PENYUSUNAN STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN …pustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/Digital... · 2021. 7. 21. · memungkinkan dampak negatif atau kerugian dari adanya

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PENYUSUNAN STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN

KEAMANAN BERINTENSI TINGGI: KOLABORASI STAKEHOLDER

Disusun Oleh :

NAMA : KBP. Drs. Dadang Raharja, S.H., M.H

NDH : 18

INSTANSI : POLRI

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLVII

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT untuk limpahan rahmat-Nya, sehingga rancangan

proyek perubahan yang berjudul “Penyusunan Standar Pencegahan dan

Penanganan Gangguan Keamanan Berintensi Tinggi: Kolaborasi

Stakeholder” berhasil diselesaikan. Proyek perubahan ini dilaksanakan dan

disusun laporannya sebagai bagian dari tugas akhir mengikuti Pendidikan

Kepemimpinan Nasional tingkat I yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan proyek perubahan ini, project leader telah

mendapatkan bantuan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, project leader ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kapolri

2. Kepala LAN RI

3. Komandan Korps Brimob Polri

4. Mentor: Brigjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K

5. Coach: Ir. Ambar Rahayu, MNS.

6. Para Wisdyaiswara PKN 1 LAN RI

7. Para pejabat stakeholder internal dan eksternal

8. Anggota Tim Efektif

9. Rekan-rekan sesama peserta PKN I angkatan 47 LAN RI

Semoga kegiatan yang dilaksanakan dan produk yang dihasilkan dari

proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam pelayanan tugas Polri

kepada masyarakat

Jakarta, Nopember 2020

Project Leader

iii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ................................................................................ ii

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................... iv

SURAT PERNYATAAN ............................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................. 1

B. Nama Gagasan Proyek Perubahan dan Deskripsi ........... 5

C. Tujuan Proyek Perubahan ................................................ 7

D. Manfaat Proyek Perubahan .............................................. 8

E. Output Kunci .................................................................... 10

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan........................... 13

B. Tata Kelola Proyek ........................................................ 15

C. Identifikasi dan Analisa Stakholder.................................. 16

D. Identifikasi Potensi Kendala dan Strategi Mengatasinya 22

E. Faktor Pendukung Keberhasilan ...................................... 23

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Pelaksanaan Tahapan Proyek Perubahan ...................... 25

B. Capaian Proyek Perubahan ............................................ 69

C. Peta Stakeholder Setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan 72

D. Upaya Mengatasi Kendala................................................. 75

E. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan … 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................... 78

B. Rekomendasi ................................................................... 78

C. Lesson Learned ............................................................... 79

LAMPIRAN

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Korps brimob adalah satuan elit Polri bertugas menanggulangi ancaman

Kamtibmas yang berintensitas tinggi, antara lain: penanganan terorisme

domestic, penanganan kerusuhan massal, penanganan bencana alam,

pembebasan sandera dan menjinakkan bom. Dalam 4 tahun terakhir kasus

peledakan bom, demonstrasi yang berujung rusuh serta kasus yang terkait

dengan kimia, biologi dan radio aktif terus terjadi dan mengalami eskalasi.

Kondisi tersebut mendorong munculnya harapan agar kobrimob berperan tidak

hanya pada penanganan kejadian, tetapi juga pencegahan sehingga

memungkinkan dampak negatif atau kerugian dari adanya gangguan keamanan

berintensitas tinggi dapat diantisipasi. Berdasarkan pemikiran tersebut project

leader menggagas proyek perubahan yang berjudul penyusunan standar

pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi:

kolaborasi stakeholder

Komunikasi dengan stakeholder internal dilakukan terhadap pejabat

korbrimob yang terkait untuk mendapatkan dukungan dan masukan untuk

penyusunan produk proper. Kolaborasi dengan stakeholder eksternal

dilaksanakan guna mendapatkan dukungan dan masukan agar proper yang

dilakukan serta produk yang dihasilkan bermanfaat bagi polri dan semua

stakeholder

Mengacu pada masukan dari stakeholder internal dan eksternal, project

leader menyusun beberapa produk pada milestone jangka pendek, yaitu: (1)

Laporan pemetaan kejahatan berpotensi kontijensi, (2) standar pencegahan dan

penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi, (3) pelaksanaan simulasi

tactical floor game dan, (4) kurikulum pelatihan tim kolaborasi penanganan

gangguan keamanan berintensitas tinggi. Selain produk milestone jangka

pendek, project leader berhasil melaksanakan dua kegiatan di milestone jangka

menengah yaitu: (1) surat dari Ditjen Otda Kemendagri kepada seluruh Gubernur

se indonesia dan mou antara Pemrov Dki Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan

Pangdam Jayakarta tentang pelibatan pasukan gegana brimob dalam

penanganan kejahatan berintensitas tinggi.

Berdasarkan hasil komunikasi, maka terjadi perubahan peta stakeholder

yang sebelumnya berada di kelompok latent, defender dan apatetic menjadi

promoters. Proyek Perubahan dapat berjalan dengan efektif karena kolaborasi

v

yang terjalin dengan stakeholder internal maupun eksternal berjalan dengan

efektif.

vi

Drs. Dadang Raharja, S.H., M.H PKN I LAN Angk. LXVII | 1

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENYUSUNAN STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

GANGGUAN KEAMANAN BERINTENSITAS TINGGI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (Burning Platform)

Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat

Korbrimob Polri merupakan pelaksana tugas utama Mabes Polri yang

mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi

serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan

keamanan dalam negeri. Korbrimob Polri adalah kesatuan operasi khusus yang

bersifat paramiliter milik Polri. Korbrimo juga dikenal sebagai salah satu unit

tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah

penanganan terrorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum

berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera,

dan penjinakan bom (EOD). Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai

komponen besar didalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas

anti-separatis dan anti-pemberontakan, sering kali bersamaan dengan operasi

militer. Korbrimob Polri tergolong sebagai "Unit Taktis Polisi" (Police Tactical

Unit - PTU) dan secara operasional bersifat kesatuan Senjata dan Taktik

Khusus (SWAT) polisi (termasuk Densus 88 dan Gegana Brimob).

Korbrimob Polri terdiri dari 2 (dua) cabang yaitu Gegana dan Pelopor.

Gegana bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus

yang lebih spesifik seperti: Penjinakan Bomb (Bomb Disposal), Penanganan

KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif), Anti-Terror (Counter Terrorism), dan

Intelijen. Sementara, Pelopor bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas

operasi kepolisian khusus yang lebih luas dan bersifat Paramiliter seperti:

Penanganan Kerusuhan/Huru-Hara (Riot control), Pencarian dan




Penyelamatan (SAR), Pengamanan instalasi vital, dan operasi Gerilya serta

pertempuran hutan terbatas.

Pada umumnya, kedua cabang ini sama-sama mempunyai kemampuan

taktikal sebagai unit kepolisian khusus, diantaranya; kemampuan dalam tugas-

tugas pembebasan sandera di area-area perkotaan (urban setting),

Penggerebekan kepada kriminal bersenjata seperti terroris atau separatis, dan

operasi-operasi lainya yang mendukung kinerja kesatuan-kesatuan kepolisian

umum. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih mengalami terror bom Data

pemboman dalam tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel di halaman

berikut

Tabel 1. Peristiwa Ledakan Bom 2016-2019

TAHUN PERISTIWA

2016 Ledakan yang terjadi di kawasan Jalan MH. Thamrin pada 14

Januari 2016

2017 Aksi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu

24 Mei 2017

2018

• Peristiwa ledakan bom terjadi di tiga gereja Surabaya dan pintu

masuk Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu 13 Mei

2018

• ledakan bom terjadi di rumah susun belakang Polsek Taman

Sepanjang, Sidoarjo. Kemudian, ledakan bom bunuh diri terjadi

kembali di pintu masuk Mapolrestabes Surabaya.

• Beberapa kali kejadian ledakan itu terjadi di area Rusun

Wonocolo, Sidoarjo pada Minggu 13 Mei 2018

2019 Peristiwa ledakan bom terjadi di depan Pos Pengamanan (Pospam)

saat Idul Fitri 2019 di Tugu Kartosuro, Sukoharjo

Sumber: Korbrimob Polri.

Data dalam tabel 1 menunjukkan bahwa kasus peledakan bom

tempatnya berpindah-pindah. Hal ini mengharuskan upaya intelijen Brimob

untuk mendukung proses pencegahan dan penanganan gangguan keamanan




berintensitas tinggi harus optimal. Di samping itu, ada beberapa peristiwa

penting yang mengharuskan Brimob baik di tingkat Korbrimob Polri atau Sat

Brimob Polda untuk turun ke lapangan. Beberapa kasus tersebut disajikan

pada tabel 2.

Tabel 2. Penanganan Kasus Besar yang Melibatkan Brimob

TAHUN PERISTIWA

2016

• Penggungkapan kasus penculikan anak Gubernur Sultra

• Back up Bareskrim Polri dalam penangkan bandar besar kasus narkoba Freddy Budiman

• Demo hari buruh

• Pengamanan Unjuk rasa 411

• Pengamanan Unjuk rasa 212

2017

• Back up Polres tangerang kota kasus penculikan ibu hamil

• Pengamanan persidangan Ahok

• Demo peringatan hari buru

2018

• Unjuk rasa guru honor yang menuntut pengangkatan sebagai PNS yang diikuti 50.000 guru

• Demo peringatan hari buruh

2019

• Pengamanan rangkaian pemilu 2019

• Pengamanan pelantikan presiden

• Demo peringatan hari buruh

2020

• Back up satbrimob PMJ kasus penculikan ibu Bhayangkari

• Back up polres jaksel kasus pembunuhan editor Metro TV 2020

• Back up bareskrim bag narkoba di lampung 2020

• Back up Unit Jatanras PMJ kasus narkoba daerah sukabumi Juni 2020

• Back up Polres Jakpus kasus rumah kosong di wilayah Jakarta Pusat

• Pengamanan pandemi covid 19


Selain kasus sebagaimana disajikan pada tabel 2, Brimob juga

menangani berapa kasus yang terkait dengan Kimia, Biologi dan Radioaktif,

sebagaimana disajikan pada tabel 3 di halaman berikut:




Tabel 3. Kasus terkait Kimia, Biologi dan Radioaktif

KASUS KEJADIAN

Kimia

• Bom Chlorine ITC Depok, tahun 2014

• Tumpahan bahan kimia Jalan Layang Grogol Jakarta tahun 2015

• Kebocoran Gas Amonia di PT PIM Provinsi Aceh tahun 2016

• Pembuatan bahan peledak rakitan TKP Terorisme di Indonesia

2017

• Limbah Pabrik Perkapalan Tempat Pembuangan Akhir, Bekasi,

2019

• Gas Beracun Tambang Emas Sukabumi, 2019

Biologi

• Ancaman Anthrax Kedutaan Besar Prancis di Jakarta tahun 2012

• Percobaan Racun Ricin di kantin kantor polisi Jakarta tahun 2012

• Penemuan buku pembuatan Ricin Beberapa TKP terorisme di Indonesia

• Endemik Anthrax Wilayah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Jawa

Radioaktif

• Hilangnya material radioaktif Cobalt 60 sebanyak 23 unit Di industri baja Krakatau Steel tahun 2011

• Penggunaan Bom kotor Radioaktif oleh teroris (Thorium) di Antapani,Bandung 15 Agustus 2017


Data pada tabel 3 menunjukkan potensi untuk adanya gangguan

keamanan berintensitas tinggi diperkirakan akan terjadi di tahun-tahun

mendatang. Oleh karena itu Pasukan Brimob diingatkan Kapolri bahwa ke

depan akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dan tugas ke depan

yang akan dihadapi Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di 270 wilayah

yang terdiri dari 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota serta PON ke-20 di

Papua. Di tahun-tahun mendatang, tugas brimob juga akan terus gangguan

keamanan yang berintensitas tinggi seperti: terorisme, pelendakan bom,

demontrasi dalam jumlah besar masih akan sering terjadi.

Permasalahannya dalam penugasan pasukan, belum semua unsur

brimob terlibat optimal, bersifat menunggu permintaan, sehingga




kemungkinan gangguan keamanan tidak bisa dideteksi dan baru brimob turun

setelah ada kejadian. penyebabnya belum ada payung hukum yang mewadahi

aktivitas itu, meski unit kerja sudah memenuhi, seperti adanya satuan intelijen.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi untuk mengoptimalkan kerja Korbrimob

Polri dalam menjamin keamanan masyarakat terkait dengan gangguan

keamanan berintensitas tinggi.

