PENYIMPANAN LOGISTIK 1. Tindak lanjut setelah penerimaan barang oleh penyimpan barang adalah melakukan kegiatan penyimpanan/penggudangan, jelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpanan/ penggudangan? Perhati kan skema/ bagan berikut ini: Bagan di atas merupakan bagan yang menunjukkan proses manajemen logistik dari pengadaan barang sampai pada penyimpanan barang. Dari bagan tersebut akan terlihat jelas bahwa setelah proses penerimaan barang maka dilakukan kegiatan penyimpanan/penggudangan/ pergudangan barang-barang/ logistik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENYIMPANAN LOGISTIK
1. Tindak lanjut setelah penerimaan barang oleh penyimpan barang adalah melakukan
kegiatan penyimpanan/penggudangan, jelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpanan/
penggudangan?
Perhatikan
skema/ bagan berikut ini:
Bagan di atas merupakan bagan yang menunjukkan proses manajemen logistik dari
pengadaan barang sampai pada penyimpanan barang. Dari bagan tersebut akan terlihat jelas
bahwa setelah proses penerimaan barang maka dilakukan kegiatan penyimpanan/penggudangan/
pergudangan barang-barang/ logistik yang telah diterima. Untuk lebih memhami lebih jauh
mengenai proses penyimpanan logistik, maka alangkah lebih baik jika kita mengetahui dan
memahami terlebih dahulu mengenai definisi dari penyimpanan, penggudangan, maupun
pergudangan itu sendiri. Ada banyak definisi dan pengertian dari berbagai ahli dan literatur
terkait penyimpanan, penggudangan, dan pergudangan. Berikut adalah beberapa definisi terkait
istilah-istilah tersebut:
a. Penyimpanan
Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 penyimpanan merupakan kegiatan
melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan barang dan
pengeluaran dari tempat penyimpanan. Sedangakan menurut Subagya (1988:68) penyimpanan
juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan,
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Penyimpanan
juga dapat diartikan kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan penyelenggaraaan dan
pengaturan barang-barang persediaan di dalam ruang penyimpanan.Penyimpanan barang daerah
dilaksanakan dalam rangka pengawasan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di
dalam gudang/ruang penyimpanan sehingga dalam pengurusan barang persediaan agar setiap
waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Adapun kegiatan dari penyimpanan,
antara lain:
a. menerima, menyimpan, mengatur dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang
penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dg rencana secara tertib, rapi dan aman;
b. menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pergudangan atas semua barang yg ada dalam
gudang;
c. melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap barang persediaan yg ada di
dalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan;
d. Membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yg ada di gudang.
Menurut Subagyo (1988:68), penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang
telah ditetapkan dalam fungsi–fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat–tepatnya dan
dengan biaya serendah mungkin.
b. Pergudangan
Pergudangan (kk) adalah kegiatan menyimpan barang dalam gudang.Sedangkan menurut
Sukadarto (2001:19), Pergudangan adalah kegiatan–kegiatan penampungan, penyimpanan,
pengamanan dan pendistribusian/penyaluran barang–barang yang menjadi kebutuhan bagi setiap
organisasi.
c. Penggudangan
Menurut Lucas dan Rumsari (2004:81) Penggudangan merupakan serangkaian kegiatan
pengurusan dalam penyimpanan logistik mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan,
pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran dan
pendistribusian samapai dengan kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan gudang (pembuatan
laporan – laporan) dengan tujuan mendukung kontinuitas kerja unit kerja, sekaligus mendukung
efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan.
Dari pengertian penggudangan ini dapat digaris bwahi bahwa kegiatan penggudangan tidak
sekedar kegiatan memasukkan barang dalam ruang penyimpanan (gudang), tetapi lebih dari itu,
dalam kegiatan penggudangan penting dilakukan perencanaan, pengorganisasian, serta
pengendalian logistic baik secara teknis maupun administrative sehingga kegiatan tersebut dapat
menjamin dan menjaga kelangsungan dan kesinambungan setiap aktivitas dalam setiap unit kerja
di dalam suatu organisasi.
Dalam setiap kegiatan pasti ada masalah-maslah yang dihadapi. Hal tersebut juga sama
halnya dengan penyimpanan logistik yang memilki berbagai permasalahan. Berikut ini adalah
beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyimpanan logistik:
Penanganan administrasi fisik: jumlah jenis klasifikasi, karakteristik dari barang
Unsur pertanggung jawaban barang: Kekayaan negara dan instansi yang memiliki nilai yang besar
Pengadministrasian harus diikuti perkembangan agar menunjang fugnsi perencanaan dan
penentuan kebutuhan: terutama bahan dan suku cadang
Pembiayaan yang khusus
Modal yang ditanam: gudang, jalan, dermaga, pemasangan instalasi, drek dan crane, pendingin,
pemanas, peralatan pengendali.
Biaya operasional: administrasi dan overhead, untuk biaya-biaya pengawetan, penerangan,
9. Dalam kegiatan inventarisasi dilakukan klasifikasi dan kodefikasi. . Jelaskan pengertian
dan tujuan klasifikasi dan kodefikasi!
Pada dasarnya dalam pencatatan barang/ logistik diperlukan ketelitian dan ketertiban
dalam pencatatan. oleh karena itu dalam rangka membantu memudahkan pencatatan barang dan
pengelompokan barang sesuai dengan jenis dan spesifikasinya diperlukan suatu metode atau cara
tertentu. Cara tersebut dikenal dengan istilah klasifikasi dan kodefikasi.
Klasifikasi (Penggolongan Barang Menurut Jenisnya)
Klasifikasi adalah pengelompokan barang sesuai dengan jenisnya. Penggolongan barang
tersebut biasanya dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
1. Barang habis pakai
2. Barang tahan lama
Pengklasifikasian barang di atas masih terlalu luas, jika dipersempit lagi barang-barang
tersebut bisa dikelompokkan menjadi:
1. Raw materials (bahan-bahan baku)
2. Fabricating material part (barang-barang yang masuk dalam proses produksi)
3. Operating supplies (barang-barang yang membantu proses produksi)
4. Instalation (alat-alat utama produksi)
5. Accesory equipment (alat pembantu utama instalasi)
Pada dasarnya penggolongan atas barang – barang dalam organisasi bergantung pada jenis
dan kegiatan operasional organisasi. Setiap instansi (organisasi) memiliki kebebasan melakukan
pengelompokan atas barang–barang yang dimilikinya, tetapi tetap berpedoman pada orientasi
guna mempermudah dalam pengenalan, pengawasan, keselamatan dan keamanan logistik.
Kodefikasi
Adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventarisasi milik pemerintah
daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
Nomor kode lokasi
Nomor kode lokasi menggambarkan /menjelaskan status kepemilikan barang. Apakah barang
tersebut milik Provinsi, Kabupaten/Kota, Bidang, SKPD maupun Unit Kerja serta tahun
pembelian barang. Nomor kode lokasi biasanya terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan
daerah. Angka-angka tersebut atau digit nomor kode lokasi ditulis secara berurutan dalam satu
garis datar. Aturan penulisan nomor kode lokasi adalah sebagai berikut:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kode Sub Unit
Kode Unit Bidang
Kode Kab/Kota
Kode komponen pemilik barang
Nomor Kode
Barang
Nomor kode barang diklasifikasikan ke dalam 6 golongan, yaitu :
Tanah (01)
Mesin dan peralatan (02)
Gedung dan bangunan (03)
Jalan, irigasi, dan jaringan (04)
Aset tetap lainnya (05)
Konstruksi dalam pengerjaan (06)
Cara penulisan kode barang adalah sebagai berikut:
Kode provinsi
Kode Bidang
Kode Tahun Pembelian
Tujuan dan manfaat kodefikasi dan klasifikasi pada dasarnya adalah untuk
mempermudah penataan administrasi serta pengawasan dan pengenalan terhadap barang
inventarisasi yang berada di instansi pemerintah.
10. Jelaskan pengertian SIMBADA. Jelaskan pula tujuan dan manfaat penerapan
SIMBADA!
Kemajuan teknologi informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan
pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan disebarkan di seluruh lapisan
masyarakat. Kemajuan teknologi informasi bukan hanya di bidang perdagangan saja melainkan
di berbagai bidang, misalnya, bidang pendidikan, keamanan sosial dan pemerintahan. Teknologi
informasi dipergunakan di pemerintahan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang
menguntungkan daripada cara tradisional. Kemajuan teknologi ini juga merambah kepada
fungsi-fungsi manajemen logistik.
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang cepat dan akurat,
pemerintahan daerah menerapkan aplikasi inventarisasi melalui Sistem Informasi Managemen
Barang Daerah (SIMBADA) (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah). SIMBADA adalah software yang
diperuntukkan untuk pemerintahan baik Pemda, BUMN maupun Departemen.
