Penyusunan Perdes

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

“ASPEK HUKUM PENYUSUNAN PERATURAN / KEPUTUSAN

DESA “

HOTEL DINIFITRI

TANGGAL 26 APRIL 2014

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud SOCIAL CONTROL

SOCIAL ENGENEERING

APA FUNGSINYA

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

# TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA #

OLEH

MUSTARING, SH. MM. MH

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

DIMANA HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Hukum

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

SOSIAL ENGENEERING

APA PERAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

MERUBAHPRILAKU

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud Menjamin kepastian hukum warga negara

Memberikan rasa keadilan warga negara

Melindungi / mengayomi hak-hak warga negara

Menciptakan ketertiban dan ketentraman

Pentingnya Peraturan Perundangan

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

1. UUD 19452. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpup)3. Peraturan Pemerintah (PP)4. Peraturan Presiden5. Peraturan Daerah : Perda Provinsi,

Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Desa

HIRARKI PERUNDANG-UNDANG

AN ?

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

PROSES PENYIAPAN PROSES PENGAJUAN PROSES PEMBAHASAN PROSES PENETAPANPROSES PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN

PROSES PENYUSUNAN PERDES

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

PROSES PENYIAPAN PERDES

KADES

BPD

BPD

KADES

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

PROSES PENGAJUAN PERDES

KADES

BPD

BPD

KADES

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

KADES

BPD TERIMA

BPDMENJADWALKAN

PROSES PEMBAHASAN PERDES

SIDANG PARIPURNA

PANSUS

RAPAT PANSUS

PLENO / PARIPURNA

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

PENETAPAN RAPERDES MENJADI PERDES DILAKUKAN OLEH BPD DALAM FORUM RAPAT BPD

PROSES PENETAPAN RAPERDESMENJADI PERDES

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

RAPERDES YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA BPD DAN KADES DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN BPD KEPADA KADES UNTUK DISYAHKAN MENJADI PERDES.KADES MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK RAPERDES DISETUJUI BERSAMA.APABILA KADES DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK PERSETUJUAN BERSAMA TIDAK MENANDATANGANI MAKA RAPERDES SYAH MENJADI PERDES DAN SEGARA DIUNDANGKANPERDES YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH BPD DISYAHKAN OLEH KADES DAN DIUNDANGKAN SEKRETARIS DESA.

PROSES PENGESAHAN PEMBERLAKUAN RAPERDES MENJADI PERDES

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

1. KEKUATAN BERLAKU SECARA YURIDIS YAITU PERATURAN PERUNDANGAN MEMPUNYAI KEKUATAN BERLAKU APABILA TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL. (TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI, DIBENTUK OLEH LEMBAGA YANG SYAH MENURUT PERATURAN, MELALUI PROSES PENYUSUNAN YANG BENAR SESUAI DENGAN PERATURAN)

KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYAPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

SosbudSETIAP WARGA NEGARA SETIAP LEMBAGA NEGARASETIAP LEMBAGA MASYARAKATPEMERINTAH

SIAPA YANG HARUS MENTAATIPERATURAN PERUNDANGAN ?

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

I. HUKUM / PERATURAN PERUNDANGAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MEMAKSA.

II. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, TERATUR, RUKUN DAN BAIK.

MENGAPA PERLU MENTAATIPERATURAN PERUNDANG ?

Pendidikan

Ekonomi

Agama

Pertahanan

Keamanan

Sosbud

MUSTARING, SH. MM. MH

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH