNAS tercantum dalam Pasal 5-Pasal 16 UUPZ. BAZNAS merupakan badan
4 Mila Sartika, “pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahikpada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. II, No. 1, Juli(2008), 76.
3
non struktural pemerintah yang berkedudukan di Ibu kota negara Indonesia.
Tugas BAZNAS yaitu mengelola zakat secara nasional, dengan cara
menyalurkan menyelenggarakan fungsi: perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu
BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat, setelah mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri
dan wajib melaporkan hasil pelaksanaanya kepada BAZNAS secara berkala.5
Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki
kelebihan harta atau biasa disebut dengan para aghniya’.Agar zakat mampu
memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi
zakat harus dioptimalkan.Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk
membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan
pendapatan bagi mereka.
Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari
muzakki kepada mustahik, akan tetapi lebih baik dikelola dengan lembaga yang
benar-benar khusus menangani zakat, serta memenuhi persyaratan tertentu, yang
disebut dengan amil zakat.6Adanya pengelola zakat atau amilzakat diharapkan
5 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah, (Jakarta: Gema Insani,1998), h. 129
6 Didin Hafidudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.52, cet-1.
4
mampu mengolah zakat lebih produktif dan lebih baik dalam mendistribusikan
zakat kepada yang lebih berhak untuk menerimanya. Pengelolaan zakat
merupakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pendistribusian terhapad zakat
serta melakukan pendayagunan terhadap zakat.
Menurut Didin Hafidhuddin BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat
yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan
kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan
baik.Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik
dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan
rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin mengikat kualitas keimanan
dan keIslamannya.7
Penyaluran dana zakat pada awalnya lebih didominasi pada pola
pendistribusian konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih
mutahkir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara
produktif. Dalam bentuk distribusi zakat produktif ini yaitu biasa diwujudkan
dalam bentuk permodalan baik untuk proyek sosial atau menambah usaha
pemodal kecil.
Berdasarkan laporan Direktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) bahwa kepercayaan masyarakat pada amil atau penghimpun zakat
mulai meningkat dari tahun ke tahun. Zakat yang berhasil dihimpun pada tahun
2011 sebanyak Rp1,73 triliun, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak Rp2,2
7Artikel diakses pada 13 Juni 2016 pukul 10:18 WIB http://download.portalgaruda.org/article.php
5
triliun. Peningkatan besaran dana zakat yang terhimpun tiap tahunnya berkisar 15
sampai 30 persen. Kepercayaan masyarakat ini meningkat seiring dengan zakat
yang semakin transparan, dilakukan audit dan kemudian dilakukan publikasi.
Bahkan pada tahun 2013, BAZNAS juga menargetkan dapat mengumpulkan
dana zakat sebanyan Rp3triliun.8
Berbicara mengenai zakat, masalah yang terpenting dan tidak boleh
dilupakan adalah peran LAZ/BAZ selaku pengemban amanah pengelolaan dana
zakat. BAZNAS Kabupaten Tangerang adalah lembaga amil zakat yang
bertanggung jawab mengelola serta menyalurkan dana zakat infaq shedekah
(ZIS) di sekitar Kabupaten Tangerang Banten.
Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten dalam
menghimpun dana ZIS adalah dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat
(UPZ). Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan
Amil Zakat di semua tingkatan Kecamatan dengan tugas mengumpulkan zakat
untuk melayani Muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi
pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.9
Setelah UPZ di masing-masing wilayah kerjanya berhasil mengumpulkan
dana ZIS, maka setiap UPZ menyetorkan dana tersebut dengan cara dikirim ke
BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten melalui 3 nomor rekening BJB yang ada
8http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/08/05/5793/riset-baznas-idb-dan-ipb-potensi-zakat-2011-capai-rp-217-t.html diakses pada 13 Juni 2016 pukul 16:20 WIB
9 Artikel diakses pada 14 Februari 2016 pukul 10:31 WIB http://pusat.baznas.go.id/upz/
yaitu No.Rek zakat 01200330004199, No.Rek infak 01200330072651 dan
No.Rek shodaqoh 0301003467.10
Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten
dikelompokkan dalam dua bagian yaitu secara konsumtif dan produktif.
Tabel 1.1
Tahun
Jumlah
Dana
Zakat
Penyaluran
Konsumtif
Penyaluran
Produktif
2011 2,01 Milyar1,85
Milyar(86,66%)
150 Juta
(13,34%)
2012 2,39 Milyar2,29 Milyar
(75,58%)
98 Juta
(24,42%)
2013 2,84 Milyar2,74 Milyar
(70.95%)
98 Juta
(29,05%)
2014 2,89 Milyar2,84 Miliyar
(42,16%)
50 Juta
(57,84%)
Sumber : Arsip Kantor BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten
Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Tangerang Banten tahun 2011,
2012, 2013 dan 2014 penerimaan dana tersebut meningkat tiap tahunnya. Namun
pada penyalurannya, dana produktif mengalami masalah, terutama dalam
pengembaliannya.
10Abdul Azis, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi padaBaznas Kabupaten Tangerang (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2015), h.7.
Siti Muflihah Alwan“Kontribusi BMTTerhadapPemberdayaanEkonomi Perempuan”Konsentrasi PerbankanSyariah, FakultasSyariah dan Hukum,UIN Jakarta tahun 2011.
Ade Khairani Nasution“Strategi PengelolaanDana Zakat DalamPemberdayaanEkonomi Ummat”Konsentrasi PerbankanSyariah, FakultasSyariah dan Hukum,UIN Jakarta Tahun2012.
Skripsi ini membahastentang konstribusiBMT terhadappemberdayaanekonomi perempuan diwilayah TangerangSelatan dan upaya-upaya yang dilakukanBMT tersebut dalamrangka pemberdayaanekonomi perempuan disekitarnya. Penelitianini dilakukan di BMTWilayah TangerangSelatan pada tahun2011.
Skripsi ini fokusmembahas strategi dankosep pengelolaandana Zakat dalamPemberdayaanEkonomi Umat.Penelitian inidilakukan Baitul MaalHidayatullah Jakartapada tahun 2011.
Mawan Dwiono“Kinerja BAZDABANTEN DalamPemberdayaanEkonomi MasyarakatPerspektif BalanceScorecards”.Konsentrasi PerbankanSyariah, FakultasSyariah dan Hukum,UIN Jakarta tahun 2013.
Aditya Ramadhan“AnalisaPemberdayaan ZakatDalamMensejahterakanPerekonomianMustahik”Konsentrasi PerbankanSyariah, FakultasSyariah dan HukumUIN Jakarta tahun 2013.
Skripsi ini membahastentang pengelolaanzakat BAZ Banten dananalisa kinerja BAZBanten dengan metodeBalance Scorecars.Penelitian inidilakukan di BAZDAProvinsi Banten padatahun 2012.
Skripsi ini membahastentang pengembaganzakat bersifatproduktif dengan caradijadikannya danazakat sebagai modalusaha untukpemberdayaanekonomi penerimanya,dan supaya fakirmiskin dapatmembiayaikehidupannya secarakonsisten. Penelitianini dilakukan diLembaga Amil ZakatSejahtera UmmatPondok ArenTangerang pada tahun
SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak
menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.4
Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan
pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta
yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan
bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-
Taubah:103
ن ك لوتك س ص إن لیھم ع ل ص بھا و یھم ك تز و ھم قة تطھر د ص لھم و أم ن م ذ خلیم یع ع م س الله و )١٠٣(التوبة: لھم
Artinya:
“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supayadengannya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dandoakanlah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagimereka.Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (QS.AT-Taubah: 103).
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa:
قة تطھر ھم د ص لھم و أم ن م ذ یھم بھاخ ك تز و (Ambillah zakat dari
sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka) Di sini Nabi Muhammad saw diperintah: Ambillahatas nama Allah
sedekah, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka
serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta
mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang
terbaik; dengannyayakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau
membersihkanharta dan jiwa mereka dan mensucikan jiwa lagi
4 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern ,(Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.
21
mengembangkan harta mereka.5
Zakat terbagi menjadi dua: Zakat Harta dan Zakat Fitrah:
a. Zakat Fitrah
1) Pengertian zakat fitrah
Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-
laki maupun perempuan, besar dan kecil, merdeka dan hamba
sahaya.Tujuannya untuk membersihkan jiwa/diri seseorang yang sudah
melaksanakan puasa.6
2) Hukum zakat fitrah
Zakat fitrah hukumnya Fardhu A’in bagi tiap-tiap orang islam
yang mengalami hari raya idul fitri sebelum shalat Ied, yang wajib
membayar zakat fitrah adalah:
a) Orang yang beragana Islam
b) Orang yang berada di dalam tanggungannya seperti istri, ibu,
bapak, pembantu yang tinggal seruma dan menjadi tanggung
jawabnya.
3) Waktu pembayaran Zakat Fitrah
Beberapa waktu yang diperbolehkan, wajib, sunnah, makruh dan
haram pada saat pembayaran zakat fitrah adalah:
a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadhan sampai
a) Binatang ternak, seperti unta, sapi, kerbau dan kambing
b) Barang-barang tambang, seperti emas dan perak
c) Hasil tanaman, seperti padi, jagung, gandum dan sagu.
d) Buah-buahan, seperti kurma dan anggur
e) Harta terpendam (rikaz)
f) Barang dagangan atau perniagaan
g) Uang kertas
4) Haul dan Waktu mengeluarkan Zakat Mal
Kewajiban mengeluarkan zakat harat kekayaan tidak harus disyaratkan
haul (genap satu tahun), tetapi setelah seseorang merasa cukup;
a) Harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai haul yaitu:
binatang ternak, emas dan perak, serta barang perniagaan atau
perdagangan.
b) Harta yang wajib dizakati, tidak perlu mencapai haul, yaitu: biji-
bijian dan buah-buahan (waktu mengeluarkan zakatnya pada hari
memetiknya atau saat panen), Rikaz/harta terpendam yang
ditemukan (pengeluaran zakatnya pada waktu benda ditemukan.
5) Macam-macam zakat mal
a) Zakatun Nuqud, yaitu zakat harta kekayaan seperti emas, perak,
logam mulia, batu permata, rumah, tanah kendaraan, uang dan
lain-lain.
26
b) Zakatul Tijarah, yaitu zakat semua barang-barang yang
diperdagangkan.
c) Zakatun An’am, yaitu zakat binatang ternak (unta, sapi, dan
kambing).
d) Zakat Zira’ah, yaitu zakat pertanian dan zakat perkebunan seperti
gandum, padi, jagung dan lain-lain.
Dalam zakat fitrah yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah
semua orang Islam, sedangkan dalam zakat mal yang mampu
mengeluarkan zakatnya adalah orang Islam yang mampu saja.
2. Hikmah dan Manfaat Zakat
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan
manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang
yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan
zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.13
Hikmah dan manfaat tesebut antara lain terseimpul sebagai berikut:14
Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri
nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang
tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan
13Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 82.
14Didin Hafidhuddin, Anda Bertanya tentang Zakat Infak & Sedekah Kami Menjawab,(Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional), h. 20-25.
27
ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang
dimiliki.
Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk
menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah
kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah
SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri,
dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka
melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang
berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan
untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak
memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi
kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
Keempat, sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun
prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan,
kesehatan, sosilan maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas
sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang
yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan
miskin maupun sabilillah.
Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu
bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian
28
dari hak orang lain dari harta kita yang kitaa usahakan dengan baik dan benar
sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan
salah satu instrument pemerataan pendapatan.Dengan zakat yang dikelola
dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus
pemerataan pendapatan, economic with equity.15Akumulasi harta di tangan
seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT,
sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surah al-Hasyr: 7
بى لذي القر و سول للر ى فللھ و القر أھل ن سولھ م لى ر ع ا أفاء الله م م نك م نیاء الأغ دولة بین لا یكون كي بیل الس ابن و اكین س الم ى و الیتام و
ذوه سول فخ م الر ا آتاك م ید و د ش الله إن اتقوا الله نھ فانتھوا و ع م ا نھاك م وقاب ( )٧الحشر:الع
“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yangberasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat(Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yangdalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orangkaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu makaterimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Danbertakwalah kepada Allah.Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Hasyr: 7)
Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang
beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran
Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga
15Al-Qurthubi, al-Jaami’li Ahkam Al-Qur’an, (Beirut: Daar el-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h.156.
29
memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup
diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba untuk menjadi muzakki.
3. Tujuan zakat
Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahik
(orang-orang yang berhak menerima zakat) dari kemiskinan, bahkan merubah
mereka dari mustahik menjadi muzakki (orang-orang yang membayar zakat).16
Tujuan zakat menurut Muhammad Daud Ali yaitu sebagai berikut:17
a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan
hidup.
b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin,
ibnu sabil dan mustahik lain.
c) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam, dan umat manusia.
d) Menghilangkan sifat kikir dan rakus pemilik harta.
e) Membersihkan sifat iri dengki (kecemburuan sosial) di hati orang-orang
yang miskin.
f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama pada mereka yang
mempunyai harta.
16 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,(Malang: UIN Malang Press, 2008),h.215.
17 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,(Jakarta: UI Press, 1998),h. 40.
30
h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan
menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
i) Sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.
j) Pendorong peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi umat.
Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah yang bersifat
rohaniah dan filosofis.Hikmah itu digambarkan dalam ayat Al-Qur’an salah
satunya, dalam QS. Al-Baqarah: 261 yang artinya “Perumpamaan (nafkah
yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan
Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai,
pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia
kehendaki.Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
4. Sumber-sumber zakat secara Terperinci18
a) Hewan Ternak
Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib
dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga
jenis, yaitu, unta, sapi, dan domba atau kambing.
Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah
sebagai berikut.
1) Mencapai Nishab
18Didin Hafidhudiin, Anda Bertanya tentang Zakat infak & Sedekah Kami menjawab,(Jakarta: Badan Amin Zakat Nasional), h. 39-49
31
Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang
dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor
untuk kambing ataupun domba. Hal ini berlandaskan pada hadits
riwayat Imam Bukhari tentang praktik Rasulullah saw. dan para
khalifah yang empat.
2) Telah Melewati Waktu Satu Tahun (Haul)
Syarat ini berdasarkan prakttik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah
saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik
para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.
3) Digembalakan di Tempat Penggembalaan Umum
Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali.
Hal ini berlandaskan pada hadits riwayat Ahmad, Nasa’I, dan Abu
Dawud dari Baz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata,
“Aku telah mendengan Rasulullah saw bersabda: Pada setiap unta
yang digembalakan, pada empat puluh ekor harus dikeluarkan zakat
seekor betina unta yang disebut dengan ibnatu labun.19
4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak
pula dipekerjakan. Emas dan Perak
Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi
Thalib, Rasulullah. bersabda,
19Ibnatu labun adalah unta yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Disebutdemikian karena induknyalah yang memberinya air susu.
32
لیس و اھم ر ة د س م ل ففیھا خ و لیھا الح ع ال ح و ھم ر ا ئتا د م لك ا كانت فاذا ا ك ا فاذ ینار د ن و ر ش ع لك ن نو و تى تك ني فى الذھب ح ء یع لیك شي ع
ال ح ا و ینا ر د ن و ر ش لك ع اد نت ا ز ینار فم د ف ل ففیھا نص و لیھا الح عل و لیھ الح ع ل و تى یح اة ح ك ز ال فى م لیس لك و ا ب ذ س (رواه فبح
20ابوداود)
“Apabila anda memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satutahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham.Anda tidak punya kewajibanzakat emas, sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktusatu tahun, dan zakatnya sebesar setengah dinar.Dan, jika lebih, makahitunglah berdasarkan kelebihannya.Dan tidak ada pada harta, kewajibanzakat sehingga berlalu waktu satu tahun.”
Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah menacapai
nishab dan telah berlalu satu tahun.Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud di
atas, nishab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar,
sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal
atau dua puluh dinar, menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah sama dengan
delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus
Sembilan puluh lima gram perak.
b) Perdagangan
Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu sebagai
berikut.
1) Niat Berdagang
20 Sulaiman bin al Asy’ats, Sunan Abu Dawud, Kitab Zakat Bab Siapa yang memberikansedekah dan batasan kaya, (beit :al afkar aldauliyah, Riyadh), hal 150.
33
Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas tertentu ini
merupakan syarat yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan
dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab di atas.
2) Mencapai Nishab
Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari
zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh misqal atau dua puluh dinar
emas atau dua ratus dirham perak
3) Telah Berlaku Satu Tahun
c) Hasil Pertaian (Tanaman dan Buah-buahan)
Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah
memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Pada
umumnya tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan
zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya lima
persen dari sepersepuluh . Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah
telah mencapai nishab, yaitu limaausaq.
d) Barang Temuan dan Barang Tambang
Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan dan barang
tambang dengan disertai perbedaan pendapat ulama dalam menentukan besar
zakatnya.
5. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat
Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah: 60 yang berbunyi:
34
قات د ا الص لفة قلوبھمإنم ؤ الم لیھا و ع لین ام الع و اكین س الم و اء قاب للفقر في الر و الله و الله ن ة م فریض بیل الس ابن و بیل الله في س و ین ارم الغ لیم و كیم ع (التوبة : ح
٦٠(“Sesungguhnya harta zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah,dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yangdiwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi MahaBijaksana.”(QS. At-Taubah: 60).
Dalam surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa zakat hanya
dibagikan ke delapam golongan, salah satu golongan yang berhak menerima
zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan
zakat (‘amalina ‘alaiha).
a) Fakir
Adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan
tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup.Mereka yang hampir tidak
memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok
hidup. Imam Asy-Syaukani dalam konteks zakat fitrah disebutkan
bahwa:”barang siapa yang tidak mendapatkan sisa dari makanannya untuk
malam hari raya dan siangnya maka tidak berkewajiban membayar zakat,
namun sebaliknya jika ia memiliki sisa dari makanan pokok hari ini maka
ia harus mengeluarkannya.
35
Begitu juga dalam konteks zakat mal mereka termasuk pada level tidak
mampu.
b) Miskin
Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan dasar untuk hidup dan keluarganya.Terhadap orang ini sedikit
berbeda dengan keadaan si fakir, berdasarkan pandangan kebutuhan dasar
hidup yang barangkali telah terpenuhi namun bila disandarkan pada
tempat tinggal, yang tidak layak huni atau bila disandarkan pada belum
terpenuhi layaknya ornag normal dan pakaian yang compang-
camping.Maka terhadap orang ini juga masih membutuhkan perhatian
zakat.
c) Amil
Pengurus Zakat atau Amil adalah mereka yang diberi tugas untuk
mengumpulkan dan membagi zakat.Orang ini adalah petugas, panitia,
pegurus yang diangkat secara khusus baik oleh masyarakat maupun
pemerintah.Terhadap pembagian zakat fitrah bagian amil masih dapat
diberlakukan namun tidak dapat berlaku untuk staf yang dibebankan atas
gaji yang dibayar oleh pemerintah karena orang ini telah memperoleh hak
pada setiap bulannya.Dilihat berdasarkan sistem Islam pada masa
Rasulullah, maka keberadaan amil memperoleh hak dari zakat karena
negara yang dipimpin Rasulullah sendiri tidak memberi upah atau gaji
secara utuh namun diambil berdasarkan harta zakat.
36
d) Muallaf
Muallaf sebagaimana yang didefinisikan adalah mereka yang baru masuk
Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan
keadaan barunya artinya masih lemah dalam hal pemahaman tentang
islam dan masih lemah juga dalam sendi-sendi lain dalam lingkungan
islam.
Didasari pada kondisi umat islam yang sudah kuat, maka sahabat tidak
memberikan zakat lagi kepada kafir sebagaimana yang diberikan oleh
rasul. Pada saat itu Uyainah menghadap Abu Bakar siddiq, selanjutnya
abu bakar siddiq menyuruh mereka untuk menghadap Umar Bin Khattab,
ketika mereka telah menyampaikan maksud tersebut maka umar berkata
“sesungguhnya Rasulullahtelah bersikap halus kepada kalian ketika itu
kaum muslimin masih sedikit, namun hari ini Allah telah memuliakan
umat Islam maka bekerjalah kalian serta ikutilah pada petunjuk Tuhan
kalian, layaknya muslim lainnya bekerja, maka barang siapa yang ingin
tetap kafir maka keputusan hari ini seperti yang aku putuskan”.
e) Hamba Sahaya
Hamba sahay atau budak yang ingin memerdekakan dirinya termasuk juga
melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Budak ini
di dalam perkembangan kebahasaan ini dinisbahkan kepada golongan atau
bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain. Jika
dipahami penawanan ini termasuk dalam proses penawanan penjara oleh
37
orang kafir terhadap orang muslim yang menurut mayoritas dianggap
tidak bersalah maka bagian ini harus dikhususkan bagi mereka yang
membutuhkan tebusan.
f) Gharimin
Gharimin adalah mereka yang berhutang untuk keperluan yang halal dan
tidak sanggup untuk memenuhinya dan yang mengalami kesengsaraan
dalam perjalanan dalam hal ini tidak termasuk orang yang maksiat.
Apabila seorang yang berhutang itu dihadapi sebuah ancaman terhadap
jiwa maka keadaan ini menjadikannya berhak menerima zakat itu.
g) Fisabilillah
Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan
mempertahankan agama Islam dan kaum muslimin. Secara umum
menurut dari keempat kalangan imam mazhab menyepakati bahwa
pertama, jihad termasuk dalam kategori fisabilillah, kedua, menyerahkan
kutipan zakat kepada individu yang berjuang di jalan Allah dan ketiga,
kutipan zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti
membangun jembatan, sekolah, masjid dan sebagaainya.
h) Ibnu Sabil
Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang mengalami
kekurangan dan kesengsaraan, mereka yang kehabisan biaya diperjalanan.
Musafir ini berlaku baik di dalam maupun di luar negeri tempat ia mukim.
38
Dalam pandangan selanjutnya ibnu sabil diperluas maknanya termasuk
bagi penuntut ilmu agama dan dari berbagai keilmuan umum yang
berpengaruh bagi agama dengan bekal ilmu yang ditempuhnya. Maka jika
bekal yang dibawanya sudha habis dan ia tidak memperoleh pinjaman
maka ia dapat memperolehnya dari bagian zakat.21
6. Niat zakat :
Setiap perbuatan harus didahulukan dengan niat. Begitu pula zakat harus
diniati ketika akan mengeluarkannya, sesuai dengan hadist Nabi saw yang
tersebut sebelumnya:
Niat zakat fitrah atau mal untuk diri sendiri:
ي لله تـعالى س ) عن نـف طر (المال اة الف رج زك يت أن أخ نـوArtinya: ”Saya niat mengeluarkan zakat fitrah (mal) saya karena AllahTa’ala”
Niat untuk zakat fitrah orang lain:
) عن طر (المال اة الف رج زك يت أن أخ فلان أو فلانة لله نـوتـعالى
Artinya: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah (mal) fulan atau fulanah
karena Allah Ta’ala”
Salah satu sisi ajaran Islam yang harus ditangani secara serius menyangkut
penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan
21http://isfahannur.blogspot.co.id/2011/08/alokasi-dana-zakat-mal-untuk-distribusi.htmldiakses pada 13 September 2016 pukul 03:00 WIB.
pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana telah dicontohkan oleh
Rasulullah SAW serta penerusnya dizaman keemasan Islam.22
Dana zakat pada umumnya memiliki dua sisi kegiatan yaitu
mendistribusikandana secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif
berarti dana zakat habis begitu saja digunakan untuk keperluan sehari-hari dan
membiayai kesehatan. Secara produktif berarti mengembangkan usaha-usaha
produktif memberikan bantuan dana modal untuk wirausaha dalam rangka
menigkatkan kualitas income per kapita pengusaha.23
Produktif berasal dari bahasa Inggris productive yang berarti banyak
menghasilkan. Secara umum produktif (productive) berarti banyak menghasilkan
karya atau barang.Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan
banyak hasil.24
Zakat produktif pada dasarnya menitikkan pola penyaluran zakat secara
produktif, pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik
yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.
Pola penyaluran secara produktif adalah penyaluran zakat atau dana lainnya
yang disertai target merubah keadaan penerimanya (mustahik) dari kategori
mustahik menjadi kategori muzakki.25
22Lili Bariadi dan Muhammad Zen, Zakat & Wirausaha, (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005),h. 6-7.
23Lili Bariadi dan Muhammad Zen, Zakat dan Wirausaha,(Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005),h.76.
24 Anwar - Desi, Kamus Lengkap I Milliard, (Surabaya: Amelia, 2003), h.29125Lili Bariadi dan Muhammad Zen, Zakat dan Wirausaha,(Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005),
h. 35.
40
Pengertian produktif dalam hal ini, kata yang disifati yaitu kata
zakat.Zakat produktif disini berarti zakat yang pendistribusiannya bersifat
produktif yaitu arti kata yang berlawanan dengan konsumtif. Zakat produktif
dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan
kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan
digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut
mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.
Dengan adanya penyaluran dana zakat produktif ini diharapkan mustahik
mampu mengembangkan usahanya untuk lebih berpoduktif dan mampu
meningkatkan perekonomian sehari-hari.
Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah
zakat.Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan
horizontal.Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan
dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang
diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihakan dan mensucikan diri dan
hartanya itu.Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan
seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.
Sedangkan secara horizontal, dengan zakat dapat mewujudkan rasa
keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang
tidak mampu dan dapat memperkecil problema kesenjangan sosial serta ekonomi
41
umat.Dalam konteks ini zakatdiharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan
keadilan sosial diantara kehidupan umat manusia.26
B. Pengelola Zakat
1. Urgensi Pengelolaan Zakat
Amilzakat ialah orang atau individu yang bertugas melakukan pekerjaan
yang berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, dan
pendayagunaan dana zakat. Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa, lembaga
pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat
(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk
oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh
masyarakat.27Amil zakat berhak untuk menghimpun dana zakat, dan
mendayagunakan dana tersebut serta melakukan tugas-tugas lain yang
berkaitan dengan zakat.
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang ada pada masa kini
juga dianggap memiliki hak sebagaimana ditetapkan di dalam syariat
Islam.Oleh karena itu BAZ dan LAZ wajib mengikuti syarat-syarat yang
ditetapkan dalam memberi bagian untuk amil zakat.Amil zakat berhak
menerima gaji yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, jumlah besaran yang
26Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h.42.
27 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.130.
42
diterima oleh amil zakat tidak lebih besar dari satu perdelapan dari hasil
pungutan harta zakat (12,5%).
Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah
melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus
dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah
Jumat, majelis ta’lim, seminar, diskusi, melalui media surat kabar, majalah,
radio, internet maupun televisi. Dengan sosialiasai yang baik dan optimal,
diharapkan masyarakat muzakkiakan semakin sadar untuk membayar zakat
melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.28
Diantara tugas-tugas yang diamanahkan kepada amil-amil zakat ada
yang berbentuk kuasa, karena ia bekaitan dengan tugas asas dan
kepemimpinan. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, Fiqh
Zakat,29menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau
pengelola zakat, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
a. Beragama Islam.
b. Mukallaf (orang dewasa yang sehat akal fikirannya yang siap menerima
tanggung jawab mengurus urusan umat.
c. Memiliki sifat amanah dan jujur.
28 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Jakarta: Gema Insani, 2002), h.132.
29Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat ZakatBerdasarkan Qur’an dan Hadis, (Muassasat ar-Risalah, Bairut, Libanon), h.553.
43
d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia
mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat
kepada masyarakat.
e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.
Di Indonesia profesi amil zakat masih belum menjadi sebuah profesi
yang dipilih oleh masyarakat Indonesia.Padahal semua aturan untuk menjadi
seorang amil zakat sudah sangat jelas dan tegas dijelaskan dalam Al-
Qur’an.Sebagaimana halnya zakat harta dan profesi yang belum
tersosialisasikan dengan baik, peran dan profesi amil zakat pun demikian.
Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki
kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan,30 antara lain:
Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran
zakat.Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakatapabila
berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk
mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan
harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.Keempat,
untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan
pemerintah yang Islami.
Dalam bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa
pengelolaan zakat bertujuan:31
30Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat ZakatBerdasarkan Qur’an dan Hadis, (Muassasat ar-Risalah, Bairut, Libanon), h. 87.
31 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.126
44
a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai
dengan tuntunan agama.
b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
2. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat
Sebagai organisasi nirlaba milik masyarakat Indonesia, organisasi
pengelolaan zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba
lainnya, yaitu: a. sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari donatur
yang mempercayakan kepada lembaga. b. menghasilkan berbagai pengelolaan
jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. c. kepemilikan organisasi
pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis.
Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang
membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya32 yaitu: 1. Terkait dengan
aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. 2. Sumber danautama adalah
zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. 3. Memiliki Dewan Pengawas dalam
struktur organisasinya.
a. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
1) Badan Amil Zakat
2) Dewan Pertimbangan
32Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat ZakatBerdasarkan Qur’an dan Hadis, (Muassasat ar-Risalah, Bairut, Libanon), h. 733.
45
3) Komisi Pengawas
4) Badan Pelaksana
b. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
1) Dewan Pertimbangan
a) Fungi yaitu memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan
rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam
pengelolaan badan amil zakat, meliputi aspek syariah dan aspek
manajerial.
b) Tugas pokok adalah: 1. Memberikan garis-garis kebijakan umum
Badan Amil Zakat. 2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan
Pelaksana dan Komisi Pengawas. 3. Mengeluarkan fatwa syariah
baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat wajib
diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat. 4. Memberikan
pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan
komisis pengawas baik diminta maupun tidak. 5. Memberikan
persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksan dan
Komisi Pengawas. 6. Menunjuk akuntan publik.
2) Komisi Pengawas
a. Fungsi yaitu sebagai pengawas internal lembaga atas operasional
kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.
b. Tugas pokok adalah: Pertama, mengawasi pelaksanaan kerja yang
telah disahkan. Kedua, mengawasi pelaksaan kebijakan-kebijakan
46
yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan. Ketiga, mengawasi
operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang
mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
Keempat, melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan
syariah.
3) Badan Pelaksana
a. Fungsinya adalah sebagai pengelola zakat
b. Tugas pokok meliputi: 1. Membuat rencana kerja. 2. Melaksanakan
operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah
1) Program yang berbentuk kegiatan berupa Membantu meringankan
beban biaya pendidikan kepada siswa dan santri kurang mampu
dengan memberikan Bantuan Bea Siswa tingkat SD/Ibtidaiyah,
SMP/Tsanawiyah dan Santri Salafi/Ponpes Kobong sebesar
Rp.400.000/siswa kepada 522 siswa, dengan jumlah anggaran
mencapai Rp.208.800.000.
2) Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Bea Siswa
tingkat SLTA/Aliyah sebesar Rp.600.000/siswa kepada 353 siswa,
dengan jumlah anggaran mencapai Rp.211.800.000.
4. Asnaf Amilin
Program yang berbentuk kegiatan berupa Memberikan Hak Amilin
sesuai dengan Asnaf kepada seluruh komponen yang terlibat dalam
pengelolaan dana ZIS dan kegiatan penunjang lainnya, dengan jumlah
anggaran mencapai Rp.218.306.728.
5. Pengalokasian Dana Infaq, Sedekah dan Jasa Bank
a. Program Indonesia Peduli
1) Publikasi, Sosialisasi dan Pemahaman akan sadar zakat dengan
Pembuatan Spanduk/Baliho, Kalender, Buletin dan Iqro, dengan
jumlah anggaran mencapai Rp.85.000.000. Percetakan dan
Pendistribusian Kupon Zakat Fitrah dengan jumlah anggaran
mencapai Rp.70.000.000.
2) Peningkatan Etos Kerja BAZ Kecamatan/UPZ Dinas/Intasnsi
dengan Bantuan Pendanaan dan Pengembangan Dana ZIS untuk
60
BAZ di 29 Kecamatan dengan jumlah anggaran mencapai
Rp.48.500.000. Pemberian Penghargaan/hadiah berupa Laptop
dengan jumlah anggaran mencapai Rp.77.000.000. Pengadaan 2
Unit Sepeda Motor dengan jumlah anggaran mencapai
Rp.29.000.000.
3) Penyediaan Dana Antisipasi kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan dana ZIS yang bersifat insidentil dengan jumlah
anggaran mencapai Rp.69.800.341.
61
61
BAB IV
PERAN PENGELOLA ZAKAT DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN TANGERANG
A. Kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam
mengelola Zakat Produktif
Dalam pasal 22 KMA No. 581 dijelaskan bahwa sebelum pengukuhan
dilaksanakan, Lembaga Amil Zakat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan
berupa: berbadan hukum, memiliki daftar mustahik-muzakki (orang yang berhak
menerima zakat dan orang yang wajib membayar zakat), program kerja,
pembukuan, serta melampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Semua
persyaratan itu harus melalui proses penelitian (pasal 23 KMA No. 581) dan
apabila terbukti syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka pengukuhan tersebut
dapat dibatalkan oleh pemerintah (pasal 24 KMA No. 581).
Dengan memperhatikan semua regulasi peraturan perundangan tersebut
dapat dibayangkan bahwa sebuah pengukuhan LAZ ternyata diatur secara
sistematis dan accountable.Artinya akreditasi organisasi pengelola zakat setelah
diberlakukannya UU No. 38 Tahun 1999 telah mempunyai standar yang sama
dengan organisasi lain, yang diatur oleh sebuah peraturan perundangan.1
1 Drs. H. M. Djamal Doa, Manfaat Zakat Dikelola Negara, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002),h. 81
62
Peraturan BAZNAS Kabupaten Tangerang mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkannya yaitu pada tanggal 13 Oktober 2014. Namun kenyataannya ketika
penulis meminta izin untuk penelitian Februari 2016, dikatakan bahwa di
BAZNAS Kabupaten Tangerang untuk laporan tahun 2015 sedang dalam proses
pembuatan, dan hingga saat ini Mei 2016 belum ada bentuk laporan keuangan
2015.
1. Pengertian Zakat Produktif
Zakat produktif menurut BAZNAS Kabupaten Tangerang adalah zakat
yang telah diprogramkan untuk kepentingan kaum dhuafa, yaitu menyisihkan
sebagian zakat yang diperoleh dari pungutan dana infaq dan sedekah dari
masyarakat untuk kegiatan ekonomi terutama untuk kegiatan usaha para kaum
dhuafa,2 yang mana program zakat produktif ini sudah berjalan sekitar 6
tahun.
Dana zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang
diambil dari hasil infaq dan sedekah dari masyarakat, kemudian dikelola dan
dikembangkan menjadi dana bergulir (zakat produktif), yang tujuannya
membantu dalam bentuk modal kepada para mustahik, supaya mustahik dapat
meningkatkan kehidupan ekonominya, dan merubah status mustahik menjadi
muzakki.3
2. Mekanisme Penyaluran zakat produktif
2 Wawancara dengan Bu khaeroyaroh, Tim Ekonomi Zakat Dana Bergulir, 17 Mei 20163 Wawancara dengan Bu Khaeroyaroh, Tim Ekonomi Zakat Dana Bergulir, 17 Mei 2016
63
Adapun mekanisme penyaluran bantuan dana bergulir di BAZNAS
Kabupaten Tangerang sebagai berikut:
a. Mustahik mengajukan berkas permohonan kepada UPZ Kecamatan
setempat. Berkas dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1) Foto copy KTP dan KK
2) Surat Keterangan Usaha dari Keluarahan setempat
3) Foto usaha mustahik
b. Berkas permohonan mustahik dikirim ke BAZNAS Kabupaten Tangerang
melalui UPZ Kecamatn dengan jumlah maksimal 7 mustahik.
c. BAZNAS Kabupaten Tangerang melakukan penyeleksian berkas yang
telah diajukan UPZ Kecamatan.
d. Berkas yang lulus dalam tahap penyeleksian akan diberikan dana pinjaman
modal bergulir melalui UPZ Kecamatan.
Ketika penulis melakukan penelitian ke BAZNAS Kabupaten
Tangerang prosedur peminjaman dana bergulir sangat mudah. Hanya perlu
memberikan Foto copy KTP ke UPZ Kecamatan setempat, kemudian UPZ
melaporkannya ke kantor BAZNAS, setelah itu dana pinjaman dapat cair
secara bertahap mulai dari 500.000-seterusnya. Setelah itu mustahik dapat
mengembalikan dana bergulir itu dengan cara mencicilnya.
Memang tidak bisa dihindari pengembalian dana zakat ini tetap terjadi
kendala, dari hasil penelitian penulis bahwa 55% Kecamatan yang menerima
dana bergulir mengalami kemacetan dalam hal pengembalian dana bergulir
64
ini. Dengan alasan beragam, misalnya: tidak disiplin mencicil pinjaman, tidak
rutin mengikuti pengajian bulanan, menganggap zakat produktif tidak perlu
diklembalikan, tidak jujur dan amanah, dan sebagian lagi gagal usaha karena
belum berpengalaman.
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif
Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tangerang
mempunyai 22 program pemberdayaan ekonomi yang dibahas pada bab 3,
salah satu yang termasuk program pemberdayaan ekonomi yang bersifat
produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang, yaitu:
Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Modal Bergulir dan
Keterampilan Usaha, dana tersebut dipinjamkan untuk usaha, yang cara
pengembaliannya dicicil antara 5-10 bulan tanpa adanya bunga/riba, dengan
jumlah anggaran pada tahun 2014 mencapai Rp.50.000.000, dan anggaran
tahun 2013 adalah Rp.98.000.000, adapun cara mendistribusikanya melalui 2
cara, yaitu:4
a. Melalui Kecamatan, terdapat 29 Kecamatan di BANZAS Kabupaten
Tangerang, yang mana setiap Kecamatan diberikan dana yang kemudian
ditunjuklah bagian KESOS (Kesejahteraan Sosial) atau Ketua UPZ
4 Wawancara pribadi dengan Ibu Khoeroyaroh, Tim Ekonomi Zakat Dana Bergulir, 17 Mei2016
65
Kecamatan itu sebagai kordinator untuk memberikan dana itu kepada 7
orang anggota yang memiliki usaha.
