PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI PADA …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/716/1/skripsi didik..pdf · pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan

i

PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI

PADA PERJANJIAN KREDIT

(Studi kasus KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152)

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh :

DIDIK SUJARMIKO

NIM 21411033

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH (HES)

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2016

ii

iii

iv

v

vi

MOTTO

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah

meneguhkannya”. (An-Nahl: 91)

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai

pertanggung jawabannya.” (Al-Isra`: 34)

Hidup itu harus bersyukur jangan pernah mengeluh biar

bisa menikmati hidup. (Didik Sujarmiko)

vii

PERSEMBAHAN

Buah karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tuaku yang selalu mengasihi dan menyayangiku dengan tulus dan

ikhlas.

2. Bu Maryatin yang selalu menasehati dan membimbing saya agar menjadi

orang yang lebih baik dan selalu jujur.

3. Kakakku tersayang Joko yang selalu memberi bimbingan tingkah laku dan

memberi dukungan baik moril maupun materiil.

4. Adikku tersayang Jodi yang selalu menemani hari hariku dalam menciptakan

hiburan.

5. Keluarga besar Alm. Simbah Sono yang selalu memberi semangat dan

motifasi.

6. Teman-teman progdi HES yang selalu berjuang dalam menyelesaikan studi di

IAIN Salatiga.

7. Temen-temen kontrakan yang selalu mengisi hari-hari tanpa bosan dengan

memberi solusi dan kritik.

8. Teman-teman UKM SSC yang mengajarkan arti kebersamaan, kekompakan,

kekeluargaan dan loyalitas.

viii

KATA PENGANTAR

م سم الله الرّحمن الرّحي ب

Assalamu‟alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan

hidayahnya kepada hamba hambanya. Shalawat serta salam semoga tercurah

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan

kebenaran dan keilmuan.

Alhamdulillah, dengan rasa syukur penulis skripsi dengan judul

”Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus

KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152)” ini telah selesai. Skripsi ini merupakan

salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam pada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Penulis menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak baik spiritual maupun

material, laporan ini tidak akan mungkin akan selesai sesuai yang ditargetkan.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih

kepada pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya skripsi ini.

Adapun pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

adalah:

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.pd. selaku rektor IAIN Salatiga.

2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag., selaku Ketua Dekan Fakultas Syariah IAIN

Salatiga.

ix

3. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi

Syariah IAIN Salatiga.

4. Ibu Heni Satar Nurhaida, SH., M.Si. selaku pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya semata-mata untuk membimbing

dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Dra. Hj. Maryatin M. Pd. sebagai orang yang selalu memberi motivasi dan

membimbing dalam pembuatannya.

6. Ayah Papto Suli tercinta dan tersayang sebagai orang yang bersusah payah

dalam membiayai studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di

IAIN Salatiga.

7. Kakak serta adikku yang selalu menemani dan memberi motivasi.

8. Direktur, karyawan dan nasabah BMT ANDA yang turut berpartisipasi dalam

penelitian ini.

Terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya, penulis hanya bisa

berdo‟a kepada Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah

membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skirpsi ini dapat memberikan manfaat bagi

siapa saja yang membaca terutama bagi civitas akademika IAIN Salatiga.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis

x

ABSTRAK

Sujarmiko, Didik. 2016. Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada

Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer

0152). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Institut Agana Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Heni Satar

Nurhaida, SH., M.Si.

Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi

BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi

pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada

prinsip syariah. Pemberian pendanaan dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman

atau lebih dikenal dengan kredit. Praktek perjanjian kredit sering terjadi

wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi kreditur karena debitur tidak

memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Berdasarkan latar belakang tersebut,

maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut: (1) Apa sajakah penyebab

wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer

0152? (2) Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian

kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152?

Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah

(1) Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata. (2) Jenis

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang mengacu

pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian hukum yaitu

menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan

penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis

harus terjun ke lokasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama bahwa penyebab wanprestasi

yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152 adalah

kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa

jaminan. Namun jaminan debitur hilang berupa satu unit sepeda motor,

selanjutnya debitur tidak melunasi pinjamannya. Kedua bahwa penyelesaian

wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer

0152 adalah Pihak BMT melakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah

itu diputuskan bawa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan

dipublikan di media masa bawa ada kehilangan motor. Masalah tersebut

jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam penyelesaian

wanprestasi dengan cara pendekatan dan kekeluargaan. Setelah itu BMT ANDA

Salatiga memutuskan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam

perjanjian maka pihak BMT ANDA Salatiga memberikan paksaan kepada debitur

dengan kesepakan pihak BMT ANDA Salatiga untuk membayar setengah dari

pinjaman kredit maka kedua pihak sama-sama rugi.

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

LEMBAR BERLOGO ................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iv

HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN TULISAN ................................... v

MOTTO ......................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN .......................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ................................................................................... viii

ABSTRAK ..................................................................................................... x

DAFTAR ISI .................................................................................................. xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ......................................................................................... 1

2. Fokus Penelitian ...................................................................................... 4

3. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 5

4. Kegunaan Penelitian ................................................................................ 5

5. Penegasan Istilah ..................................................................................... 6

6. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 8

7. Metode Penelitian .................................................................................... 11

8. Sistematika Penulisan .............................................................................. 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ....................................................... 20

i. Pengertian Perjanjian ........................................................................ 20

ii. Syarat-syarat Perjanjian .................................................................... 24

iii. Asas-asas Perjanjian ......................................................................... 28

iv. Berakhirnya Perjanjian ..................................................................... 37

2. Tinjauan Umum Tentang Kredit ............................................................. 38

1. Pengertian Kredit ............................................................................. 38

2. Unsur-unsur Kredit .......................................................................... 41

3. Macam-macam Kredit ..................................................................... 43

4. Penyelesaian Kredit ......................................................................... 45

3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .................................................... 46

1. Pengertian Wanprestasi .................................................................... 46

2. Bentuk Wanprestasi ......................................................................... 48

3. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi ................................ 49

xii

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

a. Profil BMT Anda Salatiga ....................................................................... 53

b. Struktur Organisasi KJKS BMT ANDA ................................................. 56

c. Produk-produk Simpanan KJKS BMT ANDA ....................................... 58

d. Sistem Pemasaran di BMT ANDA Salatiga ............................................ 62

e. Kegiatan Manajemen terkait dengan Marketing ...................................... 63

f. Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit di BMT ANDA Salatiga. ............. 66

g. Data Perjanjian Kredit ............................................................................. 69

h. Wanprestasi Yang Terjadi Pada BMT ANDA Salatiga Nomer 0152. .... 75

BAB IV PEMBAHASAN WANPRESTASI

a. Proses Penyelesaian Wanprestasi secara umum yang terjadi pada

Perjanjian Kredit di BMT ANDA Salatiga. .............................................. 79

b. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA Salatiga. 86

c. Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit BMT

ANDA Salatiga Nomer 0152………………………………………….... 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 93

B. Saran ......................................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BMT Anda Salatiga ...................................... 56

Tabel 3.2 Nisbah Bagi Hasil.......................................................................... 59

Tabel 3.3 Data Angsuran Perjanjian Kredit Tahun 2014 .............................. 69

Tabel 3.4 Data Angsuran Perjanjian Kredit Tahun 2015 .............................. 71

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Lembar Konsultasi

Lampiran 3 Nota Pembimbing

Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5 Foto profil BMT ANDA

Lampiran 6 Daftar Nilai SKK

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasca krisis moneter tahun 1998, hingga kini Indonesia dihadapkan

pada kondisi ekonomi yang susah stabil. Bencana alam di berbagai propinsi

semakin menambah beban berat perintah dalam pembangunan. Sedangkan di

pihak masyarakat kecil, keterpurukan juga makin terus mengancam. Akhir-

akhir ini, naiknya minyak mentah dunia telah menjadikan kondisi

perekonomian Indonesia semakin hari semakin kurang jelas. Indeks kurs

rupiah terhadap dollar Amerika senantiasa naik turun, ditambah naiknya

beberapa komponen harga yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti

naiknya BBM, listrik, telepon serta naiknya harga-harga sembako yang

kesemuannya mengakibatkan makin terpuruknya kondisi ekonomi nasional.

Bagi masyarakat kelas bawah (miskin), kondisi ini semakin menambah

kesulitan dalam berusaha dan beraktivitas di lini ekonomi. Diantaranya

kesulitan yang mereka hadapi adalah kekurangan permodalan untuk membeli

bahan dan alat produksi, atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena

terus melambungnya harga. Para pengusaha kecil dan pedagang kecil sangat

membutuhkan pihak lain dalam penyediaan pinjaman lunak untuk menambah

permodalan.

Dalam kondisi yang demikian inilah Baitul maal wattamwil (BMT)

sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan coba untuk

menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT sendiri merupakan

2

salah satu modal lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling

sederhana. Realita di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan BMT yang pesat

ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain ke dunia

perbankan yang lebih formal relatif sulit dilakukan.

BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan

solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan

mengacu pada prinsip syariah. Geraknya yang gesit, dikelola oleh tenaga-

tenaga mudah yang progresif dan inovatif, serta pelayanan yang berorientasi

kepada kepuasan pelanggan membuat BMT cepat populer (Sumiyanto,

2008:34).

Pemberian pendanaan dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau

lebih dikenal dengan kredit. Pengertian sederhana kredit merupakan

penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan

dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan

oleh pemilik dana kepada penguna dana. Artinya pihak yang memberikan

pinjaman percaya kepada pihak yang menerima dana, bahwa dana yang

diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima dana mendapatkan

kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga penerima

diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi

segala kewajibanya dengan baik. Namun didalam perjanjian pinjam-

meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian

sesuai dengan yang telah disepakati bersama (Ismail, 2010: 93).

3

Perjanjian kredit yang diberikan oleh BMT mengandung risiko,

sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus memperhatikan asas-asas dalam

pengkreditan yang sehat. Untuk memperoleh kenyakinan tersebut sebelum

memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,

kemampuan, modal, jaminan, prospek dari usaha debitur. Apabila penilaian

yang dilakukan oleh pihak BMT ini menunjukan hal yang positif, maka BMT

harus memutuskan untuk memberi kredit dan membuat suatu perjanjian kredit

yang ditandatangani kedua belah pihak sehingga terjadilah hubungan hukum

antara kedua bela pihak.

Pada dasarnya apabila pelaksanaan pemberian kredit dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan dengan berakhirnya jangka

waktu kredit yang ditetapkan, pihak debitur melunasi hutang-hutangnya.

Namun tidak jarang terjadi jangka waktu kredit telah habis tetapi debitur tidak

atau belum memenuhi kewajibannya. Dengan adanya hal ini dapat

dikategorikan dengan istilah kredit tidak lancar atau kredit macet.

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya

“wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur

tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya

sebagaimana yang tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur

wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur),

maupun akibat itikad tidak baik buat debitur (Hariyani, 2010: 28).

Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam

terhadap pihak yang meminjamkan ialah adanya pengingkaran janji oleh

4

pihak peminjam yang mana pembayaran kembali dari pinjaman tesebut

beserta bunga yang terhutang oleh pihak kedua atau peminjam tidak

dilakukan sebagaimana mestinya. Disebut wanprestasi jika melakukan hal

yang dilarang dalam perjanjian, karena ada ingkar janji dalam melakukan dan

perbuatan itu dilakukan secara sepihak oleh pihak yang meminjamkan tanpa

ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada peminjam atau ada perjanjian

terlebih dahulu secara tertulis.

Praktek perjanjian kredit sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan

kerugian bagi kreditur karena debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah

disepakati. Seperti yang terjadi pada BMT ANDA ada permasalahan antara

debitur dan kreditur yang dikarenakan kreditur memberi pinjaman kepada

debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan. Namun jaminan debitur

hilang berupa satu unit sepeda motor, selanjutnya debitur tidak melunasi

pinjamannya. Sehingga dengan fakta ini penulis tertarik mengangkatnya

dalam sebuah penelitian yang diberi judul: Penyelesaian wanprestasi yang

terjadi pada perjanjian kredit (Studi Kasus di BMT ANDA Salatiga nomer

0152).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diangkat fokus masalah yang

diantaranya sebagai berikut:

1. Apa sajakah penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit

KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152?

5

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit

KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi dalam mengadakan penelitian ini sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian

kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152.

2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian

kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaaat atau kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

9. Manfaat teoritis

i. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai wanprestasi pada

perjanjian kredit.

j. Meluruskan masalah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian

kredit di KJKS BMT ANDA.

k. Memberikan solusi kepada BMT ANDA mengenai penyelesaian

wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam.

