RANCANGAN PERATURAN DESA JEMARAS KIDUL KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUWU DESA JEMARAS KIDUL Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu mengalami perubahan yang mendasar. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN
PERATURAN DESA JEMARAS KIDUL
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUWU DESA JEMARAS KIDULMenimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kuwu mengalami perubahan yang mendasar.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka perlu diatur Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kuwu yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587;
1
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2006 Nomor 13, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9);
8. Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2010 Tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 06, Seri D.3);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu
(Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Seri
E.20);
10. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan
Bupati Cirebon No 27 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan
peraturan daerah kabupaten Cirebon No. 6 tahun 2010 tentang
pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kuwu ( Berita daerah
kabupaten Cirebon No. 38 tahun 2011 Seri E 26)
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS KIDUL
Dan
KUWU JEMARAS KIDUL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KUWU JEMARAS KIDUL KECAMATAN
KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Jemaras Kidul
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jemaras Kidul
3. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah BPD Jemaras Kidul
2
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah
APB Desa Jemaras Kidul
5. Peraturan Kuwu adalah Peraturan Kuwu Jemaras Kidul
6. Keputusan Kuwu adalah Keputusan Kuwu Jemaras Kidul
7. Camat adalah Camat Kecamatan Klangenan
8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam
melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan
dalam wilayah
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan
Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu
11. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan
hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu
12. Pemilihan adalah pemilihan Kuwu Jemaras Kidul
13. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kuwu Jemaras Kidul
14. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat atau Putera Desa yang
berdasarkan penjaringan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu
15. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia
untuk berhak dipilih dalam pemilihan Kuwu
16. Calon Kuwu terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan
Kuwu
17. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat yang
ditentukan
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menetukan pilihannya
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal
Calon dari warga masyarakat Desa setempat
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan
maupun kepemimpinan para Bakal Calon
22. Rapat Pemilihan adalah pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam proses
pemilihan Kuwu
23. Kiskusen adalah jumlah perolehan suara untuk calon lebih dari satu minimal minimal 20%
(dua puluh persen) dan untuck calon tunggal minimal 50% = 1 suara dari surat suara yang
masuk yang harus diperoleh calon terpilih
BAB II
PEMILIHAN KUWU
Bagian Pertama
3
Persiapan Pemilihan
Pasal 2
(1) BPD memberitahukan kepada Kuwu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kuwu
secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada
Bupati melalui Camat;
(2) Selambat-lambatnya lima bulan sebelum jabatan berakhir kuwu yang bersangkutan
menyampaikan pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan kepada Bupati melalui
camat.
(3) Lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan berakhir, kuwu menyampaikan keterangan
pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
(4) Tata cara penyampaian keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
(5) 4 bulan sebelum berakhir masa jabatan kuwu BPD segera memproses pemilihan kuwu.
(6) Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahap
pencalonan dan pemilihan.
Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 3
(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kuwu, BPD membentuk Panitia yang ditetapkan dengan
Keputusan BPD.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotannya terdiri atas unsur-unsur
Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat,
Bagian Ketiga
Susunan, Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan
Pasal 4
(1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berjumlah 11 orang dengan
susunannya sebagai berikut :
a. Ketua merangkap anggota
b. Wakil Ketua merangkap anggota
c. Sekretaris merangkap anggota
d. Wakil sekretaris merangkap anggota
e. Bendahara merangkap anggota
f. Seksi - seksi merangkap anggota
4
(2) Panitia dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai dengan kebutuhan dengan
persetujuan BPD ;
(3) Penentuan kedudukan dalam panitia ditetapkan dengan musyawarah atau melalui
mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPD :
(4) Ketua BPD melantik dan mengambil sumpah panitia.
