TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI KALTIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 Disampaikan Pada : BIMTEK SIPPD RR POLDAS, 1 Maret 2016 KASUBBID PEMBIAYAAN 1
TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI KALTIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017
Disampaikan Pada :BIMTEK SIPPD
RR POLDAS, 1 Maret 2016
KASUBBID PEMBIAYAAN
1
RPJMD PROV KALTIM 2013-2104
2
RKPD 2014
RKPD 2015
RKPD 2016
RKPD 2017
RKPD 2018
RKPD THN 2017 ADALAH TAHUN KE 4 RPJMD 2013-2018
RPJMD 1
RPJMD 2
RPJMD 3
RPJMD 4
RPJMD 5
RPJPD 2005-2025
RPJMD 2013-2018
DASAR HUKUM
UU 17/2003 tentang keuangan negara • Pasal 17 ayat 2
Penyusunan Rancangan APBD berpedoman Kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara
PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010. Tentang tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan rencana pembangunan daerah
• Pasal 86 ayat 2 Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta Berpedoman kepada
RPJMD• Pasal 133 ayat 1 dan 2
RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
• Pasal 151 ayat 1 Kepala SKPD provinsi menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi dengan
berpedoman pada RKPD provinsi yang telah ditetapkan.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI(Lampiran I Permendagri 27/2014)
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD
provinsi
PENYUSUNAN KUA & PPAS
Rancangan Akhir RKPD
Penetapan PERGUB ttg RKPD
Perumusan prioritas
dan sasaran pembangun
an
Forum Konsultasi Publik
Perumusan Kerangka
Ekonomi & Kebijakan
Keuda
Pengolahan data
dan informas
i
Analisis Ekonomi &
keuda
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Telaahan kebijakan nasional
(RKP)
SE Penyusunan Renja-
SKPD
Penyusunan
Rancangan Renja SKPD
Provinsi
Rancangan RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan Penyusuna
n RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
provinsi
Berita Acara
Musrenbang kab/kota
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Dok RKPD provinsi tahun
berjalan
Perumusan rencana program prioritas daerah
beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program
prioritas daerah beserta pagu
indikatif
1
2
3
4
5
ReviewRPJMD
Tahapan Penyusunan RKPD
Januari Februari Maret April Mei
RAKOR BAPPEDA SE-
KALTIMMenyusun Isu Strategis Provinsi sebagai basis pembahasan sinkronisas Kab/kota dan Prov
RAKOR PROG. PRIORITAS
Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan (selaras dgn usulan prioritas dari Musrenbangda kab/kota
FORUM KONSULTASI
PUBLIK
Menjaring aspirasi publik bagi RKPD
RATEK SKPD Prov. Dgn SKPD
Kab/Kota
Menghasilkan Usulan Kab/Kota (Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan APBD Provinsi)
MUSRENBANG KAB/KOTA
Sinkronisasi Renja SKPD Prov. Dgn Renja SKPD Kab/Kota
MUSRENBANGDA 1. Arahan Pusat,
Gubernur2. Dialog
Prov-Kab/Kota
PENETAPAN RKPD
1
2
3
Rangkaian Musrenbangda
FORUM SKPD 5 6
4
7
Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan
8
RANGKAIAN MUSRENBANGN
AS RKP
NO. KEGIATAN WAKTU TEMPAT
1. RAKOR BAPPEDA SE KALTIM Rabu-Kamis, 3-4 Februari 2016 PASER
2. MUSRENBANG REGIONAL KALIMANTAN
Kamis - Jumat, 10-11 Maret 2016 JAKARTA
3. KONSULTASI PUBLIK Selasa, 8 Maret 2016 SAMARINDA
4. RAKOR PRIORITAS Kamis - Jumat17 – 18 Maret 2016 SAMARINDA
5. FORUM SKPD Rabu – Kamis23 – 24 Maret 2016 SAMARINDA
5.• MUSRENBANG PROV. KALTIM
• PASCA MUSRENBANG PROV. KALTIM
• Senin, 4 April 2016
• Selasa, 5 April 2016
SAMARINDA
6.• PRA MUSRENBANGNAS
• MUSRENBANGNAS
• Senin-Rabu, 18-20 April 2016
• Kamis, 21 April 2016
JAKARTA
AGENDA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2016
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
Mengevaluasi capaian kinerja periode sebelumnya terkait hasil pelaksanaan program prioritas hingga kerangka pendanaan
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD 2017
Maksud√ Sebagai arah dan acuan bagi para pemangku kepentingan
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan perencanaan pembangunan 2017 untuk mencapai visi dan misi kepala daerah
Tujuan√ Menyinkronkan agenda dan program prioritas Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
√ Sebagai landasan untuk sinkronisasi antara prioritas dan program strategis nasional dengan prioritas dan program pembangunan daerah
√ Sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah√ Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan RAPBD 2017
√ Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam RKPD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 20173.
VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018PERDA NO. 7 TAHUN 2014
VISIMEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
FOKUS MISI1. SUMBER DAYA
MANUSIA
2. DAYA SAING EKONOMI
3. INFRASTRUKTUR
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
5. LINGKUNGAN HIDUP
10
11
PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS
1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan
Kerja5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan6. Percepatan Transformasi Ekonomi7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah
Lingkungan8. Pengembangan Agribisnis9. Peningkatan Produksi Pangan10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Dasar11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
Pemerintahan12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
TEMA RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM
Mewujudkan Kualitas SDM Yg
Mandiri & Berdaya
Saing Tinggi
Meningkatnya IPM77,42
Meningkatnya Rata-rata
Lama Sekolah11,5 th
Meningkatnya Angka
Melek Huruf98.80%
Meningkatnya Angka Harapan
Hidup72,5 th
Meningkatnya
Pendapatan Per kapitaRp. 52,65
juta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh
SKPD
Dinas Kesehatan
Dinas Tenaga Kerja
BPPKB
SASARAN PEMBANGUNAN DAYA SAING EKONOMI
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg
Berkerakyatan Berbasis SDA &
Energi Terbarukan
Menurunnya Tingkat
Kemiskinan5,15 %
Terciptanya Swasembada
Beras86 %
Meningkatnya Daya Beli
MasyarakatInflasi 5,90 %
±1Parietas daya beli Rp. 779 rb
Meningkatnya Kontribusi
Sektor Pertanian Dlm
Arti Luas9 %
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas
4,2 – 4,8
Bappeda. Disperindagkop. Biro Ekonomi
Distan. BKPP. Disnakertrans. Disnak. Dis PU
Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan.
Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU
Distan. Disbun. Disnak. DKP. Disperindagkop.
Meningkatnya Pengembangan & Pemanfataan
Energi Terbarukan
2,12 %
Menurunnya Tingkat
Pengangguran6 %
Menurunya Indeks Gini
0.32 %
Distamben.Disnak. PLN. Swasta
Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD
Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos
SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Mewujudkan Infrastruktur
Dasar yg Berkualitas bagi
Masyarakat Secara Merata
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar
6,8
Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo
SASARAN PEMBANGUNANTATA KELOLA PEMERINTAHAN
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yg Profesional,
Transparan, & berorientasi pd
Pelayanan
Terwujudnya Pemerintahan
yg Bersih & Bebas KKN
Indeks persepsi 6,70WTP
Meningkatnya Kapasitas &
Akuntabilitas Kinerja
78 B+(sangat baik)
Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik 83 (sangat
baik)
Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan
Biro Organisasi,Biro Pemerintahan
Biro Organisasi
SASARAN PEMBANGUNANKUALITAS LINGKUNGAN
Mewujudkan Kualitas
Lingkungan yg Baik & Sehat
serta BerPersfektif
Perubahan Iklim
Meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan81,14 %
Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah
Kaca1.300 ton CO2
BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU
BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1)
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
1. Peningkatan kesempatan belajar anak
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan
3. Percepatan pengentasan kemiskinan
3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
5. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (2)
6. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang
7. Peningkatan Investasi sektor UMKM8. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui
transparansi harga
9. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
10.Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
11.Peningkatan ekpor produk olahan12.Pengembangan ekowisata
6. Percepatan Transformasi Ekonomi
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik
Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3)
7. Pengembangan Agrobisnis
13. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah
14. Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis
15. Penerapan inovasi teknologi agribisnis16. Pengembangan industri pengolahan produk
unggulan daerah
8. Peningkatan Produksi Pangan
17. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan
18. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian19. Penyediaan tenaga kerja melalui program
transmigrasi20. Peningkatan infrastruktur Pertanian21. Peningkatan produktifitas pertanian22. Perbaikan tataniaga produk pangan
Percepatan Agrobisnis
Produksi dan Produktivitas Pertanian
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (4)
9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
23. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan
24. Peningkatan rasio elektrifikasi
25. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
26. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan
27. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
10.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
11.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
28. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus
29. Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur
30. Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (5)
12.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
31.Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan
32.Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan
33.Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
34.Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi35.Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan
lingkungan hidup perkotaan36.Penegakan hukum lingkungan37.Penurunan emisi gas rumah kaca38.Penggarusutamaan perubahan iklim dalam
perencanaan pembangunan daerah
Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau
38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
RPJMD 2013-2018
KERANGKA PENDANAAN DAERAH
TAHUN 20174.