6

10. Manfaat praktis

d. Bagi IAIN Salatiga, untuk memperkaya perbendaharaan

perpustakaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

e. Bagi BMT diharapkan mampu menjalankan penyelesaian

wanprestasi sesuai hukum islam.

f. Bagi kreditor dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan

pinjam-meminjam.

g. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan

pengalaman baru dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat kejelasan mengenai judul penelitian di atas, maka

penulis perlu menjelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penyelesaian adalah jalan

keluar, jalan lepas, pemecahan, penanggulangan, resolusi, solusi.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi

atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Herlien, 2010:

258).

7

3. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1995:1)

4. Kredit

Perkataan “kredit” berasal dari bahasa Latin credo yang berarti

“saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred

yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa Latin do yang artinya “saya

tempatkan”. Pengertian ”kredit” menurut UU 10/1998 tentang

Perbankan, Pasal 1 angka 11, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang

mewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Hariyani, 2010:10).

5. KJKS

Arti KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sebagaimana

disebutkan dalam Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan

koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan,

inventasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Sumiyanto,

2008:39).

6. BMT

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah bank yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya

8

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur‟an dan Hadist

(http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitul-

mal-wattamwil.html: Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam diunduh

pada tanggal 16 November 2015 pukul 19.00).

F. Tinjauan Pustaka

Menurut skripsi Budi Saputra dengan judul “Wanprestasi dalam

Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Kota Yogyakarta” menjelaskan bahwa

kerugian itu diakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, yaitu

penyewa tidak melaksanakan kewajibannya di dalam perjanjian yang

disepakati kedua belah pihak. Hal mana penyewa sama sekali tidak

berprestasi dan terlambat berprestasi. Atas persoalan tersebut, pihak yang

menyewakan meminta pertanggung jawaban dari pihak penyewa atas

kerugian yang dideritanya, namun pihak penyewa yang semestinya memiliki

tanggung jawab penuh terhadap kerugian itu, menolak untuk mengganti

kerugian yang dialami pihak yang menyewakan.

Menurut skripsi Ingrit Valendri dengan judul “Penyelesaian

Wanprestasi dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang” menjelaskan bahwa dalam praktik

perjanjian rawat inap diberbagai Rumah Sakit, khususnya di Rumah Sakit

Umum Daerah Tebing Tinggi, wanprestasi sering dilakukan oleh pasien yaitu

dalam hal tidak dapat melakukan kewajibannya melunasi semua biaya

perawatan selama di Rumah Sakit. Dari informasi yang didapat dari pihak

9

Rumah Sakit, bahwa keadaan pasien tidak mampu dan juga pasien tersebut

memiliki tingkat pendidikan cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari identitas

pasien atau tanda pengenal pasien yang ditinggalkanya di Rumah Sakit

Umum Daerah Tebing Tinggi.

Menurut skripsi Carina Mutiara Pramudyawadani yang berjudul

“Penyelesaian Panprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak

tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta” menjelaskan bahwa

pemberian kredit yang terjadi di Surakarta oleh pihak Mitra Mayapada Usaha

tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi pinjaman

kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari warga

Surakarta yang mengajukan pinjaman atau disebut dengan debitur karena

kelalaian dan atau kesengajaan debitur dan atau adanya sesuatu hal lain yang

sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya terjadi bencana alam, tanah

longsor, kebakaran, gempa bumi maupun banjir yang melanda di Surakarta

menyebabkan warga Surakarta kehilangan sebagaian bahkan seluruh harta

kekayaannya yang mereka miliki, pihak Mitra Mayapada Usaha tidak dapat

begitu mudah memaksa debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan

debitur tidak memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur

tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima

berikut bunganya sesuai dengan perjanjian.

Menurut skripsi Gita Herliana yang berjudul “Penyelesaian

Wanprestai dalam Perjanian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan

CV Citra Sarana Rent Car di kota Pekanbaru” menjelaskan bahwa dalam

10

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang menimbukan hak dan

kewajiaban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak

langsung menuntut agar kesua belah pihak dalam pelaksanaanya terikat pada

apa yang telah disepakati. Secara umum, hambatan yang terjadi dalam

perikatan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa

pada CV Citra Sarana Rent Car secara garis besar adalah wanprestasi oleh

penyewa, seperti keterlambatan dalam pengambilan mobil (objek peneliti)

dimana pihak penyewa dalam mengembaliakan mobil lewat dari jangka yang

telah ditentukan.

Menurut skripsi Harso Wijay yang berjudul “Tinjauan Hukum

mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik dihubungkan dengan

buku III kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan“

menjelaskan bahwa keberadaan internet mengakibatkan semakin maraknya

kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media

komunikasi dan transaksi dalam suatu perdagangan. Jual beli barang dan atau

jasa secara elektronik melalui internet sering juga disebut dengan istilah e-

commerce, jual beli seperti ini menimbulkan dampak tersendiri terhadap

perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai

wanprestasi dalam jual beli secara elektronik karena hal tersebut menyangkut

kepastian hukum dan kenyamanan bertransaksi melalui media elektronik.

Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli

secara elektronik tersebut, mengingat di Indonesia belum ada satupun

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah e-commerce,

11

sedangkan tuntutan harus adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang

di rugikan apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli secara elektronik sangat

mendesak.

Sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul penyelesaian

wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit (Studi kasus KJKS BMT

ANDA Salatiga nomer 0152) menjelaskan bahwa praktek perjanjian kredit

sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi kreditur karena

debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Seperti yang terjadi

pada BMT ANDA ada permasalahan antara debitur dan kreditur yang

dikarenakan kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan syarat

tertentu yaitu berupa jaminan. namun jaminan debitur tersebut hilang berupa

satu unit sepeda motor dan selanjutnya debitur tidak melunasi pinjamannya,

maka terjadilah wanprestasi pada perjanjian tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian

a. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

hukum empiris artinya dengan mendekati masalah yang diteliti

dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan

kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang

berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya

dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat. Dengan

12

maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat

terhadap hukum (Utsman, 2014:2-3).

Penggunaan pendekatan ini, dimaksudkan untuk memahami

gejala hukum di BMT Anda Salatiga yang berhubungan dengan

pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian

kredit, apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian

yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan dengan berbagai

metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa

digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan

dokumen (Moleong, 2011:6).

2. Kehadiran peneliti

Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka semua fakta berupa

kata-kata maupun tulisan dari sumber data manusia yang telah diamati

dan dokumen yang terkait disajikan dan digambarkan apa adanya untuk

selanjutnya ditelaah guna menemukan makna. Oleh karena itu, kehadiran

peneliti sangatlah penting yaitu peneliti bertindak langsung sebagai

instrument dan sebagai pengumpul data hasil observasi yang mendalam

serta terlibat aktif dalam penelitian.

13

3. Lokasi penelitian

Peneliti memilih di lokasi KJKS BMT ANDA JL. Merak 90

Cabean Salatiga karena ada permasalahan unik yang kasusnya hilangnya

jaminan berupa sepeda motor dan mengakibatkan kreditur wanprestasi.

4. Sumber data

Sumber data merupakan salah satu tahapan dalam proses

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

fenomena yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

pemasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangan dalam pembahasanya. Data yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari

objek yang akan diteliti yaitu diperoleh dengan menggunakan

wawancara atau interview kepada kreditur dan debitur. Wawancara

dilakukan secara bebas terpimpin, dimana peneliti mempersiapakan

daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai, akan

tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan

pertanyaan yang lebih luas tetapi sesuai dengan apa yang ada dalam

daftar pertanyaan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari

bahan-bahan pustaka, penelitian-penelitian lain, buku-buku misalnya

14

Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, BMT Menuju

Koperasi Modern dan lain-lain.

5. Prosedur pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk

mengumpulkan keterangan-keterangan dalam sebuah penelitian. Metode

yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode interview/wawancara

Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematik

dan berlandaskan pada tujuan pendidikan Sutrisno Hadi (1987: 206).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara

mendalam, dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai seputar

penelitian yang lengkap dan mendalam. Metode ini peneliti

mengadakan wawancara langsung dengan pegawai BMT dan

kreditur, untuk mendapatkan data tentang penyelesaian wanprestasi

yang terjadi pada Perjanjian Kredit.

b. Metode observasi

Metode observasi adalah metode yang biasa diartikan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki (Moleong, 2001:180). Metode ini

digunakan untuk mengetahui prosesi penyelesaian wanprestasi yang

timbul pada perjanjian kredit di KJKS BMT ANDA Cabean

15

Salatiga. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat

nonpartisipan.

c. Metode dokumentasi

Dokumen merupakam cacatan atau peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010: 240). Metode ini

digunakan untuk mengetahui keadaan geografis, keadaan KJKS

BMT ANDA Cabean Salatiga.

6. Analisis data

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalis secara

deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif

dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan

pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan penelitian.

a. Analisis kualitatif, yaitu penyorotan masalah serta usaha

pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak

didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke

dalam unsur–unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu

generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya (Soerjono, 1986:

32).

b. Analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu

menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik

kesimpulan.

16

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan

menggunakan kriteria kreadibilitas. Hal inidimaksudkan untuk

membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan

kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (

2000:175-178) dalam pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan

dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan,

triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, analisis kasus

negative, kecukupan refesional, pengecekan anggota, uraian rinci dan

auditing. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan

keabsahan data sebahai berikut:

a. Ketekunan pengamatan

Bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara

rinci.

b. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu.

17

8. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai

berikut:

a. Tahap pra lapangan

1) Mengajukan judul penelitian

2) Menyusun proposal penelitian

3) Konsultasi penelitian kepada pembimbing

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi:

1) Persiapan diri untuk memasuki lapangan penelitian.

2) Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus

penelitian.

3) Pencatatan data yang telah dikumpulkan.

c. Tahap analisis data, meliputi kegiatan:

1) Coding, organisir data, katagori.

2) Penemuan hal-hal yang penting dari data penelitian.

3) Pengecekan keabsahan data.

d. Tahap penulisan laporan penelitian

1) Penulisan hasil penelitian.

2) Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing.

3) Perbaikan hasil konsultasi.

4) Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.

5) Ujian munaqosah skripsi.

18

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hasil laporan penelitian ini adalah

sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi

pokok penelitian yang terdiri atas; latar belakang masalah, fokus penelitian,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, meliputi tinjauan umum tentang perjanjian

yaitu pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian,

batalnya perjanjian. diuraikan juga tentang tinjauan umum tentang kredit

yaitu pengertian kredit, unsur-unsur kredit, macam-macam kredit,

penyelesaian kredit macet. dan tinjauan umum tentang wanprestasi yaitu

pengertian wanprestasi, bentuk wanprestasi, akibat hukum yang timbul dari

wanprestasi.

Bab III Paparan Data dan Temuan Penelitian yaitu mendiskripsikan

tentang profil BMT ANDA Salatiga, struktur organisasi KJKS BMT ANDA,

produk-produk simpanan KJKS BMT ANDA, sistem pemasaran di bmt anda

salatiga, kegiatan manajemen terkait dengan marketing, prosedur pengajuan

pinjaman kredit di BMT ANDA Salatiga, data perjanjian kredit, wanprestasi

yang terjadi pada BMT ANDA Salatiga nomer 0152.

Bab IV Pembahasan yaitu membahas tentang proses penyelesaian

wanprestasi secara umum yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA

Salatiga, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA

19

Salatiga, penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit BMT

ANDA Salatiga Nomer 0152.

Bab V adalah penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran

mengenai persoalan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

Kemudian pada bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.

20

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian sudah sangat popular dikalangan masyarakat

yang merupakan hal yang senantiasa ditemui dalam lalulintas hubungan

hukum. Terhadap pengertian perjanjian, sampai saat ini belum diperoleh

satu kesatuan pendapat di antara para sarjana atau ahli hukum. Hal ini

disebabkan karena luasnya aspek yang terkandung di dalam perjanjian itu

sendiri.

a. Pengertian perjanjian dalam hukum perdata.

Gambaran untuk mengetahui dan memahami pengertian

perjanjian, di dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan

bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pengertian diatas tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan

perjanjian dengan perikatan sangatlah erat karena dari setiap

perjanjian yang diadakan memberikan suatu perikatan hukum di

antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut

sehingga dapat dilihat bahwa perjanjian adalah sumber terpenting

yang melahirkan perikatan dan adanya suatu perjanjian antara kedua

belah pihak, maka akan mengakibatkan terjadi perikatan antara kedua

belah pihak tersebut.

