44 BAB V PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hanapiah, 2011). Ini mengartikan bahwa, penyusunan suatu RPJMDes merupakan proses penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Kerangka partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa, merupakan indikator utama yang menentukan kualitas proses penyusunan RPJMDes. Uraian dalam Bab V ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni; Pertama, gambaran proses penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015. Kedua, dari gambaran tesebut akan memperlihatkan dan menjelaskan peran aktor dalam penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015. 5. 1. Penyusunan RPJMDes Polobogo 5.1.1. Proses Perencanaan Partisipatif Pembangunan desa merupakan penopang pembangunan suatu daerah (kabupaten/kota). Sebagai bagian integral wilayah administratif, pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya menuntaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di desa. Dalam rangka pembangunan tersebut, desa membutuhkan sebuah sistem pembangunan yang terpadu, terukur, dan terencana dengan baik, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh desa. Bersumber pada ide dasar ini, desa Polobogo membentuk „Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2010-2015‟
31
Embed
Peran Aktor dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8399/6/T1_352007002_BAB V.pdf · berjumlah 10 orang dan mewakili setiap dusun yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
44
BAB V
PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(Hanapiah, 2011). Ini mengartikan bahwa, penyusunan suatu RPJMDes
merupakan proses penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan
swadaya masyarakat desa. Kerangka partisipatif dengan melibatkan masyarakat
desa, merupakan indikator utama yang menentukan kualitas proses penyusunan
RPJMDes.
Uraian dalam Bab V ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni;
Pertama, gambaran proses penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015. Kedua,
dari gambaran tesebut akan memperlihatkan dan menjelaskan peran aktor dalam
penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015.
5. 1. Penyusunan RPJMDes Polobogo
5.1.1. Proses Perencanaan Partisipatif
Pembangunan desa merupakan penopang pembangunan suatu daerah
(kabupaten/kota). Sebagai bagian integral wilayah administratif,
pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, mengentaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat
desa, khususnya menuntaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat
di desa. Dalam rangka pembangunan tersebut, desa membutuhkan sebuah
sistem pembangunan yang terpadu, terukur, dan terencana dengan baik,
dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh desa.
Bersumber pada ide dasar ini, desa Polobogo membentuk „Tim Perumus
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2010-2015‟
45
pada tanggal 20 Nevember 2010, dalam kerangka menata perencanaan
pembangunannya selama 5 (lima) tahun.
Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) adalah untuk1 : Pertama, mewujudkan perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
Kedua, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap
program pembangunan di desa; Ketiga, memelihara dan mengembangkan hasil-
hasil pembangunan di desa; Keempat, menumbuhkembangkan dan mendorong
peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Dengan mengacu pada
tujuan tersebut, „Tim Perumus RPJMDes Polobogo 2010-2015‟ yang
berjumlah 10 orang dan mewakili setiap dusun yang ada di desa Polobogo,
mulai melakukan kerja perencanaan pembangunan. Tahapan perencanaan
yang dilakukan tergambarkan dalam tiga agenda, yakni: (1) Sosialisasi di
tingkat desa; (2) Penjaringan aspirasi masyarakat desa, yang bermuara pada
Musyawarah Dusun (MUDUS); (3) Pembahasan RPJMDes di Tingkat Desa
dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
A. Sosialisasi Di Tingkat Desa
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Polobogo tahun 2010-2015, diawali dengan sosialisasi secara
terbuka kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini dilakukan dengan dua
cara yakni melalui pemasangan pengumuman di kantor desa dan
sosialisasi terbuka yang mengundang masyarakat desa.
“Sosialisasi awal itu di tingkat desa. Seluruh kepala dusun
dan para tokoh-tokoh kami undang di tingkat desa, disitu
kami sosialisasikan bahwa nanti akan ada penyusunan
RPJMDes yang dimulai dari masing-masing dusun. Di saat
itu juga kami menyampaikan tentang jadwal penyusunan
RPJMDes yang sudah kami tentukan dari Tim.”2
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan
Desa (Pasal 6). 2 Hasil wawancara dengan Pak Supandi (Ketua Tim Perumus RPJMDes Polobogo 2010-2015).
