SOSIALISASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN · 2020. 10. 19. · Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 26 ayat (3) UU No.24 Tahun 2013 ttg Perub. UU No. 23 Th. 2006 UU No.23 Tahun 2006 ttg

SOSIALISASI KEBIJAKAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KAB. KULON PROGO

2020

Dasar Hukum

UUD 1945

Pasal 26 ayat (3)

UU No.24 Tahun 2013

ttg Perub. UU No. 23

Th. 2006

UU No.23 Tahun 2006

ttg Adminduk

Hal-hal

mengenai

Warga

Negara

dan

Penduduk

diatur oleh

UU

PP No.40 Tahun 2019

ttg Juklak UU No. 23

Th.2006

Perpres 96 Tahun 2018

ttg Persyaratan dan

Tatacara Dafduk dan

Capil

Permendagri 7 Tahun 2019

ttg Pelayanan Adminduk

Daring


ttg Hak Akses dan Pemanfaatan

Data Kependudukan


ttg Formulir dan Buku

Adminduk


ttg Juklak Perpres 96 Th.

2018


ttg Pendokumentasian

Adminduk


ttg Sistem Informasi

Admistrasi Kependudukan

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

1. Biodata Penduduk2. Kartu Keluarga3. KTP-el & KIA4. SuKet. Pindah5. SuKet. Pindah Datang6. SuKet. Pindah Ke Luar Negeri7. SuKet Datang dari Luar Negeri8. SuKet Tempat Tinggal9. SuKet. Kelahiran10. SuKet. Lahir Mati11. SuKet. Pembatalan

Perkawinan12. SuKet. Pembatalan Perceraian

13. SuKet. Kematian14. SuKet. Pengangkatan Anak15. SuKet. Pelepasan

Kewarganegaraan Indonesia16. SuKet. Pengganti Tanda

Identitas17. SuKet. Pencatatan Sipil18. Akta Kelahiran19. Akta Kematian20. Akta Perkawinan21. Akta Perceraian22. Akta Pengakuan Anak23. Akta Pengesahan Anak

DATA KEPENDUDUKAN

1. Data Perseorangan2. Data Agregat

KTP-el hanya salah satu dari 23 output Adminduk

PelayananAdminduk

TUPOKSI DINAS DUKCAPIL

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidangpelayanan pendaftaran penduduk;

b. Menyelengarakan kegiatan di bidangpelayanan pencatatan sipil;

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidangpengelolaan informasi administrasikependudukan; dan

d. Menyelenggarakan kegiatanketatausahaan.

IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN BARU

• PENERAPAN TTE

•PENGGUNAAN KERTAS PUTIH

•LEGALISASI DOKUMEN

Penerapan TTE

Dasar :

Pasal 3 Permendagri No.7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara

Daring

Implementasi di Kulon Progo

1. Akta Kelahiran per tanggal 16 April 2019

2. Akta Kematian per tanggal 16 April 2019

3. Akta Perkawinan per Mei Tahun 2019

4. KK per 5 Desember 2019

5. Biodata WNI,

6. Surat Pindah

7. Akte Perceraian

8. Pengakuan Anak

05 Desember 2019

Penggunaan Kertas Putih

Dasar :

Pasal 14 ayat (1) Permendagri

No.109 Tahun 2019 tentang Formulir

dan buku yang digunakan dalam

Administrasi kependudukan

“Pencetakan hasil pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

dengan menggunakan aplikasi sistem

informasi Administrasi Kependudukan

pada kertas dengan spesifikasi

sebagaim ana dimaksud dalam Pasal

12”

Penggunaan Kertas Putih

Pasal 12

“Spesifikasi Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan

Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

a. bahan baku : kertas HVS 80 gram;

b. ukuran : A4;

c. jumlah : 1 (satu) rangkap; dan

d. warna : putih.

Legalisasi Dokumen

Dasar :

Pasal 19 Permendagri 104 Tahun 2019

1. Legalisasi dokumen kependudukan dilakukan oleh Kepala Disdukcapil atau

pejabat yang ditunjuk

2. Legalisasi dokumen pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

atau Kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil

3. Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani

secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

DASAR HUKUM• UU No.24/2013 Perubahan atas UU No. 23

Tahun 2006 ttg Adminduk

• UU No.19/2016 ttg Informasi & TransaksiElektronik

• PP No. 40/2019 ttg Pelaksanaan UU No.24/2013

• Perpres No. 96/2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara Dafduk & Capil

• Permendagri No.9/2016 ttg PercepatanPeningkatan Cakupan Akta Kelahiran

• Permendagri No.19/2018 ttg PeningkatanKualitas Layanan Adminduk

• Permendagri No.7/2019 ttg PelayananAdminduk Secara Daring

• Permendagri Np.95/2019 ttg SIAK

• Permendagri No.109/2019 ttg Formulir & Buku yg digunakan dalam Adminduk

PROGRAMDUKCAPIL MENYAPA

MASYARAKAT (DMM)

Zoom MettingSiaran Radio

Sosialisasi

LAYANAN ONLINE

designed by herra

APA MASALAH KITA ?

1.Kurang tertibnya

pelaporan peristiwa

kependudukan dan

peristiwa penting

2.Menguasakan

pengurusan dokumen

kependudukan pada

orang lain

3.Konsolidasi Data

TTE

KERTAS PUTIH

DUKCAPIL ONLINE Layanan Semakin Mudah dan Aman

LAYANAN ONLINE

• Layanan online melaluiWhatsApp dan Website untuk urusan dokumenkependudukan ataupencatatan sipil

• Aplikasi Mobile• Anjungan Dukcapil

Mandiri (ADM)

KERTAS PUTIH

• Berdasarkan Permendagri109/2019

• Kertas putih menggantikankertas security

• Memiliki kekuatan hukum• Seluruh dok kependudukan

menggunakan kertas putihkecuali KTP-el & KIA

• Ukuran A4, 80 gram

Penduduk dapat mencetaksendiri di rumah melaluifile pdf yg telah diberikan

designed by herra

DOKUMEN BISA DICETAK DI RUMAH


CEK KEASLIAN DOKUMEN

TTEPenandatanganan Dokumenmengggunakan tanda tanganelektronik dlm bentuk QR Code

• Dipindai menggunakan QR (quick response) scanner pada aplikasi di smartphone

• Bila dok asli maka hasil pindai akan muncul tandacentang hijau dan tertulis dok aktif, nik pemohon, namapemohon dan no dok

• Bila palsu/tdk sesuai database muncul centang merah

FILE PDFSemua layanan dokumen kependudukan bisadikirimkan langsung ke warga dalam bentukfile PDF lewat smart phone atau Email

QR CODE SCANNERdesigned by herra


CEK KEASLIAN DOKUMEN

DOK AKTIF DOK TIDAK AKTIF DOK TDK VALID

SOSIALISASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN · 2020. 10. 19. · Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 26 ayat (3) UU No.24 Tahun 2013 ttg Perub. UU No. 23 Th. 2006 UU No.23 Tahun 2006 ttg

Documents