perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ii PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : Murti Prasetyo NIM E0006023 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
74
Embed
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG …eprints.uns.ac.id/6053/1/180171511201108501.pdf · of program implementation APU and PPT on BTN has been implemented by the Branch
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh :
Murti Prasetyo
NIM E0006023
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK
Oleh
Murti Prasetyo
NIM. E0006023
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta,
Pembimbing I
Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.
NIP. 196005251987021002
Pembimbing II
Budi Setyanto, S.H., M.H.
NIP. 195706101986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK
Oleh
Murti Prasetyo
NIM. E0006023
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 26 Januari 2011
DEWAN PENGUJI
1. Ismunarno, S.H., M.H. :…………………………. Ketua
2. Winarno Budyatmojo, S.H, M.S. :………………………….
Sekretaris
3. Budi Setyanto, S.H, M.H. :………………………….. Anggota
Mengetahui
Dekan,
Mohammad Jamin, S.H., M.Hum NIP.19610930 198601 1001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PERNYATAAN
Nama : Murti Prasetyo
NIM : E0006023
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta,
Yang membuat pernyataan
Murti Prasetyo
NIM E0006023
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
MOTTO
Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
(Al-Insyirah : 5-6)
Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan.
The way to get started is to quit talking and begin doing.
~ Walt Disney~
Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar.
In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love
~Mother Teresa~
Bijaklah dalam menyikapi hidup, jangan pernah ada penyesalan.
~Penulis~
Berusaha, Berdo`a dan selalu Tawakal, Insya Allah, Allah akan memberikan jalan.
~Penulis~
Sedikit bicara, banyak berkarya
~Teater DeLiK~
Diantara kelelahan itu, terdapat sebuah kebersamaan
~Teater DeLiK~
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
PERSEMBAHAN
Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :
§ Allah SWT, Pemilik Semesta Raya, yang
senantiasa memberikan yang terbaik dalam
setiap detik episode kehidupan;
§ Ayah dan Ibu atas segala cinta dan kasih
sayang yang tak terkira serta dukungan
tiada henti;
§ Kakakku tersayang yang selalu membantu
dan menyemangati;
§ Teater DeLik terima kasih atas segala
pelajaran yang engkau berikan;
§ Oryza Sativa yang tidak lelah memberikan
dukungan dan semangat;
§ Sahabat-sahabatku dan teman-teman
seperjuanganku;
§ Almamaterku, Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRAK
Murti Prasetyo, E 0006023. 2011. PERAN BANK TABUNGAN NEGARA
(BTN) KANTOR CABANG SURAKARTA DALAM IKUT SERTA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
BANK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Tabungan Negara dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank serta kendala-kendala yang dihadapi Bank Tabungan Negara dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini menyangkut realitas, Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta dan data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa peran Bank Tabungan Negara kantor Cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam hal ini, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal penerapan program APU dan PPT pada BTN telah dilaksanakan oleh Kepala Cabang BTN Surakarta. Permintaan informasi dan dokumen tentang data-data calon Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan bank telah sesuai dengan PBI. Pada BTN cabang Surakarta, pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern, dalam BTN disebut BRCO. Untuk mencegah tindakan pencucian uang, yang uangnya dicurigai berasal dari tindak kejahatan, BTN telah menjalankan identifikasi, analisa dan pemantauan transaksi yang dilakukan Nasabah yang ingin mengambil atau menyetorkan uang. Dalam usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia, telah diselenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan. Kata kunci : Bank, Pencucian Uang, Tindak Pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
ABSTRACT
Murti Prasetyo, E 0006023. 2011. ROLE OF BANK TABUNGAN NEGARA
(BTN) BRANCH OFFICE OF SURAKARTA IN PARTICIPATING TO
OVERCOME THE CRIME OF MONEY LAUNDERING THROUGH
BANK. Law Faculty of Sebelas Maret University.
The purpose of this research is to know the role of the Bank Tabungan Negara in participating to overcome money laundering through banks, and the constraints faced by the Bank Tabungan Negara in participating to overcome money laundering through the bank.
This study uses qualitative research methods which the research was related to reality, data obtained from primary and secondary data. The primary data obtained from Bank Tabungan Negara Branch office of Surakarta and secondary data obtained from the data obtained from library materials, documents, and reports that have anything to do with the problem being investigated. For data collection technique using three techniques of interviews, questionnaires and literature study. Furthermore, to analyze existing data using qualitative analysis with an interactive model.