Namun ketika penulis melakukan penelitian pada tahun 2016, dana bergulir
yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang mengalami kemacetan di
beberapa Kecamatan. Sehingga dari 29 Kecamatan yang ada hanya 13
Kecamatan yang mampu menjalankan perputaran dana bergulir tersebut.
b. Melalui lembaga majlis ta’lim, setiap lembaga majlis ta’lim yang
terkoordinir oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang dikucurkan dana sebesar
Rp.2.000.000. yang kemudian ditunjuklah guru ngaji dari majlis ta’lim itu
sebagai kordinator untuk memberikan dana itu kepada 4 orang anggota
yang mana masing-masing orang mendapatkan Rp.500.000. untuk
dipinjamkan bagi yang memiliki usaha yang nantinya cara pembayarannya
dicicil perbulan murni tidak ada riba jangka waktunya 5-10 bulan
tergantung kesanggupannya dengan tujuan supaya mengajinya tambah
rajin, selanjutnya guru ngaji itu juga yang bertanggung jawab melaporkan
bagaimana perkembangan pembayaran cicilannya apakah lancar atau
macet. Usaha yang dijalankan oleh anggota majlis ta’lim diantaranya
adalah pedagang gado-gado, nasi uduk, warung kopi/rokok gorengan dan
lain-lain.
Yang dimaksud dengan pengelola zakat atau Amil zakat ialah orang atau
individu yang bertugas melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan
penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, dan pendayagunaan dana zakat.
66
Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III
pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa, lembaga pengelola zakat di Indonesia
terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, sedangkan
Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.5Amil zakat berhak untuk
menghimpun dana zakat, dan mendayagunakan dana tersebut serta melakukan
tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat.
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang ada pada masa kini
juga dianggap memiliki hak sebagaimana ditetapkan di dalam syariat
Islam.Oleh karena itu BAZ dan LAZ wajib mengikuti syarat-syarat yang
ditetapkan dalam memberi bagian untuk amil zakat.Amil zakat berhak
menerima gaji yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, jumlah besaran yang
diterima oleh amil zakat tidak lebih besar dari satu perdelapan dari hasil
pungutan harta zakat (12,5%).
BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai badan amil zakat di wilayah
Kabupaten Tangerang, mempunyai tanggung jawab penuh serta peran penting
dalam pengelolaan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat di daerah
Kabupaten Tangerang.
Diantara tugas-tugas yang diamanahkan kepada amil-amil zakat ada
yang berbentuk kuasa, karena ia bekaitan dengan tugas asas dan
5 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.130
67
kepemimpinan. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, Fiqh Zakat,6menyatakan
bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus
memiliki persyaratan seperti yang tertera penulis cantumkan pada bab 2.
Pengelola dana bergulir/amil zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang
khususnya sebagai pusat pengelola zakat mempunyai kriteria dalam memilih
anggotanya yang mana persyaratannya sebagai berikut:
1. Islam
2. Mengerti dan faham tentang zakat
3. Jujur, Amanah dan bertanggung jawab
Bantuan dana ZIS yang diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten
Tangerang ini antara lain diberikan kepada kaum dhuafa, guru mengaji,
marbot masjid, pembangunan sarana keagamaan, dan beasiswa bagi pelajar
yang kurang mampu.
BAZNAS mengehendaki bahwa zakat diberikan ke kaum dhuafa agar
ada peningkatan dalam hal ekonomi.7Di mana mereka dapat lebih
mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih maju dari sebelumnya.
Harapannya supaya:
1. Kaum dhuafa tidak lagi meminjam dana pada rentenir yang nantinya akan
mencekik kebutuhan ekonominya.
6Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Zakat, Muassasah Risalah Risalah, Beirut, 1991, Juz, II, h. 586.7 Jurnal Zakat “Tangerang Religius Tangerang Berzakat”
68
2. Adanya perubahan ekonomi artinya dia sudah bisa membiayai kebutuhan
hidup sehari-hari seperti biaya sekolah anak, dan keperluan rumah tangga
lainnya.
Target yang dibuat BAZNAS belum sepenuhnya tercapai, BAZNAS
berharap dengan adanya program dana bergulir ini, masyarakat miskin akan
berkurang, namun hasilnya belum sesuai dengan target yang diinginkan
BAZNAS. Dapat dilihat dari penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS
Kabupaten Tangerang yang belum maksimal, sebagai berikut:8
Dari hasil data yang saya dapat diatas bahwa penyaluran zakat produktif
belum tersalurkan secara baik, terlihat dari penyalurannya tahun 2014,
mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. BAZNAS
sebagai lembaga pengelola zakat menyalurkan dana zakat produktif kepada
tiap-tiap mustahik yang membutuhkan dana bergulir di tiap Kecamatan.
8 Arsip BAZNAS Kabupaten Tangerang 2011-2014
150000000
90000000 90000000
50000000
2011 2012 2013 2014
Hasil Penyaluran Dana Produktif
69
Namun pada prakteknya pengembalian dana bergulir tersebut mengalami
banyak hambatan sehingga dana bergulir tidak dapat berputar kembali dengan
baik.
B. Kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana zakat produktif di
BAZNAS Kabupaten Tangerang dan Solusi Penyelesaiiannya
Penulis menjumpai beberapa pengurus di BAZNAS Kabupaten
Tangerang untuk menanyakan langsung kendala yang dihadapi oleh pengelola
zakat dalam menyalurkan zakat produktif di Kabupaten Tangerang, setelah di
telursuri dan di wawancarai bahwa kendala yang mereka hadapi dalam
menyalurkan zakat produktif adalah:9
1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Dalam hal ini mustahik yang diberikan bantuan modal usaha di sekitar
Kabupaten Tangerang, masih belum sadar untuk bertekad mengembalikan
uangnya kepada lembaga, sehingga perputaran dana tersebut menjadi macet.
Dikarenakan kurangnya sosialisasi lembaga untuk memberi pengertian kepada
mustahik tentang sistem dana bergulir tersebut. Sehingga banyak dari
mustahik yang beranggapan bahwa dana pinjaman tersebut hanya diberikan
begitu saja untuk menambah modal usaha mereka. Adapun solusi yang
ditawarkan oleh penulis adalah dengan cara melakukan sosialisasi secara
intensif kepada masyarakat tentang sistem pengelolaan dana bergulir di
9 Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. Didi Kusnadi M.Pd, ketua UPZ Kecamatan Curug,14 Mei 2016
70
BAZNAS, sehingga masyarakat mengerti dan mempunyai kesadaran untuk
mengembalikan dana bergulir.
2. Tidak adanya agunan/Jamimnan untuk mengembalikan uang
Dalam hal ini mustahik tidak diberikan jaminan untuk mengembalikan
kembali uang pinjaman mereka. Sehingga mustahiksesuka hati saja
menggunakan dana pinjaman tersebut dan tidak ada upaya untuk
mengembalikan dana pinjamannya karena tidak ada jaminan yang
mengharuskan mustahik untuk mengembalikan dana pinjamannya. Solusi
yang ditawarkan adalah dengan mengubah sistem peminjaman dana yang di
BAZNAS untuk lebih selektif memberikan dana pinjaman kepada mustahik.
Dengan memberikan syarat agunan/jaminan agar mustahik yang meminjam
dana ini mempunyai kesadaran tinggi untuk mengembalikan dana zakat
produktif.
3. Tidak ada sanksi
Dalam hal ini dana bergulir cenderung macet, karena mustahik yang
meminjam dana bergulir tidak diberikan sanksi apabila mereka tidak
mengembalikan uangnya. Sehingga dana yang sudah diberikan dan tidak
diupayakan untuk dikembalikan oleh mustahik hilang begitu saja. Solusi yang
ditawarkan adalah harus adanya perjanjian awal yang mewajibkan mustahik
untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Seperti yang dilakukan
lembaga zakat Baitul Mal Hidayatullah10 membuat surat perjanjian awal
dengan sanksi apabila mustahik telat membayar di tanggal jatuh tempo tetapi
10https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/09/21/bagaimana-baitul-malmemproduktifkan-zakat/ diakses pada 13 Agustus 2016 pukul 11:30 WIB.