Pasal 5
Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan kewajiban :
a. Melaksanakan Sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kuwu kepada
masyarakat
b. melakukan penjaringan Bakal Calon Kuwu
c. menerima pendaftaran Bakal Calon Kuwu
d. melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kuwu
e. melaksanakan pendaftaran pemilih, dan mengesahkan Daftar Pemilih, baik sementara
maupun tetap
f. melaksanakan pemilihan calon kuwu
g. mengajukan rencana biaya pemilihan
h. membuat berita Acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon kuwu
kepada BPD
i. menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu
j. mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih
k. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye
l. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kuwu berdasarkan
ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon
m. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Kuwu sesuai ketentuan yang
berlaku
n. melaksanakan pemilihan Kuwu
BAB III
PERSYARATAN PEMILIH
Pasal 6
(1) Setiap penduduk Desa Jemaras Kidul yang memenuhi persyaratan hak pilih, berhak
untuk memilih dan dipilih sebagai Kuwu
(2) Dikecualikan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota
TNI/POLRI
5
Pasal 7
(1) Penduduk Desa yang ditetapkan sebagai calon pemilih, adalah Warga Negara Rerpublik
Indonesia yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk Desa Jemaras Kidul dan yang bersangkutan secara
sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus
b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah kawin pada saat
pelaksanaan hari pemilihan
c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempinyai
kekuatan hukum tetap;
d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
(2) Setiap penduduk desa yang ditetapkan sebagai calon pemilih untuk melaksanakan
haknya dalam pemilihan Kuwu, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun
dan dengan alasan apapun.
BAB IV
PERSYARATAN CALON KUWU
Pasal 8
(1) Calon Kuwu adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi
syarat-syarat :
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonmesia Tahun
1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik
Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.
c. Berpendidikan paling rendah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat yang dibuktikan
dengan ijazah atau tanda tamat belajar dari lembaga yang berwewenang
d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Bakal Calon
dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang
e. Bersedia dicalonkan menjadi Kuwu yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang
bermeterai cukup.
f. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa Jemaras Kidul, terdaftar
sebagai penduduk desa Jemaras Kidul secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
berturut-turut dan tidak terputus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan
Kartu Tanda Penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Ketentuan 2 (dua) tahun tersebut diatas terhitung sampai dengan hari pemungutan
suara, atau
2. Untuk tanggal penerbitan KK atau KTP yang kurang dari 2 (dua) tahun dibuktikan
dengan KK dan KTP serta keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan
6
penduduk desa atau pernah menjadi penduduk desa Jemaras Kidul yang
dibuktikan dengan surat keterangan berupa :
a. Surat pindah datang dari Camat bagi pindah datang antar desa dalam
kecamatan atau antar kecamatan dalam kabupaten, surat keterangan pindah
datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau nama lain bagi
pindah datang dari luar kabupaten, dan atau
b. Surat keterangan RT, RW, Kuwu/Pejabat Sementara Kuwu/Penjabat Kuwu dan
camat
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman
paling singkat 5 (lima) Tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai
cukup
h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.
i. Belum pernah menjabat sebagai Kuwu dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun atau
dua kali masa jabatan
(2) Bagi Pegawai Negeri sipil/TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri sebagai Kuwu selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki
bukti surat ijin dari instansi induknya :
a. Bagi Perangkat Desa yang akan mengikuti pencalonan Kuwu yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan cuti dari jabatannya sebagai perangkat desa selama
proses pemilihan berlangsung dan diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan tidak
terpilih.
b. Bagi anggota BPD yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang bersangkutan
harus membuat pernyataan cuti dari keanggotaan BPD dan ditindak lanjuti dengan
penetapan keputusan tentang pemberhentian dari anggota BPD .
BAB V
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON
Pasal 9
(1) Panitia menentukan tanggal pembukaan dan penutupan penjaringan Bakal Calon.
(2) Jumlah Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang yang ditetapkan dalam Berita Acara.
(3) Penjaringan pada tahap pertama dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan telah
terjaring lebih dari 1 (satu) orang, penjaringan ditutup.
(4) Dalam hal setelah ditutup penjaringan tidak seorang pun Bakal Calon yang terjaring atau
hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka Panitia melakukan penjaringan ulang
paling banyak 2 (dua) kali .
(5) Penjaringan ulang yang dimaksud pada ayat 4 di laksanakan dengan kesempatan waktu,
tahap kedua selama 5 (lima) hari dan tahap ketiga/terakhir selama 3 (tiga) hari
7
(6) Dalam hal setelah dilaksanakan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ternyata tidak seorang pun Bakal Calon yang terjaring, maka penjaringan dihentikan.
(7) Apabila setelah dilaksanakan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
masih tetap menghasilkan 1 (satu) orang Bakal Calon, maka Panitia melaksanakan
Pemilihan Kuwu dengan Calon tunggal.
(8) Apabila setelah dilaksanakan penjaringan ulang sampai dengan penjaringan tahap ketiga
masih tetap tidak terjaring 1 (satu) orangpun bakal calon, maka BPD dan panitia
melaksanakan rapat evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui camat.
(9) Paling lambat 4 (empat) hari setelah proses penjaringan, Panitia malaksanakan
penyaringan.
(10) Penyaringan sebagaimanan dimaksud pada ayat (6) pelaksanaannya didasarkan pada
kelengkapan administrasi, pemaparan visi, misi, dan program kerja dan kemampuan
Bakal Calon yang hasilnya ditetapkan dalan Berita Acara.
(11) Bagi bakal calon. Yang berstatus sebagai perangkat Desa, anggota DPRD, Pegawai
Negeri sipil, anggota TNI/POLRI, paling lambat satu hari sebelum penyaringan harus
sudah menyerahkan bukti ijin tertulis dari atasan langsung.
(12) Apabila sampai batas waktu akhir penyaringan yang bersangkutan belum menyampaikan
ijin tertulis dari atasan/pimpinan langsung, maka dianggap tidak lulus
Pasal 10
Tata cara penyaringan Bakal Calon
(1) Panitia menentukan tanggal penyaringan
(2) Panitia melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi dari bakal calon
(3) Dalam hal penyampaian visi, misi program kerja dan kemampuan bakal calon dengan
disaksikan oleh BPD , Tokoh Masyarakat, tokoh adat, Rw, RT dan tokoh perempuan
(4) Setelah melaksanakan penyaringan bakal calon panitia menetapkan hasil melalui berita
acara
Pasal 11
(1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia.
(2) Bakal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperbolehkan
mengajukan permohonan pengunduran diri.
(3) Ketua Panitia melaporkan hasil penyaringan, yang dilampiri berkas persyaratan
administrasi, berita acara hasil penyaringan dan surat Keputusan Panitia tentang
Penetapan Calon Kuwu kepada BPD dan camat.
BAB VI
KEBERATAN PENETAPAN BAKAL CALON KUWU
Pasal 12
8
(1) Bakal calon Kuwu yang tidak ditetapkan sebagai calon kuwu yang berhak mengikuti
pelaksanaan pemilihan kuwu, dapat mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan
kuwu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat ) jam dari penetapan bakal calon oleh
panitia.
(2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara
musyawarah yang ditetapkan oleh panitia dengan persetujuan BPD setelah mendapat
saran dan pertimbangan dari Tim koordinasi pengawasan pelaksanaan pemilihan kuwu
tingkat kecamatan.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan
camat.
BAB VII
PELAKSANAAN KAMPANYE
Pasal 13
(1) Calon Kuwu yang berhak dipilih diumumkam kepada masyarakat oleh panitia pemilihan
kuwu di Kantor Desa dan tempat umum lainnya yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.
(2) Calon kuwu dapat melaksanakan kampanye dalam bentuk penyampaian visi misi
dihadapan BPD dan tokoh masyarakat.
(3) Pemasangan tanda gambar, bendera dan alat peraga lainnya serta Waktu tanggal dan
tata cara pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dengan keputusan panitia.
BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN
Pasal 14
(1) Besarnya biaya pemilihan sampai dengan pelantikan yang telah ditetapkan oleh panitia
pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan dengan keputusan
mengangkat sekretaris desa sebagai penjabat Kuwu dengan tugas pokok menyelenggarakan
pemilihan kuwu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 46
(1) Tindakan penyidikan terhadap kuwu dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis
Bupati
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati
(3) Tindakan penyidikan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis
oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari
Pasal 47
(1) Bagi Kuwu yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena
sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya selama 3 (tiga) sampai 6
(enam) bulan berturut-turut, baik dengan atatu tanpa usul dari BPD, maka camat
menunjuk sekretaris desa sebagai pejabat sementara Kuwu dan melaporkan
penunjukannya kepada Bupati.