Based on the results of research conducted authors, it is concluded that the role of the Bank Tabungan Negara Branch Office of Surakarta in tackling money laundering are in accordance with regulations issued by Bank Indonesia Regulation No. 11/28/PBI/2009 on the Application of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention and Circular Letter of Bank Indonesia. 11/31/DPNP/2009 of Standard Guidelines for Anti-Money Laundering Program and Prevention of Financing of Terrorism for Commercial Banks. In this case, the active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners in terms of program implementation APU and PPT on BTN has been implemented by the Branch Manager BTN Surakarta. Requests for information and documents about the prospective customer data that will make the business relationship with the bank in accordance with the PBI. In BTN Branch of Surakarta, examination of the effectiveness of the program implemented by the APU and PPT internal audit unit, in the BTN is called BRCO. To prevent money laundering, the money derived from criminal suspects, BTN has run identification, analysis and monitoring of transactions conducted by customers who want to retrieve or deposit the money. In an effort to improve the quality of human resources, has held continuous training.
Keywords: Banks, Money Laundering, Crime
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG
SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK dengan baik dan lancar.
Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga,
para sahabat, dan seluruh pengikutnya terkasih hingga suatu hari yang telah Allah
SWT janjikan.
Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat
guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang
dari sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena
itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi
kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat
bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, oleh karena itu
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :
1. Moh. Jamin, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
a. Pengertian Tindak Pidana ........................................... 12
b. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang ………… 12
c. Sejarah Pencucian Uang .............................................. 14
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
d. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang…………... 14
e. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang…... 16
2. Tinjauan Tentang Undang-undang No. 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 17
3. Tinjauan Umum Tentang Bank ........................................ 20
a. Pengertian Bank .......................................................... 20
b. Macam-Macam Bank .. ............................................... 20
c. Fungsi dan Tujuan Bank ............................................. 22
4. Tinjauan Umum Bank Tabungan Negara (BTN) ............. 23
a. Sejarah Singkat Mengenai BTN ................................. 23
b. Visi Misi Bank BTN.................................................... 25
c. Struktur Organisasi BTN……………………………. 25
B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 30
A. Peran BTN Cabang Surakarta Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Bank. ...................... 30
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BTN Cabang Surakarta
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang
Melalui Bank…. ...................................................................... 53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 56
A. Kesimpulan ............................................................................ 56
B. Saran....................................................................................... 58
DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 60
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Model Analisis Interaktif …..………………………………… 10
Gambar 2. Sruktur Organisasi BTN………………………………………. 26
Gambar 3. Kerangka Pemikiran…………………………………………… 27
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan kemajuan zaman dimana peradaban manusia telah tumbuh
dan berkembang dengan pesat, perilaku manusia juga menjadi semakin beragam
dan inovatif dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan sumber
penghasilan dilakukan manusia dengan berbagai macam cara. Terlepas dari cara-
cara yang dibenarkan, terjadi pula aktifitas untuk meningkatkan harta kekayaan
yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar norma atau peraturan
masyarakat. Aktifitas ini sering disebut dengan tindakan kejahatan untuk
menghasilkan dan meningkatkan harta kekayaan.
“Menurut Pompe di antara faktor-faktor yang diperlukan untuk adanya
akibat yang merupakan sebab, adalah faktor yang di dalamnya terdapat kekuatan
untuk menimbulkan akibat. Jadi musabab asalah faktor yang mempunyai tendensi
untuk dalam keadaan tertentu menimbulkan akibat”. (Winarno Budyatmojo, 2009:
152). Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula
perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara semakin berkembang,
diantaranya illegal logging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan
barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan
kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya
melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Harta kekayaan
yang berasal dari berbagai kejahatan, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan
atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena dikhawatirkan akan mudah
diketahui oleh aparat penegak hukum. Jenis kejahatan tersebut dapat
mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan
negara.
Kejahatan ekonomi mempunyai dimensi, ruang lingkup dan dampak yang
sangat luas dan dapat melampaui batas-batas territorial. Kejahatan ekonomi ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
seringkali diungkapkan dalam berbagai istilah, antara lain economic crime, crime
as business, business crime dan abuse economic power, juga socio economic
crime (Winarno Budyatmojo, 2008: 94). Terdapat berbagai modus yang dilakukan
oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal-usul harta kekayaan, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak
kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke
dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal-usul harta kekayaan tersebut tidak
dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian
uang (Money Laundering).
Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Money Laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal (Adrian Sutedi, 2006: 78).
Indonesia perlu melakukan upaya-upaya di tingkat nasional untuk
memerangi praktek pencucian uang. Mengingat harta kekayaan yang akan
dicucikan begitu besar. Upaya-upaya kegiatan pencucian uang ini harus dicegah
dan diberantas sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara
tetap terjaga. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur
tentang tindak pidana pencucian uang.
Di Indonesia masalah money laundering kini menjadi perhatian utama di
dalam hubungannya dengan lembaga perbankan, mengingat kejahatan pencucian uang lebih dari 2% dari Gross Domestic Product dunia, oleh karena itu pemerintah telah berupaya membentuk undang-undang pencucian uang yang merupakan langkah antisipasi terhadap tekanan masyarakat yang melihat Indonesia sebagai lahan luas yang subur untuk kejahatan pencucian uang (Adrian Sutedi, 2006: 60).
Indonesia telah mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai
suatu tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia kriminalisasi dapat diartikan sebagai ” berkaitan dengan kejahatan
(pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana”.
Sementara masih menurut Kamus yang sama, kata kriminalisasi diartikan sebagai
”proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai
peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh
masyarakat”. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “tidak akan ada kejahatan
apabila tidak ada hukum (undang-undang) pidana dan kita akan dapat
menghilangkan seluruh kejahatan hanya dengan menghapuskan semua hukum
(undang-undang) pidana” (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987: 11).
Kriminalisasi pencucian uang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang
No. 25 Tahun 2003 tentang TPPU. Rumusan Pasal 3 berkaitan dengan rumusan
Pasal 1 angka 1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
Suatu bentuk analisis yang mempertegas, membuang hal yang
tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan
akhir dapat dilakukan.
b. Sajian data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang
memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu
penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan
memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis berdasarkan
penelitian tersebut.
c. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan
data berakhir. Penarikan kesimpulan ini dilakukan sendiri oleh si penulis
guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Model analisis interaktif
(interactive model) dapat digambarkan sebagai berikut:
(HB.Sutopo. 2006 : 120)
Gambar 1 : Model Analisis Interaktif
Pengumpulan
Data
Sajian Data Reduksi Data
Penarikan
Kesimpulan/verivikasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
F. Sistematika Penulisan Hukum
Dalam sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-
tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan
hukum tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika
penulisan hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini menerangkan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang tindak
pidana pencucian uang, tinjauan tentang Undang-Undang No. 25 Tahun 2003,
tinjauan tentang bank dan tinjauan tentang Bank Tabungan Negara (BTN).
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian, selanjutnya menjawab
perrmasalahan mengenai peran BTN cabang Surakarta dalam menanggulangi
tindak pidana pencucian uang melalui bank dan Kendala-kendala apa saja yang
dihadapi BTN cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana
pencucian uang melalui bank.
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang
dilakukan oleh penulis.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang
a. Pengertian Tindak Pidana
Para ahli hukum mempunyai pandangan sendiri dalam memberikan
pengertian mengenai tindak pidana. Beberapa ahli hukum yang memberikan
definisi diantaranya yaitu:
1) Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2) Menurur Pompe strafbaar feit sebenarnya tidak lain dari suatu tindakan
yang menurut rumusan undang-undang dinyatakan sebgai tindakan yang dapat dihukum.
3) Vos memberikan definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
4) R. Tresna memberi definisi peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002: 72).
b. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang didefinisikan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25
Tahun 2003 tentang TPPU bahwa:
Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil
tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi
harta kekayaan yang sah.
Pengertian pencucian uang menurut beberapa ahli hukum yaitu:
1) M. Giovanoli
Pencucian Uang merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan, pen.) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah bersal dari sumber yang sah (legal).
2) Mr. J. Koers
Pencucian Uang merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut (M. Arief Amrullah, 2004; 10).
Sedangkan Fraser, Pencucian Uang secara sederhana adalah suatu proses
dimana “uang kotor” (yang diperoleh melalui kejahatan) dicuci melalui
sumber-sumber atau perusahaan-perusahaan yang “bersih” dan sah agar
si penjahat dapat lebih menikmati hasil kejahatannya (Adrian Sutedi,
2006: 76).