71
masih dibulan yang sama maka mustahik hanya boleh meminjam dana 80%
dari dana sebelumnya, jika menunggak 2 bulan maka hanya boleh meminjam
dana 75% dari dana sebelumnya, dan seterusnya. Atau menunggak 3 kali
berturut-turut maka tidak diperbolehkan untuk meminjam kembali. Menurut
saya ini merupakan sanski sosial yang harus dimiliki lembaga zakat agar
mustahik yang meminjam dana zakat produktif dapat berkomitmen untuk
mengembalikan dana tersebut sehingga dana zakat produktif dapat kembali
berputar dikalangan mustahik lain yang membutuhkannya.
4. Jarak tempuh
Jauhnya jarak tempuh keseluruh wilayah Kabupaten Tangerang yang
dibagi menjadi 29 Kecamatan, yang juga menurut pengamatan penulis di
mana medannya tergolong cukup berat karena rusaknya jalan yang ada di
sebagian wilayah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, dalam penyaluran
dana bergulir ini mengalami masalah di mana dari 29 Kecamatan di
Kabupaten Tangerang hanya 13 Kecamatan yang lancar dalam mengelola
dana tersebut dan 16 Kecamatan lagi terkendala dalam mengelola dana
bergulir ini.Solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat program jemput
bola, seperti yang diakukan pada lembaga zakat Dompet Dhuafa11. Namun
untuk program jemput bola di BAZNAS Kabupaten Tangerang ini hendaknya
dibuatkan anggaran untuk para muzakki yang bertugas pada program jemput
bola yang mana mereka akan menagih uang pinjaman dari para mustahik yang
11http://swa.co.id/swa/trends/marketing/empat-strategi-dompet-dhuafa-tingkatkan-dana-zakatartikel diakses pada 28 Agustus 2016 pukul 16:08
1. Dalam pengelolaan dana produktif harus ada manajemen khusus dalam
pengelolaan dananya, ada persyaratan khusus bagi pengelola dana zakat
produktif, sehingga dana produktif dapat tersalurkan dengan baik.
2. BAZNAS Kabupaten Tangerang secara konsisten harus terus menjadikan
lembaga terdepan sebagai pusat pengelola zakat yang amanah dan
professional. Selain itu program dana bergulir di BAZNAS harusnya
menjadi program prioritas agar masyarakat dapat merasakan dampak
positif yang dibuat oleh BAZNAS. Agar masyarakat semakin percaya
dengan lembaga BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai pengelola
zakat yang amanah, dan makin banyak masyarakat yang berzakat,
berinfaq dan bershadaqah di lembaga ini.
71
75
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag-RI
Amsari, Fuad. Islam Kafafah dan Aplikasinya. Jakarta: GIP, 1995.
Abdul Azis, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif untukPemberdayaanEkonomi pada Baznas Kabupaten Tangerang(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif HidayatullahJakarta, 2015), h.7.
Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta:UIPress, 1988.
Al-Qardawi, Yusuf.Fiqh ZakatStudi Komparatif Mengenai Status danFilsafatZakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis.Muassasat ar-Risalah,Bairut, Libanon.
Arsip BAZNAS Kabupaten Tangerang 2011-2014
Anwar – Desi,Kamus Lengkap I Milliard.Surabaya: Amelia, 2003.
Asnaini.Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta:PustakaPelajar, 2008.
Bariadi, Lili dan Muhammad Zen. Zakat & Wirausaha. Jakarta: CV.PustakaAmri, 2005.
BAZNAS Kabupaten Tangerang, Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang:
Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2014Tangerang
Drs. H. M. Djamal Doa.Manfaat Zakat Dikelola Negara. Jakarta: NuansaMadani,2002.
Fakhruddin. Fiqh dan Manajemn Zakat di Indonesia. Malang: UIN MalangPress,2008.
Hafidhuddin, Didin.Zakat Dalam Perekonomian Modern.Jakarta: GemaInsani,2002.
Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah.Jakarta:Gema Insani, 1998.
Kadir, Abdurrahman,Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: PT.RajaGrapindo Pusada, 1998.
76
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metode Penelitian. Jakarta: PT. BumiAksara,2005.
Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang
Sartika, Mila, pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadappemberdayaanmustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”,Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008.
Shihab, Muhammad Quraisy. Kemiskinan dalam wawasan Al-Qur’an.Bandung:Mizan, 1994.
Singaribuan, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survei. Jakarta:LP3ES,1989.
Sulaiman bin al Asy’ats, Sunan Abu Dawud, Kitab Zakat Bab Siapa yangmemberikan sedekah dan batasan kaya, (beit :al afkar aldauliyah, Riyadl)
Sudirman, M.A. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas.UIN-Malang Press2007.
Suyanto, Bagong dan Sutinah. Metode Penelitian Sosial BerbagaiAlternatifPendekatan, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008.
Undang-undang Zakat, Pengelolaan Zakat, No. 38 Tahun 1999.
Yaflie, Abi. Pengelolaan Zakat Secara Profesional. Bandung: Mizan , 1995.
NO. URAIAN PENERIMAAN JUMLAH KETERANGAN1 Saldo Program Tahun lalu Rp. 61.038.8372 Zakat Mal Perorangan Rp. 177.106.2503 Zakat Mal Pengusaha Rp. 27.282.8004 Zakat Profesi Rp. 716.757.3335 Zakat Fitrah (UPZ. Kecamatan) Rp. 578.822.7136 Zakat Fitrah (UPZ Kabupaten) Rp. 182.573.0007 Infaq/Shadaqah (UPZ Kecamatan) Rp. 32.578.0758 Infaq/Shadaqah (UPZ Kabupaten) Rp. 90.973.4759 Infaq dari Calon Haji Tahun 2009 Rp. 101.840.000
NO. MUSTAHIK JUMLAHI FAKIR DAN MISKIN 524.000.0001 Bantuan kepada keluarga Pra Sejahtera 345.000.0002 Santunan biaya kepada anak yatim 29.000.0003 Bakti sosial kesehatan keluaga 150.000.000II FISABILILLAH DAN RIQOB 648.715.0001 Pembangunan Masjid/Mushola 240.000.0002 Sarana/pra sarana pendidikan keagamaan 386.000.0003 Pemutaakhiran data Mustahik/Muzakki 22.715.000
III IBNU SABIL 333.3000.0001 Bea Siswa bagi siswa berprestasi (kurang mampu) 266.800.0002 Penghargaan bagi UPZ berprestasi 60.000.0003 Bantuan kepada orang yang terlantar/kehilangan 6.500.000
IV MUALLAF DAN GHORIMIN 338.269.0001 Bantuan korban bencana alam 40.000.0002 Bantuan modal dan keterampilan 150.000.0003 Pembuatan spanduk, brosur dan kalender 75.000.0004 Bantuan biaya hidup dan pendidikan 30.000.0005 Kegiatan BAZNAS yang bersifat insidentil 43.269.000V AMILIN 156.826.0751 Memberikan hak amilin 156.826.075
TOTAL 2.001.110.075
ALOKASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN JASA BANK
JANUARI-DESEMBER 2011
PENERIMAAN
NO. URAIAN PENERIMAAN JUMLAH KETERANGAN1 Saldo Program Tahun lalu Rp. 181.519.0752 Zakat Mal Perorangan Rp. 189.989.4253 Zakat Mal Pengusaha Rp. 04 Zakat Profesi Rp. 782.980.4545 Zakat Fitrah (UPZ. Kecamatan) Rp. 745.279.4756 Zakat Fitrah (UPZ Kabupaten) Rp. 256.068.3757 Infaq/Shadaqah (UPZ Kecamatan) Rp. 22.970.4508 Infaq/Shadaqah (UPZ Kabupaten) Rp. 73.069.5509 Infaq dari Calon Haji Tahun 2011 Rp. 104.116.000
NO. MUSTAHIK JUMLAHI FAKIR DAN MISKIN 460.000.0001 Bantuan kepada keluarga Pra Sejahtera 360.000.0002 Pelayanan pengobatan cuma-Cuma 100.000.000II FISABILILLAH DAN RIQOB 854.000.0001 Pembangunan Masjid/Mushola 289.000.0002 Sarana/pra sarana pendidikan keagamaan 525.000.0003 Pemutaakhiran data Mustahik/Muzakki 39.500.000
III IBNU SABIL 503.800.0001 Bea Siswa bagi siswa berprestasi (kurang mampu) 324.800.0002 Penghargaan bagi UPZ berprestasi 169.000.0003 Bantuan kepada orang yang terlantar/kehilangan 10.000.000
IV MUALLAF DAN GHORIMIN 405.861.9481 Bantuan korban bencana alam 100.000.0002 Bantuan modal dan keterampilan 98.000.0003 Pembuatan spanduk, brosur dan kalender 137.000.0004 Bantuan biaya hidup dan pendidikan 30.000.0005 Kegiatan BAZNAS yang bersifat insidentil 40.861.948V AMILIN 170.056.0241 Memberikan hak amilin 170.056.024
TOTAL 2.393.717.972
ALOKASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN JASA BANK
JANUARI-DESEMBER 2012
PENERIMAAN