Dalam rangka menjunjung asas kepastian hukum SIMBADA memiliki beberapa
peraturan dan dasar hukum terkait pelaksanaan SIMBADA. Saat ini terdapat beberapa peraturan
yang dijadikan dasar pengelolaan barang daerah yaitu:
1. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Mendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
3. Keputusan Mendagri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang
Piutang Daerah yang baru dibentuk;
4. Keputusan Mendagri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang
Daerah
5. Keputusan Mendagri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode
Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Mendagri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Secara umum SIMBADA hanya ditujukan untuk digunakan pemerintah daerah tingkat
kota dan kabupaten, namun tidak menutup kemungkinan untuk digunakan pada perusahaan
tingkat menengah atas. Hal ini dikarenakan funsi SIMBADA yang sangat baik dan efisien.
Adapun fungsi-fungsi tersebut, antara lain:
1. Memberi kemudahan untuk meningkatkan kinerja dan informasi secara cepat mengenai data
inventarisasi barang dan aset pemerintahan termasuk sampai dengan nilai penyusutan
2. Dengan SIMBADA, maka Pemda akan dapat memenuhi fungsi – fungsi
a. Pemda mempunyai informasi yang akurat mengenai barang dan aset daerah
b. Penyelenggaraan proses penganggaran kebutuhan akan barang yang terkoordinasi sesuai dengan
fungsi dan kebutuhan
c. Ada standarisasi kode barang sesuai dinas/instansi
d. Proses pemeliharaan barang yang teratur dan tertata guna sehingga berimbas pada efisiensi dan
efektivitas biaya
e. Pemanfaatan setiap jenis barang atau aset sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.
Selain fungsi-fungsi tersebut SIMBADA juga memiliki beberapa tujuan. Secara umum
tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang/asset daerah secara umum.
2. Meningkatkan mutu perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan
maupun distribusi barang daerah.
3. Meningkatkan pengawasan atas penggunaan barang daerah.
4. Mengetahui dengan pasti, cepat dan akurat informasi mengenai barang daerah baik nilai nominal
barang, umur, kondisi maupun lokasinya.
Sedangkan manfaat atau target dari penyusunan aplikasi SIMBADA adalah sebagai
berikut:
1. Ketaatan kepada peraturan pengelolaan barang daerah/barang milik negarayang berlaku.
2. Kemudahan pengaksesan informasi mengenai barang daerah.
3. Kecepatan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pelaporan.
4. Keakuratan penghitungan nilai-nilai dalam semua dokumen/laporan yang dihasilkan.
Dalam pelaksanaan SIMBADA juga sangat diperhatikan mengenai azas-azas pengelolaan
barang milik daerah. Setidaknya ada 6 Azas. Azas-azas tersebut antara lain:
1. Azas fungsional
Azas ini mengutamakan bahwa SIMBADA haruslah sesuai dengan fungsi yang semestinya yaitu
meningkatkan efektif dan efisiensi organisasi.
2. Azas kepastian hukum
Di atas telah dijelaskan mengenai dasar-dasar hukum pelaksanaan SIMBADA. Oleh karena itu
SIMBADA dalam pelaksanaannya harus taat pada aturan hukum atau undang-undang yang
berlaku.
3. Azas transparansi
Transparansi merupakan keterbukaan terhadap berbagai pihak. Dengan adanya SIMBADA
diharpkan tercipta pemerintahan yang lebih dipercaya masyarakat, karen pemerintah melaporkan
segala bentuk kegiatannya kepada masyarakat.
4. Azas efisiensi
Efisien yaitu suatu keadaan dimana kegiatan itu tepat waktu, tempat, dan situasinya.
5. Azas akuntabilitas
6. Azas kepastian nilai
DAFTAR PUSTAKA
Apple, James M. 1990. Tataletak Pabrik dan Pemindahan Bahan. Bandung: ITBBencoolen, Raffles. 2011. Makalah Manajemen Logistik. Diperoleh dari
http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/ pada 21 Mei 2013Dwiantara, Lukas., Sumarto, Rumsari. 2005. Manajemen logistik. Jakarta: Grasindo
Gaspersz, Vincent. 2004. Production Planning and Inventory Control. Jakarta: Gramedia Pustaka UtamaGopalakrishnan, P. 1979. Materials Management. New Delhi: Prentice Hall of India Private LimetedLogistik Indonesia. 2010. Pergudangan. Diperoleh dari http://logistikindonesia.blogspot.com pada 18
Juli 2013Mustopa, Oban. 2012. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. Diperoleh dari
http://barangdaerah.blogspot.com/ pada 21 Mei 2013Presiden Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.Oktarina, Niena. 2012. Latihan Soal Manajemen Pergudanagn. Diperoleh dari
http://nienaoktarina.blogspot.com/ pada 21 Mei 2013