Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase

Powerpoint Templates

Page 1 Powerpoint Templates

Aspek Non Teknis Drainase Pembiayaan, Peran Masyarakat & Swasta,

Pembinaan & Pengawasan, dan Pengaturan di Daerah

Modul A-6

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

AFSI Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia

http://www.powerpointstyles.com/



Page 2

PEMBIAYAAN Aspek Non-Teknis Drainase




Page 3

Sumber Pembiayaan

• Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari: – APBN;

– APBD; dan/atau

– sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Page 4

Jenis Pembiayaan

• Pembiayaan terdiri dari : – biaya investasi, dan

– biaya Operasi dan Pemeliharaan.



Page 5

Pembiayaan oleh masyarakat

• Dalam hal sumber dana lain yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.



Page 6

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA Aspek Non-Teknis Drainase




Page 7

Peran Masyarakat dan Swasta

• Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan: – perencanaan,

– pelaksanaan konstruksi,

– operasi dan pemeliharaan serta

– pemantauan dan evaluasi.



Page 8

Peran Masyarakat

• Peran masyarakat dapat berupa: – menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam

Retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;

– mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;

– melakukan Pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;

– mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;

– mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau

– menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten/kota.



Page 9

Peran Swasta

• Peran swasta dapat berupa: – menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam

Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;

– mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;

– melakukan pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;

– melakukan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;

– mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau

– menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten/kota.



Page 10

Perizinan

• Peran swasta dilakukan setelah mendapat izin dari bupati/walikota.



Page 11

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Aspek Non-Teknis Drainase




Page 12

Pembinaan terhadap Kepala Daerah

• Pembinaan terhadap gubernur dan/atau bupati/ walikota dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Menteri, yang meliputi: – koordinasi dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase

Perkotaan ;

– pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;

– pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;

– pemberian bantuan teknis baik fisik (struktur) maupun non fisik (non struktur) sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; dan

– pendidikan dan pelatihan di bidang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .



Page 13

Pembinaan terhadap Penyelenggara

• Pembinaan terhadap Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Menteri dan/atau gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya meliputi: – pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;

– pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan

– pendidikan dan pelatihan;



Page 14

Pengawasan

• Menteri dan gubernur/bupati/walikota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.



Page 15

Pengawasan oleh masyarakat

• Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

• Peran masyarakat dalam pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Menteri, gubernur dan bupati/walikota.



Page 16

Laporan & Pengaduan Masyarakat

• Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.

• Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .



Page 17

PENGATURAN DI DAERAH Aspek Non-Teknis Drainase




Page 18

Peraturan Daerah

• Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.



Page 19

Bila Belum ada Perda

• Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan, maka terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di daerah diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.



Page 20

Sumber:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 12 /PRT/M/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN


Free Powerpoint Templates Page 21

Modul Lainnya ...

• Modul A-1 Definisi

• Modul A-2 Perencanaan

• Modul A-3 Pelaksanaan Konstruksi

• Modul A-4 Operasi dan Pemeliharaan

• Modul A-5 Pemantauan dan Evaluasi

• Modul A-6 Sistem Non-Teknis Drainase



AFSI Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia www.FasilitatorSanitasi.Org

Ayo Gabung AFSI sekarang



Nawasis.Com Water Inspirations ...

Ayo Visit Nawasis.Com

sekarang



Sanitasi.Net Spirit of Water ...

Ayo Visit Sanitasi.Net

sekarang


Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase

Engineering