NO. URAIAN PENERIMAAN JUMLAH KETERANGAN1 Saldo Program Tahun lalu Rp. 235.297.0972 Zakat Mal Perorangan Rp. 274.931.5003 Zakat Mal Pengusaha Rp. 04 Zakat Profesi Rp. 791.700.8905 Zakat Fitrah (UPZ. Kecamatan) Rp. 943.364.4756 Zakat Fitrah (UPZ Kabupaten) Rp. 309.265.5007 Infaq/Shadaqah (UPZ Kecamatan) Rp. 20.795.2508 Infaq/Shadaqah (UPZ Kabupaten) Rp. 80.448.0009 Infaq dari Calon Haji Tahun 2012 Rp. 123.976.000
NO. MUSTAHIK JUMLAHI FAKIR DAN MISKIN 438.000.0001 Bantuan kepada keluarga Pra Sejahtera 438.000.000II FISABILILLAH DAN RIQOB 917.412.0001 Pembangunan Masjid/Mushola 375.000.0002 Sarana/pra sarana pendidikan keagamaan 542.412.000
III IBNU SABIL 424.811.0001 Bea Siswa bagi siswa berprestasi (kurang mampu) 414.800.0002 Bantuan kepada orang yang terlantar/kehilangan 10.001.000
IV MUALLAF DAN GHORIMIN 574.540.0001 Bantuan korban bencana alam 100.000.0002 Bantuan modal dan keterampilan 98.000.0003 Pembuatan spanduk, brosur dan kalender 246.500.0004 Bantuan biaya hidup dan pendidikan 82.040.0005 Kegiatan BAZNAS yang bersifat insidentil 48.000.000V Infaq, shadaqah dan lain-lain 274.860.4681 Pelayanan penobatan cuma-Cuma 122.365.0002 Penghargaan bagi UPZ berprestasi 89.000.000
VI AMILIN 218.097.2181 Memberikan hak amilin 218.097.218
TOTAL 2.847.720.686
ALOKASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN JASA BANK
JANUARI-DESEMBER 2013
PENERIMAAN
NO. URAIAN PENERIMAAN JUMLAH KETERANGAN1 Saldo Program Tahun lalu Rp. 246.515.9362 Zakat Mal Perorangan Rp. 221.737.0003 Zakat Profesi Rp. 870.761.5414 Zakat Fitrah (UPZ. Kecamatan) Rp. 911.635.7355 Zakat Fitrah (UPZ Kabupaten) Rp. 320.759.6006 Infaq/Shadaqah (UPZ Kecamatan) Rp. 30.591.0007 Infaq/Shadaqah (UPZ Kabupaten) Rp. 81.389.1258 Infaq dari Calon Haji Tahun 2013 Rp. 87.240.0009 Jasa bank Rp. 69.800.341
NO. RENCANA PENDAYAGUNAAN JUMLAH KETERANGAN1 Fuqoro Masakin, Muallaf dan Riqob Rp. 899.264.2092 Sabilillah, Ghorimin Rp. 865.000.0003 Ibnu Sabil Rp. 530.600.0004 Infaq shadaqah dan lain-lain Rp. 379.305.7285 Amilin Rp. 218.300.341
TOTAL Rp. 2.892.470.278
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
JANUARI-DESEMBER 2014
NO. MUSTAHIK JUMLAHI FAKIR, MISKIN, MUALLAH DAN RIQOB 438.000.0001 Bantuan kepada keluarga Pra Sejahtera 438.000.0002 Modal bergulir dan keterampilan usaha 96.264.2093 Pemutaakhiran data mustahik 55.000.0004 Bantun bencana alam 100.000.0005 Pelayanan kesehatan 100.000.0006 Pendidikan anak kebutuhan khusus bagi dhuafa 110.000.000II FISABILILLAH DAN GHARIMIN 865.000.0001 Pembangunan Masjid/Mushola 402.000.0002 Sarana/pra sarana pendidikan keagamaan 463.000.000
III IBNU SABIL 530.600.0001 Bea Siswa bagi siswa berprestasi (kurang mampu) 420.600.0002 Bantuan kepada orang yang terlantar/kehilangan 110.000.000
IV Infaq, shadaqah dan lain-lain 379.300.3411 Publikasi dan sosialisasi pemahaman akan sadar zakat 155.000.0002 Penghargaan bagi UPZ berprestasi 85.200.0003 Persediaan dana insidentil 69.800.341V AMILIN 218.305.7281 Memberikan hak amilin 218.305.728
TOTAL 379.300.341
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
beribadat menurut agamanya masing-masing; b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indoneia yang mampu dan hasil
pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang Pengelolaan Zakat
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok
Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimkasud dengan : 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. 5. Agama adalah agama Islam. 6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
agama.
Pasal 2 Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
Pasal 3 Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai denga Pancasila dan Undang-undang Dasaar 1945.
Pasal 5 Pengelolaan zakat bertujuan : 1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan
agama; 2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 6
(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. (2) Pembentukan badan amil zakat :
a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri; b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama
propinsi; c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor
departemen agama kabupaten atau kota; d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.
Pasal 7
(1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 8 Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.
BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 11
(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
a. emas, perak dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil peternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. tikaz
(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
Pasal 12
(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
Pasal 13
Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat.
Pasal 14 (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan
hukum agama. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartaya dan kewajiban zakatnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15 Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.
BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 16
(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq
dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
Pasal 17 Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.
BAB VI PENGAWASAN
Pasal 18
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat. (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta
bantuan akuntan publik.
Pasal 19 Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 20
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.
BAB VII SANKSI
Pasal 21
(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran. (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak
pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 22
Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.
Pasal 23 Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu operasional badan amil zakat.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24 (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
I. UMUM
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesioanal dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberukan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-undnag Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan perananan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasi guna dan daya guna zakat. Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2
Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama. Pasal 3 Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengeola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di kelurahan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Ayat (5) Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kau cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pasal 7 Ayat (1) Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11
Ayat (1) Zakat mal adalah baigan harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan tikaz. Pasal 12 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberi kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat. Pasal 13 Dalam ketentuan yang dimaksud dengan : infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan ail zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada. Waris adalah haarta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rafaat adalah dendda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk : a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat
dan lembaga amil zakat; b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat; c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah keputusan bersama menteri dalam negeri Republik Indonesia dan menteri agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah diikuti dengan instruksi menteri agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan instruksi menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885