KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25 /PJ/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menirnbang: bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka penetapan secara jabatan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23 / PJ/ 2012 tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan atas Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/ atau yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 23/ PJ/ 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Dan/ Atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri; 7‹, MEMUTUSKAN...
8
Embed
PER-25.2012 - Perub PER-23.2012 - PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri
PER-25.2012 - Perub PER-23.2012 - PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25 /PJ/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK
MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menirnbang: bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka penetapan secara jabatan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23 / PJ/ 2012 tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan atas Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/ atau yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 23/ PJ/ 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Dan/ Atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri; 7‹,
MEMUTUSKAN...
-2-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/ PJ / 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Dan/ Atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak atau kurang menyetorkan ke Kas Negara Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, maka jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan secara jabatan berdasarkan nilai terendah dari data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) masing-masing daerah sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/ PRT/ M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahannya.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap, sehingga:
a. jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan lebih rendah dari nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), maka penetapan secara jabatan dihitung berdasarkan data nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) tersebut; atau
b. jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan lebih tinggi dari nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), maka penetapan secara jabatan dihitung berdasarkan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan
untuk membangun bangunan.
(3)
(4) Penetapan...
-3-
(4) Penetapan secara jabatan berdasarkan nilai terendah dari data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengacu pada Pedoman Penggunaan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Dalam Rangka Penetapan Secara Jabatan Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/ atau yang Dibayarkan untuk Membangun Bangunan yang Digunakan untuk Menghitung Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal II
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27 / PJ/ 2010 Tentang Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, Pelaporan, dan Pengawasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 / PMK.03/ 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri diberlakukan.
Ditetapkan di Jakarta ada tanggal 22 November 2012
TUR JENDERAL PAJAK,
5411111981121001
LAMPI RAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 25 /PJ/2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/ 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG
DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
PEDOMAN PENGGUNAAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN) DALAM RANGKA PENETAPAN SECARA JABATAN JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. PEDOMAN UMUM
1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (DPP PPN KMS) dihitung dengan cara mengalikan angka 20% (dua puluh persen) dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:
DPP PPN KMS = 20% x Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan
2. Nilai Terendah Harga Satuan Tertinggi Berdasarkan Klasifikasi Bangunan Gedung Negara adalah nilai sesuai tabel yang tercantum dalam Daftar Harga Satuan Tertinggi berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung Negara, mengacu pada kolom harga satuan yang memiliki harga per m2 terendah di antara harga per m 2 semua tipe dan klasifikasi bangunan yang tercantum di HSBGN.
3. Dalam hal data HSBGN belum diterbitkan oleh Pihak yang berwenang untuk periode/ tahun didirikannya bangunan, maka data HSBGN yang digunakan adalah data HSBGN periode/tahun sebelumnya yang telah tersedia.
4. Dalam hal data HSBGN di suatu kota/kabupaten belum tersedia, maka digunakan data HSBGN yang berlaku di kota/kabupaten terdekat dengan kota/kabupaten tempat didirikannya bangunan.
5. Luas Bangunan Keseluruhan adalah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon dan bangunan tambahan lainnya.
6. Koefisien Jumlah Lantai bangunan adalah faktor pengali sesuai dengan tabel berdasarkan variasi jumlah lantai bangunan.
7. Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan yang digunakan sebagai DPP PPN KMS dihitung dengan cara mengalikan nilai terendah Harga Satuan Bangunan Gedung Negara berikut Koefisien Jumlah Lantai Bangunan dengan luas bangunan keseluruhan objek PPN KMS, menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:
Jumlah biaya = Nilai x Koefisien x Luas
yang dikeluarkan Terendah Bangunan
dan/ atau yang Harga Satuan Keseluruhan
dibayarkan untuk Tertinggi membangun Berdasarkan bangunan Klasifikasi
Bangunan Gedung Negara
MENENTUKAN...
-2-
B. MENENTUKAN HARGA TERENDAH DARI DATA HARGA SATUAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN)
CONTOH Diketahui Data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten A, Propinsi BB untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai
berikut:
HARGA GEDUNG PER M 2
GEDUNG BERTINGKAT GEDUNG TIDAK BERTINGKAT RUMAH NEGARA
Berdasarkan identifikasi Objek a. Alamat Objek PPN KMS b. Saat dimulai bangunan c. Saat selesai dibangun d. Jumlah lantai struktur e. Jumlah lantai basement f. Luas lantai struktur g. Fungsi bangunan
PPN KMS diketahui: : Kabupaten A, Propinsi BB : Februari 2013 : Desember 2013 : 1 (satu) lantai
240 m2 : Hunian
Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka harga per
m2 yang dipergunakan adalah Rp 3.004.000,00
Mengingat jumlah lantai bangunan tersebut koefisien yang digunakan adalah 1,000
Sehingga perhitungan secara jabatan biaya dibayarkan untuk membangun bangunan atas
sebagai berikut: = Rp. 3.004.000,00 x 1,000 x 240m2
= Rp. 720.960.000,00
CONTOH 2...
adalah 1 (satu) lantai, maka
yang dikeluarkan dan/atau objek tersebut di atas adalah
KTUR JENDERAL PAJAK,
RAHMANY C4 • 5411111981121001
-5-
CONTOH 2
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN) KABUPATEN : A PROPINSI : BB TAHUN ANGGARAN : 2014
HARGA GEDUNG PER M2
GEDUNG BERTINGKAT GEDUNG TIDAK BERTINGKAT RUMAH NEGARA
Berdasarkan identifikasi Objek PPN a. Alamat Objek PPN KMS b. Saat dimulai bangunan c. Saat selesai dibangun d. Jumlah lantai struktur e. Jumlah lantai basement f. Luas lantai struktur g. Fungsi bangunan
KMS diketahui: : Kabupaten A, Propinsi BB : Maret 2013 : Februari 2014 : 3 (tiga) lantai
500 m2 : Usaha
Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka harga per
m2 yang dipergunakan adalah Rp 3.154.200,00
Mengingat jumlah lantai bangunan tersebut adalah 3 (tiga) lantai, maka
koefisien yang digunakan adalah 1,120
Sehingga perhitungan secara jabatan biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan atas objek tersebut di atas adalah
sebagai berikut: = Rp. 3.154.200,00 x 1,120 x 500 m 2