21

Uraian di atas dapat dinyatakan bahwa dalam suatu perjanjian

terdapat adanya para pihak, adanya prestasi yang akan dicapai,

adanya kesepakatan para pihak. Di samping itu, juga adanya

kecakapan, kejujuran serta kepercayaan masing-masing yang

mengikatkan diri dalam perjanjian. Mengenai perikatan ini diatur

dalam Buku III Pasal 1233 KUH Perdata. Suatu perikatan dapat

timbul, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang

berbunyi tiap-tiap perikatan melahirkan baik karena persetujuan

maupun baik karena undang-undang.

Perikatan yang timbul karena perjanjian suatu hal yang

dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu,

sedangkan yang timbul karena undang-undang merupakan hal yang di

luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

b. Pengertian perjanjian menurut hukum Islam.

Menurut hukum Islam ada dua istilah dalam Al Qur‟an yang

berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-„aqdu (akad) dan al-„ahdu

(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.

Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada

yang lainnya hingga keduanya bersambungan dan menjadi seperti

seutas tali yang satu. Para ahli hukum Islam memberikan definisi

akad sebagai pertalian antara Ijab dan Kobul yang dibenarkan oleh

22

syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Gemala,

2006: 45).

Akad (al-„aqdu) sebagaimana dijelaskan dalam A-Qur‟an (QS.

5:1):

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388].

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”(Al Maa-

idah: 1).

Janji (Al-„ahdu) sebagaimana dijelaskan dalam A-Qur‟an :

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang

dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran 76).

Selain itu ada beberapa pendapat dari sarjana atau ahli

hukum,menurut Abdul Kadir Muhammad (1993: 225) berpendapat bahwa

perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan

harta kekayaan.

23

Sementara itu Subekti (1995: 1) mengemukakan pula bahwa

pengertian perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut hukum islam perjanjian

berasal dari kata aqad yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”

(Mahmud, 1973:274).

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “Suatu hubungan

hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek

hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para

pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum

yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban

melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah

disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum” (Handri,

2009: 42).

Menurut Abdul Aziz Muhammad (2010: 15) kata aqad dalam

istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian

makna aqad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara

dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah

menguatkan niat berjanji untuk melaksanakanya isi sumpah atau

meninggalkannya. Demikan juga dengan janji halnya dengan janji sebagai

perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan

menguatkanya.

24

Perspektif hukum Islam menurut Suhrawardi K. Lubis (1994: 1)

mengemukakan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan

kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau

beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Pengertian perjanjian tersebut tersirat pula bahwa hubungan yang

terjadi antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang

artinya hukum itu sendirilah yang meletakkan hak pada suatu pihak dan

kewajiban pada pihak lainnya. Jika terjadi salah satu pihak tidak

melaksanakan kewajibannya maka hukum dapat memaksakan supaya

kewajiban-kewajiban itu dipenuhi disebut juga dengan ingkar janji.

Peristiwa saling ingkar janji timbullah suatu perikatan hukum

diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun terhadap

pengertian perikatan ini, Subekti (1995: 14) mengatakan bahwa perikatan

adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak

yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

2. Syarat-syarat perjanjian.

a. Syarat-syarat perjanjian menurut hukum perdata.

Sahnya perjanjian berarti bagaimana terjadinya perjanjian itu

menurut hukum yang berlaku, perjanjian yang sah artinya perjanjian

yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku (Hilman, 1992: 99).

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah

25

diakui dan diberi akibat hukum (legally concluded contract). Menurut

pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian:

1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat

perjanjian (konsensus).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata

pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikendaki oleh

pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam

perundingan.

2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity).

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan

perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah

mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21

tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KUH Perdata, dikatakan

tidak cakap membuat perjanjian ialah:

a) Orang yang belum dewasa.

b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

c) Wanita bersuami.

3) Ada suatu hal tertentu (objek).

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek

perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus

tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan

mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk

26

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika

pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau predtasi itu kabur,

tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka

perjanjian itu batal (nietig, void).

4) Ada suatu sebab yang halal (causa).

Kata causa berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab

adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang

mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud

dengan cuasa yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdata itu

bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang

mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam

arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang

akan dicapai oleh pihak-pihak.

Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHPerdata disebut

syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi

subjek perjanjian. Jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian dapat

dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada

hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun

diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (pasal

1454 KUHPerdata).

Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPerdata disebut

syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek

perjanjian. Jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal.

27

Kebatalan itu dapat diketahui pabila perjanjian tidak mencapai

tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan

perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif

(Abdulkadir, 1993:228-233)

b. Syarat-syarat perjanjian dalam Islam.

Syarat-syarat hukum perjanjian dalam Islam adalah sebagai

berikut (Pasaribu, 1994: 2-3):

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para

pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan hukum atau

perbuatan yang melawan huk syariah, sebab perjanjian yang

bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah,

dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing

pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut,

atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan

perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syariah), maka

perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak

haruslah didasakan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu

masing-masing kedua belah pihak ridha/ rela aka nisi perjanjian

28

tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak

bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak

yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian

yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak

didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian.

3) Harus jelas dan gamblang.

Maksunya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus

terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak

tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-

masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan

diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interprestasi yang sama

tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun

akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

3. Asas-asas perjanjian.

a. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian (akad) dalam hukum Islam

adalah sebagai berikut (Pasaribu, 1994: 8-15):

1) Asas ibahah (Mabda‟ al-Ibahah)

29

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang

muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium

“pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada

dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas

yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk

tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk

ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam

dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru

ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, bentuk-

bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi

SAW itu disebut bid‟ah tidak sah hukumnya.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku

asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan

sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila

dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka

hal ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat

dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai tindakan

tersebut.

2) Asas kebebasan berakad (Mabda‟ Hurriyah at-Ta‟aqud)

Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu

prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat

membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama

yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan

30

memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu

sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta

sesama jalan batil. Namun demikian, dilingkungan madzhab-

madzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai

luas sempitnya kebebasan tersebut. Nash-nash al-Qur‟an dan

sunnah Nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum Islam

menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan

berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi

lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas

ibahah dalam muamalat.

3) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya

suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara

para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu

bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya

menyimpulkan asas konsensualisme dalam firman Allah yang

berbunyi:

31

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta

sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta sesama

itu dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan

timbal balik (kata sepakat) diantara kamu “ (an-Nisa‟: 29).

Kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pertukaran

secara timbal balik itu diperbolehkan dan sah selama didasarkan

atas kesepekatan antara kedua belah pihak.

4) Asas keseimbangan (Mabda‟ at-Tawazun fi al-Mu‟awadhah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan

antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian

Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik

keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima

maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas

keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan

apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang

mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Asas

keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan

terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur

yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara

kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase

tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian

negatif.

5) Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang

dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

32

bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat)

atau keadaan memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam

pelaksanaan akan terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat

diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi

pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka

kewajibannya dapat diubah dan disesuaikannya kepada batas yang

masuk akal.

6) Asas amanah

Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak

haruslah beri‟tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya

dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi

ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak

sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui

suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang

tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi

mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh

karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang

menguasainya. Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis,

misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja.

Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut.

Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak

transaksi akan diterapkan oleh suatu metode pengobatan dan

penenangan penyakitnya, sang pasien sangat bergantung kepada

33

informasi dokter untuk mengambil keputusan menjalani metode

tersebut. Begitu juga terdapat barang-barang canggih, tetapi juga

menimbulkan resiko berbahaya bila salah dalam penggunaannya.

Dalam hal ini, yang bertransaksi dengan obyek barang tersebut

sangat bergantung kepada informasi produsen yang menawarkan

barang tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum

perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang

menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada

pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang

disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung

kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil

keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara

ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian

informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan

pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak

benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad

murabahah, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah.

Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak saja hanya

dibatasi pada akad seperti murabahah, tetapi juga meluas kedalam

akad takaful (asuransi) bahkan juga banyak akad yang

34

pengetahuan mengenai obyeknya hanya dikuasai oleh salah satu

pihak saja.

7) Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh

semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung

merupakan perintah al-Qur‟an yang menegaskan (QS. 5:8):

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk

Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(al-Maidah: 8).

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat

oleh para pihak. Sering kali zaman modern akad ditutup oleh satu

pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk

melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena

klausul akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak

mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian

35

kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong

kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu

asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh

pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

b. Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu

(Handri,2009: 43-46):

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas

yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan

perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi

perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan

“siapa” perjanjian diadakan.

2) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa

untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah

pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukan bahwa setiap

orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang

dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

36

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi

dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur

mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan

melunasi utang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga

mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad

baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang

kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad

baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

4) Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain,

menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu

dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi

prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka

perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

5) Asas kebiasaan

Asas kebiasaan ini harus diperhatikan dalam pelaksanaan

perjanjian. Selain dari undang-undang, kebiasaan juga

menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan pasal 1339 KUH Perdata Pasal maka setiap perjanjian

dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-

37

undang dan kebiasaan. Selain ini, pasal 1347 KUH perdata diatur

mengenai kebiasaannya yang selamanya dianggap diperjanjikan.

4. Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu

berakhir. Perjanjian dapat berakhir karena (Handri Raharjo, 2009: 95):

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan

yang berlaku untuk waktu tertentu.

b. Ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas berlakunya suatu

perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat 3 KUH perdata

disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk

selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta

warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat 4 dibatasi hanya

dalam waktu lima tahun.

c. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa perjanjian

akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah

satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.

d. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging). Opzegging dapat

dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Opzegging

hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara,

misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa-menyewa.

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.

f. Tujuan perjanjian telah dicapai.

g. Berdasarkan kesepakatan para pihak (herroeping).

38

Berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUH

Perdata. Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara

hapusnya perjanjian yaitu:

a. Pembayaran

b. Penawaran tunai disertai dengan penitipan

c. Pembaharuan hutang

d. Perjumlahan hutang

e. Percapuran hutang

f. Pembebasan hutang

g. Musnahnya hutang yang terhutang

h. Kebatalan/ pembatalan

i. Berlakunya syarat batal

j. Kadaluarsa atau lewat waktu

Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari

hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian

tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para

pihak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing.

39

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti

kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah

kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit

(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang

akan sanggup memenui segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang

telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas Suyatno,

1995: 12).

a. Pengertian kredit menurut hukum perdata.

Pengertian kredit menurut Undang-undang nomer 10

tahun1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, adalah “penyediaan

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjaman antara bank dan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

(Hariyani, 2010: 9).

Kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah

satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran

pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah

tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

40

b. Pengertian kredit merurut hukum Islam.

Istilah kredit juga berasal dari bahasa lain “Creditum” yang

berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktek sehari-hari

pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi yaitu, kredit

adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau

mengadakan suatu pinjaman dengan jangka waktu yang disepakat

(Teguh, 1989: 9).

Buku III KUH Perdata Pasal 1338 yang memberikan hak kepada

para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan

siapa saja, selama mereka memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak

ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatasan dalam

pembebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa

suatu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan

Undang-undang.

Agar kegiatan perkreditan dapat terlaksana dengan baik, maka ada

beberapa prinsip yang perlu dipenuhi sebelum kredit disalurkan. Adapun

prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah “5 C”, yaitu:

a. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang

akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin

dari si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun

yang bersifat pribadi misalnya cara atau gaya hidup yang dianutnya,

41

keadaan keluarga dan hoby. Tertulis diatas mengenai salah satu

ukuran kemauan membayar.

b. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang

bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis

juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang

ketentuan- ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya

dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlibat

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat

laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan

pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan

ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja

modal yang ada sekarang ini.

d. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang

bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya,

sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan

akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

42

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi

dan politik sekarang dan di masa akan datang sesuai dengan sektor

masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar

memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut

bermasalah relatif kecil.

2. Unsur-unsur kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata

lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi

satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan

unsure-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu

fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu kenyakinan bagi si pemberi

kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, jasa)

bener-bener diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka

waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama

yang melandasi mengapa suatu kredit dikucurkan harus dilakukan

penelitian dan penyidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi

nasabah, baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan

43

penyidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu,

untuk menilai kesunggunhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung

unsure kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima

kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana

masing-masing pihak menandatangi hak dan kewajiban masing-

masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan

ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikuncurkan.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu,

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek

(dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka

panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu

pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang

sesuai kebutuhan.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengambilan kredit akan

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihkan atau macet pemberian

kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin

besar resikonya, demikian sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan

44

bank, baik resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam

atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya,

sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang

diperolehnya.

e. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan

atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal

dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bung juga

membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga

merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil (Kasmir, 2004:

103-105).