(2) Apabila sekretaris desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka dapat
ditunjuk perangkat desa lainnya
20
(3) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan
keterangan dokter pemerintah, Kuwu tersebut belum dapat menjalankan tugasnya maka
ditetapkan sekretaris desa sebagai pejabat kuwub atas usul BPD untuk waktu paling lama
12 (dua belas) bulan
(4) Setelah 12 (dua belas) bulan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak
dapat menjalankan tugasnya, maka baik dengan atau tanpa usul BPD, Bupati
memberhentikan dengan hormat.
(5) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya surat pemberhentian
sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) penjabat kuwu dan BPD segera membentuk
panitia pemilihan.
Pasal 48
(1) Kuwu yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus
menerus, maka camat menunjuk sekretaris desa sebagai penjabat sementara kuwu dan
melaporkan penunjukannya kepada Bupati;
(2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan
melaporkan diri kepada Bupati lewat camat dapat :
a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya karena ada alasan-alasan yang dapat
diterima, atau;
b. Diberhentikan dengan hormat sebagai kuwu, apabila ketidak hadirannya itu adalah
karena kelalaian Kuwu yang bersangkutan dan atas usul BPD serta pertimbangan
camat akan menggangu jalannya pemerintahan desa jika ia ditugaskan lagi.
(3) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus
menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat;
(4) Kuwu yang diberhentikan karena meninggalkan tugas dapat mengajukan keberatan
kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan keputusan
pemberhentiannya.
(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditanggapi oleh Bupati,
maka kuwu dapat mengajukan gugatan ke pangadilan tata Usaha Negara.
(6) Kuwu yang meninggalkan tugas secara tidak sah, maka bupati memberikan peringatan
kepada Kuwu yang bersangkutan.
(7) Ketentuan pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut
dengan peraturan Bupati
Pasal 49
(1) Kuwu yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah atau janji
sebagaiamana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 31 ayat (5) dan BPD telah
memberikan peringatan dengan waktu yang cukup, tetapi tidak diperhatikan oleh kuwu,
maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui camat
21
(2) Terhadap laporan BPD, Bupati menugaskan pejabat yang berwenang untuk melakukan
pemeriksaan dan klarifikasi terhadap laporan tersebut.
(3) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (2), kuwu
diberhentikan sementara dari jabatannya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan, dan menunjuk sekretaris desa sebagai penjabat sementara Kuwu
(4) Selama diberhentikan sementara dari jabatannya kuwu wajib melakukan langkah-langkah
perbaikan yang dievaluasi oleh camat
(5) Apabila berdasarkan evaluasi Camat dalam waktu 3 (tiga) bulan langkah-langkah
perbaikan sebagaimana tersebut pada ayat 94), tidak dilaksanakan, maka berdasarkan
usul BPD, kuwu diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 50
(1) Kuwu yang dituduh sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di
rumah tahanan Negara, diberhentikan sementara sejak ditahan;
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati tanpa melalui usul BPD.
(3) Selama kuwu diberhentikan sementara, maka camat menunjuk sekretaris desa sebagai
penjabat sementara kuwu.
(4) Apabila dalam waktu penahanan sebagaimana dimaksud ayat (10 tidak terbukti
melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dapat ditugaskan kembali sebagai kuwu
dan direhabilitasi selaku kuwu sampai akhir masa jabatannya.
(5) Apabila dalam waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kuwu yang dituduh
sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan dan ditahan di Rumah tahanan Negara,
kuwu diberhentikan oleh Bupati tanpa persetujuan BPD.
BAB XVI
PNS YANG DIPILIH MENJADI KUWU
Pasal 51
Calon kuwu yang berasal dari pegawai negeri sipil harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan
instansi induknya
Pasal 52
Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 yang dipilh menjadi kuwu,
dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organisasinya selama menjadi kuwu dengan
tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil
Pasal 53
22
Penilaian pelaksanaan pekerjaan bagai pegawai negeri sipil yang dipilih sebagai kuwu diberikan
oleh camat
Pasal 54
Pegawai negeri sipil yang dipilih menjadi kuwu tetap mendapatkan gaji sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dapat diberikan penghasilan
yang seharusnya diterima sebagai kuwu
Pasal 55
Pegawai negeri sipil yang dipilh sebagai kuwu dapat diberikan penghargaan sebagaimana yang
diatur dalam keputusan menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah No 7 Tahun 2001 tentang
pedoman pemberian tanda penghargaan dan kesetiaan bagi kuwu dan perangkat desa
Pasal 56
Pegawai negeri sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai kuwu dikembalikan ke
instansi induknya
BAB XVII
SANKSI PELANGGARAN
Pasal 57
(1) Kuwu yangb tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaiaman dimaksud dalam
pasal 31 dan 32 dapat dikenai sanksi berupa :
a. teguran
b. pemberhentian sementara
c. pemberhentian dengan hormat
d. pemberhentian dengan tidak hormat
(2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati
BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58
23
(1) Bagi desa yang kuwunya telah habis masa jabatan dan belum ada pemilihan kuwu, maka
kuwu diberhentikan dengan hormat dan diangkat penjabat kuwu yang berasal dari :
a. Sekretaris desa; atau
b. Perangkat desa; atau
c. Tokoh Masyarakat yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Usulan pengangkatan Penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
usulan BPD hasil musyawarah desa.
(3) Tugas pokok penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
menyelenggarakan pemilihan kuwu.
(4) Masa jabatan penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
(5) Apabila setelah 2 (dua) kali masa jabatan, penjabat kuwu yang bersangkutan tetap tidak
dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
memberhentikan penjabat kuwu tersebut tanpa usulan BPD dan Bupati mengangkat
penjabat kuwu yang baru berdasarkan usulan BPD hasil musyawarah desa.
(6) Penjabat kuwu yang berasal dari tokoh masyarakat diberikan penghasilan yang sesuai
dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
(7) Sumber penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan berasal dari hak garap
tanah bengkok.
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka kuwu yang masih menjabat dan belum
berakhir, masih tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
(2) Bilamana perubahan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Pemerintah Pusat tentang pemerintahan desa, maka peraturan daerah ini menyesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
(3) Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kuwu
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan
Kuwu.
Pasal 61
24
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Jemaras Kidul Nomor 02 Tahun
2003 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 62
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita daerah kabupaten Cirebon
Ditetapkan di : Jemaras Kidul
Pada tanggal : 06 Januari 2013
Kuwu Desa Jemaras Kidul
R O B A N D I
25
PERATURAN DESA JEMARAS KIDUL
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUWU DESA JEMARAS KIDUL
Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kuwu mengalami perubahan yang mendasar..
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu diatur Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kuwu yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua
atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
26
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )DESA JEMARAS KIDUL
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBONJln. Nyi Endang Geulis Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon
BERITA ACARAHASIL MUSYAWARAH BPD DESA JEMARAS KIDULKECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
Pada hari ini Minggu Tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di balai Desa Jemaras Kidul, dimulai Pukul 20.00 s.d Pukul 23.00, telah diadakan musyawarah pengesahan Rancangan Peraturan Desa Jemaras Kidul Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu . Hasil musyawarah secara bulat menyepakati mengesahkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa Jemaras Kidul tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
Demikian Berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jemaras Kidul, 04 November 2012
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA JEMARAS KIDUL
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 SUMARNO KETUA
2 SUTARA WAKIL KETUA
3 M.A. ROSYID RIDLO SEKRETARIS
4 SAPUTRA ANGGOTA
5 BUDIHARJO ANGGOTA
6 SUWANA ANGGOTA
27
7 YOYO WALUYO ANGGOTA
8 AWANG WANGINI ANGGOTA
9 BUDIONO ANGGOTA
10 DIDI WAHYUDI ANGGOTA
11 SURYANTO ANGGOTA
DAFTAR HADIRRAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JEMARAS KIDUL KEC. KLANGENAN KAB. CIREBONHARI MINGGU TANGGAL 04 NOVEMBER 2012