Kolaborasi yang ingin dikembangkan mengarah pada pencegahan dan

penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Pencegahan yang

selama ini sudah berjalan selama ini perlu ditingkatkan efektivitasnya karena

ancaman gangguan keamanan berintensitas tinggi ini tidak mudah diprediksi

waktu kejadian dan pelakunya. Jikapun bisa dideteksi namun dalam beberapa

hal sulit diprediksi secara cermat terutama ketika terjadi kerumunan massa

yang banyak. Karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak internal

mupun eksternal. Sementara itu dalam penanganan juga demikian, agar

dampak dari suatu kejadian tidak membesar dan memungkinkan pelaku

segera ditangkap.

B. Nama Gagasan Perubahan dan Deskripsi

Proyek perubahan ini berjudul: “Penyusunan Standar Pencegahan

dan Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi:

Kolaborasi Stakeholder”.

Berdasarkan peraturan, kewenangan Polri dalam melakukan pencegahan

dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi dimandatkan

kepada Korps Brimob. Dalam konteks itu, pasukan Brimob diingatkan Kapolri

bahwa ke depan akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dan tugas

ke depan yang akan dihadapi Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di 270

wilayah yang terdiri dari 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota serta PON ke-

20 di Papua. Di tahun-tahun mendatang, tugas brimob juga akan terus




gangguan keamanan yang berintensitas tinggi seperti: terorisme, peledakan

bom, demontrasi dalam jumlah besar masih akan sering terjadi.

Permasalahannya dalam penugasan pasukan, belum semua unsur

brimob terlibat optimal. bersifat menunggu permintaan, sehingga

kemungkinan gangguan keamanan tidak bisa dideteksi dan baru brimob turun

setelah ada kejadian. penyebabnya belum ada payung hukum yang mewadahi

aktivitas itu, meski unit kerja sudah memenuhi, seperti adanya satuan intelijen.

Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk mengoptimalkan kerja Korbrimob

Polri dalam menjamin keamanan masyarakat terkait dengan gangguan

keamanan berintensitas tinggi melalui pengembangan kolaborasi.

Kolaborasi ini sangat penting dilakukan agar gangguan keamanan

berintensitas tinggi seperti peledakan bom, penanganan demo dan

sebagainya. Hal ini dlakukan agar bisa diminimalisasi kemungkinan gangguan

itu terjadi (pencegahan) agar bisa dihindari dampak kerugian secara ekonomi

atau non ekonomi yang besar. Lebih lanjut kolaborasi dengan berbagai pihak

dalam penanganan gangguan juga penting dilakukan, misalnya dengan

pusdokkes dan puslabfor ketika terjadi peledakan bom untuk menangani

korban di lokasi atau dengan Densus 88 dalam penanganan teroris yang

melakukan peledakan.

Inovasi yang akan dilakukan utamanya adalah: membuat payung hukum

pelibatan semua unsur brimob mulai pre-emtif dan preventif, serta

penanganan ketika terjadi gangguan berintensitas tinggi. Milestone jangka

pendek, difokuskan pada: komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder

internal mauupun eksternal, mengumpulkan berbagai aturan yang terkait

dengan pengerahan pasukan brimob, focus group discussion untuk membahas

aturan yang ada dan menyusun rekomendasi untuk menyusun payung hukum,

penyusunan draf awal terkait dengan pengerahan pasukan brimob. Milestone

jangka menengah difokuskan pada: mengevaluasi kurikulum pelatihan,




penyempurnaan kurikulum pelatihan, pembahasan peraturan Korbrimob Polri,

dan pengesahan. Sementara itu untuk milestone jangka Panjang difokuskan

pada: melaksanakan pelatihan pasukan dengan kurikulum baru, melakukan

sosialisasi peraturan Korbrimob Polri ke satuan brimob dan melakukan anev

pelaksanaan peraturan Korbrimob Polri di lapangan

Dengan adanya pengembangan kolaborasi ini, maka kemungkinan

terjadi gangguan keamanan berintensitas tinggi dapat dihindari dan jika sudah

terjadi penanganan dapat dilakukan secara efektif dan dalam jangka waktu

yang relative cepat. Situasi semacam ini, akan memberikan rasa tenang dan

aman bagi seluruh komponen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

C. Tujuan Proyek Perubahan

Secara spesifik tujuan proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut.

1. Tujuan Jangka Pendek

a. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders internal

dan eksternal.

b. Pengumpulan Data Kejahatan intensitas tinggi.

c. Pemetaan data kejahatan berpotensi kontijensi.

d. Tersusunnya Standar Pencegahan dan Penanganan Terpadu

e. Pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) dalam upaya pencegahan dan

penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi..

f. Tersusunnya kurikulum pelatihan terpadu Korbrimob Polri terkait

pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas tinggi

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Terbitnya surat edaran Mendagri terkait penanganan terpadu

gangguan keamanan berintensitas tinggi




b. Tersusunnya MoU antara Polri, Kodam dan Pemda terkait pelibatan

Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan yang

berintensitas tinggi di DKI Jakarta

c. Terlaksananya pelatihan pasukan dengan kurikulum baru.

d. Tersusun SOP pelibatan Gegana dalam pencegahan dan penanganan

kejahatan yang berintensitas tinggi

3. Tujuan Jangka Panjang

a. Terlaksananya sosialisasi peraturan DanKorbrimob Polri tentang

standar pencegahan dan penanganan gangguan keamanan

berintensitas tinggi.ke satuan brimob Polda.

b. Tersusunnya MoU antara Polri, Kodam dan Pemda terkait pelibatan

Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan yang

berintensitas tinggi pada semua Polda

c. Tersedianya laporan hasil anev pelaksanaan peraturan DanKorbrimob

Polri tentang standar pencegahan dan penanganan gangguan

keamanan berintensitas tinggi secara kolaboratif.

D. Manfaat Proyek Perubahan

Sejumlah manfaat perubahan yang akan didapat dalam proyek ini

diantaranya;

1. Manfaat bagi Polri

a. Tersedianya pasukan Brimob yang memiliki kompetensi dalam

pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas

tinggi.

b. Terwujudnya program prioritas Kapolri yaitu pemantapan

harkamtibmas dan sinergi polisional.

c. Kepercayaan masyarakat pada Polri meningkat.




2. Manfaat bagi Instansi

a. Tersedianya payung hukum terkait pengerahan brimob dalam


tinggi.

b. Tersedianya kurikulum pelatihan terpadu pasukan brimob dalam


tinggi.

3. Manfaat bagi Masyarakat

a. Meningkatnya rasa aman dari masyarakat dari kemungkinan

gangguan keamanan berintensitas tinggi.

b. Terbantunya masyarakat yang menghadapi musibah besar seperti

bencana alam dan sebagainya

E. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

1. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders internal dan

eksternal.

2. Pengumpulan Data Kejahatan intensitas tinggi.

3. Pemetaan data kejahatan berpotensi kontijensi.

4. Pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) dalam upaya pencegahan dan

penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi.

5. Tersusunnya Standar Pencegahan dan Penanganan Terpadu

6. Terbitnya surat edaran Mendagri terkait penanganan terpadu gangguan

keamanan berintensitas tinggi

7. Tersusunnya MoU antara Polri, Kodam dan Pemda terkait pelibatan

Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas

tinggi di DKI Jakarta

8. Tersusunnya kurikulum pelatihan terpadu Korbrimob Polri terkait




pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas tinggi

9. Terlaksananya pelatihan pasukan dengan kurikulum baru.

10. Tersusun SOP pelibatan Gegana dalam pencegahan dan penanganan

kejahatan yang berintensitas tinggi

11. Terlaksananya sosialisasi peraturan DanKorbrimob Polri tentang standar

pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi.ke

satuan brimob Polda.

12. Tersusunnya MoU antara Polri, Kodam dan Pemda terkait pelibatan

Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas

tinggi pada semua Polda

13. Tersedianya laporan hasil anev pelaksanaan peraturan DanKorbrimob Polri

tentang standar pencegahan dan penanganan gangguan keamanan

berintensitas tinggi secara kolaboratif

F. 0utput Kunci (Key Project Deliverables)

Kriteria keberhasilan yang menjadi output kunci dari proyek perubahan

ini disajikan dalam tabel berikut.

No Output Deskripsi

Jangka Pendek

1 Dokumen yang memuat data kejahatan berintensitas tinggi dan kejahatan berpotensi kontijensi.

Dokumen yang memuat informasi tentang data kejahatan berintensitas tinggi dan berpotensi kontijensi

2 Standar Standar Pencegahan dan Penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi secara kolaboratif

Dokumen yang akan menjadi payung hukum brimob dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi.

3 Laporan pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi

Dokumen yang memuat pelaksanaan pelatihan dan simulasi Tactical Floor Game (TFG) dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi




No Output Deskripsi

4 kurikulum pelatihan terpadu Korbrimob Polri terkait pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas tinggi

Dokumen yang memuat petunjuk umum dan silabus mata pelajaran pelatihan terpadu yang sudah disempurnakan

Jangka Menengah

1 surat edaran Mendagri kepada Gubernur di seluruh Indonesia terkait penanganan terpadu gangguan keamanan berintensitas tinggi

Dokumen yang memuat perintah Mendagri kepada para Gubernur di seluruh Indonesia untuk melibatkan Polri dalam persiapan dan pengamanan pilkada serentak 2020.

2 MoU antara Polri, Kodam dan Pemda terkait pelibatan Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas tinggi di DKI Jakarta

Dokumen yang memuat petunjuk umum dan silabus mata pelajaran pelatihan terpadu yang sudah disempurnakan

3 Peraturan DanKorbrimob Polri Dokumen yang memuat draf peraturan Korbrimob Polri yang telah dibahas dan mendapatkan masukan dari Divkum Polri

4 Pengesahan peraturan DanKorbrimob Polri

Dokumen yang memuat peraturan Korbrimob Polri yang sudah dapat digunakan sebagai dasar kegaitan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi

Jangka Panjang

1 Laporan melaksanakan pelatihan pasukan dengan kurikulum baru,

Dokumen yang memuat proposal, sprint, jadwal kegiatan, daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan dan loporan administrasi

2 Laporan sosialisasi peraturan DanKorbrimob Polri tentang pengerahan pasukan brimob dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi ke satuan

Dokumen yang memuat sprinti, jadwal, materi dan laporan hasil sosialisasi peraturan DanKorbrimob Polri tentang pengerahan pasukan brimob dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas




No Output Deskripsi

brimob Polda tinggi di satuan brimob Polda

3 Laporan anev pelaksanaan peraturan DanKorbrimob Polri di lapangan

Laporan yang memuat pendahuluan, proses dan metode anev, pelaksanaan anev dan hasil anev serta sprint pelaksana anev

Outcomes

Jika proyek perubahan yang ada dalam jangka pendek, menengah, dan panjang terlaksana, maka kolaborasi Korbrimob Polri dengan stakeholder akan berjalan optimal dan pencegahan serta penanganan gangguan keamanan berintensitas besar dapat berjalan efektif.




BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan

Proyek perubahan yang akan dilakukan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu

jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam setiap tahapan tersebut,

terdapat beberapa kegiatan dan target output yang ingin dihasilkan. Tahapan

jangka pendek dilaksanakan selama masa off campus. Tahapan jangka

menengah dilaksanakan sejak selesai pendidikan sampai dengan durasi waktu

1 tahun. Sementara itu untuk tahapan jangka panjang dilaksanakan dalam

waktu dua tahun. Rincian kegiatan pada milestone jangka pendek, menengah

dan panjang, disajikan dalam tabel di bawah ini.

PENTAHAPAN (MILESTONES)

NO TAHAP UTAMA OUTPUT WAKTU

Jangka Pendek

1 Pembentukan Tim Efektif dan pemetaan kekuatan stakeholders.

Surat perintah tim efektif dan notulen serta dokumentasi rapat tim efektif.

M2 Sept. 2020

2 Komunikasi dengan stakeholders internal.

Surat dukungan Proper. M2 – M3 Sept. 2020

3 Komunikasi dengan stakeholders eksternal.

Surat dukungan Proper M3 – M4 Sept. 2020

4 Pengumpulan Data Kejahatan intensitas tinggi dan Pemetaan data kejahatan berpotensi kontijensi

Data tentang Kejahatan intensitas tinggi dan Pemetaan data kejahatan berpotensi kontijensi

M1 - M2 Okt. 2020





5 Penyusunan Standar Pencegahan dan Penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi secara kolaboratif

Undangan, daftar hadir, dokumen Standar Pencegahan dan Penanganan

M3 – M4 Okt. 2020

6 Pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi

Sprint, Laporan kegiatan

M4 Okt. – M3 Nop.

2020

7 Penyempurnaan kurikulum pelatihan terpadu Korbrimob Polri

dokumen kurikulum pelatihan terpadu Korbrimob Polri

M2 M3 Nop. 2020

Jangka Menengah

1 Terbitnya surat edaran Mendagri terkait penanganan terpadu gangguan keamanan berintensitas tinggi

Dokumen surat edaran Mendagri terkait penanganan terpadu gangguan keamanan berintensitas tinggi

Jan. 2021

2 Tersusunnya MoU antara Polri, Kodam dan Pemda terkait pelibatan Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas tinggi di DKI Jakarta

Dokumen MoU Peb. 2021

3 Pelatihan pasukan dengan kurikulum baru

Sprint, laporan pelaksanaan pelatihan

Maret – Mei 2021

4 Tersusun SOP pelibatan Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas tinggi

Dokumen SOP pelibatan Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan berintensitas tinggi

Juni 2021

Jangka Panjang





1 melakukan sosialisasi peraturan DanKorbrimob Polri standar pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi.ke satuan brimob Polda

Sprint, materi sosialisasi, undangan, daftar hadir, laporan kegiatan

Juli – Agustus

2021

2 Tersusunnya MoU antara Polri, Kodam dan Pemda terkait pelibatan Gegana dalam pencegahan dan penanganan kejahatan yang berintensitas tinggi pada semua Polda

Mou Sept. – Okt. 2021

3 melakukan anev pelaksanaan peraturan DanKorbrimob Polri di lapangan

Sprint, laporan anev Nop. 2021

B. Tata Kelola Proyek Perubahan

Jabatan dalam Proper Deskripsi

Mentor :

Brigjen Pol. Reza Arif Dewanto,

S.I.K.

Komandan Pasukan Gegana

Korbrimob Polri

berperan melakukan supervisi terhadap

project leader dan objek yang menjadi proyek

perubahan.




Jabatan dalam Proper Deskripsi

Coach :

Ir. Ambar Rahayu, MNS

memberikan arahan dan masukan terhadap

rancangan dan pelaksanaan proyek

perubahan.

Project leader :

Drs. Dadang Rahardja, SH., MH.

sebagai koordinator proper yang memimpin

dan mengarahkan tim efektif untuk bekerja

optimal guna menyelesaikan seluruh tahapan

proper

Pokja I bertugas menyusun dokumen-dokumen

proper serta laporan proper

Pokja II Bertugas menyiapkan dokumen administrasi

seperti surat, peraturan serta

mengorganisasikan kegiatan pokja.

Stakeholders eksternal dan

internal

berperan aktif mendukung Brimob dalam

pelaksanaan tugassnya

C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder

Proses kolaborasi yang dikembangkan meliputi stakeholders internal dan

eksternal. Pengertian stakeholders adalah semua pihak di dalam masyarakat,

baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki

hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi atau perusahaan dan

isu atau permasalahan yang sedang diangkat. Keberadaan stakeholders dalam

kegiatan proyek perubahan ini sangat diperlukan untuk membantu

mengembangkan tujuan proyek perubahan tersebut. Diperlukan analisis yang

cermat untuk mengidentifikasi stakeholders dalam sebuah proyek perubahan,

karena mereka akan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Berbagai masukan stakeholders dapat menguatkan betapa pentingnya

merancang sebuah proyek perubahan di Korbrimob Polri;




2. Sumber daya yang dimiliki stakeholders dapat dimanfaatkan karena

mereka mendukung proyek perubahan yang telah dirancang;

3. Dapat mengantisipasi kemungkinan adanya reaksi orang lain terhadap

proyek perubahan, sehingga dapat merancang strategi komunikasi yang

baik;

4. Identifikasi stakeholders yang tepat dapat memudahkan project leader

mengkomunikasikan tujuan dan manfaat dari proyek perubahan yang

telah dirancang; dan

5. Memudahkan pelibatan stakeholders secara aktif dalam sebuah kolaborasi

untuk melakukan perubahan, karena memiliki persinggungan kepentingan

yang saling menguntungkan.

Berdasarkan kelompoknya, stakeholders dalam proyek perubahan ini

terdiri dari internal dan eksternal.

NO STAKEHOLDERS

INTERNAL KETERKAITAN DENGAN PROPER

1 Pas Pelopor Korbrimob Polri

Unit kerja yang menyelenggarakan latihan Brimob baik yang bersifat pembinaan kemampuan yang berupa latihan rutin maupun latihan pra operasi serta latihan gabungan

2 Sat Intel Korbrimob Polri

Unit kerja yang menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas operasional kesatuan dalam upaya mendeteksi dan mengidentifikasi sumber gangguan, pengawasan, penyelenggaraan, upaya pengungkapan jaringan gangguan Kamtibmas

3 Satlat Korbrimob Polri Unit kerja yang menyelenggarakan latihan Brimob baik yang bersifat pembinaan kemampuan yang berupa latihan rutin maupun latihan pra operasi serta latihan gabungan

4 Bag Ops. Korbrimob Polri

Unit kerja yang membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasional termasuk pelatihan kesatuan dan pelatihan pra operasi, koordinasi dan Kerjasama, penyiapan satuan-




NO STAKEHOLDERS

INTERNAL KETERKAITAN DENGAN PROPER

satuan Brimob yang ditugas secara terpusat serta operasi kontijensi.

5 Bag Sarpras Korbrimob Polri

Unit kerja yang membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, pemeliharaan, perbaikan

6 Sat Brimob Polda Satuan Pelaksana Utama Polda yang berada di bawah Kapolda yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huru-hara / kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak termasuk penyelamatan dan pertolongan (SAR) akibat bencana maupun gangguan lainnya bersama unsur pelaksana dalam negeri, sesuai perintah Kapolda atau permintaan mendesak dari satuan fungsi / kewilayahan

7 Pusdik Brimob Penyelenggara Pendidikan pembentukan dan pengembangan anggota Brimob

NO STAKEHOLDER

EKSTERNAL KETERKAITAN DENGAN PROPER

1 Densus 88 Satuan kerja pelaksana tugas dalam penanganan teroris

2 Sops Polri Satuan kerja yang mengatur kegiatan operasi kepolisian pada tingkat Mabes

3 Divhubinter Polri Satuan kerja yang mengelola Kerjasama pasukan perdamaian di bawah kendali PBB

4 Itwasum Polri Satuan kerja yang menjadi pengawas internal kinerja Polri

5 DPR RI Instansi yang memiliki kewenangan dalam aspek legislasi, anggaran, dan pengawasan kinerja Polri

6 BNPT Instansi yang menangani terorisme secara nasional




NO STAKEHOLDER

EKSTERNAL KETERKAITAN DENGAN PROPER

7 KPK Instansi yang banyak melibatkan personil brimob dalam proses penangkapan tersangka mau pengawalan tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK

8 Komisi Pemilihan Umum

Instansi yang banyak melibatkan personil brimob dalam rangkaian tahapan Pemilu

9 Asops Panglima TNI Mitra kerja Polri dalam pengerahan pasukan untuk mengatasi kondisi tertentu yang berpotensi mengancam keamanan dan ketahanan negara secara fisik

10 Kompolnas Instansi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri

11 Komnas HAM Lembaga yang sering menyuarakan tentang penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas Polri yang terkait dengan masyarakat luas.

12 Indonesian Police Watch (IPW)

Lembaga swasta yang sering mengkritisi kinerja Polri

13 STIK PTIK Satuan kerja yang melakukan kajian terhadap ilmu dan praktek kepolisian dari prespektif keilmuan.

14 Akademisi Kelompok yang melakukan pengamatan dan pengkajian tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas peran dan fungsi Polri

15 Masyarakat Sebagai pihak yang menjadi mitra atau sasaran dari program Polri

16 Paspamres Satuan kerja yang menjadi mitra dalam pengamanan kegiatan-kegiatan kepala negara

17 Pam obvit Satuan kerja yang memiliki tugas pokok pengamanan objek vital

Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat dibagi

menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu:




1. Stakeholder Promoters, yaitu stakeholders atau orang-orang yang

memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga

memiliki kekuatan besar untuk membantu keberhasilan pelaksanaan

proyek perubahan dimaksud.

2. Stakeholder Latents, yaitu stakeholders atau orang-orang yang tidak

memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan,

tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan

jika mereka menjadi tertarik.

3. Stakeholder Defenders, yaitu stakeholders atau orang-orang memiliki

kepentingan pribadi dan menyuarakan dukungannya dalam komunitas,

tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.

4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakeholders atau orang-orang yang

kurang memiliki kepentingan dan kekuatan bahkan mungkin tidak

mengetahui adanya proyek perubahan.

Keempat kriteria stakeholders tersebut dapat digambarkan dalam

matriks kuadran sebagai berikut:




Merujuk pada matriks kuadran di atas, maka dapat dilakukan identifikasi

dan pemetaan stakeholders yang terkait dengan proyek perubahan, sebagai

berikut:

1. Stakeholder Promoters, meliputi: Pas Pelopor Korbrimob Polri, Sat Intel

Korbrimob Polri, Sat Brimob Polda, Sops Kapolri, Bag Ops Korbrimob Polri,

dan Bag Sarpras Korbrimob Polri

2. Stakeholder Latents, meliputi: Itwasum, DPR RI, Komnas HAM, dan

Kompolnas

3. Stakeholder Defenders, meliputi: Densun 88, BNPT, KPK, KPU, Asops

Panglima TNI, Paspamres, dan Pam Ovbit Mabes Polri

4. Stakeholder Apathetics, meliputi: Pusdik Brimob, divhubinter, IPW,

STIK-PTIK, Akademisi, dan masyarakat

Mitra stakeholder yang terkait proyek perubahan tersebut dapat

digambarkan dalam matriks kuadran di halaman berikut.




D. Identifikasi Potensi Kendala dan Strategi Mengatasinya

NO POTENSI KENDALA STRATEGI MENGATASI

1 Situasi pandemi covid-19 membatasi pergerakan project leader dalam berkomunikasi dengan beberapa stakeholders internal dan eksternal.

Melakukan komunikasi melalui media Zoom, WA video call dan platfom media lainnya.

2 Waktu pelaksanaan proyek perubahan dengan target jangka pendek terbatas, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Mematuhi jadwal kerja tim efektif yang telah ditetapkan secara disiplin serta berhitung cermat terkait target-target untuk proyek perubahan khususnya untuk capaian target jangka pendek.

3 Kesibukan project leader sebagai Dansat Bantek Pasukan Gegana

Melakukan pendelegasian pekerjaan kepada pejabat terkait dan secara




NO POTENSI KENDALA STRATEGI MENGATASI

Korbrimob Polri yang harus siaga memberikan bantuan teknis terkait banyaknya demo dan masa kampanye pilkada serentak 2020

periodik meminta laporan perkembangannya.

4 Personel yang terlibat dalam tim efektif juga memiliki tugas-tugas rutin yang harus dilaksanakan, sehingga ada kemungkinan jadwal pelaksanaan proyek perubahan akan mengalami keterlambatan pelaksanaan.

Membagi tim kerja secara bergantian, sehingga tugas rutin mereka bisa berjalan efektif.

5 Kemungkinan mutasi/rotasi pimpinan dan staf yang terlibat dalam proyek perubahan

Meminta staf yang terkena mutasi/ rotasi untuk tetap membantu dengan cara komunikasi dengan media IT

E. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan proyek

perubahan secara tepat sasaran dan tepat waktu sebagai berikut:

1. Adanya produk hukum dalam bentuk UU, PP, peraturan kapolri dan

dokumen hukum lainnya terkait dengan pencegahan dan penanganan

gangguan keamanan, antara lain:

a. UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. UU No. 7/2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

c. UU No 5 / 20t8 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003

Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 20022 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

d. Perkap No. 7/2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan

Dan Ketertiban Masyarakat

e. Perkap Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

2. Adanya program prioritas Kapolri yang menekankan pada pemantapan

harkamtibmas




3. Terjalinnya kolaborasi antara Korbrimob Polri dengan satuan kerja di

lingkungan Polri maupun dengan TNI, kementerian/Lembaga dan

berbagai kelompok masyarakat

4. Adanya komitmen dan dukungan Korbrimob Polri melalui arahan dan

petunjuk, sehingga pelaksanaan Proper dapat tercapai sesuai dengan

tujuan, waktu, dan target yang telah ditentukan.




BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Pelaksanaan Tahapan Proyek Perubahan

Setelah rancangan proyek perubahan disetujui project leader segera

melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam milestone

jangka pendek. Uraian aktivitas dari milestone jangka pendek disajikan di

bawah ini.

1. Rapat Tim Efektif

Pembentukan tim efektif didasarkan atas surat perintah yang

ditandatangani oleh Dankor Brimob , selanjutnya dalam melakukan

aktivitasnya project leader melakukan serangkaian rapat. Rapat tim efektif

pertama kali dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020 dengan

agenda penjelasan proyek perubahan kepada anggota tim efektif dan

meminta bantuan mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam

pelaksanaan proyek perubahan. Dokumentasi kegiatan rapat tim efektif

yang dilaksanakan disajikan pada gambar berikut.

Dokumentasi Rapat Awal Tim Efektif

2. Kolaborasi dengan Stakeholder Internal

Kolaborasi dengan stakeholder internal dilakukan dengan cara

bertemu langsung dengan pejabat terkait di lingkungan Korbrimob

Polri. Hal ini dimungkinkan karena dalam masa pandemi covid 19




semua pimpinan dan anggota Korbrimob Polri tetap masuk bekerja

seperti biasa. Terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaannya yaitu

waktu untuk bertemu karena semua pejabat memiliki kesibukan

yang sangat tinggi. Informasi tentang kolaborasi dengan

stakeholder internal dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.

a. Satuan Intel Brimob

Komunikasi dengan satuan Intel Korbrimob Polri dilaksanakan pada

tanggal 6 Nopember 2020 di kantor Dansat Intel Korbrimob Polri yang

berlokasi di Mako Korbrimob Polri Kelapa Dua Depok Jawa Barat .

Pejabat yang ditemui adalah KBP. Toni Kristianto, S.I.K. yang

menjabat sebagai Komandan Satuan Intel Korbrimob Polri.

Dalam pertemuan tersebut, Project Leader menjelaskan maksud

kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.

Hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan mengapa judul proyek

perubahan terkait dengan litpers calon pegawai BIN.

Dalam pertemuan tersebut, Dansat Intel Korbrimob Polri menjelaskan

bahwa Satuan Intel Korbrimob Polri bertugas ..

Bagintel bertugas menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan

tugas operasional kesatuan dalam upaya mendeteksi dan

mengidentifikasi sumber gangguan, pengawasan, penyelenggaraan,

upaya pengungkapan jaringan gangguan Kamtibmas

Dalam melaksanakan tugas Satuan Intel Korbrimob Polri

menyelenggarakan fungsi:

1) pembinaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, termasuk

kegiatan lain yang menjadi tugas Bagintel dalam lingkungan

Korbrimob Polri;

2) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna




terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini

(early warning), serta pemberdayaan seluruh personel dalam

mengemban fungsi intelijen

3) pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh

formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, atau

pemerintah, maupun para pelaku tindak pidana atau pelanggaran

hukum lainnya (separatisme dan terorisme);

4) pelaksanaan dokumentasi dan analisis perkembangan lingkungan

strategi, serta penyusunan produk intelijen untuk kepentingan

pimpinan dan untuk mendukung kegiatan operasional intelijen;

Di samping itu, satuan Intelijen juga melakukan penyusunan

perkiraan intelijen keamanan dan penyajian hasil Analisis Daerah

Operasi (ADO) dan setiap perkembangan yang perlu mendapat

perhatian pimpinan

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Dansat Intel Korbrimob

Polri dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.

SUBSTANSI KOLABORASI

Kolaborasi dengan Dansat Intel Korbrimob Polri ditunjukkan dengan kesediaan Dansat Intel Korbrimob Polri untuk terlibat dalam pelaksanaan standar pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi dalam proses deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini.

DOKUMENTASI PERTEMUAN




b. Bagian Perencanaan Korbrimob Polri

Komunikasi dengan Bagian Perencanaan Korbrimob Polri

dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di kantor Bagian

Perencanaan Korbrimob Polri yang berlokasi di Kawasan Pejaten

Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah KBP. Drs. Rudy Harianto, M.Si..

yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Korbrimob

Polri.

Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud


hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan judul proyek perubahan

terkait dengan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan

berintensitas tinggi dan harapan akan dukungan stakeholder agar

proyek perubahan dapat terlaksana dengan lancar dan efektif.

Kepala Bagian Perencanaan Korbrimob Polri menjelaskan bahwa

Bagren bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen

sarpras, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan

pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta menyelenggarakan

perencanaan strategi pembangunan dan pengembangan kekuatan

Satuan-Satuan fungsi Brimob dalam melaksanakan tugas, Bagren


1) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara

lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

2) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi

personel dan pembinaan pelatihan;

3) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

4) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja

satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian

pelaksanaan kinerja, program dan anggaran




Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Bagian Perencanaan

Korbrimob Polri dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.


Kolaborasi dengan Bagian Perencanaan Korbrimob Polri ditunjukkan dengan kesediaan mendukung pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan tupoksinya di bidang penyusunan rencana dan penganggaran.


c. Bagian Operasional Korbrimob Polri

Komunikasi dengan Bagian Operasional Korbrimob Polri

dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 di Mako Korbrimob

Polri Kelapa Dua Depok Jawa Barat . Pejabat yang ditemui adalah

KBP. Pradah Pinunjul, S.I.K.. MM. yang menjabat sebagai Kepala

Bagian Operasional Korbrimob Polri.







Dalam pertemuan tersebut, kepada project leader dijelaskan bahwa

bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang




operasional termasuk pelatihan kesatuan dan pelatihan pra operasi,

koordinasi dan kerjasama dalam rangka operasi kepolisian dalam

melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:

1) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang

operasional termasuk latihan satuan, latihan pra operasi;

2) pengendalian tugas operasional Korbrimob Polri; dan

3) penyusunan rencana dan program pendayagunaan brimob

berdasarkan Renja Korbrimob Polri dan rencana operasi, serta

penyiapan satuan-satuan brimob yang ditugaskan secara

terpusat

Dalam struktur Bagops Korbrimob Polri terdapat Subbaglatops, yang

bertugas menyelenggarakan latihan satuan dan latihan pra operasi

dan kerja sama pelatihan dalam rangka operasi kepolisian. subbag ini

yang dapat mendukung pengembangan kompetensi anggota Brimob

untuk bisa optimal melaksanakan standar pencegahan dan

penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi.

Substansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Bagian Operasional



Kolaborasi dengan Bagian Operasional Korbrimob Polri ditunjukkan dengan kesediaannya mendukung pelaksanaan proyek perubahan dalam penyiapan personil dan pelatihan personil brimob.

DOKUMENTASI




d. Bagian SDM Korbrimob Polri

Komunikasi dengan Bagian SDM Korbrimob Polri dilaksanakan pada

tanggal 25 September 2020 di Mako Korbrimob Polri Kelapa Dua

Depok Jawa Barat. Pejabat yang ditemui adalah KBP. Anang

Sumpena, SH. yang menjabat sebagai Kepala Bagian SDM

Korbrimob Polri.







Dalam kesempatan tersebut, kepada project leader dijelaskan bahwa

Bag SDM bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

manajemen bidang personel yang meliputi penggunaan, perawatan,

pemisahan dan penyaluran personel, termasuk psikologi kepolisian




dan upaya peningkatan kesejahteraan personel. Dalam melaksanakan

tugas, Bag SDM menyelenggara-kan fungsi:

1) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang personel;

2) pengendalian, pembinaan dan pelatihan tugas personel Korbrimob Polri; dan

3) pelaksanaan manajemen pembinaan karier personel antara lain mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, dan kepangkatan

Dalam struktur Bag SDM terdapat Subbagbindiklat, yang bertugas

membuat usulan pendidikan dan menyelenggarakan manajemen

pelatihan personel. Dengan demikian rencana kegiatan pelatihan

yang akan dilaksanakan pada milestone jangka menengah dapat

dikomunikasikan dengan Bag SDM.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Bagian SDM Korbrimob

Polri dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.


Kolaborasi dengan Bagian SDM Korbrimob Polri ditunjukkan dengan kesediaan Kepala Bagian SDM Korbrimob Polri untuk mendukung

mendukung pelaksanaan pelatihan karena struktur Bag SDM terdapat Subbagbindiklat, yang bertugas membuat usulan pendidikan dan menyelenggarakan manajemen pelatihan personel





e. Bagian Logistik Korbrimob Polri

Komunikasi dengan Bagian Logistik Korbrimob Polri dilaksanakan

pada tanggal 24 September 2020 di Mako Korbrimob Polri Kelapa Dua

Depok Jawa Barat. Pejabat yang ditemui adalah KBP. H. Agustri

Heriyanto, S.I.K yang menjabat sebagai Kepala Bagian Logistik

Korbrimob Polri.







Kepada project leader dijelaskan bahwa bertugas membina dan

menyelenggarakan fungsi manajemen bidang sarpras yang meliputi

perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan,

pemeliharaan, perbaikan, inventory dan pergudangan. Dalam

melaksanakan tugas, Bag Logistik menyelenggarakan fungsi:

1) pembinaan peralatan, pemeliharaan dan perawatan;

2) perbekalan dan pendistribusian; dan




3) pembinaan fasilitas, jasa dan konstruksi termasuk inventory.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Bagian Logistik



Kolaborasi dengan Bagian Logistik ditunjukkan kesediaan untuk memberikan dukungan logistik dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi.


3. Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal

Komunikasi dengan stakeholder eksternal dilaksanakan dengan

melakukan kunjungan ke kantor stakeholder atau di tempat yang

ditentukan, namun dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan.

Stakeholder eksternal yang ditemui dan diminta kesediaan untuk

mendukung dan terlibat dalam proper ini. Hasil pertemuan dan

dokumentasi pertemuan dengan stakeholder eksternal disajikan berikut

ini.

a. Komisi III DPR RI

Komunikasi dengan Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 9

Nopember 2020 di Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah Herman Hery




selaku Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP daerah pemilihan Nusa

Tenggara Timur.







Kolaborasi perlu dibangun karena Komisi III DPR RI adalah mitra kerja

dari Polri. Oleh karena itu beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh

Polri perlu dikonsultasikan dengan DPR.

Selanjutnya Herman Hery menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI

mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: hukum, hak asasi manusia,

dan keamanan. Secara umum tugas DPR adalah di bidang legislative,

penganggaran dan pengawasan. Dalam bidang pembentukan

undang-undang, Komisi III DPR RI mempunyai tugas mengadakan

persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan

Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup

tugas Komisi III DPR RI.

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, Komisi III

DPR RI menerima partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan

terhadap RUU yang sedang dirumuskan dan dibahas oleh Komisi III

DPR RI. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis

maupun secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum

(RDPU) dengan Komisi III DPR RI. Disamping itu, dalam merumuskan

dan membahas RUU, Komisi III DPR RI juga meminta masukan dari

Pakar/Akademisi/Pejabat Pemerintah melalui RDPU/RDP maupun

melalui Kunjungan Kerja.

Dalam bidang anggaran, Komisi III DPR RI mempunyai tugas:




1) Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan

RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)

dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI dan usulan Anggota

mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama

dengan Pemerintah.

2) Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan

RAPBN serta mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk

dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI dan usulan Anggota

mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama

dengan Pemerintah.

3) Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan

program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja

Komisi III DPR RI.

4) Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan

menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi

anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja

Komisi III DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

5) Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan

program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi III DPR RI

berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan

Anggaran

6) Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan

Komisi III DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI untuk

bahan akhir penetapan APBN

7) Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang

bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi III

DPR RI




8) mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan

pelaksanaan APBN; dan

9) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang

berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI.

Sementara itu dalam bidang pengawasan, Komisi III DPR RI

mempunyai tugas:

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,

termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk

dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI

2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang

berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI

3) Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja

pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian

dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi

III DPR RI

4) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah

5) Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan

6) Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara

maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan

dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.

Substansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Komisi III DPR RI dan

dokumentasinya disajikan di bawah ini.


Kolaborasi dengan Komisi III DPR RI ditunjukkan dengan ada penjelasan bahwa Polri adalah mitra kerja Komisi III DPR RI, sehingga DPR memiliki kepentingan untuk Polri bisa melakukan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi.





b. Polda Sulawesi Selatan

Komunikasi dengan Polda Sulawesi Selatan dilaksanakan pada

tanggal 20 Oktober 2020 di Mapolda Sulawesi Selatan yang berlokasi

di Makassar. Pejabat yang ditemui adalah Irjen. Pol. Drs.

H. Merdisyam, M.Si yang menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.







Sementara itu, narasumber melaksanakan tugas pokok Polri yaitu: (a)

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat; dan (b) melaksanakan tugas-tugas

Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Polda menyelenggarakan fungsi:

1) pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan




penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau

pertolongan, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) pelaksanaan intelijen keamanan guna pencegahan gangguan dan

pemeliharaan keamanan dalam negeri;

3) penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan

pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta

pengawasan proses penyidikan;

4) pelaksanaan pengamanan objek vital;

5) pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan

hukum lalu lintas, pembinaan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

6) pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi

kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat

perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di

perairan;

7) pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat

(Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuh

kembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan

dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian

khusus serta satuan pengamanan; dan

8) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, samapta kepolisian dan Satwa

kepolisian

Dalam struktur Polda, terdapat Biro Operasional (Roops) bertugas

membantu Kapolda dalam bidang pengkajian strategis, perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian manajemen




operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dan kerja sama

lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah pada tingkat Polda

pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan operasi

kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi,

supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi

kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu tingkat kewilayahan;

pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga

pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta

pengawasan dan mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama yang

dijalin antara Polda dan mitranya serta pengelolaan informasi dan

dokumentasi.

Salah satu situasi yang borpetensi adanya gangguan keamanan

berinstensitas tinggi adalah pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Adapun sejumlah daerah di Sulsel yang akan melangsung-

kan Pilkada yakni Kota Makassar, Kabupaten Barru, Bulukumba,

Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros,

Pangkajene Kepulauan, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

Untuk menghadapi situasi itu, Polda Sulses nantinya pola

pengamanan akan disesuaikan dengan kondisi keamanan dan

ketertiban masyarakat (kamtibamas) merujuk dari laporan masing-

masing Polres. Sementara masih dikoordinasikan dengan

penyelenggara pemilihan umum di tiap-tiap daerah. Kemudian di situ

nanti akan disusun jumlah personel backup baik dari Polda, maupun

dengan rayonisasi yang dibuat di daerah yang menyelenggarakan

pilkada. Selanjutnya konsentrasi pengamanan akan dititik beratkan di

tiap-tiap TPS yang dikhawatirkan rawan menimbulkan persoalan

harus diperketat. Karena eskalasinya di tiap TPS juga akan berbeda.

Polda Sulses juga menjamin pola pengamanan tahapan pelaksanaan

pilkada tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

https://www.sindonews.com/topic/1266/pilkada-serentak

https://www.sindonews.com/topic/1872/polda-sulsel




Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di

beberapa wilayah termasuk daerah penyelenggara Pilkada,

maka semuanya menyesuaikan protokol kesehatan COVID 19. Semua

personel yang bertugas wajib pakai masker. Mereka juga disiapkan

untuk mengawasi penerapan protokol oleh masyarakat di wilayah

penugasan.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Polda Sulawesi Selatan

dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.


Kolaborasi dengan Polda Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan kesediaan untuk menindaklanjuti pelaksanaan proper dalam tahapan pelaksanaan di tingkat daerah yang melibatkan kerjasama dengan Pemda provinsi dan Kodam Hasanuddin.


c. Asisten Kapolri bidang Operasional (Asops Kapolri)

Komunikasi dengan Asops Kapolri dilaksanakan pada tanggal 4

Nopember 2020 di Mabes Polri Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah

Irjen Pol Drs. Imam Sugianto M.Si. yang menjabat sebagai Asops

Kapolri.










Dalam pertemuan dengan project leader, dijelaskan bahwa Asops

Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian,

termasuk pelaksanaan kerjasama Kementerian Lembaga serta

menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan program khusus Pemerintah yang berkaitan dengan

Polri.

Terkait dengan Pilkada Serentak Asops Kapolri menyatakan siap

mengamankan dan melakukan penegakan hukum untuk

mensukseskan Pilkada serentak 2020. Pimpinan berjanji melakukan

supervisi secara langsung untuk mengecek anggotanya yang

ditugaskan bergabung ke sentra Gakkumdu Pilkada 2020. Sebagai

pimpinan Polri, pihaknya komitmen mengggerakkan seluruh

kemampuan demi terlaksananya Pilkada Serentak 2020 berjalan

aman, tertib dan lancar. Upaya ini diwudjukan dalam

penandatanganan peraturan bersama antara Bawaslu, Kejaksaan

Agung, dan Polri di Kantor Bawaslu pada bulan Juli 2020.

Polri berjanji akan terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi

anggotanya yang tergabung dalam sentra Gakkumdu. Langkah ini

menurut perlu dilakukan untuk memastikan semua kinerja yang

dilakukan dalam upaya penegakan hukum oleh jajaran Polri berjalan

dengan baik dan maksimal. Di samping itu juga ada penekana dari

Kapolri yang meminta jajarannya untuk ikut memantau

perkembangan terbaru terhadap kinerja sentra Gakkumdu dalam

pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Asops Kapolri secara periodik

diminta melaporkan kepada Kapolrisetiap perkembangan yang terjadi




di lapangan. Kegiatan penandatanganan peraturan bersama antara

Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Polri merupakan momentum ini

sangat penting untuk memberikan gambaran bahwa alat negara

harus selalu siap dalam keadaan apapun.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Asops Kapolri dan



Kolaborasi dengan Asops Kapolri ditunjukkan dengan kesediaan Asops Kapolri mendukung proyek perubahan ini dengan melibatkan brimob

dalam tim terkait dengan pengamanan Pilkada serentak dan pelaksanaan tugas lain yang menjadi tanggung jawab Asops Kapolri.


d. Pemda Provinsi DKI Jakarta

Komunikasi dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada

tanggal 23 Nopember 2020 di kantor Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Pejabat yang ditemui adalah Anies R. Baswedan, Ph.D yang menjabat

sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta.










Kepada project leader dijelaskan bahwa gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

1) mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;

2) melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di

wilayahnya;

3) memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/ kota di

wilayahnya;

4) melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah

kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang

daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan

anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata

ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;

5) melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah

kabupaten/kota; dan

6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan

perundang-undangan.

DKI jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi

Indonesia seringkali menjadi sasaran demonstrasi, terutama buruh

dan mahasiswa. Hal ini disebabkan kantor pemerintah pusat yang

membuat kebijakan semua berada di Jakarta. sementara itu,

kedutaan besar negara sahabat juga banyak berada di Jakarta dan

pusat bisnis yang berkembang di berbagai sudut ibu kota, dan yang

terutama adalah kantor serta kediaman Presiden dan Wakil Presiden




juga berada di jakarta. hal ini tentu membutuhkan pengamanan yang

terbaik untuk pimpinan negara maupun seluruh perangkat

pemerintahan tingkat pusat. Banyak kejadian demonstrasi besar,

kejahatan narkoba, tawuran kelompok masyarakat serta pengeboman

terjadi di Jakarta. oleh karena itu kerjasama dengan Polri dalam


tinggi menjadi sangat penting.

Kepolisian dengan Pihak Pemerintah Daerah untuk menjalin kerja

sama diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan:

(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri

didasarkan atas sendisendi hubungan fungsional, saling

menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum,

serta memperhatikan hierarki. (2) Hubungan dan kerja sama di dalam

negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah,

penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat

dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Pemda Provinsi DKI

Jakarta dan dokumentasinya disajikan di halaman berikut.


Kolaborasi dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan keinginan untuk melibatkan Brimob dalam penangangan kejadian demonstrasi besar, kejahatan narkoba, tawuran kelompok masyarakat serta pengeboman terjadi di Jakarta. oleh karena itu kerjasama dengan Polri dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi menjadi sangat penting.





e. Kodam Jaya

Komunikasi dengan Kodam Jaya dilaksanakan pada tanggal 16

Nopember 2020 di kantor Kodam Jaya yang berlokasi di Jalan Mayjen

Sutoyo Jakarta Timur. Pejabat yang ditemui adalah Mayor Jenderal

TNI Dudung Abdurachman SE MM, yang menjabat sebagai Panglima

Kodam Jaya.







Kepada project leader dijelaskan bahwa misi Kodam Jayakarta adalah

menegakkan kadaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah

NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman

dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sesuai dasar

tanggung jawab yang meliputi DKI, Tangerang, Bekasi dan Depok.

Jakarta Raya sebagai pusat kegiatan Pemerintah dan swasta

merupakan daya tarik bagi berbagai lapisan masyarakat dengan

menempuh perjuangan hidup yang beraneka ragam, tidak jarang

menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi Pemerintah.




Bilamana masalah itu sampai menimbulkan goncangan-goncangan

terhadap masyarakat, efeknya akan terasa pula di daerah-daerah,

karena itulah Kodam Jaya selalu bahu-membahu bersama-sama

satuan-satuan lainnya untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan

dan kesiap-siagaan guna mengatasi masalah-masalah yang dapat

mengganggu stabilitas Nasional di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dan sekitarnya.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok Kodam Jaya dalam

rangka menciptakan stabilitas keamanan diwilayah Ibukota, Kodam

Jaya memiliki satuan-satuan pelaksana yang meliputi :

1) Satuan Kewilayahan

2) Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur

3) Satuan Pendidikan

4) Badan Pelaksana Kodam Jaya

Satuan Kewilayahan di Kodam Jaya terdiri dari 2 Korem dan 1 Kodim

BS dengan pembagian wilayah sebagai berikut : Korem 051

Wijayakarta adalah Komando Pelaksana Kodam Jaya yang bersifat

kewilayahan dan dapat merupakan Sub Kompartemen Strategis,

dengan tupok menyelenggarakan pembinaan kesiapan oprasional

komandonya, pembinaan teritorial dan menyelenggarakan operasi

pertahanan keamanan sesuai Renhan Kodam Jaya, Pelayanan

Bantuan Administrasi terhadap Satuan/Badan/Komando yang berada

didalamnya serta menyelenggarakan fungsi kegarnizunan TNI di

wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi dan Depok. Wilayah

teritorialnya meliputi 4 Kodim yaitu Kodim 0504 Jakarta Selatan.

Kodim 0505 Jakarta Timur. Kodim 0507 Bekasi. dan Kodim 0508

Depok.

Korem 052 Wijayakrama adalah Komando Pelaksana Kodam Jaya

yang bersifat kewilayahan dan dapat merupakan sub Kompartemen

http://kodamjaya-tniad.mil.id/satuan-kewilayahan/

http://kodamjaya-tniad.mil.id/satuan-tempur-dan-banpur/

http://kodamjaya-tniad.mil.id/satuan-pendidikan/

http://kodamjaya-tniad.mil.id/badan-pelaksana-kodam/




strategis, dengan tugas pokok menyelenggarakan operasi pertahanan

keamanan sesuai Renhankam Kodam Jaya, Pelayanan Bantuan

Adminstrasi terhadap Satuan/Badan/Komando yang berada

didalamnya serta menyelenggarakan fungsi kegarnizunan TNI di

wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Tangerang. Satuan ini berdiri

pada tanggal 28 Oktober 1998, berkedudukan di Jl. Boulevard

Diponegoro Lippo Karawaci Tangerang

Satuan BS Kodim 0501 Jakarta Pusat adalah Kodim yang berdiri

sendiri (BS) merupakan salah satu satuan kewilayahan yang

mempersiapkan aspek kondisi sosial, geografi dan demografi wilayah

sehingga dapat melaksanakan fungsi pembinaan territorial yang

diupayakan secara bersama-sama dengan komponen masyarakat.

Kantor Makodimnya terletak di area PRJ, Kemayoran Jakarta Pusat,

membawahi 8 Koramil.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Kodam Jaya dan



Kolaborasi dengan Kodam Jaya ditunjukkan dalam kerjasama dalam penanganan kasus gangguan keamanan termasuk dalam pengamanaan pimpinan negara dan perwakilan negara sahabat. Di samping itu, Kodam juga memiliki perangkat organisasi sampai pada tingkat kabupaten/ kota sampai dengan kecamatan yang bisa bekerjasama dalam mengantisipasi munculnya gangguan keamanan berintensitas tinggi.





f. Polda Metro Jaya

Komunikasi dengan Polda Metro Jaya dilaksanakan pada tanggal 14

Oktober 2020 di kantor Polda Metro Jakarta. Pejabat yang ditemui

adalah Irjen. Pol. Drs. Nana Sujana, M.Myang menjabat sebagai

Kapolda Metro Jaya Masa jabatan 7 Januari 2020 – 16 November

2020. Selain itu, project leader juga bertemu dengan Kapolda Metro

Jaya yang baru yaitu Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Muhammad Fadil Imran,

M.Si. di sela-sela kesibukan beliau sebagai pejabat baru Kapolda

Metro Jaya



hal-hal yang dijelaskan antara lain judul proyek perubahan, alasan

pemilihan judul, tahapan pelaksanaan proyek, dan hal apa yang

diharapkan dari Polda Metro Jaya terkait dengan proses kolaborasi

dalam pelaksanaan proyek perubahan ini untuk jangka pendek,

menengah maupun Panjang.

Sementara itu, kepada project leader dijelaskan bahwa Polda

melaksanakan tugas pokok Polri yaitu : (a) memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan

(b) melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum

Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

POLDA Metro Jaya mencatat terjadi peningkatan gangguan keamanan

dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebesar 48%. Upaya Polda

Metro Jaya dalam menjaga situasi kamtibmas di tengah pandemi

covid-19 tersebut dilakukan dalam Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan

(KRYD). Hal itu didasarkan pada perintah Kapolri Jenderal Idham Azis




melalui Surat Telegram Nomor STR/252/V/OPS.2/2020 Tanggal 28

Mei 2020 tentang pelaksanaan KRYD pascaberkahirnya Operasi

Ketupat 2020. Dari 65 kasus yang tercatat pada Rabu kemarin, 62 di

antaranya adalah kasus kejahatan. Sedangkan 3 kasus lainnya adalah

gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Dari 62 kasus

kejahtan, 59 adalah kejahatan konvensional, dan 3 kasus kejahatan

transnasional. Apabila didasarkan pada lokus kejadian, maka

penangan kasus terbanyak dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan

43 kasus. Sementara itu, Polresto Depok menangani 5 kasus, Polresto

Jakarta Utara 4 kasus, Polresto Bekasi 3 Kasus, Polresto Pusat 2

kasus. Sedangkan untuk Polresto Jakarta Barat, Jakarta Selatan,

Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Bekasi Kota masing-masing

menangani 1 kasus.

di lingkungan Polda Metro Jaya, terdapat satuan brimob yang

merupakan bagian integral Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi

untuk melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob dalam

menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya

kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom,

bahan kimia, biologi dan radioaktif yang pelaksanaan tugas Brimob

tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan

pamungkas Polri (Striking Force) yang memiliki kemampuan spesifik

penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi.

Kemudian penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel

terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan

perlengkapan dengan teknologi modern. Sedangkan peran Brimob

Polri dalam organisasi adalah melakukan maneuver, baik secara

individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan

daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan,

menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti




dengan cara : membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan

menggantikan satuan kepolisian yang ada.

Brimob Polri ditugaskan menjaga keamanan dalam negeri dari

ancaman kejahatan yang berintensitas tinggi. Keberhasilan Korps

Brimob Polri dalam menanggulangi ancaman Kamtibmas di Indonesia,

tidak terlepas adanya dukungan dari masyarakat bangsa dan negara

yang menginginkan rasa aman dan nyaman tercipta di negeri ini.

Korps Brimob Polri juga memiliki kemampuan Search and Rescue

(SAR) yang digunakan dalam tugas-tugas kemanusiaan dalam

membantu dan mengevakuasi korban bencana alam yang terjadi di

Indonesia

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Polda Metro Jaya dan



Kolaborasi dengan Polda Metro Jaya dengan Korps Brimob Polri terkait dengan melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif yang pelaksanaan tugas Brimob tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri (Striking Force) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi





g. Ditjen Otda Kemendagri

Komunikasi dengan Ditjen Otda Kemendagri dilaksanakan pada 11

Nopember 2020 di kantor Ditjen Otda Kemendagri Jakart. Pejabat

yang ditemui adalah Dr. Akmal Malik yang menjabat wakil Dirjen Otda

Kemendagri







Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah


1) perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan

daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian

pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2) pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah,

otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan

daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum

daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3) pelaksanaan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah;

4) pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi

khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah,




kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah,

otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan

daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum

daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan

daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum

kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan

produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah, dan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah;

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan empat peran dari

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 ini. Pertama

adalah menyediakan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan

pemilihan umum (pemilu). Kedua, memberikan data penduduk

potensial pemilih pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum

(KPU). Hal ini sudah dilakukan oleh Kemendagri pada 23 Januari 2020

lalu. Hasilnya, jumlah DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri ada

sebanyak 105.396.460 jiwa yang terdiri atas 52.778.939 laki-laki dan

52.617.521 perempuan. Jumlah DP4 ini, merupakan akumulasi dari

jumlah penduduk yang berpotensi sebagai pemilih dan tersebar di 270

daerah. Ketiga, menjaga stabilitas politik dan keamanan. Tito

memaparkan, pihaknya akan bekerja sama secara pararel dengan TNI

dan Polri untuk menjaga situasi dan keamanan selama masa pemilu.

Tugas Kemendagri memastikan stabilitas politik tetap berjalan. Kalau

politik berjalan stabil, maka tidak akan terdampak pada pemilu.




Keempat, Kemendagri akan menjaga netralitas dari Aparatur Sipil

Negara (ASN).

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Ditjen Otda Kemendagri

dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.


Kolaborasi dengan Ditjen Otda Kemendagri terkait dengan penciptaan situasi keamanan dalam pilkada serentak, karena kegiatan pilkada berisiko munculnya gangguan keamanan dari mulai proses awal pendaftaran sampai dengan setelah pilkada dilakukan, terutama ketika ada pihak yang tidak menerima hasil pilkada tersebut.


h. Densus 88 Anti Teror

Komunikasi dengan Densus 88 Anti Teror dilaksanakan pada tanggal

10 Nopember 2020 di Mabes Polri Jakarta. Pejabat yang ditemui

adalah Irjen pol. Martinus Hukom, S.I.K., M.Si yang menjabat

sebagai Kadensus 88 Anti Teror.










Densus 88 AT Polri bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen,

pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam

rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Dalam

melaksanakan tugas, Densus 88 AT Polri menyelenggarakan fungsi

penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme,

meliputi:

1) perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk

peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, penyelidikan,

penyidikan dan penindakan tindak pidana terorisme;

2) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna

menjamin terlaksananya pencegahan, penyelidikan, penyidikan

dan penindakan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan

metode;

3) pemberian dukungan (back up) kepada satuan wilayah dalam

bentuk bimbingan teknis maupun kekuatan dalam pelaksanaan

pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak

pidana terorisme;

4) perencanaan kebutuhan personel, pembinaan karier personel,

peralatan khusus dan anggaran; dan

5) pengumpulan dan penyajian data, statistik dan analisis baik yang

berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan

tugas.

Densus 88 memang merupakan bagian dari Kepolian RI yang

menjalankan fungsi dan kedudukan dalam penanggulangan terorisme

di Indonesia sudah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai

dengan amanat Undang-undang demi menjaga ketertiban dan

keamanan masyarakat. penanganan tindakan terorisme ditunjukkan

oleh anggota Densus 88 dalam melaksanakan berbagai operasi,




terutama yag sempat diliput oleh media televisi secara live. Dalam

melakukan tugas dan wewenangnya DENSUS 88AT berpegang pada

amanat peraturan perundang-undangan yang yang menjadi payung

dari setiap tindakan dan aktifitasnyam, yaitu berpijak pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

Menjadi Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan telah

memberikan arah terhadap kewenangan dari Kepolisian cq. Densus

88 dalam melakukan tugasnya dilapangan

Dari sejumlah kasus yang ditangani oleh densus 88 AT, yang cukup

fenomenal adalah perannya dalam konflik Poso. Selama ini yang

cukup diekspose adalah penangkapan terorisme, tetapi ada juga

tugas-tugas lain yang sudah tentu masih dalam frame pemberantasan

terorisme yang di tugaskan pada densus 88 AT seperti dalam

penanganan Konflik Komunal di Poso.

Tugas densus 88 lainnya adalah dalam melakuikan pelacakan,

penyidikan dan mengejar pergerakan ISIS di Indoesia. Operasi

Densus 88 AT berujung dengan ditemukannya sejumlah bendera

ISIS, bom rakitan, dan dokumen petunjuk pembuatan bom ditemukan

dalam sebuah penggerebekan di Solo. Penggrebekan itu dilakukan

Detasemen Khusus (Densus) Antiteror Mabes Polri di sebuah kios

pulsa telepon di Sawahan, Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo.

Di dalam struktur organisasi Densus 88 terdapat Subbagkerma, yang

bertugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan program

kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi dalam negeri dan luar

negeri. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unsur bantuan

teknis antara lain labfor, identifikasi, penjinak bom, kedokteran

forensik dalam rangka pengolahan TKP dan pembuktian ilmiah.




subbag ini yang melakukan kerjasama dengan Brimob.

Di samping itu juga ada Subbid Nubikara, yang bertugas melakukan

koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur bantuan teknis antara

lain labfor, Identifikasi, Penjinak Bom, Kedokteran Forensik dalam

rangka pengolahan TKP dan pembuktian ilmiah. pelaksanaan

kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka

pencegahan tindak pidana terorisme. Bidbanops bertugas

memberikan dukungan teknis, mendata kasus bom (database bom)

serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau

instansi terkait di dalam dan di luar negeri

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Densus 88 Anti Teror dan



Kolaborasi dengan Densus 88 Anti Teror ditunjukkan dengan komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan terorisme. Densus 88 menangani pelaku terorisme sedangkan pihak brimob dalam penanganan kasus seperti penjinakan bom.


i. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri

Komunikasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri

dilaksanakan pada tanggal 4 Nopmber 2020 di Mabes Polri Jakarta.

Pejabat yang ditemui adalah yang menjabat sebagai Direktur Tindak




Pidana Tertentu Bareskrim Polri.







Dittipidter bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana tertentu, yaiatu:

1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang

berkaitan dengan sumber daya energi listrik, tenaga kerja,

lingkungan hidup, pariwisata pos dan telekomunikasi dan sumber

daya alam;

2) perumusan kebijakan penyelidikan dan penyidikan;

3) perumusan dan pengembangan sistem dan metode, serta

peraturan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana tertentu;

4) perencanaan kebutuhan personel meliputi pengajuan saran,

pertimbangan penempatan, pembinaan karier dan pembinaan

kemampuan personel;

Di dalam struktur organisasi Direktorat Tipiter terdapat:

1) Subdit I, menangani tindak pidana perlindungan tanaman dan

satwa liar, dan perlindungan benda dan situs purbakala;

2) Subdit II, menangani tindak pidana sumber daya energi dan

listrik;

3) Subdit III, menangani tindak pidana lingkungan hidup dan

kehutanan;

4) Subdit IV, menangani tindak pidana kelautan perikanan,

pariwisata, pos dan telekomunikasi;




5) Subdit V, menangani tindak pidana sumber daya alam, mineral,

batubara, minyak dan gas;

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan dan dokumentasinya

disajikan di bawah ini.


Kolaborasi dengan Direktur Tipiter Bareskrim ditunjukkan dengan komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan masyarakat seperti masalah mineral, batubara, dan tindak pidana tertentu lainnya.


j. DPRD Provinsi DKI Jakarta

Komunikasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada

tanggal 8 Nopember 2020 di Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah

Kombes Pol. yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.







DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang




berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

provinsi.

DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan. Selain itu DPRD Provinsi DKI Jakarta juga memberikan

pertimbangan terhadap calon wali kota/bupati yang diajukan oleh

Gubernur. DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

1) membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;

2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan

daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah

provinsi yang diajukan oleh gubernur;

3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan

daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur

dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam

Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau

pemberhentian;

5) memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan

wakil gubernur;

6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah

daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di

daerah;

7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;

8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;

9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan

daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani

masyarakat dan daerah;

10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan




ketentuan peraturan perundangundangan; dan

Kantor DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu instansi yang

dijadikan sasaran demo oleh berbagai pihak. Misalnya pada tanggal 5

Oktober 2020, DPRD didemo oleh ejumlah wanita pekerja hiburan

malam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI

Jakarta Anies Baswedan dan Gedung DPRD DKI Jakarta . Mereka

menuntut agar DPRD DKI menggelar hak angket terkait

kebijakan pembatasan sosial berskala besar. tuntutannya adalah

meminta Pemprov DKI Jakarta mencabut aturan PSBB, meminta agar

Pemprov DKI menerapkan new normal dan kembali membuka tempat

usaha. Demo lain juga terkait dengan upaya buruh serta penolakan

UU Omnibus Law yang melibatkan banyak demonstran.

Demonstrasi yang dilakukan seringkali menutup akses jalan anggota

DPRD untuk bisa masuk ke kantor yang berlokasi di jalan Kebon Sirih,

berdampingan dengan kantor Gubernur DKI. Oleh karena ini DPRD

sangat mendukung proyek perubahan, sehingga kemungkinan

adanya gangguan keamanan berintensitas tinggi dapat diantisipasi.

Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan DPRD Provinsi DKI

Jakarta dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.


Kolaborasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan

komitmen mendorong pemda provinsi DKI Jakarta bekerjasama secara intens dengan Polri dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi yang rawan terjadi di Jakarta.


https://www.detik.com/search/searchall?query=demo+pekerja+hiburan+malam&siteid=3








4. Pembuatan Produk

a. Laporan Pemetaan kejahatan berpotensi kontijensi

Kejahatan berdampak kontijensi adalah kejahatan yang dapat

mengganggu aspekaspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi

serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak, dan

sulit diprediksi. Contoh kejahatan ini misalnya anarkisme,

premanisme, konflik komunal yang dilatarbelakangi oleh isu

kesukuan, agama, ras, dan antar golongan, serta kejahatan lainnya.

data yang disajikan adalah data tahun 2016 sampai dengan semester

pertama tahun 2020. Dokumentasi rapat dalam rangka penyusunan

laporan pemetaan kejahatan berpotensi kontijensi disajikan pada

gambar berikut.

Rapat Penyusunan Laporan Pemetaan




b. Penyusunan Standar Pencegahan Dan Penanganan Gangguan

Keamanan Berintensitas Tinggi.

Kegiatan rapat Penyusunan Standar Pencegahan Dan Penanganan

Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi dilakukan untuk dijadikan

peraturan Komandan Korsp Brimob. Dokumentasi kegiatan rapat

disajikan pada gambar berikut.

Rapat Awal Penyusunan Standar Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi

c. Pelaksanaan Simulasi Tactical Floor Game

Pelaksanaan simulasi berlangsung pada tanggal 3-5 Nopember 2020

bertempat di Ruang Pusdal Ops, Mako Korbrimob Polri. Pelatihan

dilakukan Untuk menyiapkan kemampuan personel dalam

pelaksanaan tugas tersebut maka dipandang perlu dilaksanakan

pelatihan peralatan Tactical Floor Game (TFG) personel Korps Brimob

Polri. simulasi dilakukan dengan menggunakan IT (berbasis IT)

Manual. kedua model ini saling melengkapi.

Dokumentasi pelaksanaan simulasi disajikan pada gambar di halaman

berikut.




Dokumentasi simulasi berbasis IT

Simulasi TFG Manual

d. Penyusunan Kurikulum Pelatihan tim Kolaborasi Penanganan

Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi

Dalam upaya menghasilkan anggota Brimob yang mampu

melaksanakan standar pencegahan dan penanganan gangguan

keamanan berintensitas tinggi secara kolaboratif. Untuk itu perlu

disusun kurikulum Pelatihan. Dalam kurikulum yang disusun terdapat

lima bagian materi yaitu:

1) Pelatihan Breaching (Penerobosan)

2) Latihan Lat Pra Ops Combat Intelijen

3) Rencana Latihan Sniper

4) Pelatihan Wanteror Dasar

dokumentasi kegiatan penyusunan kurikulum pelatihan disajikan di

halaman berikut




Rapat Penyusunan Kurikulum Pelatihan

e. Penerbitan Surat Edaran Kemendagri.

dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan gangguan

keamanan berintensitas tinggi khususnya untuk menghadapi Pilkada

serentak, project leader telah menjalin komunikasi yang intens

dengan Ditjen Otda Kemendagri. Hasil dari komunikasi tersebut, pada

tanggal 15 Nopember 2020, Dirjen Otonomi Daera mengeluarkan

surat yang ditujukan kepda Gubernur di seluruh Indonesia tentang

Kondusifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang intinya

adalah melakukan koordinasi dengan aparat hukum yaitu Polri dan

TNI dalam rangka pengamanan pilkada serentak, sebagaimana

tampak pada gambar di bawah ini.




f. MoU Gubernur, Kapolda dan Pangdam

Kegiatan lain dari milestone jangka menengah yang berhasil

dilaksanakan di jangka pendek adalah pembuatan Mou antara

Gubernur DKI Jakarta, Pangdam Jayakarta dan Kapolda Metro Jaya.

Substansi MoU adalah pelibatan pasukan gegana Korbrimob dalam

penanganan kejahatan dan berkadar dan berintensitas tinggi

khususnya kerusuhan massal, ancaman bom, terorisme, kimia, biologi

dan radio aktif di DKI Jakarta.

Penandatanganan Mou dilakukan secara desk to desk karena

kesibukan semua pihak terkait dengan situasi pandemi sehingga

membatasi untuk pertemuan secara fisik. Pada saat laporan ini dibuat,

MoU sudah ditandatangani oleh Pangdam Jayakarta dan Kapolda

Metro Jaya, sedangkan di gubernur DKI masih proses yang dilakukan

oleh Biro Hukum Pemrov DKI Jakarta. Mou yang sudah ditanda

tangani disajikan di bawah ini.




B. Cakupan Dukungan Pemangku Kepentingan

1. Kolaborasi dengan Dansat Intel Korbrimob Polri ditunjukkan dengan

kesediaan Dansat Intel Korbrimob Polri untuk terlibat dalam pelaksanaan

standar pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas

tinggi dalam proses deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini.

2. Kolaborasi dengan Bagian Perencanaan Korbrimob Polri ditunjukkan

dengan kesediaan mendukung pelaksanaan proyek perubahan sesuai

dengan tupoksinya di bidang penyusunan rencana dan penganggaran.

3. Kolaborasi dengan Bagian SDM Korbrimob Polri ditunjukkan dengan

kesediaan Kepala Bagian SDM Korbrimob Polri untuk mendukung

mendukung pelaksanaan pelatihan karena struktur Bag SDM terdapat

Subbagbindiklat, yang bertugas membuat usulan pendidikan dan

menyelenggarakan manajemen pelatihan personel

4. Kolaborasi dengan Bagian Logistik ditunjukkan kesediaan untuk

memberikan dukungan logistik dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan

dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi.

5. Kolaborasi dengan Komisi III DPR RI ditunjukkan dengan ada penjelasan

bahwa Polri adalah mitra kerja Komisi III DPR RI, sehingga DPR memiliki

kepentingan untuk Polri bisa melakukan pencegahan dan penanganan


6. Kolaborasi dengan Komisi III DPR RI ditunjukkan dengan ada penjelasan

bahwa Polri adalah mitra kerja Komisi III DPR RI, sehingga DPR memiliki

kepentingan untuk Polri bisa melakukan pencegahan dan penanganan


7. Kolaborasi dengan Polda Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan kesediaan

untuk menindaklanjuti pelaksanaan proper dalam tahapan pelaksanaan di

tingkat daerah yang melibatkan kerjasama dengan Pemda provinsi dan

Kodam Hasanuddin.




8. Kolaborasi dengan Asops Kapolri ditunjukkan dengan kesediaan Asops

Kapolri mendukung proyek perubahan ini dengan melibatkan brimob

dalam tim terkait dengan pengamanan Pilkada serentak dan pelaksanaan

tugas lain yang menjadi tanggung jawab Asops Kapolri.

9. Kolaborasi dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan keinginan

untuk melibatkan Brimob dalam penangangan kejadian demonstrasi

besar, kejahatan narkoba, tawuran kelompok masyarakat serta

pengeboman terjadi di Jakarta. oleh karena itu kerjasama dengan Polri

dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas

tinggi menjadi sangat penting.

10. Kolaborasi dengan Kodam Jaya ditunjukkan dalam kerjasama dalam

penanganan kasus gangguan keamanan termasuk dalam pengamanaan

pimpinan negara dan perwakilan negara sahabat. Di samping itu, Kodam

juga memiliki perangkat organisasi sampai pada tingkat kabupaten/ kota

sampai dengan kecamatan yang bisa bekerjasama dalam mengantisipasi

munculnya gangguan keamanan berintensitas tinggi.

11. Kolaborasi dengan Polda Metro Jaya dengan Korps Brimob Polri terkait

dengan melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri dalam

menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya

kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan

kimia, biologi dan radioaktif yang pelaksanaan tugas Brimob tersebut

dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri

(Striking Force) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan

keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi

12. Kolaborasi dengan Ditjen Otda Kemendagri terkait dengan penciptaan

situasi keamanan dalam pilkada serentak, karena kegiatan pilkada berisiko

munculnya gangguan keamanan dari mulai proses awal pendaftaran

sampai dengan setelah pilkada dilakukan, terutama ketika ada pihak yang




tidak menerima hasil pilkada tersebut.

13. Kolaborasi dengan Densus 88 Anti Teror ditunjukkan dengan komitmen

untuk bekerjasama dalam penanganan terorisme. Densus 88 menangani

pelaku terorisme sedangkan pihak brimob dalam penanganan kasus

seperti penjinakan bom.

14. Kolaborasi dengan Direktur Tipiter Bareskrim ditunjukkan dengan

komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan kasus tindak pidana

yang melibatkan masyarakat seperti masalah mineral, batubara, dan

tindak pidana tertentu lainnya.

15. Kolaborasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan

komitmen mendorong pemda provinsi DKI Jakarta bekerjasama secara

intens dengan Polri dalam pencegahan dan penanganan gangguan

keamanan berintensitas tinggi yang rawan terjadi di Jakarta.

C. Capaian Proyek Perubahan

1. Terlaksana koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder internal, yang

terdiri dari:

a. Dansat Intel Korbrimob Polri

b. Bagian Perencanaan Korbrimob Polri

c. Bagian Operasional Korbrimob Polri

d. Bagian SDM Korbrimob Polri

e. Biro Logistik Korbrimob Polri.

2. Terlaksana koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder eksternal, yang

terdiri dari:

a. Komisi III DPR RI.

b. Polda Sulawesi Selatan

c. Pemda Provinsi DKI Jakarta

d. Kodam Jaya




e. Polda Metro Jaya.

f. Ditjen Otda Kemendagri

g. Densus 88 Anti Teror

h. Direktur Tipiter Bareskrim Polri

i. Satpol PP DKI Jakarta

3. Laporan Pemetaan Kejahatan Berpotensi Kontijensi

Kejahatan berdampak kontijensi adalah kejahatan yang dapat

mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta

meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak, dan sulit

diprediksi. Contoh kejahatan ini misalnya anarkisme, premanisme, konflik

komunal yang dilatarbelakangi oleh isu kesukuan, agama, ras, dan antar

golongan, serta kejahatan lainnya. Data yang disajikan adalah data tahun

2016 sampai dengan semester pertama tahun 2020.

4. Penyusunan Standar Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Keamanan

Berintensitas Tinggi.

Kegiatan rapat Penyusunan Standar Pencegahan Dan Penanganan

Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi dilakukan untuk menyusun

peraturan Komandan Korps Brimob tentang Standar Pencegahan Dan

Penanganan Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi secara kolaborati.

5. Pelaksanaan Simulasi Tactical Floor Game

Pelaksanaan simulasi dan Pelatihan dilakukan Untuk menyiapkan

kemampuan personel dalam pelaksanaan tugas tersebut maka dipandang

perlu dilaksanakan pelatihan peralatan Tactical Floor Game (TFG) personel

Korps Brimob Polri. simulasi dilakukan dengan menggunakan IT (berbasis

IT) Manual. kedua model ini saling melengkapi

6. Penyusunan Kurikulum Pelatihan tim Kolaborasi Penanganan Gangguan

Keamanan Berintensitas Tinggi

Dalam upaya menghasilkan anggota Brimob yang mampu melaksanakan

standar pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas




tinggi secara kolaboratif. Untuk itu perlu disusun kurikulum Pelatihan.