3. Macam-macam kredit.

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari

berbagai sudut, yaitu (Suyatno, 1995: 19):

a. Kredit dilihat dari tujuannya

1) Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli

barang-barangdan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.

2) Kredit produktif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk

memperlancarjalannya proses produksi.

45

3) Kredit perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli

barang-baranguntuk dijualnya lagi.

b. Kredit dilihat dari jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan

kreditini juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka

waktu lebihdari 1 tahun.

2) Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3

tahun, kecualiuntuk kredit tanaman musiman.

3) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

c. Kredit dilihat dari jaminannya

1) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini disebut juga dengan istilah kredit blanko. Dalam

duniaperbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak digunakan

sebab di sampingmengundang resiko yang besar bagi bank, juga

tidak sesuai denganketentraman yang ada dalam praktek

Perbankan.

46

2) Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup

menyediakan satubenda tertentu atau surat berharga atau orang

untuk dikaitkan sebagaijaminan.

d. Kredit dilihat dari penggunaannya

1) Kredit eksploitasi

Yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank

kepadaperusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja

perusahaansehingga dapat berjalan lancer.

2) Kredit investasi

Yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan

olehbank kepada perusahaan untuk melakukan investasi

penanaman modal.

4. Penyelesaian Kredit macet.

Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan

antara lain sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit

yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu

termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran

maupun tidak.

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau

seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal

pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang

47

tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi

seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit

berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau

sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau

konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam

perusahaan(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50294244def

ee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet diunduh pada tanggal

26 februari 2016 pukul 23.00).

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Pengertian wanprestasi belum mendapatkan keseragaman, masih

terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi

sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah yang

hendak dipergunakan. Adanya bermacam-macam istilah wanprestasi

menurut beberapa sarjana yang telah mempergunakan istilah wanprestasi

dan member pendapat tentang pengertian wanprestasi tersebut.

a. Pengertian wanprestasi menurut hukum perdata

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang

artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana

seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai

48

mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara

kreditur dan debitur.

Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti

tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam

perjanjian. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak

melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan

kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar

kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat

melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat

diatasi keadaan di luar kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan

segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi

keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat

digolongkan pada cidera janji (Herlien, 2010: 258-259).

Wirjono Prodjodikoro (1981: 17), mengatakan bahwa

wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum

perjanjian, berarti suatuhal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu

perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipaki istilah

pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk

wanprestasi.

Menurut Salim (2003: 98) berpendapat bahwa wanprestasi

adalah tidak mengetahui atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi)

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara

kreditor dan debitur.

49

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak

melaksanakan kewajiban. Wanprestasi ini disebabkan karena (Munir,

2001: 88):

1) Kesengajaan

2) Kelalaian

3) Tanpa kesalahan

b. Pengertian wanprestasi menurut hukum Islam

Dalam perjanjian/akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika

akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum

Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui/mengakomodir

wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa,

berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah

Indonesia (Nasrun, 2000: 120-121).

Bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang

wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, prestasi

merupakan isi perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan

wanprestasi.

50

2. Bentuk wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi

prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama

sekali.

b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapka pemenuhannya,

maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi

yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan

tidak memenuhi prestasi sama sekali (Satrio, 1999: 84)

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur

dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan

perjanjian pihak-pihak tidak menetukan waktu untuk melakukan suatu

prestasi tersebut.

3. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan

wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu (Handri Raharjo,

2009: 81-84):

a. Menuntut pemenuhan perikatan,

51

b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut

bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan,

c. Menuntut ganti rugi,

d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi,

e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan

karena keadaan memaksa (force majour). Keadaan memaksa (force

majour) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang

dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445

KUHPerdata). Menurut Undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi

untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi,

b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,

c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat

dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Terhadap kelalaian atau kealapaan debitur untuk melakukan

sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan

mempunyai akibat-akibat yang tidak enak bagi pihak debitur sebagaimana

berikut ini.

a. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh

kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).

b. Perikatan tetap ada, kreditur masih menuntut kepada debitur

pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di

52

samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat

keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur

akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi

tepat pada waktunya.

c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi (Pasal

1237 ayat (2) KUH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku bagi

perikatan untuk memberikan sesuatu.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi

dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata (Salim, 2011: 180).

Disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang

terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang

melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan

atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian

kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang

dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita

dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun ganti rugi yang dikenalkan dalam pasal KUH Perdata

adalah dipakai istilah biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu

perikatan. Biaya merupakan segala pengeluaran dan perongkosan yang

nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi

merupakan setiap kerugian yang disebabkan karena kerusakan barang

merupakan kepunyaan kreditur yang timbul sebagai akibat kelalaian

53

debitur (Subekti: 1979:49).Sedangkan bunga merupakan kerugian yang

berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh

kreditur.

Abdulkadir (1993: 43) mengatakan bahwa bunga yang harus dibayar

karena lalai ini disebut “moratoir interest”, sebagai hukuman bagi debitur.

Moratoir berasal dari kata “mora” bahasa Latin yang berarti lalai.

Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratorium tersebut semata-mata

digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur

tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian

tersebut.

Penghitungan besarnya ganti kerugian tersebut terhitung bukan pada

saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai

dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan, kecuali jika dalam

keadaan tertentu undang-undang memberikan kemungkinan bahwa

penghitungan bunga tersebut berlaku demi hukum (mulai saat terjadinya

wanprestasi) (Ahmadi, 2012: 16).

54

BAB III

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil BMT Anda Salatiga

1. Sejarah berdirinya KJKS BMT ANDA Salatiga.

BMT ANDA Salatiga merupakan salah satu Jasa Keuangan

Syariah dengan Badan Hukum No. 004/KWK.1132/X/1998. BMT ini

didirikan oleh 29 orang dan 3 orang merupakan pengelola inti BMT

tersebut, dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu membentuk suatu

badan jasa keuangan syari‟ah dengan melakukan kesepakatan dan

perjanjian.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT ANDA lahir

tanggal 20 oktober 1998. Kerja keras selama kurun waktu 14 tahun

membuat BMT ANDA butuh pembenahan dan penyegaran.. Sampai saat

ini sudah memiliki 1 Kantor Pusat dan 6 kantor cabang antara lain; kantor

pusat Jln. Merak No. 90 Cabean Sidomukti Salatiga dengan Bapak Budi

Santoso, SE. MM sebagai ketua pengurus, kantor cabang Jln. Raya

Ampel-Salatiga km 0.5 Ampel, kantor cabang Jln. Prawiro Digdoyo

Pasar Karanggedhe, kantor cabang Jln. Pemuda No.157-A Pojoksari

Ambarawa, kantor cabang Jln. Juwangi Godong km.1 Juwangi, kantor

cabang Jln. Sunggingan-Pasar Boyolali, kantor cabang Jln. Ngablak

Magelang.

BMT ANDA mulai peluncuran progam-program pembiayaan yang

valuable dan bersaing, setting costomer servis yang cepat dan tanggap,

55

pemberian kompensasi yang beragam, renovasi kantor, ekspensi ke

daerah lain serta yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan nominal

pembiayaan yang sesuai dengan jalan meningkatkan kerjasama pada

beberapa stakeholder yang relevan yang selama ini telah terlaksana

namun belum maksimal, diantaranya adalah bank-bank syariah dan

lembaga pembiayaan komersial yang selama ini telah bekerjasama

dengan koperasi-koperasi dan BMT di Salatiga dan sekitarnya.

Dalam kurun waktu 14 tahun Koperasi ANDA berjalan, telah

mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan walaupun belum

spektakuler. Pada akhir tahun 2012 modal berkembang menjadi Rp.

1.571.958.454,29 atau mengalami kenaikan sebesar 23,17% dari tahun

sebelumnya. Peran Koperasi BMT ANDA dalam membantu kesejahteraan

anggota cukup signifikan, hal ini terbukti dengan semakin banyak anggota

yang masuk dalam anggota semakin lama semakin meningkat, serta

pinjaman modal dapat dirasakan oleh anggota secara mudah dan

terjangkau.

2. Visi dan misi KJKS BMT ANDA Salatiga

a. Visi KJKS BMT ANDA

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang maju, professional

dan mensejahterakan anggota.

b. Misi KJKS BMT ANDA

1) Menjalakan operasional koperasi sesuai standar koperasi yang

sehat.

56

2) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang

berkesenambungan.

3) Mengusahakan penumpukan modal anggota dengan sistem

syariah.

4) Memberi pembiayaan modal anggota untuk tujuan produktif.

5) Mengusahakan program pendidikan dan pembinaan agama secara

intenfit kepada anggota.

6) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan lingkungan

kerja.

7) Menciptakan sumber pembiayaan anggota dengan prinsip syariah.

8) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota.

9) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam

lingkungan kerja yang sehat.

3. Tujuan

a. Meningkatkan pogram pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan

usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi melalui sistem syariah

b. Mendorong kegiatan ekonomi syariah dalam usaha mikro, kecil dan

menengah khususnya serta ekonomi Indonesia pada umumnya.

c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam

kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.

57

B. Struktur Organisasi KJKS BMT ANDA.

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan

kerjasama dari orang-orang yang mempunyai tujuan bagi suatu perusahaan agar

dapat berjalan dengan baik, lancar dan efisien. Maka sangatlah diperlukan

struktur organisasi yang jelas dan tegas yang menunjukkan garis kewenangan dan

tanggung jawab terhadap masing-masing bagian.

Tabel 3.1

Struktur Organisasi BMT Anda Salatiga

Rapat Anggota

Pengurus

Dewan Pengawas

Manajer Manajer Akuntansi

Kepala Cabang

Salatiga

Rapat Anggota

Pengurus

Dewan Pengawas

Manajer

Manajer Akuntansi

Kepala Cabang

Salatiga

Kepala Cabang

Ampel

Kepala Cabang

Karanggede

Staf Marketing

Staf Marketing

Staf Marketing

Staf Administrasi

.

Staf Administrasi

Staf

Administrasi

SECURITY/OB

Kepala Cabang

Ampel

Kepala Cabang

Karanggede

Staf Marketing

Staf Marketing

Staf Marketing

Staf Administrasi

.

Staf Administrasi

Staf

Administrasi

SECURITY/OB

58

Keterangan:

1. Rapat anggota: pemegang rapat tertinggi BMT Anda Salatiga

2. Pengurus

Ketua : Budi Santoso, SE.MM

Sekretaris : Supardi, SE.

Bendahara : M. Fatur Rahman, SE.MM

3. Dewan Pengawas

Ketua : KH. Abdul Majid, BA

Anggota : H. Ulin Nuha

4. Manajer : Widodo, A.Md

5. Manajer Akuntansi: Madiyono, A.Md

6. Kepala cabang Salatiga: Haryanto, SE.

7. Kepala cabang Ampel: Agung Wisara Siku

8. Kepala cabang Karanggede: Iwan Wahyudi

9. Staf marketing BMT Anda Salatiga: Muhamad Yazid, Arif Hidayat, Heru

Fernanto.

10. Staf marketing BMT Anda cabang Ampel: Rudiyanto, Thoit Nawawi, Siti

Nur Janah

11. Staf marketing BMT Anda cabang Karanggede: Nur Salim

12. Staf administrasi BMT Anda Salatiga

Teller : Erni Afriyanti, A.Md

Customer service : Maftukhatul Khanifah, A.Md

59

13. Staf administrasi BMT Anda cabang Ampel

Teller : Mutmainah, A.Md

Customer service : Nurul Siti

14. Staf administrasi BMT Anda cabang Karanggede

Teller : Ika Dewi Lestari

Customer service : Ani Nur‟aini

15. Security/OB BMT Anda Salatiga: M. Yasin Sahroni

C. Produk-Produk Simpanan KJKS BMT ANDA.

Sampai saat ini BMT ANDA Salatiga telah memproduksi berbagai

macam produk antara lain:

1. Simpanan qurban (si qurban), simpanan walimah (si wali), simpanan

pendidikan (si pendi), simpanan idul fitri (si fitri).

a. Setoran dapat dilakukan setiap saat, dan penarikan disesuaikan dengan

jenis simpanan masing-masing dengan jangka waktu yang telah

disepakati bersama.

b. Setoran minimal Rp. 25.000,00 setiap bulannya.

c. Nisbah bagi hasil 40% dan diberikan setiap bulan langsung menambah

saldo simpanan.

d. Setoran dan penarikan dapat langsung ke kantor BMT ANDA atau

dilayani di rumah atau tempat usaha.