One of the biggest obstacles to maintaining an effective operating
international financial system is money laundering. A global
phenomenon and international challenge, money laundering is a
financial crime that often involves a complex series of transactions and
numerous financial institutions across many foreign jurisdictions (Salah
satu kendala terbesar untuk mempertahankan sebuah sistem operasi
keuangan internasional yang efektif adalah pencucian uang. Sebuah
fenomena global dan tantangan internasional, pencucian uang adalah
kejahatan keuangan yang sering melibatkan serangkaian transaksi yang
kompleks dan banyak lembaga keuangan di seluruh wilayah hukum asing
(Bonnie Buchanan, 2004, Vol 18, Issues 1: 115).
Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang
dimaksud dengan pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian
uang adalah suatu proses kegiatan dimana uang yang berasal dari tindak
kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari
pemerintah atau otoritas yang berwenang, dengan cara memasukkan uang
tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut apabila
dikeluarkan dari sistem keuangan akhirnya telah berubah menjadi uang
yang sah.
c. Sejarah Pencucian Uang
Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti ini dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil pelacuran.
Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Sehingga kemudian muncul istilah narco dollar, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika (Adrian Sutedi, 2006: 73).
Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan
dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara finansial
lainnya. Hingga pada saat ini institusi perbankan menjadi tempat yang
paling jitu bagi para pelaku kejahatan pencucian uang untuk mencuci
uangnya.
d. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang
Proses terjadinya pencucian uang dapat dijelaskan bahwa terdapat
berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya
proses pencucian uang dapat dikelompokkan kedalam tiga tahap kegiatan
yaitu:
1) Placement Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial sistem). Karena uang itu sudah masuk sistem ke dalam sistem keuangan perbankan, maka berarti uang itu telah juga masuk ke dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara yang bersangkutan tetapi juga telah masuk sistem keuangan global atau intenasional.
2) Layering
Pekerjaan dari pihak pencuci uang (laundereer) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan placement sepeti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu. Hal ini akan sangat menarik perhatian otoritas moneter Negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu setelah dilakukan placement, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain dan dari negara satu ke negara yang lain sampai beberapa kali yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara memecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali asal-usul uang tersebut tidak dapat lagi dilacak oleh otoritas moneter aatu para penegak hukum.
3) Integration
adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah atau uang halal (clean money), baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipercayakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (Adrian Sutedi, 2006: 81-82).
Menurut Anwar Nasution, ada empat faktor yang dilakukan
dalam proses pencucian uang yaitu:
1) Merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu.
2) Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana. 3) Merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan
pelacakannya oleh petugas hukum. 4) Mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya (Adrian
Sutedi, 2006: 82).
Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu
mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang
harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan
atau menghilangkan asal-usul uang. Sehingga hasil akhirnya dapat
dinikmati atau digunakan secara aman. Kegiatan tersebut dapat terjadi
secara terpisah, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
e. Modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang
Adapun modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu
semakin komplek dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan
yang cukup rumit seperti halnya modus operandi pencucian uang melalui
jasa transfer dana elektronik pada bank. Hal itu terjadi baik pada tahap
placement, layering, maupun integration, sehingga penggunaannyapun
menjadi secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus
operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.
Ada beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam
melakukan kejahatan pencucian uang, yaitu:
1) Kerja sama Penanaman Modal Dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasil kejahatan tersebut dibawa keluar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali kedalam negeri lewat proyek-proyek penanaman modal asing (joint venture). Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan joint venture tersebut diinvestasikan lagi kedalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah merupakan uang yang bersih bahkan sudah terkena potongan pajak.
2) Agunan Kredit Bank Swiss Dalam hal ini uang hasil kejahatan diselundupkan lebih dahulu ke luar negeri, dimana diluar negeri tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, deposito tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain (misalnya salah satu bank di Eropa). Uang dari pinjaman tersebut kemudian ditanamkan kembali ke negara asal dimana kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan dan uang yang demikian sudah menjadi uang yang bersih.
3) Transfer ke Luar Negeri. Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal kejahatan. Selanjutnya, dari luar negeri uang tersebut dibawa kembali kedalam negeri oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.
4) Usaha Tersamar di Dalam Negeri. Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak menjadi soal apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Akan tetapi, seolah-olah yang terjadi adalah perusahaan yang bersangkutan telah menghasilkan uang bersih.