Tanggal 26 Oktober 2013
46
Dari proses sosialisasi yang sudah dilakukan di atas terlihat bahwa
penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015 merupakan agenda penting
yang perlu diketahui oleh masyarakat desa. Menurut penjelasan Pak
Supandi, maksud dari seluruh kepala-kepala dusun dan tokoh-tokoh
masyarakat diundang dalam proses sosialisasi itu adalah agar informasi
tentang penyusunan RPJMDes Polobogo—termasuk jadwal dan agenda-
agendanya—dapat ditindak-lanjuti (diinformasikan) lagi kepada
masyarakat desa secara umum, sehingga masyarakat dapat berpatisipasi
dalam setiap proses penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015. Dengan
demikian, penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015 ini telah
menganut prinsip keterbukaan, dalam arti bahwa setiap proses dan
tahapannya dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh
masyarakat desa Polobogo.
B. Penjaringan Aspirasi Masyarakat Desa
Setelah melakukan sosialisasi, Tim Perumus kemudian melakukan
penjaringan aspirasi masyarakat desa untuk penyusunan RPJMDes
Polobogo 2010-2015. Aspirasi masyarakat desa ini diperoleh dari proses
identifikasi terhadap masalah-masalah pembangunan serta identifikasi
kebutuhan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya. Namun sebelum penjaringan aspirasi masyarakat ini
dilakukan, kendala mendasarnya adalah bahwa masyarakat desa belum
memahami dengan baik masalah pembangunan dan kebutuhan mendasar
yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraannya.
“Kesusahan yang dihadapi awalnya yaitu warga belum
memahami masalah yang dihadapinya. Warga hanya
menyampaikan apa yang diinginkan saja, tanpa mengetahui
masalah yang dihadapinya. Kami dari Tim berusaha lagi
untuk menjelaskan tentang bagaimana penalaran masalah-
masalah yang ada di masyarakat, mulai dari masalahnya apa,
akar masalahnya apa, sampai pada pemecahannya apa."3
3 Hasil wawancara dengan Pak Supandi (Ketua Tim Perumus RPJMDes Polobogo 2010-2015).
Tanggal 26 Oktober 2013
47
Persoalan mendasar yang juga turut mempengaruhi perencanaan
pembangunan di desa adalah keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia di desa dalam memahami maksud dari perencanaan, hal ini
terutama dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
desa. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi untuk menjawab
persoalan tersebut, agar proses penjaringan aspirasi ini tidak menghambat
penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015.
“Awalnya kami buat dulu di satu dusun, untuk menggali dan
menemukan masalah, akar masalah, serta pemecahannya. Di
pertemuan ini, dari dusun-dusun lain kami undang juga untuk
ikut, jadi perwakilan dusun lain itu masing-masing ada 3
orang yang kami ikut sertakan. Maksudnya adalah, setelah
selesai dari satu dusun ini, untuk ke dusun-dusun lain akan
lebih mudah. Jadi kami tidak mengulang-ulang lagi dari awal.
Kerja dari Tim Perumus berat juga di awal, setelah sudah
berjalan, baru semua terasa lancar.”4
Strategi yang dilakukan di atas menggambarkan bahwa keterbatasan
kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan tidak membatasi
proses penyusunan RPJMDes di Polobogo. Pemberian pemahaman
kepada masyarakat untuk mengetahui masalah yang dihadapi di desa,
adalah demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan RPJMDes
Polobogo 2010-2015. Pendekatan persuasif melalui cara-cara yang biasa
dilakukan dalam masyarakat itu sendiri, akan mempengaruhi proses-
proses perencanaan selanjutnya. Menurut informasi lapangan yang
diperoleh penulis, pada awal penjaringan aspirasi yang dilakukan di satu
dusun di Polobogo tersebut, merupakan contoh cara pengelompokkan
masalah dan kebutuhan masyarakat desa yang memudahkan proses
penjaringan aspirasi masyarakat selanjutnya di tiap-tiap dusun.
Setelah penjaringan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat di
masing-masing dusun, melalui identifikasi masalah dan kebutuhan
masyarakat, data-data ini dikelompokkan lagi untuk dibahas serta
dirumuskan dalam pelaksanaaan Musyawarah Dusun (MUDUS). Tabel
4 Hasil wawancara dengan Pak Supandi. Tanggal 26 Oktober 2013
48
di bawah ini merupakan salah satu contoh pengelompokkan masalah dan
kebutuhan dari hasil diskusi di salah satu dusun :
Tabel 5.1.