60

2. Simpanan haji/umroh (si haji)

a. Diperuntukan bagi umat Islam yang akan menjalankan ibadah

haji/umroh.

b. Setoran minimal Rp.100.000,00 setiap bulannya.

c. Nisbah bagihasil 40%.

d. Pendaftaran calon haji dilaksanakan jika simpanan mencukupi untuk

pemesanan kursi calon haji tahun yang bersangkutan.

e. Kekurangan dana bisa ditalangi oleh BMT dengan cara mengajukan

permohonan terlebih dahulu.

3. Simpanan berjangka

Sangat tepat untuk merencanakan usaha, setoran dan penarikan

dapat langsung ke kantor atau dilayani di rumah atau tempat usaha.

Setoran minimal Rp. 1.000.000,00

Tabel 3.2 Nisbah Bagi Hasil

Jangka

Waktu

3 Bulan 4 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan

Nisbah

Bagi Hasil

40 : 60 42.5 : 57.5 45 : 55 50 : 50 60 : 40

Bagi Hasil 8.50 9.00 9.50 10.00 12.00

Diberikan setiap bulannya dan dapat diperpanjang secara otomatis.

61

4. Simpanan dirham barokah (si dirham).

a. Peserta simpanan dirham minimal 80 orang.

b. Setoran Rp. 200.000,00 perbulan selama 24 bulan.

c. Simpanan hanya dapat diambil satu bulan setelah akhir periode atau

setoran akhir.

d. Disediakan dorprize menarik untuk seluruh peserta.

e. Grand prize satu buah sepeda motor diakhir periode.

5. Simpanan pensiun

a. Diperuntukan bagi perusahaan dan perorangan.

b. Untuk mensejahterakan karyawan setelah pesiun.

c. Setoran minimal Rp. 25.000,00 perbulan.

d. Pengambilan minimal 5 tahun.

e. Nisbah bagi hasil 60% diberikan setiap bulan langsung menambah

saldo.

6. PPOB (Playment Point On Line Bank)

BMT ANDA juga melayani pembayaran

a. Rekening listrik.

b. Rekening telepon.

Khusus untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.

7. Arisan sepeda motor

a. Setoran dan lama arisan

1) Besaran setoran Rp. 125.000,00 (paket 1) dan Rp. 100.000,00

(paket 2).

62

2) Lama arisan maksimal 70 putaran paket 1, 80 putaran paket 2,

karena akumulasi kas anggota pada bulan tertentu dapat dilelang

dua sepeda motor maka lama arisan tidak mencapai 70 putaran.

3) Standar sepeda motor yang disunakan adalah seharga Rp.

12.000.000,00

b. Sistem arisan

1) Arisan sepeda motor dilaksanakan dalam bentuk kelompok dengan

anggota maksimal 70 orang (paket 1) dan 80 orang (paket 2).

2) Arisan ditentukan dengan sistem lelang tertutup dengan batas

lelang Rp. 4.210.000,00 (paket 1) dan 4960.000,00 (paket 2).

3) Pelelang harus dapa saat arisan atau bisa diwakilkan dengan

menggunakan surat kuasa dan pelelang tidak harus menyediakan

uang atau pada saat lelang sisa uang akan menjadi kas anggota.

4) Apabila tidak ada lelang, maka pemenang lelang ditentukan

dengan diundi, dan bagi yang terpilih harus bersedia menjadi

pemenang.

5) Pemenang lelang harung menyelesaikan administrasi paling

lambat 1 bualan dari tanggal lelang, jika mengundurkan diri dari

lelang dikenakan biaya administrasi sebesar 8% dari besar lelang.

6) Panitia melaporkan saldo kas setiap bulan.

c. Jaminan keamanan dan keuntungan

1) BMT ANDA beradab hukum resmi dan telah berdiri sejak 12

tahun yang lalu.

63

2) Setoran ringan dan ringan dibandingkan dengan kredit.

3) Pengunduran diri bisa diganti orang lain atau jika lebih dari 1 kali

angsuran maka dikembalikan 50%.

4) Keterlambatan pembayaran dikenakan denda Rp. 5.000,00

perbulan jika terlambat 2 kali angsuran maka panitia berhak

menyita sepeda motor arisan atau barang jaminan.

5) Pemenang lelang terakhir bebas minimal lelang.

6) Jika masih ada kas putaran selesai, sisa kas akan dibagikan kepada

seluruh anggota.

7) Hasil lelang dalam bentuk dana tunai yang dimasukkan ke dalam

rekening simpanan berjangka tidak dimintakan jamian (inventasi

yang sangat menguntungkan).

d. Persyaratan

1) Mengisi biodata peserta arisan.

2) Menyerahkan fotocopy KTP 1 lembar

3) Menandatangani pernyataan peserta arisan.

D. Sistem Pemasaran di BMT ANDA Salatiga.

1. Segmentasi pasar

Dalam konteks ini BMT melakukan segmentasi pasar dengan

melihat kondisi lingkungan secara umum dimana BMT itu berdiri.

Segmentasi pasar dari BMT cukup baik karena mengikuti perkembangan.

Detail segmentasi untuk BMT dapat dijelaskan sebagai berikut:

64

a. Karakteristik umur: untuk semua usia.

b. Karakteristik pendapatan: semua pendapatan.

c. Karakteristik sektor usaha: yang terutama adalah pengusaha UKM.

d. Karakteristik pendidikan: semua jenjang pendidikan.

e. Karakteristik wilayah: lingkungan sekitar BMT, masyarakat sekitar

BMT dan wilayah kota Salatiga sebagai kota pusat dan sekitar.

2. Targeting

Targeting adalah suatu tindakan memilih salah satu atau lebih

segmen pasar yang akan dimasukan. Bagi BMT akan lebih menentukan

targeting pasar apabila karakteristik lingkungan tidak terlalu beragam.

Jika karakteristik lingkungan beragam maka BMT harus mampu

menentukan targeting pasar yang sesuai dengan kemampuan, baik SDM,

fasilitas, jaringan, dana, maupun kualifikasi produk sendiri. Untuk BMT

yang menjadi target pasar adalah masyarakat sekitar dan mitra BMT.

3. Positioning

Positioning adalah penetapan pasisi pasar. Tujuan positioning

adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing

produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Produk yang

ditawarkan BMT harus mampu membangun brand awarnes dianggotanya.

Brand awarnes yang dibangun harus sesuai dengan misi dan misi BMT

itu sendiri.

65

E. Kegiatan Manajemen Terkait Dengan Marketing.

1. Produk (product).

Upaya pengelolaan anggota dapat dilakukan melalui upaya

pengembangan produk yang dimiliki. Hal ini mencakup antara lain:

a. Ide-ide baru bagi pengembangan produk.

b. Variasi jenis produk.

c. Spesifikasi kualitas dari produk yang dimiliki.

d. Logo, merk dagang, persepsi publik.

e. Pelayanan pendukung.

f. Tingakt pelayanan.

2. Keuntungan (benefit).

Upaya pengelolaan anggota dapat dilakukan melalui strategi

penetapan ragam keuntungan yang diperoleh anggota dari produk yang

dimilikinya seperti simpanan sukarela dan simpanan berjangka.

3. Tempat (place).

Mutu pelayanan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan tempat

yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kenyamanan dan lokasi fasilitas pelayanan.

b. Perencanaan rute kolektor hingga dapat mempercepat survise time.

4. Media informasi atau promosi (promotion).

Dengan adanya suatu sistem informasi yang baik pada anggota

maka akan dapat ditingkatkan mutu pengelolaan anggota. Beberapa hal

yang dilakukan terkait dengan maksimalisasi fungsi informasi adalah:

66

a. Pembuatan media informasi anggota.

b. Pengelolaan manajemen dan product positioning.

c. Periklanan dan strateginya.

5. Bukti fisik (physical evidence).

Upaya pengelolaan anggota dapat dimaksimalkan dengan

meningkatkan pelayanan melalui:

a. Memperbaiki tata letak fasilitas (lay out) ruang kerja dan ruang

pelayanan.

b. Memperbaiki penampilan dan kesehatan karyawan.

c. Kredibilitas dan professional dalam pelayanan.

d. Kenyamanan peralatan yang digunakan.

6. Desain proses (process design).

Upaya pengelolaan anggota dapat menjadi lebih baik melalui:

a. Prosedur operasional yang terperinci, adanya manual dan deskripsi

pekerjaan.

b. Adanya prosedur untuk resolusi masalah anggota.

c. Prosedur pelatihan sebagai bahan dari pekerjaan.

d. Penetapan standar kinerja bagi karyawan yang pada akhirnya akan

menciptakan pelayanan yang baik pada pelanggan.

7. Partisipasi aktif anggota (participation).

Dengan melibatkan para anggota untuk berpartisipasi dalam proses

pengelolaan yang dilakukan antara lain pada:

67

a. Workshop tentang ketrampilan interaksi dan resolusi masalah

pelanggan.

b. Sistem prosedur balas jasa karyawan.

c. Peningkatan ketrampilan interaksi pribadi dan fokus pada titik kontak

dengan anggota.

F. Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit di BMT ANDA Salatiga.

Yang dimaksud dengan pinjaman kredit disini adalah pinjaman yang

diberikan oleh BMT ANDA Salatiga terhadap anggota yang mana anggota

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT ANDA

Salatiga dan juga anggota harus mematuhi prosedur yang telah dibuat oleh

pihak BMT ANDA Salatiga.

1. Syarat untuk mengajukan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

a. Anggota biasa, anggota luar biasa, maupun calon anggota yang

bertempat tinggal di wilayah lingkungan BMT dan memenuhi kriteria

yang ditentukan oleh BMT.

b. Mempunyai usaha/penghasilan.

c. Mempunyai tabungan aktif di BMT.

d. Permohonan dari anggota telah dikabulkan oleh BMT setelah melalui

survey ke alamat tinggal anggota maupun tempat usaha anggota.

e. Anggota yang masih mempunyai hutang/pinjaman tidak

diperkenankan untuk mengambil jaminan sebelum melunasi

hutangnya atau dengan persetujuan pengurus.

68

f. Jaminan utama adalah barang yang dibiayai, jika dirasakan perlu

BMT dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan

ditentukan oleh BMT pada saat mengajukan pinjaman, misalnya

sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

g. Biaya pinjaman dikenakan biaya administrasi (fee/provisi) sesuai

ketentuan yang berlaku.

2. Mekanisme perjanjian kredit di BMT Anda Salatiga yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan

Proses pelaksanaan perjanjian kredit di BMT Anda Salatiga di

awali dengan proses pengajuan permohonan. Dalam proses pengajuan

permohonan tersebut seorang calon anggota harus melengkapi

ketentuan-ketentuan khusus yang telah di sediakan oleh pihak BMT.

Ketentuan-ketentuan khusus itu seperti tujuan mengajukan perjanjian

kredit, besarnya pengajuan, jangka waktu, jangka angsuran, data

pemohon, data pekerjaan, data usaha dan lain sebagainya.

Setelah surat permohonan diisi secara lengkap, maka langkah

selanjutnya adalah pihak BMT mensurvey dulu ke alamat tinggal

calon anggota, sekiranya untuk mengkroscek semua data yang diisi di

surat permohonan telah sesuai dengan faktanya atau tidak. Tujuan

untuk survey ini adalah untuk mengetahui bahwa permohonan calon

anggota layak dikabulkan atau tidak. Sebelum calon anggota

dikatakan untuk layak diterima permohonannya, melalui survey itulah

BMT sekaligus melakukan tahap analisa terlebih dahulu terkait calon

69

anggota yang mengajukan perjanjian. Analisa tersebut melalui analisa

karakter yaitu seperti tanya jawab langsung dengan calon anggota,

menganalisa tempat tinggal calon anggota, analisa tempat usaha calon

anggota bagi yang mempunyai usaha. Kemudian analisa kapasitas

seperti seberapa nilai kekayaan yang dimiliki anggota dilihat dari latar

belakang pekerjaannya, dan analisa jaminan yang akan diajukan nanti,

seperti nilai jaminan lebih besar dari besarnya pinjaman atau tidak.

