PER-55-fix

Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanPER-55/PB/2012Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga(LKKL)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara

Unit Akuntansi KeuanganTerdiri Dari:

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada tingkat kementerian Negara/LembagaUnit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) pada tingkat Eselon 1Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W)Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Unit Akuntansi Barang Milik Negara (BMN)Terdiri Dari:Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) pada tingkat kementerian Negara/LembagaUnit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1) pada tingkat Eselon 1Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat Wilayah (UAPPB-W)Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

NERACANeraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

1.CALK adalah unsur Laporan Keuangan yang Pokok dan Wajib, bukan tambahan.CALK bagian tak terpisahkan dari Laporan KeuanganMeningkatkan transparansi Laporan Keuangan, dan4. Menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

A. PENJELASAN UMUMA.1. DASAR HUKUMA.2. KEBIJAKAN TEKNIS ENTITASA.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANA.4 .KEBIJAKAN AKUNTANSI

*CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARANB.1 Pendapatan Negara dan HibahB.2. Belanja NegaraB.2.1 Belanja Pegawai B.2.2 Belanja BarangB.2.3 Belanja Modal


PENJELASAN ATAS POS- POS NERACAC.1. Aset LancarC.2 Aset TetapC.3 Piutang Jangka PanjangC.4 Aset LainnyaC.5. Kewajiban Jangka PendekC.6 Ekuitas Dana LancarC.7 Ekuitas Dana Diinvestasikan


D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYAD.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACAD.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL D.4 REKENING PEMERINTAH D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN


Jenis dan Periode PelaporanJenis dan Periode Laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:Tingkat UAKPA ke KPPNTingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-W/E1Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBNTingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-E1Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPATingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan (unaudited dan audited)

Jenis dan Periode PelaporanTingkat UAKPA ke KPPNDibedakan menjadi 3, yaitu:UAKPA dengan kewenangan Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD)

NoJenis Laporan/ADKPeriodeBulananTriwulananSemesteranTahunan1.LRAXXX2.NeracaXXX3.CaLKXX4ADKX

Jenis dan Periode PelaporanTingkat UAKPA ke KPPNUAKPA dengan kewenangan Dana Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB)


Jenis dan Periode PelaporanTingkat UAKPA ke KPPNUAKPA dengan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)Universitas Mulawarman (Unmul)

NoJenis Laporan/ADKPeriodeBulananTriwulananSemesteranTahunan1.LRAXXX2.NeracaXXX3.CaLKXX4ADKXX

Jenis dan Periode PelaporanTingkat UAKPA ke UAPPA-W/UAPPA-E1

NoJenis Laporan/ADKPeriodeBulananTriwulananSemesteranTahunan1.LRAXXXX2.NeracaXXX3.CaLKXX4ADKX

Jenis dan Periode PelaporanTingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBNa. UAPPA-W dengan kewenangan Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD)


Jenis dan Periode PelaporanTingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBNb. UAPPA-W dengan kewenangan Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB)

NoJenis Laporan/ADKPeriodeBulananTriwulananSemesteranTahunan1.LRAX2.NeracaX3.CaLKXX4ADKX

Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-E1


Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPA


Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan (unaudited)

NoJenis Laporan/ADKPeriodeBulananTriwulananSemesteranTahunan1.LRAXXX2.NeracaXX3.CaLKXX4ADKX

Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan (audited)

NoJenis Laporan/ADKPeriodeBulananTriwulananSemesteranTahunan1.LRAX2.NeracaX3.CaLKX4ADKX

Tidak ada perubahan pada jenis dan periode pelaporan antara PER-55/PB/2012 dengan peraturan sebelumnya yakni PER-65/PB/2010

Latar Belakang Adanya peraturan/kebijakan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan yang baru/diganti/dihapusPenyesuaian dengan Bagan Akun Standar (BAS) terakhirPenyederhaan LKKL dan lampirannya

*

Dasar HukumRuang LingkupFormat CaLKLampiran

*Pokok Perubahan

Ketentuan yang mendasari kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;Ketentuan tentang hibah;Ketentuan tentang kualitas piutang dan penyisihan piutang tak tertagih.