Contoh Penggelompokkan Masalah
Bidang Sarana dan Prasarana di Dusun Breyon
No Masalah Potensi
1 Tempat ibadah rusak Batu, tenaga, kayu
2 Air mengalir tidak teratur Batu, tenaga
3 Tidak punya lapangan sepak bola Tenaga, tim
4 Jalan dusun rusak di Rt. 08,09,07 Breyon Batu, tenaga, kayu
5 Musim penghujan rawan longsor di Rt.
08 Breyon
Tenaga, batu
6 Jalan becek di Rt. 09 Breyon Batu, tenaga
Sumber : Lampiran RPJMDes Polobogo 2010-2015.
Dari data pada Tabel 5.1. di atas tergambarkan bahwa masalah
pembangunan yang telah diidentifikasi di salah satu dusun tersebut
adalah masalah di bidang sarana dan prasarana pembangunan. Selain itu,
potensi untuk menggulangi masing-masing masalah itu telah dirumuskan
secara mandiri oleh masyarakat. Salah satu data yang telah
dikelompokkan di atas merupakan sumber data utama dalam pelaksanaan
Musyawarah Dusun (MUDUS), untuk penyusunan RPJMDes Polobogo
2010-2015.
Pelaksanaan MUDUS5 di desa Polobogo dilakukan selama kurang
lebih setengah bulan sejak tanggal 6 Desember sampai dengan 21
Desember 2010, yang dilakukan di 10 (sepuluh) dusun yang ada di desa
Polobogo. Adapun agenda kegiatan MUDUS antara lain : Pertama,
Penjaringan Masalah dan Tindakan Solusi; Ketiga, Penjaringan Potensi;
Keempat, Pemeringkatan Masalah dan Pemeringkatan Tindakan
Pemecahan Masalah. Berikut ini contoh data hasil penentuan peringkat
masalah :
5 Berita Acara Pelaksanaan Musyarawah Dusun. (dilampirkan)
49
Tabel 5.2.
Contoh Hasil Penentuan Peringkat Masalah
No Masalah
Dirasakan
Oleh
Banyak
Orang
Sangat
Parah
Menghambat
Peningkatan
Pendapatan
Sering
Terjadi
Tersedia
Potensi
Untuk
Pemecahan
Masalah
Jumlah
Nilai
Urutan
Peringkat
1 Sulitnya
mendapatkan
tanaman produktif
100 100 100 100 100 500 1
2 Kurangnya air bersih
di dusun Clowok,
Metes, dan Sodong
100 100 100 100 100 500 2
3 Jalan antar dusun
rusak antara dusun Kebonpete s/d
Karangombo
100 100 100 90 100 490 3
4 Tidak ada kegiatan
sosial masyarakat
100 100 100 100 60 460 4
5 Musim hujan banyak
anak-anak terkena
demam berdarah
100 100 100 40 100 440 5
Sumber : Lampiran RPJMDes Polobogo 2010-2015.
Dari Tabel 5.2. di atas memperlihatkan bahwa masyarakat desa dapat
menemukan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu masyarakat
menentukan indikator-indikator dari masalah tersebut, yakni : (1)
dirasakan oleh banyak orang, (2) tingkat parah/kesulitan, (3) kaitan
masalah dengan sebagai hambatan peningkatan pendapatan, (4) sering
terjadi, (5) tersedia potensi untuk pemecahan masalah. Seluruh
pemeringkatan tersebut dirumuskan secara partisipatif oleh masyarakat
dalam MUDUS.
“Dalam MUDUS, kami mengajak warga agar mengenali
masalahnya, mencari solusi dari masalah itu, lalu secara
bersama-sama kami memberikan skoring (pemeringkatan)
terhadap masalah dan solusi yang sudah kemukakan oleh
warga.”6
Partisipasi masyarakat ini tergambarkan secara jelas karena ajakan dan
pendampingan yang diberikan oleh Tim Perumus, sehingga masyarakat
dapat mengemukakan sendiri masalah-masalah beserta solusi
6 Hasil wawancara dengan Pak Supandi (Ketua Tim Perumus RPJMDes Polobogo 2010-2015)
Tanggal 26 Oktober 2013
50
pembangunannya. Setelah melakukan pemeringkatan, Tim Perumus
melakukan pengkajian tindakan pemecahan masalah berdasarkan usulan
yang disampaikan oleh masyarakat. Berikut contoh hasil kajian tindakan
pemecahan masalah yang telah dilakukan :
Tabel 5.3.