BMT Anda Salatiga tidak menghendaki adanya jaminan

kepada calon anggota yang mengajukan perjanjian kredit, kecuali

besarnya pinjaman di atas dua juta rupiah, calon anggota baru

diperkenankan untuk menyerahkan jaminan. Setelah tahap

menganalisa dinyatakan selesai maka BMT memutuskan permohonan

calon anggota layak dikabulkan atau tidak.

b. Proses pemberian pinjaman.

Dalam proses pembeian pinjaman, pinjaman diserahkan

kepada anggota setelah akad yang dibuat sah secara hukum. Pinjaman

tersebut diserahkan kepada anggota tidak bersamaan ketika akad itu

berlangsung, namun pinjaman itu dikirim kepada anggota melalui

marketing setelah pinjaman itu dikirim kepada anggota, kemudian

pihak marketing menginformasikan kepada BMT bahwa pinjaman

telah dinyatakan dikirim.

70

c. Pembayaran Angsuran.

Dalam proses pembayaran angsuran, anggota mulai membayar

angsuran setelah satu bulan setelah akad ditandatangani. Setiap

pembayaran oleh anggota kepada BMT lebih dahulu digunakan untuk

melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan akad yang

telah disepakati, dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran

angsuran atas pinjaman yang telah disepakati bersama. Berkaitan

dengan cara membayar angsuran tergantung kesepakatan di awal pra

perjanjian. Anggota bisa memilih angsuran dengan harian, mingguan

maupun bulanan.

Berkaitan dengan tempat pembayaran angsuran semua

tergantung kesepakatan di awal perjanjian, setiap pembayaran

angsuran oleh anggota kepada BMT bisa dilakukan di kantor BMT

atau di tempat lain yang ditunjuk BMT atau dilakukan melalui

rekening yang dibuka oleh dan atas nama anggota di kantor BMT.

G. Data Perjanjian Kredit

Tabel 3.2 Data Angsuran Perjanjian Kredit Tahun 2014

TGL REAL REK NAMA J.TEMPO POKOK BAHAS C.rsk JUMLAH KET

4 feb 14 0057 Muntofingah 4 feb 16 495.867 101.133 50.000 647.000 Lunas

20 feb 14 0080 Siti Nabesah 20 feb 16 104.934 14.566 10.000 129.500 Lancar

3 apr 14 0123 Subandi 03 okt 15 316.282 125.218 30.000 471.500 Lunas

8 may 14 0140 Suwarni 8 may 17 292.613 394.387 75.000 762.000 Lancar

12 jun 14 0152 Khairul Huda 12 jun 16 11.380.160 - - 11.380.160 Macet

71

17 jun 14 0153 Mahya 17 jun 15 116.700 40.000 10.000 216.700 Lunas

17 jun 14 0155 M. Saefudin 17 jun 16 542.972 45.528 40.000 628.500 Lancar

5 jul 14 0163 Toriyatun 5 jul 17 974.896 856.604 200.000 2.031.500 Lancar

10 jul 14 0167 Witri 10 jul 17 224.265 233.735 50.000 508.000 Lancar

25 jul 14 0179 Muntiah 25 jul 16 438.267 158.733 50.000 647.000 Lancar

21 aug 14 0182 Suprapto 21 feb 16 192.246 28.754 15.000 236.000 Lancar

26 aug 14 0186 Imtihan 26 aug 15 335.283 19.717 17.500 372500 Lunas

16 sep 14 0192 Parliyah 16 sep 16 236.227 181.773 35.000 453.000 Lancar

8 okt 14 0218 Nur khoeriyah 18 okt 15 208.350 64.650 - 273.000 Macet

13 nov 14 0245 Yunani Atina 13 nov 16 1.382.734 705.766 175.000 2.263.500 Lancar

13 nov 14 0246 Untung S. 13 nov 16 195.907 222.093 35.000 453.000 Lancar

26 nov 14 0254 M. Rokib 26 nov 15 166.700 51.300 - 218.000 Macet

5 des 14 0263 Sukriyanto 5 des 16 372.104 33.396 20.000 425.500 Lancar

15 des 14 0268 Nurhadi 15 des 16 372.104 33.396 20.000 425.500 Lancar

13 des 14 0270 Daryati 13 des 15 83.350 20.000 5.050 108.400 Lancar

20 des 14 0274 Siti Kustina 20 des 16 166.700 51.300 - 218.000 Macet

26 des 14 0282 Wagianti 26 des 15 166.700 51.300 - 218.000 Macet

29 des 14 0285 Harni 29 okt 15 150.000 30.000 7.500 187.500 Lunas

Tabel 3.2 Data Angsuran Perjanjian Kredit Tahun 2015

TGL REAL REK NAMA J. TEMPO POKOK BAHAS C.rsk JUMLAH KET

5 jan 15 0287 Dwi 5 jan 16 361.027 44.473 20.000 425.500 Lunas

8 jan 15 0296 Jariyah 8 nov 15 111.455 6.545 5.000 123.000 Lancar

14 jan 15 0306 Golda Meyer 14 jan 17 402.894 253.606 55.000 711.500 Lancar

15 jan 15 0309 Nunik Pratiwi 15 jul 16 819.124 284.376 75.000 1.178.500 Lancar

72

15 jan 15 0310 Siti Solichatun 15 nov 15 150.000 30.000 7.500 187.500 Lancar

26 jan 15 0327 Fatoni 26 jul 16 327.650 113.850 30.000 471.500 Lancar

27 jan 15 0330 Riko Hanafi 27 jan 16 541.539 66.461 30.000 638.000 Lancar

2 feb 15 0334 Khasnah 2 feb 16 108.182 9.818 5.0000 123.000 Lancar

2 feb 15 0335 Siti Umayah 2 agust 16 368.995 146.005 35.000 550.000 Lancar

20 feb 15 0353 Budiyono 20 agust 16 216.364 19.636 10.000 246.000 Lancar

5 mar 15 0367 Ariyadi 5 mar 16 254.154 49.846 15.000 319.000 Lancar

16 mar 15 0380 Zaenal Arifin 16 mar 16 100.150 24.050 5.800 130.000 Lancar

20 mar 15 0390 Nunik Pratiwi 20 mar 17 843.667 648.333 125.000 1.617.000 Lancar

23 mar 15 0391 Biyati 23 mar 16 423.591 83.409 25.000 532.000 Lancar

23 mar 15 0393 Nuruniyah 23 mar 16 423.591 83.409 25.000 532.000 Lancar

6 apr 15 0400 Sukarno 6 apr 17 323.067 273.933 50.000 647.000 Lancar

11 apr 15 0406 Subadi 11 apr 16 81.950 19.550 5.000 106.500 Lancar

16 apr 15 0408 Gunandar 16 apr 16 125.000 39.000 - 164.000 Macet

28 apr 15 0410 Gunandar 28 apr 17 117.707 121.293 20.000 259.000 Lancar

12 mei 15 0416 Purwanto 12 mei 16 277.129 77.871 17.500 372.500 Lancar

19 mei 15 0419 M. Mustofa 19 nov 16 141.089 79.911 7.500 236.000 Lancar

26 mei 15 0421 Kurniyawan 26 mai 16 152.821 50.179 10.000 213.000 Lancar

16 jun 15 0429 Siti Rofiah 16 apr 16 142.637 34.363 7.500 184.500 Lancar

16 jun 15 0430 Siti Solichatun 16 jun 16 152.821 50.179 10.000 150.000 Lancar

16 jun 15 0431 Suryanti 16 apr 16 142.637 34.363 7.500 1.707.000 Lancar

23 jun 15 0432 Nur Hayati 23 jun 16 152.821 50.179 10.000 184.500 Lancar

2 jul 15 0434 Soni Setiawan 2 mei 16 137.728 39.272 7.500 184.500 Lancar

7 jul 15 0435 Gustain 7 jan 16 - 125.000 25.000 150.000 Macet

7 jul 15 0438 Wahyu 7 jan 16 1.476.858 185.142 45.000 1.707.000 Lunas

28 jul 15 0442 Poniman 28 mei 16 132.819 44.181 7.500 184.500 Lancar

29 jul 15 0445 Pargiyanti 29 mei 16 137.728 39.272 7.500 184.500 Lancar

73

29 jul 15 0446 Budiwartimi 29 jan 16 164.096 20.904 5.000 190.000 Lancar

6 agust 15 0449 Ita Dwi 6 jun 16 100.000 20.000 5.000 125.000 Lancar

13 agust 15 0453 Nur Fitriyah 13 jun 16 354.182 117.818 20.000 492.000 Lancar

20 agust 15 0462 Setyotigi 20 agust 16 106.308 45.692 7.500 159.500 Lancar

20 agust 15 0464 Fikri 20 agust 18 106.187 132.813 20.000 259.000 Lancar

21 agust 15 0465 Ningsih 21 jun 16 265.637 88.363 15.000 369.000 Lancar

21 agust 15 0466 Rahma 12 des 15 246.400 21.600 5.000 273.000 Lunas

24 agust 15 0468 Ahmad 24 feb 17 330.761 257.739 40.000 628.500 Lancar

27agust 15 0471 Dibyos 27 feb 16 238.429 38.571 7.500 284.500 Lancar

27 agust 15 0472 Bahriyanto 27 agust 16 248.052 106.948 17.500 372.500 Lancar

3 sep 15 0475 Mun‟im 3 sep 16 102.154 49.846 7.500 159.500 Lancar

4 sep 15 0476 Kaidah 4 feb 16 188.000 30.000 5.000 223.000 Lancar

14 sep 15 0483 Zaeni 14 sep 16 544.821 266.179 40.000 851.000 Lancar

22 sep 15 0489 Azizah 22 jul 16 127.910 49.090 7.500 184.500 Lancar

22 sep 15 0490 Siti Umayah 22 jul 16 - 50.000 10.000 60.000 Lancar

Keterangan

1. TGL REAL : Tanggal pencairan

2. REK : Nomer rekening

3. NAMA : Nama peminjam

4. J. TEMPO : Jatuh tempo

5. POKOK : Pokok angsuran

6. BAHAS : Bagi hasil

7. C. rsk : Cadangan resiko

8. JUMLAH : Besarnya angsuran

74

Rumus Pemberian Angsuran:

Pokok Angsuran = Besarnya pinjaman

Lamanya pinjaman

Bagi Hasil = Besarnya pinjaman X 1,7 %

Cadangan Resiko = Besarnya pinjaman X 0,5 %

Besarnya Angsuran = POKOK + BAHAS + C. rsk

Sebagai contoh pemberian angsuran:

Seorang anggota BMT ANDA Salatiga bernama Siti Nabesah yang beralamat

Sukodono meminjam uang di BMT ANDA Salatiga sebesar Rp

2.5000.000,00 diangsur selama 2 tahun cara menghitung angsuran.

Pokok Angsuran = Besarnya pinjaman

Lamanya pinjaman =

2.500.000

24 bulan = 104.200

Bagi Hasil = Besarnya pinjaman X 1,7 %

= 2.500.000 X 1,7 % = 42.500

Cadangan Resiko = Besarnya pinjaman X 0,5 %

= 2.500.000 X 0,5 % = 12.500

Besarnya Angsuran = Pokok + Bahas + C. rsk

= 104.200 + 42.500 + 12.500 = 159.200

75

Jadi besaran angsuran yang diberikan oleh BMT ANDA Salatiga kepada Siti

Nabesah adalah sebesar Rp 159.200,00/bulan selama 2 tahun.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Ariyadi selaku marketing BMT

ANDA Salatiga, pada 15 januari 2016 pukul 09.00 WIB, menyatakan bahwa

dari tabel data angsuran perjanjian kredit diatas menyimpulkan bahwa

kreditur dan debitur sudah sepakat untuk melakukan perjanjian kredit

tersebut. Dalam data angsuran perjanjian kredit diatas bahwa ada beberapa

anggota yang lancar, lunas dan macet.

Jangka waktu peminjaman paling lama di BMT ANDA Salatiga adalah

empat tahun, dan besarnya pinjaman sesuai dengan besarnya jaminan.

Diperjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang mengangsur lunas dan

lancar dikarenakan debitur percaya dengan kreditur dan melakukan kewajiban

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi dalam perjanjian kredit

tersebut tidak ada masalah karena sudah ada kesepakatan.

Data angsuran perjanjian kredit diatas terjadi wanprestasi yang terjadi

di BMT ANDA Salatiga. Perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga ada

anggota yang lalai akan kewajiban yang telah disepakati yang menyebabkan

kredit macet atau wanprestasi. Dalam perjanjian ini ada faktor-faktor

debitur/anggota melakukan wanprestasi antara lain:

k. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.

l. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

m. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat).

76

n. Debitur melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh

dilakukan.

BMT ANDA Salatiga pada tahun 2014 yang melakukan wanpretasi

ada lima orang sehingga kerugian yang ada di BMT ANDA Salatiga lebih

banyak daripada tahun 2015 yang melakukan wanprestasi lebih sedikit. Maka

BMT ANDA Salatiga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, itu

dikarenakan kepercayaan anggota yang diberikan oleh BMT ANDA Salatiga

lebih baik dan maju dalam marketingnya.

H. Wanprestasi Yang Terjadi Pada BMT ANDA Salatiga Nomer 0152

Berdasarkan wawancara kepada bapak Ariyadi selaku marketing BMT

ANDA Salatiga, pada 15 januari 2016 pukul 09.00 WIB, menyatakan bahwa

dalam tabel data angsuram perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga ini ada

wanprestasi dilakukan anggotanya yang ditabel data angsuran perjanjian

kredit yang diwarnai itu adalah beberapa maslah wanprestasi. Alasan anggota

bermacam-macam yang belum melunasi perjanjian kredit misalnya Nur

Khoeriyah, M. Rokib, Siti Kustinah, Wagiyanti, dll melakukan wanprestasi

karena belum mempunyai uang walau sudah melampui jatuh timpo. Ada juga

yang melakuakan kredit macet/wanprestasi karena kelupaan dalam

mengangsur sehingga BMT ANDA Salatiga wanprestasi. Setelah diselidiki

oleh kreditur bahwa debitur/anggota BMT ANDA Salatiga akan memenuhi

kewajiabannya atau melunasi setelah mempunyai uang.

77

Demikian halnya pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga yang

bernama Khoirul Huda meninjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 pada tangal

12 juli 2014 diangsur 2 tahun cara menghitung angsuran:

Pokok Angsuran = Besarnya pinjaman

Lamanya pinjaman =

15.000.000

24 bulan = 625.000

Bagi Hasil = Besarnya pinjaman X 1,7 %

= 15.000.000 X 1,7 % = 225.000

Cadangan Resiko = Besarnya pinjaman X 0,5 %

= 15.000.000 X 0,5 % = 75.000

Besarnya Angsuran = Pokok + Bahas + C. rsk

= 625.000 + 225.000 + 75.000 = 925.000

Jadi besaran angsuran yang diberikan oleh BMT ANDA Salatiga kepada

Khoirul Huda adalah sebesar Rp 925.000,00/bulan selama 2 tahun. Total

keseluruhan yang harus dibayar Khoirul Huda sebesar 925.000 X 24 bulan

adalah Rp 22.200.000,00.

Syarat-syarat Khoirul Huda mengajuan perjanjian kredit di BMT

ANDA Salatiga antara lain:

1. Menjadi anggota terlebih dahulu.

2. Mengisi form aplikasi permohonan perjanjian kredit

3. Menyertakan photo copy KTP pemohon serta suami atau istri

78

4. Photocopy KK.

5. Photo copy surat nikah.

6. Potho copy rekening listrik pada bulan terakhir.

7. Photo copy slip gaji bulan terakhir

8. Photo copy jaminan seperti sertifikat ataupun BPKB.

Setelah surat permohonan diisi secara lengkap, maka langkah

selanjutnya adalah pihak BMT ANDA Salatiga mensurvey dulu ke alamat

tinggal Khoirul Huda, sekiranya untuk mengkroscek semua data yang diisi di

surat permohonan telah sesuai dengan faktanya atau tidak. Melalui survey

itulah BMT sekaligus melakukan tahap analisa terlebih dahulu terkait dengan

Khoirul Huda yang mengajukan perjanjian. Analisa tersebut melalui analisa

karakter yaitu seperti tanya jawab langsung dengan calon anggota,

menganalisa tempat tinggal calon anggota, analisa tempat usaha calon

anggota bagi yang mempunyai usaha. Kemudian analisa kapasitas seperti

seberapa nilai kekayaan yang dimiliki anggota dilihat dari latar belakang

pekerjaannya, dan analisa jaminan yang akan diajukan nanti, seperti nilai

jaminan lebih besar dari besarnya pinjaman atau tidak.

BMT ANDA Salatiga menghendaki adanya jaminan kepada Khoirul

Huda bahwa besarnya pinjaman di atas dua juta rupiah. Besarnya pinjaman

harus lebih sedikit dengan besarnya jaminan. Setelah dinyatakan selesai maka

BMT memutuskan permohonan Khirul Huda layak dikabulkan pinjaman

tersebut. Kemudian pecairan pinjaman kepada Khoirul Huda oleh BMT

79

ANDA Salatiga setelah sepakat dengan perjanjian tersebut dengan jaminan

BPKB motor.

Namun dalam perjanjian kredit tersebut Khoirul Huda tidak

mengangsur pinjaman pada bulan pertama setealah itu pihak BMT

menghubungi Khoirul Huda dan diberi peringatan dengan cara SMS atau

ditelepon. Pada bulan kedua Khirul Huda juga tidak mengangsur kemudian

pihak BMT menghubungi Khoirul Huda untuk diberikan peringatan tertulis

sebanyak 2 kali berturut-turut dalam jangka waktu selang 2 bulan antara

peringatan I dan II. Jika tidak ada respon pihak BMT datang ke rumah

Khoirul Huda untuk menemui dan diajak untuk musyawarah. Ternyata

Khoirul Huda tidak mengangsur pinjamannya dikarenakan jaminan Khoirul

Huda hilang berupa satu unit sepeda motor. Khoirul Huda tidak membayar

/mengangsur kewajibannya karena Khoirul Huda beralasan bahwa sudah

kehilangan jaminan yang berupa satu unit motor suruh mengangsur

pinjamannya. Maka Khoirul Huda tidak melakukan kewajiban yang telah

disepakati atau melunasi pinjamannya sehingga BMT ANDA terjadi

wanprestasi.

80

BAB IV

PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI PADA PERJANJIAN

KREDIT DI BMT ANDA SALATIGA NOMER 0152

A. Proses Penyelesaian Wanprestasi Secara Umum Yang Terjadi Pada

Perjanjian Kredit di BMT ANDA Salatiga.

BMT ANDA Salatiga adalah sebuah lembaga keuangan non bank

yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan

masyarakat. BMT ANDA Salatiga yang beralamat di Jln. Merak No. 90

Cabean Sidomukti Salatiga. Prestasi atau penghargaan yang pernah dicapai

BMT Anda yang signifikan dari Perbankan memang belum ada, pernah ada

tawaran kerjasama dari BSM Salatiga tetapi sampai saat ini tidak ada

kelanjutan apapun. Kegiatan intern BMT salah satunya adalah perlombaan

antar karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat daya kinerja

karyawan di BMT ANDA Salatiga.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Haryanto, SE. selaku kepala

Manager BMT ANDA Salatiga, pada hari kamis 14 januari 2016 pukul 10.00

WIB, menyatakan bahwa perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga adalah

suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan

seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan

tertentu di mana BMT dapat membantu anggotanya untuk permodalan

membeli bahan dan alat produksi, atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan perjanjian kredit untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan

81

produktif. Untuk kegiatan yang bersifat produktif berupa pembelian sarana

untuk peralatan kerja sedangkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif

berupa perlengkapan atau alat rumah tangga.

Dalam perjanjian kredit BMT menyampaikan pinjaman dan angsuran

kepada anggota dengan harga lebih atau profit margin sebagai laba. Anggota

dengan ini berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan

bersama.

Syarat-syarat pengajuan perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga

adalah orang yang mengajukan perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga

harus menjadi anggota terlebih dahulu. Kemudian mengisi form aplikasi

permohonan perjanjian kredit, dengan melengkapi beberapa persyaratan

seperti menyertakan photo copy KTP pemohon serta suami atau istri,

photocopy KK, photo copy surat nikah, potho copy rekening listrik pada

bulan terakhir, photo copy slip gaji bulan terakhir bagi PNS (Pegawai Negeri

Sipil) atau pekerja swasta, dan juga photo copy jaminan seperti sertifikat

ataupun BPKB.

Dalam pembayaran angsuran anggota sering lalai, maka anggota

melakukan wanprestasi/kredit macet. Penyebab wanprestasi yang terjadi

dalam perjanjian kredit karena debitur tidak bertanggung jawab dalam

pembayaran angsuran.

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BMT ANDA

Salatiga dalam menyikapi anggota yang wanprestasi yaitu dengan cara

musyawarah secara baik-baik antara pihak BMT ANDA Salatiga dengan

82

anggota yang melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga melakukan

pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran

waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, apabila dengan cara

musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil maka, pihak BMT ANDA

Salatiga terpaksa menyita barang jaminan dari anggota (wawancara dengan

bapak Haryanto, SE. selaku kepala Manager BMT ANDA Salatiga, pada hari

kamis 14 januari 2016 pukul 10.00 WIB).

Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak BMT ANDA Salatiga

terhadap anggota yang melakukan wanprestasi, dapat melalui beberapa

langkah yaitu:

1. Tingkat pertama peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut

dalam jangka waktu selang 2 (dua) bulan antara peringatan I dan II.

2. Tingkat kedua, menetapkan hukuman berupa pemberhentian sementara

sebagai anggota koperasi, selama-lamanya 6 (enam) bulan.

3. Diberikan surat Somasi kepada anggota BMT jika surat peringatan yang

ke II tidak diindahkan juga oleh anggota BMT.

4. Pihak BMT menghubungi anggota BMT yang melakukan wanprestasi

dengan cara SMS dan juga telepon, jika tidak ada respon maka pihak

BMT datang ke rumah anggota untuk menemui anggota dan diajak untuk

musyawarah, musyawarah bisa dilakukan di rumah anggota, di kantor

BMT maupun pada rapat anggota.

5. Setelah musyawarah pihak BMT memberikan kelonggaran waktu untuk

mengangsur pembiayaan.

83

6. Bilamana setelah anggota diberi kelonggaran waktu dan anggota tidak

membayar angsurannya maka pihak BMT akan menyita barang jaminan

dan menjualnya untuk melunasi pembiayaannya bila memang anggota

sudah benar-benar tidak mempunyai i‟tikad baik ataupun tidak mampu

lagi untuk membayar pembiayaannya.

7. BMT ANDA melakukan penjualan terhadap barang-barang yang

dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Di dalam BMT

penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang anggota, maka

kelebihan dari hutang akan dikembalikan, tetapi jika hasil penjualan

barang jaminan tidak menutup pembiayaan anggota, maka pihak BMT

akan menagih kembali sesuai kekurangannya, dan hal-hal tersebut

tentunya dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak BMT dengan

anggota yang melakukan wanprestasi.

8. Apabila semua tahap telah dilakukan oleh pihak BMT dan ternyata

anggota tidak melaksanakan musyawarah yang telah disepakati bersama

oleh pihak BMT dengan anggota yang melakukan wanprestasi, maka

akan dilakukan pemberhentian terhadap anggota.

Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 44 tentang sanksi anggota,

tertulis bahwa “Bagi anggota yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk

melakukan pembelaan didalam Rapat Anggota, anggota yang diberhentikan

sementara dan atau telah dikenakan sanksi oleh pengurus maka, apabila

hendak menggunakan haknya membela diri, menyampaikan maksudnya

kepada pengurus secara tertulis, mereka kehilangan hak dan kewajibannya

84

sampai ada keputusan Rapat Anggota atas pemberhentian tersebut. Bagi

anggota yang pemberhentiannya sementaranya dan atau pemberhentiannya

tidak diterima oleh Rapat Anggota, maka hak dan kewajibannya pulih

kembali seperti semula”.

Dalam pelaksanaan pinjaman ini, kedua belah pihak tidak

mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan

perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila

terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang berlaku di kantor

BMT ANDA Salatiga (wawancara dengan bapak Haryanto, SE. selaku kepala

Manager BMT ANDA Salatiga, pada hari kamis 14 januari 2016 pukul 10.00

WIB).

Bahwa seperti halnya dengan lembaga arbitrase yang lain

BASYARNAS, baru memiliki kewenangan/kompetensi untuk menyelesaikan

perjanjian di bidang ekonomi syari‟ah apabila para pihak yang wanprestasi

terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase baik sebelum wanprestasi

terjadi maupun sesudah wanprestasi terjadi. Yang pertama disebut sebagai

pactum de compramittedo, dimana biasanya melekat pada perjanjian

pokoknya dengan mencantumkam klausul arbitrase, sedangkan yang kedua

disebut dengan akta kompromis yakni berupa perjanjian arbitrase yang

terpisah dengan perjanjian pokoknya (Manan,2005:169-170). Bentuk-bentuk

penyelesaian wanprestasi diluar pengadilan yang lain yaitu:

85

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mmemiliki berbagai

kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negoisasi merupakan

sarana bagi pihak-pihak yang wanprestasi untuk mendiskusikan

penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang

tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi).