Dalam kurikulum yang disusun terdapat lima bagian materi yaitu:

1) Pelatihan Breaching (Penerobosan)

2) Latihan Lat Pra Ops Combat Intelijen

3) Rencana Latihan Sniper

4) Pelatihan Wanteror Dasa

Selain produk yang masuk dalam milestone jangka pendek, di masa

laboratorium kepemimpinan ini dilaksanakan, juga dihasilkan dua produk yang

direncanakan dibuat pada milestone jangka menengah, yaitu:

1. Penerbitan Surat Edaran Kemendagri

Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan gangguan

keamanan berintensitas tinggi khususnya untuk menghadapi Pilkada

serentak, project leader telah menjalin komunikasi yang intens dengan

Ditjen Otda Kemendagri. Hasil dari komunikasi tersebut, pada tanggal 15

Nopember 2020, Dirjen Otonomi Daera mengeluarkan surat yang

ditujukan kepda Gubernur di seluruh Indonesia tentang Kondusifitas

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang intinya adalah melakukan

koordinasi dengan aparat hukum yaitu Polri dan TNI dalam rangka

pengamanan pilkada serentak

2. MoU antara Gubernur, Kapolda dan Pangdam

Kegiatan lain dari milestone jangka menengah yang berhasil dilaksanakan

di jangka pendek adalah pembuatan Mou antara Gubernur DKI Jakarta,

Pangdam Jayakarta dan Kapolda Metro Jaya. Substansi MoU adalah

pelibatan pasukan gegana Korbrimob dalam penanganan kejahatan dan

berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kerusuhan massal, ancaman

bom, terorisme, kimia, biologi dan radio aktif di DKI Jakarta.

Penandatanganan Mou dilakukan secara desk to desk karena kesibukan

semua pihak terkait dengan situasi pandemi sehingga membatasi untuk

pertemuan secara fisik. Pada saat laporan ini dibuat, MoU sudah




ditandatangani oleh Pangdam Jayakarta dan Kapolda Metro Jaya,

sedangkan di gubernur DKI masih proses yang dilakukan oleh Biro Hukum

Pemrov DKI jakarta

C. Peta Stakeholder Setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan

Serangkaian teknik komunikasi digunakan dalam proyek perubahan ini

secara garis besar adalah menentukan tujuan bersama dengan stakeholders,

menentukan pesan kunci (key message), dan menentukan sarana (channel)

dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Konsultatif yaitu meminta saran dan masukan dari mentor untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Canalizing yaitu melakukan komunikasi secara mendalam dengan tujuan

dapat mempengaruhi stakeholder/komunikan untuk dapat mengikuti

kemauan komunikator.

3. Koordinatif yaitu melakukan komunikasi secara berkesinambungan untuk

memperlancar jalannya penyusunan proper.

4. Informatif yaitu menginformasikan segala perkembangan yang terjadi

dalam suatu penyusunan proper.

5. Edukatif yaitu memberikan pengetahuan tentang tugas yang akan

dilaksanakan untuk menunjang kelancaran penyusunan proper

Lima strategi di atas digunakan dalam rangka mengupayakan agar

Stakeholder Latents, Apathethics, dan Defender dapat bergerak dan bergeser

menjadi Stakeholder yang Promotors. Berdasarkan hasil komunikasi dan

kolaborasi yang dilakukan, terjadi perubahan posisi stakeholder dalam

kuadran, dengan rincian sebagai berikut:

1. DPR RI dari Latens bergeser ke menjadi Promoters. Hal ini terjadi karena

DPR RI menginginkan Polri dapat melakukan pencegahan dan

penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi secara efektif

sehingga proses pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan berjalan




lancar.

2. Bag SDM Korbrimob pindah dari Latens menjadi Promoters. Hal ini karena

bagian SDM yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan SDM Brimob.

3. Bagren Korbrimob bergeser dari Latens menjadi Promoters. Hal ini terjadi

karena pelaksananaan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan

berintensitas tinggi membutuhkan dukungan anggaran, sehingga perlu

didukung oleh Bagren dalam

4. Polda Metro Jaya bergeser dari Defender menjadi Promoters. Hal ini

terjadi karena wilayah hukum Polda Metro Jaya sangat rentan dengan

kejadian gangguan keamanan berintensitas tinggi.

5. Polda Sulsel bergeser dari Defenders menjadi Promoters. Hal ini terjadi

karena masyarakat Sulsel seringkali terjadi konflik dan demonstrasi yang

mengganggu ketenangan masyakarat. sehingga mereka membutuhkan

pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi

secara efektif.

6. Kodam Jaya pindah dari Defenders menjadi Promoters. Hal ini terjadi

Kodam Jaya juga terlibat dalam pencegahan dan penanganan gangguan


7. Ditjen Otda Kemendagri pindah dari Defenders menjadi Promoters. hal

ini terjadi Ditjen Otda Kemendagri merupakan satuan kerja melakukan

pembinaan dan pengawasan kegiatan Pilkada sehingga membutuhkan

adanya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas

tinggi sehingga proses demokrasi yang dilaksanakan berjalan lancar.

8. Bareskrim Polri pindah dari Defenders menjadi promoters. Hal ini terjadi

salah satu unit kerja di bareskrim Polri yaitu Direktorat Tipiter

membutuhkan dukungan Brimob dalam penanganan kasus pidana seperti

pertambangan dan sebagainya.

9. Asops Kapolri pindah dari Defenders menjadi promoters. Hal ini terjadi

karene Asops memiliki kewenangan untuk menggunakan pasukan Brimob




dalam upaya mendukung pelaksanaan operasional Polri

10. Densus 88 Anti Teror pindah dari Defenders menjadi Promoters. Hal ini

terjadi Brimob sering bekerjasama dengan Densus 88 dalam penanganan

terorisme khususnya terhadap ancaman pemboman.

11. Gubernur DKI Jakarta pindah dari Defenders menjadi Promoters. hal ini

terjadi karena Gubernur DKI sangat berkepentingan dilakukannya

pencegahan dan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi

mengingat potensi kondisi itu di Jakarta sangat besar untuk terjadi.

Berdasarkan hasil komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, maka posisi

stakeholder setelah dilakukan kegiatan proyek perubahan, dapat dilihat pada

gambar berikut.




D. Upaya Mengatasi Kendala

No Kendala Strategi Mengatasi

1 Situasi pandemi covid-19 membatasi pergerakan project leader dalam berkomunikasi dengan beberapa stakeholders internal dan eksternal.

Melakukan komunikasi melalui media Zoom, WA video call dan platfom media lainnya.

2 Waktu pelaksanaan proyek perubahan dengan target jangka pendek terbatas, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Mematuhi jadwal kerja tim efektif yang telah ditetapkan secara disiplin serta berhitung cermat terkait target-target untuk proyek perubahan khususnya untuk capaian target jangka pendek.

3 Kesibukan project leader sebagai Dansat Bantek Pasukan Gegana Korbrimob Polri yang harus siaga memberikan bantuan teknis terkait banyaknya demo dan masa kampanye pilkada serentak 2020

Melakukan pendelegasian pekerjaan kepada pejabat terkait dan secara periodik meminta laporan perkembangannya.

4 Personel yang terlibat dalam tim efektif juga memiliki tugas-tugas rutin yang harus dilaksanakan, sehingga ada kemungkinan jadwal pelaksanaan proyek perubahan akan mengalami keterlambatan pelaksanaan.

Membagi tim kerja secara bergantian, sehingga tugas rutin mereka bisa berjalan efektif.

5 Kemungkinan mutasi/rotasi pimpinan dan staf yang terlibat dalam proyek perubahan

Meminta staf yang terkena mutasi/ rotasi untuk tetap membantu dengan cara komunikasi dengan media IT

F. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan

Monitoring sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana

perkembangan pelaksanaan proper, terutama progres pembuatan produk dan

penyusunan laporan proper. Instrumen yang digunakan adalah daftar cheklist

yang memuat kegiatan dan realisasi kegiatan. contoh instrumen disajikan di

bawah ini.




No STAKEHOLDER YANG DITEMUI

BUKTI YG DIBUTUHKAN REALISASI

PERTEMUAN DENGAN STAKEHOLDER INTERNAL

1 Dansat Intel Korbrimob Polri

• foto

• Surat dukungan proper

• Video testimoni dukungan

2 Bagian Perencanaan Korbrimob Polri

• foto



3 Bagian Operasional Korbrimob Polri

• foto



4 Bagian SDM Korbrimob Polri

• foto



5 Bagian Logistik Korbrimob Polri

• foto



PERTEMUAN DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL

1 Komisi III DPR RI

• foto



2 Polda Metro Jaya • foto



3 Polda Sulsel • foto



4 Kodam Jaya • foto



5 Ditjen Otda Kemendagri

• foto



6 Bareskrim Polri • foto





No STAKEHOLDER YANG DITEMUI

BUKTI YG DIBUTUHKAN REALISASI


7 Asops Kapolri • foto



8 Densus 88 Anti Teror

• foto



9 Gubernur DKI Jakarta

• foto






BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek perubahan, dapat ditarik

beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Brimob merupakan satuan kerja polri yang diberi kewenangan

penanganan gangguan berintensitas tinggi, harus dilibatkan juga dalam

proses pencegahan yang dilakukan secara kolaboratif

2. Optimalisasi peran Brimob dalam pencegahan dan penanganan gangguan

keamanan berintensitas tinggi harus ditopang dengan payung hukum

yang memadai serta kemampuan SDM yang mumpuni serta dukungan

lainnya

3. Proyek perubahan yang dilakukan berjalan efektif karena adanya

kolaborasi yang optimal dengan stakeholder internal dan eksternal serta

tersusunnya produk-produk yang telah direncanakan. Selain produk pada

milestone jangka pendek, juga bisa diselesaikan 2 produk milestone

jangka menengah

B. Rekomendasi

Beberapa saran dapat dirumuskan sebagai langkah tindak lanjut dari

proyek perubahan yang telah dilaksanakan dalam jangka pendek, sebagai

berikut:

1. Hendaknya direncanakan program dan anggaran untuk pelaksanaan

pelatihan kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan gangguan


2. Dikembangkan kolaborasi dengan seluruh pemda dan kodam di seluruh

indonesia untuk pelaksanaan standar pencegahan dan penanganan

gangguan keamanan berintensitas tinggi




3. Hendaknya segera disusun SOP penerapan standar pencegahan dan

penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi untuk bisa

dilaksanakan dan dilakukan anev hasil penerapan untuk dilakukan

penyempurnaan

C. Lesson Learned

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I memberi Project

Leader tambahan materi dan wawasan kepemimpinan dalam berorganisasi.

Selama mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat

I banyak pelajaran yang dapat dijadikan bahan aktualisasi dari pengembangan

kompetensi sebagai Project Leader, pemahaman materi yang diperoleh yaitu

sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kolaboratif adalah pola pikir kepemimpinan yang

melibatkan orang banyak dan menggabungkan ratio, emosi serta

semangat dalam proses pemecahan masalah. Kepemimpinan ini lebih

merupakan fungsi situasional yang terbagi, melibatkan semua orang

dalam organisasi, daripada hanya posisi dalam hierarki. Kehormatan tim

juga akan dihargai dan dijunjung tinggi sebagai inti komponen yang

menjamin efektifitas jangka panjang. kepemimpinan kolaboratif juga

membangun lingkungan saling percaya, dimana orang dapat menerima

atau menemukan kembali rasa percaya-diri dan mendapat kepercayaan

teman sejawat

2. Sebagai seorang pemimpin di era industri 4.0 perlu mengadopsi

kepemimpinan digital. Kepemimpinan Digital adalah kepemimpinan yang

berpusat pada pendayagunaan instrument digital, agar organisasi lebih

efisien, menawarkan pengembangan hasil dan atau outcome serta

layanan, khususnya yang lebih penting lagi adalah peningkatan layanan

publik. Upaya ini menuntut kepemimpinan yang mampu meningkatkan

kapasitas SDM (talent based), memperbaharui bisnis proses dan




mengembangkan keberagaman dan inovasi dalam organisasi.

3. Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan berintensitas tinggi

memerlukan kolaborasi dengan semua pihak. proses kolaborasi itu dimulai

dari upaya mengenali faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya

kejahatan berintensitas tinggi lalu diantisipasi kemungkinannya melalui

kerja intelijen. selanjutnya dalam proses penanganannya tidak saja terkait

dengan penegakan hukum, tetapi lebih dari itu juga tekait dengan upaya

rehabilitasi atau pemulihan manusia maupun lingkungan yang terkena

dampak dari perilaku kejahatan berintensitas tinggi.




Lampiran 1. Surat Dukungan Stakeholder Internal
















Lampiran 2. Surat Dukungan Stakeholder Eksternal




PENYUSUNAN STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN …pustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/Digital... · 2021. 7. 21. · memungkinkan dampak negatif atau kerugian dari adanya

Documents