Contoh Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
No Masalah Penyebab Potensi Alternatif Tindakan
Pemecahan
Tindakan
Layak
1 Jalan gang becek di RT 08
dusun Clowok
Jalanan masih tanah Batu, Tenaga Betonisasi, Paving Betonisasi
2 Rendahnya harga susu Harga dikuasai
peloper
SDM, Lokasi Pendirian
GAPOKTANI
tingkat desa
Pendirian
GAPOKTANI
tingkat desa
3 Banyak pengangguran Tidak ada lapangan
pekerjaan, kemampuan minim
SDM Diadakan Kursus
Ketrampilan
Diadakan
Kursus Perbengkelan
4 Musim hujan banyak anak
demam berdarah
Linkungan kumuh Bidan, Pustu Diadakan Poking satu
tahun dua kali
Diadakan
Poking satu
tahun dua kali
Sumber : Lampiran RPJMDes Polobogo 2010-2015.
Dari Tabel 5.3. di atas tergambarkan bahwa masyarakat desa
memahami masalah pembangunan yang sedang dihadapinya, dan secara
partisipastif masyarakat mampu menentukan alternatif solusi, serta
menentukan solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah-masalah
pembangunan. Ketika data di atas selesai dirumuskan, data itu dijadikan
usulan kegiatan dan program pembangunan yang diakomodir dalam
RPJMDes Polobogo dalam kurun waktu 2010-2015.
Proses penjaringan aspirasi masyarakat desa yang dilakukan di atas,
menunjukkan bahwa penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015 telah
melalui proses yang selektif dan objektif. Masalah-masalah yang
dirumuskan masyarakat merupakan masalah yang nyata dihadapi. Di sisi
lain, meskipun proses penjaringan aspirasi di atas terkesan dilakukan
berulang-ulang, namun dari hasilnya terlihat bahwa penyusunan
RPJMDes Polobogo ini bermuara pada perencanaan pembangunan yang
berpihak pada masyarakat desa, dan secara serius memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat
miskin.
51
C. Pembahasan RPJMDes di Tingkat Desa
Setelah seluruh dusun melaksanakan Musyawarah Dusun (MUDUS),
Tim Perumus kemudian melaksanakan penyusunan dokumen RPJMDes
Polobogo 2010-2015 dengan menggunakan landasan aspirasi masyarakat
yang merupakan hasil MUDUS. Terdapat tiga dokumen yang disusun
oleh Tim Perumus, yang nantinya menjadi lampiran penting dari
RPJMDes :
1. Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
2. Rencana kegiatan yang menggunakan APBN, APBD Provinsi,
dan APBD Kabupaten, serta penyusunan APBDes (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa 2010-2015;
3. Pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJMDes,
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-
RKPDesa), Rekapitulasi rencana program pembangunan desa,
Draft Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa).
Dokumen RPJMDes Polobogo 2010-2015 yang diselesaikan oleh
Tim Perumus, menjadi dokumen yang dibahas secara terbuka dalam
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)7.
“Musrenbangdes itu dilakukan karena sudah ada bahan
RPJMDes-nya. Pada saat Musrenbangdes itu, RPJMDes dan
RKPDesa dibahas dengan seluruh kepala dusun, perwakilan
dari masing-masing dusun, tokoh-tokoh masyarakat dan juga
perwakilan dari PNPM Mandiri di Kecamatan Getasan.”8
Proses penyusunan RPJMDes tidak mutlak menjadi kendali atau
wewenang Tim Perumus. Setiap proses perencanaan pembangunan di
Polobogo tetap mengikut-sertakan masyarakat untuk membahas dan
menetapkan RPJMDes Polobogo sebagai dokumen pembangunan yang
strategis bagi masyarakat.
7 MUSRENBANGDES Polobogo dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2011 (Berita Acara
MUSRENBANGDES) 8 Hasil wawancara dengan Pak Supandi (Ketua Tim Perumus RPJMDes Polobogo 2010-2015).
Tanggal 26 Oktober 2013
52
Sejauh ini, dapat dilihat bahwa penyusunan RPJMDes Polobogo
2010-2015 telah menganut prinsip partisipatif dan akuntabel. Artinya,
masyarakat telah terlibat aktif dalam seluruh dalam proses penyusunan
RPJMDes, dan di sisi yang lain, penyusunan dan perumusan dokumen
RPJMDes Polobogo telah dipertanggung-jawabkan dengan benar, baik
pada pemerintah desa maupun pada masyarakat.
Namun demikian, meski secara strategis dan partisipatif dokumen
RPJMDes Polobogo di atas selesai dirumuskan oleh masyarakat bersama
Tim Perumus, kenyataannya dokumen RPJMDes Polobogo tersebut
belum dapat dikatakan sebagai dokumen RPJMDes yang utuh, dan belum
sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut informasi yang diperoleh di
lapangan, dokumen RPJMDes tersebut tertahan selama hampir 8
(delapan) bulan dan seluruh program dan kegiatannya belum
dilaksanakan. Permasalahan mendasarnya adalah bahwa penyusunan
dokumen RPJMDes Polobogo belum diintegrasikan dengan dokumen
perencanaan kabupaten Semarang, yaitu dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang.
5.1.2. Relasi Kabupaten dan Desa Dalam Penyusunan RPJMDes Polobogo
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan
pembangungan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan kabupaten.9 Aturan ini mengartikan bahwa
setiap perencanaan pembangunan di desa harus bersinerji dengan
perencanaan pembangunan yang ada di tingkat kabupaten, begitupun
sebalik. Penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015 yang telah
digambarkan di atas merupakan contoh kasus yang nyata, bahwa aturan
tersebut belum dijalankan.
Menurut penuturan Pak Supandi selaku Ketua Tim Perumus
RPJMDes Polobogo, pasca Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencaan Pembangunan Desa
Pasal 63Ayat 1.
53
(Musrenbangdes) pada bulan Januari 2011, aparatur di desa dan masyarakat
desa tidak mengetahui bahwa RPJMDes Polobogo 2010-2015 yang telah
disusun itu ternyata belum utuh dan masih terbentur dengan aturan ideal dari
penyusunan RPJMDes. Ketika didatangi10
oleh Dosen11
dan Mahasiswa12
Universitas Kristen Satya Wacana serta seorang Aktivis LSM Trukajaya
Salatiga13
, Tim Perumus baru mengetahui ada kekurangan yang terjadi
dalam penyusunan RPJMDes Polobogo.
“Awalnya, kami Tim Perumus di desa juga tidak tahu bahwa
RPJMDes itu harus disesuaikan dengan visi dan misi
Kabupaten, yang adalah visi dan misi Bupati. Ketika Pak Roy
dan Mas Bagus menjelaskan, baru kami tahu. Karena itu
RPJMDes kita ulang (menyusun) lagi bersama-sama dengan
Pak Roy, Mas Bagus dan teman-teman dari UKSW, yang
disesuaikan dengan visi misi kabupaten.”14
Dari hasil diskusi saat pertemuan antara tiga elemen ini (desa,
akademisi, dan aktivis LSM), Tim Perumus menyampaikan bahwa
penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015 sudah dilaksanakan dari bawah
sejak sosialisasi, penjaringan aspirasi, sampai dengan penyusunan dokumen
RPJMDes dan RKPDesa. Akan tetapi, ketika dicermati lebih jauh, proses ini
sebenarnya belum tuntas, dan dokumen RPJMDes Polobogo 2010-2015,
belum dilembagakan sebagai salah satu dokumen perencanaan
pembangunan desa yang mendapat legitimasi dari kabupaten.
“Dari sisi proses sampai jadi sebuah dokumen perencanaan,
RPJMDes Polobogo itu sudah ideal. Kekurangannya adalah
bagaimana agar visi dan misi dari RPJMDes itu sikron
dengan visi dan misi dari pembangunan kabupaten yang
tertera di RPJMD.”15
10 Pertemuan awal antara aparatur desa Tim Perumus RPJMDes Polobogo 2010-2015 dengan Pak
Roy, Mas Bagus dan para mahasiswa dari UKSW terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011. 11 Ir. Royke Siahainenia, M.Si. Beliau adalah salah satu staf pengajar di Program Studi Sosiologi
Universitas Kristen Satya Wacana. 12 Mahasiswa-mahasiswa ini sedang mengambil mata kuliah Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat yang diampu oleh Pak Roy bersama Mas Bagus. 13
Bagus Indra Kusuma, seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trukajaya Salatiga.
Beliau pernah punya pengalaman pendampingan di Polobogo sejak 2005. 14 Hasil wawancara dengan Pak Supandi. Tanggal 26 Oktober 2013 15 Hasil wawancara dengan Mas Bagus Indra Kusuma. Tanggal 16 Januari 2014
54
Proses yang terjadi dalam penyusunan RPJMDes Polobogo 2010-2015
merupakan proses yang partisipatif, namun demikian proses tersebut tidak
mendapat legitimasi pemerintah kabupaten karena tidak berkaitan dengan
dokumen penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang 2011-2015. Hal ini
juga yang dikemukakan oleh Pak Roy :
“Proses sebelumnya yang terjadi di Polobogo itu tidak keliru.