5) Tersamar dalam Perjudian. Dalam hal ini dengan uang hasil kejahatan tersebut didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga seolah-olah uang tersebut sebagai hasil dari usaha judi tersebut. Atau dibeli nomor undian berhadiah dengan nomor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
menang yang dipesan dengan harga yang tinggi, sehingga seolah-olah uang tersebut adalah hasil dari menangnya undian tersebut.
6) Penyamaran Dokumen. Dalam metode ini uang tersebut tidak kemana-mana, tetapi tetap didalam negeri. Namun demikian, keberadaan uang tersebut didukung oleh berbagai dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang tersebut berasal dari bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa tersebut misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor-impor,sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan hasil dari bisnis ekspor-impor tersebut.
7) Pinjaman Luar Negeri. Uang hasil kejahatan dalam hal ini dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke negara asalnya dalam bentuk pinjaman luar negeri. Jadi seolah-olah uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.
8) Rekayasa Pinjaman Luar Negeri. Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut tidak dibawa kemana-mana, tetapi tetap di negeri asal kejahatan. Namun demikian, dibuat suatu rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman dari luar negeri, padahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman tersebut (Adrian Sutedi, 2006: 85-87).
Diluar modus operandi tersebut masih banyak modus lain dari yang
paling sederhana sampai yang paling rumit dan kompleks, dan akan terus
berkembang serta semakin canggih, apalagi ditunjang dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang melahirkan cabang-cabang baru dari modus
dasar pencucian uang. Untuk menunjang modus operandi tersebut
diperlukan instrumen pendukung yang beragam yang sering disesuaikan
dengan bidang yang dikuasai oleh pelaku kejahatan atau bidang yang
dianggap potensial untuk pencucian uang yang sistem pengaturan dan
pengawasannya tidak ketat sehingga dinilai aman bagi pelaku.
2. Tinjauan Tentang Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang
Diundangkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang No. 15 Tahun 2002 merupakan suatu langkah besar dalam upaya
membangun rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
laundering) di Indonesia, karena dalam Undang-undang tersebut mengatur
hal-hal penting seperti :
a. Kegiatan money laundering dinyatakan sebagai tindak pidana (diatur
dalam pasal 12);
b. Pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan atas tindak pidana money
laundering dikecualikan dari ketentuan rahasia bank (diatur dalam pasal
14);
c. Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
yang dikenal sebagai Indonesian Financial Intelligence Unit yang
merupakan lembaga independen dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang (diatur dalam pasal 1 angka 8);
d. Landasan hukum yang lebih jelas bagi pembekuan dan penyitaan aset yang
merupakan hasil tindak pidana (proceeds of crime) (diatur dalam pasal 32
dan 34).
UU No.15 Tahun 2002 telah diperbaiki dengan UU No.25 Tahun 2003
tentang perubahan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, dengan materi pengaturan tambahan antara lain sebagai berikut :
a. Pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas cakupannya, tidak hanya
meliputi setiap orang yang menyediakan jasa keuangan tetapi juga
meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan (diatur dalam pasal 1
angka 5).
b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan
mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana (diatur dalam pasal 1 angka 7).
c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari
tindak pidana, dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak
tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh
(diatur dalam pasal 2).
d. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan penyampaiannya oleh
Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off).
Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil
tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga
mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang (diatur dalam pasal 10 A).
e. Jangka waktu kewajiban penyampaian pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja
menjadi tidak lebih 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan
mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini
dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak
(diatur dalam pasal 13 ayat 2).
Dilihat dari sistematika, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003
tentang TPPU, maka ruang lingkup yang akan diberantas terdiri dari 2 (dua)
kelompok tindak pidana yaitu:
Pertama : Kelompok Tindak Pidana dalam Bab II yang berjudul
“Tindak Pidana Pencuciang Uang”, yaitu delik-delik yang
langsung berhubungan dengan perbuatan tindak pidana pencucian
uang (diatur dalam Pasal 2, 3, 6, UU No. 25 tahun 2003);
Kedua : Kelompok Tindak Pidana dalam Bab III yang berjudul “Tindak
Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian
Uang”, yaitu delik-delik yang berhubungan dengan proses
Uang (diatur dalam Pasal 9, 10 A, 13, 33 UU No. 25 tahun 2003).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
3. Tinjauan Umum tentang Bank
a. Pengertian Bank
Menurut Abdurrachman, secara terminology, istilah “bank” berasal dari bahasa Italia “banca” yang bearti “bence” yaitu suatu bangku atau tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar (Munir Fuady, 2001: 13).
Pengertian bank dalam kamus perbankan diartikan sebagai badan
usaha dibidang keuangan, yang menarik uang dari dan menyalurkannya ke
dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa dalam
lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.
Menurut Hermansyah, Bank adalah badan usaha yang menjalankan
kegiatan menghimpunkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2005 : 8).
Di Indonesia, pengertian bank diatur dalam Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Pada hakekatnya pengertian bank dari berbagai pendapat para ahli
hampir sama. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau
penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di
dalam lalu-lintas pembayaran.
b. Macam-macam Bank
1) Dilihat dari segi fungsinya
a) Bank Sentral (Central Bank)
b) Bank Umum (Commercial Bank)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
c) Bank Tabungan (Saving Bank)
d) Bank Pembangunan (Development Bank)
e) Bank Desa (Rural Bank)
2) Dilihat dari segi kepemilikannya, bank terbagi dalam:
a) Bank Milik Pemerintah Dalam akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pula oleh pemerintah. Contohnya adalah Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI).
b) Bank Milik Swasta Nasional Seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta pula. Contohnya ialah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Bali dan sebagainya.
c) Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank untuk kategori ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh Bank Umum Kopersi Indonesia.
d) Bank Milik Asing Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Dengan demikian, jelas kepemilikan sahamnya dimiliki pihak asing. Contohnya antara lain: ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America dan sebagainya.
e) Bank Milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya tergantung dari posisi tawar dari para pihak yang mendirikan bank tersebut, bias pihak asing atau pihak swasta nasional. Contonya adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Sanwa Indonesia Bank, Mitsubishi Buana Bank (Johannes Ibrahim, 2004: 39-40).
Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan Pasal 5:
a) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensonal dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lau-lintas pembayaran;
b) Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas
pembayaran.
3) Bank dilihat dari segi atau cara menentukan harga baik harga jual
maupun harga beli:
a) Bank berdasarkan prinsip konvensional, yaitu bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
b) Bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang menerapkan aturan syariah atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Bank berdasarkan prinsip ini dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan dan lain sebagainya (Johannes Ibrahim, 2004: 41-42).
4) Bank dilihat dari kedudukan atau status:
a) Bank devisa
b) Bank non devisa
c. Fungsi dan tujuan Bank
Mengenai fungsi perbankan Indonesia, secara umum diatur dalam
Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu: sebagai penghimpun dan penyalur
dana masyarakat.
Adapun fungsi perbankan Indonesia secara luas adalah:
1) Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau
penerima kredit.
2) Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga
pemberi kredit.
3) Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan
pembayaran.
Tujuan Perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU No. 7
Tahun 1992. "Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".
4. Tinjauan Umum Bank Tabungan Negara (BTN)
a. Sejarah Singkat Mengenai BTN
Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung,
pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No.27 tanggal 16
Oktober 1897 mendirikan POSTSPAARBANK yang kemudian terus
hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memilki 4
(empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada tahun
1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas
Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam
waktu yang relative singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan
POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.
Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada
Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK
dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk
menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini
tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya
mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.
Proklamasi kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945 telah memberikan
inspirasi kepada Bp. Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan
TYOKIN KYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintahan R.I dan
terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bp.
Darmosoesanto ditetapkan oleh Pemerintah R.I menjadi Direktur yang
pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan
penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi
kegiatan KANTOR TABUNGAN POS adalah tidak berumur panjang,
karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
semua kantor, termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS
hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali
(1949), nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK
TABUNGAN RI. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama BANK
TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementrian
Perhubungan.
Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang
substansif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No.9
tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama
POSTSPAARBANK IN INDONESIA berdasarkan staatblant No. 295
tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk
kementrian dari Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di
bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat
tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 09
Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK
TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN NEGARA
didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang
kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.
Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank
milik Negara ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19
Desember 1968 yang sebelumnya BANK TABUNGAN NEGARA
menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian POSTSPAARBANK
(1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah
bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui
tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA
ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama
kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. karena
itulah tanggal 10 Desember diperingati sebgai hari KPR bagi BTN.
Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992,
yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992
yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1992 bentuk hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan call name Bank
BTN. Berdasarkan kajian konsultan independent. Price Waterhouse
Coopers, Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-
544/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN
sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa