PENYUSUNAN RPJMDes edit

Dasar HukumPerencanaan Pembangunan Desa

2

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN

Peraturan Pemerintah

•Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 tentang Desa

PerMen PerdaPerbup

•Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

•Permendagri 37/2007 tentang pedoman pengelolaan keuangaan desa.

•Perda 22/2006 tentang Keuangan Desa•Perbup 9/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

PERMENDAGRI NOMOR 66 TAHUN 2007TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

PERMENDAGRI NOMOR 66 TH 2007

RPJM-Desa dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP-Desa memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

RPJM DESA BERTUJUAN UNTUK :

1. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

2. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;

3. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan

4. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDES DILAKUKAN BERDASARKAN :

1. Masukan : dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

2. Proses : dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.

3. Hasil : dilakukan melalui pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.

4. Dampak : melalui Peraturan Desa tentang RPJM-Desa

7

ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESALANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (P3MD)PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (P3MD)

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RPJM DESA

1. Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang

2. Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.

4. Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

9MUSRENBANGDES Rencana Kerja Pembangunan DesaOUTPUT

MUSRENBANGKEC Daftar Prioritas KegiatanPembangunan KecamatanOUTPUT

FORUM SKPD KAB/KOTA Rancangan Renja SKPD Kab/KotaOUTPUT

MUSRENBANGDA KAB / KOTA Rancangan RKPD Kab/KotaOUTPUT

FORUM SKPD PROVINSI Rancangan Renja SKPD ProvinsiOUTPUT

MUSRENBANGNAS Rancangan RKP NasionalOUTPUT

MUSRENBANGPUS Rancangan Renja - KLOUTPUT

MUSRENBANGPROV Rancangan RKPD ProvinsiOUTPUT

MUSRENBANG DESA• Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan.

• Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

10

TUJUAN MUSRENBANG DESA

11

a. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan :

1) Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan dan dibiayai sendiri melalui dana swadaya desa/masyarakat.

2) Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan dan dibiayai sendiri melalui dana ADD.

3) Prioritas kegiatan Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

b. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan mengikuti Musrenbang di Tingkat Kecamatan.

Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :

12

a.Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa

b.Indikasi program pembangunan desa dari RPJM-Desa

c.Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa

d.Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

e.Berita Acara Musrenbang Desa

13 13