*1. Dasar Hukum

a. Ketentuan yang mendasari kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/LembagaTerjadi Perubahan peraturan

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

b. Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Terjadi Perubahan peraturan

tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

c. Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan;


tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

d. Ketentuan tentang Hibah


tentang Sistem Akuntansi Hibah

d. Ketentuan tentang Hibah

Selain itu, juga adanya peraturan baru mengenai hibah yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.(SPHL dan MPHL B/J/S)

e. Ketentuan tentang Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Terjadi Penambahan peraturan

tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

e. Ketentuan tentang Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Selain itu, juga adanya peraturan baru mengenai pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Penyisihan Piutang tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 2 ayat (3): Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini

*2. Ruang LingkupDIHILANGKANKarena Entitas Pelaporan setiap tahun bisa berubah sehingga ditetapkan secara khusus dalam lampiran akan mengurangi fleksibilitas peraturan ini

Pasal 5 ayat (1) Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran berjalan sampai dengan 31 Desember

*2. Ruang LingkupDIHILANGKANKarena dalam prakteknya, terdapat beberapa dokumen yg tanggal pelaporan (31 Desember) padahal secara substansi dokumen ini harus diproses dan transaksinya harus diungkapkan secara memadai karena akan mempengaruhi Laporan Keuangan

Pasal 8Penambahan ayat (5): Format penyajian Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III disesuaikan dengan kondisi dan situasi entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan

Hal ini penting untuk ditetapkan dalam satu pasal/ayat khusus untuk memberikan fleksibilitas kepada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan untuk menyusun CaLK sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing (tidak perlu meniru persis dari template yang ada)

*2. Ruang Lingkup

Format CaLK harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan;

Contoh format penyajian dalam PER-55/PB/2012 dibuat dengan model simulasi,contoh kasus, transaksi dan/atau kejadian yang biasa terjadi pada entitas akuntansi /pelaporan untuk mempermudah pemahaman user;

Format CaLK pada PER-55/PB/2012 mengacu pada akuntansi yang diterima umum

*3. Format CaLK

*4. Lampiran.(1)DIHILANGKAN

Entitas Pelaporan DihilangkanKarena entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan selalu berubah dari tahun ke tahun sehingga jika ditetapkan secara khusus dalam lampiran maka akan mengurangi fleksibilitas peraturan ini.

*4. Lampiran.(2)

*4. Lampiran.(3)

*4. Lampiran.(3)Lampiran II:6. Rincian Laporan keuangan untuk semua tingkatan unit akuntansi disederhanakan,Misalnya pada Laporan Keuangan Semesteran Satuan KerjaLRA Belanja melalui KPPNLRA Belanja melalui BUNLRA Belanja melalui KPPN dan BUN menurut format DIPALRA Pendapatan dan Hibah melalui KPPNLRA Pendapatan dan Hibah melalui BUNLRA Pendapatan dan Hibah melalui KPPN menurut program kegiatan

NERACA PERCOBAAN

*4. Lampiran.(3)

*4. Lampiran.(4)

*4. Lampiran.(5)Lampiran V tentang Laporan Pendukung LainnyaDIHILANGKANKarena Format Laporan Keuangan baik LRA maupun Neraca sesuai ketentuan yang berlaku bisa dihasilkan dari APLIKASI

*4. Lampiran.(5)DIHILANGKAN

*4. Lampiran.(6)

*4. Lampiran.(7)

TERIMA KASIHTIM VERA KPPN SAMARINDAPER-55/PB/2012 dan Slide ini bisa diunduh di:

Perubahan dari PP Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi PP Nomor 74/2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23/2005 Penambahan PMK 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/LembagaPeraturan baru mengenai pembentukan penyisihan Piutang Tak Tertagih yaitu Perdirjen Nomor Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga Perubahan dari PMK 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi PMK 248/PMK.07/2010PMK 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah diganti dengan PMK 230/PMK.05/2011Peraturan baru tentang hibah yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

*

PER-55-fix

Documents