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian wanprestasi para pihak dengan

kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak

membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang

fasilisator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana

keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian wanprestasi secara damai

dengan melibatkan pihak ketiga. Prosedur untuk baik, konsiliasi

dilaksanakan secara suka rela artinya, para pihak dapat menempuh cara

ini apabila kedua belah pihak setuju dan pelaksanaannya bersifat rahasia,

namun demikian pelaksanaan tersebut tidak mengurangi hak masing-

masing pihak untuk melangkah ke proses atau tata cara penyelesaian lebih

lanjut.

86

Proses penyelesaian wanprestasi di BMT ANDA Salatiga melalui

jalur non litigasi, dengan cara negosiasi antara pihak BMT dengan anggota

BMT yang melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga juga

menyelesaikan wanprestasi berdasarkan hukum Islam yaitu dilakukan secara

damai dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang berwanprestasi.

Dalam firman Allah pada QS. Al-Hujarat ayat 10:

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa bila ada persengketaan diantara orang-

orang mukmin, persengketaan bisa diselesaikan dengan jalur perdamaian.

Karena damai atau tidak bersengketa adalah salah satu bentuk taqwa kepada

Allah SWT.

Hal ini juga sesuai berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1

menyatakan bahwa ” perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

azas kekeluargaan”. Jadi, BMT ANDA Salatiga telah melaksanakan

peraturan sesuai dengan UUD 1945. Yaitu apabila BMT ANDA Salatiga

mengahadapi permasalahan dengan para anggota BMT, maka BMT ANDA

Salatiga mengatasinya berdasarkan azas kekeluargaan (Wawancara dengan

87

bapak Haryanto, SE. selaku kepala Manager BMT ANDA Salatiga, pada 14

januari 2016 pukul 10.00 WIB).

Dalam BMT ANDA ada anggota yang melakukan wanprestasi,

kebanyakan ada yang mengangsur tapi telat membayar apa yang

diperjanjikan/jatuh tempo yang telah disepakati. Tapi beda kasus wanprestasi

oleh Khoirul Huda, Khoirul Huda melakukan wanprestasi kasusnya meninjam

uang sebesar Rp 15.000.000,00 pada tangal 12 juli 2014 diangsur 2 tahun

yang jaminan berupa BPKB motor setelah itu Khoirul Huda tidak melakukan

angsuran lagi karena motor tersebut hilang. Khoirul Huda dari awal angsuran

tidak melakukan angsuran yang telah disepakati pada awal peminjaman

(Wawancara dengan bapak Ariyadi selaku marketing BMT ANDA Salatiga,

pada 15 januari 2016 pukul 09.00 WIB).

B. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA Salatiga.

Tidak menutup kemungkinan, di setiap lembaga keuangan pasti ada

anggota yang melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga berusaha

bagaimana baiknya agar anggota BMT tetap loyal terhadap BMT ANDA

Salatiga yaitu dengan cara menjalin hubungan baik, sopan, akrab terhadap

anggota. Dengan tujuan agar citra baik BMT ANDA tetap terjaga, dan apabila

ada anggota yang mengalami wanprestasi pihak BMT dapat

menyelesaikannya dengan cara yang baik. Faktor-faktor yang menyebabkan

wanprestasi di BMT ANDA Salatiga adalah sebagai berikut:

88

1. Faktor Internal

Wanprestasi di BMT ANDA dipengaruhi oleh faktor internal

adalah kurangnya prinsip kehati-hatian, yaitu BMT ANDA dalam

memberikan perjanjian kredit kepada anggota kurang teliti menyeleksi

pada saat calon anggota mendaftarkan diri sehingga mengakibatkan

wanprestasi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal di dominasi oleh permasalahan ekonomi pada

anggota BMT ANDA yang mengalami wanprestasi, dikarenakan

kebanyakan anggota di BMT ANDA yang melakukan pinjaman kredit

berprofesi sebagai pedagang dan petani. Penghasilan petani tidak

selamanya sama, karena petani disaat panen belum tentu hasilnya baik,

dan itu sangat mempengaruhi terhadap pendapatannya di saat mereka

menjual hasil panennya, jadi di saat petani itu hasilnya kurang baik bisa

saja petani tersebut mengalami kerugian dan dalam pembiayaan dapat

mengakibatkan wanpretasi dalam pengangsurannya.

C. Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit BMT

ANDA Salatiga Nomer 0152

Penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit BMT

ANDA Salatiga nomer 0152, oleh Khoirul Huda yang melakukan wanprestasi

kasusnya meninjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 pada tangal 12 juli 2014

diangsur 2 tahun yang jaminan berupa BPKB motor setelah itu Khoirul Huda

89

tidak melakukan angsuran lagi karena motor tersebut hilang. Khoirul Huda

dari awal angsuran tidak melakukan angsuran yang telah disepakati pada awal

peminjaman. Maka BMT ANDA Salatiga terjadi wanprestasi yang dilakukan

oleh Khoirul Huda. Bunyi klausa dengan pasal 4 tentang cidera janji yang

berbunyi:

1. Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian

ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.

2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan

menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu

surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut

perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut

dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.

3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa

suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas

barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak syah atau dengan cara

yang lain tidak dapat di berlakukan.

4. Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-

peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat

memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjiaban

lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang

ditetapkan oleh BMT ANDA Salatiga baik surat-surat atau dokumen-

dokumen termasuk jaminan yang diberikan.

90

5. Jikalau PIHAK II tidak menjalankan dengan sungguh-sunggguh dan atau

melanggar syar‟i hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi

jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang

menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I, dan

PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan

dengan perjanjian ini.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BMT ANDA Salatiga dalam

menyikapi anggota yang wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah secara

baik-baik antara pihak BMT ANDA Salatiga dengan Khoirul Huda yang

melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga melakukan pendekatan

dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai

dengan kesepakatan bersama. Penyelesaian wanprestasi oleh Khoirul Huda di

BMT ANDA Salatiga dengan tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak BMT

ANDA Salatiga terhadap anggota yang melakukan wanprestasi.

Masalah yang dihadapi oleh pihak BMT, jaminannya Khoirul Huda

hilang yang berupa satu unit sepeda motor. Pihak BMT yang dilakukan

menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan bawa jaminan

hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan dipublikan di media

masa bawa ada kehilangan motor atas nama Khoirul Huda. Masalah tersebut

jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam

penyelesaian wanprestasi kepada Khoirul Huda dengan cara pendekatan dan

kekeluargaan. Setelah itu BMT ANDA Salatiga memutuskan bahwa Khoirul

Huda tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak BMT

91

ANDA memberikan paksaan kepada Khoirul Huda dengan kesepakan pihak

BMT untuk membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua pihak

sama-sama rugi. Pembayaran yang diberikan kepada BMT ANDA Salatiga

oleh Khoirul Huda langsung dibayar sebesar Rp 11.460.000,00 dan sudah

menjadi kesepakatan BMT (wawancara dengan bapak Ariyadi selaku kepala

Marketing BMT ANDA Salatiga, pada hari jumat 5 februari 2016 pukul

09.00 WIB).

Setiap perjanjian pasti ada resiko yang hadapi. Menurut KUH Perdata

risiko adalah ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu

kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Misalnya: barang yang

diperjual-belikan musnah diperjalanan karena kapal laut yang

mengangkutnya keram ditengah laut akibat serangan badai. Atau sebuah

rumah yang dijaminkan terbakar habis karena kontsluiting aliran listrik.

Siapakah yang (menurut hukum) harus memikul kerugian-kerugian tersebut.

Inilah persoalan risiko itu. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi

objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan

diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak

lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul

risiko atas barang tersebut.

Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya sesuatu

peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam

hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan keadaan memaksa

(overmarht, force majeur). Dengan demikian maka persoalan tentang risiko

92

iyu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu

kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga (Subekti, 1995: 24-25).

Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam:

1. Pasal 1244 KUH Perdata: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya,

kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga,

yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat

buruk kepadanya.

2. Pasal 1245 KUH Perdata: Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan

bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara

kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang

diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak

melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh

karena sesuatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Ada tiga hal yang

menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan

bunga, yaitu:

1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya.

2. Terjadinya secara kebetulan.

3. Keadaan memaksa.

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah sesuatu keadaan di

mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang

93

disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya. Misalnya

karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.

Menurut penulis penyelesaian wanprestasi oleh BMT ANDA Salatiga

tidak menerapkan ketentuan hukum perdata. Dimana debitur kehilangan

jaminan/objek perjanjian dikarenakan sesuatu peristiwa diluar kesalahan

debitur. Seharusnya risiko yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA

Salatiga diatas masih dipikul oleh kreditur. Namun demikian yang dilaukan

BMT ANDA Salatiga tidak merupakan suatu kesalahan dalam KUH Perdata

perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu

asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan

manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak

berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan

“apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

94

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti akan

memaparkan beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit BMT ANDA

Salatiga nomer 0152.

Peneliti menyimpulkan bahwa penyebab wanprestasi yang terjadi

pada di BMT ANDA Salatiga adalah kreditur memberi pinjaman kepada

debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan. Namun jaminan yang

diberikan anggota hilang dan tidak melakukan kewajiban yang disepakati

pada awal perjanjian. Dalam kasus ini anggota tidak mengangsur

pinjaman kredit, karena anggota yang melakukan perjanjian kredit tidak

mau rugi maka BMT ANDA terjadi wanprestasi.

2. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit KJKS BMT

ANDA Salatiga nomer 0152.

Peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang

terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga adalah Pihak BMT

melakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan

bawa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan

dipublikan di media masa bawa ada kehilangan motor. Masalah tersebut

jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam

penyelesaian wanprestasi dengan cara pendekatan dan kekeluargaan.

95

Setelah itu BMT ANDA Salatiga memutuskan bahwa debitur tidak

melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak BMT ANDA

Salatiga memberikan paksaan kepada debitur dengan kesepakan pihak

BMT ANDA Salatiga untuk membayar setengah dari pinjaman kredit

maka kedua pihak sama-sama rugi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya BMT dalam menjalankan usahanya lebih menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam menjalankan perjanjian kredit agar pihak BMT tidak

mengalami kerugian.

2. Sebaiknya untuk mencegah adanya wanprestasi, mungkin ada baiknya

BMT ANDA Salatiga melakukan penelitian tentang bagaimana keadaan

debitur. Apakah debitur mampu menyelesaikan perjanjian kredit yang

dilakukan di BMT ANDA Salatiga atau tidak. Hal tersebut untuk

mengurangi adanya wanprestasi yang banyak terjadi pada perbankan

sekarang.

3. Diharapkan kepada pihak BMT dapat lebih selektif dalam pembuatan

perjanjian kredit terhadap anggota yang mengajukan pinjaman sehingga

tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak.

4. Sebaiknya dalam pembuatan perjanjian kredit, mengeluarkan pinjaman

sedikit ataupun banyak, pihak BMT dapat melibatkan notaris, dan tidak

hanya membuat perjanjian/akta dibawah tangan yang berakibat

merugikan BMT itu sendiri. Dan perjanjian kredit tersebut harus

96

dijelaskan terlebih dahulu kepada debitur segala sisi hukum yang ada

dalam perjanjian kredit tersebut, agar debitur memahami hak dan

kewajibannya serta akibat hukumnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran ke-1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah BMT ANDA Salatiga?

2. Apa visi misi BMT ANDA Salatiga?

3. Bagaimana struktur organisasi BMT ANDA Salatiga?

4. Apa tugas-tugas yang terdapat di BMT ANDA Salatiga?

5. Apa produk-produk yang ada di BMT ANDA Salatiga?

6. Sistem Pemasaran di BMT ANDA Salatiga?

7. Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit di BMT ANDA Salatiga?

8. Bagaimana caranya menghitung angsuran?

9. Apa penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT

ANDA Salatiga?

10. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian

kredit di BMT ANDA Salatiga?

11. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA

Salatiga?

Lampiran ke-5

PROFIL DEPAN BMT ANDA

KARYAWAN BMT ANDA

STRUKTUR ORGANISASI

LOGO BMT ANDA

FOTO WAWANCARA