Kelemahan masyarakat di desa itu karena tidak ada yang
mendampingi, masyarakat tidak tahu informasi dari atas
(kabupaten). Di sisi yang lain, masyarakat itu sengaja dibikin
tidak pintar. Misalnya, Bappeda itu jarang turun langsung ke
desa, di kecamatan saja itu jarang.”16
Bersumber data tersebut tersebut, dapat dikatakan bahwa, pertama,
penyusunan RPJMDes Polobogo telah melalui proses partisipatif, yang
melibatkan masyarakat desa secara umum, guna menentukan program dan
kegiatan pembangunan di desa. Kedua, relasi desa dan kabupaten dalam
perencanaan pembangunan adalah dengan kesatuan visi dan misi serta arah
kebijakan. Namun, ketiga, masyarakat desa tidak tahu dan belum mampu
mengakses informasi mengenai perencanaan pembangunan di tingkat
kabupaten, karena kelima, masyarakat tidak didampingi oleh pemerintah
kabupaten dalam penyusunan RPJMDes tersebut, atau dengan kata lain,
tidak ada komunikasi antara desa dan kabupaten mengenai proses
penyusunan rencana pembangunan tersebut. Sehingga, keenam, masyarakat
desa membutuhkan pendampingan lebih lanjut, agar proses penyusunan
RPJMDes dapat selesai dan arah gerak pembangunan dapat berjalan secara
terpadu dan terukur sesuai dengan harapan dari penyusunan RPJMDes
Polobogo.
5.1.3. Pendampingan dan Lokakarya RPJMDes Polobogo
Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa
dan swadaya masyarakat desa. Penduduk desa merupakan suatu potensi
16 Hasil wawancara dengan Pak Royke Siahainenia. Tanggal 11 Januari 2014
55
sumber daya manusia yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai objek
pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan (Hanapiah M.,
2011). Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di
desa dilihat dari aspek kualitas masih memerlukan pendampingan dan
pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan, penduduk desa
memegang peranan penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses
pembangunan desa. Jika pemahaman ini dikonteks dalam penyusunan
RPJMDes Polobogo, maka dapat dikatakan bahwa di satu sisi dengan
berbagai keterbatasan, masyarakat desa Polobogo telah menjadi pelaku
perencanaan pembangunannya, namun di sisi lain, karena keterbatasan yang
dimilikinya, masyarakat desa juga memerlukan pendampingan dan
pemberdayaan untuk menyusun dan menyempurnakan RPJMDes Polobogo
2010-2015.
Kesenjangan komunikasi antara desa dan kabupaten dalam
penyusunan RPJMDes Polobologo 2010-2015, teletak pada proses
pendampingan dan pemberdayaan yang tidak dilakukan oleh pemerintah
kabupaten. Di sisi lain, masyarakat desa sulit mengakses informasi yang
berkaitan dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.
Sehingga, dalam kerangka pendampingan dan penyempurnaan RPJMDes
Polobogo 2010-2015, berbagai upaya kolaboratif dilakukan oleh Tim
Perumus, Dosen (akademisi) UKSW dan aktivis LSM Trukajaya dengan
dibantu oleh mahasiswa. Upaya-upaya yang tersebut antara lain17
:
1) Menginformasikan dan memberikan pemahaman kepada Tim
Perumus dan aparatur desa mengenai arahan visi dan misi
RPJMD Kabupaten Semarang serta menyampaikan prioritas
program kewilayahan yang berkaitan dengan desa Polobogo.
2) Menyusun kembali profil penduduk, khususnya pada bidang
sosial, ekonomi, serta kondisi kemiskinan penduduk di desa
Polobogo.
17 Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Bagus Indra Kusuma. Tanggal 16 Januari 2014
56
3) Merumuskan kembali visi dan misi RPJMDes serta perumusan
kebijakan prioritas desa yang tetap berpedoman pada aspirasi dan
kebutuhan masyarakat desa Polobogo, dengan menyelaraskan
pada visi dan misi pembangunan kabupaten Semarang yang
termaktub dalam RPJMD Kabupaten Semarang 2011-2015.