Upaya Penyiapan e-Leadership dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan e-Government A. A. Sri Astiti Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia E-Mail [email protected]A. LATAR BELAKANG Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain: pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government. Berdasarkan buku kerangka konseptual SISFONAS 1 , keberhasilan penerapan e- Government diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana yang dibutuhkan yaitu sarana yang berbentuk infrastruktur sistem informasi, baik yang bersifat non teknis maupun teknis. Infrastruktur yang bersifat non teknis meliputi kepemimpinan, sumber daya manusia, dan regulasi. Sedangkan infrastruktur yang bersifat teknis meliputi infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi, dan infrastruktur aplikasi. Apabila mengacu pada Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 2 , keberhasilan penerapan e- Government dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu: e-Leadership, infrastruktur jaringan informasi, pengelolaan informasi, lingkungan bisnis, masyarakat dan sumber daya manusia. Dari berbagai aspek tersebut, salah satu aspek penting yang berperan terhadap keberhasilan penerapan e-Government adalah aspek kepemimpinan (e-
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain: pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Upaya Penyiapan e-Leadership dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan e-Government
A. A. Sri Astiti
Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur
Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara
i. Topics in Leadership Studies: Supervisory Leadership
j. Leadership and Personal Development
k. Internship in Leadership Studies
2) Kelompok matakuliah pilihan (Major Electives)
a. Introduction to Business
b. Management Principles
c. Management Information Systems
d. Modern Social Problems
e. Organizational Theory and Anaylsis
f. Topics in Leadership Studies: Ethical Leadership
g. Conflict Management Through Communication
h. Human Resource Management
i. Readings in Leadership Studies
3) Kelompok matakuliah pendukung (Cognate Requirements)
a. Financial Accounting
b. Elements of Statistics
c. Ethical Issues in the Professions and Business
d. Organizational Behavior and Development
e. Business Communications
f. Communications in Human Org.
Upaya dan tantangan LAN dalam Penyiapan e-Leadership melalui jalur diklat
aparatur
Upaya pemerintah dalam menyiapkan pemimpin yang berwawasan TIK (e-
Leadership) dan dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan e-Government
dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon pimpinan
instansi pemerintah pusat dan daerah. Lembaga Administrasi Negara selaku instansi
pembina pendidikan dan pelatihan PNS, senantiasa melakukan penyempurnaan
berbagai produk kebijakan pendidikan dan pelatihan yang telah dikeluarkan sebagai
tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS.
Wujud pembinaan yang dilakukan di bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan
pedoman diklat, bimbingan dalam pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam
penyelenggaraan diklat, standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara,
pengembangan sistem informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan
penyelenggaraan Diklat, pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan
di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.
Berbagai diklat kepemimpinan telah memasukan materi-materi kepemimpinan untuk
menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Berikut merupakan salah saru contoh kurikulum atau materi-materi yang diberikan
dalam diklat kepemimpinan tingkat III, meliputi:
1) Kajian Sikap dan Perilaku
Kepemimpinan Dalam Organisasi
2) Kajian Manajemen Publik
Analisis Kebijakan Publik
Membangun Kepemerintahan yang Baik
Kepemimpinan Dalam Keragaman Budaya
Negosiasi, Kolaborasi dan jejaring Kerja
Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima
Teknik-teknik Analisis Manajemen
Pemberdayaan SDM
3) Kajian Pembangunan
Teori dan Indikator Pembangunan
Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional
Sistem Pengelolaan Pembangunan
Implementasi Kepemerintahan yang baik.
4) Aktualisasi
Disamping itu, dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah
menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dalam
Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Peningkatan
kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan individu, yang dalam
11
pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi dan berorientasi jangka
panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup multistakeholder, bersifat demand
driven yaitu berorientasi pada kebutuhan masing-masing daerah, dan mengacu pada
kebijakan nasional. Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah
Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi
kurikulum serta materi diklat tersebut, Lembaga Administrasi Negara bersama dengan
Departemen Dalam Negeri melalui program program peningkatan kapasitas
berkelanjutan (SCBDP) telah mengembangkan sejumlah modul diklat yang didasarkan
kepada prinsip competency based training. Salah satu modul yang telah disusun adalah
modul untuk peningkatan kapasitas di bidang TIK yaitu modul/pedoman Umum Diklat
Teknis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun materi-materi yang diberikan pada
Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain 10:
1. Sistem Informasi Berbasis Web (Internet);
2. Keamanan Internet;
3. Kebijakan Pemerintah Tentang e-Government;
4. Praktek Penggunaan Internet.
Dari berbagai kurikulum diklat e-Leadership diatas dan untuk mendukung
keberhasilan penyiapan e-Leadership di lingkungan pemerintahan, maka diperlukan
kurikulum yang mengakomodir materi-materi peningkatan wawasan TIK. Namun,
kenyataannya pelaksanaan diklat teknis TIK belum terprogramkan pada
penyelenggaraan diklat SPIMNAS bidang kepimpinan maupun diklat SPIMNAS bidang
Teknik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan. Hal ini merupakan tantangan bagi
LAN untuk tetap terus melakukan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum
diklat, antara lain dengan memasukkan materi-materi berwawasan TIK dalam
kurikulum diklat kepemimpinan dan diklat teknis fungsional.
G. PENUTUP
Kesimpulan
Salah satu aspek penting yang berperan terhadap keberhasilan penerapan e-
Government adalah aspek kepemimpinan (e-Leadership). Diyakini, kepemimpinan yang
efektif dapat memberikan andil besar terhadap keberhasilan pengembangan e-
Government baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Aspek e-leadership
tersebut berkaitan dengan prioritas dan inisiatif para pimpinan instansi pemerintah
dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pada artikel
ini telah dipaparkan tentang apa dan bagaimana menyiapkan e-Leadership. Beberapa
bentuk kurikulum yang ditawarkan dalam mempersiapkan e-Leadership atau SDM yang
berwawasan TIK. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam peningkatan kapasitas e-
Leadership di pemerintahan, antara lain dengan memasukkan materi-materi
berwawasan TIK dalam kurikulum diklat kepemimpinan dan diklat teknis fungsional.
DAFTAR PUSTAKA
1Kementerian Komunikasi dan Informatika.2002. Buku Putih Sistem Informasi Nasional
(SISFONAS). Jakarta.
2Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government. Jakarta.
3Peran, Struktur, dan Tupoksi Government CIO di Lingkungan Pemerintah Daerah, www.mti.ugm.ac.id/~lukito/CommService/PP_GCIO.doc, tanggal akses: 3 Juni 2008.