URAIAN REALISASITAHUN 2015
TARGETTAHUN 2016
PROYEKSITAHUN 2017 *
PENDAPATAN 8.999.519.970.923
10.296.924.170.000
6.583.474.199.021
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.484.753.878.953
5.089.508.170.000
4.019.491.220.021
I. Pajak Daerah 3.753.718.935.816
4.012.255.300.00
03.075.089.583.00
0
a. Pajak Kendaraan Bermotor 746.376.224.473 760.000.000.000 750.000.000.000
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 736.536.983.318 850.000.000.000
740.000.000.000 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor 2.123.196.545.960 2.245.000.000.000 1.400.000.000.000
d. Pajak Air Permukaan 6.359.874.755 6.500.000.000 6.500.000.000
e. Pajak Rokok 141.249.307.310 150.755.300.000 178.589.583.000
II. Retribusi Daerah 14.722.788.428 12.996.200.000 12.308.410.000
a. Retribusi Jasa Umum 6.205.635.425 5.877.500.000 4.996.060.000
b. Retribusi Jasa Usaha 7.474.085.738 6.049.400.000 6.266.350.000
c. Retribusi Perizinan Tertentu 1.043.067.265 1.069.300.000
1.046.000.000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
230.816.057.795 289.251.210.000 196.606.502.616
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
485.496.096.914 775.005.460.000 735.386.724.405
Pendapatan 2015, target 2016 & Proyeksi 2017…….(1)
URAIAN REALISASITAHUN 2015
TARGETTAHUN 2016
PROYEKSITAHUN 2017*
PENDAPATAN 8.999.519.970.923
10.296.924.310.000
6.583.474.199.021
B. DANA PERIMBANGAN
4.024.025.055.410
5.186.846.140.000
2.552.080.179.00
0 I. Bagi Hasil Pajak
639.155.368.700 883.000.000.000 660.000.000.000
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 349.229.352.700 505.000.000.000 360.000.000.000
b.Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 289.926.016.000 378.000.000.000 300.000.000.000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak 3.166.218.336.710
3.212.361.151.00
0
1.811.678.000.00
0 a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 20.988.189.751 13.615.200.000 20.000.000.000 b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 3.907.016.672 2.500.000.000 - c. Landrent 17.989.556.201 18.101.600.000
25.000.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi
(Royalti) 1.267.109.239.225 1.312.403.151.000
1.200.000.000.000
e. Minyak Bumi 421.456.445.763 400.645.500.000 169.318.000.000
f. Gas Bumi 1.434.767.889.098 1.465.095.700.000 397.360.000.000
III. Dana Perimbangan Lainnya 218.651.350.000
1.091.484.989.000
80.402.179.000
a. Dana Alokasi Umum - 80.402.179.000 80.402.179.000 b.Dana Alokasi Khusus 218.651.350.000 352.062.210.000 -
c. Dana BOSNAS - 659.020.600.000 -C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
490.741.036.560 20.570.00.000 11.902.800.000,00
I. Pendapatan Hibah 11.404.893.000 15.570.000.000 11.902.800.000,00
II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 479.336.143.560 5.000.000.000 -
Pendapatan 2015, target 2016 & Proyeksi 2017…….(2)
STRUKTUR BELANJA DAERAH 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017
URAIAN REALISASITAHUN 2015
TARGETTAHUN 2016
PROYEKSITAHUN 2017*
1. Pendapatan 8.999.519.970.923
10.296.924.310.0
00 6.583.474.199.02
1
2. Belanja 9.699.058.975.455
11.096.924.310.0
00
6.476.648.799.02
1
2.1. Belanja tidak langsung
5.734.352.715.94
9
5.809.876.200.00
0 3.930.160.400.00
0
2.1.1 Belanja Pegawai 942.463.194.422 1.052.777.951.000 1.800.000.000.000
2.1.2 Belanja Subsidi - - - 2.1.3 Belanja Hibah 966.801.166.000
1.171.123.100.000 37.250.000.000 2.1.4 Belanja Sosial 4.419.500.000 5.954.000.000
2.1.5 Bagi Hasil Kepada Prov/Kabupaten/Kota 2..440.676.447.219 2.098.380.349.000 1.666.000.000.000
2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota 1.376.558.162.630 1.461.640.800.000 426..910.400.000
2.1.7 Belanja Tak Terduga 3.434.245.678 20.000.000.000 -2.2. Belanja Langsung 3.964.706.259.50
65.287.048.110.00
02.653.313.799.02
1 2.2.1 Belanja Pegawai 281.455.610.473 408.007.327.190 - 2.2.2 Belanja barang dan Jasa 1.688.776.168.500 2.188.235.574.760 1.069.713.799.021 2.2.3 Belanja Modal 1.994.474.480.532 2.690.805.208.050 -
BL. MYC 978.000.000.000BL. BLUD 596.600.000.000
Surplus/Defisit (699.539.004.532)
(800.000.000.000) ----
• Dari perhitungan maka diperoleh Kapasitas Riil hanya sebesar Rp.1.069.713.799.021,-
• Alokasi dana tersebut digunakan Belanja Langsung SKPD tersebut dibagi 53 SKPD maka rata rata Belanja Langsung SKPD sebesar Rp. 20.183.279.227,-
KAPASITAS RIIL KEUANGAN TAHUN 217
TERIMA KASIHBersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018