i AKTUALISASI Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XI Tahun 2020 Disusun Oleh : RANCANGAN PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING PROSES MANUFAKTUR DI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN Nama : Andi Ard Maidhah,S.T.,M.T NDH : 05 NIP : 199312242019032029 Jabatan : Dosen Asisten Ahli Instansi : Universitas Borneo Tarakan (UBT) Core Isu : Terhambatnya pembelajaran mahasiswa akibat wabah pandemi Covid-19 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2020
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
AKTUALISASI Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III Angkatan XI Tahun 2020
Disusun Oleh :
RANCANGAN PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING PROSES
MANUFAKTUR DI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
Nama : Andi Ard Maidhah,S.T.,M.T
NDH : 05
NIP : 199312242019032029
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Instansi : Universitas Borneo Tarakan (UBT)
Core Isu : Terhambatnya pembelajaran mahasiswa akibat wabah
pandemi Covid-19
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2020
ii
LEMBAR PERSETUJUAN
AKTUALISASI
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar
CPNS Angkatan XI Tahun 2020 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian
Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN)
atas nama:
Nama : Andi Ard Maidhah,S.T.,M..T
NDH : 05
NIP : 199312242019032029
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Instansi : Universitas Borneo Tarakan (UBT)
Core Isu : Terhambatnya pembelajaran mahasiswa akibat wabah
pandemi Covid-19
Judul Rancangan Akutalisasi : Rancangan Pembelajaran Blended Learning Proses
Manufaktur di Program Studi Teknik Mesin Universitas
Borneo Tarakan
Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam Seminar Aktualisasi, pada hari Selasa, 11 Agustus
2020 bertempat di Kampus Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan
Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) dengan
menuntut adanya pengelolaan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, maka
dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, berdirinya Universitas Borneo Tarakan
menentukan tujuan yaitu :
1. Membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan rasa penuh
tanggung jawab demi masa depan bangsa dan negara;
2. Menyiapkan peserta didik menjadi sumberdaya manusia yang siap pakai untuk
mengelola potensi sumberdaya yang ada, serta menjadikan peserta didik sebagai
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profersional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
budaya;
3. Meningkatkan mutu manusia indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Allah SWT, berbudi pekerti yang luhur, berwatak, berdisiplin, bekerja keras,
tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, kreatif, sehat jasmani dan
rohani, cinta tanah air, dan memiliki rasa kesetiakawanan.
II.10 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional dan Uraian Tugas
Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan
bahwa adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rincian unsur kegiatan jabatan
dosen sebagai jabatan fungsional dosen tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Dosen. Dalam undang-undang tersebut
disebutkan unsur dan sub unsur kegiatan jabatan Akademik Dosen yang dinilai angka
kreditnya, terdiri dari:
1. Pendidikan, meliputi:
1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Pelaksanaan pendidikan, meliputi:
1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta
menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/
studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2) Membimbing seminar;
3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan
4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan
laporan akhir studi;
5) Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir:
6) Membina kegiatan mahasiswa;
7) Mengembangkan program kuliah;
8) Mengembangkan bahan kuliah;
9
9) Menyampaikan orasi ilmiah;
10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11) Membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya;
12) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan jabatan akademik dosen;
13) Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
3. Pelaksanaan penelitian, meliputi;
1) Menghasilkan karya ilmiah;
2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4) Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni
pertunjukan/karya sastra.
4. Pelaksanan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
1) Menduduki jabatan pimpinan;
2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan
tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5) Membuat/menulis karya pengabdian.
5. Penunjang tugas dosen, meliputi:
1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3) Menjadi anggota organisasi profesi dosen;
4) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7) Mendapat penghargaan/tanda jasa;
8) Menulis buku pelajaran slta ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora;
10) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan Akademik Dosen.
10
II.11 Sasaran Kinerja Pegawai
Tabel 2.2 Sasaran Kinerja Pegawai
11
BAB III
LANDASAN TEORI
III.1 Konsep Aktualisasi Nilai Dasar Aneka
A. Akuntabilitas
Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat
penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata
akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada
dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban
untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang
harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi
untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.
Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik
tersebut antara lain adalah:
1) Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara
kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
2) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS
dalam politik praktis;
3) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik;
4) Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara
pemerintahan.
Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas
individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder.
1) Akuntabilitas Personal (Personal Accountability)
Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti
kejujuran, integritas, moral dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi
apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain “Apa yang dapat saya lakukan
untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan?”. Pribadi yang akuntabel adalah yang
menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah.
2) Akuntabilitas Individu
Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya,
yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan
bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya
serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung
jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat
tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adalah apakah individu mampu untuk mengatakan
12
“Ini adalah tindakan yang telah saya lakukan,dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk
membuatnya menjadi lebih baik”.
3) Akuntabilitas Kelompok
Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak
ada istilah “Saya”, tetapi yang ada adalah “Kami”. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas
kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai
kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya
kinerja organisasi yang diharapkan.
4) Akuntabilitas Organisasi
Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik
pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi
kepada stakeholders lainnya.
5) Akuntabilitas Stakeholder
Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar
pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas
stakeholder adalah tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan
kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.
Menciptakan lingkungan yang akuntabel memerlukan Sembilan nilai dasar, yakni:
1) Kepemimpinan
Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan
peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan
lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead
by example), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan
efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat
menggagalkan kinerja yang baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya,
sehinggadengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai
solusi.
2) Transparansi
Tujuan dari adanya transparansi adalah a. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan
kerjasama antara kelompok internal dan eksternal; b. Memberikan perlindungan terhadap
pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan; c. Meningkatkan
akuntabilitas dalam keputusan-keputusan; d. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada
pimpinan secara keseluruhan.
3) Integritas
Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan
mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang
13
berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan
kepada publik dan/atau stakeholders.
4) Tanggungjawab (Responsibilitas)
Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi
setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah
dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat.
Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi.
5) Keadilan
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan
dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan
harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang
mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.
6) Kepercayaan
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan
melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-
hal yang tidak dapat dipercaya.
7) Keseimbangan
Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya
keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap
individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk
meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan
kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan
kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian
(skill) yang dimiliki.
8) Kejelasan
Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan
akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung
jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan
hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui
kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi,
dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.
9) Konsistensi
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan,
prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang
tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.
14
B. Nasionalisme
Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri,
sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai
beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut
chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang
wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia
terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme
bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:
menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi
kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta
tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara
sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;
mengembangkan sikap tenggang rasa.
Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena
adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa
lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa
kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni
pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan
tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat
kebangsaan atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu
bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini
nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa
kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan
memberi dasar keberadaan (raison d’entre) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa
kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang
sama juga dialami bangsa-bangsa lain.
Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai
bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan
kebangsaan itu ialah: wadah (organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wawasan itu,
tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-
bidang: Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan
ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
Implementasi nilai-nilai pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakni:
1) Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan Sehari-hari
15
Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila
secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem
keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan
dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada.
Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan
kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama
tertentu mendikte negara. Sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai
negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-
nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Namun, Pancasila juga
tidak menghendaki negara agama, yang mengakomodir kepentingan salah satu agama. Karena
hal ini akan membawa pada tirani yang memberangus pluralitas bangsa. Dalam hal ini,
Indonesia bukan negara sekuler sekaligus bukan negara agama.
Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan
masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan
dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun
dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling
menghormati satu sama lain. Nilai-nilai ketuhanan yang dianut masyarakat berkaitan erat
dengan kemajuan suatu bangsa. Ini karena nilai-nilai yang dianut masyarakat membentuk
pemikiran mereka dalam memandang persoalan yang terjadi. Maka, selain karena sejarah
ketuhanan masyarakat Indonesia yang mengakar, nilai-nilai ketuhanan menjadi faktor penting
yang mengiringi perjalanan bangsa menuju kemajuan.
2) Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Sehari-hari
Embrio bangsa Indonesia berasal dari pandangan kemanusiaan universal yang
disumbangkan dari berbagai interaksi peradaban dunia. Penjajahan yang berlangsung di
berbagai belahan dunia merupakan upaya masif internasional dalam merendahkan martabat
kemanusiaan. Sehingga perwujudan Indonesia merdeka merupakan cara dalam memuliakan
nilainilai kemanusiaan universal.
Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun
berdasarkan kesederajatan antarbangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. Dalam hal ini
semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai
seorang yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan.
Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan ke luar.
Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak
asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa”. Konsekuensi ke luar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas
aktif dalam rangka, “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
16
Dalam gempuran globalisasi, pemerintahan yang di-bangun harus memperhatikan prinsip
kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan
pemerintahan global atau dunia. Jangan sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam
negeri tapi mengabaikan pergulatan dunia, atau sebaliknya, terlibat dalam interaksi global
namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Perpaduan prinsip sila
pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan peyelenggara negara untuk memelihara
budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia.
3) Implementasi Nilai Persatuan Indonesia Dalam Membangun Semangat Nasionalisme
Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia
bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa
(nation building) merupakan sesuatu yang harus terus menerus dibina, dilakukan dan ditumbuh
kembangkan. Bung Karno misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan
sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu i’tikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat
ini adalah satu golongan, satu bangsa. Soekarno menyatakan bahwa yang menjadi pengikat
manusia menjadi satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama, dengan ungkapan khasnya:”
Jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam macam, meskipun bahasanya
bermacam macam, meskipun asal turunannya bermacam macam, asal gerombolan manusia itu
mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa”. Soekarno menyatakan bahwa
Semangat kebangsaan mengakui manusia dalam keragaman, dan terbagi dalam golongan-
golongan. Gagasan ini seolah menolak keberatan dari kelompok Islam dan kaum Internasional
Marxis. Kelompok Islam menolak kebangsaan karena hanya mengenal umat manusia atas dasar
kesamaan hamba Tuhan, dan pendapat kaum Internasional Marxis yang hanya mengenal ide
persaudaraan manusia atas dasar cita cita sosialis dunia.
Dengan demikian, keberadaan Bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa,
satu asal akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan
riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam
suatu wilayah geopolitik nyata. Sebagai persenyawaan dari ragam perbedaan suatu bangsa
mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan dari karakter unsur unsurnya. Selain
kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat Gotong
Royong. Dengan kegotong Royongan itulah, Negara Indonesia harus mampu melindungi
segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur
masyarakat
Ada dua tujuan nasionalsime yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu
kedalam dan keluar. Kedalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama
yang mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi
ancaman yang bisa saling menegaskan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai
limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui
proses penyerbukan budaya. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang
17
memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan
keadilan antar umat manusia.
4) Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam Kehidupan Sehari-hari
Kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan
karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan
sekedar alat. Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan
cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi bukan sekedar alat teknis
saja, tetapi suatu kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang
dicita-citakan. Karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak nasional
yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga, demokrasi di Indonesia tidak perlu sama
atau identik dengan demokrasi yang dijalankan oleh negaranegara lain di dunia. Sila ke-4
Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan
(kedaulatan rakyat), 2) permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) hikmat kebijaksanaan.
Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat.
Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh pemerintah. Sementara ciri permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki
persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan
didasarkan atas semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan
mengakui adanya kesamaan derajat. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis
dalam berdemokrasi. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya,
yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Landasan Pancasila inilah yang
membedakan model demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lain, termasuk
dengan demokrasi liberal dan demokrasi totaliter. Hikmat kebijaksanaan juga mensyaratkan
adanya wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah
atau pengambilan keputusan. Pemerintah dan wakil rakyat diharapkan bisa mengetahui,
memahami, dan merasakan, apa yang diinginkan rakyat dan idealitas apa yang seharusnya ada
pada rakyat, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana.
5) Membumikan Keadilan Sosial dalam Kerangka Pancasila
Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa Negara
merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Untuk itulah
diperlukan dua syarat yaitu adanya emansipasi dan partisipasi bidang politik, yang sejalan
dengan emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Kedua partisipasi inilah yang oleh
Soekarno seringkali disebut dengan istilah Sosio Demokrasi. Dengan kedua pendekatan
tersebut, akan menghindarkan Indonesia dari Negara liberal, tapi lebih menekankan Negara
kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa yang lebih menghendaki
Negara ini menjadi Negara kesejahteraan, yaitu suatu bentuk pemerintahan demokratis yang
menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat (setidaknya
secara minimal). Negara juga berhak mengatur pembagian kekayaan negara agar rakyat tidak
ada yang kelaparan, rakyat bisa memperoleh jaminan sosialnya.
18
C. Etika Publik
Weihrich dan Koontz (2005:46) mendefinisikan etika sebagai “the dicipline dealing with
what is good and bad and with moral duty and obligation”. Secara lebih spesifik Collins Cobuild
(1990:480) mendefinisikan etika sebagai “an idea or moral belief that influences the behaviour,
attitudes and philosophy of life of a group of people”. Oleh karena itu, konsep etika sering
digunakan sinonim dengan moral. Ricocur (1990) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang
baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian etika lebih
dipahami sebagai refleksi atas baik/ buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana
melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan
yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang
standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral
dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi
pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan public.
Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus,
sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis.
Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok
khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang
teguh oleh sekelompok profesional tertentu.
Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai
berikut:
a) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
b) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
c) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
d) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
e) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika
pemerintahan.
f) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
g) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan
efisien.
h) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
i) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
j) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya
untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang
lain.
19
k) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
l) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni
sebagai berikut:
a) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
b) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
1945.
c) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
d) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
e) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
f) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
g) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
h) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
i) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna,
berhasil guna, dan santun.
j) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
k) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
l) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
m) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
n) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem
karir.
D. Komitmen Mutu
Pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan
lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif (dapat dijangkau semua orang)
(Rohmat, 2017). Mutu merupakan persepsi pengguna layanan terhadap kemampuan suatu
organisasi dalam menjawab kebutuhan dan harapan pelanggan. Tugas fungsi ASN sebagai pelayan
publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima.
Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain: diarahkan untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer view
maupun customer view. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis
masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan
berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan, dan mengawasi ketercapaiannya, dan merangcang
upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintahan. Banyak cara
yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada
publik. Misalnya: memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing, kompoten pada
bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, menguasai teknik pelayan prima dengan
memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan.
20
Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi
ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga
pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat maka akan menimbulkan
kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani.
Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik
menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan
layanan terbaik dari aparatur pemerintah. Sehingga, komitmen akan sebuah pelayanan yang
bermutu menjadi suatu keharusan. Indikator nilai komitmen mutu yaitu:
a) Tangible (nyata/berwujud)
b) Reliability (kehandalan)
c) Responsiveness (Cepat tanggap)
d) Competence (kompetensi)
e) Access (kemudahan)
f) Courtesy (keramahan)
g) Communication (komunikasi)
h) Credibility (kepercayaan)
i) Security (keamanan)
j) Understanding the Customer (Pemahaman pelanggan)
k) Efektif dan Efisien
l) Inovasi
E. Anti Korupsi
Korupsi bisa diartikan sebagai kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering
dikatakan sebagai kejahatan luar biasa hal tersebut dikarenakan dampaknya bisa menyebabkan
kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas.
Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku
atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi,
merugikan Negara maupun masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun
nilai-nilai dasar anti korupsi antara lain:
a) Jujur;
b) Peduli;
c) Mandiri;
d) Disiplin;
e) Tanggung jawab;
f) Kerja keras;
g) Sederhana; dan
h) Berani.
21
III.2 Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI
A. Manajemen ASN
Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang amat penting dalam rangka
menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur,
adil, dan bermoral tinggi. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan
yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik. ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Kedudukan ASN beradan di pusat, daerah dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN
merupakan satu kesatuan. Untuk menjalankan kedudukannya, ASN berfungsi sebagai berikut:
a) Pelaksana kebijakan publik
b) Pelayan publik
c) Perekat dan pemersatu bangsa
Selanjutnya ASN bertugas:
a) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan
b) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
c) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Selain kedudukan, tugas dan fungsi, ASN juga mempunya hak dan kewajiban yang di atur
dan UU ASN sebagai berikut: PNS berhak memperoleh:
a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas
b) Cuti
c) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
d) Perlindungan
e) Pengembangan kompetensi
PPPK berhak memperoleh:
a) Gaji dan tunjangan
b) Cuti
c) Perlindungan
Adapun kewajiban yang harus atau sepatutnya dilaksanakan oleh ASN berdasarkan UU
ASN adalah sebagai berikut:
a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
NKRI dan Pemerintah yang sah
b) Menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa
c) Melaksanakan kebijan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
d) Manaati ketentuan peraturan perundang-undangan
e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian kejujuran, kesadaran, dan
tanggungjawab
f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada
setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
22
g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Whole of Government
Pendekatan Whole of Government (WoG) sudah dikenal lama dan berkembang terutama
di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pada dasarnya
pendekatan WoG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai adanya koordinasi yang sulit
terjadi di antara sektor atau kelembagaan sehingga WoG dipandang sebagai persepktif baru dalam
menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor.
WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik
bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu
pemerintah terhadap isu-isu tertentu (APSC). Definisi lain dari United States Institute of Peace
(USIP), WoG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau Lembaga
pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, WoG sebagai bentuk kerjasama antar seluruh
aktor, pemerintah dan sebaliknya. WoG tidak hanya pendekatan untuk mengurangi sekat-sekat
sektor tetapi juga untuk meningkatkan kerjasama, kolaborasi untuk mencapai tujuan-tujuan
bersama. Karakteristik pendekatan WoG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi,
kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup seluruh aktor dari seluruh sektor dalam
pemerintah. Lebih singkatnya, karakteristik WoG dapat dirumuskan dalam prinsip KISS yaitu
koordinasi, integrasi (kolaborasi atau kerjasama), sinkronisasi dan simplikasi. Berdasarkan
karakteristik WoG, maka dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi merger, dimana
pelaksanaan WoG mulai dari koordinasi, maka kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WoG
tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Pada kategori integrasi, kelembagaan mulai cair
untuk terlibat dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Adapun
dalam kategori sinkronisasi dan simplikasi, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang
relatif lebih permanen.
C. Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD
dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Lembaga
Administrasi Negara: 1998). Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa,
pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dari hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap
pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Pengembangan. Kelembagaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004).
Sedangkan defenisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan
publik sebagaimana termuat dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
23
Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publim adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundagan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi
penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang
atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang
diberikan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).
Selain hal-hal yang mendasar yang perlu dijadikan pegangan dalam memberikan pelayanan
publik perlu mengetahui bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip
yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Berbagai
literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk
mewujudkan pelayanan prima adalah sbb:
1) Partisipasif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu
melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
2) Transparan
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara publik
harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan
pelayanan publik yang diselenggarakan.
3) Responsif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi
tuntutan kebutuhan warga negaranya.
4) Tidak diskriminatif
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu
warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan, identitas warga negara.
5) Mudah dan Murah
Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai
persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan yang harus
diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut harus masuk
akal dan mudah untuk dipenuhi.
6) Efektif dan efisien
Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak
dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana,
tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.
7) Aksesibel
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga
negara yang membutuhkan dalam arti fisik ( dekat, terjangkau dengan kenderaan publik,
mudah dilihat, gampang ditemukan, dll) dan dapat dijangkau dalam arti non fisik yang terkait
24
dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan
layanan tersebut.
8) Akuntabel
Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber
daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melaui pajak yang mereka bayar. Oleh karena
itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan
secara terbuka kepada masyarakat.
9) Berkeadilan
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai
tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang
dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu penyelenggraan pelayanan publik harus
dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa
keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.
25
BAB IV
Rancangan Aktualisasi
IV.1 Identifikasi Isu
Dalam perancangan aktualisasi, Langkah awal yang harus dilakukan adalah
mengidentifikasi isu. Isu yang di identifikasi merupakan isu kontemporer, dimana isu tersebut
merupakan isu-isu yang baru dan sedang hangat-hangatnya dibahas. Terkait isu yang sedang
dihadapi peserta, selaku dosen Prodi Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan, yakni
sebagain berikut:
• Kurangnya fasilitas alat praktikum di Laboratorium Prodi Teknik Mesin
Prodi Teknik Mesin memiliki pembelajaran yang erat terkait praktikum.
Ketersediaan peralatan praktikum mahasiswa masih sangat minim. Pengajuan
pengadaan alat telah dilakukan oleh pihak prodi tetapi proses pengadaanya
memerlukan waktu yang lama sebab proses birokrasi menjadi faktor utama. Dalam
menjalankan praktikum, peserta selaku dosen sudah melakukan beberapa upaya
awal dalam meminimalisir permasalah ini, yakni menggunakan metode praktikum
yang sederhana. Permasalahan ini akan benar-benar selesai jika peralatan
parktikum mahasiswa telah ada. Jika semakin lama pengadaan alat berlangsung,
ditakutkan kekecewaan mahasiswa sebagai stakeholder akan semakin besar sebab
mereka tidak mendapatkan mutu pendidikan yang seharusnya.
Gambar IV.1 Proses Praktikum Sederhana di Prodi Teknik Mesin Universitas
Borneo Tarakan
26
• Terhambatnya pembelajaran Mata Kuliah Proses Manufaktur pada
mahasiswa Prodi Teknik Mesin akibat wabah pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah global diawal tahun 2020. Kampus
universitas Borneo Tarakan mengeluarkan pengumuman untuk mengganti aktifitas
perkuliahan on campus menjadi daring pada tanggal 16 Maret 2020. Banyak proses
pembelajaran terhambat akibat permasalahan ini. Pertemuan perkuliahan yang
seharusnya on-campus menjadi distance learning (pembelajaran jarak jauh). Salah
satu Perkuliahan Teknik mesin yang identik dengan praktikum, mengharuskan
mahasiswa untuk dapat praktikum langsung di kampus.
Gambar IV.2 Surat Edaran dari Universitas Borneo Tarakan terkait Kuliah
Daring
Keputusan pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah membuat
mahasiswa tidak melaksanakan praktikum di beberapa mata perkuliahan saat
belajar dari rumah berjalan. Selain itu, Kurangnya Minat mahasiswa untuk
melakukan bimbingan belajar secara mandiri selama masa pandemi covid
menjadikan tujuan pembelajaran semakin sulit tercapai. Mahasiwa hanya bisa
melakukan interaksi dengan dosen melalui WhatsApp dikarenakan diawal masa
kuliah daring mahasiswa tidak memiliki biaya yang cukup dalam pembelian pulsa.
27
Baru pada bulan Mei 2020 pihak kampus melakukan subsidi pulsa kepada
mahasiwa guna pemakaian data internet selama 3 bulan perkuliahan.
Gambar IV.3 Dokumentasi mahasiswa Prodi Teknik Mesin atas aktivitas
perkuliahan melalui WA dan keluhan mereka dengan perkuliahan online
Pada dokumentasi group WA mata kuliah di atas, dapat diketahui bahwa sejumlah
mahasiswa Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan mengalami beberapa
kendala dalam aktivitas perkuliahan online. Permasalahan yang paling sering
adalah jaringan dan ketersediaan paket data. Secara langsung hal tersebut menjadi
kendala penulis dalam melaksanakan perkuliahan online, sebab kuliah online via
WA sangat tidak kondusif dibandingkan via Zoom atau aplikasi perkuliahan online
lainnya yang memiliki fasilitas memadai dalam kuliah online. Memasuki Era New
Normal , yakni masa dimana manusia berusaha beradaptasi hidup berdampingan
dengan wabah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengutamakan prosedur
28
pencegahan covid-19 . Pemikiran itu yang menjadikan penulis mengangkat isu ini
dan perlu penanganan untuk dicarikan solusinya.
• Rendahnya Peminatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Program Kreativitas Mahasiswa merupakan suatu upayah yang dibentuk oleh
Ditjen Dikti untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi. Melalui
program ini diharapkan mahasiswa kelak mampu menjadi anggota masyarakat
yang akademik dan professional serta menyebarluaskannya untuk memperkaya
seni, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan di Indonesia. Mahasiswa yang
mengikuti PKM memiliki potensi untuk mengikuti PIMNAS yakni Pekan Ilmiah
Mahasiswa Nasional. Dengan semakin banyaknya mahasiswa Universitas Borneo
Tarakan mengikuti PKM, terutama mahasiswa Prodi Teknik Mesin, maka semakin
besar peluang untuk bisa mengikuti PIMNAS. PIMNAS merupakan jalan pintas
untuk mengahrumkan nama Universitas di tingkat nasional. Namun, kenyataan
berbanding terbalik, peminat PKM masih sangat minim terutama di prodi Teknik
Mesin, yakni 1 proposal PKM pada tahun 2018 dan 4 proposal PKM pada tahun
2019.
IV.2 Teknik Analisis Isu
Isu-isu yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisa isu dengan metode APKL
(Aktual, Problematik, Kekhalyakan, dan Layak). Aktual, artinya Masalah atau pokok persoalan
yang benar terjadi atau akan terjadi tanggung jawabkan (yang bisa dipertanggung jawabkan) dan
sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Nilai problematik, artinya Isu yang menyimpang dari
harapan, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan
pemecahannya. Nilai kekhalayakan, artinya Isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup
orang banyak. Nilai kelayakan, artinya Isu yang masuk akal (Logis), pantas realistis dan dapat
dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Tabel IV.1 Matriks APKL
No. Isu A P K L Total Rangking
1. Kurangnya fasilitas alat praktikum di
Laboratorium Prodi Teknik Mesin
4 4 5 5 18 2
2. Terhambatnya pembelajaran Mata Kuliah
Proses Manufaktur pada mahasiswa Prodi
Teknik Mesin akibat wabah pandemi Covid-
19
5 5 5 5 20 1
3. Rendahnya Peminatan Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM)
3 3 3 4 13 3
29
IV.3 Isu Terpilih
Dari teknik analisis isu diatas, didapatkan rangking pertama isu prioritas adalah
“Terhambatnya pembelajaran Mata Kuliah Proses Manufaktur pada mahasiswa Prodi Teknik
Mesin akibat wabah pandemi Covid-19”.
Aktual : Terhambatnya pembelajaran Mata kuliah Proses Manufaktur perlu diberikan
pertanggungjawaban dengan memperbaiki metode pembelajaran. Hak
mahasiswa dalam menerima pembelajaran secara optimal menjadi pikiran utama
perlunya solusi pada isu ini.
Problematik : Permasalah ini perlu diberi perhatian lebih, saat pemerintah masuk di era New
Normal, isu ini menajadi prioritas utama untuk diberi penyelesaian masalah
dengan melakukan inovasi pada metode pembelajaran. Protokol pencegahan
Covid-19 dan industry 4.0 menjadi solusi dari masalah ini.
Kekhalayakan: Dampak dari masalah ini jika dibiarkan terus menerus terjadi tanpa solusi,
menyebabkan kepentingan orang banyak terbengkalai. Mahasiswa sebagai stake
holder menjadi pihak yang sangat dirugikan.
Layak : Tugas dan fungsi peserta sebagai dosen yakni menjalankan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat. Dalam isu terhambatnya pembelajaran Proses Manufaktur, peserta
memiliki tanggung jawab memeberikan perbaikan untuk masalah ini.
Gagasan pemecahan isu adalah “Rancangan Pembelajaran Blended Learning Proses Manufaktur
di Program Studi Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan. Hal ini dimaksudkan memperbaiki
layanan Pendidikan pada mahasiswa saat masa New Normal ditetapkan nanti. Inovasi ini berkaitan
dengan perancangan pembelajaran secara daring dan klasikal.
IV.4 Uraian Kegiatan
Nama Peserta : Andi Ard Maidhah
NIP : 199312242019032029
Unit Kerja : Universitas Borneo Tarakan
Isu Yang Diangkat : Terhambatnya pembelajaran mahasiswa akibat wabah pandemi Covid-19
Gagasan : Rancangan Pembelajaran Blended Learning Proses Manufaktur di
Program Studi Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan
Kegiatan : 1. Membuat Rancangan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Proses
Manufaktur dengan Metode Blended Learning
2. Merancang Prosedur Operational Baku (POB) Praktikum sesuai
dengan protokol pencegahan Covid-19
30
3. Membuat Buku Ajar Elektronik Proses Manufaktur
4. Membuat Modul Praktikum Elektronik Proses Pembubutan
Deskripsi Kegiatan
1.Membuat Rancangan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Proses Manufaktur dengan
Metode Blended Learning
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Proses Manufaktur 1 merupakan dokumen perencanaan
pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa prodi teknik mesin dalam
melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai pembelajaran yang telah
ditetapkan pada Mata Kuliah Proses Manufaktur 1. RPS Proses Manufaktur 1 yang dibuat pada
kegiatan ini merupakan adaptasi dari RPS Proses Manufaktur 1 yang telah dibuat sebelumnya
untuk siap menghadapi Era New Normal. RPS yang dibuat menggabungkan metode pembelajaran
daring dan klasikal.
2. Merancang Prosedur Operational Baku (POB) Praktikum sesuai dengan protokol
pencegahan Covid-19
Prosedur Operational Baku (POB) Praktikum sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19
merupakan suatu system yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan
praktikum di Teknik Mesin pada masa Era New Normal. Sistem ini disusun dalam bentuk
dokumen di mana berhubungan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk
membantu menyelesaiakan praktikum sehingga diperolah praktikum yang efektif. Diharapkan
melalui POB ini, praktikum dapat berlangsung dengan baik dan keselamatan berbagai pihak dari
Wabah Virus Covid-19 dapat tetap terjaga.
3.Membuat Buku Ajar Elektronik Proses Manufaktur
Buku ajar elektronik Proses Manufaktur adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran
dalam bidang proses manufaktur , merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam proses
manufaktur untuk dijadikan sebagai bahan bacaan atau pegangan mahasiswa dan dosen Teknik
Mesin.
4. Membuat Modul Praktikum Elektronik Proses Pembubutan
Modul Praktikum Proses Pembubutan adalah modul yang disusun secara sistematis oleh pakar di
bidangnya yakni Proses manufaktur secara umum dan secara khusus pada proses pembubutan
dengan berpedoman pada prinsip dan kaidah ilmiah buku teks dan disebarluaskan untuk
kepentingan praktikum tersebut pada mata kuliah Proses Manufaktur 1.
31
IV.5 Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja : Universitas Borneo Tarakan
Isu yang Diangkat : Terhambatnya pembelajaran mahasiswa akibat wabah pandemi Covid-19
Gagasan Pemecahan Isu
: Rancangan Pembelajaran Blended Learning Proses Manufaktur di Program Studi Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan
No.
Kegiatan
Tahap Kegiatan Hasil (Output) Keterkaitan substansi mata
pelatihan
Kotribusi Terhadap Visi
Misi
Penguatan Nilai
Organisasi
1. Membuat
Rancangan
Pembelajaran
Semester
Mata Kuliah
Proses
Manufaktur
dengan
Metode
Blended
Learning
1.Membuat Capaian
Pembelajaran Mata
Kuliah (CP-MK)
sesuai dengan
taksionomi yang
benar
2. Menyusun peta
kompetensi mata
kuliah sesuai dengan
capaian pembelajaran
prodi.
3.Menentukan
indikator, instrumen
penilaian dan
evaluasi
pembelajaran sesuai
dengan tuntutan
Rencana
Pembelajaran
Semester
(RPS) proses
Manufaktur
1.Akuntabel: Membuat capaian
pembalajaran dengan
menggunakan buku panduan
yang telah ada sehingga sesuai
dengan aturan yang sebagaimana
mestinya. Menyusun peta
kompetensi sesuai dengan
capaian pembelajaran prodi yang
telah ditentukan pihak program
studi teknik mesin.
2.Nasionalisme:Penyusunan
metode pembelajaran dengan
menggabungkan metode
pembelajaran klasikal dan daring
sehingga semua mahasiswa
dapat melakukan pembelajaran
Rangkaian kegiatan
ini mulai dari
pembuatan RPS
Proses Manufaktur,
Buku Ajar Proses
Manufaktur, Modul
Praktikum Proses
Pembubutan, dan
Modul POB
Praktikum dengan
protokol pencegahan
Covid-19 memberi
kontribusi untuk
meningkatkan mutu
Pelaksanaan
rangkaian
kegiatan mulai
dari pembuatan
RPS Proses
Manufaktur,
Buku Ajar
Proses
Manufaktur,
Modul
Praktikum
Proses
Pembubutan,
dan Modul POB
Praktikum
dengan protokol
pencegahan
Covid-19
memberikan
32
indikator yang akan
dicapai
4.Menentukan
metode pembelajaran
yang tepat untuk
indikator yang akan
dicapai.
5.Melakukan
pengecekan ulang
kesesuaian setiap
tahap pembelajaran
antara indikator,
instrumen penilaian,
dan metode yang
akan diterapkan.
dengan optimum nantinya di Era
New Normal.
3.Etika Publik: mengecek hasil
RPS dengan seksama dan
memberikan perbaikan jika
terdapat kekurangan didalamnya
guna penyempurnaan isi RPS.
4.Komitmen Mutu: Melakukan
penentuan evaluasi pembelajaran
dengan perpegang pada buku
panduan pembuatan RPS yang
telah dikeluarkan oleh pihak
LP3M universitas Borneo
Tarakan
5.Anti Korupsi: penetuan
indikator penilaian yang
diterapkan secara objektif tanpa
berpihak atas kepetingan pribadi.
layanan Pendidikan
sesuai standar yang
ditentukan guna
mendukung visi dan
misi Prodi Teknik
Mesin Fakultas
Teknik UBT, yakni
“Menyelenggarakan
pendidikan dan
pengajaran dengan
standar mutu lulusan
yang dapat bersaing
secara global”.
penguatan nilai
organisasi ,
yakni pada nilai
profesionalisme,
akuntabilitas,
inovatif,
kesetaraan,
peduli, efisien,
dan terjangkau.
2. Merancang
Prosedur
Operational
Baku (POB)
praktikum
sesuai dengan
1. Mengambil data
awal dokumentasi
ruang).
2. Mengumpulkan
referensi-referensi
e-Modul POB
praktikum
sesuai dengan
protokol
pencegahan
Covid-19
1.Akuntabel: Melakukan
sosialisasi kepada mahasiswa
maupun teman sejawat e-
modul POB Praktikum
sehingga mereka paham terkait
adanya dan menerapkan e-
33
protokol
pencegahan
Covid-19
terkait protokol
pencegahan Covid-
19
3. Melakukan
diskusi konsep
dengan teman
sejawat terkait
POB praktikum
sesuai dengan
protokol
pencegahan Covid-
19
4. Menyusun POB
praktikum dengan
mengutamakan
protokol
pencegahan Covid-
19
5. Meminta review
dari ketua prodi
Teknik Mesin
mengenai draft
prosedur
praktikum
modul POB praktikum,
penyusunan prosedur
dilakukan berdasarkan protokol
pencegahan Covid-19.
2.Nasionalisme: referensi
yang digunakan adalah terkait
protokol pencegahan covid-19
sehingga praktikum nantinya
bisa dijalankan dengan
mengutamakan keselamatan
orang banyak terutama
mahasiswa dan perangkat
laboratorium, diskusi bersama
teman sejawat dengan saling
mementingkan kebebasan
berpendapat.
3.Etika Publik: penyusunan
POB praktikum dengan
mementingkan protokol
pencegahan Covid-19 sebagai
bentuk ketaatan pada perintah
atasan terutama pada
pemerintah sebagai pemberi
kebijakan, berkomunikasi
dengan ketua jurusan saat
melakukan review POB dengan
34
6.Mensosialisasikan
e-modul prosedur
praktikum dengan
protokol pencegahan
Covid-19 pada
mahasiswa dan
perangkat program
studi.
menggunakan Bahasa yang
komunikatif dan ramah.
4.Komitmen Mutu: diskusi
konsep teknik praktikum
dilakukan oleh pihak yang ahli
dibidangnya.
5.Anti Korupsi: Penyusunan
POB hingga sosialiasi POB
dilakukan dengan mandiri,
tanpa memberatkan pihak lain
terutama dalam pembiayaan
kegiatan ini.
3. Membuat
Buku Ajar
Elektronik
Proses
Manufaktur
1.Mengumpulkan
sumber-sumber
referensi.
2.Menyusun buku
ajar proses
manufaktur
3.Melakukan
diskusi dengan
teman sejawat terkait
mendapatkan umpan
Buku ajar
proses
manufaktur
elektronik
1. Akuntabel: menggunakan
sumber referensi yang
terpercaya, bukan dari blog
dan sejenisnya.
2. Nasionalisme:
mengutamakan kebebasan
berpendapat saat melakukan
diskusi isi buku ajar dengan
teman sejawat.
35
balik isi buku ajar
proses manufaktur
4.Melakukan revisi
buku untuk finalisasi
buku ajar proses
manufaktur
5.Mengupload e-
book proses
manufaktur pada
website jurusan
3. Etika Publik: menggunakan
Bahasa yang baik dan benar
saat Menyusun buku ajar,
melakukan revisi sebagai
finalisasi buku ajar dengan
teliti , memastikan tidak ada
kesalahan penulisan.
4. Komitmen Mutu: proses
penguploadan diwebsite
memberi impak pada
kemudahan pada siapa saja
yang ingin memiliki buku
ajar .
5. Anti Korupsi: Tidak
melakukan plagiarism saat
menyusun buku ajar,
sehingga karya yang
dihasilkan adalah karya hasil
karya sendiri
4. Membuat
Modul
Praktikum
Elektronik
Proses
Pembubutan
1.Mengambil data
awal (dokumentasi
mesin bubut)
E-Modul
Praktikum
Proses
Manufaktur
beserta Video
tutorial
1. Akuntabel: menggunakan
sumber-sumber yang
terpercaya dalam
mengumpulkan bahan
referensi.
36
2.Mengumpulkan
referensi-referensi
modul terkait.
3.Menentukan
sistematika modul
praktikum.
4.Menyusun modul
praktikum dan
menyadur video
tutorial proses
pembubutan
5.Mengupload
modul praktikum
proses pembubutan
pada website jurusan
2. Nasionalisme: saling
menghargai pendapat dan
mengeluarkan argument tanpa
merasa terpaksa sehingga
diskus berjalan dengan lancar
dan mendapatkan masukan
yang baik dalam penentuan
sistematika penulisan.
3. Etika Publik: melakukan
pengambilan data awal terkait
spesifikasi mesin bubut,
sehingga penentuan proses
pengoperasian mesin sesuai
dan bisa diterapkan saat
praktikum. Penggunaan bahasa
dan pengaturan format
penulisan yang baik saat
menyusun modul praktikum
proses pembubutan.
4. Komitmen Mutu:
Mengupload modul praktikum
proses pembubutan yang telah
selsai direvisi sehingga
mahasiswa mudah dalam
mengakses modul praktikum saat
melakukan praktikum nanti.
menggunakan sumber yang
37
terpercaya sebagai referensi
sehingga modul yang dihasilkan
berkualitas.
5. Anti Korupsi: menyusun
modul dengan kemampuan diri
sendiri tanpa melakukan
plagiarism.
38
IV.4 Jadwal Kegiatan
No. Kegiatan Juli 2020 Agustus 2020
I II III IV I II III
1 Membuat Rancangan Pembelajaran Semester
Mata Kuliah Proses Manufaktur dengan
Metode Blended Learning
2 Merancang Prosedur Operational Baku (POB)
praktikum sesuai dengan protokol pencegahan
Covid-19
3 Membuat Buku Ajar Elektronik Proses
Manufaktur
4 Membuat Modul Praktikum Elektronik Proses
Pembubutan
39
BAB V
DESKRIPSI HASIL AKTUALISASI
V.1 Role Model
Kepala Jurusan sekaligus Ketua
Prodi Teknik mesin adalah sosok panutan
penulis di Universitas Borneo Tarakan.
Tegas dan bijaksana adalah gambaran
penulis terhadap beliau. Ruslim,S.T.,M.T
adalah nama beliau yang juga kelahiran
Palopo pada tahun 1974.Beliau memiliki
latar Pendidikan S1 Teknik Mesin di
Universitas Merdeka Malang lulus pada
tahun 1999 dan S2 Sistem Pengaturan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember lulus
pada tahun 2010.
Beliau memulai karir pekerjaan pada
tahun 2001 sebaga Dosen Jurusan Elektro di Universitas Borneo Tarakan sebagai homebase.
Beliau bekerja di UBT sejak kampus ini masih berstatus Kampus Swasta. Sebelum menjadi
Kaprodi Teknik Mesin UBT, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik UBT dari tahun
2012-2017.
Masa saat beliau menjabat sebagai Dekan FT-UBT, sejumlah presetasi tak tertulis
namun memiliki impak yang besar bagi kampus. Prestasi tersebut adalah beliau bersama
petinggi pada masa itu mengusahakan untuk adanya penerimaan PNS untuk dosen-dosen UBT
yang telah berusia diatas 35 tahun. Awalnya terdapat hambatan mulai dari mencari aturan
pendukung untuk kebijakan tersebut hingga ketidakpercayaan teman sejawat para dosen di
UBT. Namun dengan kerja keras pantang menyerah, usaha tersebut tidak sia-sia dengan
terangktanya sejumlah dosen UBT diatas 35 tahun sebagai PNS pada tahun beliau menjabat
sebagai dekan. Selain itu, prestasi beliau adalah menjadi pelopor berdirinya Prodi Teknik
Mesin sekaligus menjadi Kajur serta Kaprodi pertama. Peluang yang mampu beliau baca
bahwa peminat Teknik Mesin akan cenderung tinggi menjadi poin berdirinya Prodi Teknik
Mesin dibawah pimpinan beliau.
Pak Ruslim adalah sosok yang ramah dalam bergaul dan tegas dalam memimpin.
Prinsip beliau yang mengutamakan Norma dan Aturan yang berlaku namun tetap harus
bijaksana dalam beberapa hal yang harus dibijaksanai menjadi poin penting penulis menjadikan
sosok pada role model di laporan aktualisasi. Pesan Beliau bagi kami yang baru memulai karir
sebagai seorang dosen adalah fokus melaksanakan tugas dan fungsi dosen, yaitu tri dharma
pendidikan tinggi. Melakukan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian, serta
melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terkait pangkat dan golongan, kita sebagai Dosen
ASN harus fokus pada jabatan fungsional, yaitu memperhatikan jabatan fungsional dosen
hingga ke jenjang tertinggi.
40
V.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pada aktualisasi selama sebulan pasca Latsar CPNS daring 18 hari , gagasan yang
penulis ambil untuk diterapkan dalam berbagai kegiatan adalah “Rancangan Pembelajaran
Blended Learning Proses Manufaktur di Program Studi Teknik Mesin Universitas Borneo
Tarakan”. Gagasan ini merupakan strategi penyelesaian masalah dari isu utama terhambatnya
pembelajaran mahasiswa akibat wabah pandemi Covid-19. Berikut realisasi pelaksanaan
kegiatan selama aktualisasi.
1. Kegiatan 1 Membuat Rancangan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Proses
Manufaktur 1 dengan Metode Blended Learning
Deskripsi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Proses Manufaktur 1 merupakan
dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi
mahasiswa prodi teknik mesin dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan
selama satu semester untuk mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan
pada Mata Kuliah Proses Manufaktur 1. RPS Proses Manufaktur 1 yang
dibuat pada kegiatan ini merupakan adaptasi dari RPS Proses Manufaktur
1 yang telah dibuat sebelumnya untuk siap menghadapi Era New Normal.
RPS yang dibuat menggabungkan metode pembelajaran daring dan
klasikal.
Tanggal
Kegiatan
8 -14 Juli 2020
Tahapan
Kegiatan
1.Membuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) sesuai
dengan taksonomi yang benar
41
Gambar 5.1 Bahan yang dipergunakan dalam penyusunan RPS Proses
Manufaktur
Pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 penulis mulai membuat Capaian
Pembelajaran dengan berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan yang
terdapat pada kurikulum Prodi Teknik Mesin. Dalam membuat CPMK,
penulis melakukan koordinasi dengan Sekretaris Prodi Teknik Mesin
(Sudirman,S.T.,M.T) terkait panduan yang tepat dalam penyusunan
CPMK (akuntabilitas). CPMK Proses Manufaktur 1 yang disusun
terdapat perbedaan dengan CPMK sebelumnya, yakni fokusan yang ingin
dicapai. Jika pada proses sebelumnya adalah fokus pada pemilihan bahan
dan proses permesinan, maka pada RPS baru fokus pada proses
pengecoran logam dan proses peremsinan. Hal ini diharapkan agar
mahasiswa memiliki pendalaman yang lebih baik terhadap materi
42
pengecoran logam dan permesinan pada mata kuliah Proses Manufaktur
1 (komitmen mutu)
2. Menyusun peta kompetensi mata kuliah sesuai dengan capaian
pembelajaran prodi
Gambar 5.2 Peta kompetensi sebagai sub-CPMK di tiap tahapan
Pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020 penulis melakukan penyusunan peta
kompetensi menyesuaikan dengan capaian pembelajaran prodi yang
diinginkan dalam perkuliahan Proses Manufaktur. Penulis melakukan
identifikasi kompetensi melalui diskusi dengan team teaching. Proses
diskusi dilakukan dengan saling menghargai pendapat dan memberikan
masukan dengan sopan sesuai dengan evaluasi pembelajaran daring
selama satu semester dimasa pandemik Covid-19 (nasionalisme dan
Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar dan klasifikasi dari proses
manufaktur secara tepat.
(C2, P1, A1)
Minggu ke-1
Mahasiswa mampu menjelaskan pengelompok bahan dan sifat bahan
dengan tepat.
(C2, P1, A2)
Minggu ke-2
Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dimensi dan pengukuran dengan tepat.
(C3,P2,A2)
Minggu ke-3
Mahasiswa mampu menentukan proses pembentukan logam dengan permesinan
yang dibutuhkan dengan tepat.
(C3,P3,A3)
Minggu ke-4
Mahasiswa mampu menganalisis teknik pengecoran logam dengan tepat.
(C4,P4,A3)
Minggu ke- 5,6, dan 7
Penilaian Tengah Semester
Minggu ke-8
Mahasiswa mampu memutuskan jenis permesinan dalam memproduksi suatu
barang dengan tepat. (C5,P4,A4)
Minggu ke- 9,10,11, dan 12
Mahasiswa mampu memutuskan variable terbaik pada proses pengecoran dan
permesinan untuk menghasilkan suatu produk melalui praktikum dengan
tepat.(C5,P4,A4)
Minggu ke-13,14, dan 15
Penilaian Akhir Semester
Minggu ke-16
CP-MK:
Mahasiswa mampu memutuskan pemilihan bahan dan proses pembentukan (pengecoran logam dan atau permesinan) untuk menghasilkan suatu barang layak produksi melalui kegiatan praktik dan studi
kasus dengan tepat.
43
etika publik). Perbaikan juga penulis lakukan dengan memasukan
keberhasilan melakukan praktikum sebagai tujuan akhir dalam tahapan
rencana pembelajaran (Komitmen mutu).
3.Menentukan indikator, instrumen penilaian dan evaluasi pembelajaran
sesuai dengan tuntutan indikator yang akan dicapai
Gambar 5.3 Table format RPS UBT
Pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 penulis menentukan indikator,
instrumen penilaian dan evaluasi. Penulis menentukan indikator Sub-
CPMK menyesuaikan dengan tingkat kata kerja operasional pada Sub-
CPMK yang telah ditetapkan sebelumnya (akuntabilitas). Dengan
melakukan hal tersebut sehingga diharapkan mahasiswa memahami
dengan baik indikator penilaiannya . Selain itu, terdapat perubahan dari
indikator RPS Proses Manufaktur 1 yang dibuat dengan sebelumnya
terutama pada minggu-minggu akhir perkuliahan dengan bertambahnya
praktikum dalam RPS. Penulis melakukan penentuan evaluasi
pembelajaran dengan perpegang pada buku panduan pembuatan RPS
yang telah dikeluarkan oleh pihak LP3M universitas Borneo Tarakan
(Komitmen Mutu).
4.Menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk indikator yang
akan dicapai.
44
Gambar 5.4 Diskusi penentuan metode yang tepat
Menentukan metode pembelajaran yang tepat, penulis lakukan pada hari
sabtu hingga senin (11-13 Juli 2020). Penulis cukup lama melakukan
penetuan metode pembelajaran yang tepat dikarenankan penetuan ini
penulis lakukan secara mandiri diakhir tanpa melibatkan kumpulan masa
secara banyak untuk meminimalisir pengeluaran (anti korupsi). Penulis
tetap melakukan konsultasi metode dengan team teaching yang juga
paham dengan proses manufakur untuk menyatukan persepsi metode yang
baik sehingga mampu diterapkan dalam perkuliahan di Era New Normal
kelak (akuntabilitas).
5.Melakukan pengecekan ulang kesesuaian setiap tahap pembelajaran
antara indikator, instrumen penilaian, dan metode yang akan diterapkan.
Gambar 5.5 Diskusi dengan tim teaching terkait keseuaian tahap
pembelajaran
Tahapan kegiatan ini dilakukan pada Senin 13 Juli 2020, penulis
melakukan pengecekan secara seksama dari CPMK hingga lampiran,
menyesuaiakan dengan kebutuhan dan tata cara penulisan yang benar
(Komitmen Mutu). Selain pengecekan secara mandiri, penulis juga
melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait sesuai tidaknya RPS
yang dibuat terhadap keadaan perkuliahan saat ini dan format penulisan
RPS yang diberikan Instansi tempat kerja. Diskusi dilakukan dengan
saling tukar pendapat dan memberikan kiritikan sesuai dengan para dosen
45
Teknik Mesin alami selama satu semester sebelumnya secara sopan dan
berattitude yang baik (Etika Publik)
6. Melakukan koordinasi dengan atasan dan pihak penjamin mutu
jurusan terhadap RPS yang disusun.
Gambar 5.6 Sebelah kannak diskusi antar teman sejawat dan teman
pengampuh mata kuliah
Pada hari selasan tanggal 14 Juli 2020, penulis melakukan koordinasi
dengan pemimpin dan penjamin mutu terkait draft RPS Proses
Manufaktur 1. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam kegiatan
pembuatan rancangan pembelajaran semester Mata Kuliah Proses
Manufaktur 1. Koordinasi dilakukan dengan membuat janji secara lisan
dengan ketua Prodi Teknik Mesin dan tim penjamin mutu jurusan. Saat
mengundang pak Kajur dan penjamin mutu jurusan, penulis
melakukannya dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
sopan (Etika Publik). Koordinasi yang dilakukan penulis dengan ketua
jurusan berlangsung pada pagi hari sedangkan pada penjamin mutu saat
siang harinya (Akuntabilitas). Dari hasil koordinasi diketahui bahwa
draft RPS siap untuk diajukan ketahap selanjutnya yakni pengesahan.
Output Draft Rancangan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Proses
Manufaktur 1 yang diadaptasikan dari RPS sebelumya di Era New
Normal.
46
Gambar 5.7 CPMK pada RPS lama (atas) dan Baru (Bawah) untuk
Mata Kuliah Proses Manufaktur
Perbedaan RPS Proses Manufaktur 1 yang telah dibuat sebelumnya dan
yang dibuat penulis dalam aktualisasi adalah sebagai berikut.
1. RPS lama belum tidak terdapat praktikum dalam Sub-CPMK,
sedangkan pada RPS baru terdapat praktikum di 3 minggu sebelum
PAS berlangsung.
2. RPS lama memiliki metode pembelajaran 100% di dalam kelas,
sedangkan pada RPS baru teori dilaksanakan distance learning dan
47
pada saat praktikum pelaksanaannya di kampus tepatnya ruang
laboratorium manufaktur Prodi Teknik Mesin.
3. Variasi media pembelajaran lebih banyak pada RPS baru
dikarenakan ada tambahan media daring seperti classroom.